Sub HJmrs Usah Rl Bali Bat i WP {ost - BPK...
Transcript of Sub HJmrs Usah Rl Bali Bat i WP {ost - BPK...
Sub Bagian HJmrs danlTata Usah BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bat;t$P*.1
WPi {ost
Tak
Tinggi
I
nyebabkan(silpa) menjr
APBD tidak cermat me-lperhitungan angganan
;inggi. Kondisi itu merusi-;i silpa tingei nada belaijakan
modal.DPRD
;u drsamparkan anggotarman Sumadi, S.n.GaaSenin (2517) kemarin.rapat
Sumadi Komisi III itu menvam-I membahas RanperdaPertanggungjawabanasem tahun anggaransedahan, Manesis iturggi di Satuankeria
20L5.
PerangkatPU Karane
antara lain di Dinaspersen lebih sedikit.
DaerahBencana
Pertanian.8 miliar, juga di Dinaslsi anggaran di bawah
90 persen, eksekutif itu patutSumadi.
20L5lisasi belanja modal ApBDnya 89,43% dari total be-D-i Dinas PU, justru silpalanja Rp
karena atau mangkrakqyaseperti jalan ataual, perbaikan atau
jalan dan air bersihr warga Karangasein.
jelasyang
terealisasi sepeiti itu.caFat. Di mana, jalan
untuk dibukamasyarakat
anggarann)rasudah tapilemerintah tal mampu
L1'a. Demikial juga jaringinrlr berslh, saluran irigasi takatau
tuntas ,rDaDKan programn, penyediaan air"Saya lihat sampaieksekutif salah. Se-
pengentasanbersih meniadmembuatharusnya 2015, tapi dibuat APBD
un. Itu sangat berbedaKarangasemartinya," pap
Di lain PU Karangasem Ko-lakui ada silpa cukup.lahnya, ada masalah
mang Sbesar didalam Di mana, membangun
tapi banyak tanahnyabak reservoirbelum tercatat aset Pemkab Karan-gasem. itu sering menjadi
n, kalau bukan asettemuan BPK.Penkabmembangunkatanya. (01
kabupaten,"
vtt TotL
Hrhmas1"1,","
Usa BPK Rl Frerwa[<ilan Provinsi BaliSub Bagian
tffi 1fr
) Nomor 18 Tahuh 2A16
t Eselon DipanskRa r,useton DrpangKas
emHe akuan P
Mangu$ura (Ba
NomorDaerah,pejabatjakan i
- anggran 2016. "Kami hErds tanggap. -Misalkan
t0t2016APBD tabupaten
5etelaBupatp (
ad,a 172jabatan,'t
tu baruun2017
dang-undang,dibuat peme
per mi sampaikan,iutan. Kami pnciutan-
sampai IVB ada 60Oo 'baru ini, m
k akan me:
I72 adi-dua kepala dan satu ai"iE. t-^*i'.tr""Y. p.\ukan pengilialpada bulan Januari 2012.Ia Biar tunlas apgO'hhun 2016 i"l.-.1u"*u". sag'pai, dia tidak mau bekerja_dan menjer-
ahkan tan_ggung jawabnya pra"-V""g f"r"bertugas. Kami tidak mau itu.,' terang jijabatasa,l Desa Pelaga, Petang ini.
,Sekda Badung Kompyang R. Swandikailiki sebelumnya mengatakad seia-a ini acuanLgan OPD Pemkab Badung memakai pp 4Il20O7lari tentang susunan organisasi perangkat daerah.rng- Namun, OPD tersebut harus dirombak deneanral terbitnya_UU 2Bl20L,I tentang pemeriniah1ni Daerah. Selain harus meromSak OpD, UUrqrr Daerah. Selain harus merombak OpD, UUkat 231214 yang disahkan Juni lalu iusa memberi
sejumlah perintah kepada daerah.-Di antaran-ata ya, memberikan perubahan kewenansanian yang sebelumnya ladi trruqan kabupat"Jt?alas. menjadi kewenangan pro,lrinsi, dan provinsi,al meli4dr_\ewenangan pusat. Sebagai dampakah yuridis UU terse[ut idalah diamiil uiihrry,an Terminal Tipe A Meng5wi oleh pusat dan di-ya tar^iknya SMA/SMK oleh provinsi.
"PP-nya sudah terbit. perintah pp-nva.paling lambat enam bulan setelah pp iniditerbitkan, Pemda dan DpRD sudah harusmenetapkan. OPD. Artinya, kalau ditetapkanbulan Juni maka Desenrber sudah diteta;kandan diisi pejabatnya," jelas pejabat asalker-
sahkan dulud)," ujarhya.
i sedikitnya r.mi tegaskan,
rrus mengilutiijakan Umum
itas Plafon Angbelum final,
nisasi
ABPD selesai,ka baru kem
(oPD) di
r pemba.iri Pras
kaini lantar[n rrbiiakan van
daeratr.terjailieselon IDengan
rang yang t:ngkapnyf.lahirnya PPia Perangka
{t}i,-:Ji)tft.
ruffi#Pcrst
Pejabran Peme
8 Tahun 20im
tentang Pera
Pemakan mema setidakny
pejabatlegowo nggalkan
dari tannya. Merekaabatan dengan
fasilitasBupa
'ang melekatBadung n Giri Prasta,
(25t7) rn menga Kan, penerapadilakukan ser
600 peird.ung s(t eselon
adanyaAPBD T
18/201d itu
garan) deSemenfabelum bisdaqra\--
1
Satuandilakuka
lB ferangkapenciutpn. npngkinan,
(SKPD) a :an d,an drrsi pejabatnya," jelas pejabrua obokan, Kuta Utara ini. Gmf2Zl
i buruk bagi sejrilung. Pasalnya,
€pl B-"tk"";;;-dirig"r, h,al tersebut, pimprnan3kat SKPD sebelumnya akan tetap diberikano\ulr tanggung jawa!_ [ingga ]berakhirnya tahun
Edisi
Hal
: Gkd" (
:-3Jtrl,t a otl,
Sub Bagiarr Hufnas diin [ata Usaha
X fl trost
us Perd
BPK Rl Perwal<ilarr Pr'ovinsi Bali
aAnKi
Tifnta, Te aAluranDana
n DPRD Denpaspr
Igota Dewan
ra (Baliimana di
rs!,f -dwalkan timPRD Kota Denpenyidik Keja
r, Senin (25lorang diperiksa itu
gus Arya Wi I WayanPutu Gede wa. Selain
n Sekwan (SkMade Suwitra
diakarena
membantahKota
RD Kotayangdirinya
khususnya tersangka Patra yang menjadiPPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan)dalam perjalanan dinas. "Tadi ada 54 per-tanyaan," tegasnya.
Ia mengaku sempat ditanya tentang prosesperjalanan dinas pad.a 2013 yang disebutnyasama dengan proses-pros€s sebelumnya. Pada2013, DPRD Kota Dr:npasar menjalani seki-tar 31 perjalanan dinas selama satu tahun."Saya ikut semuanyzr," ucap Wibawa dengangamblang. Ia juga membantah anggota dewanmenerima aliran uang dari Sekwan hasilmark-up uang perdin. Malah ia menyorotiminimnya anggaxan untuk anggota dewansaat menjalani perdin. (kmb37)
1anke-knirka
rls
W
danaKoniisi IV. Gede
I
Sub Bagian Humas d[nlrat, usahJ BPK Rt Perwakilan Frovinsi Bali
W Bali Post
Edisi : SeLc.g ,t>[ )ut, f ot$TT
Hal 2-ll
i$i-./.;' I lq.i".
/|, ta'.-tYfZ:i
^rs lDugai n Korup$i BPD Bali
ilana
eng mgg1rPlbulk
I
.li Post) - yang dibacakan majelis hakim pimpinanAchmad Peten Sili dengfln hakim ang-gota Gede Haryadi danr Sumali, 1165rt(15/6) lalu, hakim mengabulkan eksepsiterdakwa yang diajqpan sembilan timkuasa hukumnya, yak4i I Putu GedeDarmawan, Agus Guhawan Putra,Ngurah Wirakusuma, dkk.
Atas dikabulkannya eksepsi terse-but, otomatis perkara ini tidak dilan-jutkan dan dihentilian karena dinilaikasus tersebut bukan masuk ranahpidana korupsi. Dakwaan jaksa puntidak dilanjutkan alias gugur dalamproses pembuktian. Dalil majelis hakimmengabulkan eksepsi itu, di antaranyahakim sependapat dengan kuasa hu-kum terdakwa bahwa dakwaan jaksakwang cermat, kabur, dan masih adakeragu-raguan soal indikasi kerugiankeuangan negara. Atas putusan terse-but, JPU diberil<an kesempatan untukmelakukan upaya hukum lain.
Kala itu kuasa hukum terdakwa,Gede Darmawan didampingi AgusGunawan Putra. sangat mengapresiasiputusan majelis hakim yang mengab-ulkan eksepsi terdakwa. MenurutDarmawan, jaksa masih ragu-ragu me-nentukan soal kerugian negara, yakniapakah itu (yang dilakukan terdakwa)masuk kategori kerugian negara ataukerugian nasabah secara pribadi. 'Da-lam dakwaan tidak jelas diurailan haltersebut. Pun soal rekening, apakahkerugian secara personal apa kerugianpihak BPD BaIi," katanya.
Atas dasar itu pula majelis hakimcenderung menilai kasus ini adalahmasuk kategori penggelapan dalamjabatan, tindak pidana umum, ataupidana khusus perbanlan. Namun kini
. kasus tersebut bakalarl berubah lagi.PT menganulir putusan Pengadilanfipikor Denpasar dan pihak JPU kiniancang-ancang bakalan mengajukankasus ini ke Pengadilan Tipikor Den-pasar. (kmb37)
PerlaIakukan
n atau verset ng df(ilPrI)penuntut um
;t"bdariKej nTinggi(Kejati)dihentikfrdengan rffabanarl
perkara dugaanfraudBPDBab ng
terdakwa I ayanSukarja-hakimP rawan, dikabull
tilanTinesi(PD.n oleh
begitu, dugaan korupsi i BPDBali nan ini b sqgerfdilanj di Pengadilan dik"hDe ,oslungkarave kitF
. Kamisudah apanitera," ucap se-
oranBSuard
jait
idsus Kejati Balipingi Kasipenkr
ayap
mas li Ashari Ku P H'i'ralila4,
Senin (ulkannya
perliawa kinipihaknyagu hasil"Setnlah
putusan ya resml.ita qiukan lagi
' Tipikor Denpa
uute Pe ," jelasSuardi. i Pe-nuntutan .
memastikbelumangil
terdalwa Iuntul<
nterdakw prrose-durakan ber-
irya ke nTlpikor, wan.
Sem belumdapat i konfirmasi putu-
: JPUsan ng diajukan pi kke Tinegi itu. umn,'ndiberita untuk pertama linyaeksepsikorupsi
dalam kasus noleh maieli hakim
Kasusipikor Denpasa.h dugaan i den-
di BPD BaIiterdakwa I WayanDalam nsela
I
Dengan
menjabateiati BaIi
kapan akanSukarja
dilakukanmestinya.
diajukan keAshari
Sub Bagian
'1 q-rlr 11.,
Ji; ,f*r., ilTi{}/;jif-H#r'
Mangupura (Bali PPemerintah
ta [.Jsah
n (Pemkab)
Humas da"l"ffo
objek pajaklagi dipungudengan pediperoleh. Syak wisata
h4lnyabpn-
BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
Badungpe-
um-
ng tak bolehakan ditutupiapatan yang
Bat fl
Qgtt$hapu dari Objek Pajak
stltil')
,,1,1,;; ii: t:"i.,..
,.'i,'.3' :' 1r1.:.
€1.,,i' #r iiS\:, ;i:.S.:1,/\r^r-.:li.*7\\::..t'1;,
aturan yangap tempat hi
yang dilarapati Badunlgolf maupu
dengan tarin yang ngekosRp 3 juta per
bulair. Ini artinya, setiap hariyrga-tawqq hanya bayar Rp100.000. Kondisi ini berbeda
yanglngekos. "Ini yang akandisa{ar sehingga los-f bisadite{an. Pelu"a"ns intensi-fikasi lainnya adi di pajak
melonjak.Seperti diberitakan sebe-
lumnya, permainan biliar.Sglf _dan boling batal menjadiobjek pajak hiburan di Kabu-paten Badung. Hal ini sesuaidengan Keputusan GubernurBali No. 1301/01-B/HW20h6tertanggal 17 Mei 2016. Suratkeputusan yang ditandatan-gani Gubernur Made MangkuPastika tersebut membaial-kan Pasal 3 ayat (2) hurufg_ Perda_Kabupaten BadungNo. 17 Tahun 2011 tentan[Pajak Hiburan. Pasal 3 aval(2) hurufg tersebut mengaiurpermainan biliar, golf, danb-oling sebagai objJk pajak.(kmbz7)
:
e," katanya.<atakannya, untuk ek-ifikasi, Badung akan
beru{aya mencari peluang-pelu{ng pajak yang baru.Denglan demikian, penda-pata{ daerah bahkan bisa
akan tunduk terhamungutan pajak telah objek pajak hilgolf, biliar, dan boling.Prasta mengatakan, pamerupakan prioritas pr"Kami akan tundtrk [erberikan kontribusir te:tidak menjadi priorita
daep aturan.
Senin (2517) kemarin.
itu adalah\yoman Giribiliar bukanh di Badung.
nang mem-ln, namuniri Prasta,
I
" ujar
Menurutnya, Badun{ini sedang melakukafrspansi pajak baikintensifikasi mauDulsifikasi paja\.strategi ini,
van tinggal ditarif Rp 1,5 juta?nanya, Badungatau lost dariip 1,4 juta per
F f. . \oirr17n,7bEOIS! : € -'.-
Hal i7
tvvi ?o\b
Sub Bagian HLmas darf Tata Usah! BPK Rl Perwakilan Provinsi BaliI
W Bali Post-?*'
/,',J' x [-'ii.
niir,nji,F'\4lrl
BP Pemdes
Evaluas Pengelolaan
Pas r Desasebagai pusat perekonomian masyarakat,
dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.ui Dinas Perindustrian dan Perdagangan22 program revitalisasi pXsar desa. Untukan masyarakat {esa, Pemkot Denpasar juga
n pasar desa melalui Badan PemberdayaanDesa (BPM Pemdes).
,Iak- bertahan dan bersaingdi t€ngalr serbuan pasarmodern dalam berbagai [entu[nya. Terdapatperbedaan yang sangat mpndasar antata pasartradisional dah pasar, moflern.
Kepala Pasar D$salPadangsambian IWayan Mustika mengirtakan, melalui monitor-ing dapat lebih memberikan bimbingan akanpentingnya menjaga ftebqrsihan pasar kepadapara pedagang. Kini Pasgr Desa Padangsam-bian telah mendapatlpn lprogram lsvilalisasipasar dengan haralan ferus mendapatkanbimbingdn dari hstansi terkait Pemkot Den-pasar, sehingga para pQdagang dapat lebihmeningkatkan kebersihat lapaknya dan mem-berikan dampak positif fepada masyarakatyang akan berbelanja ke lasar desa.
Mtrstika merfelaskan, $asarPadangsambianjuga telah mendapatkan lprogram revitalisasipasar tradisional dari Pemkot Denpasar pada2015 lalu. Sebehrm direvitalisasi, omzet pasarper bulan mencapai Bp 15 miliar, dan setelahdirevitalisasi omzet pa6ar per bulan fencapaiRp 2 miliaL Tentu hal ini memberikan .la-paktidak saja pada penafaa4 fisik pasar, namunjuga pada peningkatan ompet pa,sar. "IGrrii jugatenu melakukan penataa+ bersana-sama pzrrapedagang sehingga konse{ pasar ramah dan se-gar dapat terus terwulud,'f ujanrya. q-011
dingan
t€rdid. "Usai
yangHUTKota
dartdilanjutkan deriganevaluasi
untuk sht'4dan , uJarMadeKota Denpasar
. Kabid Pengem .ngan
FduRatnaninggrat {aat
Mertajaya mbng:
rahan Luusai moni
kan,tradisional me n salah satu in
n ekonomi
sangatcontern keberadaan tra-disional satusaranap yang
n ekonomi masy rakat.I gayat oleh
pasar tradisiorial ik.Meski demikiarl, pasartmaisrllf t"t1yutf masih mampu ntuk
Denpasar (!ali post) -Pasar tradisidnal at:
terus mend4pa{kan pPada penatCan lffsik 1Kota Denpa$ar,ltelahterus menmelakukan qvalluasi pengelMasyarakat fl an1 Pemerintah
Senin (2517) BPMPemdessankan moru- dan evaluasiempat pas4r drmelibatkantim
i Kota Denpasari pasar desa
dari beberapa Pemkot
Ia pasar. tradisionalpasar agarbisalebih
n dan perulrikan begitu
membuat eiadi sedikit
Edisi
Hal
: \!Lat{, \ bLte*r?"\hl] Cti\ t',-o\b II tt:--____l I +
paling nyatadi suatu wilayal. Kota
pelnksanaandilaksanakan