STRATEGI PENGUATAN SISTEM EVALUASI PELAKSANAAN …
Transcript of STRATEGI PENGUATAN SISTEM EVALUASI PELAKSANAAN …
LAPORANPROYEKPERUBAHANSTRATEGIPENGUATANSISTEMEVALUASIPELAKSANAANPRIORITASNASIONAL
RENCANAKERJAPEMERINTAHYANGTERINTEGRASI
Disusunoleh
TaufikHanafiNDH:10
PelatihanKepemimpinanNasionalTingkatI
AngkatanXXXIXTahun2018
LEMBAGAADMINISTRASINEGARAREPUBLIKINDONESIA
Jakarta,Oktober2018
2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 2 DAFTAR TABEL 3 DAFTAR GAMBAR 4 RINGKASAN EKSEKUTIF 5 BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN 6 1.1 Latar Belakang 6 1.2 Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi 8 1.3 Tujuan Proyek Perubahan 10 1.4 Manfaat Perubahan 10 1.5 Ruang Lingkup Proyek Perubahan 10 1.6 Output Kunci 10 BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 12 2.1 Roadmap/Milestones Proyek Perubahan 12 2.2 Tata Kelola Proyek 13 2.3 Identifikasi dan Analisis Stakeholders 16 2.4 Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan
Strategi Mengatasinya 20
2.5 Kriteria Keberhasilan 21 2.6 Faktor Pendukung Keberhasilan 21 BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 22 3.1 Capaian Proyek Perubahan 22 3.2 Peta Stakeholders setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan 30 3.3 Kendala Internal dan Eksternal 31 3.4 Upaya Mengatasi Kendala 32 3.5 Instrumen Monitoring untuk Pelaksanaan
Proyek Perubahan 32
BAB IV P E N U T U P 34 4.1 K e s i m p u l a n 34 4.2 Lessons learned 35 4.3 Rekomendasi 35 DAFTAR PUSTAKA 36 LAMPIRAN (dilaporkan dalam dokumen tersendiri)
3
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Milestone Proyek Perubahan 12
Tabel 2.2 Keanggotaan, Peran dan Fungsi Tim Proyek Perubahan 14
Tabel 3.1 Ringkasan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Tahun 2018 23
Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Proyek Perubahan Tahun 2018 24
4
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Perubahan Fokus Evaluasi Kinerja Pembangunan 9
Gambar 1.2 Lingkup Perubahan Evaluasi Kinerja Pembangunan 9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan 14
Gambar 2.2 Peta Stakeholders 20
Gambar 3.1 Peta Stakeholder setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan: Jangka Pendek dan Jangka Menengah 31
5
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 disusun dengan menganut prinsip money follows program dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan ini dilaksanakan untuk memperkuat integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).
Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP perlu didukung oleh sistem evaluasi yang kuat untuk mengetahui sejauh mana kinerjanya dalam mendukung pencapaian sasaran nasional. Pentingnya evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa evaluasi kinerja pembangunan (tahun sebelumnya dan tahun berjalan) dilaksanakan untuk bahan penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan.
Sementara itu, pelaksanaan evaluasi yang berlangsung saat ini masih bersifat fragmented atau sektoral, belum efektif, dan belum dapat memberikan masukan untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Untuk itu, penguatan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah secara terintegrasi sangat penting dan strategis.
Gagasan utama proyek perubahan ini dilakukan dengan melakukan reorientasi fokus evaluasi yang pelaksanaannya semula lebih diarahkan pada tingkat sub proyek prioritas atau tataran di bawahnya di arahkan pada tataran lebih tinggi, yaitu tingkat prioritas nasional. Tujuan proyek perubahan ini adalah mewujudkan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional secara terintegrasi menuju pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif.
Pelaksanaan proyek perubahan ini selama periode jangka pendek dan menengah dapat dikelompokkan kedalam 6 tahapan utama: 1) persiapan awal (pembentukan Tim Proyek Perubahan), 2) pengembangan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang Terintegrasi; 3) sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional RKP 2018 yang Terintegrasi; 4) penyusunan rencana pelaksanaan Model Evaluasi Prioritas Nasional yang Terintegrasi: Asian Games 2018; 5) pelaksanaan Model Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi: infrastruktur Asian Games Tahun 2018; dan 6) advokasi pelaksanaan Evaluasi Prioritas Nasional RKP yang Terintegrasi.
Secara umum keenam tahapan utama dalam pelaksanaan proyek perubahan di atas dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu semuanya dapat dicapai sesuai rencana dan bahkan sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selain itu, terdapat kegiatan yang semula masuk ke dalam tahapan persiapan jangka panjang (bulan November 2018), tetapi dapat direalisasikan jauh lebih cepat (September 2018 - minggu pertama Oktober 2018).
Salah satu lessons learned berharga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah pentingnya pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan dan didukung dengan koordinasi serta komunikasi yang efektif dengan para stakeholders utama untuk mendapatkan dukungan yang kuat.
6
BAB I
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan
yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian
upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung secara
berkelanjutan untuk memajukan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat dari generasi demi
generasi. Pelaksanaan upaya tersebut diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen
bangsa untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
sebagai kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi,
dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.
RPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019
adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong”.
Pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dijabarkan kedalam perencanaan tahunan atau
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat antara lain kerangka ekonomi makro, arah
pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan; tema dan sasaran pembangunan;
prioritas pembangunan nasional; pembangunan bidang; dan kaidah pelaksanaan.
Tema utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah “Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh)
prioritas nasional, yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan dan permukiman, (4)
pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7)
penanggulangan kemiskinan; (8) infrasruktur, konektivitas, dan kemaritiman; (9) pembangunan
wilayah; dan (10) politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
RKP tahun 2018 disusun dengan menganut prinsip money follows program dan
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan ini dilaksanakan untuk
7
memperkuat integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan
dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar kementerian/lembaga,
provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).
Salah satu terobosan penting dalam penyusunan RKP tahun 2018 adalah penajaman
terhadap penetapan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN
dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Langkah terobosan ini penting untuk
mengintegrasikan pembangunan antar kementerian/lembaga dan daerah serta pemangku
kepentingan lainnya. Berbagai terobosan penting ini akan dilanjutkan dan diperkuat dalam
penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.
Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana kerja
tahunan ini perlu didukung oleh sistem evaluasi yang kuat untuk mengetahui sejauh mana
kinerjanya dalam mendukung pencapaian sasaran nasional. Sebagai bagian integral dalam siklus
manajemen pembangunan, sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembanguan nasional yang
diterapkan diharapkan mampu merespon pendekatan yang dikembangkan dalam penyusunan
rencana kerja tahunan, yaitu tematik, holistik, integratif dan spasial, dan prinsip money follow
programs.
Pentingnya evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ini diperkuat
oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa evaluasi kinerja pembangunan
(tahun sebelumnya dan tahun berjalan) dilaksanakan untuk bahan penyusunan Tema, Sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan.
Sementara itu pelaksanaan evaluasi yang berlangsung saat ini masih bersifat fragmented
atau sektoral, belum efektif, dan belum dapat memberikan masukan untuk pengendalian
pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Sebagai contoh, pelaksanaan
evaluasi yang fragmented dan berorientasi sektoral dapat dilihat dalam kinerja pelaksanaan
prioritas pembangunan nasional antara lain seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan
dunia usaha dan pariwisata; ketahanan pangan, dan infrasruktur, konektivitas, dan
kemaritiman.
Di bidang pendidikan, ditemukan pembangunan fisik sekolah telah selesai seratus
persen tetapi dukungan tenaga pendidik dan kependidikan belum siap. Di bidang kesehatan,
pembangunan fisik puskesmas yang selesai seratus persen, tetapi tidak didukung dengan
ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Demikian juga di bidang
ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian (hulu) di perdesaan tidak didukung dengan
8
aspek distribusi dan penjualan produk pertanian (hilir). Pembangunan irigasi dengan kapasitas
yang besar, tetapi luas lahan pertanian yang dilayanani tidak seimbang.
Untuk itu, penguatan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah secara terintegrasi sangat penting dan strategis.
Sistem evaluasi ini perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
yang kuat, kolaborasi yang erat antar lintas kementerian/kelembagaan, dan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
1.2 Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi
“Strategi Penguatan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah yang Terintegrasi”
Beberapa permasalahan penting dalam sistem evaluasi pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional meliputi: a) pelaksanaan evaluasi prioritas nasional RKP yang ada
masih bersifat fragmented; b) kegiatan evaluasi sebagian besar orientasi input dan output,
seperti penyerapan anggaran dan perkembangan fisik; c) mekanisme dalam pelaksanaan
evaluasi prioritas nasional yang belum terintegrasi; dan d) data dan informasi hasil evaluasi yang
ada belum efektif dalam memberikan masukan untuk penyusunan perencanaan dan
penganggaran.
Gagasan perubahan dilakukan dengan melakukan reorientasi fokus evaluasi yang
pelaksanaannya semula lebih diarahkan pada tingkat sub proyek prioritas atau tataran di
bawahnya di arahkan ke tataran lebih tinggi, yaitu tingkat prioritas nasional (lihat Gambar 1.1).
Perubahan fokus evaluasi ini menentukan bagaimana evaluasi terhadap pembangunan akan
dilaksanakan. Perubahan ini sejalan dengan pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan
rencana kerja pemerintah, yaitu tematik, holistik, integratif dan spasial (HITS) dan money
follow programs. Perubahan ini sejalan dengan mandat PP No. 17 tentang tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menekankan bahwa
evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan untuk bahan penyusunan Tema, Sasaran, Arah
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan. Perubahan-perubahan ini
meliputi antara lain mekanisme koordinasi evaluasi, orientasi evaluasi, periode waktu evaluasi,
dan metodologi evaluasi (lihat Gambar 1.2). Melalui berbagai perubahan ini diharapkan
pemanfaatan data dan informasi hasil evaluasi untuk penyusunan perencanaan dan
penganggaran menjadi lebih efektif.
9
Gambar 1.1 Perubahan Fokus Evaluasi Kinerja Pembangunan
Gambar 1.2 Lingkup Perubahan Evaluasi Kinerja Pembangunan
1.3 Tujuan Proyek Perubahan Umum
• Mewujudkan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional secara terintegrasi menuju pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif.
10
Khusus • Pengembangan pedoman evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang
terintegrasi • Pengembangan model evaluasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional
bidang infrastruktur tahun 2018
1.4 Manfaat Perubahan • Tersedianya data dan informasi yang berkualitas bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk
penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang efektif.
• Tersedianya data dan informasi yang berkualitas bagi kementerian/lembaga untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan yang efektif.
• Tersedianya data dan informasi yang berkualitas tentang hasil evaluasi pelaksanaan prioritas nasional bagi publik, termasuk akademisi, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah.
1.5 Ruang Lingkup Proyek Perubahan Melalui penguatan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah secara terintegrasi diharapkan dapat mendorong
perubahan dalam tatakelola mekanisme evaluasi pelaksanaan prioritas nasional secara kolaboratif
antar kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan antar unit kerja
di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
1.6 Output Kunci Output Jangka Pendek
• Terbentuknya Tim Penguatan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
• Terlaksananya FGD Penguatan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
• Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi Output Jangka Menengah dan Panjang
• Sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
• Tersusunnya rencana pelaksanaan model evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi bidang infrastruktur tahun 2018
• Terlaksananya model evaluasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang infrastruktur tahun 2018
• Sosialisasi penggunaan evaluasi evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi
11
• Terlaksananya evaluasi pelaksanaan seluruh prioritas nasional yang terintegrasi
• Pemanfaatan hasil evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi secara efektif dalam penyusunan lampiran Pidato Presiden dan penyusuan Rencana Kerja Pemerintah.
12
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 Roadmap/Milestones Proyek Perubahan
Roadmap/Milestone proyek perubahan ini meliputi kegiatan, output dan waktu untuk
tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut.
Tabel 2.1 Milestone Proyek Perubahan
No Kegiatan Output Waktu
Jangka Pendek 1 Pembentukan Tim Penguatan Sistem
Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
Terbentuknya Tim Penguatan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang terintegrasi
Minggu II Agustus 2018
2 Penyelenggaraan FGD Penguatan Sistem Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
Teridentifikasi isu-isu strategis penguatan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas nasional
Minggu IV Agustus 2018
3 Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
Tersusunnya Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
Minggu II September 2018
Jangka Menengah 4 Sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Prioritas Nasional yang Terintegrasi Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi
Minggu IV September 2018
5 Penyusunan rencana pelaksanaan model evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang infrastruktur tahun 2018
Tersusunnya rencana pelaksanaan model evaluasi terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang infrastruktur tahun 2018.
Minggu I Oktober 2018
6 Pelaksanaan model evaluasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang infrastruktur tahun 2018.
Terlaksananya model evaluasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan prioritas nasional bidang infrastruktur tahun 2018
Minggu II Oktober 2018
13
2.2 Tata Kelola Proyek
Keanggotaan tim yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dijabarkan
kedalam struktur organisasi, dan keanggotaan, peran dan fungsi Tim Proyek Perubahan sebagai
berikut. Keanggotaan Tim Proyek Perubahan ini berasal dari lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas, namun dalam pelaksanaannya, koordinasi dan keterlibatan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan akademisi sangat kuat.
Jangka Panjang
7 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prioritas nasional yang terintegrasi
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan prioritas nasional yang terintegrasi
Februari – Agustus 2019
8 Analisis kebutuhan (need assessment) SDM evaluasi
Tersusunnya rencana kebutuhan SDM evaluasi
April 2019
9 Perencanaan peningkatan kapasitas SDM evaluasi
Tersusunnya rencana peningkatan kapasitas SDM evaluasi
April 2019
10 Pelatihan SDM evaluasi Terlatihnya SDM evaluasi tentang penerapan evaluasi yang terintegrasi
Juli 2019
11 Analisis penguatan kapasitas kelembagaan yang mengelola tugas dan fungsi evaluasi pelaksanaan prioritas nasional
Tersusunnya rencana pengembangan kapasitas kelembagaan yang mengelola tugas dan fungsi evaluasi pelaksanaan prioritas nasional
Agustus 2019
14
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan
Tabel 2.2 Keanggotaan, Peran dan Fungsi Tim Proyek Perubahan
Keanggotaan Peran Fungsi Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP)
Penanggung Jawab
• Memastikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Penguatan Evaluasi Prioritas Nasional (PN)
• Memberikan arahan teknis kepada Tim Pelaksana
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral (PEPPS), Kedeputian PEPP
Ketua Palaksana • Menyusun dan menyampaikan rancangan tata cara Penguatan Evaluasi PN kepada Penanggung Jawab;
• Menyiapkan dan menyampaikan perancangan Penguatan Evaluasi
15
PN kepada Penanggung Jawab;
• Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan penyusunan Penguatan Evaluasi PN kepada Penanggung Jawab;
• Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi PN yang terintegrasi.
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD), Kedeputian PEPP
Wakil Ketua Bersama-sama dengan Ketua Pelaksana : • Menyusun dan
menyampaikan rancangan tata cara Penguatan Evaluasi PN kepada Penanggung Jawab;
• Menyiapkan dan menyampaikan perancangan Penguatan Evaluasi PN kepada Penanggung Jawab;
• Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan penyusunan Penguatan Evaluasi PN kepada Penanggung Jawab;
• Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi PN yang terintegrasi.
Direktur Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP), Kedeputian PEPP
Sekretaris Memberikan dukungan teknis pelaksanaan proyek perubahan
Kelompok Kerja Penguatan Metodologi Ketua: Ir Haryo Raharjo, MA Anggota: 1. Inda Monita, SE, MPM 2. Ir. Bambang Triyono 3. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Si 4. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si 5. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si
Ketua/Anggota Membantu Tim Pelaksana dalam menyusun tata cara Penguatan Evaluasi PN
16
6. Yulia Agnis Sutarno, S.Si Kelompok Kerja Penguatan Substansi Ketua: Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc. Anggota: 1. Afwandi, SE; 2. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA; 3. Ika Widyawati, Ssi., MS; 4. Prakosa Graha Yudiandono, SE, MPA 5. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA 6. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP
Ketua/Anggota Membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rancangan Penguatan Evaluasi PN
Mentor Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Email : [email protected] HP : 0816768499 Coach
Ir. Choirul Djamhari, MSc. Ph.D
Project Leader Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Email : [email protected] HP : 0811841604
2.3 Identifikasi dan Analisis Stakeholders
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam kegiatan proyek perubahan ini
mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan individu yang terkena dampak dari
proyek perubahan ini, yang dapat diklasifikasikan kedalam kelompok internal dan kelompok
eksternal (Lihat Gambar 2.2).
A. Internal:
Kelompok internal mencakup pemangku kepentingan yang berada di lingkungan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
1. Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas
Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
17
2. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas
3. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan
4. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan
5. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
6. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Ekonomi
7. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam
8. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana
9. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional
10. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan
11. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan
12. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral,
Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
13. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
14. Staf perencanan fungsional, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan
B. Eksternal
Kelompok internal mencakup pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
1. Kementerian Koordinator Bidang Maritim
§ Sekretaris Utama Menteri Koordinator Bidang Maritim
§ Kepala Biro Perencanaan
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
§ Sekretaris Utama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
§ Kepala Biro Perencanaan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
§ Sekretaris Utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
18
§ Kepala Biro Perencanaan
4. Kantor Staf Presiden (KSP)
§ Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan
Budaya Strategis
§ Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum,
Pertahanan, Keamanan dan HAM
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
§ Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
6. Kementerian Kesehatan
§ Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
§ Kepala Biro Perencanaan
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
§ Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
§ Kepala Biro Perencanaan
8. Kementerian Dalam Negeri
§ Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
§ Kepala Biro Perencanaan
9. Kementerian Perindustrian
§ Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
§ Kepala Biro Perencanaan
10. Kementerian Keuangan
§ Direktorat Jenderal Anggaran
11. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
§ Gubernur Provinsi Sumatera Utara
§ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
§ Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
§ Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan
§ Kepala Bappeda Palembang
12. Akademisi dan tenaga ahli
§ Perwakilan akademisi dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, Airlangga,
Padjadjaran, Sumatera Utara, Syah Kuala, dan Sriwijaya
§ Inkindo
13. Mitra Pembangunan Internasional (International Development Partners)
§ UNDP Indonesia Country Director
19
§ Perwakilan Kedutaan besar Australia untuk Indonesia/Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT)
§ Perwakilan Kedutaan Inggris/UK Climate Change Unit
§ Perwakilan Kedutaan Norway
§ Perwakilan Kedutaan Jepang
§ UNICEF
§ World Bank
§ UNDP
§ European Union
§ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Indonesia
§ Perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi pembangunan
internasional lainnya.
20
Gambar 2.2 Peta Stakeholders
High Power
Latents • Kementerian Koordinator Bidang PMK,
Perekonomian dan Maritim • Kementerian PUPR • Kementerian Perhubungan • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Promoter
• Kementerian PPN/Bappenas • Kantor Staf Presiden (KSP) • BPK
Low Power
Apathetics
• Gubernur Provinsi Sumatera Utara • Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara • Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara • SKPD Provinsi Sumatera Selatan • Kepada Bappeda Kota Palembang • Mitra Pembangunan Internasional • Tenaga ahli (Inkindo)
Defenders
• Akademisi
Low Interest High Interest
2.4 Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya
Potensi masalah dalam penguatan sistem evaluasi pelaksanaan prioritas nasional ini
antara lain adalah:
1) Rendahnya partisipasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam kerjasama
kolaboratif, antara lain dalam penyediaan data dan informasi perkembangan kinerja
pelaksanaan prioritas nasional;
2) Rendahnya kapasitas kelembagaan baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan
evaluasi;
3) Dukungan SDM baik jumlah dan kualitas dalam pelaksanaan evaluasi yang terintegrasi;
4) Resistensi para pemangku kepentingan dalam mengikuti perubahan.
Strategi penanggulangan masalah dalam penguatan sistem evaluasi pelaksanaan
prioritas nasional ini antara lain adalah:
21
1) Melakukan sosialisasi kepada para stakeholder terkait tentang pentingnya penguatan
sistem evaluasi pelaksanaan prioritas nasional bagi perbaikan kinerja tingkat
kementerian/lembaga, daerah dan nasional;
2) Melakukan pelatihan bagi SDM evaluasi pembangunan di kementerian/lembaga dan
daerah; dan
3) Melakukan penguatan pada sistem rekruitmen SDM evaluasi pembangunan.
2.5 Kriteria Keberhasilan
• Terlaksananya Evaluasi Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah yang Terintegrasi;
• Terlaksananya forum evaluasi prioritas nasional yang melibatkan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan masyarakat;
• Meningkatnya kualitas data dan informasi baik yang digunakan maupun yang dihasilkan
oleh sistem evaluasi prioritas nasional;
• Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi hasil evaluasi oleh kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah dalam mendukung pengambilan keputusan untuk perencanaan
dan penganggaran;
• Terlaksananya Evaluasi Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah yang Terintegrasi
2.6 Faktor Pendukung Keberhasilan
• Komitmen pimpinan yang tinggi akan pentingya sistem evaluasi pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional;
• Dukungan peraturan perundangan akan pentingya evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan nasional (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan)
• Jaringan koordinasi para stakeholders (kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
akademisi dan mitra pembangunan internasional) yang telah terjalin cukup luas dan baik.
• Dukungan publik akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hal pemanfaatan
anggaran negara.
22
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
3.1 Capaian Proyek Perubahan
Capaian penting dari pelaksanaan proyek perubahan ini selama periode jangka pendek dan
menengah dapat dikelompokkan kedalam 6 tahapan utama: 1) persiapan awal (pembentukan Tim
Proyek Perubahan), 2) pengembangan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang Terintegrasi; 3) sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Prioritas Nasional RKP 2018 yang Terintegrasi; 4) penyusunan rencana pelaksanaan Model
Evaluasi Prioritas Nasional yang Terintegrasi: Asian Games 2018; 5) pelaksanaan Model Evaluasi
Pelaksanaan Prioritas Nasional yang Terintegrasi: infrastruktur Asian Games Tahun 2018; dan 6)
advokasi pelaksanaan Evaluasi Prioritas Nasional RKP yang Terintegrasi. Masing-masing tahapan
di atas dapat terdiri dari lebih dari satu kegiatan.
Mempertimbangkan ketersediaan waktu yang ketat, maka bentuk kegiatan yang ditempuh
untuk mencapai sasaran sesuai tahapan di atas, meliputi: pertemuan formal dan informal, focused
group discussion (FGD), petemuan koordinasi dan kunjungan lapangan. Kegiatan-kegiatan ini
dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan tidak hanya unit-unit di lingkungan
Kementerian PPN/Bappenas, tetapi jauh lebih luas dengan mengikutsertakan partisipasi aktif dari
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Secara umum keenam tahapan utama dalam pelaksanaan proyek perubahan di atas dapat
dilaksanakan dengan baik, yaitu semuanya dapat dicapai sesuai rencana dan bahkan sebagian besar
kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selain itu, terdapat kegiatan yang
semula masuk ke dalam tahapan persiapan jangka panjang (setelah bulan Oktober 2018), tetapi
dapat direalisasikan jauh lebih cepat (September - minggu pertama Oktober 2018), yaitu kegiatan
advokasi pelaksanaan evaluasi prioritas nasional RKP yang terintegrasi.
Ringkasan rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan proyek perubahan disajikan pada
Tabel 3.1, dan capaian pelaksanaan kegiatan proyek perubahan secara lebih detail untuk periode
jangka pendek dan jangka menengah tertuang pada Tabel 3.2.
23
Tabel 3.1 Ringkasan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Tahun 2018 No Kegiatan Rencana Realisasi Status
JangkaPendek
1 PembentukanTimPenguatanSistemEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
MingguIIAgustus 9Agustus2018 Sesuaitarget
2 PengembanganPedomanModelEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKP2018yangTerintegrasi
Minggu IV Agustus2018
7-8Agustus2018 Lebihcepatdaritarget
JangkaMenengah
3 Sosialisasi Pedoman EvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKP2018yangTerintegrasi
MingguIVSeptember2018
20September2018 Lebihcepatdaritarget
4 Penyusunanrencanapelaksanaanmodelevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi:InfrastrukturAsianGames2018
MingguIOktober2018
19September2018 Lebihcepatdaritarget
5 Pelaksanaanmodelevaluasiprioritasnasionalyangterintegras:infrastrukturAsianGamesTahun2018.
MingguIIOktober2018
26-27September2018(Palembang,SumateraSelatan)
Lebihcepatdaritarget
6 AdvokasiPelaksanaanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKPyangTerintegrasi
November-Desember2018
27September2018 Lebihcepatdaritarget
Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Proyek Perubahan Tahun 2018
NO KEGIATANJADWALPELAKSANAAN
OUTPUTDATA
PENDUKUNGKETERANGAN
KODELAMPIRANRENCANA REALISASI
A. JANGKAPENDEK
I. PersiapanAwaldanPelaksanaan
1 PembentukanTimPenguatanSistemEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
MingguIIAgustus
9Agustus2018
SuratKeputusan(SK)TimProyekPerubahan
Dokumentasi:fotodanvideo
A1
2 Rapatkoordinasiawal MingguIIAgustus
2Agustus2018
Diperolehnyakesamaanpemahamantentangsasarandanrencanakegiatanproyekperubahan
Dokumentasi:Fotodanvideo
didokumentasikandalamVideo
3 Rapatberkalauntukpelaksanaanproyekperubahan
Agustus–Oktober2018
Pemantapandanevaluasipelaksanaanrencanakegiatanproyekperubahan
Dokumentasi:Fotodanvideo
DidokumentasikandalamVideo
II. PengembanganPedomanModelEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKP2018
yangTerintegrasi
1 PenyelenggaraanFGDPenguatanSistemEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
MingguIVAgustus2018
7-8Agustus2018
Teridentifikasinyaisu-isustrategisdalamevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangan,dokumentasifotodanvideo
Diintegrasikankedalamkegiatanevaluasikinerjapembangunandaerah(EKPD).KegiatandibukasecararesmiolehMenteriPPN/KepalaBappenas
A2
25
2 PenyusunanPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
MingguIISeptember2018
9September2018
TersusunnyaPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
DokumenPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
A3
• PertemuanKnowledgeSharingdenganWalikota,Bupati,KepalaBappeda,Kementerian/LembagaAkademisi
29-30Agustus2018(Batu,JawaTimur)
Diperolehnyamasukandalampenyusunanpedomanmodelevaluasipelaksanaanprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangan,dokumentasifotodanvideo
A4
• FGDpertemuankoordinasidenganBappedaJawaTimur,IkatankonsultanIndonesia
24Agustus2018(Surabaya,JawaTimur)
Diperolehnyamasukandalampenyusunanpedomanmodelevaluasipelaksanaanprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangan
A5
• FGDpertemuankoordinasidenganBappedaBali,IkatanKonsultanIndonesia
4September2018(Denpasar,Bali)
Diperolehnyamasukandalampenyusunanpedomanmodelevaluasipelaksanaanprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangan,dokumentasifotodanvideo
A6
• PertemuanKoordinasidenganMitraPembangunanInternasionaltentangProgramPrioritasNasionalPercepatanPembangunanKesejahteraanPapuadanPapuaBarat
7September2018
Sosialisasidanberbagipengalamanakanpentingnyadukunganpelaksanaandanevaluasiprogram
Undangan,dokumentasifotodanvideo
PertemuandihadiriolehmitrapembangunaninternasionalsepertiUNDP,UKCCU,DFAT,ADB,DFAT,WB,ILO,FAO,UNICEF,Jepang,Norwegia,danUSAID.
A7
26
prioritasnasionalpercepatanpembangunanProvinsiPapuadanPapuaBarat
DidokumentasikandalamVideo
B. JANGKAMENENGAH
III SosialisasiPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKP2018yangTerintegrasi
SosialisasiPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalyangTerintegrasi
MingguIVSeptember2018
20September2018
TerlaksananyaSosialisasiPedomanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasional(PN)yangTerintegrasi
• RapatKoordinasiEvaluasidanPengendalianPrioritasNasionalBidangEkonomi
20September2018
TerlaksananyaSosialisasiPedomanEvaluasiPelaksanaanPN
Undangan,dokumentasifotodanvideo
DihadiriolehperwakilandariKementerianKoordinasiBidangPerekonomian,KementerianPertanian,KementerianPerindustrian,dankementerian/lembagaterkait
B1
• RapatKoordinasiEvaluasidanPengendalianPrioritasNasionalBidangPembangunanManusiadanKebudayaan
20September2018
TerlaksananyaSosialisasiPedomanEvaluasiPelaksanaanPN
Undangan,dokumentasifotodanvideo
DihadiriolehperwakilandariKementerianKoordinasiBidangPMK,KementerianKesehatan,KementerianPendidikan,dankementerian/lembagaterkait
B2
• FGDpertemuankoordinasidenganBappedaJawaBarat,
21September2018
TerlaksananyaSosialisasi
Undangan,dokumentasifotodanvideo
DihadiriolehBeppedaProvinsi,Bappeda B3
27
IkatankonsultanIndonesiadiBandung
(Bandung,JawaBarat)
PedomanEvaluasiPelaksanaanPN
Kabupaten/KotadanSKPDseProvinsiBali
IV Penyusunanrencanapelaksanaanmodelevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi:
InfrastrukturAsianGames2018
Penyusunanrencanapelaksanaanmodelevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasiuntukpelaksanaanprioritasnasionalbidanginfrastrukturtahun2018
MingguIOktober2018
• RapatPimpinanKementerianPPN/BappenasdengansalahsatuagendapersiapanpelaksanaanevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasibersamaKomisiXIDPRRI
19September2018
ArahanMenteritentangrencanaKunjunganKerjaBersamaantaraKementerianPPN/BappenasdenganKomisiXIDPRRI
NotulenRapim KunkerbersamaantaraBappenasdanKomisiXIDPRRIjugadihadiriolehGubernurSumateraSelatanbesertaseluruhjajarannyadanperwakilankementerian/lembagaterkait
B4
V Pelaksanaanmodelevaluasiprioritasnasionalyangterintegras:infrastrukturAsian
GamesTahun2018.
Pelaksanaanmodelevaluasiyangterintegrasiuntukpelaksanaanprioritasnasionalbidanginfrastrukturtahun2018:DampakPascaPenyelenggaraanAsianGames2018danPemanfatanInfrastruktur
MingguIIOktober2018
25-27September2018(Palembang,SumateraSelatan)
Terlaksananyamodelevaluasiyangterintegrasiuntukpelaksanaanprioritasnasionalbidanginfrastrukturtahun2018:AsianGames2018
Undangan,laporandandokumentasifotodanvideo
Evaluasipelaksanaanprioritasnasional(dampakpenyelenggaraanpascaAsianGames2018danpemanfaataninfrastrukturAsianGamesdiSumateraSelatan)dilaksanakanbersamaantaraBappenasdanKomisiXIDPRRIjugadihadiriolehGubernurSumatera
B5
28
Selatanbesertaseluruhjajarannyadanperwakilankementerian/lembagaterkait
VI AdvokasiPelaksanaanEvaluasiPelaksanaanPrioritasNasionalRKPyangTerintegrasi
AdvokasiPelaksanaanEvaluasiyangTerintegrasiuntukPelaksanaanPrioritasNasional
--
Terlaksananyaadvokasiakanpentingyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
Kegiataninimerupakankegiatanjangkapanjang,tetapidapatdipercepatpelaksanaannyauntukmensosialisasikanakanpentingnyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi,danmeningkatkanpenerimaandiantaraparapemangkukebijakanterkait.
• RapatKoordinasiEvaluasidanPengendalianPrioritasNasionalBidangMaritim
27September2018
Terlaksananyaadvokasiakanpentingnyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangandandokumentasifoto
DihadiriolehperwakilandariKementerianKoordinasiBidangKemaritiman,KementerianPerhubungan,KementerianKelautaandanPerikanan,dankementerian/lembagaterkait
B6
• RapatKoordinasiEvaluasidanPengendalianPrioritasNasionalBidangPolhukam
27September2018
Terlaksananyaadvokasiakanpentingnyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangandandokumentasifoto
DihadiriolehperwakilandariKementerianKoordinasiBidangPolhukam,KementerianPertahanan,KementerianDalamNegeridan
B7
29
kementerian/lembagaterkait
• RapatKoordinasipemantapanpelaksanaanProgramPrioritasNasionalpercepatanpembangunandiProvinsiPapuadanPapuaBarat
2Oktober2018(Sorong,PapuaBarat)
Tersosialisasikannyapentingnyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
UndangandandokumentasifotodanVideo
Pertemuandihadiriolehkepaladaerahkabupaten/kota,BappedadanSKPDProvisiPapuaBarat,BappenasdanKementerian/Lembagaterkait
B8
• FGDpertemuankoordinasidenganBappedaProvinsiDIY,IkatanKonsultanIndonesiadiYogyakarta
4Oktober2018(Yogyakarta,DIY)
Tersosialisasikannyapentingnyaevaluasiprioritasnasionalyangterintegrasi
Undangan DihadiriolehBeppedaProvinsi,BappedaKabupaten/KotadanSKPDseProvinsiDIY
B9
3.2 Peta Stakeholders
Pelaksanaan proyek perubahan yang diselenggarakan melalui rangkaian pertemuan koordinasi,
FGD, pertemuan formal dan informal, serta kunjungan lapangan berhasil membangun kesadaran dan
dukungan dari para stakeholders.
Beberapa perkembangan penting dalam hal dukungan dari para stakeholders terhadap proyek
perubahan dapat dilihat dengan membandingkan antara Gambar 2.1 dan Gambar 3.1. Para stakeholders
yang semula masuk kelompok latents, berubah menjadi stakeholder kelompok promoters, yaitu seperti
Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam,
Kementerian PUPR, , Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Demikian juga dengan para stakeholders yang semula masuk kelompok apathetics berubah
menjadi kelompok promoters, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, SKPD Provinsi Sumatera Selatan dan
Kepala Bappenas Kota Palembang. Perkembangan penting lainnya adalah dukungan dari mitra
pembangunan internasional dan tenaga ahli (Inkindo). Kedua stakeholders ini yang semula masuk
kelompok apathetics berubah menjadi kelompok defenders. Sementara itu, dukungan dari kalangan
akademisi akan pentingnya evaluasi pelaksanaan prioritas nasional yang terintegrasi juga semakin kuat,
terutama setelah mereka terlibat dalam berbagai pertemuan FGD dan keterlibatan dalam pelaksanaan
evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dukungan dari para stakeholders di atas,
perlu dilakukan pertemuan dan koordinasi secara berkala untuk membahas prioritas nasional Rencana
Kerja Pemerintah dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan evaluasi serta pemanfaatan
hasilnya dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
31
Gambar 3.1 Peta Stakeholder setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan: Jangka Pendek dan Jangka Menengah
High Power
Latents
Promoter
• Kementerian PPN/Bappenas • Staf Kantor Presiden (KSP) • BPK • Kementerian Koordinator Bidang PMK, • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman • Kementerian Koordinator Bidang Polhukam • Kementerian PUPR • Kementerian Perhubungan • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Gubernur Provinsi Sumatera Utara • Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara • Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara • SKPD Provinsi Sumatera Selatan • Kepada Bappeda Kota Palembang
Low Power
Apathetics
Defenders • Mitra Pembangunan Internasional • Akademisi • Tenaga Ahli/Inkindo
Low Interest High Interest
3.3 Kendala Internal dan Eksternal
Beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proyek perubahan ini
telah diidentiifkasi sejak awal. Secara umum tidak ada kendala yang cukup berarti, dan lebih banyak
bersifat non-substansi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.
a) Rendahnya partisipasi unit-unit kedeputian di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas,
kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, antara lain dalam penyediaan data dan
informasi perkembangan kinerja pelaksanaan prioritas nasional;
32
b) Ketidakhadiran dari pimpinan unit-unit kedeputian di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas,
kementerian/lembaga dalam pertemuan koordinasi pembahasan pedoman evaluasi prioritas
nasional, dan rencana pelaksanaan model evaluasi di lapangan.
c) Perubahan waktu dan lokasi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan pelaksanaan model evaluasi
prioritas nasional, karena adanya kegiatan-kegiatan lain yang lebih mendesak dan waktunya
bersamaan.
3.4 Upaya Mengatasi Kendala
Beberapa langkah penting yang ditempuh untuk merespon kendala internal dan eksternal
dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan proyek perubahan di atas adalah sebagai berikut.
a) Melakukan koordinasi lebih awal dengan unit-unit di Kementerian PPN/Bappenas dan
kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kehadiran pimpinan atau perwakilan yang
mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan.
b) Melakukan penyesuaian waktu dan lokasi pertemuan dengan memperhatikan target atau batas
waktu penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan, misalnya kegiatan sosialisasi model pelaksanaan
evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi, dan FGD yang melibatkan tena ahli dan pemerintah
daerah provinsi.
c) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi XI DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dan kementerian/lembaga terkait mengenai perubahan waktu pelaksanaan
model evaluasi prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah 2018 yang Terintegrasi.
3.5 Instrumen Monitoring untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan
Monitoring untuk pelaksananan proyek perubahan ini merupakan bagian yang melekat dalam
tiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan. Kegiatan monitoring ini merupakan proses berkelanjutan
yang mencakup kegiatan pengumpulan data atas indikator secara sistematis untuk menghasilkan
indikasi perkembangan dan pencapaian tujuan sesuai dengan target dan waktu yang telah
direncanakan. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan
selama pelaksanaan proyek perubahan. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan melalui pertemuan
berkala dengan para anggota tim pelaksana proyek perubahan. Pertemuan formal dan informal
dilaksanakan baik di kantor maupun di lapangan pada saat melaksanakan kegiatan pertemuan
33
koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Suasana pertemuan
dilaksanakan secara terbuka dan kolegial untuk memastikan agar data dan informasi yang dikumpulkan
benar-benar merefleksikan kondisi riil di lapangan.
Mekanisme monitoring yang telah ditempuh selama ini cukup efektif. Secara umum tahapan
utama dalam pelaksanaan proyek perubahan di atas dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu semuanya
dapat dicapai sesuai rencana dan bahkan sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari
target yang ditetapkan.
34
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Gagasan utama proyek perubahan ini dilakukan dengan melakukan reorientasi fokus evaluasi
yang pelaksanaannya semula lebih diarahkan pada tingkat sub proyek prioritas atau tataran di
bawahnya ke tataran lebih tinggi, yaitu tingkat prioritas nasional. Beberapa hal penting yang dapat
disimpulkan dari pelaksanaan proyek perubahan yang bertujuan mewujudkan sistem evaluasi
pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang terintegrasi ini adalah sebagai berikut.
1. Pelaksanaan kegiatan proyek perubahan selama periode jangka pendek dan menengah meliputi 6
tahapan utama, yaitu: 1) persiapan awal (pembentukan Tim Proyek Perubahan), 2) pengembangan
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang
Terintegrasi; 3) sosialisasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional RKP 2018 yang
Terintegrasi; 4) penyusunan rencana pelaksanaan Model Evaluasi Prioritas Nasional yang
Terintegrasi: Asian Games 2018; 5) pelaksanaan Model Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional
yang Terintegrasi: infrastruktur Asian Games Tahun 2018; dan 6) advokasi pelaksanaan Evaluasi
Prioritas Nasional RKP yang Terintegrasi.
2. Secara umum keenam tahapan utama dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dapat dilaksanakan
dengan baik, yaitu semuanya dapat dicapai sesuai rencana dan bahkan sebagian besar kegiatan
dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selain itu, terdapat kegiatan yang semula
masuk ke dalam tahapan persiapan jangka panjang (bulan November 2018), tetapi dapat
direalisasikan jauh lebih cepat (September 2018 - minggu pertama Oktober 2018).
3. Pelaksanaan proyek perubahan ini mendapatkan dukungan positip dari para stakeholders. Para
stakeholders yang semula masuk kelompok latents, berubah menjadi stakeholder kelompok promoters.
Demikian juga dengan beberapa stakeholders yang semula masuk kelompok apathetics berubah
menjadi kelompok promoters.
35
4.2 Lessons Learned
Beberapa lessons learned atau pelajaran penting yang dapat diambil dari pelaksanan proyek
perubahan ini antara lain sebagai berikut.
1. Pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan dan didukung dengan koordinasi serta komunikasi
yang efektif dengan para stakeholders utama adalah sangat penting untuk mendapatkan dukungan
yang kuat.
2. Identifikasi dan analisis stakeholders, terutama yang masuk kategori latents dan strategis, adalah
sangat penting untuk menetapkan prioritas koordinasi dan komunikasi dalam memperkenalkan
suatu proyek perubahan yang penting dan mempunyai dampak luas, serta untuk mendapatkan
dukungan yang kuat.
3. Membangun mekanisme monitoring dan pengendalian yang efektif adalah sangat penting untuk
memastikan agar rencana kegiatan dapat direalisasikan sesuai target, terutama bagi proyek
perubahan dengan periode waktu yang cukup ketat.
4.3 Rekomendasi
Untuk memastikan agar capaian proyek perubahan yang telah berjalan baik ini dapat terus
dijaga dan ditingkatkan kinerjanya, serta sasaran jangka panjang dapat diwujudkan, maka diusulkan
beberapa hal sebagai berikut.
1. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan yang mencakup seluruh tahapan pelaksanaan yang telah
ditetapkan, baik yang terkait dengan aspek substansi, metodologi dan perkembangan pelaksanaan
di lapangan.
2. Melanjutkan tahapan pelaksanaan yang telah dirumuskan dalam periode jangka panjang, meliputi:
a) advokasi evaluasi pelaksanaan prioritas nasional RKP yang terintegrasi dengan sasaran dan target
yang lebih luas, baik di tingkat pusat maupun daerah; b) implementasi evaluasi pelaksanaan
prioritas nasional yang terintegrasi dengan skala yang lebih luas; dan c) penguatan kapasitas sumber
daya manusia untuk melaksanakan evaluasi prioritas nasional yang terintegrasi.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan para stakeholders, terutama yang mengalami
perubahan dari kelompok latents ke kelompok promoters, untuk mendapatkan dukungan yang
solid dan berkelanjutan.
36
DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Tahun 2018. Bappenas, Jakarta.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2018. Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 2018-2019. Bappenas, Jakarta
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.