STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
-
Upload
beta-uliansyah -
Category
Education
-
view
64 -
download
2
Transcript of STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTPLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT (LKPP)
Jakarta 12 Desember 2017
disampaikan oleh:Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Latar Belakang
Proses Penyusunan LKPP
Sekilas LKPP Tahun 2016 dan Opini Pemeriksaan LKPP
Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan LKPP Beropini WTP
Isu Penting terkait Penyusunan LKPP Tahun 2017
Penutup
Sist
emat
ika
Mat
eri
2
Latar Belakang
5
6
JANUARI-JULI
2
1
34
Perencanaan dan Penganggaran
APBN
Pembahasan APBN
AGUSTUS-OKTOBER
Penetapan APBN
OKTOBER
Pelaksanaan APBN
JANUARI-DESEMBER
Pelaporan dan Pencatatan APBN
SEPANJANG TAHUN
ANGGARAN
Pemeriksaan dan Pertanggungjawban
APBN
PERIODE SEMESTER DAN
TAHUNAN
DJPb
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat SIKLUS
APBN
Latar Belakang
4
Perlu langkah-langkah strategis untuk mencapai opini pemeriksaan terbaik atas LKPP.
C
Opini BPK atas LKPPmerupakan salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan negara
B
LKPP disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN sebagaimana Amanah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
A
Latar Belakang
5
Proses Penyusunan LKPP
LK-KL
LK-BUN
LKPPLaporan Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
(87 LKKL)
Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara
(9 BA-BUN)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Mekanisme Konsolidasi LKPP
KONSOLIDASI
7
01SAI dilaksanakan
oleh 87 K/L,
selaku Pengguna
Anggaran. SAI
menghasilkan
LKKL
02SA-BUN dilaksanakan
oleh Unit Akuntansi
Pembantu BUN
Akuntansi Pusat
(UAPBUN-AP) selaku
Pengelola Kas dan 9
Bagian Anggaran
Bendahara Umum
Negara (BA BUN),
selaku Pengguna
Anggaran BUN.
03Laporan Keuangan
UAPBUN-AP dan
Laporan Keuangan
BA BUN
dikonsolidasikan
menjadi LKBUN.
04LKKL dan LKBUN
dikonsolidasikan
menjadi LKPP yang
terdiri dari 7
Laporan: LAK,
LPSAL, LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK.
LK-BUNSA-BUN LKPP
8
Mekanisme Konsolidasi LKPP
Sekilas LKPP Tahun 2016dan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Total Aset Pemerintah pada LKPP Tahun 2016 adalah
“Rp5.456.881.565.245.612,-”
Bagaimana cara menyebutkanangka di atas secara lengkap?
1
10
Quiz Sekilas LKPP Tahun 2016
11
Sekilas Data LKPP Tahun 2016
LRAPendapatan 1.555,9TBelanja 1.864,3TDefisit (308,3T)Pembiayaan 334,5TSiLPA 26,2T
NeracaAset 5.456,9TKewajiban 3.889,9TEkuitas 1.566,9T
LPSALSAL Awal 107,9TSAL Akhir 113,2T
LOPendapatan-LO 1.664,6TBeban 1.872,3TSurplus dari Keg. Non Operasional 67,9T
Surplus/(Defisit) LO (139,7T)
LPEEkuitas Awal 1.669,8TPenurunan Ekuitas (102,9T)Ekuitas Akhir 1.566,9T
LAKSaldo Awal Kas 187,8TPenurunan Kas (13,7T) Saldo Kas Lainnya (0,4T)Saldo Akhir Kas 173,7T
26.985
98,7 JutaTRANSAKSI
SATKER
Pemeriksaan Laporan Keuangan
UU 15/2004, BPK melaksanakan pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara(dalam hal ini LKPP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPPmemuat opini, yang merupakan pernyataanprofesional pemeriksa mengenai kewajaraninformasi keuangan yang disajikan dalam laporankeuangan.
Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan BPKdalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu:
a. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualifiedopinion)
b. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)c. Tidak Wajar (adversed opinion)d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini
(disclaimer of opinion).
12
Tahun berapakah pertama kali kitamenyusun LKPP berdasarkan SAP?
2
13
Quiz Sekilas LKPP
WTP
WDP
TMP
2004 -20082009 -2015
2016
TMP : Tidak Menyatakan PendapatWDP: Wajar Dengan Pengecualian WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
Sumber::1. LHP BPK RI Tahun 2004-20162. UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2004-2016
Perkembangan Opini LKPP
14
Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan LKPP Beropini WTP
Tantangan yang Dihadapi
Sistem Informasi
Kompleksitas Transaksi
Keterbatasan SDM
Komitmen Pimpinan Stakeholders
Akuntansi Berbasis Akrual
A
B
C
D
16
17
KESESUAIANKesesuaian denganStandar Akuntansi
Pemerintahan
KECUKUPANKecukupan Pengungkapan
(Adequate Disclosures)
KEPATUHANKepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan
EFEKTIVITASEfektivitas Sistem
PengendalianIntern (SPI)
Kriteria Penentuan Opini
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (1)
01 Komitmen Pimpinan
18
Komitmen Pimpinan Kementerian Lembaga
Peningkatan Komitmen PimpinanK/L dalam mendukung pelaksanaanpelaporan keuangan berbasis akrual
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (2)
02 Sumber Daya Manusia
19
Sosialisasi dan Pelatihan
Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan Akuntansi BerbasisAkrual hingga ke satuan kerja
pada Pemerintah Pusat (In House Training, Training of Trainers,
PPAKP)
Penguatan PetugasPendamping Penyusunan
Laporan Keuangan di setiapKPPN dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Petugas Pendampingan
Penyediaan fasilitas KlinikAkuntansi Akrual untuk
melayani satuan kerja yang membutuhkan bimbingan
atas permasalahan.
Klinik Akuntansi Akrual
Peningkatan pelayananmelalui helpdesk dan
media sosial untukmempercepat distribusiinformasi dan solusi atas
permasalahan.
Helpdesk
Penyediaan Aplikasi E-Rekon LK untuk:• memastikan adanya sinkronisasi data KL dan BUN;• mempermudah proses rekonsiliasi data; • mempercepat penyusunan LK.
Penyempurnaan aplikasi penyusunan LK, yang terdiridari:
• Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA);• Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan;• Aplikasi SAKTI (dalam proses Piloting).
Implementasi Single Database E-Rekon LK dan Sistem Perbendaharaandan Anggaran Negara (SPAN).
20
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (2)
03 Sistem Informasi
Regulasi
1.Menyusun peraturan barusebagai dasar pelaksanaanakuntansi dan pelaporankeuangan berbasis akrual.
2.Menyempurnakanperaturan yang ada, disesuaikan dengankebutuhan implementasiakuntansi berbasis akrual di lingkungan PemerintahPusat.
Kelembagaan
1. Menyesuaikan tusi masing–masing unit, agar lebihfokus dan lebih bersinergidalam penyusunan LK.
2. Menyempurnakan SOP danmenata kembali hubunganantar unit dalammenyajikan data danmenyusun LK.
21
04 Regulasi dan Kelembagaan
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (3)
Peran APIP
Revitalisasi peran APIP dalampeningkatan kualitas pelaporan
keuangan instansi pada PemerintahPusat.
01ICOFR
Menerapkan ICOFR – (Internal Control Over Financial Reporting) pada masing –
masing jenjang penyusun LaporanKeuangan untuk memastikan akurasi data.
02
SPI
Menyempurnakan SPI dari tahappenganggaran hingga
pertanggungjawaban, sehingga dapatmenjamin proses pengelolaan
keuangan yang akuntabel.
03 Forum Komunikasi danKoordinasi dengan Auditor
Memperkuat forum komunikasi dankoordinasi untuk memastikan tindaklanjut rekomendasi dilakukan secara
komprehensif dan dapat secara efektifmenyelesaikan permasalahan.
04
22
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (4)
05 Sistem Pengendalian Intern
23
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (4)
06 Tindak Lanjut Pemeriksaan
Rencana Aksi
Menyusun rencana aksi dan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK atas LKPP, LKBUN, dan LKKL yang jelas dan terukur.
01Task Force
Membentuk Task Force untuk menyelesaikan permasalahan signifikan
atas LKPP dan penyebab opini Disclaimer pada LKKL.
02
Monitoring
Memperkuat monitoring secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi atas pemeriksaan LKPP
03Komunikasi
Meningkatkan komunikasi dengan auditor BPK untuk memastikan
tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan.
04
Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dengan Jumlah Temuan Pemeriksaan
17
3230
22
16
42,19%
14,46%
31,40%
27,98%
89,73%
24
Langkah Strategis Mewujudkan LKPP Beropini WTP (4)
06 Tindak Lanjut Pemeriksaan
Isu Penting terkait Penyusunan LKPP Tahun 2017
Satker BLU pada KL perlu melakukanidentifikasi pendapatan-pendapatan yang perludilakukan eliminasi.Telah disusun Juknisuntuk melakukaneliminasi.
PMK 217/PMK.05/2015
LKPP Tahun 2017 diharapkan dapat dihasilkan dari sebuah aplikasi terintegrasi, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
APLIKASI PENYUSUNAN LKPP
TERINTEGRASI
Untuk penyajian nilai aset yang wajar, mulai tahun 2017 Pemerintah kembali melakukan Inventarisasi danPenilaian (IP) aset secara nasional.
INVENTARISASI DAN PENILAIAN (IP)
Isu Penting Terkait Penyusunan LKPP Tahun 2017
26
Sebutkan 4 (empat) kriteria ygmenentukan opini atas Laporan
Keuangan yg diberikan oleh BPK, sesuaiUU No. 15 Tahun 2004?
3
27
Penutup
PERTANGGUNGJAWABAN
LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksaan APBN.
BUDAYA
Opini WTP adalah satu keharusan yang perlu dibudayakan dan bukan tujuan
akhir dari pertanggungjawaban.
KUALITASDengan standar opini WTP, pelaksanaan APBN
diharapkan terjaga kualitasnya, untukmewujudkan masyarakat adil dan makmur
sesuai tujuan bernegara.
Culture
Accountability
Quality
Penutup
29
#MengawalAPBN_MembangunNegeri 30
@DJPBNKemenkeuRIDJPBN. KemenkeuRI
DJPBN.KemenkeuRIchannel/UCFzlOuEE-Fcqy7C3vbTreTw
DJPBN.KemenkeuRI
www.djpbn.kemenkeu.go.id
31
TERIMA KASIH