SULITNYA PEMBUKTIAN EKONOMI DALAM KASUS KARTEL Oleh ... · homogenitas produk, (iv) kontak...
Transcript of SULITNYA PEMBUKTIAN EKONOMI DALAM KASUS KARTEL Oleh ... · homogenitas produk, (iv) kontak...
TANTANGAN PEMBUKTIAN EKONOMI
DALAM KASUS KARTEL
Kodrat Wibowo S.E.,Ph.D.Komisioner KPPU
WEBINAR : TANTANGAN PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL
TANTANGAN PEMBUKTIAN EKONOMI DALAM KASUS KARTEL
Outline
KARTEL DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
PEMBUKTIAN DALAM KASUS KARTEL
OPTIMASI PERAN KPPU DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL
01
02
03
KARTEL DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
Larangan Dalam UU No. 5 Tahun 1999
• Oligopoli• Penetapan Harga• RPM• Pembagian Wilayah• Pemboikotan• Kartel• Trust• Oligopsoni• Integrasi Vertikal• Perjanjian Tertutup• Perjanjian dgn Pihak LN
PERJANJIAN YANG DILARANG
(PASAL 4-16)
KEGIATAN YANG DILARANG
(PASAL 17-24)• Monopoli
• Monopsoni
• Diskriminasi
• Jual Rugi
• Persekongkolan
POSISI DOMINAN(PASAL 25-29)
• Posisi Dominan
• Jabatan Rangkap
• Kepemilikan
Saham
• Penggabungan,
Peleburan dan
Pengambilalihan
Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk
mengkoordinasikan kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah
produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh
keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar.
Bentuk kerjasama:
KARTEL
PengendalianProduksi
(production control)
Penetapan Harga
(Price Fixing)Persekongkolan
Tender (Bid Rigging)
PembagianWilayah
(Territorial Allocation)
PembagianKonsumen(Costumer Allocation)
PembagianPangsa Pasar (Market Share
Allocation)
Penetapan
Harga
(Pasal 5 & 7)
Boikot
(Pasal 10)
Pembagian
Wilayah
(Pasal 9)
Kartel
(Pasal 11)
Trust(Pasal 12)
Pasal Yang Berkaitan Dengan KARTEL
Dalam UU No. 5/1999
PERJANJIAN YANG
DILARANG
Persekongkolan
(Pasal 22 & 24)
PERBUATAN YANG
DILARANG
Inefisiensi
Produksi
Inefisiensi alokasi
Harga tinggi
Menghambat
inovasi
Ketersediaan
pasokan terbatas
Dampak Kartel
Menghambat
masuknya
investasi
Tidak ada pilihan
Kerugian Bagi
Perekonomian
Kerugian Bagi
Konsumen
MENURUNKAN
DAYA SAING
PEREKONOMIAN
NASIONAL !!!
PEMBUKTIAN DALAM KASUS KARTEL
PUTUSAN PERKARA KPPU (2000 – 2020) Total: 351 Putusan
36
315
PENANGANAN KASUS KARTEL (NON-TENDER) DAN KASUS LAINNYA
Kartel Non Kartel
Dikuatkan di Tingkat Kasasi dan
PK 9 Kasus
Kalah di Tingkat Kasasi dan PK
6 Kasus
Tidak mengajukan keberatan dan
dalam proses keberatan 22
kasus
PERKARA KARTEL
Hal-hal yang Menjadi Perhatiandalam Menangani Kasus Kartel
Alat BuktiPenerapan
Pendekatan
Minimal 2
Alat Bukti
Perse Illegal Rule Of
Reason
Pendekatan Dalam PerkaraPersaingan Usaha
Keterangan
Saksi
Keterangan Ahli
Surat dan atau Dokumen
Pembuktian Kasus Persaingan Oleh KPPU
ALAT BUKTI
SEBAGAIMAN
A DIATUR
DALAM
PASAL 42
UU NO 5 /
1999
Petunjuk
Keterangan Pelaku Usaha
Pembuktian Kasus Kartel di KPPU
Alat Bukti Yang Digunakan dalam pembuktian kasus kartel:
• Bukti Langsung (Direct Evidence);
• Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence/Circumstantial Evidence)
BuktiLangsung
Bukti langsung adalah bukti yang menunjukkan adanya
pertemuan atau komunikasi antar pelaku usaha serta
menggambarkan isi dari perjanjian antar pelaku usaha
baik dalam bentuk :
• Dokumen (baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik) yang
menunjukkan isi perjanjian/kontrak serta para pihak dalam
perjanjian tersebut; dan
• Pernyataan lisan maupun tertulis oleh para pelaku usaha kartel
yang menggambarkan pelaksanaan dari kartel tersebut
KEWENANGAN
KPPU
Tantangan
Untuk
Memperoleh
Bukti Tidak Langsung(Circumstantial Evidence)
Kekuatan
Dalam
Pembuktian
Bukti Komunikasi
Bukti Ekonomi
Bukti komunikasi adalah bukti bahwa pelaku kartel bertemu atau berkomunikasi, tetapi
tidak menggambarkan substansi komunikasi mereka. Ini termasuk, misalnya, catatan
percakapan telepon di antara para pelaku kartel yang dicurigai, tentang perjalanan
mereka ke satu tempat dengan tujuan dan catatan atau catatan pertemuan di mana
mereka berpartisipasi. Komunikasi bukti bisa sangat membuktikan kesepakatan. Hampir
semua kasus kartel dijelaskan secara tidak langsung oleh bukti komunikasi antar pelaku.https://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/37391162.pdf
• Bukti struktural
• Bukti perilaku
BUKTI EKONOMI (revisit)
• Bukti Perilaku seperti perilaku paralel oleh para pelaku kartel yang dicurigai: (i) pola kenaikanharga simultan dan identik, (ii) pola strategi penawaran yang berbarengan dan tentumencurigakan . Bisa juga termasuk bukti (iii) praktik fasilitasi, meskipun perilaku itu juga dapatdikategorikan sebagai "Bukti komunikasi semu".
• Bukti struktural mencakup bukti terkait (i) tingkat konsentrasi, (ii) ukuran perusahaan, (iii) homogenitas produk, (iv) kontak multi-pasar, (v) persediaan & pasar, (vi) kapasitas produksi, (vii) keterkaitan kepemilikan dan manajemen, (viii) kemudahan masuk pasar, (ix) karakterpermintaan, dan (x) kekuatan tawar pembeli).
• Bukti Struktural, dianggap lebih penting. Bukti ekonomi harus dievaluasi dengan cermat. Buktiharus mampu menolak hipotesis bahwa pelaku pasar bertindak secara mandiri/independendemi kepentingan diri mereka sendiri. Penggunaan game theory permainan, biasanyadigunakan sebagai metode penilaian ini Tetapi lebih jauh, bukti ekonomi dapat memainkanperan peran penting dalam tahap awal investigasi kartel. Analisis yang tepat terhadappembuktian ekonomi dapat memberikan dasar kuat untuk memutuskan apakah suatu kasusindikasi kartel layak diperkarakan.
• Pada Praktiknya pemenuhan satu komponen bukti di tiap jenis dianggap cukup, sehinggakomponen lain dalam kategori yg sama akan dianggap Plus Factors
Plus Factors
Pemenuhanminimal 2 alat bukti
• Sebagai salah satu bukti pendukung• Tidak dapat digunakan sebagai satu-
satunya alat bukti
• Penggunaan bukti ekonomi, bukti komunikasibersama-sama dengan alat bukti langsung lain
• Mengacu ke Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999
Kedudukan Bukti EkonomiDalam Kasus Kartel
Circumstantial evidence can be difficult to interpret,however. Economic evidence especially can beambiguous, consistent with either concerted orindependent action.
The circumstantial better practice is to consider evidence in a case as a whole, giving it cumulative
effect, rather than on an item-by-item basis, and to subject economic evidence to careful economic analysis.
(OECD, “Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement”, Policy Brief, 2007)
• Pembuktian apakah kesepakatan kartel memang terbukti terjadi di pasar bersangkutan.
Analisis Struktural
• Untuk membuktikan apakah perilaku di pasar bersangkutan konsisten dengan perilaku kartel dan bukan perlaku bersaing.
Analisis Perilaku
MenggunakanTools
Ekonomi
Tahap Analisa Ekonomi
OPTIMASI PERAN KPPU DALAM PENANGANAN
KASUS KARTEL
Optimasi peran KPPU dalamPenanganan Kasus Kartel
Amandemen UU No. 5/1999 • Liniency Program • Penegasan bahwa bukti
ekonomi dan komunikasisebagai alat bukti
• Memperluas kewenanganKPPU
Memperkuat analisis dampakperilaku kartel
Advokasi kepadapelaku usaha
melalui program kepatuhan
Menyampaikan saran kepadaPemerintah terkait regulasi
pemerintah yang berpotensimemfasilitasi kartel