MAKALAH STANDAR PELAYANAN KESEHATANDiajukan untuk memenuhi tugas

KELOMPOK 1 : Ketua : ANNIDA PUTRI MAHARANI Anggota :1. DURROTUN NAFISAH2. ELGIN DINDA A3. LITA HARLIANTI4. LUGINO5. MOCH IZAM MAULA K6. RONAA HAMMADA7. RURI RIZQIAH SETIADI8. SISKA ADITIA LESTARI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI2014

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Sholawat dan salam kepada Rasulullah. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini.

Demi terwujudnya masyarakat yang sehat peran dokter sangat berperan penting dalam tujuan tersebut, untuk itu diperlukan dokter yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri seorang dokter dapat melakukan kesalahan dalam melakukan komunikasi dengan pasien. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam hal tersebut, kami menyusun makalah ini berdasarkan hasil PBL. Kami mengucapkan terima kasih kepada dr. Indraji selaku tutor kelompok 1 yang telah membimbing kami dalam proses diskusi PBL, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun makalah ini.

Semoga makalah ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa fakultas kedokteran sebagai bekal kedepannya. Dan tentunya makalah ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu kepada dosen pembimbing kami minta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang.

Cirebon, Oktober 2010

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB I. PENDAHULUANI.1 Latar Belakang Masalah4I.2 Rumusan Masalah4I.3 Tujuan Penulisan4

BAB II. PEMBAHASANII.1 Pancasila sebagai dasar dan praktik kedokteran5II.2 Undang-undang yang mengatur praktik kedokterandan pelayanan kesehatan6II.3 Masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanankesehatanII.4 Pemecahan masalah dalam pelayanan kesehatan9BAB III.KESIMPULAN12DAFTAR PUSTAKA13

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangKesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalammenunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Pelayanan kesehatan prefentif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakanpencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut terjadi transaksi terapeutik artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan media ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.B. Rumusan Masalah1. Bagaimana pancasila sebagai dasar negara dan praktek kedokteran?2. Bagaimana undang-undang yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan?3. Apa masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan?4. Bagaimana pemecahan masalah yang timbul dalam pelayanan kesehatan?C. Tujuan Penulisan1. Untuk mengetahui pancasila sebagai dasar prakrtek kedokteran.2. Untuk mengetahui undang-undang yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan.3. Untuk mengetahui pemecahan masalah yang timbul dalam pelayanan kesehatan.4. Untuk mengetahui pemecahan masalah yang timbul dalam pelayanan kesehatan.

BAB IIPEMBAHASANA. Pancasila sebagai dasar dan praktik kedokteran Peraturan menteri kesehatan tentang pelayan kedokteran menjelaskan tentang : 1. Pasal 1 standar pelayanan kedokteran adalah pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran .2. Pasal 2 Tujuan penyusunan standar kesehatan kedokteran bertujuan untuk :Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai kebutuhan pasienMempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan dokter dan dokter gigi3. Pasal 3Prinsip dasarstandar pelayanan kedokteran meliputi pedoman nasional pelayanan kesehatan (PNPK) dan SPOPNPK sebagaimana dimaksud merupakan standar pelayanan kedokteran yang bersifat nasional yang dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh menteriSPO sebagaimana yang dimaksud dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

B. Undang-undang yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terusmenerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi,serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenaipenyelenggaraan praktik kedokteran;e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undangtentang Praktik Kedokteran;2Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAM E M U T U S K A N :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.BAB I KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.Pasal 3Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :a. memberikan perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikanoleh dokter dan dokter gigi; danc. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.C.Masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan1. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah.2. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)3. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah.4. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata.5. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.6. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.7. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.8. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapeutik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi.D. Pemecahan masalah dalam pelayanan kesehatan1.Meningkatkan status kesehatan penduduk miskin yang masih rendah.2.Meningkatkan pelayanan konseling mengenai penyakit infeksi menular dan penyakit tidak menular, agar mengurangi beban ganda penyakit Indonesia.3.Meningkatkan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah.4.Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan dan meratakannya.5.Melakukan penyuluhan dan sosialiasi kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat.6.Meningkatkan pelayanan kesehatan.7.Meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan.8.Meningkatkan peraturan perundang-undangan, kemampuan summber daya manusia, standaisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapeutik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi.

BAB III. KESIMPULANDalam UU Praktik Kedokteran Pasal 1: Standar pelayanan kedokteran adalah pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKAAdisasmito,Wiku.2007.Sistem Kesehatan.Jakarta:PT Raja GravindoPersada.Azwar, Azrul.1996.Pengantar Administrasi Kesehahatan Edisi Ketiga.Tangerang : Binapura Aksara.Depkes RI. 2009.Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemenkualitas.htmldi akses hari Rabu, 24 Oktober 2012http://staff.blog.ui.ac.id/yaslis/2008/03/06/apa-yang-salah-dengan-program-kesehatan-kita/di akses hari Rabu, 24 Oktober 2012http://ilmukesmas.com/upaya-peningkatan-kesehatan-masyarakat/Notoatmodjo,Soekidjo.2001.Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis.Jakarta:Suara Pembaruan Daily.Muninjaya, A.A Gde.1999.Manajemen Kesehatan.Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC Notoatmodjo, Soekidjo.2003.Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-prinsip Dasar).Jakarta :PT. Asdi Mahasatya.Nourma Yunita Padmasari.Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada RSIA Sakina Idaman Yogyakarta.2011. Skripsi: UIIOnline. (Digilib.usu.ac.id/chapterII/pdf) diakses 16 Mei 2014Online. (Kebijakankesehatan.web.id) diakses 16 Mei 2014Satrianegara, M. Fais. 2009.Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen.Sukarni, Mariyati.1994.Kesehatan Keluarga Lingkungan.Yogyakarta : KanisiusUU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan