Sub HJmrs Usah Rl Bali Bat i WP {ost - BPK...

6
Sub Bagian HJmrs danlTata Usah BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Bat ;t$P*.1 WP i {ost Tak Tinggi I nyebabkan (silpa) menjr APBD tidak cermat me-l perhitungan angganan ;inggi. Kondisi itu merusi- ;i silpa tingei nada belaija kan modal. DPRD ;u drsamparkan anggota rman Sumadi, S.n.Gaa Senin (2517) kemarin. rapat Sumadi Komisi III itu menvam- I membahas Ranperda Pertanggungjawaban asem tahun anggaran sedahan, Manesis itu rggi di Satuankeria 20L5. Perangkat PU Karane antara lain di Dinas persen lebih sedikit. Daerah Bencana Pertanian. 8 miliar, juga di Dinas lsi anggaran di bawah 90 persen, eksekutif itu patut Sumadi. 20L5 lisasi belanja modal ApBD nya 89,43% dari total be- D-i Dinas PU, justru silpa lanja Rp karena atau mangkrakqya seperti jalan atau al, perbaikan atau jalan dan air bersih r warga Karangasein. jelas yang terealisasi sepeiti itu. caFat. Di mana, jalan untuk dibuka masyarakat anggarann)ra sudah tapilemerintah tal mampu L1'a. Demikial juga jaringin rlr berslh, saluran irigasi tak atau tuntas ,rDaDKan program n, penyediaan air "Saya lihat sampai eksekutif salah. Se- pengentasan bersih meniad membuat harusnya 2015, tapi dibuat APBD un. Itu sangat berbeda Karangasem artinya," pap Di lain PU Karangasem Ko- lakui ada silpa cukup .lahnya, ada masalah mang S besar di dalam Di mana, membangun tapi banyak tanahnya bak reservoir belum tercatat aset Pemkab Karan- gasem. itu sering menjadi n, kalau bukan aset temuan BPK. Penkab membangun katanya. (01 kabupaten," vtt TotL

Transcript of Sub HJmrs Usah Rl Bali Bat i WP {ost - BPK...

Sub Bagian HJmrs danlTata Usah BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bat;t$P*.1

WPi {ost

Tak

Tinggi

I

nyebabkan(silpa) menjr

APBD tidak cermat me-lperhitungan angganan

;inggi. Kondisi itu merusi-;i silpa tingei nada belaijakan

modal.DPRD

;u drsamparkan anggotarman Sumadi, S.n.GaaSenin (2517) kemarin.rapat

Sumadi Komisi III itu menvam-I membahas RanperdaPertanggungjawabanasem tahun anggaransedahan, Manesis iturggi di Satuankeria

20L5.

PerangkatPU Karane

antara lain di Dinaspersen lebih sedikit.

DaerahBencana

Pertanian.8 miliar, juga di Dinaslsi anggaran di bawah

90 persen, eksekutif itu patutSumadi.

20L5lisasi belanja modal ApBDnya 89,43% dari total be-D-i Dinas PU, justru silpalanja Rp

karena atau mangkrakqyaseperti jalan ataual, perbaikan atau

jalan dan air bersihr warga Karangasein.

jelasyang

terealisasi sepeiti itu.caFat. Di mana, jalan

untuk dibukamasyarakat

anggarann)rasudah tapilemerintah tal mampu

L1'a. Demikial juga jaringinrlr berslh, saluran irigasi takatau

tuntas ,rDaDKan programn, penyediaan air"Saya lihat sampaieksekutif salah. Se-

pengentasanbersih meniadmembuatharusnya 2015, tapi dibuat APBD

un. Itu sangat berbedaKarangasemartinya," pap

Di lain PU Karangasem Ko-lakui ada silpa cukup.lahnya, ada masalah

mang Sbesar didalam Di mana, membangun

tapi banyak tanahnyabak reservoirbelum tercatat aset Pemkab Karan-gasem. itu sering menjadi

n, kalau bukan asettemuan BPK.Penkabmembangunkatanya. (01

kabupaten,"

vtt TotL

Hrhmas1"1,","

Usa BPK Rl Frerwa[<ilan Provinsi BaliSub Bagian

tffi 1fr

) Nomor 18 Tahuh 2A16

t Eselon DipanskRa r,useton DrpangKas

emHe akuan P

Mangu$ura (Ba

NomorDaerah,pejabatjakan i

- anggran 2016. "Kami hErds tanggap. -Misalkan

t0t2016APBD tabupaten

5etelaBupatp (

ad,a 172jabatan,'t

tu baruun2017

dang-undang,dibuat peme

per mi sampaikan,iutan. Kami pnciutan-

sampai IVB ada 60Oo 'baru ini, m

k akan me:

I72 adi-dua kepala dan satu ai"iE. t-^*i'.tr""Y. p.\ukan pengilialpada bulan Januari 2012.Ia Biar tunlas apgO'hhun 2016 i"l.-.1u"*u". sag'pai, dia tidak mau bekerja_dan menjer-

ahkan tan_ggung jawabnya pra"-V""g f"r"bertugas. Kami tidak mau itu.,' terang jijabatasa,l Desa Pelaga, Petang ini.

,Sekda Badung Kompyang R. Swandikailiki sebelumnya mengatakad seia-a ini acuanLgan OPD Pemkab Badung memakai pp 4Il20O7lari tentang susunan organisasi perangkat daerah.rng- Namun, OPD tersebut harus dirombak deneanral terbitnya_UU 2Bl20L,I tentang pemeriniah1ni Daerah. Selain harus meromSak OpD, UUrqrr Daerah. Selain harus merombak OpD, UUkat 231214 yang disahkan Juni lalu iusa memberi

sejumlah perintah kepada daerah.-Di antaran-ata ya, memberikan perubahan kewenansanian yang sebelumnya ladi trruqan kabupat"Jt?alas. menjadi kewenangan pro,lrinsi, dan provinsi,al meli4dr_\ewenangan pusat. Sebagai dampakah yuridis UU terse[ut idalah diamiil uiihrry,an Terminal Tipe A Meng5wi oleh pusat dan di-ya tar^iknya SMA/SMK oleh provinsi.

"PP-nya sudah terbit. perintah pp-nva.paling lambat enam bulan setelah pp iniditerbitkan, Pemda dan DpRD sudah harusmenetapkan. OPD. Artinya, kalau ditetapkanbulan Juni maka Desenrber sudah diteta;kandan diisi pejabatnya," jelas pejabat asalker-

sahkan dulud)," ujarhya.

i sedikitnya r.mi tegaskan,

rrus mengilutiijakan Umum

itas Plafon Angbelum final,

nisasi

ABPD selesai,ka baru kem

(oPD) di

r pemba.iri Pras

kaini lantar[n rrbiiakan van

daeratr.terjailieselon IDengan

rang yang t:ngkapnyf.lahirnya PPia Perangka

{t}i,-:Ji)tft.

ruffi#Pcrst

Pejabran Peme

8 Tahun 20im

tentang Pera

Pemakan mema setidakny

pejabatlegowo nggalkan

dari tannya. Merekaabatan dengan

fasilitasBupa

'ang melekatBadung n Giri Prasta,

(25t7) rn menga Kan, penerapadilakukan ser

600 peird.ung s(t eselon

adanyaAPBD T

18/201d itu

garan) deSemenfabelum bisdaqra\--

1

Satuandilakuka

lB ferangkapenciutpn. npngkinan,

(SKPD) a :an d,an drrsi pejabatnya," jelas pejabrua obokan, Kuta Utara ini. Gmf2Zl

i buruk bagi sejrilung. Pasalnya,

€pl B-"tk"";;;-dirig"r, h,al tersebut, pimprnan3kat SKPD sebelumnya akan tetap diberikano\ulr tanggung jawa!_ [ingga ]berakhirnya tahun

Edisi

Hal

: Gkd" (

:-3Jtrl,t a otl,

Sub Bagiarr Hufnas diin [ata Usaha

X fl trost

us Perd

BPK Rl Perwal<ilarr Pr'ovinsi Bali

aAnKi

Tifnta, Te aAluranDana

n DPRD Denpaspr

Igota Dewan

ra (Baliimana di

rs!,f -dwalkan timPRD Kota Denpenyidik Keja

r, Senin (25lorang diperiksa itu

gus Arya Wi I WayanPutu Gede wa. Selain

n Sekwan (SkMade Suwitra

diakarena

membantahKota

RD Kotayangdirinya

khususnya tersangka Patra yang menjadiPPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan)dalam perjalanan dinas. "Tadi ada 54 per-tanyaan," tegasnya.

Ia mengaku sempat ditanya tentang prosesperjalanan dinas pad.a 2013 yang disebutnyasama dengan proses-pros€s sebelumnya. Pada2013, DPRD Kota Dr:npasar menjalani seki-tar 31 perjalanan dinas selama satu tahun."Saya ikut semuanyzr," ucap Wibawa dengangamblang. Ia juga membantah anggota dewanmenerima aliran uang dari Sekwan hasilmark-up uang perdin. Malah ia menyorotiminimnya anggaxan untuk anggota dewansaat menjalani perdin. (kmb37)

1anke-knirka

rls

W

danaKoniisi IV. Gede

I

Sub Bagian Humas d[nlrat, usahJ BPK Rt Perwakilan Frovinsi Bali

W Bali Post

Edisi : SeLc.g ,t>[ )ut, f ot$TT

Hal 2-ll

i$i-./.;' I lq.i".

/|, ta'.-tYfZ:i

^rs lDugai n Korup$i BPD Bali

ilana

eng mgg1rPlbulk

I

.li Post) - yang dibacakan majelis hakim pimpinanAchmad Peten Sili dengfln hakim ang-gota Gede Haryadi danr Sumali, 1165rt(15/6) lalu, hakim mengabulkan eksepsiterdakwa yang diajqpan sembilan timkuasa hukumnya, yak4i I Putu GedeDarmawan, Agus Guhawan Putra,Ngurah Wirakusuma, dkk.

Atas dikabulkannya eksepsi terse-but, otomatis perkara ini tidak dilan-jutkan dan dihentilian karena dinilaikasus tersebut bukan masuk ranahpidana korupsi. Dakwaan jaksa puntidak dilanjutkan alias gugur dalamproses pembuktian. Dalil majelis hakimmengabulkan eksepsi itu, di antaranyahakim sependapat dengan kuasa hu-kum terdakwa bahwa dakwaan jaksakwang cermat, kabur, dan masih adakeragu-raguan soal indikasi kerugiankeuangan negara. Atas putusan terse-but, JPU diberil<an kesempatan untukmelakukan upaya hukum lain.

Kala itu kuasa hukum terdakwa,Gede Darmawan didampingi AgusGunawan Putra. sangat mengapresiasiputusan majelis hakim yang mengab-ulkan eksepsi terdakwa. MenurutDarmawan, jaksa masih ragu-ragu me-nentukan soal kerugian negara, yakniapakah itu (yang dilakukan terdakwa)masuk kategori kerugian negara ataukerugian nasabah secara pribadi. 'Da-lam dakwaan tidak jelas diurailan haltersebut. Pun soal rekening, apakahkerugian secara personal apa kerugianpihak BPD BaIi," katanya.

Atas dasar itu pula majelis hakimcenderung menilai kasus ini adalahmasuk kategori penggelapan dalamjabatan, tindak pidana umum, ataupidana khusus perbanlan. Namun kini

. kasus tersebut bakalarl berubah lagi.PT menganulir putusan Pengadilanfipikor Denpasar dan pihak JPU kiniancang-ancang bakalan mengajukankasus ini ke Pengadilan Tipikor Den-pasar. (kmb37)

PerlaIakukan

n atau verset ng df(ilPrI)penuntut um

;t"bdariKej nTinggi(Kejati)dihentikfrdengan rffabanarl

perkara dugaanfraudBPDBab ng

terdakwa I ayanSukarja-hakimP rawan, dikabull

tilanTinesi(PD.n oleh

begitu, dugaan korupsi i BPDBali nan ini b sqgerfdilanj di Pengadilan dik"hDe ,oslungkarave kitF

. Kamisudah apanitera," ucap se-

oranBSuard

jait

idsus Kejati Balipingi Kasipenkr

ayap

mas li Ashari Ku P H'i'ralila4,

Senin (ulkannya

perliawa kinipihaknyagu hasil"Setnlah

putusan ya resml.ita qiukan lagi

' Tipikor Denpa

uute Pe ," jelasSuardi. i Pe-nuntutan .

memastikbelumangil

terdalwa Iuntul<

nterdakw prrose-durakan ber-

irya ke nTlpikor, wan.

Sem belumdapat i konfirmasi putu-

: JPUsan ng diajukan pi kke Tinegi itu. umn,'ndiberita untuk pertama linyaeksepsikorupsi

dalam kasus noleh maieli hakim

Kasusipikor Denpasa.h dugaan i den-

di BPD BaIiterdakwa I WayanDalam nsela

I

Dengan

menjabateiati BaIi

kapan akanSukarja

dilakukanmestinya.

diajukan keAshari

Sub Bagian

'1 q-rlr 11.,

Ji; ,f*r., ilTi{}/;jif-H#r'

Mangupura (Bali PPemerintah

ta [.Jsah

n (Pemkab)

Humas da"l"ffo

objek pajaklagi dipungudengan pediperoleh. Syak wisata

h4lnyabpn-

BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Badungpe-

um-

ng tak bolehakan ditutupiapatan yang

Bat fl

Qgtt$hapu dari Objek Pajak

stltil')

,,1,1,;; ii: t:"i.,..

,.'i,'.3' :' 1r1.:.

€1.,,i' #r iiS\:, ;i:.S.:1,/\r^r-.:li.*7\\::..t'1;,

aturan yangap tempat hi

yang dilarapati Badunlgolf maupu

dengan tarin yang ngekosRp 3 juta per

bulair. Ini artinya, setiap hariyrga-tawqq hanya bayar Rp100.000. Kondisi ini berbeda

yanglngekos. "Ini yang akandisa{ar sehingga los-f bisadite{an. Pelu"a"ns intensi-fikasi lainnya adi di pajak

melonjak.Seperti diberitakan sebe-

lumnya, permainan biliar.Sglf _dan boling batal menjadiobjek pajak hiburan di Kabu-paten Badung. Hal ini sesuaidengan Keputusan GubernurBali No. 1301/01-B/HW20h6tertanggal 17 Mei 2016. Suratkeputusan yang ditandatan-gani Gubernur Made MangkuPastika tersebut membaial-kan Pasal 3 ayat (2) hurufg_ Perda_Kabupaten BadungNo. 17 Tahun 2011 tentan[Pajak Hiburan. Pasal 3 aval(2) hurufg tersebut mengaiurpermainan biliar, golf, danb-oling sebagai objJk pajak.(kmbz7)

:

e," katanya.<atakannya, untuk ek-ifikasi, Badung akan

beru{aya mencari peluang-pelu{ng pajak yang baru.Denglan demikian, penda-pata{ daerah bahkan bisa

akan tunduk terhamungutan pajak telah objek pajak hilgolf, biliar, dan boling.Prasta mengatakan, pamerupakan prioritas pr"Kami akan tundtrk [erberikan kontribusir te:tidak menjadi priorita

daep aturan.

Senin (2517) kemarin.

itu adalah\yoman Giribiliar bukanh di Badung.

nang mem-ln, namuniri Prasta,

I

" ujar

Menurutnya, Badun{ini sedang melakukafrspansi pajak baikintensifikasi mauDulsifikasi paja\.strategi ini,

van tinggal ditarif Rp 1,5 juta?nanya, Badungatau lost dariip 1,4 juta per

F f. . \oirr17n,7bEOIS! : € -'.-

Hal i7

tvvi ?o\b

Sub Bagian HLmas darf Tata Usah! BPK Rl Perwakilan Provinsi BaliI

W Bali Post-?*'

/,',J' x [-'ii.

niir,nji,F'\4lrl

BP Pemdes

Evaluas Pengelolaan

Pas r Desasebagai pusat perekonomian masyarakat,

dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.ui Dinas Perindustrian dan Perdagangan22 program revitalisasi pXsar desa. Untukan masyarakat {esa, Pemkot Denpasar juga

n pasar desa melalui Badan PemberdayaanDesa (BPM Pemdes).

,Iak- bertahan dan bersaingdi t€ngalr serbuan pasarmodern dalam berbagai [entu[nya. Terdapatperbedaan yang sangat mpndasar antata pasartradisional dah pasar, moflern.

Kepala Pasar D$salPadangsambian IWayan Mustika mengirtakan, melalui monitor-ing dapat lebih memberikan bimbingan akanpentingnya menjaga ftebqrsihan pasar kepadapara pedagang. Kini Pasgr Desa Padangsam-bian telah mendapatlpn lprogram lsvilalisasipasar dengan haralan ferus mendapatkanbimbingdn dari hstansi terkait Pemkot Den-pasar, sehingga para pQdagang dapat lebihmeningkatkan kebersihat lapaknya dan mem-berikan dampak positif fepada masyarakatyang akan berbelanja ke lasar desa.

Mtrstika merfelaskan, $asarPadangsambianjuga telah mendapatkan lprogram revitalisasipasar tradisional dari Pemkot Denpasar pada2015 lalu. Sebehrm direvitalisasi, omzet pasarper bulan mencapai Bp 15 miliar, dan setelahdirevitalisasi omzet pa6ar per bulan fencapaiRp 2 miliaL Tentu hal ini memberikan .la-paktidak saja pada penafaa4 fisik pasar, namunjuga pada peningkatan ompet pa,sar. "IGrrii jugatenu melakukan penataa+ bersana-sama pzrrapedagang sehingga konse{ pasar ramah dan se-gar dapat terus terwulud,'f ujanrya. q-011

dingan

t€rdid. "Usai

yangHUTKota

dartdilanjutkan deriganevaluasi

untuk sht'4dan , uJarMadeKota Denpasar

. Kabid Pengem .ngan

FduRatnaninggrat {aat

Mertajaya mbng:

rahan Luusai moni

kan,tradisional me n salah satu in

n ekonomi

sangatcontern keberadaan tra-disional satusaranap yang

n ekonomi masy rakat.I gayat oleh

pasar tradisiorial ik.Meski demikiarl, pasartmaisrllf t"t1yutf masih mampu ntuk

Denpasar (!ali post) -Pasar tradisidnal at:

terus mend4pa{kan pPada penatCan lffsik 1Kota Denpa$ar,ltelahterus menmelakukan qvalluasi pengelMasyarakat fl an1 Pemerintah

Senin (2517) BPMPemdessankan moru- dan evaluasiempat pas4r drmelibatkantim

i Kota Denpasari pasar desa

dari beberapa Pemkot

Ia pasar. tradisionalpasar agarbisalebih

n dan perulrikan begitu

membuat eiadi sedikit

Edisi

Hal

: \!Lat{, \ bLte*r?"\hl] Cti\ t',-o\b II tt:--____l I +

paling nyatadi suatu wilayal. Kota

pelnksanaandilaksanakan