Studi Kelayakan Investasi Agribisnis

SHADOW PRICE TENAGA KERJA

Disusun Oleh :

1. Ananda Putuarta 2. Hendro Nugroho 3. Nur Pratomo4.

H0808 H0808 H0808 H0808133

Nurul Izati S Agribisnis A

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Harga Bayangan (Shadow Price) Pudjo Sumarto (1991) menyatakan bahwa harga bayangan (shadow price) merupakan suatu harga yang nilainya tidak sama dengan harga pasar, tetapi harga barang tersebut dianggap mencerminkan silai sosial sesungguhnya dari suatu barang dan jasa. Harga bayangan digunakan untuk menyesuaikan terhadap harga pasar dari beberapa faktor produksi atau hasil produksi. Gray et al. (1992) menyatakan bahwa shadow price dari suatu produk atau faktor produk merupakan social opportunity cost, yaitu nilai tertinggi suatu produk atau faktor produksi dalam penggunaan alternatif terbaik. Shadow price dari suatu produk umumnya ditentukan oleh saling dipengaruhinya penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi. Timbulnya harga bayangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Perubahan-perubahan dalam perekonomian yang terlalu cepat, sehingga mekanisme pasar tidak dapat mengikutinya. 2. Proyek-proyek yang terlalu besar atau invisible, menyebabkan perubahan dalam harga pasar yang tidak dapat dipakai untuk mengukur nilainya. 3. Unsur-unsur monopolistis di dalam pasar 4. Berbagai macam input/output sehingga tidak dapat dibeli atau dijual dengan cara biasa. Harga bayangan meliputi : 1. Harga bayangan hasil produksi atau output Harga sosial didekati dengan harga batas (border price) yaitu CIF (Cost Insurance Freight). 2. Harga bayangan tanah Menurut Gittinger (1986), ada 3 macam penilaian harga bayangan faktor produksi tanah yaitu : a. Menilai faktor produksi tanah sesuai dengan harga beli, b. Menilai faktor produksi tanah sesuai dengan perkiraan nilai netto biaya produksi yang hilang/diluangkan (opportunity cost) c. Menilai faktor produksi tanah sesuai dengan nilai sewanya.

3. Harga bayangan tenaga kerja Dalam mnenetukan harga sosial tenaga kerja, maka perlu dibedakan antara tenaga kerja terdidik atau terlatih dengan tenaga kerja tidak terdidik, sebagai asumsi pasar dalam keadan bersaing sempurna tingakt upah dan mencerminkan produktivitas marginalnya. 4. Harga bayangan nilai tukar Dapat ditentukan dengan menggunakan harga atau nilai valas yang ditentukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenag. Cara lain untuk menghitung harga sosial nilai tukar asing adalah dengan mencari faktor konversi terhadap nilai tukar resmi

Shadow Price Tenaga Kerja Tingkat upah bayangan Salah satu alat analisis sosial suatu proyek adalah dengan menggunakan Shadow Price. Shadow price (disebut juga accounting price) dapat dianggap sebagai semacam penyesuaian yang dibuat oleh si penilai proyek terhadap harga pasar dari beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu. (Kadariyah, et.al, 1999). Balas jasa bagi tenaga kerja adalah upah, gaji dan tunjangan, sedangkan balas jasa bagi modal terdiri dari bunga dan keuntungan. Dengan demikian, shadow price dari tenaga kerja merupakan shadow wage (upah) bagi seorang karyawan dengan karakteristik tertentu. Dalam hal Shadow Wage (upah), jumlah tenaga kerja tak terdidik yang dipakai dalam proyek diukur dalam jam kerja, hari kerja, bulan kerja, dan lain sebagainya, kemudian hasilnya dikalikan dengan angka shadow wage-nya, yang kemudian dimasukkan dalam arus pendapatan/biaya dari proyek. Tingkat upah bayangan (shadow wage rate) yang tepat dan penafsiran tentang apa yang dicerminkannya akan berbeda-beda tergantung pada pertimbangan-pertimbangan nilai dan kendala-kendala kebijaksanaan yang dianggap dapat berlaku. Pertimbangan-pertimbangan ini haruslah konsisten dengan harga bayangan lainnya karena harga bayangan bersifat interdependen dimana perubahan asumsi-asumsi yang menentukan harga yang satu juga akan mempengaruhi harga-harga Lainnya pula. Pertimbangan-pertimbangan pertumbuhan (tabungan) dan distribusi pendapatan tidak memainkan peranan, tingkat upah bayangan yang didasarkan pada produktivitas marginal tenaga kerja dalam penggunaan-penggunaan alternatif mungkin dianggap terlalu sederhana. Terkadang terdapat pula orang yang lebih menganggur daripada bekerja keras dengan upah rendah. Hal ini tergantung pada keadaan pendapatan mereka pada waktu sedang menganggur. Di sini terdapat semacam upah reservasi (reservation wage) sebagai patokan untuk memilih dimana ketika upah lebih rendah cenderung akan memilih menganggur daripada menerima pekerjaan yang bersangkutan. Dalam hal ini seharusnya

pemerintah memberikan preferensi dalam perencanaan dan keputusan ekonomi yang akan diambil. Jika tidak, maka tingkat upah bayangan mungkin harus lebih tinggi daripada tingkat yang didasarkan pada tingkat penafsiran yang lebih sempit terhadap opportunity cost tenaga kerja. Akibat yang akan ditimbulkan jika masyarakat tidak memberikan nilai kepada kesenggangan dan kepada kemungkinan disutilitas yang diderita dalam, sekurangnya-kurangnya, jenis pekerjaan tertentu. Praktek-praktek tradisional yang dilakukan oleh Bank Dunia dan badanbadan lainnya dalam menentukan upah bayangan tenaga kerja dipusatkan pada output yang sedianya dapat dihasilkan oleh tenaga kerja bersangkutan dalam penggunaan-penggunaaan alternatifnya. Praktek ini mengandung suatu pertimbangan bahwa tidak ada alasan yang penting untuk memberikan nilai yang lebih besar secara marginal kepada tabungan (pertumbuhan) daripada nilai yang diberikan kepada konsumsi, bahwa nilai yang diberikan kepada distribusi pendapatan tidak memerlukan pengurangan tingkat upah bayangan ke tingkat yang lebih rendah daripada produktivitas marginal tenaga kerja. Preferensipreferensi untuk bekerja atau memilih kesenggangan dapat diabaikan begitu saja. Terdapat tiga tipe biaya yang harus dipertimbangkan pada waktu menaksir tingkat upah bayangan, yaitu tipe-tipe biaya yang timbul apabila seorang pekerja tambahan (ekstra) dipekerjakan pada suatu proyek. Biaya-biaya ini antara lain: 1. Produk marginal yang dikorbankan 2. Perubahan-perubahan dalam konsumsi dan tabungan 3. Perubahan-perubahan kesenggangan Ketiga biaya tersebut akan berbeda-beda pada berbagai tipe tenaga kerja tergantung pada faktor-faktor seperti ketrampilan, lokasi dan musim. Ketiga komponen upah biaya tersebut tidak semata-mata berhubungan dengan pekerja yang dipekerjakan tetapi karena adanya efek migrasi atau perubahan tingkat upah, bisa juga mempengaruhi pekerja-pekerja lainnya. Menurut teori produktivitas marginal, tenaga kerja akan dipekerjakan sampai pada titik dimana nilai produk marginalnya sama dengan upah. Nilai produksi marginal adalah hasil perkalian produk fisik marginal dengan harga

pasar output produsen. Nilai sosial daripada produk marginal tenaga kerja adalah hasil perkalian antara produk fisik marginal dengan harga bayangan output atau dengan lebih sederhana lagi, nilai produk marginal (upah pasar) dikalikan dengan nisbah harga bayangan terhadap harga pasar. Makin banyak bukti yang menunjukkan bahwa terciptanya satu pekerjaan di sektor perkotaan bisa mendorong lebih dari satu pekerja di sektor pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Analisa ekonomi tentang efek migrasi didasarkan pada perkiraan bahwa upah perkotaan sudah tetap dan bahwa pasar tenaga kerja disesuaikan oleh perubahan-perubahan ringkat pengangguran perkotaan sehingga secara marginal migran potensial bersikap indeferen antara harapan akan pekerjaan berupah tinggi di daerah perkotaan dan kenyataan pekerjaan berupah rendah di daerah pedesaan. Pekerja-pekerja pada suatu proyek sering memperoleh kenaikan pendapatan, terutama jika tenaga kerja yang bersangkutan diperoleh dari pekerja setengah menganggur sektor pedesaan. Di sini perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu menaksir kenaikan-kenaikan pendapatan tersebut, yaitu: 1. Pemindahan tenaga kerja dari sektor pedesaan ke sektor perkotaan bisa menyebabkan naiknya pendapatan nominal dan biaya hidup. 2. Kenaikan konsumsi dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pekerja. 3. Kenaikan konsumsi harus dinyatakan menurut perkapita Formula tingkat upah bayangan (shadow wage rate ) SWR harus di tafsirkan untuk setiap tipe pekerjaan. Umpamakan seorang tenaga kerja yang tidak trampil di pindahkan dari pasar tenaga kerja sempurna ke lapangan kerja yang membayar upah tetap, w, yang lebih besar daripada produk marginal yang dikorbankan,m. Jika pekerja tersebut mengkonsumsikan seluruh kenaikan pendapatannya, maka :

SWR =m+(w-m)(-d/v)+(w-m)ed/v(1)

Tingkat Upah Bayangan

Produk marginal = tenaga kerja yang dikorbankan menurut harga akonting

+

Biaya sosial netto daripada kenaikan konsumsi

Biaya sosial + netto daripada pengurangan kesenggangan

Dimana m adalah output yang di korbankan menurut harga-harga perbatasan (harga efisiensi daripada tenaga kerja) ; (w-m) adalah kenaikan konsumsi (menurut harga-harga pasar) yang dikalikan dengan nisbah akonting, , untuk mengetahui biayanya bagi pemerintah di ukur dengan devisa yang di korbankan dan dengan bobot a/v dan bobot ed/v yang mencerminkan nilai sosial daripada kenaikan konsumsi dan biaya sosial daripada pengurangan kesenggangan. Kalau mempertimbangkan lebih lanjut implikasi daripada nilai parameter kritis tertentu atau asumsi penyederhanaan yang mungkin cocok. Pertama, umpamakan d/v = (yakni, pemerintah bersikap indiferen mengenai distribusi pendapatan diantara sector swasta dan sector public) dan umpamakan = 0 (yakni biaya sosial daripada kenaikan kegiatan kerja adalah nol), dengan demikian : SWR = m..(2) Tingkat Upah Bayangan = Produk marginal tenaga kerja yang dikorbankan menurut harga akonting

SWR ini hanya mengukur output yang dikorbankan menurut harga-harga akonting dan merupakan titik tolak yang baik untuk menyelidiki asumsi-asumsi alternative. Kedua, umpamakan v = (yakni pemerintah tidak memberikan penilaian kepada konsumsi sector swasta); dengan demikian : SWR = m+(w-m).(3) Tingkat Upah Bayangan = Produk marginal tenaga kerja yang dikorbankan menurut harga akonting + Biaya sosial bruto daripada kenaikan konsumsi

SWR ini akan cocok ketika tujuan tunggal pemerintah hanyalah memaksimalkan pertumbuhan. Persamaan (3) dapat dirumuskan kembali sebagai : SWR = w+(-)m Factor (-) menyesuaikan produk marginal sedemikian rupa sehingga sehingga ia mencerminkan harga akonting dan bukan harga pasar. di tetapkan m apabila m dipandang sebagai barang-barang konsumsi yang dibeli dengan pendapatan yang berupa m, jika =, maka SWR = w, yakni biaya konsumsi daripada upah pasar yang dibayarkan oleh proyek menurut harga akonting. Ketiga, umpamakan d dari v sama dengan nilai spesifik yang didasarkan pada tujuan distribusi pendapatan dan pertumbuhan negeri bersangkutan dan umpamakan =0; dengan demikian ; SWR =m+(w-m)(-d/v)(4) Tingkat Upah Bayangan = Produk marginal tenaga kerja yang dikorbankan menurut harga akonting + Biaya sosial netto daripada kenaikan konsumsi

SWR ini cocok jika tujuan pemerintah menvakup distribusi pandapatan dan pertumbuhan. SWR akan semakin tinggi dengan semakin pentingnya tujuan pertumbuhan (yakni semakin tinggi v) dan semakin rendah dengan semakin pentingnya tujuan distribusi pendapatan dan semakin miskin penerima pendapatan (yakni semakin tinggi d). Keempat, umpamakan d dan v sama dengan nilai spesifik dan umpamakan =1 ; dengan demikian : SWR =m+(w-m)(-d/v)+(w-m) ed/v..(5) Tingkat Upah Bayangan = Produk marginal tenaga kerja yang dikorbankan menurut harga akonting + Biaya sosial netto daripada kenaikan konsumsi + Biaya sosial netto daripada pengurangan untuk =1

SWR ini memperhitungkan biaya sosial daripada kegiatan kerja swasta setaraf dengan biaya-biaya dan manfaat lainnya. SWR ini akan lebih rendah jika ditetapkan lebih rendah daripada satu, yang mencerminkan suatu penilaian bahwa

pemerintah menganggap kenaikan kegiatan kerja swasta mempunyai biaya yang lebih rendah daripada biaya output atau konsumsi yang dikorbankan. Di waktu yang lampau, evaluasi proyek biasanya mengasumsikan bahwa SWR sama dengan output marginal yang dikorbankan menurut harga pasar, yakni bahwa SWR =m. Dengan kata lain, asumsi implisitnya ialah : 1. Bahwa pemerintah tidak menganggap kenaikan kegiatan kerja sebagai biaya sosial, sehingga =0 2. Bahwa distribusi konsumsi dipandang optimal atau bahwa pemerintah tidak ingin menggunakan pemilihan proyek untuk mempengaruhi distribusi yang ada sehingga d=1 3. Bahwa pendapatan public dianggap mempunyai nilai yang sama dengan konsumsi swasta, apabila kedua-duanya diukur dengan devisa, sehingga v = 1/ 4. Bahwa harga pasar daripada output yang dikorbankan mencerminkan nilai sosial daripada output tersebut, sehingga =1 5. Bahwa output yang dikorbankan sama dengan produk marginal tenaga kerja. Contoh : Umpamakan bahwa taksiran terbaik bagi parameter yang diperlukan oleh SWR pada persamaan pertama adalah sebagai berikut m/w 0,5 /w =1 e=0,5 =0,9 =0,8 n=1 =0,5 dan v=3. Dimana adalah tingkat konsumsi per kapita per rata-rata. Jika upah menopang lebih dari satu orang, maka upah tersebut harus dijadikan per kapita, karena konsep inilah yang relevan untuk dibandingkan dengan . Bilamana nilai n dan nisbah /w dan m/w sudah di tentukan, maka parameter distribusi, d, dapat ditentukan. Nilai v mempunyai arti bahwa pendapatan publik dianggap mempunyai nilai tiga kali konsumsi rata-rata. Formula diatas menghasilkan taksiran SWR alternative : Dari persamaan (2) : SWR = 0,5 x 0,9 w = 0,45 w Dari persamaan (3) : SWR = (0,45 + 0,5 x 0,8) = 0,85 w Dari persamaan (4) : SWR = (0,85 0,5 x 1,4/3) w = 0,62 w Dari persamaan (5) : SWR = (0,62 + 0,5 x 0,5 x 1,4/3) w = 0,74 w

Dari persamaan (1) : SWR = (0,62 + 0,5 x 0,5 x 0,5 x 1,4/3) w = 0,68 w Dalam contoh ini SWR terkecil terdapat pada keadaan dimana hanya output yang dikorbankan yang dipertimbangkan (persamaan 2) yang merupakan pendekatan analitis tradisional. Jika kenaikan konsumsi diperlakukan sebagai biaya murni (persamaan 3), maka SWR akan mencapai maksimum. Jika konsumsi dianggap mempunyai sesuatu nilai (persamaan 4) maka hal itu akan mengurangi SWR, tetapi diperhitungkannya disutilitas daripada kegiatan kerja (persamaan 5) akan menaikan SWR. Akhirnya jika hanya sebagian saja dari disutilitas kegiatan kerja itu yang dianggap pemerintah sebagai biaya (persamaan 1), maka SWR agak lebih rendah. Uraian mengenai SWR memperlihatkan bagaimana kenaikan konsumsi karena pendapatan upah yang dihasilkan oleh kesempatan kerja baru harus dibobot supaya dapat mencerminkan biaya devisanya bagi pemerintah dan juga nilai sosialnya sebagai konsumsi atau tabungan. Semua kenaikan pendapatan yang diakibatkan oleh proyek (dari laba, sewa suplus konsumen dan lainya) harus diperlakukan dengan cara yang serupa, tetapi terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nilai d akan berubah dengan berubahnya tingkat konsumsi seseorang. Kedua, hanya kenaikan pendapatan saja yang harus dipertimbangkan. Ketiga, ada kenaikan pendapatan yang merupakan biaya dan ada yang merupakn manfaat. Keempat, hendaknya dicatat bahwa bobot distribusional tidak diterapkan kepada output atau penjualan yang timbul oleh proyek, tetapi hanya kepada kenaikan pendapatan yang ditimbulkan oleh proyek. Dengan kata lain, manfaatmanfaat sesuatu proyek tidaklah lebih besar karena outputnya dijual kepada orang-orang miskin dan bukannya kepada orang-orang kaya (kecuali jika penjualan kepada golongan miskin mengandung subsidi, atau transfer pendapatan) yang terpenting adalah apakah konsumsi (pendapatan) mereka mengalami kenaikan karena proyek yang bersangkutan.

Shadow Wage Tenaga Kerja Tak Terdidik Shadow wage atau social opportunity cost tenaga kerja tak terdidik yang diperkerjakan di proyek A, ssuai difinisi shadow price factor produksi modal adalah nilai produksi yang dikorbankan dalam kegiatan lain karena orang tersebut diperkerjakan diproyek A. Teori Shadow wage Pada jaman dahulu para ekonom terpusat perhatian pada masalah pengangguran di Negara berkmbang, baik itu pengangguran terbuka maupun penganguran terselubung (aktif mencari kerja namun produktivitas masih rendah). Mengingat penganggur tidak berproduksi maka shadow wage (upah ekonomi) yang sebenarnya adalah nol. Dngan kata lain, memperkerjakan seorang pengangguran tidak mengorbankan produksi apapun di tempat lain. Dalam pembangunan jangka panajng tidak wajar jika diasumsikan pemakaian tnaga krja tak trdidik tidak mempunyai opportunity cost apapun. Muncul gagasan bahwa muncul pengangguran pada jaman modern ini berkaitan erat dengan penciptaan kesempatan kerja melalui suatu proyek tertentu. Artinya, yang menarik tenaga kerja untuk datang dari pedesaan dan menetap dikota bukanlah pekerjaan yang mantab, namun kemungkinan mendapat pekerjaan yang memberikan tingkat pendapatan riil di atas tingkat pendapatan yang dinikmati di desa. Sehingga terjadi pool penganggur, terbuka ataupun terselubung yang menunggu pekerjaan terutama d ikota. Dengan menciptakan kesempatan kerja melalui suatu proyek dapat meningkatkan expected value arus pendapatan di kota. Setiap perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan selalu mengorbankan dan mempengaruhi tingkat produksi di desa. Pengorbanan tersebut diambil sebagai social opportunity cost factor produksi tenaga kerja tak terdidik Tahap selanjutnya dalam teori shadow wage adalah pengakuan bahwa unsur opportunity cost dalam penggunaan tenaga kerja tak ter didik tidak dibatasi pada produk marginal,melainkaan berhubungan juga dengan tambahan konsumsi yang terjadi apabila buruh tani atau tenaga penganggur diperkerjakan pada proyek pembangunan.

Contoh penerapan shadow wage Sebuah proyek pembangunan jalan memperkerjakan tenaga kerja tak terdidik dari golongan mantan buruh tani yang produk marginalnya waktu bekerja di pedesaan diperkirakan sebesar Rp. 1000 perhari. Upah yang akan dibayar adalah sebesar Rp. 2500 perhari, dimana Rp. 2250 adalah unsur konsumsi dan Rp. 250 adalah unsur pajak. Nilai social dari simpanan ditetapkan sebesar 50 % lebih tinggi dari pada konsumsi. Jadi, kenaikan konsumsi buruh tadi sebesar Rp. 1250 ( 2250 1000) dikalikan dengan 50 % sama dengan Rp. 625, merupakan unsure biaya social. Shadow wage dalam proyek adalah produk marginal yang dilepas ditambah dengan nilai social kenaikan konsumsi di kota, yaitu : 1000 + 625 = 1625. Ternyata shadow wage hanya mencerminkan 1625/2500 atau 62,5 % dari upah pasar. Proyek memerlukan investasi sebesar satu milyar. Nilai sekarang benefit diperkirakan sebesar satu setengah milyar. Nilai biaya pemeliharaan jalan sebesar enam ratus juta. Berdasarkan angka-angka financial tersebut proyek perlu ditolak karena NPV-nya negative, yakni -1,0 + 1,5 0,6 = -0,1 milyar atau minus seratus juta. Sekarang misalkan, upah tenaga kerja tak terdidik merupakan 30 % dari investasi (300 juta) dan 40 % dari biaya pemeliharaan (240 juta) Jadi, upah tenaga kerja tak terdidik berjumlah Rp. 540 juta. Biaya social sehubungan dengan itu adalah sebesar 62,5 % kali Rp. 540 juta = Rp 337,5 juta atau Rp. 202,5 lebih rendah dibanding biaya financial. Akibantnya, NPV menjadi positif : -1,0 + 1,5 0,6 + 0,2 = 0,10 milyar atau Rp. 100 juta.

DAFTAR PUSTAKA Gray, Clive, et. al. 1996. Pengantar Evalusi Proyek. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Kadariyah, et. al. 1999. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.