Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program ...
-
Upload
truongnguyet -
Category
Documents
-
view
233 -
download
1
Transcript of Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program ...
2 - 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program yang
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu startegi dapat terhubung dengan
pencapaian satu sasaran, dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu
tema, satu strategi dapat dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa
sasaran tersebut.
Aspek strategis merupakan gambaran kondisi yang dihadapi oleh pemerintah
Kabupaten Bintan saat ini dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
Yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Oleh karena itu ,akan
dapat diperoleh gambaran secara utuh mengenai apa yang ada yang dikaitkan
dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bintan yang merupakan amanah
masyarakat .dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada,maka diidentifikasikan
secara strategis ke depan melalui program lima tahun sebagaimana dirumuskan
dalam tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal
yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangan
/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting
lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan
terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih agar rumusan isu yang
dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah
terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Berdasarkan analisis situasi yang terjadi ,baik situasi internal maupun
eksternal maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan
daerah di Kabupaten Bintan sebagai berikut :
2 - 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
a. Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan sarana dan
prasarana, promosi, serta pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup (core);
b. Mengembangkan potensi perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya
perikanan dan kelautan secara optimal,adil dan berkelanjutan serta
pengembangan kawasan minapolitan serta sarana dan prasarana
penunjanganya (core);
c. Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan
pembangunan diwilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumber
daya alam dan manusia, serta pola tata ruang daerah dan mendorong
perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing (costumer);
d. Melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan
karakteristik wilayah, sumberdaya yang ada, dan kebutuhan penduduk serta
memperhatikan mitigasi bencana(core);
e. Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan
pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat (core);
f. Menyusun dan menetapkan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang
pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman
pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan
terpadu (Consequency);
g. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat
pada umumnya agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan
optimal (culture);
h. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, aparatur pengawasan dan
pembinaan, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha
pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat (control)
2 - 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
i. Melekatkan aspek ekologis dan kelestarian lingkungan pada setiap program
pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di Kepulauan Bintan (concequency)
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data dari BPS pada tahun 2012
berjumlah 157.063 jiwa terdiri dari 43.396 rumah tangga (KK). Perbandingan antara
jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 107,41. Artinya
jumlah penduduk laki-laki 7,41 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 77.420 jiwa (51,77 persen) dan
penduduk perempuan sebesar 72.134 jiwa (48,23 persen). Kecamatan yang terpadat
penduduknya terdapat di kecamatan Bintan Timur dengan peringkat jumlah
penduduk tertinggi 43.053 jiwa (27,41 persen) sedangkan yang terendah terdapat
dikecamatan Mantang sebanyak 4,300 jiwa (2,74 persen).
Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BINTAN,
KECAMATAN Penduduk
Sex Ratio Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Bintan timur 22,435 20,618 43,053 108.82
2. Gunung Kijang 7,260 5,993 13,253 121.13
3. Teluk Bintan 5,250 4,611 9,861 113.87
4. Toapaya 6,328 5,408 11,736 117.00
5. Teluk Sebong 9,415 8,266 17,681 113.90
6. Seri Kuala Lobam 8,865 10,595 19,460 83.67
7. Bintan utara 11,751 11,640 23,391 100.96
8. Tambelan 2,835 2,656 5,491 106.77
9. Mantang 2,350 1,951 4,300 120.45
10. Bintan Pesisir 4,847 3,988 8,836 121.53
Jumlah 81,337 75,726 157,063 107.41
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013
2 - 4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan (LPP) secara rata-rata (dalam
rentang waktu 3 tahun) dari tahun 2009-2012 adalah 4,05 per tahun.pertumbuhan
Penduduk ini relatif tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Adanya
dugaan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Pulau Bintan seiring dengan
semakin berkembangnya pembangunan perkotaan di Bintan dan adanya penetapan
kawasan Free Trade Zone (FTZ) serta adanya pembangunan lain baik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun puhak swasta merupakan salah satu
penyebab meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan.
Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara
penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi Kabupaten
Bintan tahun 2011 mencapai 49,00. Pada tahun 2012 tetap pada angka 49,00. Artinya
bahwa pada tahun 2011, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten
Bintan menanggung sekitar 49 penduduk usia belum/tidak produktif. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN DEPENDENCY RASIO DI
KABUPATEN BINTAN, TAHUN 2008-2012
No. KELMPOK
UMUR
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. 0-4 14.760 12.208 16.307 17.138 17,999
2. 5-9 12.465 12.457 14.725 15.476 16,253
3. 10-14 11.725 10.808 11.541 12.129 12,738
4. 15-19 10.968 10.755 10.270 10.794 11,335
5. 20-24 12.454 9.543 13.324 14.003 14,706
6. 25-29 13.586 13.504 17.000 17.867 18,763
7. 30-34 13.009 12.047 15.583 16.377 17,200
8. 35-39 10.409 10.946 12.121 12.739 13,379
9. 40-44 7.769 9.076 9.096 9.560 10,040
10. 45-49 5.859 7.839 6.866 7.216 7,579
11. 50-54 4.299 5.297 4.989 5.243 5,507
12. 55-59 2.937 4.175 3.623 3.808 3,999
2 - 5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
13. 60-64 1.933 3.338 2.570 2.701 2,837
14. 65-69 1.279 2.311 1.963 2.062 2,167
15. 70+ 1.606 3.073 2.322 2.440 2,563
Jumlah 125.058 127.404 142.281 149.554 157.063
Dependency Rasio 0,50 0,50 0,49 0,49 49
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013
2. SUMBER DAYA ALAM
A. Kawasan Permukiman
Kawasan pemukiman berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan
hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan
prasarana sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan
kesempatan kerja terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan
permukiman ini menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan
atau di daerah pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman
yang mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur
(Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).
B. Kawasan Perkebunan
Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet. Jenis
perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah Kecamatan
Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir.
C. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan
Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman
pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan;
Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik
berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya; serta Kawasan
Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan
perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya maupun penangkapan.
Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan didominasi
kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman palawija,
2 - 6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir di seluruh
Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
D. Kawasan Hutan
Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan menjadi
pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan mangrove (bakau).
Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan Hutan Jago di Kecamatan
Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong,
Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai
dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, dan Kawasan Hutan Gunung
Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.
E. Kawasan Pariwisata
Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di
Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan
Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora.
F. Kawasan Pertambangan
Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan
kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten Bintan adalah
bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan pertambangan ini terbagi
dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan pasca tambang. Dominasi
sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit berada di Kijang (Kecamatan
Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat berada di Busung (Kecamatan Seri
Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta Kecamatan Gunung Kijang.
G. Kawasan Industri
Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi industri,
berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan industri ini
berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang (Kecamatan Gunung
Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur).
2 - 7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
H. Kawasan Pemerintahan
Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat
pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat ini terletak
di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini sudah
disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten Bintan serta
pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di Kecamatan Teluk
Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai dibangun secara
bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan harus memindahkan
kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan.
I. Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan
Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan Tambelan,
beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari Kecamatan Tambelan.
Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah dilakukan oleh warga Tambelan
sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an, hasil perkebunan Tambelan mampu
menembus pasar ekspor ke Singapura. Komoditi kopra dan karet merupakan
komoditi unggulan yang dihasilkan oleh Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan
ekspor ini tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun,
pasar ekspor kopra dan karet mulai melemah.
Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan
lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai
menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru untuk
perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan
pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya
pengetahuan dalam hal berkebun dan bercocok tanam juga sangat
berpengaruhterhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk
Tambelan awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi
petani ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan. Kebiasaan nelayan yang
langsung memanen ikan tanpa harus menyebar benih di laut (tanpa harus menunggu
waktu yang lama) sangat berbeda dengan pola petani yang harus menyemai bibit,
menanam, merawat dan baru memanen yang membutuhkan waktu yang lama.
Perubahan kebiasaan yang drastis ini menyebabkan pengolahan lahan yang salah,
2 - 8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
dan untuk mendapatkan hasil yang cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja
maupun tidak sengaja. Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan,
akhirnya penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak
mau meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman
seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanaman-tanaman buah-buahan yang
lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika saat
berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi kebun
mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani kebun ini
memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk memanen hasil
kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen selesai dan hasil panen
telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulau-pulau tersebut dan kembali
bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan hasil yang diperoleh kurang
maksimal karena tanaman tidak mendapat perawatan yang benar. Hutan mangrove
banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan, namun sebagian telah
mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang menggunakan daerah
tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua kampung (desa) yang ada di
pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di daerah pesisir. Penggunaan
lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan kawasan lindung laut untuk
melindungi terumbu karang, kemudian kawasan hutan produksi konversi, kawasan
lindung dan sebagian kecil merupakan kawasan permukiman.
3. EKONOMI
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan
terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi Kabupatan Bintan, PDRB per
kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang
tertangani.
Pertumbuhan PDRB
Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu
periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh unit usaha dalam suatu wilayah
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
2 - 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
seluruh unit ekonomi. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan
referensi harga yang berlaku pada tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar
harga berlaku yang berguna untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu
daerah, sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga
pada satu tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar harga konstan, dimana
harga pada tahun 2000 dijadikan sebagai dasar penghitungannya dan ini berguna
untuk melihat besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan
gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif,
meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan
warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-
daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Perekonomian suatu
daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah
dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain
pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 200
9 2010
1. Pertanian 114,36 124,85 139,41 150,22 162,55
175,37
2.Pertambangan & penggalian
254,22 266,89 277,44 292,80 307,06
325,84
3. Industri pengolahan 1.336,40 1.392,96
1.441,85 1.502,41
1.562,13
1.634,16
4.Listrik, gas dan air bersih
6,52 6,87 7,40 7,72 8,05 8,38
5. B a n g u n a n 66,44 72,00 78,92 84,96 90,69
96,90
6.Perdagangan, hotel dan restoran
435,04 467,20 506,33 540,08 576,17
615,25
7.Pengangkutan dan komunikasi
83,50 88,76 95,02 100,54 106,55
112,77
8.Keuangan, persewaan dan jasa
36,11 37,86 40,04 42,88 45,78
48,65
2 - 10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
9. J a s a - j a s a 67,97 71,83 77,11 82,30 88,07
93,47
PDRB 2.400,56
2.529,22
2.663,52
2.803,91
2.947,05
3.110,79
LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 147,72 166,25 191,2
2 210,95
232,55
255,65
2. Pertambangan & penggalian
329,51 357,88 384,98
416,92
446,26
487,81
3. Industri pengolahan 1.591,60 1.713,63
1.842,53
196.804
2.077,06
2.255,84
4. Listrik, gas dan air bersih
9,20 10,08 11,30 12,25 13,11 14,10
5. B a n g u n a n 87,48 97,82 111,64
123,44
151,60
165,12
6. Perdagangan, hotel dan restoran
561,74 622,08 688,26
749,46
804,63
893,39
7. Pengangkutan dan komunikasi
109,62 118,52 129,23
140,85
152,60
166,11
8. Keuangan, persewaan dan jasa
41,91 45,31 49,78 54,51 59,19 64,73
9. J a s a - j a s a 82,40 87,72 94,30 102,99
112,99
122,12
PDRB 2.961,18
3.219,29
3.503,24
3.792,96
4.049,98
4.424,87
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB
Kabupaten Bintan tahun 2005 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 2,961
trilyun meningkat menjadi 4,002 trilyun pada tahun 2009 yang diukur dari sembilan
sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian;
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan/Konstruksi; Perdagangan,
Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan dan Jasa-jasa.
Selaras dengan indikator kinerja PDRB, indikator kinerja makro ini
merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah
2 - 11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Bintan. PDRB Kabupaten Bintan yang dihitung menurut harga
kini (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor
dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun
yang bersangkutan yang di dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi makro
Kabupaten Bintan.
Mengingat PDRB harga berlaku mengandung unsur inflasi makro nampaknya
tinggi rendahnya %tase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam
periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB harga berlaku belum secara riil
menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Untuk memperlihatkan
pertumbuhan PDRB secara riil Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan PDRB
harga konstan. PDRB harga konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bintan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang
terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang
konstan, yakni harga dasar.
1. Sosial dan Budaya
Aspek sosial dan budaya memegang peranan penting didalam kesejahteraan masyarakat,
adapun aspek sosial terdiri dari :
1. Pendidikan
2. Angka melek huruf
3. Angka rata-rata lama sekolah
4. Kesehatan
5. Kemiskinan
6. Kesempatan kerja
7. Kriminalitas ( angka kriminalitas yang tertangani)
Sedangkan budaya merupakan kegiatan kesenian, di Kabupaten Bintan belum
menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah
sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan
budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan
pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan. Lebih jelasnya,
jumlah sarana seni dapat dilihat pada Tabel II.41.
2 - 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga dengan jumlah
terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah. Sebaliknya, Kecamatan
Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang memiliki sarana olah raga yaitu
hanya 4 buah.
Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39
buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu
23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 2.5 JUMLAH SARANA SENI, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2010
No. Kecamatan Sarana Olah Raga Sarana Seni Sarana Pariwisata
1 Teluk Bintan 16 3 -
2 Seri Kuala Lobam 9 2 -
3 Bintan Utara 4 1 5
4 Teluk Sebong 17 2 23
5 Bintan Timur 31 5 4
6 Bintan Pesisir 27 1 1
7 Mantang 19 1 -
8 Gunung Kijang 15 2 6
9 Toapaya 30 0 -
10 Tambelan 18 2 -
Jumlah 186 19 39
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
5. Ketahanan dan Ketertiban Umum
Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan
pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak
kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan,
dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan Angka Kriminalitas
adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya
dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori
seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.
2 - 13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan
tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi
pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-75
Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk
dinas daerah atau lembaga teknis daerah.
Tabel Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010
Kabupaten Bintan NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jumlah polisi pamong praja
194 190 188 176 178
2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
3. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
15,99 15,49 15,03 13,81 12,51
Sumber : Hasil Olahan
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar
ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sarana dan Prasarana.
Sarana Trasportasi
Sarana transportasi di Kabupaten Bintan berupa angkutan penumpang dan angkutan
barang yang dipergunakan sebagai alat pergerakan bagi penduduk kota dan desa
dalam melakukan aktivitas dari daerah asal ke daerah tujuan atau sebaliknya.
Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2007, mobil penumpang
berjumlah 273 unit, mobil angkutan barang berjumlah 537 unit, autobis berjumlah
91 unit, dan sepeda motor berjumlah 3.871 unit. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan diketahui bahwa pada tahun 2008
terdapat 1 buah terminal type B yang melayani angkutan antar kota/desa dalam
2 - 14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
kecamatan. Pada tahun 2008, jumlah PO angkutan perdesaan yang beroperasi yaitu
sebanyak 4 buah dengan jumlah armada sebesar 55 unit yang melayani 6 trayek.
Sedangkan jumlah PO angkutan sewa pada tahun 2008 berjumlah 1 buah dengan
jumlah armada sebanyak 15 unit. Jumlah PO angkutan pariwisata pada tahun 2008
terdapat 1 buah dengan 9 jumlah armada yang beroperasi, sementara jumlah PO
Taksi pada tahun 2008 berjumlah 2 buah dengan jumlah armada sebanyak 180 unit.
Sedangkan pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah
pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13 buah
pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah pelabuhan
khusus negara.
Sarana Telekomunikasi
Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom, saat ini Kabupaten Bintan memiliki
11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 % atau 8.009
unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berjumlah 285 unit,
terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan Sambungan Telepon).
Sarana Ekonomi
Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khusunya untuk perdagangan dan jasa
sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu mengikuti kecenderungan
potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya terdapat di Tanjung Uban,
Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur karena dua
kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan.
Adapun untuk koperasi, jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang
terdiri dari koperasi nelayan koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi
industri kecil menengah.
Sarana Peribadatan
Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agam islam, sehingga
jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2010 jumlah rumah
ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 386 unit yang terdiri dari 164
mesjid dan 162 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani mencapai 32 unit yang
terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan. Untuk umat Budha terdapat 28
2 - 15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat Hindu belum terdapat sarana
peribadatan secara khusus.
Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara alami.
Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena mengikuti pola
pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga mengikuti perkembangan
jumlah permukiman yang umumnya menyediakan fasilitas mushala bagi
penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak berada di Kecamatan
Bintan Timur dengan jumlah 85 unit
Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum
Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH
adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan
maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih
bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman
lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan
olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.
Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah
terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang
tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 141.000 m2, ruang terbuka
hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir
gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Sementara itu, terdapat
5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada di 3 Kecamatan dengan total
luas makam ± 30 H, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah.
PRASARANA AIR BERSIH
Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan
dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM
Tanjung Uban, dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka
PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan volume produksi, dan tingkat
distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak
memiliki industri besar/sedang serta jumlah penduduk yang relatif besar. Sementara
itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti
2 - 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir,
Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali.
Prasarana Persampahan
Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2. Saat ini, persampahan
telah menjadi isu utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan
persampahan secara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240 m3 per
tahun. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan oleh Dinas
Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit tersebar di
Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Kemudian, truk pengangkut sampah
yang terdiri atas Armroll Truck sejumlah 3 unit, Dump Truck sejumlah 3 unit, Lorry
Box sejumlah 5 unit, dan Motor Kaisar sejumlah 3 unit. Selain itu, terdapat juga gerobak
sampah dan sarana pendukung lainnya.
Tabel
Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan
Tahun 2010
NO Lokasi Jumlah TPS Jumlah Daya
Tampung TPS (m3)
Jumlah Daya
Angkut/Hari
(m3)
%
1 Kecamatan Bintan
Timur
31 111 30 27.03
2 Kawal Kecamatan
Gunung Kijang
5 12 7 58.33
3 Kecamatan Bintan
Utara
10 37 32 86.49
4 Kecamatan Teluk Bintan 2 12 3 25.00
5 Kecamatan Teluk
Sebong
2 12 5 41.67
6 Kecamatan Sri Kuala
Lobam
3 35 7 20.00
TOTAL 53 219 84 38.36
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010
Prasarana Drainase
Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusat-pusat
kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota dan di
pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan
sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam
2 - 17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih
belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum
menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola.
Prasarana Listrik
Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di Kabupaten Bintan
pada tahun 2010 mencapai 60,38%. Sampai bulan Juni 2010, jumlah pelanggan PLN
sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi konsumsi listrik
berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut :
Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun 2010
kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah 46.015
KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan
rekapitulasi kebutuhan pada tabel di bawah ini :
Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010
No Keterangan Jumlah (kw)
1 Daya terpasang 70,280
2 Daya mampu 46,015
3 Beban puncak 43,195
4 Surplus/defisit 2,820
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Neraca listrik di atas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota
Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan dan
sekitarnya. Dari data di atas terlihat total daya terpasang sudah jauh melebihi
kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan
untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan digunakan ketika
terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu telah melebihi daya
beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini juga dimanfaatkan sebagai
cadangan. Sedangkan daftar tunggu pemasangan baru di Kabupaten Bintan pada
bulan Juni tahun 2010 telah mencapai 5.768 pelanggan.
2 - 18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Sarana Kesehatan
Secara umum, pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bintan
mencapai 122 unit. Adapun jumlah sarana kesehatan yang utama seperti Puskesmas,
Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu mencapai 93 unit dengan tingkat rasio 65,36
per 100.000 penduduk, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 65
Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Dalam perkembangannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan terus meningkat
dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan semakin mudah
dijangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Pada tahun 2010,
jumlah Puskesmas mencapai 12 unit dengan cakupan pelayanan mencapai 120%
yang artinya terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas. Adapun rasio
Puskesmas per 100.000 penduduk mencapai 8,43, artinya dalam setiap 100.000
penduduk terdapat 8 puskesmas. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang
hanya mencapai 5,77 dengan jumlah puskesmas hanya 6 unit. Berdasarkan standar
pelayanan minimal, rasio Puskesmas di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar
karena menurut SPM rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk
adalah 1 unit Puskesmas melayani 15.000 jiwa penduduk.
Pada tahun 2010, pemerintah daerah telah mengupayakan peningkatan 5 (lima) unit
Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan yaitu : Puskesmas Kijang, Tanjung Uban,
Kawal, Tambelan dan Puskesmas Mantang
d. STRUKTUR ORGANISASI
Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor :33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah ,kabupaten bintan menetapkan organisasi ,kewenangan
dan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,sekretariat DPRD,
badan perencanaan pembangunan daerah,inspektorat daerah,dinas daerah,kantor
daerah dan pemerintah kecamatan .
Struktur organisasi dari Sekretariat ,Lembaga Teknis Daerah,Dinas ,Badan dan
Kantor di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :
2 - 19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
1. Sekretariat Daerah
Susunan organisasi sekertariat daerah sesuai dengan peraturan daerah
kabupaten bintan nomor 6 tahun 2008,terdiri dari:
1) Sekretariat Daerah
2) Asisten,terdiri dari :
a. Asisten administrasi pemerintah
b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan
c. Asisten administrasi umum
d. Staf ahli
3) Bagian terdiri dari :
a. Bagian pemerintahan
b. Bagiab argaria
c. Bagian hukum
d. Bagian administrasi perekonomian
e. Bagian administrasi sumber daya alam
f. Bagian kesejahteraan sosial
g. Bagian organisasi
h. Bagian humas dan protokol
i. Bagian umum
Masing-masing bagian membawahi beberapa sub bagian.
2. Sekretariat DPRD
Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD
2) Bagian persidangan dan risalah
3) Bagian hukum
4) Bagian keuangan
2 - 20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
5) Bagian humas dan protokol
Masing-masing point 2 s/d 5 membawahi beberapa subbag.
3. Lembaga teknis daerah
Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 8 tahun 2008 dan
nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten bintan terdiri dari badan dan kantor yang merupakan
unsur penunjang pemerintah daerah,yang terdiri dari 9(sembilan) badan ,dan 2(dua)
kantor, yaitu:
1) Badan perencanaan pembangunan
2) Inspektor daerah
3) Badan pengendalian linkungan hidup
4) Badan kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat
5) Badan kepegawaian daerah
6) Badan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan
7) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
8) Badan pemberdayaan masyarakat ,perempuan dan keluarga berencana.
9) Badan penanggulangan bancana daerah
10) Kantor perpustakaan dan arsip
11) Kantor satuan polisi pamong praja
Susunan secara umum organisasi lembaga teknis daerah kecuali badan dan
kantor terdiri dari:
1)kepala
2)sekretariat membawahi beberapa sub bagian
3)bidang membawahi beberapa sub bidang
4)kelompok jabatan fungsional
2 - 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Susunan organisasi kantor terdiri dari:
1) Kepala
2) Sub bagian
3)seksi
4)kelompok jabatan fungsional
4.Dinas-Dinas Dareah
Sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 bahwa
Dinas di lingkup pemerintah daerah kabupaten Bintan terdiri dari :
1)Dinas kesehatan
2)Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
3)Dinas pertanian
4)Dinas kelautan dan perikanan
5)Dinas pariwisata dan kebudayaan
6)Dinas pekerjaan umum
7)Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Desa
8)Dinas tenaga kerja
9)Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
10)Dinas pertambangan dan energi
11)Dinas perhubungan
12)Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah
13)Dinas koperasi ,UKM dan perindustrian dan perdagangan
14)Dinas kebersihan dan pertamanan
Susunan orgsnisasi Dinas pada umumnya adalah sebagai berikut:
1)Kepala Dinas
2)Bagian Tata Usaha membawahi beberapa sub bagian
3)Sub Dinas membawahi beberapa Seksi
2 - 22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
4)Unit pelaksana Teknis Dinas
5)kelompok Jabatan fungsional
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan selama tahun
2013.Capaian kinerja (performance results) Tahun 2012 tersebut di perbandingkan
dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) pemerintah kabupaten Bintan tahun 2013
berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN :
Menjelaskan secara ringkas latar belakang,bidang kewenangan, pemerintah
kabupaten Bintan dan struktur organisasi.
BAB II ASPEK STRATEGIS :
Menjelaskan aspek strategis dari berbagai sector Pemerintah Kabupaten
Bintan
Bab III PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA :
Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program ,kegiatan dan angaran pemerintah kabupaten Bintan
Tahun 2013 meliputi RPJMD 2010-2015 dan penetapan kinerja Tahun 2013.
2 - 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013
Bab IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 :
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian
SASARAN STRATEGIS untuk Tahun 2013.
Bab V PENUTUP :
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
pemerintah kabupaten Bintan Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.