Sub Tata Usaha BPK Rt Bali -...
Transcript of Sub Tata Usaha BPK Rt Bali -...
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bali
Edisi
Hal
: Kan,trs' 21 ^Prll
od6'
5'
DuaTerdalcwa KorupsiHibah Dituntut 4 TahunDENPASARj NusaBali
Banjar
Sementara
cakan pertama untuk AA OkaSuwitra. " emohon kepada maielishakim menjatuhkan hukumanempat tahun penjara ditambah denda
Ketut Ngenteg, JPUbersalah sesuai
man empat tahun penjara ditambahdenda Rp 200 juta subsdeir 6 bulankurungan," lanjut JPU. Bedanya, Ngen-teg tidak dijatuhi hukuman tambahanmengganti kerugian negara karenasudah mengembalikan uang Rp 61,5juta, Usai sidang, terdakwa Suwitrayang didampingi kuasa huku mnyamenyatakan akan mengajukan pledoi(pembelaan) dalam sidang selanjutnya.
Dalam kasus ini, Suwitra dan Ngen-teg mengajukan bantuan ke PemprovBali untuk pemugaran Pura MekarSari pada 2014. Padahal pura ini sudahdipugar pada 2011. Setelah cair Rp90 juta, Ngenteg mengambil Rp 61,5juta, Rp 27 juta untuk pemugaran PuraSamuan Tiga dan sisanya Rp 1,5 jutadiambil Suwitra untuk kepentinganpribadinya.
Terdakwa Ketut Ngenteg adalahwarga asal Banjar Pekandelan, DesaNyalian, Kecamatan Banjarangkan,Klungkung yang mantan SekretarisDPC PD|P Kfungkung 1,999-2004. Diaberperan mengurus pencairan danapansos Pura Taman Sari melalui APBDBali Perubahan 2014.
Sedangkan terdakwa, AA Gede Suwi-tra merupakan krama pangempon PuraTaman Sari di Baniar Kaleran, DesaBungbungan, Kecamatan Banjarang-kan. Dia bertindak sebagai BendaharaPanitia Pembangunan Pura Tdman Sari.Dia pula yang ajukan dan menandatangiproposal pengajuan bansos Rp 90 jutatersebut.
Kasus ini dilaporkan ke polisi, April2015 lalu. lajaran Polres Klungkungkemudian menindaklanjuti laporan,sampai akhirnya menetapkan KetutNgenteg dan AAG Suwitra sebagai ter-sanPKa. E rez
Mantan SekrFtaris DPC PDIP Klung-kung, KetutiNgehteg dituntut hukuman4 tahun p$rjara ditambah denda Rp200 iuta dhn mengembalikan keru-
Desa Bungbungan,"angkan, Klungkung.
AA Oka SuwitraKetua Panitia renovasi
Umum (lPU), MadePasek di Lilan Tipikor Denpasar
4), kedua terdakwa di-pada, Rabu; yaitu pasal2 ayat 1jo1 tahun 1999 tentangtipikor sebagaimanadan ditambah dengan2001 tentang tipikol
yangpura
Setelahatkan dan
DalamIaksa
yangtelahUU No 20jo pasal55
Setelahatkan dan
menyatakanpasal 2 UU T
hal member-JPU memba-
hal member-IPU memba-
huku-cakan
TERDAKWA, AA Oka Suwitra (tengah) dan Ketut Ngenteg (kiri) saat hadir dalam sidangdi Pengadilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu
r^st-rtr?
,rnrilx:i
l,tEtIIARIAN
---rtl.r-l l.''II
Sub Bagian Huma! dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi :
Hal :
Kamt S A\ APqt Jol5
\{
Dinkes DKI MentahkanTemuan BPK
Suasana salah satu bagiari Rumah Sakit Sumber Waras
di Jakarta, yang menjadi polemik pascamengemukanya
laooran.
JAIGRTA, NusaBaliFolemik kasus pembelipn lahan RS Sumber Waras
oleh Pemprov DKI semalin menemukan titik terang'
Setelah tiirektur RS Sumber Waras mementahkansemua hasilaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). kini
BPK bakal semakin terpojok dengan penjelasan Kepala
Dinas Kesehatan DKI Jakarta.Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi
Priharto, Sekretaris Dinas Kesehatan Een Heryani,
dan Bendahara Dinas Kesehatan DKI Taripar funjaitan
menjelaskan kronologi pembayaran pembelian RS
SumberWaras di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta"Pembelian lahan dilakukan melalui sistem transfer
antar Bank DKI atau pindah buku. Een mengungkapkanpihaknya membawa cek.tuna,i saat akan melakukan
iansfei. Cek itu digunakan pebagai permohonan pindah
buku dari rekgning Dinas Kqsehatan ke rekening Yayasan
Kesehatan Sumber Waras;(YKSW.'Anooarannva diambil dari uang persediaan, pakai
cek din-langsung dhransfqr pindah buku dari rekening
Dinas Kesehatan ke rekenilrg RS Sumber Waras," kata
Een, Selasa (19/4) seperti {ilansir kompas.Dalam cek Bank DKI c{bang pembantu Wali Kota
Jakarta Pusat bernomor 0t< +ggggZ, tertulis sejumlahuang sebesar R p7 17.905.01 2.500,00. Cek itu diserahkan
Dinal Kesehatan DKI Jakafta kepada Bank DKI pada 30
Desember 2014. Kemudian pirdah buku dilaksanakan
oada 31 Desember 2014 di bank yang sama.
Fenggunaan cek ini seb{lumnya dipertanyakan oleh
Ketua BPK Rl Harry fuhat Azis. Sebab, penggunaan
cek tak berbeda dengan trinsallsi tunai. Tak hanya itu,
ia juga menyebut lembaran celt sebesar Rp 700 miliaritu tik lazim. Karena biasanya jumlah ceknya hanya
sebesar Rp 2G50 juta. I _
"Karena kami enggak ada aturan seperti itu, iumlahcek yang dibatasi. kimi ketika berkirim ke pihak lain'
tidakdibitasi nilai ceknya, tidak ada Peraturan Gubernur
iperoub) pembatasan nilai," kata Taripar menimpali Een'' -sinetum pembelian lahan RS SumberWaras, Dinas
Kesehatan DKI telah beberapa kali menggunakan ceK
tunai untuk pindah buku. Sebab, Pemprov DKI Jakarta
.uOin ."n'"t.pkan kebiiakan pelarangan tarik tunai
melalui rekening kas kecil (petty cash) sejak tahun 2014'
S-f inggu peirbayaran lahan RS SumberWaras tidak
mungkin dilakukan dengan transaksi tunai'Siat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta
Aarattengah melakukan pengukuran terha-dap sebagian
lahan Ruirah Sakit Sumber Waras, yang dibeli Pemprov
DKI Jakarta. Pengukuran lahan ini dilakukan sebelum
BPN t".protes-balik nama lahan tersebut dari kepe-
mitlfan YK'SW menjadi milik Pemprov DKI Jakarta' Jika
sertifikatterbit. maka akan langsung diproses balik nama'--;'li.iiu t"ttmkat sudah terbit, semuanya jadi jelas' Jadi
enggak ada lagi yang dirilutkan," kata Een' ...-,Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah menaikkan kasus pengadaan tanah RS Sumber
Waras masuk ke tahap penyelidikan' Langka.h itu
Oif"t uf.n setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
merampungLan audit investigasi untuk proyek milik
Femerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut'- ArOit investigasi BPK kemudian menjadi polemik'
Namun, KPK tetap mempercayai hasil audit tersebut'
"sampai saat ini KPK pegang audit yang gi?"ifkgnAqustus tahun lalu. Info BPK belum ada lagi' BPK itu
kai lembaga yang melakukan audit. Kami sepenuhnyap"*.vi na"siriuOlt," ujar Plh Kepala Biro Humas.KPK'
?rui( Anutiati, di Geilung KPK, Jakarta, Rabu (2014)
seperti dilansir vivanews.---iuvrl mengatakan, hasil audit investigasi BPK
tersebut yang dijadikan pedoman dalam mengungrap
dugaan korufisi pembelian lahan RS SumberWaras' 6-
,!. ''