30/03/2012

1

Winny Astutim.K Kebijakan dan kelembagaan Perumahan dan permukiman2012

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Tujuan-tujuan Pembangunan Perumahan (uu NO 1/ 2011)A. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman;b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidangpembangunan perumahan dan kawasan permukiman;e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, danbudaya; danf. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

30/03/2012

2

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Pengembanagn regukasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, seta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangkapelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan danPermukiman.

2. Peningkatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung denganprasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyaraktberpenghasilan menengah-bawah, melalui:a. Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun

swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupunpeningkatan kualitas

b. Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupunmilik

c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untukpengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya

d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuhe. Pembabgunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa da pasca

bencanaf. Pengembanagnkawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah

tertinggal dan pasca bencanag. Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi tanah bagi

MBR

3. pengembangan sistem pembiayaan perumahan permukiman bagi MBR; Pengembangan pembiayaan perumahan melalui

fasilitas likuiditasPengembangan tabungan perumahan nasionalPeningkatan pemanfaatan sumber daya

pembangunan perumahan dan permukiman4. peningkatan pendayagunaan sumber daya

pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan teknologi maupun sd kearifan lokal

5. peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perkim

30/03/2012

3

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN KAWASAN PERKOTAAN• TANTANGAN/ ISU▫ Meluasnya kawasan kumuh perkotaan▫ Backlog perumahan▫ Urban sprawl di kawasan pinggiran▫ Pembangunan perumahan sebagai akselerasi

MDGs (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, LH, gender, kerjasama)

▫ Perumahan tdk sesuai dengan peruntukan lahan▫ Rendahnya akses terhadp lahan perumahan

Persyaratan sebuah Kebijakan Perumahan (Housing Policy)– Yap Kioe seng, 1993

• Replicability : Pemerintah (pemegang otoritas) harus bisa mengulang / replika project pada skala yang lebih besar

• Cost Recovery : untuk mereplika project, pemegang otoritas harus mampu recover/ mengembalikan sebagian atau semua pembiayaan yang dikeluarkan

• Affordability : untuk membuat cost recovery, maka project harus mempertimbangkan kapasitas bayar atau keinginan bayar dari penerima manfaat (beneficieries)

• Community participation : supaya project dalam keterjangkauan, maka pembiayaan hrs ditekan minimum, shg beneficieris harus terlibat di planning dan pengambilan keputusan

30/03/2012

4

Tujuan Penanganan Kawasan Kumuh

• Meningkata kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni

• Mewujudkan lingkungan perumahan permukimanyang ditata sesuai rencana dan memenuhi persyaratan pembangunan yang berlaku, sesuai RTRW, diprioritaskan penghuni asal

• Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien• Meningkatkan tertib bangunan• Memudahkan penyediaan prasarana dan fasiliats

lingkungan• Mengurangi kesenjangan sosial

Strategi Penanganan dilihat dari kesesuaian dengan RTRW*

Soedarso, B. 2003. Penerapan PEdoman Perencanaan Tata Ruang dan Bentuk Penanganan Pembangunan Permukiman Perkotaan

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

KONDISI LINGKUNGANKURANG PADAT SANGAT PADAT

SESUAI DENGAN RTRW

- Diperbaiki/ dipugar kIP/ MIIP)

- Dioptimalkan penggunaan lahannya (RUMAH SUSUN)

- Mengoperasikan peraturan daerah setempat

- Diremajakan

- Ditata kembali penggunaannya (KONSOLIDASI LAHAN)

TIDAK SESUAI DENGAN RTRW

- DIRELOKASI - Mengoperasionalkan peraturan bangunan setempat- DIRELOKASI

30/03/2012

5

SKEMA STRATEGI PENANGANAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN-PERMUKIMAN

DI KAWASAN PERKOTAAN

PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN

PENINGKATAN KUALITAS

PERUMAHAN

DI KAWASAN PEDESAAN

PENINGKATAN SARANA-

PRASARANA KAWASAN

PERMUKIMAN PEDESAAN UNGGULAN STRATEGIS

Pucangsawit, astuti, 2011

STRATEGI PERUMAHAN BARU perkotaan

1. Menciptakan KOTA BARU di pinggiran kota -- sebagai KASIBA (kawasan siap bangun) dan LISIBA (lingkungan Siap bangun) dipenuhi dengan sarana prasarana

- pembangunan perumahan mengacu pada peraturan 1;3:6 .. Setiap pembangunan 1 rumah mewah , dibarengi dengan 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana

30/03/2012

6

• 2.

• Revitalisasi kawasan• Urban renewal (peremajaan

dengan pembangunan hunian vertikal baru/ rusun) serta mixed -use

2. Compact CityMenciptakan

kawasan perumahan baru di kawasan perkotaan yang

berkepadatan tinggi

• Site without service• Sites and incremental services• Sites and service• Sites, services and a shell house• Sites, services and a core house

• KONSEP : freedom to built

3. Site and service ( yap kioe seng)

Menciptakan Kapling siap bangun pada lahan yang masih kosong dilengkapi

dengan sarana-prasarana i

Model penanganan Padat Huni Kumuh-perkotaan dilihat dari legalitas (dept PU, 2011)

Model penanganan pada kawasan padat Huni kumuh legal

Model penanganan pada kawasan padat huni kumuh illegal

30/03/2012

7

Model penanganan pada kawasan padat Huni kumuh legal (draft Pedoman penangan PHK, PU, 2012)

1. Perbaikan setempat• Perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar• Dilakukan pada lokasiresiko tinggi dan keterbatasan pembiayaan

pemerintah• Pemerintah menyediaakn infrastruktur dan subsidi perbaikan rumah• Masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur

2. Kawasan/ Lingkungan Siap Bangun• Dilakukan pada kawasan kumuh embrio dimana kawaan terbangun 5% dari

kawasan yang direncanakan• Prosedur dan kriteria Kasiba/ lisiba mengikuti PP 80/1999

3. Pembangunan Kembali (in situ development- urban renewal)• Pendekatan property development dengan mixed use hunian dan komersial• Dilakukan dengan konsolidasi lahan, disetujui pemilik lahan dan diatur

dalam PP• Pemilik lahan bisa berserikat, • Konsep kemitraan dan PPP serta propses perencanaan partisipatif

Model penanganan pada kawasan padat Huni kumuh legal-- continuePENANGANAN FISIK KAWASAN PERMUKIMAN

PADAT HUNI (PHK)/KUMUHPERBAIKAN SETEMPATDilakukan pada :-kawasan kumuh dengan nilai komersial lahan rendah-keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan-resiko sosial besar

-infratruktur dasar dan perbaikan rumah

KAWASAN/ LINGKUNGAN SIAP BANGUN

-konsolidasi lahan-penyiapan infratruktur dasar-panduan pembangunan kawasan

IN SITU DEVELOPMENT, pada:-Kawasan kumuh dengan nilai komersial lahan tinggi--resiko sosial rendah-Ada sumber pembiayaan besar

-Pendekatan property development--konsolidasi lahan-Rusunawa, rusunami--public private partnership

30/03/2012

8

Model penanganan pada kawasan padat huni kumuh illegal

1. PERBAIKAN SETEMPAT• Rehabilitasi tata ruang lahan dan SPM perumahan

di lokai perumahan dan dengan daya dukung lahan dengan mereview rtr bila zona illegal pada zona non perumahan telah lama berdiri dan upaya perubahan peruntukan lahan masih sesuai kondisi ekologi dan daya dukung lahan

• Pemerintah membantu menyediakan Infratruktur dasar dan perbaikan rumah

• Masyarakat berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur

• Perencanaan partisipatif dan berbasis komunitas

Perbaikan setempat permukiman illegal

• Dilakukan dengan cara squatter settlements regulation yaitu dengan persyaratan ( yap kioe seng, 1993):

• 1. land availability• 2. upgradable settlements : permukiman

memungkinkan untuk dilakukan perbaikan• 3. no serious hazards (tdk berlokasi di area yang sangat

berbahaya)• 4. settlements established before cut off date

Components:- Regulation of the settlements layout pattern (reblocking)-legalization of land tenure-Provision of basic infratructure-improvement of houses

30/03/2012

9

2. RELOKASI- Pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tdk memiliki status lahan yang sah- Lokasi baru harus dekat dengan lokasi sebelumnya/ lokasi pekeerjaan sebelumnya. Pada lokasi yang jauh dengan lokasi /pek sebelumnya pemerintah harus menyediakan transportasi umum• Lokai baru disiapkan dengan konsep

KASIBA/LISIBA sesuai PP 80/1999 • Pemukim liar dapat membentuk kelompok

menabung dan koperasi untuk mencari lokasi terjangkau dan membangun sendiri dengan bantuan teknis pemerintah. Atau LSM

• Pemerintah menyediaa, infrastruktur dasar dan subsidi hunian serta akses ke bank

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN perkotaan

STRATEGI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN-PERMUKIMAN

DI KAWASAN PERKOTAAN

PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN

PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN

DI KAWASAN PEDESAAN

PENINGKATAN SARANA-

PRASARANA KAWASAN PEDESAAN UNGGULAN STRATEGIS

30/03/2012

10

• Segala upaya dan kegiatanpembangunan yang terencana untukmerubah/ memperbaharui suatukawasan terbangun di kota yang sudah merosot fungsinya agar kawasan tersebut meningkat fungsinyaserta menjadi sesuai denganperkembangan kota

1. Peremajaan kawasan kumuh

perkotaan (in situ development)

• Meningkatkan taraf hidup denagnpenyediaan SARANA- PRASARANA DASAR PERKIM

• KONSEP TRIBINA,• TRIDAYA (peningkt kondisi Fisik,

sosial, ekonomi)

2. Program Perbaikan kampung (KIP :

kampung Improvement program)

(perbaikan setempat)

• Melestarikan lingkunganperumahan tradisionaldan bangunan-bangunan rumah yang dianggap langka danmempunyai nilaitradisional (budaya)

• Bentuk penanganan : Memugar, merenovasi/ melindungi danmempertahankan nilai-nilai tradisional sebuahkawasan (termasuk nilaiartefak, nilai sosial-ekonomi dan nilaibudaya kawasan)

3. Konservasi kampung

Tradisional

Kotagede, jogjakarta (1996)

30/03/2012

11

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN perkotaan

STRATEGI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN-PERMUKIMAN

DI KAWASAN PERKOTAAN

PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN

PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN

DI KAWASAN PEDESAAN

PENINGKATAN SARANA-

PRASARANA KAWASAN PEDESAAN UNGGULAN STRATEGIS

STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN kawasan pedesaan (dept Pu, 2009)• Dasar Hukum : Permendagri 29/2008 tentang

pengembanan kawasan strategis cepat tumbuh. Tujuan : mendorong kawasan strategis pusat pengembangan wilayah, mengurangi disparitas wilayah, mendorong pertumbuhan daerah tertinggal perbatasan, mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh, mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparative dan kompetitive unggulandaerah dan daya tarik kawasan.

• Pembangunan pedesaan lebih diarahkan pada upaya peningkatan diversifikasi ekonomi dalam rangka mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan permukiman pedesaan

30/03/2012

12

STRATEGI

• Dilakukan dengan perkuatan keterkaitan sektoral seperti pertanian, industri , pariwisata dan jasa penunjang

• Keterkaitan spatial antara kawasan pedesaan dan perkotaan spt pengembangan agropolitan, pengemb UMKM unggulan daerah

Strategi mendorong perluasan kegiatan

ekonomi selain pertanian

• Untuk menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal

• Untuk memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan berupa bdy gtg royong, jaringan kerjasama

Strategi peningkatan

kapasitas dan keberdayaan masyarakat

pedesaan

Karakter kawasan permukiman pedesaan unggulan strategis• Jenis kawasan permukiman unggulan strategis

mengacu pada peran kawasan menurut Pedoman penyusunan RTRW Kab, dept PU 2009, yaitu:

HUTAN PRODUKSI PERTAMBANGANHUTAN RAKYAT INDUSTRI

PERKEBUNAN PARIWISATA

PERTANIAN PERMUKIMAN

PERIKANAN PERUNTUKAN LAINNYA

30/03/2012

13

Kebijakan program ke Pu an untuk pengembangan permukiman pedesaan• 1. program pengembangan sebagai bentuk

pemberdayaan komunitas perumahan pedesaan spt :

• - Desa Pusat pertumbuhan (DPP)• - KTP2D• -Kota terpadu Mandiri (KTM)• 2. Program pengembangan dalam bentuk dukungan

ekonomi lokal spt agropolitan• 3. Prog percepatan sarana prasarana permukiman

pedesaan :• - Program peningkatan Infrastruktur Pedesaan

(PPIP)

KARAKTER PERMUKIMAN PEDESAAN

• 1. Sistem sumber daya sebagai muatan pengembangan regional dan pedesaan (resources system)

• 2. korelasinya dengan sistem sosial sebagai muatan dari pengembangan permukiman pedesaan

30/03/2012

14

Proses penerapan strategi penanganan

Penetapan permukiman pedesaan unggulan strategis• kriteria• Identifikasi• Penilaian• penetapan

Penyediaan Kebutuhan sarpras• Usulan inisiatif• Penilaian kelayakan• Penilaian teknis

Pengelolaan prasarana dan sarana permukiman pedesaan• Pola tata cara pengelolaan• Perencanaan sarpras• Pelaksanaan• Monitoring• Peningkatan dan

pengembangan

DAFTAR REFERENSI• Departemen Pu, 2009. {edoman Penyediaan Prasarana sarana

Kawasan permukiman pedesaan unggulan strategis• HRC, 2009. Workshop Nasional Penyusunan Strategi dan Rencana

Tindak Perumahan perkotaan• Rencana Strategis Kemenpera 2010-2014• UU no 1 /2011 tentag perumahan dan kawasan Permukiman• Yap Kioe Seng, 1993. Housing Policy. Bahan Kuliah Asian Institute

of Technology• Puslitbangkim, 2011. Bahan FGD penyusunan konsep pedoman

Penataan Kawasan Permukiman Padat Huni/ Kumuh di kawasan Perkotaan

• Soedarsono, B.2003. Penerapan Pedoman perencanaan Tata Ruang Kota dan Bentuk Penanganan Pembangunan Permukiman Perkotaan

• Astuti, W. photo author and other sources