Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul...

137
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 79 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul 2018-2021

Transcript of Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul...

Page 1: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 79

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul 2018-2021

Page 2: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 0

LAPORAN AKHIR

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 2018-

2021

KABUPATEN BANTUL

BAPPEDA KABUPATEN BANTUL

Page 3: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan

Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Strategi Penaggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 ini dapat terselesaikan.

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini disusun setelah

melalui kajian mengenai berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Bantul dan di Indonesia Sekaligus sebagai upaya mempertegas komitmen pemerintah

daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Swasta,

Perguruan Tinggi, Lembaga Internasional/Nasional/Lokal dan pihak-pihak yang peduli

untuk memecahkan masalah kemiskinan; Membangun konsensus bersama untuk

mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based

approach) serta pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan kebijakan dan

strategi; Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs;

Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan

pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Ormas, masyarakat, swasta, Lembaga

Internasional/Nasional/Lokal dan pihak-pihak lain yang peduli.

Selain itu juga untuk mengakomodir permasalahan kemiskinan sebagai masalah

multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan

ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan

bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar

yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Page 4: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 2

DAFTAR ISI

BAB 1:

PENDAHULUAN .......................................................................................... 3

BAB 2:

KONDISI UMUM DAERAH....................................................................... 8

BAB 3:

PROFIL & DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH .......................... 30

BAB 4:

ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... 60

BAB 5:

PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN ................................................ 75

BAB 6:

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH ............................ 105

BAB 7:

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ............................................ 130

BAB 8:

PENUTUP .................................................................................................... 134

Page 5: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 3

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upayakan terus menerus

melakukan akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan

dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan

program penanggulangan kemiskinan. Di dalam aturan yang dimaksud berisikan

penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain yaitu: Program Perlindungan Sosial,

yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan

Program Indonesia Sehat dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga

derajat kesejateraan rakyat juga meningkat.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan. Sebagai pengawalnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) mengawal suksesnya pelaksanaan Program Perlindungan Sosial

dimaksud untuk level nasional sedangkan di level daerah dikawal oleh Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkaloborasi dengan program unggulan

untuk mengurangi penduduk miskin di daerah termasuk di Kabupaten Bantul.

Di Kabupaten Bantul, pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas

pembangunan dari waktu ke waktu, mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup

signifikan dan cenderung fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Melalui Perda

Page 6: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 4

Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2017, Pemkab Bantul mengembangkan Kebijakan

Pengentasan Kemiskinan dengan berpedoman pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun

2006-2025. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul diarahkan untuk

mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal,

berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pada pengurangan risiko bencana serta

didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten

Bantul ini dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman serta mensinergikan

peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TKPKD, DPRD, pelaku usaha

(swasta), masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) dalam

upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Bantul.

2. Tujuan

a. Menggunakan pendekatan pemenuhan hak dasar dan pendekatan partisipatif

dalam perumusan strategi dan kebijakan agar tercapai konsensus bersama

untuk mengatasi masalah kemiskinan;

b. Operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2021 dalam

bentuk Strategi, Kebijakan, dan Program/Kegiatan Pembangunan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja

sampai dengan tahun 2021.

Page 7: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 5

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan program

penanggulangan kemiskinan

2. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

3. Peraturan Presiden Nomor 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulanagn

Kemiskinan;

4. Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan;

5. Permendagri Nomor 42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.12/2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

7. Perda Kab. Bantul No.6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul No. 06/2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

8. Perda Kab. Bantul No.21/2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

9. Perbup Nomor 107/2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

10. Perbup Nomor 110/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Kab. Bantul;

11. Perbup Bantul Nomor 111/2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Bantul;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bappeda Kabupaten Bantul Nomor

914/013/DPA/PPKD/2018 tanggal 29 Desember 2017.

Page 8: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 6

1.4. Kedudukan dan Ruang Lingkup

1. Kedudukan

Dokumen SPKD menjadi pedoman dan acuan seluruh pemangku kepentingan yang

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu, strategi,

rencana aksi dan sasaran SPKD tidak hanya menjadi rencana kerja dan program

pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pihak.

2. Ruang Lingkup

a. Rencana aksi yang memuat strategi dan program/kegiatan, prioritas kebijakan

serta langkah kebijakan termasuk sasaran, target dan indikator kinerja

b. Tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi

penanggulangan kemiskinan.

1.5. Proses Penyusunan SPKD Kabupaten Bantul

Proses penyusunan dokumen SPKD Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) tahapan,

yaitu:

a. Pengkajian permasalahan kemiskinan,

b. Pengkajian kebijakan yang terkait dengan usaha penanggulangan kemiskinan,

c. Pengkajian ulang kebijakan dan program untuk penanggulangan kemiskinan,

serta,

d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

Page 9: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 7

1.6. Sistematika Pengkajian

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : PROFIL & DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

BAB IV : ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB V : PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

BAB VI : ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

BAB VII : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

BAB VIII : PENUTUP

Page 10: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 8

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi umum daerah adalah bentuk informasi tentang kondisi daerah sebagai

basis pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek

geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, hingga daya saing

daerah.

2.1. Kondisi Geografi

Secara makro, bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang

terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur

dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut

relatif membujur dari Utara ke Selatan.

Gambar 1. Peta Geografi Kabupaten Bantul

Page 11: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 9

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04"-08º00'27" Lintang

Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten

Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di

sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra

Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2,

terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Kecamatan

Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2.

Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri

dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan

506,85 km persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang

terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Penggunaan lahan adalah

informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten

Bantul Di dalam tabel tersebut ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah

untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,43%, sedangkan yang

terkecil adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur

terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.295 Ha. Adapun persawahan terluas

terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.408,8 Ha. Sementara itu, pemanfaatan

tambak hanya berada di wilayah Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha. Wilayah

Kabupaten Bantul terbagi menjadi 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 pendukuhan.

Page 12: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 10

Gambar 2. Persentase Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul

Sumber: BPS, 2017

2.2. Kondisi Iklim

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman di Kabupaten Bantul terdapat 13 titik Stasiun Pemantau curah hujan, yaitu

Stasiun Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan,

Ngetak, Kebonongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso.

Sepanjang Tahun 2017 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan

Desember yang tercatat di Stasiun Pemantau Kebonongan, yaitu sebanyak 1 287 mm.

Sedangkan, jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari sebanyak 25 hari tercatat di

Stasiun Pemantau Kotagede.

Tabel 2.1

Jumlah Curah Hujan (CH) dan Banyaknya Hari Hujan (HH) menurut Stasiun

Pemantau Per Bulan

No.

Bulan

Station Pemantau

Ringinharjo Nyemengan Gandok Kotagede

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

1. Januari 460 24 277 16 84 7 427 25

2. Februari 484 19 316 9 435 17 402 21

3. Maret 528 20 264 13 363 17 379 18

4. April 27 1 277 16 217 13 201 14

5. Mei 19 3 41 2 103 6 41 4

6. Juni 135 11 33 1 16 1 4 1

7. Juli 2 1 - - - - - -

Page 13: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 11

No.

Bulan

Station Pemantau

Ringinharjo Nyemengan Gandok Kotagede

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

CH mm

HH hari

8. Agustus 4 1 - - - - - -

9. September 102 2 54 1 39 2 40 3

10. Oktober 13 4 114 6 99 11 67 12

11. November 13 4 693 14 821 19 720 21

12. Desember 13 4 693 14 272 14 281 15 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul, 2017

2.3. Kependudukan

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk

Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah 995.264 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17

Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 493.087 jiwa adalah laki-laki dan 502.177 jiwa adalah

perempuan. Jika dibandingkan dengan data hasil sensus penduduk SP 2010 tahun 2010

yang tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bantul 911.503 jiwa berarti dalam 7 tahun

terakhir telah terjadi pertambahan jumlah penduduk 83.761 jiwa.

Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506,85 km2, kepadatan penduduk

Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah 1.964 jiwa per km2 dan kepadatan tertinggi

berada di Kecamatan Banguntapan yakni 5.008 jiwa per km2 sedangkan Kecamatan

Dlingo memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 659 jiwa per km2

seperti terlihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan, 2017

Sumber: Disdukcapil, 2018

Page 14: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 12

Struktur penduduk Kabupaten Bantul menunjukan dominasi penduduk usia

produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 4. Piramida Penduduk Kabupaten Bantul, 2017

Gambar di bawah ini menunjukan penduduk usia produktif laki-laki dan perempuan

yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2017.

Tabel di bawah memperlihatkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan

penduduk per Km2 pada tahun 2017. Kecamatan Dlinggo adalah kecamatan terluas

sekaligus dengan kepadatan penduduk per Km2 paling sedikit sedangkan Kecamatan

Srandakan merupakan kecamatan tersempit sekaligus mempunyai jumlah penduduk

paling sedikit. Kecamatan Banguntapan mempunyai jumlah penduduk paling banyak

sekaligus paling padat untuk per Km2 sedangkan

Page 15: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 13

Tabel 2.2

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan bangsa yang

sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir

pembangunan, bukan alat pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah

menciptakan lingkungan yang memungkinkan rayat untuk menikmati umur panjang,

sehat dan menalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Program

– UNDP). Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup

manusia menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan

perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni

sebesar 75,31 pada tahun 2010 hingga 78,42 pada tahun 2016.

Page 16: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 14

Sumber: BPS, 2017

Gambar 5. Perkembangan IPM Kabupaten Bantul, 2010-2016

Capaian level IPM Kabupaten Bantul juga termasuk dalam kelompok 40 besar

daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Nilai IPM Bantul pada tahun 2016 mencapai

78,42 dan berada dalam kategori IPM tinggi. Pencapaian ini mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 75,31. Komponen yang memiliki andil

terbesar terhadap IPM Kabupaten Bantul adalah indikator angka harapan hidup dan

pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Bantul tahun 2016 lebih tinggi dari DIY (78,38) dan Nasional (70,02).

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di DIY, Bantul menempati

urutan ketiga setelah Kota Yogyakarta (85,32) dan Sleman (82,15).

Gambar 6. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2014-2016

Page 17: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 15

2.5. Penduduk Miskin

Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka

diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2017 menjadi 14,07% atau lebih rendah

dari tahun 2016 yaitu sebesar 14,55%.

Gambar 7. Trend Presentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2017

2.6. Kondisi Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan

adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan

ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik

aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang

berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan pada System of National Account (SNA) tahun 2008, pada tahun

2017 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar

2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 (angka sangat

sementara) sebesar 4,52% atau mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan

tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 5,06%. Hal ini disebabkan oleh melambatnya

beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan dan industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Page 18: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 16

mengalami perlambatan produksi pada tanaman bahan makanan yang meliputi padi

dan palawija. Perlambatan yang dialami pada sektor pertanian, lebih disebabkan oleh

cuaca terutama intesitas hujan yang meningkat diakhir tahun, sehingga pertanian

mengalami gagal panen karena banjir. Sektor industri pengolahan mengalami

perlambatan pada kegiatan industri mikro dan kecil, hal ini disebabkan peningkatan

produksi tidak setinggi tahun sebelumnya.

Tabel 2.3

Pertumbuhan PDRB 2016-2017

Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 (sangat

sementara) mencapai angka 22,816 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB tersebut

mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang mencapai 20,924 triliun rupiah.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan laju inflasi yang terkendali.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010

mencapai 17,117 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang

mencapai 16,377 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh

meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh

inflasi.

Page 19: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 17

Tabel 2.4

Pertumbuhan PDRB Tahun 2015-2017

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-

2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita tercatat

sebesar Rp21.275 ribu. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi

Rp22.925 ribu.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah

dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena

itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Page 20: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 18

Gambar 8. Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013-2017

Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 16% pada tahun 2013

menjadi 13,16% pada tahun 2017. Sektor sekunder mengalami peningkatan, walaupun

tidak terlalu besar, dari 24,99% pada tahun 2013 menjadi 25,00% pada tahun 2017.

Sementara sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur

perekonomian Kabupaten Bantul, meningkat dari 58,99% pada tahun 2013 menjadi

61,84% pada tahun 2017.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rentang lima tahun

pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang

positif, khususnya pada sektor tersier. Penurunan peran sektor primer bisa diimbangi

dengan peningkatan sektor sekunder dan tersier.

2.7. Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi

Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017

Page 21: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 19

berjumlah 8.584 orang yang terdiri dari 3.658 orang laki-laki (42,61 persen) dan 4.926

orang perempuan (57,39 persen).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang

pendidikan S1 sebanyak 48,21% atau 4.138 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA

sebanyak 21,87% atau 1.877 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan

SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 9. PNS menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka

datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang

pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif

berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang

pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).

Gambar 10. Perimbangan Gender per Tingkat Pendidikan

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa

semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu

Page 22: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 20

didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk

dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat

data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat

pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

Gambar 11. Persentase Eselon menurut Gender

Menurut BPS (2018) Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul menurut

golongan, terdiri dari:

- Golongan I berjumlah 108 orang

- Golongan II berjumlah 1.170 orang

- Golongan III berjumlah 3.756 orang

- Golongan IV berjumlah 3.550 orang

Sedangkan Pegawai Negeri Vertikal di Kabupaten Bantul Tahun 2017 berjumlah

1496 orang, yang terdiri dari: 825 orang lakilaki dan 671 orang perempuan.

Sementara, menurut golongan, terdiri dari :

- Golongan I berjumlah 19 orang

- Golongan II berjumlah 197 orang

- Golongan III berjumlah 907 orang

Page 23: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 21

- Golongan IV berjumlah 373 orang

Gambar 12. Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan

2.8. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,

tercatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2017 sebesar 11.563 orang. Jumlah

tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bantul tahun 2017 tercatat sebanyak 2.650 jiwa, yang terdiri dari 388 orang laki-laki

dan 2.262 orang perempuan Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan

masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di

bidang social, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Berdasarkan hasil Survei

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul, persentase

penduduk angkatan kerja sebesar 73,94 persen. Sementara persentase jumlah

penduduk yang bekerja sebesar 97,13 persen terhadap jumlah angkatan kerja.

Persentase pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mencapai 2,87

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Page 24: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 22

Tabel 2.5

Tabel di bawah ini memperlihatkan persentase kelompok umur menurut gender

yang bekerja. Kelompok umur 15-54 sangat dominan (76,52 persen) bekerja pada

berbagai lapangan usaha. Pada kelompok umur sama, wanita (77,37 persen) sedikit

lebih banyak dibanding laki-laki (75.83 persen) yang bekerja diberbagai lapangan

usaha.

Page 25: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 23

Tabel 2.6

Tabel di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang bekerja menurut lapangan usaha. Lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan

Restoran paling tinggi (25,83 persen) menyerap tenaga kerja diantara lapangan usaha

lainnya diikuti sedikit dibawahnya adalah Industri Pengolahan (24,78 persen) dan

peringkat tiga adalah lapangan usaha pertanian yang menyerap 18,17 persen tenaga

kerja di Kabupaten Bantul.

Page 26: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 24

Tabel 2.7

2.9. Pertanian

Luas Lahan Sawah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menurut Dinas Pertanian,

Pangan, Kelautan dan Perikanan tercatat 15.184 Ha, Lahan Bukan Sawah tercatat

12.692 Ha dan Lahan Bukan Pertanian tercatat seluas 22.324 Ha. Lahan Bukan Sawah

meliputi tegal/kebun, lahan ditanami pohon / hutan rakyat, dan lainnya. Sedangkan

Lahan Bukan Pertanian meliputi tanah untuk bangunan dan pekarangan, hutan Negara,

lahan tidak ditanami/rawa, dan tanah lainnya. Pada tahun 2016 produksi tanaman padi

sawah tercatat 182.980 ton dengan rata-rata produksi sebesar 61 kw/ha, produksi

tanaman padi ladang 231 ton dengan rata-rata produksi 36 kw/ha, produksi jagung

25.394 ton dengan rata-rata produksi 70 kw/ha, produksi ubi kayu 27.962 ton dengan

rata-rata produksi 205 kw/ha, produksi ubi jalar 425 ton dengan rata-rata produksi

177 kw/ha, produksi kacang tanah 3.448 ton dengan rata-rata produksi 14 kw/ha dan

produksi kedelai 1.262 ton dengan rata-rata produksi 13 kw/ha. Untuk tanaman

sayuran, produksi terbanyak pada tahun 2017 adalah bawang merah, dengan jumlah

Page 27: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 25

produksi sebesar 52.951 Kw, dengan rata-rata produksi sebesar 69,95 Kw/Ha.

Sedangkan untuk tanaman biofarmaka produksi tertinggi pada tahun 2017 adalah

tanaman jahe sebesar 21.206 Kg.

Gambar 13. Produksi Padi, Ubi Kayu dan Jagung (Ton) di Kabupaten Bantul, 2012-2016

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul 2017

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul jumlah

populasi ternak besar tahun 2017 tercatat jumlah sapi potong sebanyak 56.904 ekor,

sapi perah sebanyak 80 ekor, kerbau 248 ekor, dan kuda 1.258 ekor. Sedangkan untuk

ternak kecil pada tahun 2017 tercatat jumlah kambing sebanyak 87.195 ekor, domba

74.955 ekor dan babi 3.544 ekor. Adapun jumlah populasi unggas tahun 2017 tercatat

jumlah ayam ras petelur sebanyak 792.862 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 712.307

ekor, ayam buras sebanyak 841.103 ekor dan itik sebanyak 163.528 ekor.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bantul jumlah produksi budidaya ikan kolam tahun 2017 tercatat 11.586.350 kg.

Page 28: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 26

2.10. Perindustrian

Menurut hasil Survei Industri Besar/Sedang tahun 2013 yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bantul, tercatat sebanyak 92 unit usaha yang

tersebar di 17 Kecamatan. Sedangkan jumlah tenaga kerja seluruhnya tercatat sebanyak

16.504 orang. Data jumlah usaha industri Besar/Sedang ini lebih rendah dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 96 usaha dengan total tenaga kerja

sebanyak 13.454 orang.

Gambar 14. Jumlah Industri Besar/Sedang menurut Golongan Pokok Industri di Kabupaten Bantul, 2017

Sumber: BPS, 2017

2.11. Perdagangan

Data Dinas Perdagangan mencatat total volume ekspor Kabupaten Bantul pada

Tahun 2017 mencapai 10.168.084,05 Kg dengan total nilai 79.200.365,59 US $. Jumlah

Eksportir di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 tercatat sebanyak 570 eksportir.

Page 29: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 27

Gambar 15. Volume Ekspor & Nilai Ekspor Kabupaten Bantul 2013-2017

2.12. Transportasi

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, total panjang

jalan Kabupaten tahun 2017 adalah 624,47 Km seluruhnya terdiri dari jalan aspal. Jika

dirinci menurut kondisi jalan, 271,39 Km dalam keadaan baik, 191,84 Km dalam

keadaan sedang, 109,58 Km rusak dan 51,66 Km rusak berat.

Banyaknya kendaraan umum yang layak uji tahun 2017 menurut data dari Dinas

Perhubungan tercatat sebanyak 1.370 unit kendaraan, yang terdiri dari 128 unit mobil

penumpang, 669 unit mobil bus, 550 unit Truk, 5 unit pick up, 8 unit mobil barang jenis

lainnya, 4 unit kereta gandengan dan 6 unit traktor. Sedangkan untuk kendaraan bukan

umum yang layak uji tahun 2017 berjumlah 9.262 unit yang terdiri dari 125 mobil bus,

6.627 unit mobil Pik-Up, 2.472 unit truk, 30 unit mobil barang jenis lainnya, 3 unit

kereta gandengan dan 4 unit traktor.

2.13. Keuangan

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 tercatat sebesar Rp.

2.086.878.989.570,-, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.

494.179.068.472,-, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.287.256.262.558,- dan Lain-lain

Page 30: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 28

Pendapatan yang Sah sebesar Rp 305.443.658.540,-. Sementara itu, untuk total belanja

tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 2.076.742.163.063,-.

Jumlah Bank Umum di Kabupaten Bantul yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan

Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 116 unit, terdiri dari Bank dengan status Kantor

Pusat 17 unit, Kantor Cabang 4 unit, Kantor Cabang Pembantu 34 unit, dan Kantor Kas

61 unit. Pada bulan Desember 2017, besarnya dana masyarakat yang terhimpun dalam

bentuk tabungan tercatat Rp. 3.619.218 juta dengan 841.118 penabung dan dalam

bentuk deposito tercatat Rp. 1.860.637 juta dengan 19.536 deposan. Sedangkan jumlah

kredit yang disalurkan pada Desember 2017 sebesar Rp. 4.470.122 juta dengan jumlah

debitur 237.545 nasabah.

2.14. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk di

suatu wilayah untuk dipindahkan ke wilayah lain yang kurang padat penduduk. Jumlah

transmigran umum asal Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ada sebanyak 34 Jiwa, yang

berasal d ari 11 Kepala Keluarga (KK). Sejumlah 4 jiwa di Gorontalo, 6 jiwa di Sulawesi

Tengah dan 13 jiwa di Sulawesi Tenggara.

Page 31: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 29

Tabel 2.8

Page 32: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 30

BAB III. PROFIL & DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

Indonesia menggunakan konsep atau definisi kemiskinan sesuai dengan konsep

Badan Pusat Statistik bahwa Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan

berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti

Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa

hidup dan bekerja.

Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam

bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan

istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan

digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut, mampu membandingkan kemiskinan secara umum.

Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan

penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu

program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil).

Angka kemiskinan akan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara

lain, jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama di negara yang dibandingkan.

Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka

kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan

sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam

memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US $1

Page 33: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 31

perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah

US$1 perkapita per hari dikatagorikan sebagai penduduk miskin.

Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM), kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya

perlindungan social. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap

pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah.

Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan

dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sementera

perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial

yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana,

sakit ataupun krisis ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program

penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan

strategi :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan

5. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Page 34: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 32

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis

kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

3.2. Sustainable Development Goals (SDG’s) di Indonesia

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s atau

Sustainable Development Goals) oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juli 2017

merupakan bukti Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat

dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target

dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional

(RJPMN), menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda

prioritas presiden “Nawa Cita” dan RJPMN.

Melalui PP No. 59 tahun 2017 merupakan bentuk penetapan struktur dan

mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran,

pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Sedangkan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memimpin upaya pemerintah untuk

membawa agenda baru itu ke tingkat nasional dan daerah, PP tersebut juga

memberi peran yang jelas bagi aktor non-pemerintah. Hal ini sangat penting

karena Indonesia adalah salah satu contoh terbaik dunia tentang masyarakat

Page 35: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 33

madani, sektor swasta, filantropi dan akademisi yang secara aktif mendukung

SDGs.

Dengan adanya struktur nasional, keberhasilan Indonesia dalam mencapai

SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu Percepatan, Pembiayaan

dan Inklusi yang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan tahun-tahun

mendatang.

1. Percepatan, percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten

untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi

Daerah untuk SDGs sebagaimana dimandatkan oleh PP. Pemerintah Daerah

juga harus siap untuk mengintegrasikan sasaran, target dan indikator SDGs

ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Pembiayaan, pergeseran fundamental diperlukan untuk melihat SDGs

sebagai peluang satu triliun dolar, dan bukan kesenjangan pendanaan

untuk dijembatani. Di negara-negara berpenghasilan menengah seperti

Indonesia, bantuan asing menurun dan anggaran nasional tidak cukup

untuk mencapai SDGs. Kunci pencapaian SDGs terletak pada diversifikasi

arus keuangan dan investasi terbuka. Inisiatif telah dilakukan di tingkat

pusat dan daerah di Indonesia. Ini termasuk penerbitan Sukuk Hijau oleh

Kementerian Keuangan, upaya yang sedang berjalan untuk membentuk

Dana Sumber Daya Alam pertama di Indonesia di tingkat kabupaten serta

minat terhadap investasi sosial (impact investment) dan urun dana

(crowdfunding) . Indonesia juga mengambil langkah untuk memanfaatkan

potensi signifikan pembiayaan Islam untuk SDGs. Baznas dan UNDP

Page 36: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 34

bekerja untuk mendukung pengumpulan zakat untuk SDGs. Selain itu,

terdapat peluang yang signifikan untuk pengembangan wakaf untuk SDGs.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan

inovatif untuk SDGs dan banyak negara telah menunjukkan minat untuk

belajar dari pengalaman Indonesia.

3. Inklusi, prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan adalah inklusi

dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat

nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam

modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan

mendorong kemitraan nyata. Kemitraan tersebut harus diperbaiki untuk

memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor yang

berbeda terhadap SDGs. Pengalaman dari Millennium Development

Goals 2000-2015 telah menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor swasta

seringkali tidak ditangkap secara memadai oleh statistik pemerintah, yang

biasanya berfokus pada program pemerintah. Pengukuran kontribusi

sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara kesel uruhan

terhadap SDGs. Sertifikasi SDGs yang diberikan kepada perusahaan swasta

akan memberi pengakuan dan insentif untuk mendukung SDGs di

Indonesia. Sementara filantropi dan organisasi masyarakat madani secara

aktif terlibat dalam SDGs di Indonesia, semakin banyak yang harus

dilakukan untuk melibatkan kaum muda. Dialog antara UNDP dan

mahasiswa Universitas Gajah Mada an Universitas Padjadjaran

menunjukkan minat kaum muda untuk berperan aktif. Perguruan tinggi

berperan penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa

dan mendorong mereka untuk bertindak untuk pencapaian SDGs, dan lebih

Page 37: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 35

banyak mahasiswa diperlukan untuk memobilisasi kaum muda di seluruh

Indonesia.

3.3. Status Kesejahteraan

Status kesejahteraan terbagi dalam 4 desil dengan jumlah rumah tangga

sebanyak adalah 98.604 KK dan jumlah individu sebanyak 313.731 orang. jumlah

rumah tangga dari desil 1 sampai desil 3 adalah 83.291 dengan jumlah terendah adalah

Kecamatan Kretek dan tertinggi Kecamatan Sewon. Sedangkan jumlah individu

sebanyak 258.965 orang dengan jumlah terendah adalah Kecamatan Kretek dan

tertinggi adalah Kecamatan Imogiri. Dibandingkan dengan data PPLS 2011 yang

mencakup 3 kelompok, jumlah Rumah Tangga maupun jumlah individu mengalami

perubahan, dimana di PPLS 2011 jumlah Rumah Tangga sebanyak 112.300 KK dan

jumlah individu sebanyak 399.565 orang sebagaimana table berikut.

Tabel 3.1

Desil 1 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 0% -

10% terendah di Indonesia

Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% -

20% terendah di Indonesia

Desil 3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% -

30% terendah di Indonesia

Page 38: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 36

Desil 4 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% -

40% terendah di Indonesia

Tabel 3.2

Tabel di atas memperlihat kondisi kesejahteraan Kabupaten Bantul terbanyak (10,55

persen) berada pada Desil 2 dan paling sedikit pada Desil 4 (5,96 persen).

3.4. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan & Garis

Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah

penduduk tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi

Page 39: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 37

kebutuhan pokok minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimu

tersebut (Todaro & Smith, 2007).

BPS mengembangkan konsep pengukuran Garis Kemiskinan (GK) sebagai berikut:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan

dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan,

buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis

komoditi di pedesaan.

Sumber data utama yang dipakai oleh BPS untuk mengukur Garis Kemiskinan (GK)

adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

GK = Garis Kemiskinan

GK = GKM + GKNM

Page 40: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 38

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion)

yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara

(GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal.

GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi

umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52

komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang

kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini

mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai

pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga

rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

GKMj = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100

kilokalori) provinsi P

Pjk = Harga komoditi k di daerah j.

Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Page 41: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 39

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan

2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk

referensi, sehingga:

Kjk = Kalori dari komoditi k di daerah j

HKj = Harga rata-rata kalori di daerah j

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai

kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang

meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis

barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan

dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12

komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis

komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung

dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut

terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data

Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket

Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk

mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-

Page 42: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 40

makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai

kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan

sebagai berikut:

NFp = Pengeluaran minimun non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah

p (GKNMp).

Vi = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari

Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil

SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan (GK) Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2016 sebesar Rp.

360.169 per kapita per bulan yang lebih tinggi di banding Maret 2016 yang sebesar

Rp.354.084 per kapita per bulan artinya mengalami kenaikan angka GK sebesar 1,72

persen. Peningkatan GK ini searah dengan inflasi Maret 2016 – September 2016 yang

mencapai 1,09 persen.

Bila dilihat pada tabel di bawah ini, komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM),

terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih lebih besar dibandingkan peranan

komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada

Maret 2016 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 71,25 persen dan 70,88 persen pada

September 2016. Selama satu semester (Maret 2016 - September 2016) GK daerah

perkotaan meningkat sebesar 1,57 persen atau besaran absolut dari Rp. 364.786

perkapita per bulan menjadi Rp. 370.510 perkapita per bulan. Apabila GK September

Page 43: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 41

2016 daerah perkotaan dibandingkan dengan kondisi September 2015 (Rp 359.470,-

per kapita per bulan) akan terlihat kenaikannya mencapai 3,07 persen. Sementara itu

Garis kemiskinan di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar Rp 337.230,- per

kapita per bulan atau mengalami kenaikan 3,96 persen dibanding keadaan September

2015 (Rp 324.386,- per kapita per bulan). Jika dilihat selama satu semester (Maret

2016-September 2016), kenaikan angka GK daerah perdesaan mencapai 1,79 persen.

Tabel 3.3 Garis Kemiskinan menurut Tipe Daerah Prov. DI Yogyakarta

September 2015-September 2016

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/Th.XIX, 3 Januari 2017

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52

komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian

disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Seperti terlihat pada Tabel di bawah ini, berdasarkan komoditas makanan, terdapat

5 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada

garis kemiskinan makanan di perkotaan yaitu beras, daging sapi, rokok kretek filter, kue

basah dan telur ayam ras. Lima komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar

Page 44: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 42

terhadap garis kemiskinan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi,

telur ayam ras, dan bawang merah. Komoditi non makanan yang memberikan

sumbangan besar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan yaitu

perumahan, bensin, pendidikan dan listrik. Komoditi lainnya yang termasuk dalam

posisi lima terbesar di perdesaan adalah kayu bakar, sedangkan di perkotaan adalah

biaya kesehatan.

Tabel 3.4

2. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis

kemiskinan.

Tabel 3.5

Page 45: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 43

Indeks Kedalaman Kemiskinan 2015 - 2016

Sumber: Susenas September 2015, Maret 2016, September 2016

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada September 2015 hingga September

2016 indeks kedalaman kemiskinan untuk Kota dan Desa mengalami penuruan dari

2,32 menjadi 1,75. Namun indeks kedalaman kemiskinan Desa pada September 2015

hingga September 2016 naik dari 2,57 menjadi 2,83 bahkan pada Maret 2016 indeks

kedalaman kemiskinan di Desa cukup tinggi (3,41). Sedangkan indeks kedalaman

kemiskinan Kota pada September 2015 hingga September 2016 mengalami penurunan

dari 2,19 menjadi 1,26. Penuruan indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan

dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin akan semakin mengecil.

Sebaliknya kenaikan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa

pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan

pengeluaran antar penduduk miskin akan semakin membesar.

3. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Page 46: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 44

Tabel 3.6 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan

September 2015 – September 2016

Tabel di atas memperlihatkan pada periode September 2015 hingga September

2016 indeks keparahan kemiskinan untuk Kota dan Desa mengalami penuruan dari

0,63 menjadi 0,36. Untuk Desa juga mengalami penurunan pada periode yang sama dari

0,68 menjadi 0,67 walaupun mengalami kenaikan pada periode Maret 2016 sebesar

1,05. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan di Kota pada periode September 2015

hingga September 2016 mengalami penurunan dari 0,60 menjadi 0,22, demikian juga

untuk periode Maret 2016 juga mengalami penurunan dibanding periode September

2015. Indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan sebesar 0,67 sedangkan

di daerah perkotaan mencapai 0,22 mengindikasikan adanya perbedaan rata-rata

pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih

tinggi dibanding di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk

miskin di daerah perdesaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

4. Penerima Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra)

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi

rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah

tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian

Page 47: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 45

indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat

kualitas,dan tepat administrasi.

Tabel 3.7 Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin)/Beras

Sejahtera (Rastra) dan Jumlah Raskin/Rastra yang Dibeli/Diterima

No. Kondisi Raskin/Rastra Persentase

1. Persentase RT membeli/menerima Raskin/Rastra 33,85 %

2. Jumlah Raskin/Rastra dibeli/diterima < 15 Kg. 55,36 %

3. Jumlah Raskin/Rastra dibeli/diterima 15 - 29 Kg. 30,34 %

4. Jumlah Raskin/Rastra dibeli/diterima 30 - 45 Kg. 13,48 %

5. Jumlah Raskin/Rastra dibeli/diterima > 45 Kg. 0.82 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2017

Jika dibandingkan dengan data rata-rata nasional persentase membeli dan

menerima (35,93 persen) sedangkan di Prov DIY 33,85 persen. Untuk jumlah raskin

rata-rata nasional kurang dari 15 Kg (71,32 persen) sedangkan di Prov DIY 55,36

persen. Jumlah raskin nasional antara 15 sampai 29 Kg (19,71 persen) sedangkan di

Prov DIY (30,34 persen). Untuk jumlah raskin antara 30 – 45 Kg rata-rata nasional

sebesar 7,52 persen, sedangkan di Prov DIY (13,48 persen). Dan jumlah raskin lebih

dari 45 Kg ditingkat rata-rata nasional 1,45 persen sedangkan di Prov DIY kurang dari 1

persen (0,82 persen tepatnya).

5. Kartu Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah

Indonesia melalui Kementrian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan

sosial. kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin antara

lain mendapatkan subsidi beras atau lebih dikenal dengan Beras RASKIN,

mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa dan Program Bantuan Langsung

Page 48: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 46

Sementara Masyarakat (BLSM). Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

kepada masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 2013 Nomor

541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan

Pengaduan Masyarakat.

Tabel 3.8 Persentase Rumah Tangga Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi DI Yogyakarta 2017

No. Kondisi Kota Desa Desa + Kota

1. Dapat menunjukan kartu 12,12 % 24,08 % 15,47 %

2. Tidak dapat menunjukan 5,21 % 9,43 % 6,39 %

3. Tidak punya 82,68 % 66,50 % 78,14 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017

Tabel di atas memperlihatkan di daerah perkotaan (82,68 persen) rumah tangga tidak

punya KPS atau KKS yang lebih tinggi dibanding di perdesaan (66,50 persen).

6. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM

tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang

dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan

terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut,

kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga yang memiliki atau menerima Jaminan Sosial

di Provinsi DI Yogyakarta & Kab. Bantul, 2017 No. Jenis jaminan DI Yogyakarta Bantul

Page 49: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 47

1. Jaminan pension 13,35 % 10,16 %

2. Jaminan hari tua 10,38 % 5,42 %

3. Asuransi kecelakaan kerja 9,40 % 8,63

4. Asuransi kematian 7,56 % 4,21

5. Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja 2,42 % 1,54

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017

Kabupaten Bantul didominasi (lebih dari 75 persen) oleh usia produktif 15-54 tahun

namun persentase Rumah Tangga menerima jaminan sangat kecil, asuransi kecelakaan

kerja (7,61 persen) dan asuransi kematian (5,83 persen) apalagi pesangon ketika PHK

(1,94 persen).

7. Kepemilikan asset

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kebijakan redistribusi asset

akan berdampak mengurangi ketimpangan antar golongan karena dengan adanya aset

yang dimilik masyarakat akan mendorong munculnya kegiatan ekonomi di golongan

masyarakat tersebut.

Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga di Kota & Desa dengan Kepemilkan Aset dan

Jenis Aset, 2017 DI Yogyakarta dan Kab. Bantul No. Aset DI Yogyakarta Bantul

1. Tabung gas 5,5 Kg. atau lebih 17,06 % 13,23 %

2. Lemari es/kulkas 57,46 % 53,00 %

3. AC/Pemanas air 9,70 %/3,84% 8,5 %

4. Emas/perhiasan minimal 10 gr 28,85 % 27,83 %

6. Sepeda motor 84,72 % 84,51 %

7. Perahu/perahu motor 0,22 %/0,13% 0,75 %

8. Mobil 20,40 % 17,77 %

9. TV Layar Datar 15,85 % 11,29%

10. Tanah/lahan 63,86 % -

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017

8. Kredit Usaha Rakyat

Page 50: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 48

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang

diberikan oleh Pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atay koperasi yang layak

tapi belum bankable. Sektor usaha yang dapat memanfaatkan KUR adalah pertanian,

perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

BRI Cabang Bantul melaporkan bahwa sampai dengan Agustus 2017, jumlah

KUR Mikro sebanyak 10.220 debitur dan KUR Ritel sebanyak 72 debitur. BPD DIY

Cabang Bantul melaporkan jumlah KUR 930 debitur. Saat ini BPD DIY Cabang Bantul

bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul untuk

melaksanakan pelatihan administrasi keuangan bagi UMK yang akan dilaksanakan

dalam 10 angkatan. (Setda Kabupaten Bantul, 2018).

3.5. Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

3.5.1. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Daerah

a. Analisis Persentase Penduduk Miskin

Bagian ini akan membandingkan persentase penduduk miskin di di Indonesia

dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten untuk mengetahui capaian

persentase.

Gambar di bawah ini memperlihatkan trend persentase penduduk miskin di

tingakat Nasional dengan di Kabupaten Bantul Tahun 2013 sampai 2017.

Page 51: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 49

Gambar 16. Perkembangan Kemiskinan Nasional dan Kabupaten Bantul

Dari kombinasi persentase kemiskinan di tingkat nasional dengan di Kabupaten

Bantul terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus

menurun dari tahun ke tahun namun persentase penurunannya masih selalu di

bawah laju penurunan tingkat nasional. Dengan kata lain, capaian posisi relatif

persentase penduduk miskin (%) di Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar 14,07

persen berada di bawah capaian nasional tahun 2017 (10.64 persen) dan

berkontribusi 0,50 % terhadap jumlah penduduk miskin nasional. Hal ini

menunjukan bahwa telah ada upaya terus menurun tingkat kemiskinan akan

tetapi belum signifikan.

b. Analisis Kedalaman kemiskinan

Tabel 3.11 Kedalaman Kemiskinan Tiga Provinsi dan Indonesia 2017-2018

Provinsi 2017 2018

Maret September Maret

DI Yogyakarta 2,19 2,09 2,07

Jawa Tengah 2,21 2,12 1,85

Jawa Timur 1,87 2,09 1,95

Indonesia 1,83 1,79 1,71

Sumber: BPS, 2018

Page 52: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 50

Kabupaten Bantul mempunyai indeks kemiskinan sebesar 2,21%, yang lebih tinggi

daripada Indeks Kedalaman Provinsi DI Yogyakart pada Maret 2017 hingga

September 2017 atau sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa

Tengah pada Maret 2017. Indeks kedalaman Provinsi Jawa Tengah menurun cukup

signifikan pada Maret 2018. Demikian juga dengan Provinsi Jawa Timur, indeks

kedalaman kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta lebih tinggi, hanya pada September

2017 kedua Provinsi mempunyai indeks sama (2,09). Jika dibandingkan dengan

indeks nasional, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta selalu lebih

buruk. Hal ini menunjukan diperlukan upaya lebih kuat lagi untuk menurunkan

indeks kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta sebagai bagian dari Pemerintah

Kabupaten Bantul.

c. Analisis Keparahan kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 0,56% lebih tinggi

dibanding indeks keparahan kemiskinan nasional 0,52% pada Maret 2016. Hal ini

menunjukan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu bekerja keras untuk menurunkan

indeks keparahan kemiskinan.

d. Analisis Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra)

Persentase penerima Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun

2017, Kabupaten Bantul (37,82 persen) atau lebih tinggi dibanding Provinsi DI

Yogyakarta (33,85 persen) bahkan dengan angka persentase Nasional (35,93

persen) Artinya program perlindungan sosial raskin/rastra di Kabupaten Bantul

lebih berhasil dibanding di Provinsi DI Yogyakarta bahkan dengan angka Nasional

sekalipun.

e. Analisis Kartu Perlindungan Sosial

Page 53: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 51

Persentase Rumah Tangga yang memilki atau dapat menunjukan KPS di Kabupaten

Bantul (30.04 persen) lebih tinggi dibanding di Provinsi DI Yogyakarta (24,08

persen) dan jauh lebih tinggi daripada tingkat nasional dengan capain 13,47 persen.

Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil menjalankan program perlindungan sosial

untuk jenis Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

namun masih sangat mungkin untuk meningkatkan persentase penerima KPS atau

KKS.

f. Analisis Program Indonesia Pintar (PIP)

Persentase Rumah Tangga yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) di

Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 10,99 persen, sedangkan yang

menerima PIP di Provinsi DI Yogyakarta 16,00 persen dan secara nasional mencapai

17,10 persen. Artinya capaian penerima Program Indonesia Pintar di Kabupaten

masih sangat bisa ditingkatkan karena persentase penerima program masih rendah

dibanding Provinsi DI Yogyakarta dan nasional.

g. Analisis Kepemilikan aset

Analisis kepemilikan aset dipilih enam dari sebelas data yang disediakan oleh BPS RI

dengan pertimbangan kesusuaian data di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Persentase Rumah Tangga yang memilki berbagai aset di Kabupaten Bantul.

Pertama, Tabung gas 5,5 Kg. atau lebih di Kabupaten Bantul 13,23 persen,

sedangkan di Provinsi DI Yogyakarta 17,06 persen sedangkan di tingkat nasional

13,21 persen. Artinya aset tabung gas yang dimiliki Rumah Tangga di Kabupaten

Bantul sangat mendekati tingkat nasional namun cukup rendah dibanding ditingkat

propinsi. Kedua, Lemari es di Kabupaten Bantul 53 persen sedangkan ditingkat

Provinsi DI Yogyakarta mencapai 57,46 persen dan tingkat Nasional mencapai 67,16

Page 54: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 52

persen. Artinya persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bantel selalu lebih rendah

di tingkat propinsi dan nasional. Ketiga, Emas/Perhiasan. Persentase kepemilikan

emas/perhiasan di Kabupaten Bantul (27,83 persen) sedikit lebih rendah dibanding

Provinsi DI Yogyakarta (28,85 persen) namun lebih tinggi dibanding di tingkat

nasional (24,82 persen). Bisa dikatakan Rumah Tangga di Bantul cukup menyukai

investasi dalam bentuk emas atau perhiasan. Keempat, sepeda motor, kepemilikan

sepeda motor di Kabupaten Bantul (84,51 persen) yang hampir sama dengan

persentase kepemilikan sepeda motor di Provinsi DI Yogyakarta (84,72) dan hampir

10 persen lebih tinggi dibanding di tingkat nasional (78,90 persen). Artinya sepeda

motor telah menjadi aset multi fungsi yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi

rumah tangga. Kelima, mobil, persentase rumah tangga yang memilki mobil di

Kabupaten Bantul (17,77 persen) sedikit dibawah persentase kepemilikan mobil di

Provinsi DI Yogyakarta (20,40 persen) sedangkan tingkat nasional 14,98 persen. Jika

persentase kepemilikan mobil tinggi diharapkan dapat lebih menggerakan ekonomi

daerah hingga nasional. Keenam, TV layar datar, kepemilikan TV layar datar di

Kabupaten Bantul (11,29 persen) agak sedikit di bawah persentase kepemilikan

Provinsi DI Yogyakarta (15,86 persen) namun cukup jauh dibanding kepemilikan di

tingkat nasional (20,01 persen). Artinya, masyarakat Bantul dan Yogyakarta masih

cukup puas tanpa memiliki TV layar datar.

3.5.2. Analisis Efektifitas

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Daerah

Tren pencapaian efektivitas tingkat kemiskinan (%) Kabupaten Bantul tahun

2013-2017 menunjukan ada percepatan perbaikan (cukup efektif) dengan trend

kemiskinan semakin menurun. Laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan

Page 55: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 53

dalam waktu 4 tahun adalah 60,25% per tahun. Pemkab Bantul telah cukup

efektif menurunkan persentase kemiskinan walapun masih dibawah persentase

kemiskinan nasional.

b. Analisis Keparahan kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk

miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk

miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada

kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin 2017 menurun, indeks keparahan

kemiskinan lebih tinggi. Menurut Kepala BPS ada tiga penyebab, pertama inflasi

di desa lebih daripada inflasi di kota, kedua, distribusi makanan dari kota ke desa

jaraknya cukup jauh sehingga muncul margin perdagangan lebih besar, ketiga

masyarakat perdesaan membeli barang di kota secara eceran sehingga harga

lebih mahal.

c. Analisis penerimaan Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sehatera (Rastra)

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga

Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk

beras. Tingkat efektivitas disini diartikan sebagai pengukuran keberhasilan

dalam pencapaian distribusi dalam persentase. Distribusi Raskin di Kabupaten

Bantul lebih efektif (37,82%) dibanding persentase nasional (35,93%).

d. Analisis Kartu Perlindungan Sosial

Page 56: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 54

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah

Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan

memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan

sosial, seperti: Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kabupaten Bantul cukup

berhasil mendistribusikan KPS dimana secara persentase rumah tangga yang

dapat menunjkan KPS di Kabupaten Bantul (30,04%) lebih tinggi dibanding di

Provinsi DI Yogyakarta (24,08%) bahkan jauh lebih tinggi dibanding tingkat

nasional (13,47%)

e. Analisis Program Indonesia Pintar

KIP (Kartu Indonesia Pintar) merupakan kartu yang diperuntukan bagi keluarga

miskin dan rentan untuk anggota keluarga berusia 7-18 tahun agar tetap sekolah

sehingga diharapkan angka putus akan menurun drastis. Target program ini

adalah dapat mendanai 15,5 juta keluarga kurang agar tetap bersekolah.

Mekanismenya, pemilik KIP akan memperoleh dana tunai yang tersimpan

didalam kartu untuk pembiayaan sekolah.

Persentase Rumah Tangga penerima KIP dalam Program Indonesia Pintar (PIP)

di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 10,99 persen, sedangkan yang

menerima PIP di Provinsi DI Yogyakarta 16,00 persen dan secara nasional

mencapai 17,10 persen. Artinya capaian penerima Program Indonesia Pintar di

Kabupaten masih sangat bisa ditingkatkan karena persentase penerima program

masih rendah dibanding Provinsi DI Yogyakarta dan nasional.

3.6. Analisis Relevansi

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Daerah

Page 57: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 55

Grafik di atas menginformasikan tren pencapaian relevansi tingkat kemiskinan

(%) di Kabupaten Bantul terhadap nasional tahun 2013-2017 cenderung cukup

relevan, namun berada diatas tren capaian nasional. Hal ini menunjukan bahwa

tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul lebih buruk dibanding nasional.

Sebenarnya tren penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul sangat cepat

dibanding penurunan tingkat kemiskinan nasional.

b. Analisis Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bantul (2,21%) lebih tinggi dari

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta Maret 2017 (2,19%)

bahkan cukup jauh dibawah Indeks Kemiskinan Nasional pada Maret 2017

(1,83%). Pemkab Bantul terus perlu mengupaya secara maksimal melaksanakan

berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin dengan target melampaui

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta.

c. Analisis Keparahan kemiskinan

Kabupaten Bantul memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,56% yang

lebih tinggi dibanding Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (0,52%) sangat

relevan untuk terus menurun Indeks Keparahan Kemiskin menyamai atau lebih

Page 58: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 56

kecil melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin dan

ketepatan sasaran program menjadi sangat penting.

d. Analisis penerimaan Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sehatera (Rastra)

Distribusi Raskin di Kabupaten Bantul (37,82%) lebih tinggi dibanding Nasional

(35,93%) bisa dikatakan cukup relevan untuk terus meningkatkan efektivitas

distribusi dan perlu terus mencermati ketepatan sasaran program sehingga

Indeks Keparahan Kemiskinan dapat menjadi lebih baik atau melampaui Indeks

Keparahan Kemiskinan Nasional.

e. Analisis Kartu Perlindungan Sosial

Lebih tingginya kepemilikan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) di Kabupaten

Bantul (30,04%) dibanding Nasional (13,47%) memperlihata cukup relevan

tingkat efektivitas distribusi KPS di Kabupaten Bantul dibanding ditingkat

Nasional, namun perlu terus meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran

kepemilikan KPS.

3.7. Analisis Keterkaitan Efektivitas & RelevansiTingkat Kemiskinan Daerah

Tabel di bawah ini menginformasikan analisis keterakitan untuk mengetahui

keterkaitan 5 (lima) indikator utama kemiskinan dengan 4 (empat) perspektif sehingga

dapat diketahui penyebab masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.12 Analisis Keterkaitan Indikator Kemiskinan Terhadap Perspektif

Perspektif

Indikator Posisi Relatif

Tahun 2017

Perkembangan

Antar Waktu

Efektivitas Relevansi Keterkaitan

Page 59: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 57

Perspektif

Indikator Posisi Relatif

Tahun 2017

Perkembangan

Antar Waktu

Efektivitas Relevansi Keterkaitan

1. Jumlah

Penduduk

Penduduk Miskin

tahun 2017

139.670 jiwa lebih

kecil dibanding

Nasional

27.770.000 jiwa

Tahun 2011 ada

399.565 jiwa,

pada 3 Desil ada

258.965 jiwa

dan pada 4

Desil 313.731

jiwa di tahun

2015

Cukup

efektif

Cukup

relevan

Dari 5

indikator

kemiskinan

Kabupaten

Bantul

berada

dibawah

capaian

Nasional

(telah ada

upaya

perbaikan)

akan tetapi

efektivitas

tidak

tercapai. Hal

ini telah

membuktikan

bahwa

program

kegiatan di

Kabupaten

Bantul belum

menyentuh

sebagian

besar

penduduk

miskin di

Kabupaten

Bantul

2.Tingkat

kemiskinan

(%)

Tingkat

kemiskinan Kab.

Bantul 14,07 %

lebih tinggi

dibanding nasional

10,64%

Terus menurun,

laju penurunan

tingkat

kemiskinan di

Kab. Bantul

selama lima

tahun terakhir

60,25% rata-

rata per tahun

Tidak

Efektif

Relevan

3.Garis

Kemiskinan/GK

(Rp/Kapita/bulan)

Garis Kemiskinan

Prop.DI Yogyakarta

Perdesaan Rp.

352.861 lebih kecil

dibanding Nasional

Rp. 401.220

Garis

kemiskinan

mengalami

kenaikan

sebesar 5,63%

dari tahun

sebelumnya Rp.

348.061

Tidak

efektif

Cukup

relevan

4.Indeks

Kedalaman

Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman

Kemiskinan Kab.

Bantul 2,21% lebih

dalam dibanding

Nasional 1,84%

Tren penurunan

dua tahun

terakhir 2,29%

menjadi 2,48%

Tidak

efektif

Cukup

relevan

5.Indeks

Keparahan

Indeks Keparahan

Kemiskinan di Kab.

Tren penuruan

dua tahun

Tidak

efektif

Cukup

relevan

Page 60: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 58

Perspektif

Indikator Posisi Relatif

Tahun 2017

Perkembangan

Antar Waktu

Efektivitas Relevansi Keterkaitan

Kemiskinan (P2) Bantul (0,56%)

lebih parah

dibanding Indeks

Keparahan

Nasional 0,52%

terakhir 0,47%

menjadi 0,59%

Tabel dibawah ini menginformasikan analisis keterkaitan Program-program percepatan

penanggulangan kemiskinan sehingga dapat diketahui penyebab mengatasi penanggulangan

kemiskinan dapat dipercepat

Tabel 3.13

Program Percepatan Penanggulan Kemiskinan

Perspektif Indikator Posisi Relatif

Tahun 2017 Efektivitas Relevansi Keterkaitan

Raskin/Rastra Persentase penerima Raskin di Kab. Bantul (37,82%) lebih tinggi dibanding Nasional (35,93%)

Cukup efektif

Cukup relevan

Dari hasil analisis keterkaitan 3 indikator program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul terhadap perspektif posisi Kabupaten berada diatas capaian Nasional untuk dua indikator namun satu indikator berada dibawah capaian Nasional

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Persentase kepemilikan KPS di Kab. Bantul (24,08%) lebih tinggi dibanding Nasional (13,47%)

Efektif Relevan

Program Indonesia Pintar

Persentase Rumah Tangga penerima PIP di Kab. Bantul (10,99%) lebih kecil dibanding Nasional (17,10%)

Tidak efektif

Cukup Relevan

Page 61: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 59

Page 62: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 60

BAB IV. ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah terkait penyelenggaraan

pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan

daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

dan membayar tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan daerah

4. Pengeluaran daerah

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD dan laporan keuangan

daerah pada umumnya.

Page 63: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 61

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu dalam menganalisis pengelolaan keuangan

daerah, diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah nantinya akan

digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai

semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan

atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu

mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

4.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas

dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kelompok Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

Uraian

2016 2017 Rata-Rata

pertumbuhan

(RP) (RP) %

PENDAPATAN 2,000,334,145,353.84 2,086,879,034,570.45 8.43%

Pendapatan Asli

Daerah 404,454,682,746.07 494,179,113,471.97 23.61%

Pajak Daerah 133,474,721,165 165,562,359,004.37 18.94%

Page 64: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 62

Uraian

2016 2017 Rata-Rata

pertumbuhan

(RP) (RP) %

Retribusi Daerah 26,613,085,433.67 31,575,783,483.00 4.72%

Hasih Penel.

Keuangan Daerah

yang dipsahkan 21,068,269,986.18 20,130,437,131.20 22.13%

Lain-lain PAD yang

Sah 223,298,606,161.00 276,910,533,853.40 34.00%

DANA

PERIMBANGAN 1,331,352,777,163.00 1,287,256,262,558.00 8.86%

Bagi Hasil Pajak /

Bagi Hasil Bukan

Pajak 39,338,415,888.00 34,871,178,970.00 2.38%

Dana Alokasi

Umum 999,814,365,000.00 982,250,842,000.00 3.66%

Dana Alokasi

Khusus 292,199,996,275.00 270,134,241,588.00 86.03%

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

YANG SYAH 264,526,685,444.77 305,443,658,540.48 1.86%

Hibah 6,148,735,500.00 10,598,764,728.00 28.00%

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah

Daerah Lainnya 137,137,204,944.77 145,068,714,991.48 17.56%

Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus 99,912,945,000.00 131,691,087,000.00 -0.06%

Bantuan Keuangan

dari Provisi atau

Pemerintah Daerah

lainnya 21,327,800,000.00 18,085,091,821.00 -9.25%

Page 65: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 63

c. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari

kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode

tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai

bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan

dimasa yang akan datang.

Uraian

2016 2017 Rata-Rata

Pertumbuhan

(RP) (RP) %

PENDAPATAN 2,000,334,145,353.84 2,086,879,034,570.45 8.43%

BELANJA 2,016,543,978,974 2,076,742,163,062.60 10.88%

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 1,266,738,323,230 1,116,642,511,784.00 5.72%

Belanja Pegawai 1,032,505,302,997 825,306,291,768.00 -0.06%

Belanja Bunga

Belanja Subsidi - -

Belanja Hibah 32,710,102,500 50,474,188,248.00 109.41%

Belanja Bantuan

Sosial 3,267,350,000 16,503,000,000.00 86.74%

Belanja Bagi Hasil 12,429,955,580 14,330,194,685.00 6.62%

Belanja Bantuan

Keuangan 185,304,699,853 222,760,211,526.00 69.13%

Belanja tidak

Terduga 520,872,300 2,121,325,557.00 116.69%

BELANJA

LANGSUNG 749,805,655,744 960,099,651,278.60 21.26%

Belanja Pegawai 44,678,753,435 69,976,098,898.00 1.79%

Belalanja Barang 421,066,369,647 557,504,286,927.46 31.31%

Page 66: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 64

Uraian

2016 2017 Rata-Rata

Pertumbuhan

(RP) (RP) %

dan Jasa

Belanja Modal 284,060,532,662 332,619,265,453.14 19.79%

d. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang besangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya

kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah

juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan

pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap

surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan

pembiayaan di masa yang akan datang.

Uraian

2016 2017 Rata-Rata

Pertumbuhan

(RP) (RP) %

PENDAPATAN 2,000,334,145,353.84 2,086,879,034,570.45 8.43%

BELANJA 2,016,543,978,974 2,076,742,163,062.60 10.88%

Belanja Subsidi - -

PEMBIAYAAN

NETTO 268,326,441,720 237,089,480,812.54 46.03%

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 293,078,441,720.00 261,454,280,812.54 29.92%

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 24,752,000,000.00 24,364,800,000.00 -10%

Page 67: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 65

4.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan

Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas

serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur

kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

panjangnya.

Uraian

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan

2016 2017 %

ASET

ASET LANCAR

KAS 296,308,785,282 247,225,967,225.39 6.7%

Kas di Kas Daerah 221,268,668,753.62 229,851,336,932.90 4.1%

Kas di Pemegang

Kas/Bendahara

Pengeluaran

74,654,448.00 833,005,672.00

408.8%

Kas di Bendahara

Penerimaan 460,910,384.00 713,824,537.00

162.1%

Kas di BLUD 30,269,625,119.92 13,541,504,539.49 208.1%

Kas di Bendahara BOS 17,353,282,450.00 2,281,585,544.00 50.07%

Kas di Bendahara Block

Grant 2,683,771,212,600 -

43.80%

Kas di KPU dan Panwas - -

Kas di Bantuan Dana

Bergulir 43,932,000.00 4,710,000.00

Page 68: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 66

Uraian

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan

2016 2017 %

Piutang 49,605,707,271.37 64,302,519,438.74 2.4%

Piutang Pajak 85,821,335,423.29 97,093,170,135.37 46.5%

Piutang Retribusi 2,087,948,332.00 2,336,181,963.65 14.0%

Piutang Lain-lain PAD 35,055,495,306.60 50,808,323,946.65 34.08%

Piutang Pemberian

Pinjaman Pemerintah - -

Piutang Bag Lancar TGR 46,302,100.00 23,125,600.00 4643.28%

Piutang Lainnya 14,204,551,854.00 14,776,862,986.00

Persediaan 969,489,397.23 375,616,706.27 -26.96%

Jumlah Aset Lancar 48,774,707,769.70 49,634,079,006.70 21.35%

402,536,133,970.85 369,773,285,369.96 6.79%

INVESTASI JANGKA

PANJANG

Investasi Non Permanen - -

Investasi Permanen 229,152,262,959.40 248,569,576,110.98 15.69%

Jumlah Investasi Jangka

Panjang 229,152,262,959.40 248,569,576,110.98

15.33%

ASET TETAP

Tanah 535,067,314,152.00 517,919,614,242.00 964.54%

Peralatan dan Mesin 514,461,731,543.57 561,102,664,150.57 18.22%

Gedung dan Bangunan 1,261,647,454,204.97 1,194,597,731,231.78 6.24%

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,821,460,231,355.26 1,973,041,023,200.00 9.77%

Aset Tetap Lainnya 73,057,689,969.00 65,734,074,972.00 3.70%

Konstruksi dalam

Pengerjaan 644,050,000.00

-35.34%

Akumulasi Penyusutan (-1824330894618,56) (-

1895906957057,62)

Jumlah Aset Tetap 2,382,007,576,606.24 2,416,488,150,738.73 4.23%

ASET LAINNYA

Page 69: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 67

Uraian

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan

2016 2017 %

Tagihan Jangka Panjang 764,419,414.00 742,769,414.00 1222.41%

TGR

Aset Tak Berwujud 17,412,173,338.44 19,945,487,938.44 70.62%

Aset Lain-lain 6,350,410,718.00 -25.00%

Aset lain yang dibatasi

penggunaannya 238,727,239.45 229,284,603.45

-14.58%

Akumulasi Amortisasi

Aset Tak Berwujud (-7914273215,11) (-10110558975,11)

6.94%

Jumlah Aset Lainnya 16,851,457,494.78 10,806,982,980.78 42.73%

JUMLAH TOTAL ASET 3,030,547,431,031.26 3,045,637,995,200.45 3.08%

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK

Bagian Lancar Utang

Dalam Negeri

Pendapatan diterima

dimuka 54,070,542.93 211,677,621.80

196.97%

Utang Jangka Pendek

Lainnya

Utang Belanja 8,987,426,141.00 13,717,202,977.00 4.12%

Utang Perhitungan Pihak

Ketiga (PFK) 1,161,600.00

Jumlah Kewajiban

Jangka Pendek 9,042,658,283.93 13,928,880,598.80

4.07%

KEWAJIBAN JANGKA

PANJANG

Utang Dalam Negeri -

Pemerintah Pusat

Page 70: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 68

Uraian

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan

2016 2017 %

Utang Jangka Panjang

Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN 9,042,658,283.93 13,928,880,598.80 4.06%

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran 252,116,629,105.54

Cadangan Pendapatan

yang ditangguhkan

Cadangan Investasi

Jangka Pendek

Cadangan Piutang 139,605,198,463.12

Cadangan Persediaan 48,774,707,769.70

Dana Lancar lainnya 44,190,994,576.00

Dana yang Harus

Disediakan untuk

pembayaran utang jangka

pendek

JUMLAH EKUITAS DANA

LANCAR 9,041,496,683.93

393,493,475,686.91

EKUITAS DANA

INVESTASI

Diinvestasikan dalam

Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset

Tetap 229,152,262,959.40

Page 71: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 69

Uraian

TAHUN Rata-Rata

Pertumbuhan

2016 2017 %

Diinvestasikan dalam Aset

Lainnya 4,206,338,471,224.79

Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka

Panjang

24,765,730.709.89

JUMLAH EKUITAS DANA

INVESTASI 1,832,245,167,833.68

2,628,011,297,060.40

JUMLAH EKUITAS

3,021,504,772,747.31 3,031,709,114,601.65 2.15%

JUMLAH KEWAJIBAN

DAN EKUITAS DANA 3,030,547,431,031.26 3,045,637,995,200.45 2.11%

4.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk

mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat

dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan

diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut

dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan

jaminan sosial.

Page 72: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 70

Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya

digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran

pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan

mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan

pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja

untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil,

analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran.

4.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan

anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan

efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan

Uraian 2016 2017

(RP) (RP)

BELANJA 2,016,543,978,974 1,145,389,576,382

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,265,890,290,230 817,692,644,574.00

Belanja Pegawai 1,032,505,302,997 817,692,644,574.00

Gaji Dan Tunjangan 714,667,286,650 663,489,993,481.00

Tambahan Penghasilan PNS 308,820,477,912 148,260,315,093.00

Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan Dan Anggota DPRD

Serta KDH/WKDH

4,001,999,949 5,941,836,000.00

BELANJA LANGSUNG 750,653,688,744 327,696,931,808

Belanja Pegawai 44,678,753,435 59,730,127,335.00

Honorarium PNS 5,153,557,350.00 5,315,219,200.00

Page 73: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 71

Uraian 2016 2017

(RP) (RP)

Honorarium Non PNS 34.738.875.735.00 46.177.883 900,00

Uang Lembur 158,364,250 00 110,305,003.00

Belanja Pegawai BLUD 4,619,456,100.00 8,115,719,232.00

Honorarum Pengelolaan

Operasional Dinas 11.000.000.00

Belanja Barang Dan Jasa 165,680,792,717.18 228,935,121,360.00

Belanja Bahan Pakai Habis 8,698,704,073.00 12,595,754,406.00

Belanja Bahan /Material 37,750,177,837.00 42,107,677,152.84

Belanja Jasa Kantor 28,944,102,300.00 36,074,704,232.00

Belanja Premi Asuransi 14,859,560.00 6,567,897,370.00

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 9,421,828,508.18 12,729,167,082.00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,437,945,254.00 9,167,822,906.00

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,202,677,379.00 3,184,534,725.00

Belanja sewa Sarana Mobilitas 915,225,000.00 1,151,322,000.00

Belanja Sewa Perlangkapan Dan

Peralatan Kantor 2,406,117,500.00 3,756,748,500.00

Belanja Makanan Dan Minuman 25,126,909,861.00 34,499,711,747.00

Belanja Pakaian Dinas Dan

Atributnya 295,939,899.00 5,331,745,000.00

Belanja Pakaian Kerja 1,079,931,264.00 1,542,237,500.00

Belanja Pakaian Khusus Dan

Hari-Hari Tertentu 1,569,372,025.00 3,230,590,000.00

Belanja Perjalanan Dinas 27,795,508,307.00 43,034,675,215.00

Belanja Pendidikan Biasiswa

PNS 213,500,000.00 431,000,000.00

Page 74: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 72

Uraian 2016 2017

(RP) (RP)

Belanja

Khusus,pelatihan,sosialisasi dan

bimbangan teknis PNS

3,275,132,200.00 26,513,213,000

Belanja Perjalanan Pindah

Tugas

Belanja Jasa Konsultansi 8,532,861,750.00 10,878,202,224.00

Belanja Modal 284,060,532,661.95 39,031,683,113.00

Belanja Modal Pengadaan

Tanah 11,654,412,824.00 10,081,550,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-

Alat Angkutan Darat Bermotor

3,899,259,150 11,603,018,280.00

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor 1,993,668,646 3,816,044,317.00

Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor 3,122,450,563

Belanja Pengadaan Komputer 8,569,645,964 11,858,848,163.00

Belanja Modal Pengadaan

Mebeulair 1,086,406,743

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dapur

Belanja Modal Pengadaan

Penghias Ruangan Rumah

Tangga

Belanja Modal Pengadaan Alat-

Alat Studio 467,968,100 1,044,576,644.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-

Alat Komunikasi 675,816,200 622,646,009.00

Belanja Pengadaan Alat-Alat

Ukur 350,499,400

Belanja Modal Pengadaan Alat-

Alat Laboratorium 2,729,221,443.49 4,999,700.00

Page 75: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 73

Uraian 2016 2017

(RP) (RP)

Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik Dan Telepon

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung

mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks.

URAIAN

BEJANJA

(UNTUK

PEMENUHAN

KEBUTUHAN

APARATUR)

TOTAL PENGELURAN

(BELANJA+PEMBIAYAAN

PENGELUARAN)

PROSENTASE

(a) (b) (a) / (b) x

100%

Tahun Anggaran 2013 875,988,941,318 1,426,781,456,966 61.4%

Tahun Anggaran 2014 935,908,415,004 1,743,660,531,492 53.7%

Tahun Anggaran 2015 1,016,655,176,910 1,966,798,995,457 51.7%

Tahun Anggaran 2016 1,077,184,056,432.00 2,041,295,978,974.11 52.8%

Tahun Anggaran 2017 926,004,451,444.00 2,161,336,557,886.00 42.8%

4.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh

kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap

surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk

menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka

penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan

Page 76: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 74

daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran,

sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan

analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk

mengukur kinerja APBD`

4.2.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk

menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai

belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat dengan

mempertimbangkan prioritas utama dan program-program pembangunan

jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan serta alokasi untuk belanja

atau pengeluaran daerah lainnya.

4.2.4. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah secara umum menggunakan rata-rata

pertumbuhan APBD Pendapatan selama waktu 2013-2017. Proyeksi PAD

digunakan asumsu pertumbuhan moderat dengan rata-rata 8,43% per tahun.

Page 77: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 75

Uraian REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

2017 2018 2019 2020 2021

Pendapatan

2,086,878,989,570.45

2,056,183,267,071.60

2,218,300,530,815.31

2,394,298,087,776.96 2,585,385,627,842.18

Pendapatan Asli

Daerah

494,179,068,471.97

420,143,106,639.00

455,560,086,228.67

493,963,801,497.74 535,604,949,964.00

Pendapatan Pajak

Daerah

165,562,359,004.37 144.571.000.000.00

156,757,251,000.00

169,971,887,259.30 184,300,517,355.26

Hasil Retribusi Daerah

31,575,738,483.00 34.545.806.199.00

37,458,017,661.58

40,615,728,550.45 44,039,634,467.25

Hasil Pengololaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

20,130,437,131.20 19,707,296,087.00 21,368,621,147.13 23,169,995,909.84 25,123,226,565.04

Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah 276,910,533,853.40 221,319,004,353.00 239,976,196,419.96 260,206,189,778.16 282,141,571,576.46

Dana Perimbangan 1,287,256,262,558.00 1,376,480,531,000.00 1,498,436,706,046.60 1,631,198,198,202.33 177,572,235,856,105.00

Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak 34,871,178,970.00 38,161,003,000.00 41,542,067,865.80 45,222,695,078.71 49,229,425,862.68

Dana Alokasi Umum 982,250,842,000.00 982,250,842,000.00 1,069,278,266,601.20 1,164,016,321,022.07 1,267,148,167,064.62

Page 78: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 76

Uraian REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

2017 2018 2019 2020 2021

Dana Alokasi Khusus 270,134,241,588.00 356,068,686,000.00 387,616,371,579.60 421,959,182,101.55 459,344,765,635.75

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah 276,910,533,853.40 259,559,629,432.60 264,303,738,540.05 269,136,088,076.89 274,058,319,315.12

Pendapatan Hibah 10,598,764,728.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

145,068,714,991.48 141,733,524,432.60 144,369,767,987.05 147,055,045,671.61 149,790,269,521.10

Dana Penyesuaian dan

otonomi Khusus 131,691,087,000.00 113,326,105,000.00 115,433,970,553.00 117,581,042,405.29 119,768,049,794.02

Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah

lainnya

18,085,091,821.00 14,842,383,642.00 - - -

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bantul diarahkan pada sumber-sumber

pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah.

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Page 79: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 77

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.2.5. Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diprediksikan berdasarkan pertimbangan trend pertumbuhan SiLPA kurun

waktu 2013-2017.

Uraian REALISASI REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sisa lebih

perhitungnan

annggara daerah

tahun sebeumnya

(SiLPA)

283,026,051,152.00 254,841,678,796.54 167,231,673,329.11 158,870,089,662.65 150,926,585,179.52 143,380,225,920.65

Berdasarkan data historis yang ditampilkan pada tabel sebelumnya maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk

mendanai pembangunan Kabupaten Bantul dalam jangka waktu lima tahun (2016-2021), adalah sebagai berikut:

Page 80: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 78

NO Uraian REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

2017 2018 2019 2020 2021

1 PENDAPATAN

2,086,879,034,570.

45

2,056,182,267,070.

60

2,218,300,530,815.

31

2,394,298,087,776.

36

2,585,385,627,842.

18

2 SISA LEBIH (RIIL)

PERHITUNG AN ANGGARAN

254,841,678,796.54

167,231,673,329.11

158,870,089,662.52

150,926,585,179.52

143,380,255,920.55

KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA

2,341,720,713,366.

99

2,223,413,940,400.

71

2,377,170,620,477.

97

2,545,224,672,956.

46

2,728,765,883,762.

73

Page 81: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 79

4.2.6. Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja yang meliputi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran

wajib dan mengikat tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Uraian

2017 2018 2019 2020 2021

REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

(RP) (RP) (RP) (RP) (RP)

BELANJA 2,076,742,163,062.60 2,205,525,940,400.71 2,300,148,961,077.98 2,416,351,582,281.36 2,544,007,219,404.08

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 1,116,642,511,784.00 1,225,125,698,360.46 1,221,708,694,833.71 1.230.067.289.412.,66 1,239,094,497,248.50

Belanja Pegawai 825,306,291,768.00 878,610,267,094.40 900,575,523,771.76 923,089,911,866.05 946,167,159,662.71

Belanja Hibah 50,474,188,248.00 55,370,075,410.00 52,601,571,639.50 49,971,493,057.53 47,472,918,404.65

Belanja Bantuan

Sosial 1,650,300,000.00 8,648,200,000.00 6,486,150,000.00 4,864,612,500.00 2,432,306,250.00

Belanja Bagi Hasil

Kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota Dan Pemerintah

Desa

14,330,194,685.00 17,564,212,350.00 19,320,633,585.00 21,252,696,943.50 23,377,966,637.85

Page 82: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 80

Uraian

2017 2018 2019 2020 2021

REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

(RP) (RP) (RP) (RP) (RP)

Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/

kota Dan

Pemerintahan Desa

dan Partai Politik

222,760,211,526.00 249,184,016,671.00 236,724,815,837.45 224.888.575.045.,58 213,644,146,293.30

Belanja Tidak

Terduga 2,121,325,557.00 15,748,926,835.06 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

BELANJA LANGSUNG 960,099,651,278.60 980,400,242,040.25 1,078,440,266,244.27 1,186,284,292,868.70 1,304,912,722,155.57

Belanja Pegawai 69,976,098,898.00 93,280,876,740.00 102,608,964,414.00 112,869,860,855.40 124,156,846,940.94

Belanja Barang dan

Jasa 557,504,286,927.46 571,940,966,193.20 629,135,062,812.52 629,048,569,093.77 761,253,426,003.15

Belanja Modal 332,619,265,453.14 315,178,399,107.05 346,696,239,017.76 381,365,862,919.53 419,502,449,211.48

Peningkatan belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung rata-rata sebesar 2,5% mengacu ketentuan peraturan perundang-

undangan, belanja tidak terduga pada tahun 2019 yang dianggarkan lebih kecil karena pada tahun anggaran 2019 dengan asumsi bahwa

polemic terkait dengan dana PERSIBA sudah selesai dengan adanya ketetapan hukum.

Page 83: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 81

4.2.7. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2013-2017

sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini

NO Uraian

2017 2018 2019 2020 2021

REALISASI APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

(RP) (RP) (RP) (RP) (RP)

I PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

265,551,678,796.54

177,941,673,329.11

169,580,089,662.65

161,926,585,179.52

154,380,255,920.55

1 Sisa Lebih Perhitungan

Tahun Lalu

254,841,678,796.54 167,231,673,329.11 158,870,089,662.65 150,926,585,179.52

143,380,255,920.55

2

Penemaan Piutang

Daerah/PenerimaanKemb

ali Investasi Dana Bergulir

10,710,000,000.00 10,710,000,000.00 10,710,000,000.00 11,000,000,000.00

11,000,000,000.00

3 Penjualan Aset Daerah

yang Dipisahkan

II PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

28,635,000,000.00

28,635,000,000.00

55,460,000,000.00

51,325,000,000.00

51,325,000,000.00

1

Penyartaan Modal

(Investasi) Pemerintah

Daerah

16,500,000,000.00 16,500,000,000.00 43,325,000,000.00 43,325,000,000.00

43,325,000,000.00

Page 84: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 82

2 Pembayaran Hutang

Pokok yang Jatuh Tempo

3 Pemberian Pinjaman

Daerah/Dana Bergulir

12,135,000,000.00 12,135,000,000.00 12,135,000,000.00 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETTO

236,916,678,796.54 149,306,673,329.11 114,120,089,662.65 110,601,585,179.52

103,055,255,920.55

SISA PEMBIAYAAN ANGGOTA

BERKENAAN

4.2.8. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian aktivitas sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran

yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

JENIS DANA

ALOKASI

APBD APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

PRIORITAS I 70

1,639,204,499,359.89 70

1,556,389,758,280.50 70

1,664,019,434,334.58 70 1781657271069.54 70

1,910,136,118,633.91

PRIORITAS 25 25 25 25 636306168239.12 25

Page 85: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 83

JENIS DANA

ALOKASI

APBD APBD PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

II 585,430,178,341.75 555,853,485,100.18 594,292,655,119.49 682,191,470,940.68

PRIORITAS

III 5

117,086,035,668.35 5

111,170,697,020.04 5

118,858,531,023.90 5 127261233647.82 5

136,438,294,188.14

JUMLAH 100

2,341,720,713,366.99 100

2,223,413,940,400.71 100

2,377,170,620,477.97 100 2545224672956.49 100

2,728,765,883,762.73

Page 86: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 84

BAGIAN 5:

PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

5.1. Bidang Pendidikan

a. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul adalah sebanyak 62 orang pegawai, dengan jumlah pegawai

laki-laki sebanyak 35 orang dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang.

Gambar 5.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

b. Jenjang Sekolah dan Jumlah Sekolah

Jumlah Sekolah dibawah kewenangan dan pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bantul meliputi jenjang Taman KananKanan (TK),

Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun dalam

rangka wajib belajar sembilan tahun, data termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi indikator kolektif tingkat capaian

pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendikbud Nomor 23 tahun 2013

Page 87: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 85

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, sekaligus

jenjang Raudlotul Atfal (RA).

c. Kualifikasi guru

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dilakukan melalui

peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi.

d. Jumlah anak bersekolah dan tidak bersekolah

Jumlah anak yang bersekolah berjumlah 49.759 anak dengan rincian sebanyak

27.933 anak kelompok usia 7-12 tahun, sebanyak 14.361 anak kelompok usia

13-15 tahun, dan sebanyak 7.465 anak kelompok usia 16-18 tahun. Kecamatan

Kasihan memiliki jumlah tertinggi anak yang bersekolah yakni sebanyak 4.341

anak sedangkan Kecamatan Kretek memiliki jumlah terendah anak yang

bersekolah yakni sebanyak 1.297 anak.

Page 88: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 86

Tabel dibawah ini menunjukan jumlah anak tidak bersekolah sebanyak 6.546

orang dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Dlingo sejumlah 652 anak dan

terendah di Kecamatan Kretek sejumlah 138 anak.

Page 89: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 87

e. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

f. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

g. Penganggaran

h. Faktor-faktor lingkungan

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk

merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul,

Page 90: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 88

yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (strength, weaknesses,

opportunities, and threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1)Tupoksi dan rincian tugas yang jelas dan mudah dipahami

2) SDM pengelola pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik

3) Sarana Prasarana pendidikan yang cukup memadai

4) Komitmen kinerja yang cukup baik dari aparatur pengelola pendidikan

5) Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup baik

6) Nilai akreditasi sekolah yang cukup baik

7) Capaian SPM Dikdas yang meningkat dari tahun ke tahun

8) Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang

pendidikan yang ada di Bantul

b. Kelemahan (Weakness)

1) Pelaksanaan tupoksi belum optimal

2) Koordinasi belum menjangkau seluruh stakeholder

3) Aksesibilitas/transportasi pendukung kerja kurang memadai

4) Keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Dikpora dalam pengelolaan di

bidang pendidikan

5) Kerja sama internal dan lintas sektoral belum optimal

Page 91: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 89

6) Belum adanya regulasi terkait dengan tata kelola pendidikan khusus di

lingkungan Dinas Dikpora (sejenis SOP Kinerja)

7) Penghargaan / reward belum optimal

8) Masih adanya anak putus sekolah

9) Keterbatasan sarana prasaran olahraga & kepemudaan

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang ( Opportunities )

1) Yogyakarta sebagai pusat keunggulan pendidikan

2) Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta

3) Target nasional pegembangan wilayah Samas-Parangtritis

4) Pembangunan JJLS yang melewati wilayah Bantul.

5) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

6) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan mulai menggeliat

7) Kesempatan melanjutkan pendidikan cukup tinggi

8) Masyarakat agamis dan menjunjung tinggi budaya lokal

9) Perhatian dan apresiasi DUDI terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan

cukup baik

10) Kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat Bantul sebagai wujud kearifan dan

keunggulan lokal

Page 92: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 90

b. Ancaman (Threats)

1) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menerima arus informasi teknologi dan

komunikasi ;

2) Sebagian kebijakan pemerintah belum sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah;

3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum merata;

4) Pelaksanaan SOP yang tidak sama antar daerah;

5) Lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia di kalangan generasi muda;

6) Kebijakan antar sektoral yang tidak mendukung keberhasilan pendidikan.

5.2. Capaian Bidang Kesehatan

Derajat Kesehatan Masyarakat Bantul ditunjukkan dengan suatu indikator status

kesehatan, yaitu Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo), Angka Kematian, Angka

Kesakitan dan Angka Status Gizi. Gambaran Bantul Sehat dari berbagai data dan

informasi

a. Umur Harapan Hidup

Penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH) Waktu Lahir di Kabupaten Bantul

pada Tahun 2016 adalah 73,44 tahunsedangkan pada Tahun 2017adalah 73,5

(BPS Kabupaten Bantul, 2017).

Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke

tahun. Pada Tahun 2013 sebesar 73,19meningkat menjadi73,5 pada Tahun 2017.

Page 93: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 91

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan

menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

b. Angka Kematian

b.1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu pada tahun 2017 turun dibandingkan pada tahun 2016.

Angka Kematian IbuTahun 2017 sebesar 72,85/100.000 Kelahiran Hidupyaitu

sejumlah9 kasus, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 12 kasus sebesar

97,65/100.000.

Page 94: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 92

b.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan kenaikan di Tahun 2017 sebesar 8,74/1.000

kelahiran hidup naik jika dibandingkan tahun 2016 sebanyak 7,65/1.000 kelahiran

hidup. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Bantul dari Tahun 2013

sampai dengan 2017 disajikan pada grafik dibawah ini

b.3. Angka Kematian Balita

Kasus kematian balita pada Tahun 2017 sebanyak 115 Balita dengan jumlah kematian

Balita terbesar di wilayah Puskesmas Jetis 2 sebanyak 10 Balita. Selengkapnya

penyebaran kasus kematian Balita di Kabupaten Bantul tahun 2017 dapat dilihat pada

gambar berikut.

Page 95: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 93

c. Angka Kesakitan

c.1. Pola Penyakit

Sepuluh besar penyakit berdasarkan kunjungan rawat jalan yang dilaporkan

Puskesmas disajikan pada gambar di bawah ini.

Page 96: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 94

Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2017 menjelaskan bahwa

kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit Panembahan

Senopati sudah didominasi oleh penyakit tidak menular. Hal ini mempertegas

kesimpulan bahwa di Kabupaten Bantul telah terjadi transisiepidemiologi

dengan semakin menonjolnya penyakit-penyakit tidak menular, khususnya

penyakit hipertensi.

c.2. Penyakit Menular

c.2.1. Diare

Angka kesakitan diare pada tahun 2017 sebesar 5,91 per 1000 penduduk meningkat

bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,19 per 1000 penduduk dan dilaporkan

bahwa 100% balita yang menderita diare sudah ditangani.

Page 97: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 95

c.2.2. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Pada Tahun 2017 jumlah kasus DBD turun bila dibandingkan pada Tahun 2016. Pada

tahun 2016 terdapat 2442 kasus DBD (IR 2,62‰), sedangkan pada Tahun 2017

sebanyak 538 kasus (IR 0,55 ‰).

Page 98: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 96

d. Angka Status Gizi

Pemantauan status gizi Balita di Kabupaten Bantul pada tahun 2017dilaporkan

Balita gizi buruk ada 202 Balita, dengan jumlah Laki-laki 104 Balita dan

Perempuan 98 Balita. Prevalensi Balita gizi buruk sesuai standar Berat Badan

menurut Umur (BB/U)sebesar 0.41%. Terdapat peningkatan status gizi buruk,

pada tahun 2016 sebanyak 195 Balita dengan prevalensi sebesar 0,40%. Hal ini

perlu diwaspadai mengingat gizi Balita menentukan pertumbuhan fisik dan

perkembangan kecerdasannya dimasa depan. Kecenderungan status gizi buruk

Balita mulai dari tahun 2012 - 2017 digambarkan pada grafik berikut ini.

Page 99: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 97

e. Tenaga Kesehatan

Page 100: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 98

f. Pembiayaan Kesehatan

Alokasi Anggaran Kesehatandi Kabupaten Bantul Tahun 2017berjumlah Rp.

396.464.709.370,- bersumber dari anggaran APBD Kabupaten, APBD I dan APBN

yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati. Anggaran

kesehatan perkapita penduduk tahun 2017 sebesar Rp427.602,- yang diperoleh

dari penghitungan realisasi anggaran kesehatan di Kabupaten Bantul.Untuk

anggaranKesehatan Tahun 2017dari berbagai sumber sebesar 13,05% terhadap

total Anggaran APBD Kabupaten Bantul. Berikut disajikan gambar grafik

kecenderunganpersentase realisasi APBD Kesehatan dibandingkan dengan APBD

Total tahun 2017.

g. Sarana kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul yang meliputi Puskesmas dan

jajarannya,Rumah Sakit Pemerintah dan serta sarana lainnya ditampilkan pada

tabel berikut.

Page 101: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 99

5.3. Capaian Bidang Infrastruktur Dasar

Pendataan rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul, menjelaskan bahwa sebanyak 204.727

rumah tangga yang dipantau ternyata baru sebesar 47,14 % yang telah ber-PHBS

(Komposit). Berikut disajikan gambar grafik kecenderungan keluarga berPHBS

di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017

Page 102: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 100

a. Kesehatan Lingkungan

Pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah pada Tahun 2017 telah mencakup

hampir semua rumah yang ada atau berjumlah 245.087 unit. Dari rumah yang

diperiksa kesehatan lingkungannya, sebanyak 67,49 % masuk dalam kategori

rumah sehat. Berikut disajikan gambar penyebaran rumah sehat di Kabupaten

Bantul Tahun 2017.

Page 103: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 101

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Hasil pemeriksaan sarana sanitasi dasar dirumah tangga dijelaskan pada grafik

berikut:

Page 104: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 102

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Page 105: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 103

5.4. Capaian Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan

perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUPKP mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat

dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP

Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5.4.1. Sumber Daya Manusia DPUPKP

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka

optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan,

perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen

rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun

waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 1 Januari 2017 ada 134

orang, yang apabila dikatagorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan

tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Page 106: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 104

Tabel Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender, Pangkat/Golongan Ruang, dan

Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Page 107: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 105

BAB VI. ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

6.1. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bantul 2016-2021 maka isu startegis Kabupaten Bantul 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan,

pendidikan dan rohani.

2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan

masyarakat lokal.

3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.

4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan daerah.

5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas

perekonomian.

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.

9. Pengendalian laju alih fungsi lahan

6.2. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

direncanakan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Page 108: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 106

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana

telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan

Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera,

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Bantul yang :

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,

rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam

kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa

patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama

mewujudkan pembangunan.

Page 109: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 107

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan

ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum

dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk

mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek

pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil

dan berkepribadian luhur

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan

Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan

pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Page 110: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 108

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah

dan permasalahan pembangunan daerah . Rumusan tujuan dan sasaran

merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan

sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera,

Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

1. Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik,

efisien dan

bebas KKN

melalui

percepatan

reformasi

birokrasi

Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik,

efisien dan

bebas KKN

Indeks Tata

Kelola

Pemerintahan

(Indonesia

Governance

Index/IGI)

Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah yang

berkualitas

Indeks Tata

Kelola

Pemerintahan

(Indonesia

Governance

Index/IGI)

2. Meningkatkan

kualitas

sumber daya

manusia

Mewujudkan

peningkatan

kualitas hidup

masyarakat.

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Terwujudnya

derajat

kesehatan

masyarakat

Umur

Harapan

Hidup

Page 111: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 109

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera,

Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

yang sehat,

cerdas,

terampil dan

berkepribadian

luhur

yang tinggi

Terwujudnya

akses dan mutu

pendidikan yang

berkualitas

Angka

Harapan

Lama Sekolah

3. Mewujudkan

kesejahteraan

masyarajat

difokuskan

pada

percepatan

pengembangan

perekonomian

rakyat dan

pengentasan

kemiskinan

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Angka

kemiskinan

Turunnya

jumlah

masyarakat

kurang mampu

Angka

kemiskinan

Pertumbuhan

ekonomi

Terwujudnya

perekonomian

daerah yang

berkualitas

Pertumbuhan

ekonomi

Pemerataan

pendapatan

Terwujudnya

destinasi

pariwisata yang

berdaya saing

dan unggul

Pertumbuhan

jumlah

kunjungan

wisatawan

Terciptanya

industri yang

berkualitas

Cakupan

industri

kreatif

Terpenuhinya

kebutuhan

pangan

masyarakat

Pertumbuhan

produksi

tanaman

pangan

Page 112: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 110

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera,

Berdasarkan Nilai Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

Pertumbuhan

produksi

tanaman

hortikultura

Pertumbuhan

produksi

tanaman

perkebunan

Pertumbuhan

produksi

daging (sapi,

kambing,

domba, kuda,

unggas)

Terpenuhinya

kebutuhan

perikanan

masyarakat

Pertumbuhan

produksi

perikanan

6.3. Rencana Aksi Daerah

Menyikapi berita bersumber dari Tribun Jogja, dimana Pemerintah Kabupaten

Bantul berupaya menekan angka kemiskin di Kabupaten Bantul sekitar 1,3 persen tiap

tahun (http://jogja.tribunnews.com/2018/07/17/angka-kemiskinan-bantul-ditarget-

turun-13-persen-per-tahun diakses 1 November 2018) maka Rencana Aksi Daerah

disusun dengan penurunan sekitar 1,3 persen. Sedangkan Pemerintah Provinsi D.I.

Page 113: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 111

Yogyakarta dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D.I.

Yogyakarta 2017-2022, Pemerintah D.I. Yogyakarta menargetkan penuruan angka

kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 7 persen.

Rencana aksi daerah adalah berbagai rencana aktivitas yang dikerjakan atau

dikoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bentuk strategi untuk

menanggulangi kemiskinan sejak tahun 2018 hingga tanun 2021 dengan target akhir

penurunan kemiskinan adalah 8.9%.

Page 114: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 112

Master-Plan SPKD Kabupaten Bantul

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 1:

Meningkatkan

kemampuan dan

pendapatan warga

miskin

Peningkatan daya

saing produk daerah

1. Fasilitasi produk

bersertifikasi halal

2. Fasilitasi produsk

bersertifikasi SNI

Dinas

Perdagangan,

Dinas UMKM

Bertambah banyak

produk bersertifikat

Peningkatan kualitas

produktivitas

masyarakat

1. Pelatihan berproduksi

sesuai standar nasional

2. Menyediakan alat-alat

produksi sesuai standar

nasional

Dinas Tenaga

Kerja, Dinas

Sosial

Bertambahnya jumlah

tenaga trampil dan

wirausaha yang

berpeluang bekerja di

sektor industri

menengah

Page 115: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 113

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 1:

Meningkatkan

kemampuan dan

pendapatan warga

miskin

Peningkatan daya

saing produk daerah

1. Promosi pentingnya

pendidikan akan

meningkatan daya saing

produk daerah

2. Pentingnya pendidikan

dan pelatihan untuk

peningkatan pengetahuan

Dinas

Pendiidikan,

Dinas

Perdagangan,

Dinas UMKM

Bertambah banyak

peserta mengakses

sarana pendidikan,

meningkatnya jumlah

lulusan dengan

kompetensi tertentu

Peningkatan kualitas

produktivitas

masyarakat

1. Pelatihan berproduksi

sesuai standar nasional

2. Magang pada industri

menengah atau besar

Dinas Tenaga

Kerja, Dinas

Sosial

Bertambahnya jumlah

tenaga trampil dan

wirausaha yang

berpeluang bekerja di

sektor industri

menengah

Page 116: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 114

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 1:

Meningkatkan

kemampuan dan

pendapatan warga

miskin

Peningkatan daya

saing produk daerah

1. Tersedianya tempat

pelatihan terpadu

2. Terjalinnya kerjasama

dengan lembaga

sertifikasi

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi,

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian

1. Bertambah banyak

tempat

pelatihan/program

pelatihan

2. Meningkatkanya

kerjasama dengan

industrti

menengah

Peningkatan kualitas

produktivitas

masyarakat

1. Menyediakan alat-alat

produksi sesuai standar

nasional

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi,

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian

Bertambahnya jumlah

alat-alat produks

Page 117: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 115

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 2:

Mengurangi beban

pengeluaran

masyarakat miskin

Pengurangan beban

hidup warga kurang

mampu

1. Bantuan pangan untuk

masyarakat

2. Subsidi pangan untuk

masyarakat

Dinas Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Tersedia pangan

cukup bagi

masyarakat miskin

Page 118: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 116

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 2:

Mengurangi beban

pengeluaran

masyarakat miskin

Pengurangan beban

hidup warga kurang

mampu

Pelatihan penguasaan

teknologi yang disertai

pendampingan hingga menjadi

petani mandiri

Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan

Jumlah petani

mandiri

Sosialisasi peningkatan

produksi ternak dan

perikanan darat

Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan

Produksi ternak dan

perikanan darat

meningkat

Pelatihan pemanfaatan

teknologi informasi bagi

petani

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Termanfaatkannya

teknologi informasi

untuk petani

Page 119: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 117

Tahun I

Target Penuruan Kemiskinan 13,4 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Percepatan 2:

Mengurangi beban

pengeluaran

masyarakat miskin

Pengurangan beban

hidup warga kurang

mampu

1. Pemkab Bantul terus

berupaya meningkatkan

persentase penerima

manfaat kebijakan

2. Tepat sasaran penerima

bantuan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah, Dinas

Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak Bantul

Meningkatnya

persentase penerima

Raskin, KIP

Page 120: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 118

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terwujudnya

destinasi pariwisata

yang berdaya saing

dan unggul

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Peningkatan daya

tarik dan pelayanan

wisata

1. Berkerjasama dengan

sektor perbankan untuk

mengembangkan sektor

pariwisata dalam bentuk

KUR

2. Pengelola tempat wisata

bekerjasama dengan sektor

Industri Kreatif untuk

memasarkan produk

3. Pemkab Bantul menarik

investor untuk bekerjasama

meningkatkan daya tarik

wisata alam

Dinas

Kebudayaan,

Dinas

Pariwisata,

Dinas

Perdagangan,

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

1. Meningkatnya

penerima KUR

kegiatan wisata

2. Meningkatnya

penjualan produk

industri kreatif di

tempat-tempat wisata

3. Meningkatnya

investor di sektor

wisata

Page 121: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 119

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terwujudnya

destinasi pariwisata

yang berdaya saing

dan unggul

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Peningkatan daya

tarik dan pelayanan

wisata

1. Pelatihan pengelolaan

tempat wisata

2. Mendatangkan ahli

pariwisata untuk

pengembangan kapasitas

pengelola tempat wisata

3. Pelatihan promosi wisata

secara tradisional dan

modern

Dinas

Kebudayaan,

Dinas

Pariwisata,

Dinas

Perdagangan,

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Jumlah peserta lulus

pelatihan, jumlah ahli

terlibat dalam

pengembangan

wisata, terbarukan

promosi destinasi

wisata di internet

Page 122: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 120

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terwujudnya

destinasi pariwisata

yang berdaya saing

dan unggul

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Peningkatan daya

tarik dan pelayanan

wisata

1. Mengembangkan destinasi

wisata baru

2. Menjaga kebersihan tempat

wisata

3. Menjaga budaya tempat

wisata

Dinas

Kebudayaan,

Dinas

Pariwisata,

Dinas

Perdagangan,

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu,

Dinas

Lingkungan

Hidup

Jumlah destinasi

wisata baru, tingkat

kebersihan

lingkungan,

terpelihara budaya

lokal

Page 123: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 121

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terciptanya industri

kreatif yang

berkualitas

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Akselerasi

pengembangan

industri kreatif

1. Bantuan permodalan

wirausaha industri kreatif

2. Subsidi bahan input

industri kreatif

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian,

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu,

Bank BPD DIY

Cabang

Bantul

Tersalurnya sejumlah

bantuan permodalan,

tersalurnya sejumlah

subsidi untuk bahan

baku input

Page 124: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 122

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terciptanya industri

kreatif yang

berkualitas

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Akselerasi

pengembangan

industri kreatif

3. Pelatihan produksi industri

kreatif sesuai minat dan

bakat

4. Mendatangkan ahli untuk

mengembangkan industri

kreatif

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian

Jumlah peserta lulus

pelatihan, jumlah ahli

untuk

mengembangkan

industri kreatif

Page 125: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 123

Tahun II

Target Penuruan Kemiskinan 11,5 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terciptanya industri

kreatif yang

berkualitas

Percepatan 3:

Mengembangkan dan

menjamin

keberlanjutan Usaha

Mikro dan Kecil

Akselerasi

pengembangan

industri kreatif

1. Pengembangan sentra-

sentra industri kreatif

2. Pengembangan show-room

industri kreatif

3. Fasilitasi pengembangan

usaha

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian,

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu

Jumlah sentra

industri yang telah

dikembangkan,

jumlah show-room

yang telah dibuat,

jumlah fasilitasi

Page 126: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 124

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan pangan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Akselerasi

pemenuhan

kebutuhan pangan

masyarakat

1. Bantuan kebutuhan

pangan masyarakat sesuai

sasaran

2. Subsidi kebutuhan pangan

masyarakat sesuai sasaran

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa, Bank

BPD DIY

Cabang Bantul

Jumlah bantuan tepat

sasaran, jumlah total

subsidi tepat sasaran

Pengembangan

peternakan berbasis

industri

1. Pinjaman dana untuk

memulai wirausaha

2. Fasilitasi peminjaman dana

ke Bank Daerah

Bank BPD DIY

Cabang Bantul,

Jumlah dana

tersalurkan ke

peternak, jumlah

fasilitasi

Page 127: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 125

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan pangan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Akselerasi

pemenuhan

kebutuhan pangan

masyarakat

1. Sosialisasi sumber-sumber

pangan masyarakat

2. Pelatihan pengolahan

pangan masyarakat

3. Pelatihan produksi sumber-

sumber kebutuhan pangan

4. Pelatihan pencarian

sumber-sumber kebutuhan

pangan

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian,

Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan,

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

Tersosialisasi

sumber-sumber

pangan, jumlah lulus

pelatihan

Page 128: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 126

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan pangan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Akselerasi

pemenuhan

kebutuhan pangan

masyarakat

1. Mengembangkan program

ketahanan pangan

2. Warga wajib menanam

pohon sumber

karbohidrat

3. Warga wajib memiliki

sumber protein misal

kolam ikan

Dinas

Pertanian,

Pangan,

Kelautan dan

Perikanan,

Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

dan

Perindustrian

Terwujudnya

program ketahanan

pangan, jumlah

rumah tangga

menanam pohon

sumber karbohidrat &

sumber protein

Pengembangan

peternakan berbasis

industri

5. Memfasilitasi peternak

tradisional untuk berpindah

ke peternakan berbasis

industri

6. Pemkab Bantul

mengembangkan

peternakan dengan pola

Dinas

Pertanahan

dan Tata

Ruang, Dinas

Koperasi,

Usaha Kecil,

Menengah

Jumlah peternak

tradisional berpindah

peternakan berbasis

industri, telah

dikembangkan

industri peternakan

terintegrasi

Page 129: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 127

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

integrasi dengan pertanian dan

Perindustrian

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Ekonomi

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan perikanan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Peningkatan produksi

perikanan

1. Menetapkan harga ikan yang

murah sebagai sumber

protein warga miskin untuk

memenuhi kebutuhan dasar

konsumsi

2. Subsidi pakan ikan untuk

peternak ikan

Dinas

Perikanan,

Dinas

Perdagangan

Harga ikan terjangkau

warga miskin, harga

pakan ikan lebih

murah

Page 130: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 128

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sumber Daya Manusia

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan perikanan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Peningkatan produksi

perikanan

3. Pelatihan pengelolaan

produksi ikan air tawar

4. Pelatihan pengelolaan

penangkapan modern ikan

laut

5. Pelatihan produksi ikan

siap santap

6. Magang atau incubator

dengan pelaku bisnis atau

industri produksi ikan

Dinas Tenaga

Kerja, Dinas

Perikanan,

Dinas

Perdagangan,

Dinas

Industri,

Dinas UMKM

Jumlah peserta lulus

pelatihan, jumlah

peserta magang

Page 131: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 129

Tahun III

Target Penuruan Kemiskinan 8,9 %

Sasaran Program Strategi Kegiatan Pengelola Indikator

1 2 3 4 5 6

Aspek: Sarana dan Prasarana

RPJMD

Terpenuhinya

kebutuhan perikanan

masyarakat

Percepatan 4:

Pemberdayaan warga

miskin untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

Peningkatan produksi

perikanan

1. Fasilitasi pemilikan alat-alat

produksi perikanan

2. Fasilitasi pengelolaan

tambak ikan

3. Fasilitas pemilikan kapal

penangkap ikan skala kecil

dan sedang

4. Menjembatani kerjasama

dengan industri pengolahan

ikan

Dinas

Perikanan,

Dinas UMKM,

Dinas

Perdagangan

Jumlah alat produksi

meningkat, jumlah

tambak ikan

meningkat, jumlah

kapal nelayan

meningkat, jumlah

kerjasama dan

realisasi kerjasama

meningkat

Page 132: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 130

BAB VII. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

adalah melakukan evaluasi terhadap pencapain penanggulangan kemiskinan yang telah

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai target. Selain itu juga, untuk

mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

ekonomi, sumber daya manusia, dan sarana – prasarana.

Kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha

dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Bantul wajib dilakukan hal berikut ini:

a. Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat yang

telah menjalin kerjasama antara lain UNDP, Kementerian Keuangan, dan Baznas

sebagai lembaga internasional, kementerian, dan institusi nasional yang

beraktivitas melakukan penanggulan kemiskinan ditingkat internasional dan

nasional

b. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupa meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan menjalin kerjasama dengan para pelaku industri ditingkat lokal dan

nasional

c. Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah, setiap OPD mempunyai tugas pokok dan

fungsi sendiri-sendiri, namun integrasi dan kolaborasi antar OPD sangat

Page 133: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 131

dibutuhkan agar Rencana Aksi Daerah untuk penanggulangan kemiskinan terwujud

sesuai persentase pengurangan kemiskinan yang ditargetkan.

d. OPD sebagai penanggungjawab kegiatan sangat dianjurkan untuk menjalin

kerjasama dengan masyarakat atau penerima program penanggulangan

kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh

OPD saja, melainkan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam

bentuk koordinasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, program-program penanggulangan

kemiskinan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik penerima manfaat dan

tujuannya, sebagai berikut:

1. Kelompok program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah

tangga, yang bertujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban

hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program nasional dalam

kelompok ini antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program

Jaminas Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras untuk Keluarga

Miskin (Raskin), dan Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin

(BSM).

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan

memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Page 134: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 132

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha

ekonomi mikro dan kecil; yang bertujuan memberikan akses dan penguatan

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program nasional dalam

kelompok ini adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. Program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

6.1. Monitoring

Monitoring atau pemantauan akan dilakukan melalui metode berikut ini:

a. Pelaksana

Pelaksana adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam

penanggulangan kemiskinan.

b. Obyek

Obyek adalah semua kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Bantul, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Obyek

monitoring dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,

swasta, dan masyarakat. Sedang dari segi kewilayahan, obyek monitoring

mulai dari tingkat dusun hingga tingkat kabupaten

c. Metode

Metode pemantauan adalah cara memantay kegiatan penanggulangan

kemiskinsn sesuai dengan mekanisme kerja pemantau.

d. Pelaporan

Wakil Kepala Daerah atau Wakil Bupati berhak mengadakan pemantaun

terjadwal maupun pemantauan tidak terjadwal sesuai kebutuhan agar

program dapat terlaksana.

Page 135: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 133

6.2. Capaian

Capaian merupakan alat evaluasi untuk mengetahui seberapa berhasil sebuah

program dan kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Pengukuran capaian dapat dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan

hingga hasilnya. Sehingga kegiatan pengukuran capain baru dapat dilakukan jika

program penanggulangan kemiskinan daerah sudah berjalan dalam kurun waktu

tertentu.

Hasil (outcome) pada SPKD adalah seberapa berhasil program dan kegiatan yang

diterapkan ke masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga nilai

keberhasilannya adalah seberapa berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat,

seberapa berhasil meningkatkan peluang kerja, dan seberapa berhasil pemerintah

menyediakan sarana dan prasarana.

Page 136: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 134

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Kesimpulan

1. Pemerintah KabupatenBantul secara umum telah menunjukan usaha

mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Bantul dengan meluncurkan

berbagai Kebijakan, Program dan Kegiatan namun hasil capain selalu dibawah

capaian Nasional.

2. Industri sedang/besar ada di 17 Kecamatan jika dikelola dengan baik diharapkan

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul. Sektor Industri

persentase penyerapan SDM (24.78%), lebih sedikit dibanding persentase

penyerapan SDM di Perdagangan, Hotel dan Restoran (25,83%)

3. Komposisi APBD Kabupaten Bantul sebenarnya cukup bagus, alokasi anggaran

untuk aparatur dengan alokasi untuk masyarakat sudah sesuai dengan yang

digariskan Pemerintah. Sehingga dengan Komposisi APBD seperti itu bisa

diharapkan penanggulangan kemiskinan akan berjalan sesuai rencana

8.2. Rekomendasi

1. Para pelaksana program dan kebijakan kiranya dapat mengoptimalkan

komunikasi antara pelaksana program, kegiatan dengan masyarakat miskin

penerim program atau kegiatan

2. Sangat perlu menjaga keberlanjutan program-kegiatan dengan sektor-sektor

industri, perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor yang menyerap SDM

hampir menyerap 50% SDM di Kabupaten Bantul namun tetap memperhatikan

sektor pertanian

Page 137: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah …...upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk masa kerja sampai dengan tahun 2021. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 135

3. Sangat penting mencari sumber-sumber pendapatan diluar APBD melalui

kerjasama pembiayaan Islam untuk SDGs, penerbitan Sukuk Hijau oleh

Kementerian Keuangan, Investasi Sosial, dan Urun Dana (crowdfunding).