STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM …digilib.unila.ac.id/56237/3/TESIS TANPA BAB...
Transcript of STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM …digilib.unila.ac.id/56237/3/TESIS TANPA BAB...
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKANPARTISIPASI PEMILIH
(Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)
(TESIS)
Oleh :
TOHAP HASUGIAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNGBANDAR LAMPUNG
2019
ABSTRAK
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKANPARTISIPASI PEMILIH
(Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada PemilihanBupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)
Oleh
TOHAP HASUGIAN
Setiap pemilu berlangsung masih terdapat sekitar 20% pemilih yang tidakmenggunakan hak pilihnya di Kabupaten Dairi. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis strategi yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkanpartisipasi pemilih di Kabupaten Dairi. Tipe penelitian adalah deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa hasil wawancara dandokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dairi berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih kepaladaerah 2018 sebesar 7,08%. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang digunakanoleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan tingkat partisipasi padatahapan pemutakhiran daftar pemilih bekerjasama dengan DinasKependudukan dan Catatan Sipil dan tahapan sosialisasi dengan programandalan “KPU goes to onan”. Pada segmen kelompok marjinal tidak dilakukansehingga yang dilakukan hanya pada segmen pemilih pemula dan pemilihperempuan. Penerapan strategi pada tahapan pemutakhiran data pemilih dansosialisasi dengan urutan: Pertama, strategi penguatan dengan menciptakankekokohan antara penyelenggara pemilihan. Kedua, strategi bujukan, KPUKabupaten Dairi berusaha mengajak masyarakat agar terdaftar dan mengeceknama mereka dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih sertamenerima pesan-pesan yang disampaikan pada tahapan sosialisasi. Ketiga,strategi rasionalisasi, KPU Kabupaten Dairi kurang berhasil melakukan strategirasionalisasi terhadap pemilih karena hanya memastikan pemilih terdaftardalam daftar pemilih dan mengajak pemilih untuk mencoblos pada saatpemilihan. Keempat. Strategi konfrontasi, KPU Kabupaten Dairi kurangmaksimal dalam melakukan strategi konfrontasi dalam proses pemutakhirandaftar pemilih dan pada tahapan sosialisasi.
Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih Pemula, Perempuan, Kelompok Marjinal.
Abstract
THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION’S STRATEGY ININCREASING VOTERS PARTICIPATION
(Study on the beginner voters, women, and the marginalized groups in theelection of Regent and Deputy Regent in Dairy Regency, North Sumatera
Province)
By
Tohap Hasugian
In every Elections took place, there were at least 20% voters who did not use theirright in Dairi Regency. This research purpose to analyze the strategy that had beendone by KPU of Dairi Regency to increase voters participation. The type of thisresearch is descriptive with qualitative approach. The data is sourced from theinterviews and the library documents. The result of this research shows that TheGeneral Elections Commission of Dairi Regency has been succeeded to increasethe rate of the voters participation in Regional Head Election 2018 about 7,08%.This is inseparable from the strategy that had been used by KPU of Dairi Regencyto increase the rate of participation at the stage of updating the voters list incollaboration with the Civil Registry Service Office and at the stage ofsocialization with the main program “KPU goes to onan”. It was not done to themarginalized groups but only at the beginner voters and women. Theimplementation of these strategies at the voters updating data and the socializationin order: first, the strengthening strategy by creating the robustness among theElectoral Management Bodies. Second, the persuasion strategy, KPU of DairiRegency had been tried to invite the public to be registered and checking theirnames in the process of voters updating data and accepting the advices at thesocialization stage. Third, the rationalization strategy, KPU of Dairi Regency wasnot successfully accomplishing the rationalization strategy that caused by onlyensures the voters who have been registered in the voters list and invites the thevoters to vote at the time of the elections. Fourth, the confrontation strategy, KPUof Dairi Regency was not optimal in conducting the confrontation strategy in theprocess of voters updating data and election socialization.
Keywords: Participation, The Beginner Voters, Women, The MarginalizedGroups.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH (Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)
Oleh
TOHAP HASUGIAN
(TESIS)
Sebagai Salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sidikalang pada tanggal 02 Juni 1983.
Sebagai anak kedelapan dari delapan bersaudara pasangan
Bapak E. Hasugian(+) dan Ibu N. Siregar. Telah berkeluarga
dengan Istri bernama Masro Sui Limbong, dikaruniai 4 putra
: Melvin Hasugian, Eldivo Hasugian, Jekonia Hasugian dan
Tian Hasugian.
Pendidikan formal awal penulis menempuh di SD 7 Negeri 030285 Sidikalang,
Kabupaten Dairi tahun 1989-1995, SMP Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi 1995-
1998, SMU Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi 1998-2001, dan lulus dari S1
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Darma Agung Medan Provinsi Sumatera
Utara tahun 2006.
Pada tahun 2009 penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan pada Subbag Teknis
Penyelenggara. Penulis bertugas di Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan selama
3 tahun 4 bulan yang kemudian dimutasi ke KPU Kabupaten Dairi dan bekerja tetap
sampai sekarang.
Pada tahun 2016, penulis mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan tugas belajar
dari KPU RI di Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi
Tata Kelola Pemilu.
Karya ini dipersembahkan untuk :
1. Orang tuaku : E. Hasugian (+) / N. Siregar.
2. Istri Tercinta : Masro Sui Limbong, Amd.Keb
3. Anak-anakku : Melvin Hasugian, Eldivo Hasugian, Jekonia Hasugian dan Tian
Hasugian
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
5. Almamater Universitas Lampung.
MOTTO
Pelajari masa lalu jika Anda akan menentukan masa depan.
Jangan menunggu bahagia baru bersyukur tapi bersyukurlah maka kamu akanbahagia.
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Tesis dengan judul : “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH (Studi Pada Pemilih Pemula,
Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)” adalah karya saya sendiri
dan tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain
dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam
masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung.
Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya
ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan
kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.
Bandar lampung, Januari 2019Yang membuat pernyataan,
Tohap HasugianNPM. 1626021035
SANWACANA
Puji syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus, atas kasih dan karunia-Nya
penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : STRATEGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
(Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara) sebagai
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas
Lampung.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Pembimbing Utama atas bimbingannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku selaku Pembimbing Pembantu atas
bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A., selaku Dosen Pembahas atas kesediaannya
menjadi pembahas dan memberikan masukan, saran serta bimbingan terbaiknya;
7. Orang tuaku E. Hasugian (+) dan Ibu N. Siregar yang jadi inspirasiku selama ini
mendidik dan menyayangiku sampai saat ini.
8. Istriku tersayang Masro Sui Limbong. A.Md.Keb serta anak-anakku yang menjadi
penyemangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Semoga berkat Tuhan
dan kebahagiaan terus menyertai kita semua;
9. Seluruh staf pengajar dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan,
10. Sahabat-sahabat Tata Kelola Pemilu Batch II tahun 2016 Iksan, Zuhairi Sanofi,
Agung Nugroho, Risma Mauli Az, Mery Anggraini, Yuliza, Muhaziroh, Susi
Megawati, Silvi, Antonius, Chandrawansah, Fajar Fahlevi semoga sukses untuk
kita semua dan tetap terjaga jalinan komunikasi walau sudah kembali ke satuan
kerja masing-masing.
11. Sahabat-sahabat Tata Kelola Pemilu Batch I, III dan IV tahun 2015, 2017 dan
2018 tetap semangat.
12. Teman-teman MIP Konsentrasi Otonomi dan Politik Daerah dan Manajemen
Pemerintahan FISIP Universitas Lampung angkatan 2016.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis
selama proses penulisan tesis ini yang belum dapat saya sebutkan satu-persatu.
Bandar Lampung, Januari 2019
Penulis,
Tohap Hasugian
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI......................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ii
I PENDAHULUAN ........................................................................................... 11.1. Latar Belakang Masalah........................................................................... 11.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 261.3. Tujuan Penelitian.................................................................................... 261.4. Manfaat Penelitian.................................................................................. 27
II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 28A. Strategi....................................................................................................... 28
1. Strategi ................................................................................................... 282. Bentuk Strategi ...................................................................................... 303. Manajemen Strategi ............................................................................... 31
B. Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal .............................. 331. Pemilih pemula ...................................................................................... 332. Perempuan ............................................................................................. 343. Kelompok Marjinal................................................................................ 354. Teori SWOT .......................................................................................... 365. Pilkada Akses......................................................................................... 38
C. Partisipasi Politik ....................................................................................... 401. Partisipasi Politik ................................................................................... 412. Bentuk Partisipasi Politik ...................................................................... 42
D. Perilaku Pemilih ........................................................................................ 441. Perilaku Pemilih..................................................................................... 442. Bentuk Perilaku Pemilih ........................................................................ 48
E. Kerangka Teori .......................................................................................... 511. Strategi ................................................................................................... 512. Partisipasi Pemilih ................................................................................. 53
a. Pemilih Pemula ................................................................................. 54b. Perempuan......................................................................................... 55c. Kelompok Marjinal ........................................................................... 58
III METODE PENELITIAN ......................................................................... 61A. Tipe Penelitian ........................................................................................ 61B. Fokus Penelitian ...................................................................................... 62C. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 64D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 64
E. Informan .................................................................................................. 65F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 66G. Teknik Pengolahan Data ......................................................................... 67H. Teknik Analisis Data............................................................................... 68I. Teknik Kesimpulan ............................................................................... 70
IV. GAMBARAN UMUM .............................................................................. 724.1. Sejarah KPU Kabupaten Dairi dan kondisi geografis, sosial
ekonomi masyarakat .......................................................................... . 724.1.1. Kondisi geografis......................................................................... 724.1.2. Kondisi sosial .............................................................................. 734.1.3. Kondisi ekonomi masyarakat ...................................................... 74
4.2. KPU Kabupaten Dairi ........................................................................ 764.3. Pemilih pemula, perempuan dan kelompok marjinal di Kabupaten
Dairi ..................................................................................................... 894.4. Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2018.................................................. 93
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 955.1. Strategi KPU Kabupaten Dairi pada tahap pemutakhiran data
pemilih .............................................................................................. 1045.1.1 Strategi Penguatan ....................................................................... 1045.1.2 Strategi Rasionalisasi ................................................................... 1115.1.3 Strategi Bujukan .......................................................................... 1155.1.4 Strategi Konfrontasi ..................................................................... 121
5.2. Strategi KPU Kabupaten Dairi pada tahapan Sosialisasi ...................... 1255.2.1 Strategi Penguatan ....................................................................... 127
5.2.1.1 Strategi Penguatan pada pemilih perempuan .................. 1275.2.1.2 Strategi Penguatan pada pemilih pemula ........................ 1295.2.1.3 Strategi Penguatan pada kelompok marjinal................... 131
5.2.2 Strategi Rasionalisasi ................................................................... 1345.2.2.1 Strategi Rasionalisasi pada pemilih perempuan ............. 1345.2.2.2 Strategi Rasionalisasi pada pemilih pemula ................... 1375.2.2.3 Strategi Rasionalisasi pada kelompok marjinal .............. 141
5.2.3 Strategi Bujukan .......................................................................... 1415.2.3.1 Strategi Bujukan pada pemilih perempuan..................... 1415.2.3.2 Strategi Bujukan pada pemilih pemula........................... 1435.2.3.3 Strategi Bujukan pada kelompok marjinal...................... 145
5.2.4 Strategi Konfrontasi ..................................................................... 1455.2.4.1 Strategi Konfrontasi pada pemilih perempuan ............... 1455.2.4.2 Strategi Konfrontasi pada pemilih pemula ..................... 1485.2.4.3 Strategi Konfrontasi pada kelompok marjinal ................ 151
VI. SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 1566.1. Simpulan.............................................................................................. 1566.2. Saran ................................................................................................... 163
6.2.1. Saran akademik......................................................................... 1636.2.2. Saran praktis.............................................................................. 163
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... iv
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
4.1 Komposisi Anggota KPU Kota Jambi .......................................................... 64
4.2 Susunan Sekretariat KPU Kota Jambi........................................................... 65
4.3 Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2018...................................... 66
4.4 Perolehan Suara Pasangan Calon .................................................................. 67
4.5Partisipasi Pemilih Pilwako Kota Jambi Tahun 2018 .................................... 68
4.6Fitur Aplikasi SITUNG.................................................................................. 70
4.7Fitur SITUNG Rekap ..................................................................................... 72
4.8Akses SITUNG .............................................................................................. 74
4.9Perbandingan Perolehan Suara Kandidat SITUNG dengan Pleno................. 76
4.10Perbandingan Data Pemilih SITUNG dengan Pleno Penetapan .................. 77
4.11Hasil SITUNG Pilwako Kota Jambi per Kecamatan ................................... 77
5.1Para Aktor dalam Penerapan SITUNG Pilkada Kota Jambi 2018................. 85
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Implementasi Proses Politik dan Administratif ............................................ 22
2.2 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .............. 24
2.3 Variables Involved in the Implementation Process ...................................... 25
2.4 Skema Analisis ANT menurut Bruno Latour ............................................... 41
2.5 Kerangka Pikir Penelitian ............................................................................ 55
4.1 Alur SITUNG Cepat ..................................................................................... 69
4.2 Aplikasi SITUNG Pindai .............................................................................. 70
4.3 Aplikasi SITUNG Entri ................................................................................ 71
4.4 Alur SITUNG Rekap..................................................................................... 72
4.5 Aplikasi Web SITUNG................................................................................. 73
4.6 Web Publikasi SITUNG Pilkada Kota Jambi Tahun 2018 ........................... 74
4.7 Tampilan Menu rekap Hasil Pilkada Kota Jambi ......................................... 78
5.1 Alur Implementasi SITUNG Pilkada 2018 ................................................. 100
5.2 Implementasi SITUNG pada tingkat KPU Kota Jambi .............................. 102
DAFTAR SINGKATAN
ANT : Actor Network Theory
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Caleg : Calon legislatif
DPT : Daftar Pemilih Tetap
e-gov : Electronic Government
GPP : Gaji Pokok Pegawai
IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPU RI : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MK : Mahkamah Konstitusi
NPM : New Public Management
Pemilu : Pemilihan Umum
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
SAKPA : Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran
SIADKA : Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian
SIAP : Sistem Informasi Aplikasi Persuratan
SIKD : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
SIM-2P : Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu
SILOG : Sistem Informasi Logistik
SILON : Sistem Informasi Pencalonan
SIPOL : Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik
SITUNG : Sistem Informasi Penghitungan Suara
SPM : Surat Perintah Membayar
SPP : Surat Permohonan Pembayaran
TIK : Teknologi Informatika dan Komunikasi
TPS : Tempat Pemungutan Suara
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2008, 2013, 2018........ 4
2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ................................ 25
3. Bentuk-bentuk partisipasi politik .............................................................. 49
4. Calon, partai pengusung dan perolehan suara ............................................ 94
5. Analisis SWOT pada tahapan pemutakhiran data pemilih ......................... 99
6. Jadwal pelaksanaan kegiatan KPU goes to onan ....................................... 117
7. Penerapan strategi pada tahapan pemutakhiran data .................................. 124
8. Analisis SWOT pada tahapan sosialisasi ................................................... 126
9. Jumlah pemilih dan tingkat partisipasi pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2018 .......................................................... 128
10. Jadwal kegiatan tatap muka segmen pemilih perempuan .......................... 134
11. Perbandingan data 2013 dan data 2018 pada pilkada di Kabupaten
Dairi ........................................................................................................... 135
12. Jadwal pelaksanaan kegiatan KPU goes to school ......................................138
13. Penerapan strategi pada tahapan sosialisasi ................................................ 154
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Halaman
1. Kerangka pikir ............................................................................................ 60
2. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Dairi ............................... 88
DAFTAR SINGKATAN
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BIMTEK : Bimbingan Teknis
DISDUKCAPIL : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DP4 : Daftar Penduduk Potensial Pemilih pemilu
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPS : Daftar Pemilih Sementara
DPT : Daftar Pemilih Tetap
E-KTP : Elektronic-Kartu Tanda Pengenal
GOLPUT : Golongan Putih
KAK : Kerangka Acuan Kerja
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LSI : Lembaga Survei Indonesia
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MA : Mahkamah Agung
MK : Mahkamah Konstitusi
MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU : Undang-Undang
PEMILOS : Pemilihan Organisasi Siswa
PEMILU : Pemilihan Umum
PKH : Program Keluarga Harapan
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres : Pemilihan Presiden
POLRI : Polisi Republik Indonesia
PPDP : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS : Panitia Pemungutan Suara
RAB : Rencana Anggaran Biaya
SDM : Sumber daya Manusia
SIDALIH : Sistem Informasi Data Pemilih
STTOI : Sekolah Tinggi Theologia Oikumene Injili
SWOT : Strength, Weakness, Opportunities,Threats
TNI : Tentara Nasional Indonesia
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan suatu kegiatan
demokrasi yang dinanti banyak orang. Terlepas dari tujuan, apakah ingin menjadi
calon atau menjadi tim sukses calon yang akan mencalonkan itu. Pemilihan umum
ini diharapkan akan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang
akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membantu pemerintah
pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah. Pemerintah pusat telah
mengeluarkan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Awal
perubahan besar tersebut terjadi di tahun 2005, dimana pada waktu itu untuk
pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih secara langsung
oleh rakyat. Peristiwa ini menunjukkan babak baru dalam sejarah politik daerah di
Indonesia.
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut
Pilkada) secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pasal 1 ayat (1) dikatakan:
“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.
Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang secara tiba-tiba,
2
namun ada beberapa faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem
langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan
demokrasi.
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pilkada juga
dimasukkan sebagai bagian dari kategori pemilu. Pilkada langsung merupakan
suatu capaian yang baik dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada
langsung berarti mengembalikan hak-hak masyarakat di daerah untuk
berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara
demokrasi. Sehingga hal ini semakin memajukan demokrasi di tingkat lokal
karena masyarakat lokal akan memilih sendiri siapakah calon pemimpinnya atau
yang mewakilinya di daerah.
Pilkada langsung merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi,
walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya, seperti biaya besar, energi,
waktu, pikiran dan lain sebagainya. Keberhasilan pilkada untuk melahirkan
pemimpin daerah yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan
rakyat sangat tergantung pada sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.
Konteks penguatan demokratisasi dalam pilkada secara langsung berpeluang
untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Masyarakat yang
memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam menuju proses
demokrasi yang benar dan substansial. Kehidupan demokrasi yang sebenarnya,
bukan demokrasi prosedural yang selama ini telah dijalankan dalam kehidupan
berdemokrasi.
3
Demokrasi dimaknai sebagai proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan
tidak bermanfaat, terjadinya konspirasi, pelanggaran dan keamanan yang tidak
terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian yang
harus dirubah. Hal ini juga memberikan tanda bahwa demokrasi di tingkat lokal
mulai tumbuh, karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar
perhelatan akbar “Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung”, baik Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Maupun Walikota Dan Wakil
Walikota.
Pilkada Dairi 2013 yang lalu tingkat partisipasi sebesar 73 % telah menunjukkan
bahwa tingkat partisipasi pemilih meningkat, meskipun peningkatannya tidak
begitu signifikan, dimana angka peningkatannya hanya 0,77 % jika dibandingkan
pada pilkada 2008 yang mana tingkat partisipasi pemilih sebesar 72,23 %. Pemilih
masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam menyampaikan hak
suara sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar hal ini tidak terjadi pada
pemilu berikutnya. Surat suara yang tidak terpakai adalah satunya bentuk bukti
terbuangnya secara sia-sia anggaran negara yang telah dikeluarkan dalam
penyelenggaraan pemilu ini. Padahal anggaran untuk pengadaan surat suara ini
juga tidak murah. Karena akibat pelaksanaan pemilu ini banyak menyedot
anggaran pendapatan belanja daerah (selanjutnya disebut APBD) yang tadinya
dianggarkan untuk pembangunan daerah menjadi dialihkan dananya untuk
kegiatan pemilu.
4
Tabel 1. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2008, 2013, 2018
NO TAHUN PARTISIPASI
PEMILIH
Target KPU DPT
1 2008 72.23% Belum memakai target 184.747
2 2013 73% Belum memakai target 203.753
3 2018 80,08% 77.5% 174.907
Sumber : KPU Kabupaten Dairi 2018
Faktor penyebab kenapa para pemilih tidak menyampaikan hak pilihnya memang
mempunyai beberapa alasan seperti: sudah apatisnya para pemilih terhadap
kandidat yang akan maju, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, para
pemilih yang sudah merasa bosan atau jenuh dengan kegiatan pemilu yang
kesannya seperti terus-menerus. KPU Kabupaten dalam hal ini harus memberikan
perhatian agar beberapa alasan diatas tidak sampai terjadi sehingga tingkat
partisipasi pemilih dapat meningkat semakin baik dan minimal dapat mencapai
target yang ditentukan oleh KPU Pusat yakni sebesar 77.5%.
Subekti (2014) mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan partisipasi pemilih
pada pilkada Kabupaten Magetan yang salah satunya karena adanya praktek
money politic dan adanya peran dari lembaga sosial lainnya. Demokrasi langsung
justru menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tingkat konflik yang
tinggi, konspirasi politik, money politic bahkan dampak lain adalah tingginya
korupsi di daerah. (Soebagio, 2008:82-86) juga mengatakan, terlepas dari
permasalahan tersebut sebenarnya pilkada langsung memiliki makna strategis
yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini
terabaikan.
5
Murray Print dalam (Mawardi, 2008) menyebutkan bahwa pembentukan warga
negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling
mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan
(civic education). Aktualisasi dari civic education terletak kepada tingkat
partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu maupun
pilkada. Partisipasi politik yang lemah berakibat terjadinya kesenjangan politik
antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, dimana aktor pelaksana
kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan
kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi masyarakat sipil.
Menurut Miriam Budiarjo (2015:369) tingkat partisipasi yang rendah pada
umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan
bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.
Proses pemerintahan yang demokratis justru menimbulkan permasalahan baru
yang komplek. Tingkat resistensi masyarakat yang tinggi terhadap berbagai
kebijakan yang telah dikeluarkan menimbulkan pro dan kontra yang
berkepanjangan. Gejala baru seperti ini muncul di daerah yang telah
melaksanakan proses rekrutmen pemimpin publik melalui pilkada langsung.
Korupsi massal adalah salah satu permasalahan baru sebagai implikasi dari bagi-
bagi kekuasaan. Di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkannya 38 anggota
Dewan perwakilan rakyat yang terbukti terlibat dalam kasus yang menyangkut
mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho oleh Lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi karena terlibat dalam masalah korupsi yang telah merugikan keuangan
negara.
6
Momen pilkada inilah dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat sebagai
bagian dari proses pendidikan politik yang baik. Semakin tinggi partisipasi
menjadi nilai tersendiri akan penguatan proses pendidikan politik, demikian
sebaliknya. Partisipasi dimaknai sebagai proses penguatan lembaga lokal yang
semakin mengerti dan memahami proses penyelenggaraan kekuasaan di daerah.
Berbicara tentang partisipasi pemilih ini dimana di beberapa daerah yang telah
melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah justru
menunjukkan fenomena yang menjadi pemenang adalah golongan putih
(selanjutnya disebut golput) dibandingkan dengan partisipasi pemilih yang sudah
terdaftar resmi.
Kecenderungan penurunan tingkat partisipasi politik ini juga disampaikan Bismar
Arianto (2011:52), mengatakan bahwa: golput tidak hanya terjadi dalam pemilu
legislatif. Dalam perhelatan politik di tingkat lokal seperti pilkada gejala golput
juga terjadi. Dalam pilkada Gubernur Kepulauan Riau dari data quick count yang
dilakukan Lembaga Survey Indonesia (selanjutnya disebut LSI) golput mencapai
angka 50%. Pilkada Batam 2011 angka masyarakat yang tidak memilih melebihi
angka 50%, kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Karimun di atas 40%
dipastikan tidak menggunakan hak pilih.
Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan
pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang
marak-maraknya. Tentunya potensi rendahnya partisipasi pemilih dalam pesta
demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi
perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab tingginya resistensi terhadap
partisipasi pemilih dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena
7
merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi
politik.
Sementara menurut (Soebagio, 2008:84), Secara empirik peningkatan angka
golput terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut:
a. Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang
realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang
berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan
kepentingan kelompok atau golongannya.
c. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku
koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan
aspirasi publik.
d. Tidak terealisasikannya janji-janji yang dikampanyekan oleh elit politik kepada
publik yang mendukungnya.
e. Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang
sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi
para elit politik.
f. Kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi
melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, disamping juga kurangnya
intensitas sosialisasi Pemilu/Pilkada secara terprogram dan meluas.
Begitu juga dengan LSI yang merasa prihatin dengan rendahnya partisipasi politik
di berbagai daerah. Keprihatinan itu disampaikan dengan menerbitkan Kajian
bulanan LSI edisi 05 September 2007 yang berjudul Golput Dalam Pemilukada,
8
didalamnya menyebutkan salah satu gejala penting dari pilkada hingga saat ini
adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan (golput). Di
sejumlah wilayah, angka golput ini bahkan mencapai hampir separuh, seperti yang
terjadi dalam pilkada Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota
Jayapura, Kota Depok dan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak jarang jumlah golput
lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara pemenang pilkada. Jika dibuat
rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan pilkada mencapai angka 27,9%.
Melihat dari tingkat partisipasi pemilih dimasyarakat yang sudah terjadi itu maka
Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) harus bekerja ekstra keras
agar dapat menekan rendahnya tingkat partisipasi pemilih itu. Salah satu cara
yang dilakukannya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa pemilih
potensial seperti pada pemilih pemula, kaum marjinal, komunitas dan masyarakat
umum. Dimana apabila ke empat segmen dari para pemilih itu telah tersentuh
maka dapat menjadi perpanjangan tangan agar sosialisasi KPU dapat ditransfer
dengan baik dan partisipasi pemilih dapat meningkat.
Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi
dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama
demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat
sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang
sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam
pemerintahan.
Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat
legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi
9
mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai
salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga
akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan mengatur
kehidupan banyak orang. Sebagian negara-negara yang menganut demokrasi
termasuk Indonesia menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak
dapat dikesampingkan dalam proses pemilu, khususnya dalam hal kehadiran atau
tidaknya warga negara untuk memilih (voter turn out). Tujuan untuk mencapai
pemilu yang demokratis itu dapat terlaksana dengan baik jika semua elemen turut
ambil bagian untuk mencapainya.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 tentang Tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan
bahwa sasaran pemilih dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih
meliputi dari beberapa segmen pemilih seperti:
1. Pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih
penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, keagamaan, warga
internet (netizen).
2. Masyarakat umum.
3. Media massa.
4. Organisasi kemasyarakatan.
5. Instansi pemerintah.
Penerapan strategi dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat agar
mau datang memilih juga merupakan hal yang sangat diperlukan oleh KPU
Kabupaten Dairi untuk menarik simpati masyarakat supaya datang memilih
10
ke TPS. Pendidikan politik terkait kepemiluan juga merupakan hal yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilih yang berguna untuk
mengajak mereka untuk mau turut berkontribusi. Tidak menjadi pemilih yang
diarahkan oleh seseorang karena sesuatu imbalan, apalagi sampai terdaftar
tetapi tidak menyampaikan hak politiknya.
Untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi maka seluruh segmen
pemilih diatas harus tersentuh, jangan sampai ada segmen yang tidak dilakukan
sosialisasinya, sebab setiap segmen pemilih mempunyai hak suara yang sama
dengan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah pemilih ditiap-tiap
segmen. KPU Dairi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi
memilih ini juga harus menggunakan strategi yang baik untuk dapat mengajak
pemilih, dalam hal ini penulis menekankan pada segmen pemilih pemula, pemilih
perempuan dan kelompok marjinal yang turut berpartisipasi dalam pemilihan.
Data Pemilih pemula pada pilkada 2018 ini menurud analisis DP4 yang diberikan
oleh pihak DUKCAPIL Kabupaten Dairi adalah pemilih laki-laki sebanyak
16.564, pemilih perempuan 13.854 maka total pemilih pemula 28.418 jiwa. Ini
merupakan angka yang sangat potensial untuk diperhatikan hak pilihnya. Dalam
penulisan tesis ini penulis perlu menjelaskan bahwa untuk angka pasti yang tertera
dalam berita acara KPU itu tidak ada. Demikian halnya juga ketika pemutakhiran
data dilakukan tidak ada juga kolom yang disediakan untuk menunjukkan apakah
pemilih itu masuk ke kategori pemilih pemula atau tidak sehingga disini penulis
menggunakan data dari DP4 sebagai gambaran saja.
11
Pemilih pemula pada angka diatas adalah para pemilih yang dilihat dari umur saja
dan belum ditambahkan dengan pemilih yang merupakan pensiunan TNI/POLRI.
Angka 28.418 jiwa merupakan gambaran jumlah pemilih pemula berdasarkan
umur. Penulis tidak dapat memastikan berapa jumlah angka yang valid. Melihat
angka diatas yang cukup besar hendaknya KPU Kabupaten Dairi
memperhitungkan jumlah itu sehingga hak para pemilih pemula itu dapat
diperoleh dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Secara pasti Jangan sampai
suara yang ada ini tidak mendapat pendidikan politik yang baik karena masih
labilnya para pemilih ini dalam menentukan hak pilihnya.
Pemilih perempuan pada pilkada 2018 sesuai dengan DPT adalah 88.891 jiwa
yang tersebar di 680 TPS,169 desa/kelurahan dan tersebar di 15 kecamatan yang
ada di Kabupaten Dairi. Secara umum peranan perempuan dalam berpolitik ini
juga masih tergolong rendah. Sebagai contoh kecil saja, apabila kita melihat
kelompok perempuan yang terlibat di dalam partai politik masih sangat kecil
sekali. Padahal di dalam peraturan KPU telah menyebutkan bahwa partai politik
mengharuskan adanya keterwakilan 30% perempuan dalam partainya itu.
Dalam kenyataan dilapangan itu masih jauh dari yang diharapkan. Jumlah
perempuan yang terlibat dalam partai itu masih hanya untuk memenuhi
persyaratan administrasi saja dan bukan benar-benar keinginan perempuan itu
untuk terjun ke politik. Pemikiran yang masih tradisional dan menganggap
perempuan hanya mengurus urusan rumah tangga. Hal inilah yang masih ada
dalam benak para perempuan yang menjadi salah satu penghambat bagi mereka
untuk dapat tampil dalam dunia politik. Banyak alasan lain yang masih ada tetapi
dalam penelitian ini penulis ingin mencoba melihat bagaimana strategi yang
12
dilakukan KPU Kabupaten Dairi untuk menarik minat perempuan ini agar mau
turut serta menyampaikan hak pilihnya pada pilkada 2018 ini.
Kelompok marjinal juga merupakan kelompok pemilih yang harus juga mendapat
perhatian khusus. Sebab kelompok pemilih marjinal ini merupakan kelompok
yang rentan disalah gunakan oleh para “politikus nakal”. Berusaha untuk
mempengaruhi para pemilih marjinal dengan memberikan iming-iming uang atau
barang sehingga nantinya mereka mau diarahkan untuk mau memilih para
pemberi itu. Berdasarkan dari data dinas sosial Kabupaten Dairi bahwa untuk
tahun 2018 ini jumlah keluarga penerima bantuan sebanyak 9.773 keluarga,
jumlah ini merupakan program keluarga harapan (selanjutnya disebut PKH).
KPU Kabupaten Dairi sebagai penyelenggara pemilihan umum pada pilkada 2018
ini harus turut memperhatikan kelompok marjinal ini agar mau memberikan hak
pilihnya dengan sesuai hati nurani masing-masing. Angka 9.773 jiwa ini juga
merupakan gambaran jumlah kelompok marjinal yang terdata dan sebagai
penerima bantuan pemerintah. Penulis tidak bisa memberikan data pastinya
karena terbentur dengan tidak adanya pendataan resmi ketika mengadakan
pemutakhiran data pemilih atau dalam berita acara hasil pemungutan suara
sehingga data diatas hanya merupakan data pembanding/gambaran saja. Kita
dapat melihat kenyataan dilapangan bahwa data diatas sebenarnya masih kurang
dan masih banyak penduduk kelompok marjinal yang belum tertampung.
Sehingga penulis sulit untuk membuat data pasti berapa data pemilih marjinal ini.
Dalam program PKH ini para penerima bantuan adalah orang-orang yang masuk
dalam ekonomi kecil. Latar belakang pekerjaan para penerima bantuan ini
13
bermacam-macam seperti: petani, pedagang kecil, supir dan lain sebagainya.
Program PKH yang langsung ditangani oleh kementerian sosial ini yang bertujuan
untuk meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sehingga dapat bergerak
meningkat dan dapat hidup mandiri. Kelompok marjinal ini tersebar di 15
kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi. Ini menunjukkan bahwa potensi
penyebaran kelompok marjinal ini tidak mengenal tempat, apakah dia tinggal di
ibu kota Kabupaten ataupun di pinggiran Kecamatan.
Tersebarnya para penerima program PKH menunjukkan bahwa KPU Kabupaten
Dairi harus turun langsung untuk menyentuh kelompok ini agar bisa langsung
melakukan pendidikan politik yang baik. Kerja sama yang baik juga diperlukan
dengan pemerintah daerah atau instansi dan partai politik agar mau bersama-sama
membuka pikiran para kelompok marjinal ini untuk turut ikut dalam pilkada 2018
dengan tidak dibarengi oleh faktor imbalan ataupun iming-iming.
Kedaulatan rakyat atau masyarakat diakui dalam sistem demokrasi pilkada
membuat masyarakat adalah menjadi penentu berjalannya proses dari awal hingga
hasil dari proses demokrasi atau pilkada itu sendiri. Perilaku pemilih masyarakat
adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pilkada.
Perilaku pemilih yang dimaksud disini adalah antara lain pemberian suara atau
proses voting, partai politik dan tidak memberikan suara atau non voting.
KPU sebagai lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu
dituntut agar bisa bekerja sebaik mungkin, sehingga hak-hak dari masyarakat
yang menjadi pemilih bisa ditampung. Baiknya tingkat partisipasi masyarakat
dalam pemilu menjadi salah satu tugas pokok dari KPU Pusat, KPU Propinsi dan
14
KPU Daerah. KPU mempunyai tugas yang sama untuk mencapai kesuksesan
pemilu yang salah satunya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
Chairiyah (2012:75) menyebutkan bahwa profesionalisme penyelenggara pemilu
itu sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kabupaten
Dairi pada 2013 yang lalu telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
yang berlangsung dengan beberapa kejadian yang kurang pantas untuk ditiru.
Pada saat tahapan pilkada sedang berlangsung terjadi beberapa peristiwa dari Tim
pemenangan pasangan calon Bupati yang tidak setuju dengan kinerja KPU
Kabupaten Dairi, yakni salah satunya terkait data pemilih
(https://news.detik.com/berita/2378951). polisi-amankan-provokator-kerusuhan-
dairi). Diakses 16 April 2018.
Pada saat masa tugas dari PPDP ini berakhir, banyak ditemukan pemilih yang
terdaftar tetapi sudah meninggal, sudah pindah, belum cukup umur, TNI/Polri dan
ganda masih tercatat. Sehingga sejak penetapan data pemilih sementara
(selanjutnya disebut DPS) sampai pada yang terakhir Data Pemilih Tetap
(selanjutnya disebut DPT) tim pemenangan pasangan calon tetap tidak setuju
dengan hasil yang ditetapkan, sebab Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati mencurigai ada permainan dari KPU Dairi atau kurang seriusnya
KPU Dairi dalam melakukan verifikasi terkait masalah daftar pemilih ini.
Kinerja penyelenggara pemilu di tingkatan panitia pemilihan kecamatan
(selanjutnya disebut PPK), Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PPS),
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) dan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (selanjutnya disebut PPDP) pada saat itu
15
masih bermasalah dalam bekerja. Sebagai contoh untuk data pemilih, dimana
masih ada para petugas yang tidak bekerja dengan baik sesuai dengan petunjuk
yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dairi. Para petugas itu harus
langsung melakukan cross check DP4 (daftar pemilih penduduk potensial) atau
DPT pemilu terakhir kepada masyarakat yang bersangkutan secara langsung
bukan bekerja di atas meja saja sehingga nantinya data yang diperoleh lebih valid.
Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut DPRD) Pisser
Agustinus Simamora mensinyalir dicurigai sekitar 33.000 (tiga puluh tiga ribu)
pemilih terindikasi fiktif (http://mahalipan.blogspot.co.id/2013/09/203753)
diakses 16 April 2018. Selain itu data pemilih yang terindikasi fiktif ini, ditambah
lagi secara kebetulan Ketua KPU Kabupaten Dairi dan salah Satu calon Bupati
yang juga petahana itu bermarga yang sama yakni Sitohang menjadi alasan
tambahan lain bagi para Tim pemenangan itu untuk tidak mempercayai kinerja
dari KPU Kabupaten Dairi tersebut.
Puncak dari kurang akuratnya daftar pemilih dan kurangnya keterbukaan KPU
Kabupaten Dairi pada saat itu untuk saling terbuka membahas ini dengan cara
damai sehingga menimbulkan terjadinya kerusuhan dan rusaknya beberapa
kantor pemerintah dan mobil operasional KPU. Akibat dari kejadian itu membuat
situasi kerja pada saat itu menjadi tidak kondusif sedangkan tahapan pemilu harus
jalan terus. Data partisipasi pemilih pada pilkada antara 2008 dengan 2013
sebenarnya mengalami peningkatan. Pemilih pada 2008 sebanyak 181.344 dan
yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 50.360 dan persentase partisipasi
pemilih yaitu 72,23% (https://sitohanguntuktapanuli.wordpress.com/2008/10/29/
16
pilkada-dairi-dua-putaran-parlemenbudiman-dan-jhonnyirwansyah-akan-bersaing-
lagi/.Diakses 16 April 2018.
Kabupaten Dairi telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada Tahun 2013 yang lalu, dimana tingkat partisipasi masyarakat
(pemilih) sebanyak 73 persen dari total pemilih (sumber dari KPU Kabupaten
Dairi). Angka ini sudah meningkat dibandingkan dengan pilkada tahun 2008.
Fenomena kejadian di masa pilkada 2013 yang lalu harus bisa dijadikan pelajaran
agar hal seperti itu tidak terulang lagi pada pilkada berikutnya. Walau telah terjadi
peningkatan partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Dairi berusaha agar pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 ini dapat meningkat minimal pada angka
75 persen dari total jumlah pemilih (sumber: wawancara dengan Komisioner KPU
Dairi). Ini akan menjadi tugas yang cukup berat bagi KPU mengingat masih
banyak masyarakat yang masih apatis dan melakukan tindakan golput pada saat
pemilihan.
Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu yang dianggap
relevan sebagai referensi untuk penulis, dapat dilihat dari uraian di bawah ini :
a. Sri Zul Chairiyah (2012) dalam jurnal berjudul “Masalah profesionalisme
penyelenggara pemilu (KPU) dan partisipasi pemilih dalam pemilukada
serentak 2015 di Sumatera Barat” (Kultur lokal dan pemilu berintegritas).
Dalam penelitian ini lebih banyak menggambarkan terkait masalah
profesionalitas penyelenggara pemilu sehingga berimplikasi terhadap
partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2015 di sumatera Barat. Dimana
dari beberapa sampel daerah yang digunakan menunjukkan masih minimnya
17
tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Merupakan penelitian bersifat
deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kasus pemilukada di Sijunjung menggambarkan adanya belum
profesionalnya penyelenggara pemilukada dengan aspek kultur lokal
khususnya faktor pendidikan, akses informasi masyarakat terhadap
regulasi, aspek integritas.
2. Kasus pemilukada di Pasaman Barat menggambarkan adanya belum
profesionalnya penyelenggara pemilukada dengan aspek kultur lokal
khususnya terkait pengetahuan pendidikan ekonomi, aspek independensi
dan integritas.
3. Kasus pemilukada di Dharmasraya menggambarkan adanya belum
profesionalnya penyelenggara pemilukada dengan aspek independensi dan
integritas penyelenggaraan pemilukada.
Perbedaan dari jurnal Sri Zul Chairiyah dengan penelitian ini terletak pada :
1. Bagaimana strategi dari KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan
partisipasi pemilih.
2. Penelitian ini tidak hanya berbicara tentang kelemahan KPU Kabupaten
Dairi.
3. Sejauh mana strategi yang digunakan untuk tiga segmen pemilih yaitu
pemilih pemula, perempuan dan kelompok marjinal dalam pilkada 2018.
b. Tia Subekti (2014) dalam jurnal Skripsi dengan judul “Partisipasi Politik
Masyarakat dalam pemilihan umum (Studi Turn of Voter dalam pemilihan
umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)”.
18
Penelitian ini menyebutkan tentang partisipasi politik masyarakat Kabupaten
Magetan yang setiap kali mengadakan pemilihan mengalami peningkatan
seperti pada pilkada tahun 2013 yang mencapai 72%. Walaupun setelah
diadakan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ini tidak
terlepas dari adanya praktek money politik yang terjadi di masyarakat dan
peran dari lembaga sosial yang ada juga mempengaruhi meningkatnya
partisipasi politik ini.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, upaya meningkatkan partisipasi politik.
Partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah
Pemilukada. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial
dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat empat lembaga sosial
yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat. Kedua, Partisipasi
politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Magetan Tahun 2013 telah
terjadi peningkatan. Partisipasi politik masyarakat mampu mencapai angka
72%.
Perbedaan dari jurnal skripsi Tia Subekti dengan penelitian ini terletak
bagaimana strategi yang digunakan KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan
partisipasi pemilihnya agar dapat meningkat dari pemilihan sebelumnya. Dan
melihat faktor - faktor apa yang mempengaruhi masyarakat memberikan hak
pilihnya pada hari “ H ” pencoblosan.
c. Ryan Yudi Andila (2015) dalam Tesis dengan judul “Strategi KPU dalam
mengurangi angka golput (Studi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bandar Lampung Tahun 2015). KPU Kota Bandar Lampung berhasil menekan
19
angka golput pada pemilihan 2015 sebesar 7,70%. Hal ini menjadi parameter
strategi yang telah diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk
menurunkan angka golput pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan
sosialisasi pemilihan. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teori yang digunakan adalah menurud Newman dalam Pito yaitu
strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, dan strategi
konfrontasi.
Hasil penelitian menunjukkan strategi dalam mengurangi angka golput pada
tahapan sosialisasi meliputi 4 (empat) strategi, yaitu: strategi penguatan dimana
KPU Kota Bandar Lampung berhasil menciptakan budaya keterbukaan
informasi publik, terbangunnya komunikasi yang efektif pada panitia
penyelenggaraan pemilihan antara KPU Kota Bandar Lampung dengan panitia
di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung,
strategi rasionalisasi dimana KPU Kota Bandar Lampung kurang maksimal,
KPU Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan untuk membangun kesadaran
masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan dengan
melakukan pendidikan politik, penyuluhan dan membuka ruang diskusi kepada
masyarakat. Strategi bujukan dilakukan melalui sosialisasi untuk menarik
perhatian masyarakat,mengajak pemilih untuk tidak golput dan mengajak
masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan. Strategi konfrontasi
dimana dilakukan kurang maksimal, kegiatan ini hanya menekankan kepada
masyarakat yang apatis dan cenderung tidak perduli terhadap proses pemilihan.
Perbedaan penelitian Rian Yudi Andila dengan penelitian ini adalah penelitian
20
ini lebih berfokus terhadap pemilih pemula, perempuan dan kelompok
marjinal. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian
tentang bagaimana strategi cara meningkatkan partisipasi pemilih.
d. Dwi Haryono, A.Margono, Syahrani (2016) dalam jurnal dengan judul
“Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”.
Dalam penelitian ini menyebutkan tentang srategi yang dilakukan oleh KPU
Kota Samarinda untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan
penguatan kelembagaan, sosialiasi politik dan strategi pendidikan pemula.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data
deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Strategi penguatan kelembagaan, dalam penerapannya dengan
meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan dalam hal ini adalah
PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan
informasi KPU kepada publik.
2. Strategi sosialisasi politik, dalam hal kegiatan yang dilakukan pertemuan
dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan
kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak,
media massa dan media elektronik.
3. Strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu metode KPU
dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula,
dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat,
dengan program Training of Trainer, PEMILOS dan Duta pemilih Pemula.
21
Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah bahwa dalam
penelitian ini peneliti telah membagi tiga segmen pemilih yang menjadi
prioritas utama yaitu: pemilih pemula, perempuan dan pemilih marjinal agar
partisipasi pemilih itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.
e. Novendi Setiawan (2016) dalam jurnal Skripsi dengan judul “Strategi KPU
Kabupaten Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”.
Penelitian ini menyebutkan bahwa perencanaan strategi KPU Bantul dengan
cara identifikasi misi KPU Bantul, yang kedua analisis lingkungan strategi
dengan analisa SWOT, dan yang ketiga analisis isu strategi. Terkait strategi
KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di
pilkada 2015 antara lain : memaksimalkan kemampuan media elektronik dan
media internet untuk bersosialisasi, meningkatkan kerjasama dari organisasi-
organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan validasi Data Pemilih. Dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan
dari penelitian adalah :
a. Perencanaan strategi KPU Bantul dengan cara pertama identifikasi misi
KPU Bantul, yang kedua analisis lingkungan strategi dengan analisa
SWOT, dan yang ketiga analisis isu strategi.
b. Menggunakan analisis isu strategi berdasarkan SWOT.
c. Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih
pemula di Pilkada 2015 antara lain: memaksimalkan kemampuan media
elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, meningkatkan kerjasama
22
dari organisasi-organisasi terkait untuk bersosialisasi dan validasi data
pemilih.
Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian
ini tidak hanya melihat dari satu segmen saja yaitu pemilih pemula tetapi
ditambah dengan pemilih marjinal dan pemilih perempuan. Sehingga objek
yang diteliti lebih luas yang bertujuan agar mendapatkan data yang lebih baik.
f. Siti Marwiyah (2016) dalam jurnal dengan judul “Golput dalam Pemilukada
serentak”.
Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pilkada memang telah berlangsung
dengan aman tetapi menyisakan masalah baru yakni adanya fenomena golput.
Seperti dalam pilkada Purbalingga 9 Desember 2015, hanya mencatat
kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada kisaran 60%.
Dengan jumlah pemilih sekitar 738.000, jumlah pemilih yang suaranya dinilai
sah hanya 418.313 suara. Pasangan Tasdi-Tiwi mendapatkan dukungan
228.037 suara, dan pasangan Sugeng-Sucipto meraih 190.276 suara. Jika
dihitung dengan jumlah suara yang tidak sah dan golput, maka jumlah suara
yang diperoleh pemenang pemilukada masih jauh tertinggal. Hal ini karena
jumlah suara yang tidak sah atau pemilih yang memilih golput, mencapai 319
ribu.
Yang mana menyebutkan bahwa akar penyebabnya adalah :
Sikap jenuh masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi.
Sikap apatis masyarakat.
Calon kepala daerah dalam pemilukada itu tidak sesuai dengan kriteria yang
diinginkan oleh pemilih (masyarakat).
23
Pembatasan sosialisasi/kampanye sebagaimana yang diatur peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2015 telah menyebabkan
sosialisasi tentang keberadaan pemilukada beserta calon kepala daerah jauh
melorot.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pemilukada serentak memang
secara umum berjalan lancar, akan tetapi menyisakan problem yang
tergolong serius. Salah satunya adalah masalah golput atau adanya sebagian
warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada
serentak. Warga yang tidak menggunakan hak pilih ini jumlahnya sangat
banyak. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, alias golput dalam
pemilukada serentak tersebut, adalah berdasarkan banyak faktor. Dimana
faktor utamanya adalah kualitas calon pimpinan daerah yang akan dipilih
dan ketidakmaksimalan KPU dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan
pemilukada serentak.
Perbedaan penelitian Siti Marwiyah ini dengan penelitian ini adalah bahwa
disini peneliti tidak hanya berbicara tentang fenomena golput tetapi berusaha
untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan KPU Kabupaten Dairi
untuk menekan semakin rendah angka golput sehingga legitimasi dari hasil
pemilukada itu semakin baik.
g. Helby Sudrajat (2016) dalam jurnal dengan judul “Golput dalam diskursus
etika Pemilu”.
Dalam penelitian ini berbicara tentang golput dari sudut etika pemilu dimana
hal ini merupakan perilaku yang kurang tepat. Banyak orang menganggap
golput sebagai suatu tindakan yang tidak berdosa dan hal ini terjadi karena
24
pemilih sudah apatis terhadap pemilu. Metode yang digunakan dalam tulisan
ini merupakan esai kualitatif yang menggunakan metode penalaran ilmiah serta
lebih menekankan pada pendekatan fenomenologi, dimana bertolak dari sebuah
peristiwa khusus yang menarik untuk diteliti dan mencari simpulan dengan
sifat tulisan yang induktif.
Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya pertama, etika pemilu merupakan
kebutuhan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, mewujudkan
penyelenggaraan yang berintegritas serta hasil pemilu yang berkualitas. Kedua,
golput dalam diskursus etika pemilu merupakan perilaku yang kurang tepat.
Hal ini didasarkan pada nilai-nilai etika yang melandasi etika pemilu. Sebagai
bagian kecil dari etika pemilih pemilu, golput memiliki konsekuensi etis,
dimana siapa saja yang melakukannya akan dihadapkan pada etika pemilu yang
dianggap tidak patut dan abai terhadap kepentingan bersama sebagai sebuah
bangsa.
Penulis melihat penyelenggara pemilu yang berintegritas tidak hanya didukung
oleh penyelenggara dan peserta yang berintegritas, penting juga untuk
mendorong para pemilih yang berintegritas dengan menggunakan pendekatan
etika dalam lingkup etika pemilu. Sebab fenomena golput ini berhubungan
dengan partisipasi pemilih dalam pilkada.
Perbedaan penelitian Helby Sudrajat dengan penelitian ini adalah bahwa
dalam penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan
KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi memilih sehingga angka
golput itu bisa ditekan semakin rendah. Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi
golput menang dalam pilkada.
25
Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat bahwa partisipasi pemilih
adalah suatu hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus melihat tren
peningkatan rendahnya partisipasi pemilih atau golput masih dirasa banyak
terjadi. Walaupun secara angka di Kabupaten Dairi hal ini tidak terjadi tetapi
bukan tidak mungkin bisa terjadi penurunan partisipasi pemilih pada pilkada
2018 ini. Untuk itu peneliti menilai bahwa penelitian terkait strategi KPU
untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini sangat penting dilakukan.
Mengingat juga bahwa sampai sekarang belum pernah ada dilakukan penelitian
ini di Kabupaten Dairi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan salah satunya
dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Tingginya partisipasi
pemilih berarti menunjukkan bahwa telah berperannya Komisi Pemilihan
Umum menggunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk menyampaikan hak pilihnya dan tidak terlepas juga bantuan oleh partai
politik dan pemerintah.
Tabel 2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
NO PENELITI PERBEDAAN PENELITIAN PERSAMAANPENELITIAN
1 Sri Zul Chairiyah 1. Profesionalismepenyelenggara pemilu.
2. Partisipasi pemilih dalampemilukada Serentak 2015di Sumatera Barat
Sama-sama menelititerkait partisipasipemilih
2 Tia Subekti 1. Partisipasi masyarakat yangmengalami peningkatan.
2. Adanya 4 lembaga sosialyang mempengaruhimeningkatnya partisipasipolitik ini.
Sama-sama menelititerkait partisipasipemilih
3 Ryan Yudi Andila Meneliti bagaimana StrategiKPU Kota bandar Lampungdalam mengurangi angkagolput.
Meneliti strategi KPUKabupaten Dairiuntuk meningkatkanpartisipasi pemilih
26
4 Dwi Haryono,A.Margono,Syahrani
1. Strategi KPU dalammeningkatkan partisipasipemilih menitik beratkanpada strategi penguatankelembagaan,strategisosialisasi politik,strategipendidikan pemilihpemula.
Meneliti terkaitstrategi KPU dalammeningkatkanpartisipasi pemilih.
5 Novendi Setiawan 1. Strategi KPU KabupatenBantul dengan mediaelektronik, media internetuntuk bersosialisasi.
2. Meningkatkan kerjasamadari organisasi-organisasiterkait untukbersosialisasi.
3. Validasi data pemilih
Meneliti terkaitstrategi KPU dalammeningkatkanpartisipasi pemilih.
6 Siti Marwiyah 1. Menerangkan bagaimanagolput terjadi pada pemiluserentak
Meneliti terkaitpartisipasi pemilih
7 Helby Sudrajat Menerangkan tentang golputdilhat dari sudut etika pemilu
Meneliti terkaitpartisipasi pemilih
8 Tohap Hasugian 1. Meneliti strategi KPUKabupaten Dairi dalammeningkatkan pemilihpada pilkada 2018
2. Meneliti terhadap pemilihpemula, perempuan dankelompok marjinal padapilkada 2018
Meneliti terkaitstrategi KPU dalammeningkatkanpartisipasi pemilih.
1.2. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana strategi KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi
pemilih di Kabupaten Dairi?
1.3. Tujuan penelitian
Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
dimaksud adalah untuk :
27
Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam
meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Dairi.
1.4. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guna
pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Magister Imu
Pemerintahan khususnya Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada mata kuliah
Organisasi dan Birokrasi Pemilu yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran
sekaligus memberikan rekomendasi operasional konstruktif kepada pihak
yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal sosialisasi
pemilu.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Strategi
1. Strategi
Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya
sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu
peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau
keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008:126). Strategi adalah seni
dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi
keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai
tujuannya (David, 2006:5).
Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:
a. Pengertian umumStrategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yangberfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunansuatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
b. Pengertian khususStrategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasameningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudutpandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masadepan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yangdapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.
Menurud Onong Udjana Effendy mengemukakan strategi pada hakikatnyaadalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapaisuatu tujuan (Effendy, 2004:29) artinya strategi komunikasi mampumenunjukkan bagaimana operasional dilapangan tentang apa yang harusdilakukan. Seperti melakukan strategi di awal dan diakhir untuk dapatmencapai tujuan itu.
Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan
disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan
29
yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan
berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun
waktu tertentu.
Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema,
mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip
pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki
taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. KPU Kabupaten Dairi melakukan
strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2018 melalui
pelaksanaan sosialisasi langsung pada masyarakat. Sebab partisipasi
masyarakat dalam memilih ini sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan
pilkada ditambah lagi masih minimnya pengetahuan masyarakat akan
pendidikan politik ini sehingga dituntut ekstra untuk memberikan pengetahuan
dan mensosialisasikan terkait kepemiluan ini.
Salah satu tugas KPU Kabupaten Dairi adalah jangan sampai ada pemilih yang
terhambat haknya untuk berpartisipasi dalam pilkada akibat tidak memahami
prosedur tentang bagaimana cara masyarakat atau pemilih untuk berpartisipasi
atau tidak golput dalam pemilihan. Walaupun KPU Kabupaten Dairi sangat
menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi
pemilihan tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah
dibutuhkan. Untuk itu strategi begitu penting digunakan dalam mewujudkan
tujuan yang telah direncanakan.
30
2. Bentuk Strategi
Menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) terdapat empat pilihan strategi,
yaitu :
a. Strategi Penguatan.
Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih
karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja
politik selama mengemban jabatan publik tertentu.
b. Strategi Rasionalisasi.
Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah
memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil
mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya
kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.
c. Strategi Bujukan.
Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan
memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra
lainnya.
d. Strategi Konfrontasi.
Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan
dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian
kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi penguatan,
strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi sebagai teori
yang cocok digunakan KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk memilih.
31
3. Manajemen Strategi
Menurut Nuryadin (2012:27), “Manajemen strategi adalah proses pengarahan
usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan
dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka
panjang”. Menurut Jorfi, Yaccob dan Shah (2011), Manajemen strategis
merupakan salah satu mata pelajaran yang sedang dibahas dan semakin
menarik bidang manajemen pembangunan. Manajemen strategis adalah
pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari
manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan
lingkungannya dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan
membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran penting
dalam organisasi untuk merumusan strategi yang tepat dan efektif.
Susanto (2014:33) menyatakan bahwa manajemen strategik adalah bagaimana
menganalisis suatu kondisi dan arah mana yang harus dituju oleh para
perencana strategik (manajer/manajemen) dalam menentukan sasaran sehingga
pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dapat dicapai.
Dari pengertian manajemen strategi diatas dapat disimpulkan bahwa
manajemen strategi adalah suatu proses untuk mengarahkan suatu usaha
perencanaan strategi dalam mencapai suatu tujuan agar tepat sasaran secara
efektif dan efisien.
Makna dari Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi (Eddy
Yunus, 2016:18):
1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif
dan efisien.
32
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta
melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan
di dalam pelaksanaan strategi.
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan
lingkungan eksternal.
4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang
ada.
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera
konsumen.
Penentuan strategi oleh KPU Kabupaten Dairi melalui proses manajemen
strategis terdiri dari tiga tahapan (David, 2011:6)
a. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)
Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang
mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang
eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan
internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi
alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
b. Implementasi Strategi (Strategy Implemented)
Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi
yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari
pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan
tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan
mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat
dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung
33
budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang
usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget,
mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan
kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.
c. Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation)
Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer
sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja
dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh
informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau
melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga
aktivitas penilaian yang mendasar yaitu: Peninjauan ulang faktor-faktor
eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini,
Pengukuran kinerja, dan 3). Pengambilan langkah korektif. Penilaian
strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang
berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan
datang.
B. Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal
1. Pemilih Pemula
Pemilih Pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau
baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009:14).
Dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (34), syarat-syarat yang harus
dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:
1. Umur sudah 17 tahun,
2. Sudah/pernah kawin,
34
3. Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan
4. tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
Perilaku memilih pemilih pemula umumnya memiliki karakteristik :
a. Labil.
b. Baru belajar politik.
c. Pengetahuan politik yang masih kurang.
d. Cenderung mengikuti trend atau pengaruh teman.
e. Suka Menonton TV.
f. Apatis (Ginting, 2013).
2. Perempuan
Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang
berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang
paling besar (Syani.1992:45).
Kualitas partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu masih sangat rendah
padahal dari aspek regulasi, sistem pemilu dan data-data tentang pemilih
perempuan itu menunjukan bahwa perempuan memiliki kesempatan dan
peluang. Demokrasi yang sehat memberikan hak dan kesempatan yang
sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Partisipasi pemilih salah satu elemen yang terpenting bagi penguatan
sistem demokrasi. Partisipasi pemilih bukan saja dilihat pada banyaknya
jumlah pemilih namun lebih dari pada dilihat pada aspek kualitas.
Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum diberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempati daftar
bakal calon anggota DPR dan DPRD dan dalam daftar calon tersebut pada
35
setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang
perempuan bakal calon.
3. Kelompok Marjinal
Masyarakat marjinal adalah masyarakat yang identik sebagai masyarakat
miskin kota, yang berprofesi sebagai pemulung, pengemis, gelandangan,
ataupun buruh pekerja kasar. David Berry (1995:14) menyatakan bahwa
marjinal adalah suatu situasi dimana orang yang bercita-cita atau
berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial
yang lain, akan tetapi ditolak keduanya.
Tidak ada definisi baku tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Lazim
diasumsikan bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan
(marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin
tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok
terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut
miskin.
Kelompok marjinal adalah elemen atau komunitas masyarakat yang
mengalami keterbatasan akses struktural. Baik secara ekonomi maupun
politik. Bahkan sering menjadi korban sistem produksi ekonomi. Bahkan
posisinya cenderung jauh dari pengaruh langsung pengambilan keputusan
strategis. Biasanya mereka ini miskin dan lapis sosial rentan dari segala
risiko, pihak yang menjadi dan berpotensi sebagai korban dari proses
kebijakan. Kita bisa sebut misalnya komunitas miskin kota (KMK), para
buruh tani, buruh pabrik kelas bawah, pedagang kaki lima dengan
pendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, dst.
36
4. Teori SWOT
Analisis SWOT menurut Rangkuti (1997:18) “Analisis SWOT adalah
identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi
Perusahaan”. Analisis SWOT mempunyai peranan penting dalam
kemajuan usaha yang akhir-akhir ini semakin kompetitif persaingannya
dalam mencapai tujuan. Arti dari SWOT adalah Strengths, Weakness,
opportunity, Threats. Yang artinya Kekuatan (Strength), Kelemahan
(weakness), Peluang (opportunities), dan Ancaman (threats).
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan pribadi. Dengan
demikian suatu perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor
strategis tersebut (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).
Perencanaan strategis harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan
ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan
dengan visi yang dimiliki, tugas dan tujuan akhir mereka. Setelah memiliki
visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih
dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi
harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna
menggapai tujuannya dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar
organisasinya. KPU Kabupaten Dairi dapat juga menggunakan teori
SWOT sebagai alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis
peluang dan ancaman tersebut.
Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar yaitu:
37
a. Strength (S), adalah karateristik positif internal yang dapat
dieksploitasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
b. Weakness (W), adalah karateristik internal yang dapat menghalangi
atau melemahkan kinerja organisasi.
c. Oppurtunity (O), adalah karakteristik eksternal yang memiliki potensi
untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran
strategiknya.
d. Threat (T), adalah karateristik dari lingkungan eksternal yang dapat
mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang ditetapkan.
Melihat dari ke 4 analisis SWOT diatas maka dapat dihubungkan dengan
KPU Kabupaten Dairi yaitu :
1. Kekuatan (Strength):
- Jumlah Sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kantor.
- Fasilitas penunjang kerja yang memadai seperti: komputer,
Mobil, jaringan internet, ruang rapat dll.
- Hubungan komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Dairi
dengan Pemerintah daerah.
- Hubungan komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Dairi
dengan masyarakat/pemilih.
2. Kelemahan (Weakness):
- Banyaknya jumlah kecamatan di Kabupaten Dairi menjadikan
KPU harus membentuk tim dengan membagi tim kerja per
dapil/rayon agar dapat menjangkau seluruh wilayah.
38
- Jumlah dana pilkada yang terbatas.
- Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas.
- Kegiatan pemilu yang bersamaan (pileg dan pilpres).
- Masih adanya daerah yang belum terjangkau daerahnya.
3. Peluang (Oppurtunity):
- KPU bersama Dinas kependudukan dan catatan sipil sama-sama
mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkada melalui
program perekaman e-ktp.
- KPU dengan pihak Dinas Pendidikan sama-sama berkontribusi
mensosialisasikan pilkada melalui kegiatan KPU goes to school.
- KPU dengan pihak dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan
tokoh agama mengajak masyarakat agar ikut mensukseskan
Pilkada 2018.
4. Ancaman (Threat):
- Ingkar janji politik para kontestan pilkada di masa lalu.
- Kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi ancaman bagi
KPU Kabupaten Dairi karena akan menimbulkan sifat apatis
masyarakat.
5. Pilkada Akses
Menurut penulis Pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal adalah
merupakan bagian dari pilkada akses yang masih sering diabaikan hak
politiknya dalam Pemilu. Beberapa tahun yang lalu KPU melakukan
kegiatan sosialisasi pemilih dengan membagi menjadi beberapa segmen.
Seperti pemilih pemula, perempuan, kaum marjinal, disabilitas tokoh
39
agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Meskipun pemilu merupakan
momentum yang sangat penting, justru pemilu masih sering memunculkan
permasalahan bagi beberapa segmen misalnya: kelompok marjinal. Oleh
karena itu pemahaman dari penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi
kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif
dalam Pemilu.
Zakiyah (2017:270) mengatakan Jika daerah DKI Jakarta sudah bisa
menyelenggarakan pilkada serentak yang ramah bagi penyandang
disabilitas, maka daerah lain juga bisa menyelenggarakan hal yang serupa
mengingat upaya pemerintah yang juga sudah mulai serius memperhatikan
kaum penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas terkait dengan
hak-hak politik penyandang disabilitas. Dengan demikian sudah tidak ada
alasan lagi bagi daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada
secara serentak untuk tidak menjalakan pilkada yang ramah serta bisa
diakses untuk semua golongan dan lapisan masyarakat di Indonesia.
Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, diketahui jumlah
penyandang disabilitas tidak kecil, menurut badan pemenuhan hak-hak
penyandang disabitas PBB menyatakan bahwa penyandang disabilitas
merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia.Laporan bank dunia
mnyebutkan jumlah penyandang disabilitas diperkirakan 15% Jumlah
penduduk dunia. Indonesia juga mempunyai jumlah penyandang
disabilitas yang cukup besar mengingat banyaknya jumlah penduduknya
Indonesia (Zakiyah. 2017:268-269).
40
Demi terpenuhinya hak-hak politik warga negara, penyelenggara pemilu
harus menyediakan semua fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh
pemilih dalam memberikan suara. Hal ini baru bisa dilakukan jika daftar
pemilih berhasil mencatat jumlah dan jenis pemilih secara akurat. KPU
juga harus mengatur agar lokasi TPS mudah diakses oleh pemilih dan tata
ruang pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam
memberikan suara. Sebisa mungkin pemilih tidak didampingi dalam
memberikan suara karena pendampingan akan mencederai azas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pilkada secara langsung, memberikan peluang kepada masyarakat untuk
ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam
menjalankan pemerintahan. Pilkada merupakan suatu bentuk dari
penerapan demokrasi di Indonesia yang dilakukan untuk memilih orang-
orang yang akan menduduki jabatan-jabatan di tingkat lokal atau daerah.
Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan
umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam
menjalankan pemerintahan.
C. Partisipasi Politik
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi
politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat
aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna
mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
41
1. Partisipasi Politik
Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep partisipasi politik.
Pendapat pertama, oleh Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakanbahwa: Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupunindividual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antarapemerintah dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakanmenjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan(electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (groupparticipation), ketiga, kontak antara warga negara dengan wargapemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasiwarga negara secara langsung.
Pendapat kedua, oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalamBudiardjo (2015:368) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah kegiatanwarga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untukmempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisabersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantapatau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal,efektif atau tidak efektif.
Pendapat ketiga, oleh Surbakti (1998:128) menyatakan bahwa : Partisipasipolitik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhipembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukanpemimpin pemerintah.
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan
negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi
politik. Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah
berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat.
Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.
Partisipasi politik dalam pemilihan umumnya akan lebih baik karena
warga negaranya turut dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah
yakni dengan jalan memberikan hak pilihnya.
42
Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka penulis
berpendapat bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau
kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan
yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk
berpatisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat
terkait partisipasi politik ini akan membuat partisipasi memilih masyarakat
akan meningkat Sebab dengan telah terbukanya pola pikir masyarakat
akan pentingnya untuk turut aktif dan sangat menentukan untuk kehidupan
5 (lima) tahun ke depan.
2. Bentuk Partisipasi Politik
Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilu menurut Dedi Irawan
dalam Efriza (2012:178), yaitu:
1. Voting ( pemberian suara)
Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala
waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif,
pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah,
pemilihan kepala desa, dll.
2. Kampanye Politik
Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk
mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau
kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang
berkampanye (misalnya dalam pemilu).
3. Aktivitas Group
43
Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara
sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan
politik, teror dan intimidasi, diskusi politik, dll.
4. Kontak Politik
Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk
melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.
Selain bentuk partisipasi diatas, ilmuan politik mengidentifikasi beberapa
kecenderungan perilaku politik masyarakat, Michael Rush dan Althoff
(1989:131) dalam Efriza (2012:170) menyebutkan sebagai berikut :
a. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau
tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”,
dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor,
tidak dapat dipercaya dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk
apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
c. Alienasi sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan
pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai
pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk
orang lain tidak adil.
d. Anomie sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal
dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan
dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan
devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.
44
D. Perilaku Pemilih
1. Perilaku Pemilih
Terkait perilaku pemilih merupakan pelajaran mengenai alasan dan faktor
yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang
ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen
maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep
partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung
demokratis.
Menurut Firmanzah dalam (Efriza, 2012:480) secara garis besar, pemilih
diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan
untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian
memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih
dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa
diwakili oleh suatu idiologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan
dalam institusi politik seperti parpol.
Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan
utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi dan pilihan
rasional (Efriza, 2012:492).
a. Pendekatan Sosiologi
Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian
Sosiolog, Paul F. Lazersfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson
dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini
juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School).
45
Menurut teori ini, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran
sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial,
contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb.
Lazeersfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang
pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya,
tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan
lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih.
Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan
terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun
konteks ini turut mengkontrol perilaku individu dengan cara
memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab
pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa
bersitegang dengan lingkungan sosialnya.
Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam
bukunya Kuasa Rakyat (2012), menjelaskan bahwa faktor agama
menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks
pendekatan sosiologis.
b. Pendekatan Psikologis
Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa
digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan.
Meski begitu pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan
Sosiologis. Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) dalam Efriza (2012:
503) menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk
menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan
46
pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang
singkat.
Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi
partai, Orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran
ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai
(party identification). Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R.
William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat
(2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam pemilu
atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial
ekonomi atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena
ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu
(identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan,
merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut
memperbaiki keadaan (political efficacy).
c. Pilihan Rasional
Kritik terhadap dua pendekatan di atas, muncul kemudian dengan
asumsi pemilih bukan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas
dari kemauan, teori ini diusung oleh Anthony Downs dalam Economic
Theory of Democracy (1957) dalam Efriza (2012:514). Artinya,
peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi pilihan
seseorang.
Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang
menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi
47
isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya
dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi
masyarakat, dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang
terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di
sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
pertimbangan rasional.
Namun terkadang para pemilih rasional yang bisa dikatakan sebagai
free rider tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini rasional
secara ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk
mendapatkan informasi politik tidak sebanding dengan imbalannya
(Anthony Downs: An Economic Theory of Democracy). Apa arti satu
suara dalam pemilihan dengan seratus juta suara. Kemungkinan satu
suara tersebut untuk mempengaruhi hasil pemilihan sangatlah
kecil.
Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak
suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia
dapatkan adalah imbalan emosional, mungkin kebanggaan karena
dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara atau
perasaan bahagia karena sudah berusaha membantu rakyat miskin
dengan program yang dipilihnya. Apakah program tersebut terlaksana
atau tidak sangat kecil hubungannya dengan suara pemilih tersebut.
Resiko (baik atau buruk) yang ditanggung oleh si pemilih atas
pilihannya biasanya sangat kecil.
48
Mencari informasi politik itu mahal dan perlu usaha besar. Karena itu
pemilih cenderung tidak melakukannya. Ini adalah apa yang disebut
oleh Gordon Tullock (Public Choice Theory) sebagai rational
ignorance (Bryan Caplan; 2007, The Myth of Rational Voter). Pemilih
sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka
tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik
(terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat. Usaha untuk
menambah pemahaman tentang kandidat memerlukan waktu dan juga
pemikiran bahkan terkadang biaya.
2. Bentuk Perilaku Pemilih
Dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas’oed
dan Mac Andrews (Damsar, 2010:186) membedakan partisipasi atas dua
bentuk, yaitu
a. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik
yang “normal’’ dalam demokrasi modern.
b. Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi
politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan
dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.
Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi
dapat dilihat pada tabel berikut:
49
TABEL BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK
Konvensional Non Konvensional* Pemberian suara (voting) * Pengajuan Petisi* Diskusi Politik * Berdemonstrasi* Membentuk dan bergabung dalam
kelompok kepentingan* Konfrontasi
* Komunikasi individual dengan pejabatpolitik dan administratif
* Mogok
*Tindak kekerasan politik terhadapharta benda (perusakan,pengeboman, pembakaran).
* Tindakan kekerasan politikterhadap manusia (penculikkan,pembunuhan) perang gerilyadan revolusi.
Sumber: Almond dalam Mas’oed dan MacAndrews (1981) dalam Damsar (2010),hal. 186
Sedangkan menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku political explorer
(Efriza, 2012:487) secara umum pemilih dikategorikan ke dalam empat
kelompok utama yaitu:
1. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang
memutuskan pilihan pilitiknya berdasarkan perhitungan rasional dan
logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang
terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum
menjatuhkan pilihannya.
2. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih
dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku,
ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya
sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap luhur.
Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
50
3. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi
oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan
kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara
pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan
sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa
kandidat.
4. Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan
pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari
rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan
alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan
kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional.
Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa atau pemilih
pemula.
Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari
perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu
perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. Sebagian lainnya
berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Termasuk ke
dalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan
jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan
jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah
diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat
mengerjakan kegiatan politik. (Surbakti, 1998:15)
Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu
yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau
51
kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih
merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak
langsung. Menurut Surbakti (1998:145) menilai perilaku memilih
ialah keikut sertaan warga Negara dalam pemilu merupakan serangkaian
kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak
memilih dalam pemilu.
Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari
pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik
merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya sedangkan
secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
E. Kerangka Teori
1. Strategi
Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, danmengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapatmencapai tujuannya (David, 2006:5).
Menurut Steinberg dalam Pito (2006:196), strategi adalah: Rencanauntuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi suksesatau gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Reksohadiprodjo(2010:41) strategi adalah: Fondasi tujuan organisasi dan pola gerak sertapendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rencanamenyatu, komprehensif dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategisdengan kesempatan dan ancaman yang datang dari luar.
Kotler (1997:75) juga berpendapat bahwa strategi adalah sebagai rencanapermainan untuk mencapai sasaran usaha dengan menggunakan pemikiranyang strategis. Sedangkan menurut Robinson dan Pearce (2008:6),strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, gunaberinteraksi dengan kondisi pesaing untuk mencapai tujuan perusahaan.Strategi mencerminkan pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana,kapan dan dimana perusahaan akan bersaing, dan untuk tujuan apaperusahaan harus bersaing.
52
Sedangkan menurut Reksohadiprodjo (2010:41) strategi adalah:
Pengertian strategi menurut Bryson dalam Kurniawan (2005:82), strategiadalah: Salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkunganyang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu danmemecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Untuk itu denganstrategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan memecahkan masalahdan mengambil keuntungan dari peluang, mengatasi dan kelemahan danancaman dari luar.
Sedangkan menurut Firmanzah (2008:244): Strategi merupakan cara,metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuanyang telah dirumuskan.
Menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) terdapat empat strategi, yaitu:
1. Strategi Penguatan.
Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih
karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja
politik selama mengemban jabatan publik tertentu.
2. Strategi Rasionalisasi.
Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah
memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil
mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya
kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.
3. Strategi Bujukan.
Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan
memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra
lainnya.
4. Strategi Konfrontasi.
53
Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan
dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian
kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi penguatan,
strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi sebagai teori
yang cocok digunakan KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk memilih.
Strategi manajemen yang akan dilakukan pada pilkada 2018 diharapkan dapat
meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Dairi dan menunjukkan
bahwa KPU Kabupaten Dairi dapat menyukseskan pemilihan umum tanpa
adanya konflik seperti pada pilkada 2013 lalu dan sebagai bukti telah
terjadinya perbaikan manajemen sebagai penyelenggara pemilu.
2. Partisipasi pemilih
Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakan bahwa: Partisipasi adalahberbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkanadanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corakpartisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama,partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasikelompok (group participation), ketiga, kontak antara warga negara denganwarga pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasiwarga negara secara langsung.
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Budiardjo (2015:368)menyatakan bahwa: Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagaipribadi- pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusanoleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif,terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengankekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Ramlan Surbakti (1998:128) menyatakan bahwa : Partisipasi politik sebagaikegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan
54
pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpinpemerintah.
a. Pemilih Pemula
Undang Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (34) yang
berbunyi: “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah
kawin”.
Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 pemilih pemula dari jumlah
147.219.000 jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen
dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari
pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu
Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62 persen) dari suara
sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula juga
sangat luar biasa. Pada Pemilu 2009 kita tahu Partai Demokrat menjadi
pemenang Pemilu dengan memperoleh 21 juta suara. Angka itu masih
lebih kecil dari jumlah jumlah pemilih pemula yang ada di kisaran 30
jutaan.(https://www.kompasiana.com/mahfudmd_info/552b2e2bf17e61cf7
ad623bf/pentingnya-para-pemilih-pemula-dalam-pemilu) diakses16 April
2018.
Pemilih pemula atau sekarang disebut dengan pemilih milenial sering
dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai. Sebab jika partai mendapatkan
suara pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka dapat akan unggul
dalam pemilu tersebut. Disini diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula
agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas. Pemilih pemula
sebagai pemegang hak pilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak
55
pilih dalam pemilihan umum, pada umumnya belum memiliki jangkauan
politik yang luas untuk menentukan kandidat mana yang harus mereka
pilih. Pada situasi ini, pemilih pemula selalu menjadi bidikan dan sasaran
setiap kandidat untuk meraih dukungannya. Sehingga ada baiknya para
pemilih pemula ini dibekali pemahamannya tentang siapa kandidat dan
visi misi dari partai tersebut. Ini bertujuan agar para pemilih tidak seperti
membeli kucing dalam karung pada saat menyampaikan hak pilihnya.
Istilah pemilih pemula dalam pemilu adalah kelompok yang baru pertama
kali menggunakan hak pilihnya. Pilihan politik pemilih pemula ini selalu
dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan
pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum
demikian halnya dalam pilkada, seperti data yang disebutkan Mahmud MD
dalam tulisannya tersebut. Siapa saja yang bisa merebut perhatian pemilih
pemula ini akan mendapat keuntungan. Karena dengan perolehan dari
suara pemilih pemula ini ditambah dari perolehan suara dari sumber lain
akan menambah potensi bisa memenangkan kontestasi pemilu tersebut.
b. Perempuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak
asasi manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum,
kepartaian,pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di
bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
56
Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah
diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan. Ketentuan dalam
konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut:
1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua
pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa
suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih
secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat
yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan
menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional
dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.
Muslimat (2016:18-19) ada dua penyebab rendahnya kualitas sumber daya
wanita, sebagai berikut: Pertama, faktor internal wanita. Faktor ini
ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar
meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap
keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Gerak
wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya
manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya
wawasan, rendahnya keterampilan sebagian wanita dalam berbagai
bidang, dan rendahnya derajat kesehatan wanita.
Kedua, faktor eksternal wanita. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komperehensifnya
penterjemah ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola
57
pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias
gender. Nilai-nilai budaya patrilineal mengakibatkan wanita
terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan dianggap warga
negara yang dua. Hal inilah yang telah mempengaruhi cara wanita
mengembangkan konsep diri yang telah menghambat dirinya untuk maju.
Pada masa reformasi ini keterwakilan perempuan dalam politik telah diatur
oleh pemerintah. Sejak dahulu perempuan tidak/kurang mendapat
perhatian untuk dapat menduduki suatu jabatan atau pekerjaan. Istilah
yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya untuk mengurus rumah
tangga, tetapi tidak untuk sekarang. Dalam menghadapi era ini perempuan
juga harus mempersiapkan diri agar bisa masuk dan mengisi ruang-ruang
pekerjaan yang telah dipersiapkan. Seperti dalam peraturan partai politik
dalam pengisian kursi calon legislatifnya, dimana partai politik itu harus
dapat mengisi calon-calonnya itu dengan keterwakilan perempuan
sebanyak 30%.
Walaupun dalam pengisian ini masih ada partai politik yang
menjadikannya hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan partai saja
dan tidak benar-benar ingin menjadi calon. Baik juga dalam lingkungan
menteri, sekarang ini pemerintah sudah semakin memperhatikan
keterwakilan perempuan untuk dapat duduk dikursi menteri seperti menteri
kelautan, menteri kesehatan dan beberapa menteri lainnya. Hal ini patut
diapresiasi agar para perempuan dapat berbenah diri agar bisa ikut terlibat
dalam kegiatan berdemokrasi ini. Baik sebagai pelaku politik atau pun
58
sebagai pemilih yang harus turut ambil bagian untuk menyampaikan hak
suaranya yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya kedepan.
c. Pemilih Marjinal
Afriyani (2014:19-20) dalam skripsinya menyebutkan dalam kamus
sosiologi dan kependudukan istilah marjinal memiliki dua makna, yaitu
pertama, suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna. Kedua,
kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan rendah.
(Hartini dalam Irawati, 2008).
Kelompok marjinal adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak
sempurna dalam masyarakat. Kelompok marjinal tercipta sebagai imbas
dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti
kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak
adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi sebab lahirnya
kelompok marjinal. Keadaan pada kelompok marjinal kemudian membawa
dampak pada kesadaran politik yang mereka miliki.
Kelompok tersebut menjadi sasaran pendidikan pemilih karena mereka
memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Mereka
juga memiliki hak untuk paham tentang berbagai hal yang mempengaruhi
kehidupan mereka dengan baik. Jumlah mereka tidak sedikit menjadi
faktor lain yang meletakkan pentingnya kelompok ini sebagai sasaran
pendidikan politik. Kelompok ini rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi
dalam berbagai peristiwa politik. Sehingga pola pikir dari pemilih marjinal
ini harus dibuka agar dapat memilih berdasarkan hati nuraninya dan bukan
karena adanya iming-iming dari para pelaku politik kotor.
59
Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan menggunakan teori
menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) yaitu meliputi: a. Strategi
penguatan, b. Strategi rasionalisasi, c. Strategi bujukan, d. Strategi
konfrontasi. Peneliti berpendapat bahwa untuk menganalisa langkah-
langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan
partisipasi memilih dengan melihat strategi yang diterapkan pada kegiatan
pemutakhiran daftar pemilih dan kegiatan sosialisasi pemilihan, sehingga
dengan pendekatan teori itu peneliti dapat mengambil kesimpulan strategi
mana yang dominan dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi untuk
meningkatkan partisipasi memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Dairi tahun 2018.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka teori yang penulis susun pada
penelitian ini adalah ingin menjawab tentang strategi yang paling efektif
diterapkan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi
memilih pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi
pemilihan dengan menganalisa model strategi berdasarkan teori Newman.
60
Bagan kerangka pikir
Strategi KPU
Penguatan Rasionalisasi Bujukan Konfrontasi
Pilkada Dairi 2018
Pemilih Pemula Pemilih Perempuan Kelompok Marjinal
Tingkat partisipasi pemilih
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran
tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana strategi KPU Kabupaten
Dairi dalam meningkatkan partisipasi memilih pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018. Penggunaan penelitian kualitatif
dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda
dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif.
Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu jenis
penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan
gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian
berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan
penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001:66),
adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
Penelitian ini mencoba melihat strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten
Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan studi pada pilkada
2018. Maksud penelitian ini adalah dengan mendiskripsikan fakta-fakta yang
terjadi dalam setiap pelaksanaan pilkda khususnya mengenai partisipasi
pemilih. Selanjutnya akan juga dikemukakan strategi-strategi yang digunakan
62
oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun
data yang akan digali dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari
seluruh unsur penyelenggara, pemilih, akademisi, LSM dan jurnalis.
Penelitian ini ingin melihat secara mendalam berdasarkan informasi dari
informan yang berkaitan langsung dengan pemilihan dan kemudian
dideskripsikan secara mendalam dengan cara menjelaskan, mengelola,
menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan
lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena
deskripsi mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih berdasarkan
identifikasi sifat-sifat dan karateristik pemilih yang kemudian
menggambarkan strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi.
Penelitian ini tidak menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini
tidak mengobservasi lebih lanjut dan tidak mengukur besar atau distribusi
sifat-sifat pemilih.
B. Fokus penelitian
Moleong (2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk
membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih
data yang relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam data yang sedang
dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik.
Penelitian ini akan berfokus pada masalah :
1. Strategi KPU Kabupaten Dairi pada Tahapan pemutakhiran daftar pemilih
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018
dalam meningkatkan partisipasi memilih meliputi:
63
a. Strategi Penguatan dalam pemutakhiran daftar pemilih: seperti
melakukan penguatan terhadap para petugas PPDP, pelatihan terhadap
para operator sidalih.
b. Strategi Rasionalisasi dalam pemutakhiran daftar pemilih: seperti
menjelaskan kepada para pemilih agar mau untuk mengecek namanya
apakah sudah terdaftar sebagai pemilih.
c. Strategi Bujukan dalam pemutakhiran daftar pemilih: seperti
mengajak masyarakat untuk mendaftarkan dirinya apabila belum
terdaftar dan memberikan hak pilihnya pada hari H pemilihan.
d. Strategi Konfrontasi dalam pemutakhiran daftar pemilih: seperti
petugas PPDP yang langsung menjumpai para pemilih agar mau
didaftarkan sebagai pemilih.
2. Strategi KPU Kabupaten Dairi pada Tahapan sosialisasi pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 dalam
meningkatkan partisipasi memilih meliputi:
1. Strategi Penguatan dalam tahapan sosialisasi: seperti KPU dan
sekretariat yang mengikuti pelatihan baik dari tingkat pusat maupun
provinsi.
2. Strategi Rasionalisasi dalam tahapan sosialisasi: seperti KPU
Kabupaten Dairi menjelaskan kepada masyarakat/pemilih agar mau
menyampaikan hak pilihnya.
3. Strategi Bujukan dalam tahapan sosialisasi: seperti KPU Kabupaten
Dairi mengajak masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan
dibarengi pemberian hadiah atau cindera mata.
64
4. Strategi Konfrontasi dalam tahapan sosialisasi: seperti KPU
Kabupaten Dairi yang langsung menjumpai para pemilih di pasar dan
menjelaskan pentingnya terdaftar di DPT agar bisa ikut memilih.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama,
berdasarkan latar belakang masalah, KPU Kabupaten Dairi berhasil
meningkatkan partisipasi memilih pada Pilkada 2013 yang lalu. Kedua,
pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. Ketiga, faktor
kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.
D. Jenis dan Sumber Data
Lofland dalam Moleong (2006:157) jenis data dalam penelitian kualitatif
terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data
utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tapes,
pengambilan foto atau film.
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Data Primer.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap
berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di
lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara
65
mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan
masalah penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan
informan.
2. Data Sekunder
Hasan (2002:82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data
diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian
terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh
melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat
digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.
E. Informan
Kanto dalam Bungin (2003: 53) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak
bermaksud mengambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi
kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada
representasi terhadap fenomena sosial. Dalam prosedur sampling yang
terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci (key
informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang
relevan dengan penelitian.
Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (purposive
sampling). Teknik ini dipilih karena informan yang diambil memiliki
karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain:
a. KPU Kabupaten Dairi: Jenni Ester Pandiangan selaku Anggota
KPU Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM.
66
b. Sekretariat KPU Kabupaten Dairi: Gamal Purba selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Dairi
c. Unsur masyarakat: Lia Siburian mewakili Pemilih pemula
a. Unsur masyarakat: Inten Bako mewakili Pemilih perempuan
b. Unsur masyarakat: Kristina Silalahi selaku mewakili Kelompok Marjinal
c. Lembaga Swadaya Masyarakat: Daud Sihombing selaku Divisi Hukum
LSM PETRASA Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
d. Unsur Akademisi: Tumpak Manurung Selaku Dosen di STTOI
Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
e. Jurnalis pemilu: Mustakim Indra selaku wartawan di Harian Metro 24.
Berdasarkan karakteristik tersebut, informan penelitian ini adalah :
1. Satu orang informan yang mewakili Komisioner KPU Kabupaten Dairi
yang membidangi sosialisasi;
2. Satu orang informan yang mewakili Sekretariat KPU Kabupaten Dairi;
3. Satu orang informan dari pemilih Perempuan;
4. Satu orang informan dari pemilih pemula;
5. Satu orang informan dari kelompok marjinal;
6. Satu orang informan dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM);
7. Satu orang informan dari Akademisi;
8. Satu orang jurnalis pemilu;
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data
sekunder dilakukan dengan penelitian secara seksama, yaitu dengan cara:
1. Wawancara Mendalam (Deep Interview)
67
Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang
menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali
informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara
mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki
representasi informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan,
dokumen-dokumen, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah,
notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu
memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan strategi yang
dilakukan KPU Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam meningkatkan
partisipasi memilih.
G. Teknik Pengolahan Data
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah
melalui tahapan:
1. Tahapan editing
Merupakan kegiatan mengolah data dengan cara meneliti data yang
berhasil diperoleh melalui wawancara mendalam atau dokumentasi dalam
rangka menjamin validitas data sehingga dapat segera diproses lebih
lanjut.
2. Tahapan interpretasi
Data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel,
selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai
hasil penelitian.
68
H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban informan yang diwawancara oleh
peneliti terasa belum memuaskan setelah dianalisa, maka peneliti akan
melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang
dianggap kredibel.
Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015-246) mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktifitas dalam analisis data yaitu:
1. Reduksi Data ( data reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.
Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer
mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini
peneliti merangkum hasil wawancara dari semua informan dan mencari
informasi yang terkait dengan fokus penelitian sehingga dapat ditemukan
informasi yang sama.
2. Penyajian Data (display data)
69
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data,
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing / verification
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)
sehingga disebut juga metode etnographi karena pada awalnya metode ini
lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut
metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat
kualitatif (Sugiyono, 2015:8). Penelitian kualitatif tidak lepas dari perspektif
70
etik dan emik. Koentjaraningrat (1982:xviii-xix) menyatakan bahwa
pandangan etik adalah pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, norma-
norma, dan teori-teori ilmiah yang merupakan “dari luar”. Sebaliknya
pandangan “emik” adalah pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga
masyarakat yang bersangkutan yang merupakan pandangan “dari dalam”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa emik merupakan upaya menjelaskan suatu
fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri.
Sebaliknya, etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang
berjarak (peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan para
informan menggunakan pendekatan emik sehingga dapat diketahui fenomena
yang berlangsung berdasarkan sudut pandang informan yang diteliti.
Kemudian peneliti akan menggunakan pendekatan etik dalam merumuskan
kesimpulan akhir terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang
peneliti.
I. Teknik Kesimpulan
Penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data yang dicatat dan
dianalisis. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya
yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
71
ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel (Dhoni Rozitra, 2017:64)
Penelitian kualitatif tidak terlepas dari perspektif etik dan emik.
Koentjaraningrat (1982:xviii-xix) menyatakan bahwa pandangan etik adalah
pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, norma-norma dan teori-teori ilmiah
yang merupakan pandangan dari luar. Sebaliknya pandangan emik adalah
pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga masyarakat yang
merupakan pandangan “dari dalam”. Dapat disimpulkan bahwa emik
merupakan upaya menjelaskan sesuatu fenomena dalam masyarakat dengan
sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, etik merupakan
penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (peneliti) untuk
menjelaskan fenomena dalam masyarakat.
Penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara dengan para informan
dengan pendekatan emik sehingga dapat diketahui fenomena yang
berlangsung berdasarkan sudut pandang informan yang diteliti. Kemudian
peneliti akan menggunakan pendekatan etik dalam merumuskan kesimpulan
akhir terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang peneliti.
IV. GAMBARAN UMUM
4.1. Sejarah KPU Kabupaten Dairi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dibentuk pada Tahun 2003.
Pada awal pembentukannya KPU Kabupaten Dairi masih terdiri dari 1 (satu)
orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kasubbag, dengan struktur
sebagai berikut :
1. Kasubbag Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
3. Kasubbag Hukum
Pegawai KPU Kabupaten Dairi pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang
berasal dari pegawai daerah Kabupaten Dairi. Baru pada tahun 2009 Sekretariat
Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai Organik (pegawai pusat), yang
kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Dairi.
4.1.1. Kondisi geografis
Kabupaten Dairi mempunyai Luas 191.625 Hektar yaitu sekitar 2,68 % dari luas
provinsi Sumatera Utara (7.160.000 Hektar). Kabupaten Dairi terletak sebelah
Barat Laut Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari
dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98°00’-98°30’ dan 2°15’-
3°00’ LU. Kabupaten Dairi yang terletak di sebelah Barat laut Provinsi Sumatera
Utara yang berbatasan dengan :
• Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam) dan Kabupaten Tanah Karo
• Sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir
73
• Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat
• Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam).
Sebagian besar tanahnya didapati bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi
sehingga terjadi iklim hujan tropis. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada
ketinggian rata-rata 700-1.250 meter di atas permukaan laut. Sedangkan
Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Siempat Nempu dan Kecamatan Silima
Pungga-pungga terletak pada ketinggian antara 400-1.360 meter di atas
permukaan laut. Kecamatan Sumbul, Sidikalang, Kerajaan dan Kecamatan Tanah
Pinem berada pada ketinggian 700-1.660 meter di atas permukaan laut.
Di Kabupaten Dairi terdapat sungai-sungai yang jumlahnya cukup banyak dan
dipergunakan untuk irigasi teknis, di mana sebagian besar sudah dimanfaatkan
menjadi pengairan sawah, perikanan, dan kebutuhan air minum.
4.1.2. Kondisi sosial
Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai suku,
utamanya suku Pakpak, Batak Toba, Karo, Simalungun, Jawa, Minangkabau,
Mandailing, Aceh, Nias, Tionghoa dan lain-lain. Adapun yang memiki hak ulayat
adalah suku Pakpak, terdiri dari 5 (lima) suak, yaitu Suak Keppas, Simsim,
Pegagan, Klasen, dan Boang. Suak keppas terdiri dari 7 (tujuh), yang dikenal
dengan sipitu marga, yaitu marga Angkat, Bintang, Ujung, Kudadiri, Capah,
Gajah Manik dan Sinamo dengan berru Berampu dan Pasi. Asal muasal sipitu
marga berasal dari Sicike-cike yang terletak diantara Kecamatan Sitinjo,
Parbuluan dan Kabupaten Pakpak Bharat yang saat ini merupakan hutan wisata
alam. Masing-masing suku mempunyai bahasanya sendiri, seperti bahasa Pakpak,
74
Batak Toba, Simalungun, Karo dan lain-lain. Selain itu setiap suku memiliki
sistem kekerabatan/kekeluargaan dan adat istiadat tersendiri. Sebagian besar suku
menganut sistem kekerabatan patrilienal yang mendudukan laki-laki membawa
garis keturunan, marga, adat istiadat, warisan, dan pengambilan keputusan,
kecuali suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Disamping itu,
Kabupaten Dairi kaya akan peningalan-peninggalan sejarah serta tari-tarian yang
khas dan dapat di nikmati pada saat-saat perayaan/pesta seperti pada waktu pesta
budaya Njuah-njuah.
Keanekaragaman penduduk Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai suku etnis,
diantaranya suku Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Nias, Jawa,
Minangkabau, dan WNI keturunan Tionghoa. Keseluruhannya menyebar tidak
merata di 12 kecamatan sampai ke daerah pegunungan dan hidup dari pertanian.
Penduduk asli Dairi adalah Suku Pakpak yang pada umumnya mendiami daerah
pedalaman. Kabupaten Dairi pada tahun 2007 melakukan pemekaran terhadap
desa/kelurahannya. Pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan pada prinsipnya
bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan. Ada beberapa agama yang
dianut oleh masyarakat Kabupaten Dairi seperti Kristen Protestan (64,53%). Islam
(20,28%). Katolik (15,07%), dan Buddha (0,12%).
4.1.3. Kondisi ekonomi masyarakat
Berdasarkan keadaan alam dan tofografi Kabupaten Dairi maka sektor pertanian
merupakan potensi terbesar mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini
didukung oleh keadaan tanah yang sangat subur. Hasil pertanian yang sangat
terkenal dari Sidikalang adalah kopi. Hampir semua orang di Indonesia dan di
Sumatera Utara pada khususnya sudah mengenal Bubuk Kopi Sidikalang. Kopi
75
Sidikalang terkenal karena rasanya yang khas. Masih banyak hasil pertanian lain
yang dihasilkan di daerah ini seperti padi, gambir, kemiri, buah-buahan, dan
lainnya. Yang paling terkenal adalah kopi, jenis kopi yang dapat tumbuh dengan
baik sesuai iklim di daerah ini ada 2 (dua) varietas yaitu kopi Arabica dan kopi
Robusta.
Sektor peternakan dan perikanan juga memiliki potensi yang relative besar untuk
dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari populasi ternak besar dan kecil yang ada
yaitu seperti peternakan kerbau, sapi dan lembu . Populasi ternak kecil yaitu babi,
kambing, itik, bebek dan ayam. Lahan untuk pengembalaan ternak relatif luas
serta didukung pula oleh kesesuaian iklim dan lahan untuk penyediaan rumput
sebagai makanan ternak.
Sektor perikanan yaitu budi daya ikan seluas 618 Hektar dan penangkapan ikan di
perairan yaitu sungai 234,5 Hektar, Danau 500 Hektar, Bendungan 14,1 Hektar.
Pariwisata merupakan salah satu sektor pemacu pertumbuhan ekonomi Dairi pada
masa mendatang. Oleh sebab itu, sektor ini akan mendapat prioritas dalam
rencana pembangunan. Kabupaten Dairi memiliki potensi yang tidak kalah
dengan daerah lainnya di Sumatera Utara bila mendapat perhatian yang serius,
baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Terlebih lagi aset wisata budaya yang
menarik dan tidak dimiliki daerah lain, seperti “Pesta Njuah-njuah” yang sangat
mendapat perhatian dari wisatawan. Dairi juga memiliki keindahan alam dengan
berbagai panorama yang indah, antara lain: Danau Sicike-cike, Pantai Silalahi,
Leter S, Leter Z dan lain sebagainya. Di samping wisata budaya dan alamnya,
Kabupaten Dairi juga memiliki Wisata Rohani yang tidak kalah menarik dengan
daerah wisata lainnya, yaitu Taman Wisata Iman. Pembangunan objek wisata
76
merupakan salah satu terobosan untuk memanfaatkan alam dengan spesifikasi
yang baru karena akan mendongkrak peningkatan asli daerah Kabupaten Dairi.
4.2. KPU Kabupaten Dairi
A. Visi dan Misi KPU Kabupaten Dairi
1. Visi :
Terwujudnya KPU Kabupaten Dairi sebagai penyelenggara pemilu yang
memiliki integritas, Professional, Mandiri, Transparan dan akuntabel untuk
mewujudkan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.
2. Misi :
a. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
PEMILU;
b. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.
c. Melayani dan meperlakukan setiap peserta pemilu secara adil untuk
menegakkan peraturan pemilu secara Konsisten sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d. Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif
dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.
77
B. Kelembagaan KPU Kabupaten Dairi
KPU Kabupaten Dairi terdiri dari 2 ( dua ) Unsur yaitu :
1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1
(satu) orang ketua dan empat orang anggota.
2. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dairi.
Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner
melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat
membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi
umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Berdasarkan peraturan
Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
maka struktur KPU Kabupaten Dairi sebagai berikut :
a. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;
b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
d. Sub Bagian Hukum.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Dairi
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 04 Tahun 2010 tentang uraian tugas Staf
pelaksana pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Bagian Ketiga Pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari Staf
Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi
mempunyai tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :
78
1. Tugas KPU Kabupaten Dairi :
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu dengan
tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta pilkada/pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pilkada/pemilu
kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan pilkada/pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
Sumatera Utara;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh KPU Kabupaten Dairi dan lembaga kearsipan Kabupaten
Dairi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Dairi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
pilkada/pemilu kepada KPU dan KPU provinsi Sumatera Utara serta
menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Dairi
dan ditandatangani oleh Ketua dan Angggota KPU Kabupaten Dairi;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Dairi;
79
k. Menyampaikan data pilkada/pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
Kabupaten Kabupaten Dairi kepada pasangan calon/peserta pemilu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Dairi;
l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
Sumatera Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang KPU Kabupaten Dairi :
a. Menetapkan jadwal pemilihan di Kabupaten Dairi;
b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pilkada/pemilu anggota DPRD Kabupaten Dairi berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Dairi untuk mengesahkan
hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Dairi dan mengumumkannya;
e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pilkada/pemilu
berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan
Bawaslu Kabupaten Dairi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
80
f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi
Sumatera Utara, dan/atau peraturan perundangan-undangan.
4. Kewajiban KPU Kabupaten Dairi :
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilkada/pemilu dengan
tepat waktu;
b. Memperlakukan pasangan calon/peserta pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pilkada/pemilu
kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan pilkada/pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
Sumatera Utara;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh KPU Kabupaten Dairi dan Lembaga Kearsipan
Kabupaten Dairi berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan
ANRI;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Dairi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelengggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
81
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Dairi
dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dairi;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Dairi;
k. Menyampaikan data hasil pilkada/pemilu dari tiap-tiap TPS pada
tingkat Kabupaten Dairi kepada peserta pasangan calon/pemilu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Dairi;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
Sumatera Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian secara rinci tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :
1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM :
a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran
Pemilu;
b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c. Mengelola, menyusun data pemilih;
d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintah lain yang terkait;
e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga Non pemerintah;
82
f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara
Pemilu;
i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan
Pemilu;
j. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian
Program dan Data;
k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris
KPU Kab/Kota;
l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kab/Kota;
n. Menyusun dan dan merencanakan kebutuhan anggaran proses
rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar
Waktu Anggota KPU;
p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum :
a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan
peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi
hukum penyelenggaraan Pemilu;
83
c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;
d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam
sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;
e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi
administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai
politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
g. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota;
h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi
administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi
pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian
Hukum;
m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian
Hukum;
84
n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan
menyiapkan bahan-bahan yang dipelukan dalam rangka pemecahan
masalah;
o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kab/Kota;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kab/Kota;
q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian
Hukum Kab/Kota;
r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas :
a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi
pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk
Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang
pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan
pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
85
f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk
melengkapi kekurangan persyaratan;
g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan
penerbitan informasi Pemilu;
h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi
pelaksanaan kampanye;
j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman
teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan
pemilih;
l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan
Hupmas;
m. Menginventarisasi permasalah yang terjadi dan menyiapkan bahan-
bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kab/Kota;
o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris KPU Kab/Kota;
p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan
dokumentasi hasil Pemilu;
q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis
dan Hupmas;
86
r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.
4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik :
a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan
Logistik;
b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan
ekspedisi;
c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetiakan dan pengadaan
naskah dinas;
d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-
masing;
e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;
h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang
keluar;
j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kab/Kota;
n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
KPU Kab/Kota;
87
o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris KPU Kab/Kota;
p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
D. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Dairi
1. Pada masa periode Tahun 2004-2009
a. Drs. Pasder Berutu
b. Piliang
c. Lindawati Simanjuntak,S.Pd
d. Asal Padang.BT.BA
e. Hendra Sinaga, S.IP
2. Pada masa periode Tahun 2014-2019
a. Sudiarman Manik
b. Freddy
c. Jenni E.Pandiangan.S.Sos
d. Veryanto Sitohang
e. Hartono Maha, Spd.I
88
KasubagUmum,Keuangan danLogistik
Kasubag Programdan Data
Kasubag Teknisdan HubunganPartisispasiMasyarakat
Kasubag Hukum
Berikut ini struktur organisasi KPU Kabupaten Dairi dan Sekretariat KPUKabupaten Dairi :
KetuaDivisi Perencanaan,data dan Informasi
Anggota Anggota Anggota AnggotaDivisi keuangan Divisi Teknis Divisi Hukum Divisi SosialisasiUmum, Logistik Penyelenggaraan dan Pengawasan Pendidikan pemilihdan Rumah Tangga PartisipasiMasyarakat
dan SDM
Sekretaris
Gambar 2 : Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Dairi
(sumber : KPU Kabupaten Dairi 2018)
Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana
89
4.3 Pemilih pemula, perempuan dan kelompok marjinal di Kabupaten Dairi
Pemilih pemula merupakan salah satu target yang harus dicapai. Salah satu
tujuan diadakannya sosialisasi pemilu untuk pemula adalah untuk
membangun kesadaran kritis sejak dini kepada pemilih pemula agar dapat
menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu. Dalam melakukan
sosialisasi kepada para pemilih pemula dalam hal ini para pelajar, Beberapa
metode dilakukan oleh KPU Dairi diantaranya lewat ceramah, tanya jawab,
permainan dengan memberikan penghargaan kepada siswa/i yang bisa
menjawab. Pihak sekolah-sekolah yang dikunjungi diberikan jam dinding
yang bermotifkan tentang pemilu yang bertujuan agar sekolah tersebut
mengingat KPU akan adanya pemilu untuk dapat turut mensukseskan pemilu
dengan berpartisipasi menggunakan hak pilihya.
KPU Kabupaten Dairi menargetkan peserta sebanyak mungkin, jenny
Pandiangan selaku komisioner KPU mengatakan bahwa sepanjang tahun
2016 sampai dengan pertengahan November pihaknya telah mengunjungi
sebanyak 13 sekolah SMU Negeri dan Swasta di Kabupaten Dairi dengan
total peserta sebanyak 7.010 orang yang keseluruhan adalah pemilih pemula.
Apabila seluruh sekolah kami kunjungi, maka dapat prediksi jumlah pemilih
pemula pada pemilu nanti adalah sebanyak 30.000 yang akan terdaftar dalam
daftar pemilih tetap Kabupaten Dairi. Namun terkait dengan hal tersebut
dibeberapa kecamatan yang berada diluar kecamatan Sidikalang, para pemilih
pemula belum memiliki E-KTP sebagai salah satu syarat untuk terdaftar
dalam daftar pemilih tetap. Untuk itu pihak KPU Kabupaten Dairi mendorong
90
pihak terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih pro
aktif lagi dalam hal perekaman E-KTP tersebut.
Beberapa sekolah yang telah dikunjungi menuturkan bahwa pihak sekolah
sangat mengapreasiasi sosialisasi tersebut sehingga pihak sekolah berharap
agar sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan serta berharap pemilihan OSIS pada tahun ajaran yang baru
nantinya dapat dilakukan dengan simulasi berbasis pemilu sehingga sejak dini
mereka paham bagaimana cara menggunakan hak konstitusionalnya dengan
harapan mereka dapat menjadi penyelenggara pemilu pada masa-masa yang
akan datang.
Perempuan
Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan
laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah
pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara
laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat
perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat,
kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.
Jumlah penduduk Kabupaten Dairi menurud data dari Kantor Statistik
mengatakan total jumlah penduduk tahun 2017 adalah 281.876. jumlah laki-
laki 140.789 dan jumlah perempuan 141.078. Jumlah yang lebih banyak
didominasi perempuan di Kabupaten Dairi. Selisih yang tidak terlalu besar
memang terjadi sehingga peluang dari suara perempuan apabila bisa didapat
maka sangat potensial sekali untuk diperhitungkan. Tetapi terkadang
91
perempuan merasakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial,
sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem
tersebut. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di
mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang
dan harmonis.
Melihat dari segi pekerjaan perempuan di Kabupaten Dairi cukup beragam.
Ada yang berprofesi sebagai petani, pengusaha,Pegawai sipil dan wiraswasta
dan lain sebagainya sehingga untuk ukuran dari pekerjaan perempuan di
Kabupaten Dairi cukup beragam. Pemikiran yang mengatakan bahwa
perempuan hanya berada di dapur sudah ditinggalkan. Pola pemikiran yang
sudah berubah ini merupakan suatu peningkatan yang positif melihat dari
perkembangan masyarakat untuk bisa bertahan hidup.
Kelompok marjinal
Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan
kemiskinan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan,
terutama bagi penduduk miskin. Faktor kemiskinan dapat menghambat
berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas
kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut
merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Sayangnya
menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan
berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada
bulan september 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di
92
Kabupaten Dairi sebanyak 24.980 orang atau sebesar 8,87 persen terhadap
total penduduk Kabupaten Dairi. Kondisi ini memperlihatkan adanya
perubahan menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi
dibandingkan kondisi tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin
di Kabupaten Dairi mencapai 25.330 orang atau sebesar 9,09 persen. Pada
tahun 2017 ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 350 orang
dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,22 poin (Anggina
2018:35-36). Dalam Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas
untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah
mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan.
Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan penduduk Kabupaten
Dairi mencapai Rp.754.204 , yang terdiri dari pengeluaran perkapita/bulan
makanan sebesar Rp.493.702 dan pengeluaran perkapita/bulan bukan
makanan sebesar Rp.260.502 Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal
yang sangat berhubungan karena jika semakin banyak orang yang
menganggur, maka akan semakin banyak juga orang/masyarakat yang tingkat
perekonomiannya menuju kemiskinan. Pada tahun 2017, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada agustus 2017 di Kabupaten Dairi hanya
mencapai 1,42 persen, angka ini lebih rendah 4,18 point jika dibandingkan
dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara yang
mencapai 5,60 persen.
Struktur Ketenagakerjaan di kabupaten Dairi pada agustus 2017 menunjukkan
bahwa dari 181,12 ribu penduduk usia kerja di Kabupaten Dairi, sebanyak
93
86,70 persen atau sekitar 157,04 ribu orang merupakan angkatan kerja,
sisanya 13,30 persen atau sekitar 24,08 ribu orang bukan angkatan kerja.
Penduduk Kabupaten Dairi yang termasuk angkatan kerja pada agustus 2017
sebanyak 98,58 persen atau sekitar 154,8 ribu orang dikategorikan bekerja,
sisanya 1,42 persen atau sekitar 2,24 ribu orang dikategorikan pengangguran
terbuka.
4.4. Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2018
Pemilihan umum Bupati Dairi 2018 merupakan pemilihan umum di Kabupaten
Dairi, Sumatera Utara, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-
2024. Pilkada Dairi 2018 merupakan pemilihan bupati secara langsung ketiga
setelah Pilkada Dairi 2008 dan Pilkada Dairi 2013. Bupati petahana, Johnny
Sitohang Adinegoro, tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat
selama 2 periode. Ia mendukung pencalonan putranya, Depriwanto Sitohang, yang
berpasangan dengan Azhar Bintang. Sementara itu, Wakil Bupati petahana,
Irwansyah Pasi, tidak mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Dairi 2018.
Setiap pasangan calon wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu 20% kursi
DPRD (7 kursi dari total 35 kursi) atau 25% suara sah (37.259 suara) Pemilu 2014
untuk calon dari jalur partai politik dan 20.450 dukungan (10% dari DPT Pemilu
2014) yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan dari total 15 kecamatan).
Setelah masa pendaftaran ditutup, total bakal pasangan calon yang mendaftar
adalah 4 pasangan (2 bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan 2 bakal
pasangan calon dari jalur perseorangan). Setelah dilakukan verivikasi oleh KPU,
hanya calon dari partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat. Kedua pasangan
94
jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Sutan Rimso
Maruli Sinaga-Bilker Purba dan Harungguan Sianturi-Umar Ujung. Keputusan
tersebut kemudian digugat oleh salah satu bakal pasangan calon jalur independen,
Sutan Rimso Maruli Sinaga-Bilker Purba, dan oleh Mahkamah Agung
dimenangkan. Oleh karena itu, Pilkada Dairi 2018 diikuti oleh 3 paslon sebagai
berikut:
Tabel 4 Calon, partai pengusung dan perolehan suara
NomorUrut
Nama CalonBupati
NamaCalonWakilBupati
Parpol PengusungJumlah Suara /
Dukungan
1 DepriwantoSitohang
AzharBintang
Golkar (11kursi/49.413suara)
PAN (4kursi/13.815suara)
15 kursi /63.228 suara
2 EddyKeleng AteBerutu
JimmyAndreaLukitaSihombing
Hanura (5 kursi) PDIP (4 kursi) Gerindra (4 kursi) Nasdem (3 kursi) Demokrat (2
kursi) PKPI (1 kursi)
19 kursi
3 SutanRimsoMaruliSinaga
BilkerPurba
Perseorangan21.506
dukungan
Sumber: KPU Kabupaten Dairi 2018
VI. SIMPULAN DAN SARAN
6.1. Simpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi meningkatkan
partisipasi memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi
pada segmen pemilih pemula, pemilih perempuan dan kelompok marjinal yang
dilakukan di Kabupaten Dairi sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Strategi dan penerapan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi
pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Dairi Tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada
pemilih perempuan, pemilih pemula dan kelompok marjinal dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a. Strategi KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pada
pemilih perempuan, pemilih pemula dan kelompok marjinal pada tahapan
pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 meliputi 4 (empat) strategi, yaitu ;
Strategi Penguatan
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi Tahun 2018 berhasil
menciptakan komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilihan
dalam hal pemutakhiran daftar pemilih yakni melalui komunikasi yang
terjalin antara KPU Kabupaten Dairi dengan jajaran di bawahnya
seperti PPK, PPS dan PPDP. Hal tersebut dapat terlihat pada pertama
Pola komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Dairi dengan panitia
157
di tingkat PPK dan PPS apabila ada data-data pemilih yang akan diolah
maka KPU langsung memberikan data tersebut secara berjenjang dan
memberikan penjelasan bagaimana prosedur pelaksaan pekerjaan
tersebut. Demikian juga apabila ada kendala dilapangan KPU, PPK,
PPS dan PPDP langsung mengkomunikasikan untuk mencari jalan
keluar dari permasalahan itu sehingga tidak menjadi masalah
dikemudian hari. Kedua meningkatkan kapasitas dan kualitas operator
Sidalih. Tim yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Dairi akan
mengirimkan perwakilan untuk mengikut pelatihan atau bimbingan
teknis baik yang diadakan oleh KPU Pusat dan KPU Propinsi,
sesudahnya mengikuti pelatihan tersebut maka yang ikut mengikuti
pelatihan tersebut akan mengajarkan/mentransfer ilmu yang didapat
ketika mengikuti pelatihan sidalih tersebut kepada anggota tim yang
lain. Untuk mendapatkan persepsi dan pengetahuan yang sama terhadap
aplikasi yang akan digunakan. Keahlian yang sama terkait penggunaan
sidalih akan memudahkan tim itu untuk mengolah data yang nantinya
akan ada. Ketiga keterbukaan kepada publik tentang proses
pemutakhiran. Dimana masyarakat dapat dengan mudah untuk
mengakses laman KPU Kabupaten Dairi.
Strategi Rasionalisasi
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi melakukan kegiatan bersifat
diskusi dan seminar tentang pentingnya masyarakat untuk terdaftar
dalam pemilihan dan menyampaikan hak pilihnya pada hari yang telah
ditetapkan. Kegiatan yang bertema tentang pentingnya terdaftar sebagai
158
pemilih mengundang masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan
tokoh agama yang dilakukan 6 kali. KPU goes to school juga juga
merupakan kegiatan diskusi dengan pemilih pemula yang dilakukan
sebanyak 8 kali di tempat berbeda yang bertujuan agar para pemilih
mau untuk terdaftar dan menyampaikan hak pilihnya.
Strategi Bujukan
KPU Kabupaten Dairi juga membuka ruang publik bagi pemilih agar
dapat mengakses laman KPU pada https://lindungihakpilihmu.go.id
dan terbuka 24 jam. Sistem pemutakhiran daftar pemilih untuk
memastikan pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT atau
melihat salinan DPT yang ditempelkan di tempat-tempat umum sesuai
dengan daerah pemilihannya. Oleh karena itu, dalam hal ini penerapan
strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Dairi telah dijalankan secara
optimal dalam penerapannya. Masyarakat dapat melihat apakah dia
sudah terdaftar atau tidak tinggal membuka laman KPU dimana saja
selama 24 jam. Ditambah dengan makin banyaknya masyarakat
mempunyai ponsel pintar sehingga kapan pun dan dimana pun bisa
dengan mudah mengaksesnya.
Strategi Konfrontasi
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi langsung turun kepada
masyarakat dengan melakukan program KPU goes to onan. Kegiatan
KPU goes to onan ini secara sederhana artinya KPU pergi ke pasar.
Sehingga masyarakat langsung bertemu dengan pihak KPU Kabupaten
Dairi agar dapat menjadi pemilih dalam pilkada karena telah
159
mempunyai KTP elektronik sebagai syarat untuk memilih. Program
KPU goes to school yang artinya KPU pergi ke sekolah juga
dilaksanakan agar para pemilih pemula juga langsung merasakan
sendiri bagaimana pendidikan kepemiluan disampaikan oleh KPU
Kabupaten Dairi sehingga menimbulkan kesadaran dan keberanian
untuk ikut berpartisipasi pada pilkada tahun 2018 ini sebagai
pengalaman pertamanya untuk memilih.
Berdasarkan hal diatas maka penulis berkesimpulan bahwa pada strategi
Penguatan, strategi bujukan dan konfrontasi yang sudah dilakukan KPU
Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik tetapi untuk strategi
rasionalisasi masih dalam kategori kurang disebabkan masih minimnya
kuantitas kegiatan yang dilakukan pada saat proses pemutakhiran daftar
pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun
2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi karena terbentur oleh
dana dan pada waktu yang bersamaan juga melakukan tahapan
pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dan tahapan legislatif.
2. Strategi dan penerapan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada tahapan sosialisasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2018 pada segmen pemilih
perempuan, pemilih pemula dan kelompok marjinal meliputi 4 (empat)
strategi yaitu:
160
a. Strategi KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih
pada tahapan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Dairi tahun 2018 meliputi 4 (empat) strategi yaitu:
Strategi Penguatan
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi berhasil menciptakan budaya
keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terlihat pada:
pertama optimalisasi laman web resmi KPU Kabupaten Dairi yang
dikelola oleh komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Dairi.
Dimana setiap apapun kegiatan/tahapan yang sedang berlangsung,
KPU Kabupaten Dairi langsung mengupload kelaman web KPU
Kabupaten Dairi sehingga masyarakat dapat melihat dan melakukan
komunikasi yang baik. Kedua terbangunnya komunikasi yang efektif
antara KPU Kabupaten Dairi dengan panitia ditingkat bawah yaitu
PPK, PPS dan PPDP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Dairi. Untuk itu menurut penulis dalam penerapan strategi
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi sudah optimal.
Strategi Rasionalisasi
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi kurang maksimal dalam
melakukan strategi rasionalisasi, KPU Kabupaten Dairi melakukan
kegiatan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya
berpartisipasi aktif dalam pemilihan dengan melakukan pendidikan
politik, penyuluhan dan membuka ruang diskusi kepada masyarakat
karena kegiatan yang dilakukan hanya beberapa kali mengingat
anggaran yang terbatas dan pada waktu yang bersamaan tahapan
161
Pemilihan Legislatif dan Presiden juga berlangsung sehingga KPU
Kabupaten Dairi juga merasa waktu yang ada cukup kurang untuk
melakukan kegiatan merasionalisasikan pemilih khususnya pemilih
perempuan, pemilih pemula dan kelompok marjinal. Sehingga hal ini
masih dikeluhkan oleh beberapa masyarakat yang diwakili oleh
responden.
Strategi Bujukan
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi melakukan kegiatan sosialisasi
untuk menarik perhatian masyarakat, mengajak pemilih untuk
berpartisipasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif
dalam pemilihan. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan antara lain
KPU goes to onan, KPU goes to campus, KPU goes to school, dan
pagelaran musik dengan tema ajakan memilih dan tidak golput pada
pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun
2018. Dalam penerapan strategi ini KPU Kabupaten Dairi sudah
optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Strategi Konfrontasi
Pada strategi ini KPU Kabupaten Dairi menurut penulis masih kurang
maksimal karena kegiatan ini hanya menekankan kepada masyarakat
yang apatis dan cenderung tidak peduli terhadap proses pemilihan.
Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam bentuk
sosialisasi secara masif kepada masyarakat di tempat strategis dan
melakukan sosialisasi keliling dengan menggunakan mobil keliling,
Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini kurang maksimal
162
dalam penerapannya. Sosialisasi yang dilaksanakan hanya ditempat
strategis seperti pada saat tahapan sosialisasi ini hanya masih terlalu
minim sebab menurud penulis masih kurang efektif karena masih
banyak tempat-tempat yang seharusnya yang harus didatangi oleh tim
dari KPU Kabupaten Dairi ini untuk dapat meningkatkan partisipasi
pemilih ini, misalnya: rumah-rumah masyarakat, perkumpulan marga,
perkumpulan agama dan lain sebagainya. Dengan langsung bertemu
dengan para pemilih ini maka akan nampak masyarakat yang apatis
atau tidak sehingga sosialiasi pemilihan ini dapat disampaikan dan
mudah-mudahan dapat diterima dan nantinya akan datang pada hari
pemilihan yang telah ditentukan.
Berdasarkan hal diatas maka penulis berkesimpulan bahwa pada strategi
penguatan dan strategi bujukan yang sudah dilakukan KPU Kabupaten
Dairi sudah berhasil tetapi untuk strategi rasionalisasi dan strategi
konfrontasi masih kategori kurang berhasil karena masih minimnya
kuantitas kegiatan yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan pada
waktu yang bersamaan sedang berlangsung tahapan pemilihan legislatif
dan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
163
6.2. Saran
Adapun saran hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
6.2.1 Saran akademik
Masih adanya masyarakat yang masih belum ikut memilih dan adanya
pemilih yang golput maka dari itu penting kiranya ke depan hal ini diteliti
dan menjadi kajian bagaimana cara mengatasi partisipasi pemilih yg masih
rendah dan mencarikan formula yang tepat untuk mengatasinya.
6.2.1 Saran praktis
1. KPU Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya
memaksimalkan strategi rasionalisasi dan strategi konfrontasi pada tahapan
pemutakhiran daftar pemilih dan tahapan sosialisasi sehingga target partisipasi
pemilih dapat lebih ditingkatkan lagi.
2. Kedepan KPU Kabupaten Dairi harus mengalokasikan dana pemilu untuk
segmen pemilih kelompok marjinal. Sebab kelompok marjinal adalah
kelompok masyarakat yang sangat rentan mudah dipengaruhi oleh hal yang
buruk sehingga apabila KPU memberikan pendidikan politik yang baik
kepada kelompok marjinal ini akan membantu meningkatkan peningkatan
kualitas sekaligus juga kuantitas dari pemilih.
3. Dalam hal peningkatan partisipasi pemilih bukan hanya menjadi tugas Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagai pelaksana pemilihan, tetapi
menjadi tugas bersama baik penyelenggara, partai politik, pemerintah daerah
dan masyarakat. KPU sebagai panitia harus lebih aktif dalam melakukan
proses pemutakhiran daftar pemilih dan gencar melakukan sosialisasi kepada
masyarakat agar angka golput dapat semakin ditekan sampai serendah-
164
rendahnya untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi pada
pemilihan selanjutnya.
4. Dalam hal peningkatan partisipasi pemilih dalam hal sosialisasi hendaknya
KPU Kabupaten Dairi dapat menganggarkan alokasi dana yang bertujuan
untuk menyediakan hadiah saat melakukan kegiatan sosialisasi untuk menarik
minat para pemilih.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari buku :
Almond, Gabriel. 1986. “Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik” dalamPerbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Apter, David E. 1996. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: PT Pustaka LP3ESIndonesia.
Barry, David. 1995. Pikiran pokok dalam sosiologi. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dandemokrasi Pancasila.Jakarta.PT Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet.5. Jakarta.
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Grafindo Persada.Jakarta
Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
Caplan, Bryan. 2007. The Myth o f the Rational Voter: Why Democracies ChooseBad Policies. New Jersey: Princeton University Press.
David, F. R. (2006). Manajemen Strategis. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia:Penerbit Salemba Empat.
David, Fred R. 2011. Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi12. Jakarta: Salemba Empat.
Damsar. 2010, Perbandingan Sosiologi Politik, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
Effendy, Onong Uchana, 2004. Dinamika Komunikasi. Bandung. PT RemajaRosdakarya
Efriza, 2012. Political Explore: sebuah kajian ilmu politik. Bandung: Alfabeta, cv
Firmanzah, 2008. Mengelola Partai Politik: komunikasi dan positioning ideologipolitik di era demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Gaffar, M. Janedjri. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Pers
Hakim, Lukman. 2010. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia. Malang:PPSUB, Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press.
Hasan, M.I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.Ghalia Indonesia. Jakarta.
Koentjaraningrat. 1982. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: Penerbit RinekaCipta.
Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasidan Pengendalian (terjemahan Jaka Wasana). Salemba Empat. Jakarta
Kurniawan, Agung. 2005. Strategi Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:Pembaharuan.
Lubis, Mawardi. 2008. Evaluasi Pendidikan Nilai,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
Munjani, Saiful, R dkk. Kuasa Rakyat, Jakarta: Mizan Publika. 2012.
Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: GajahMada University Press.
Nuryadin, A. 2012. Manajemen Perusahaan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
Pabundu. 2010. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Karyawan. Jakarta:Bumi Aksara.
Pearce II, John A. dan Robinson, Richard B.Jr. (2008). Manajemen Strategis 10.Salemba Empat : Jakarta
Pito, Andrianus, Toni dkk. 2013. Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa
Rangkuti, Freddy, 1997. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta:PT.Gramedia.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2010. Manajemen Strategi. Yogyakarta: BPFE
Ribka, Anggina. Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Dairi 2017, Dairi:cv.Rilis Gravika.
Sanjaya. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Prenada: Jakarta
Syani, Abdul.1992. Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan, Jakarta: BumiAksara.
Rizkiansyah, Kurnia, Ferry. 2007. Mengawal Pemilu, Menatap Demokrasi:catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004. Jakarta: iDEA Publishing.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Surbakti, Ramlan. 1998. Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widia SaranIndonesia, Jakarta, Cet keempat
Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.
Taufiqurokhman. 2016. Manajemen Strategik. Jakarta: FISIP Universitas Prof.
Dr. Moestopo Beragama.
Yunus, Eddi. 2016. Manajemen strategis. Yogyakarta: Andi, Cet kesatu
Zaky, Maesur. 2009. Buku Panduan Pendidikan Bagi Pemilih Pemula.Yogyakarta: PKBI DIY.
Jurnal/Penelitian Lain
Afriyani, 2014: Solidaritas pada masyarakat marginal di Perkotaan Studideskriptif pada anggota lembaga keuangan masyarakat kota (LKMK)Keska Kelurahan Sei Mati, Lingkungan XII Medan Maimun. UniversitasSumatera Utara.Medan
Andila, R.Y. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angkagolput (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar LampungTahun 2015). Universitas Lampung, Bandar Lampung
Ariyanto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak MemilihDalam Pemilu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1
Chairiyah, Zul, Sri. 2012. Masalah profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU)dan partisipasi pemilih dalam pemilukada serentak 2015 di Sumatera Barat“ (kultur lokal dan pemilu berintegritas) ” Jurnal Etika Pemilu.Vol.2, Nomor1,Maret 2016 hal 68-78
Haryono, Dwi, A. Margono. Syahrani. 2016. Strategi KPU dalam meningkatkanpartisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota SamarindaTahun 2015. eJournal Administrative Reform, 2016,4(2):204-215
Jorfi, Hassan, Fauzy, Hashim bin Yaccob, Shah, Ishak Mad.2011. TheRelationship Between Demographics Variables, Emotional Intelligence,
Communication Effectiveness, Motivation, and Job Satisfaction.International Journal of Academic Research in Business and Social Science.April 2011. Vol.1, No.1
Marwiyah, Siti. 2016. Golput dalam Pemilukada serentak. Jurnal Etika Pemilu.Vol.2, Nomor 2, Juni 2016 hal 75-85
Muslimat, Ade. 2016. Rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. Jurnalstudi gender dan anak.vol.3, Juli-Desember 2016 hal 17-29
Rozitra, D. 2017. Evaluasi Implementasi Sistem informasi Manajemen dalamPemutakhiran Data Pemilih (Studi pada Pemilihan Anggota DPR,DPD,danDPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang). Universitas Lampung,Bandar Lampung.
Setiawan, Novendi. 2016. Strategi KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkanpartisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah KabupatenBantul Tahun 2015. Jurnal skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sudrajat, Helby. 2016. Golput dalam diskursus etika Pemilu. Jurnal EtikaPemilu.Vol.2, Nomor 2, Juni 2016:89-105
Soebagio, H. 2008 dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol.12,No.2, Desember2008:82-86
Subekti, Tia. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum (StudiTurn of Voter dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten MagetanTahun 2013)” Jurnal Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Zakiyah, Ummi. 2017. Keberlanjutan penyelenggaraan pilkada serentak tahap IIITahun 2018 yang ramah bagi kaum penyandang disabilitas. JURNAL OFGOVERNMENT-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & OtonomiDaerah) Volume 3|Nomor 1|Juli-Desember 2017:266-280
Peraturan Perundang-Undangan :
UUD 1945Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Sumber lainnya
http://daudgintingmunthe.blogspot.com/2013/09/meneropong-potensi-perilaku-pemilih.html diakses 16 April 2018.
https://www.kompasiana.com/mahfudmd_info/552b2e2bf17e61cf7ad623bf/pentingnya-para-pemilih-pemula-dalam-pemilu diakses 16 April 2018.
https://sitohanguntuktapanuli.wordpress.com/2008/10/29/pilkada-dairi-dua-putaran-parlemenbudiman-dan-jhonnyirwansyah-akan-bersaing-lagidiakses 16 April 2018.
https://news.detik.com/berita/2378951/polisi-amankan-provokator-kerusuhan-dairi diakses 16 April 2018.
http://mahalipan.blogspot.co.id/2013/09/203753-orang-ditetapkan-dalam-hasil.html diakses 16 April 2018.
www.lsi.co.id.Golput dalam Pilkada/Kajian Bulanan LSI edisi 05 September2007, oleh Eriyanto diakses 16 April 2018.