STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS ...lpgr.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/11/Poster...STRATEGI...
-
Upload
truongdiep -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS ...lpgr.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/11/Poster...STRATEGI...
STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS STAKEHOLDER UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI FORUM ANAK SURAKARTA
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sri Yuliani, Rina Herlina Haryanti, Rahesli Humsona
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Sebelas Maret
•Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan merupakan
amanah Konvensi Hak Anak yang memandang program
pembangunan bagi anak harus dirancang sebagai bentuk
pemenuhan hak asasi anak.
•Mengidentifikasi kapasitas dan efektivitas peran stakeholders
dalam mendukung partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang
• Mengidentifikasi hambatan serta tantangan yang dihadapi
stakeholders untuk melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang
•Merumuskan model dan strategi pengembangan kapasitas
stakeholders untuk meningkatkan dalam partisipasi aktif
Forum Anak dalam Musrenbang
LATAR BELAKANG
TUJUAN
1. Sri Yuliani, Rina Herlina Haryanti, dan Rahesli Humsona. 2018. Strategi Pengembangan
Kapasitas Stakeholders Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Forum Anak Surakarta Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.
2. Bryson, John M., (2004) "What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and
analysis techniques" from Public Management Review 6 (1) pp.21-53, London: Routledge
Penelitian ini merekomendasikan Strategi Pengembangan
Kapasitas Forum Anak Berbasis Collaborative Governance
yang melibatkan sinergitas stakeholders lintas kelembagaan
untuk menguatkan kapasitas partisipasi aktif Forum Anak dalam
perencanaan pembangunan.
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2017- 2018 Didanai Kemenristekdikti
Kuadran Power vs Interest)
PEMETAAN STAKEHOLDERS
REKOMENDASI
REFERENSI
HASIL
•Aparat birokrasi (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat (DPPPAPM), Bappeda, Kecamatan, Kelurahan, dan Pembina Forum Anak) dan legislatif
daerah (DPRD) sebagai implementor utama (Player) belum banyak yang paham akan
pengarusutamaan hak anak sehingga tidak mampu berperan optimal dalam pemberdayaan
Forum Anak. Untuk itu diperlukan strategi penguatan kapasitas pengarusutamaan hak anak
(PUHA) di kalangan aparatur birokrasi pemerintah daerah dan legislatif daerah.
•LSM, Guru, Akademisi, dan Forum Anak dalam pemetaan stakeholder masuk dalam kuadran
Subjects karena meskipun memiliki interest yang tinggi, namun tidak mempunyai sumber daya
(power) yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas Forum Anak. Strategi yang
perlu untuk kelompok ini adalah penguatan kerjasama kolaborasi untuk penyadaran hak anak
melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak.
•Lembaga masyarakat (orang tua, RT∕RW dan PKK) dikategorikan sebagai Crowd karena memiliki
interest dan power yang rendah, karena lembaga ini tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang
Forum Anak dan tujuan pembentukannya. Sosialisasi tentang Forum Anak belum sampai ke level
kelembagaan sosial terbawah (keluarga, RT∕RW, dan PKK. Strategi yang diperlukan adalah
sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di stakeholder kelembagaan masyarakat sipil
(civil society)
•Lembaga bisnis termasuk dalam stakeholders Context setter karena meskipun memiliki sumber
dana yang cukup (power), namun perhatian (interest) pada program partisipasi Forum Anak
masih terbatas karena adanya pandangan bahwa bidang kegiatan partisipasi anak dipandang tidak
banyak bersinggungan dengan kepentingan bisnis. Strategi yang bisa diterapkan adalah peningkatan
partisipasi pengusaha melalui kemitraan dengan pemerintah dan Corporate Social Responsibility
(CSR) untuk kegiatan pemenuhan hak anak.
•Forum Anak dibentuk pemerintah dan dikelola anak-anak sebagai
media untuk menyuarakan aspirasi atau suara (voices) anak
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
•Permasalahan :
• Forum Anak di Kota Surakarta belum dilibatkan secara aktif
dalam Musrenbang di semua tingkat wilayah Kelurahan,
Kecamatan, maupun tingkat Kota.
• Forum Anak dianggap terdiri dari anak-anak yang belum
mampu membuat keputusan publik.
•Kendala :
• Hambatan internal bersumber dari anak berupa rendahnya
kesadaran akan hak-hak anak dan terbatasnya kemampuan
untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya dalam
forum Musrenbang.
• Hambatan eksternal berupa lingkungan sosial, politik dan
budaya yang tidak mendukung anak untuk bisa berpartisipasi
dalam perencanaan pembangunan.
•Penting untuk dilakukan pengembangan kapasitas
stakeholders (orang tua, sekolah, LSM, ormas dan Dinas/OPD
terkait) agar Forum Anak bisa berpartisipasi secara aktif dalam
Musrenbang di Kota Surakarta.
METODE
• Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
• Informan dipilih secara purposif terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana, Bappeda, Pokja KLA, Pembina dan anggota Forum Anak, dan
stakeholder forum anak lainnya
• Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus
(FGD).
• Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif termasuk tiga komponen: reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Analisis stakeholder dengan metode
matriks kuasa/pengaruh dan kepentingan (power/interest matrix) dari Eden dan Ackermann (dalam
Bryson, 2004)