STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) · Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek...
Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) · Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2)
PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
OLEH :
ANDI ARSIDI, S.Si NIP. 19740814 200604 1 006
LATPIM IV ANGAKATAN X TAHUN 2016
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU Jl. SULTAN HASANUDDIN NO. 82 BARRU
Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711 TAHUN 2016
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 01/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK – PENDATAAN PASIF
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif
1. Formulir SPOP dan SPOP 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian tidak dilaksanakan, maka akan menghambat penerbitan SPPT Objek Pajak baru
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
I. Pendataan Objek Pajak Baru dengan Pendataan Pasif
1. Wajib Pajak (WP) mengambil formulir Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) di Dinas
Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
kerja
2. WP mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan
benar serta menandatangani dengan
mencantumkan nama jelas
Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
kerja
3. WP mendaftarkan permohonan pendaftaran
Objek Pajak Baru dengan kelengkapannya
melalui petugas pelayanan PBB-P2
1. Surat Permohonan dan Surat
Pengantar dari Desa/Kel. diketahui
oleh camatPendaftaran Objek Baru
2. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
3. Photo copy Identitas Pemilik dan
yang dikuasakan.
4. SPOP dan LSPOP harus
ditandatangani oleh Lurah/KAdes
5. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain
yang sejenis)
6. Photo copy IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak).
Setiap hari
kerja
4. Petugas Pelayanan PBB menerima
permohonan dan kelengkapan pendaftaran
kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
15 menit
5. Bila berkas permohonan pendaftaran:
a. belum lengkap, berkas permohonan
pendaftaran dikembalikan kepada WP untuk
dilengkapi.
b. sudah lengkap, akan dicetak Bukti
Penyerahan Surat dan Lembar Pengawasan
Arus Dokumen (LPAD).
15 menit
6. Bukti Penyerahan Surat diserahkan kepada
Wajib Pajak.
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
-
-
Penyampaian dokumen
permohonan dan
kelengkapannya oleh
WP
-
Pencetakan Bukti
Penyerahan Surat dan
LPAD
Penyerahan Bukti
Penyerahan Surat
(Tanda Terima
Pendaftaran Surat
Permohonan)
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Pelaksana
LengkapBelum Lengkap
A
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan
dan Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
7. LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan pendaftaran dan SPOP. Kemudian
Petugas pelayanan PBB menyerahkannya
kepada Petugas Pelayanan untuk dilakukan
pencatatan dokumen.
LPAD, berkas permohonan
pendaftaran, dan SPOP
15 menit
8. Petugas Pelayanan PBB menyerahkan berkas
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian
LPAD, berkas permohonan
pendaftaran, dan SPOP
15 menit
9. Petugas Pendataan dan Penilaian meneliti dan
menilai objek dan subjek pajak di lapangan
disertai dokumentasi
SPOP dan LSPOP 1 hari
10. Petugas Pendataan dan Penilaian
menandatangani berita acara pemeriksaan
lapangan
SPOP dan LSPOP 10 menit
11. SPOP dan LSPOP yang telah diteliti oleh
Petugas Pendataan dan Penilaian di
tandatangani kemudian diteruskan ke Kepala
Seksi PAD dengan melampirkan Uraian
Pemeriksaan Berkas.
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas
15 menit
12. Kepala Seksi PAD membubuhi paraf Uraian
Pemeriksaan Berkas dan diteruskan ke Kepala
Bidang Pendapatan ditandatangani
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas
15 menit
13 Kepala Bidang Pendapatan menandatangi
Uraian Pemeriksaan Berkas dan dikembalikan
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian
untuk diteruskan kepada Petugas Pengolahan
Data Dan Informasi
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas yang telah diparaf
10 menit
14 Petugas Pengolahan Data Dan Informasi
melakukan Perekaman Data selanjutnya
dokumen diserahkan kepada Petugas
Pelayanan
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas yang telah ditandatangani
30 menit
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Penandatanganan
Uraian Pemeriksaan
Berkas
Perekaman data
Pencatatan dokumen
Pendistribusian
dokumen
Penelitian dan penilaian
SPOP dan LPOP
- Berita Acara Penelitian
Lapangan
- Pembuatan Uraian
Penelitian Berkas
Penandatanganan SPOP
dan LPOP
Paraf Uraian
Pemeriksaan Berkas
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
A
B
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan
dan Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
15 Petugas Pengolhan data dan Informasi
melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT)
10 menit
16 Petugas Pengolhan data dan Informasi
menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD
untuk diparaf
10 menit
17 Kepala Seksi PAD menyerahkan SPPT kepada
Kepala Bidang Pendapatan untuk diparaf dan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda
tangani.
10 menit Penandatangan
SPPT
18 Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk didistribusikan.
10 menit
19 Petugas Pelayanan PBB P2 menyampaikan
SPPT kepada WP dengan menggunakan Tanda
Terima
10 menit
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.Pangkat : Pembina Tk.I, IV/bNIP. 19600109 199503 1 001
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
Pendistribusian SPPT
Penyampaian SPPT
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
Penyerahan SPPT
Pencetakan SPPT
Kete-
ranganNo. Uraian Prosedur
Wajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
DPKD KABUPATEN BARRUPROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
B
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 02/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK – PENDATAAN AKTIF
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Pasif
1. Formulir SPOP dan SPOP 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian tidak dilaksanakan, maka akan menghambat penerbitan SPPT Objek Pajak baru
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan
dan Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapata
n
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
2. Pendataan Objek Pajak Baru dengan Pendataan Aktif
1. Petugas menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) kepada Wajib Pajak (WP)
Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
kerja
2. WP mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan benar serta
menandatangani dengan mencantumkan nama jelas dan
melampirkan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya formulir SPOP.
Catatan:
Bila WP tidak mampu mengisi SPOP dan LSPOP, maka WP
dapat menguasakan dengan surat kuasa kepada petugas
untuk mengisi SPOP dan LSPOP berdasarkan data dan
informasi yang diberikan oleh WP.
1. Surat Permohonan dan
Surat Pengantar dari
Desa/Kel. diketahui oleh
camatPendaftaran Objek
Baru
2. Surat Kuasa (jika
dikuasakan)
3. Fotocopy Identitas
Pemilik dan yang
dikuasakan.
4. SPOP dan LSPOP harus
ditandatangani oleh
Lurah/KAdes
5. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/doku
men lain yang sejenis)
6. Photo copy IMB
dokumen pendukung lain
yang berkaitan langsung
dengan objek pajak).
Setiap hari
kerja
3. Petugas mencocokan dan menyesuaikan SPOP dan LSPOP
yang diisi oleh WP dengan keadaan sebenarnya.
Jika terdapat ketidakcocokan data atau persyaratan belum
lengkap maka petugas langsung meminta untuk melengkapi
atau melakukan penyesuaian.
Formulir SPOP dan LSPOP
yang telah diisi
1 hari
4. Petugas menyerahkan SPOP dan LSPOP kepada Petugas
Pendataan dan Penilaian.
Formulir SPOP dan LSPOP
yang telah diteliti
30 menit
5. SPOP dan LSPOP yang telah diteliti oleh Petugas Pendataan
dan Penilaian di tandatangani kemudian diteruskan ke
Kepala Seksi PAD dengan melampirkan laporan hasil
pemeriksaan berkas.
Formulir SPOP dan LSPOP
yang telah diteliti
1 hari
6. Kepala Seksi PAD membubuhi paraf Uraian Pemeriksaan
Berkas dan diserahkan ke Kepala Bidang Pendapatan
Dokumen Uraian
Penelitian Berkas
30 menit
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Kete-
rangan
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Penyampaian
Formulir SPOP dan
LSPOP
Pengisian Formulir
SPOP dan LSPOP
terisi
Pemeriksaan berkas
SPOP dan LSPOP
beserta
kelengkapannya
Pendistribusian
Formulir SPOP dan
LSPOP terisiPendistribusian
Formulir SPOP dan
LSPOP yang telah
ditandatangani
Paraf Uraian
Penelitian Berkas
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
Tidak cocok
Cocok
A
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan
dan Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapata
Petugas
Pengolahan
Data &
Kelengkapan Waktu
7 Kepala Bidang Pendapatan menandatangani Uraian
Penelitian Berkas dan dikembalikan kepada Petugas
Pendataan dan Penilaian untuk diteruskan kepada Petugas
Pengolahan Data Dan Informasi.
Dokumen Uraian
Penelitian Berkas yang
telah diparaf
30 menit
8 Petugas Pengolahan Data Dan Informasi melakukan
Perekaman untuk ditetapkan sebagai Objek Pajak.
Dokumen Uraian
Penelitian Berkas yang
telah ditandatangani
30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Penetapan Objek
Pajak
Kete-
rangan
Penandatanganan
Uraian Penelitian
Berkas
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 03/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENERBITAN MASSAL DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
2. Prosedur Salinan SPPT
1. Formulir SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur Penerbitan Massal SPPT terlambat, maka penerimaan PAD dari PBB-P2 akan ikut terhambat
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kepala
Dinas
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
Seksi PAD
Pelaksana
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
1. Kepala Bidang Pendapatan Menugaskan Kepala Seksi
PAD untuk melakukan Pencetakan massal SPPT PBB-P2
SPPT PBB-P2 30 menit
3. Kepala Seksi PAD menugaskan Petugas Pengolahan
Data dan Informasi (PDI) untuk melakukan pencetakan
massal SPPT.
Petugas PDI melakukan Update data untuk
pencetakan massal :
- Tabel Wilayah
- Tabel tempat pembayaran
- Tabel ZNT ( Zona Nilai Tanah )
- Tabel Harga Bahan & Upah ( DBKB )
- Memasukkan nilai OPTKP yang berlaku
- Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang
berlaku ( SK. Bupati)
- Memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran
1 hari kerja
5. Pelaksana Petugas Pengolahan Data dan Informasi
melakukan Kalibrasi data
1 jam
6 Petugas Pengolahan Data dan Informasi melakukan
spooling data SPPT.
30 menit
7 Pelaksana Petugas Pengolahan Data dan Informasi
melakukan pencetakan SPPT massal dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP )
14 hari kerja
8 Petugas Pengolahan Data dan Informasi menugaskan
pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil
Pencetakan massal.
SPPT hasil pencetakan massal. 2 hari kerja
9 Petugas Pengolahan Data dan Informasi meneliti SPPT
untuk Klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP,
selanjutnya meneruskan kepada Kepala Seksi PAD.
SPPT 1 hari kerja
10 Kepala Seksi PAD meneliti SPPT untuk Klasifikasi
ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan
kepada Kepala Bidang Pendapatan
SPPT 1 hari kerja
11 Kepala Bidang Pendapatan memaraf SPPT untuk
Klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta
meneruskan kepada Kepala Dinas
SPPT 1 hari kerja
12 Kepala Dinas menandatangani SPPT dan DHKP. 1 hari kerja
13 Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk
didistribusikan lebih lanjut.
SPPT dan DHKP 1 hari kerja
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.Pangkat : Pembina Tk.I, IV/bNIP. 19600109 199503 1 001
No. Uraian Prosedur
Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Pelaksana
SPPT dan DHKP
didistribusikan.
SPPT dan DHKP
ditandatangani
SPPT dan DHKP
diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENERBITAN MASSAL DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Penugasan
pencetakan
massal SPPT PBBPenugasan untuk
proses update.
SPPT hasil
pencetakan
massal diteliti.Klasifikasi
ketetapan
tertentu
SPPT dan DHKP
diteliti
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 04/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 - PEMBETULAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 - Pembatalan
1. Formulir SPOP dan LSPOP 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Pembetulan
1. Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan
Pembetulan secara tertulis kepada Dinas
melalui Petugas Pelayanan PBB-P2
Berkas permohonan Setiap Hari
Kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan kemudian meneliti kelengkapan
persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,
dihimbau kepada WP untuk melengkapinya,
apabila berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan
Surat (Tanda Terima) dan Lembar Pengawas
Arus Dokumen (LPAD).
Tanda Terima untuk Wajib Pajak, sedang LPAD
akan digabung dengan berkas permohonan,
dan meneruskan untuk diserahkan kepada
Petugas Pelayanan.
a. Surat Permohonan WP dan
Surat Keterangan dari Desa/Kel
b. Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) / Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP).
c. Surat Kuasa jika dikuasakan
d. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/dokumen
lain yang sejenis)
e. Fotokopi IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak
f. SPPT asli tahun berjalan.
g. Bukti pelunasan PBB
30 menit
3. Petugas Penetapan dan Pelayanan meneliti
berkas dan melakukan pencatatan berkas untuk
diteruskan ke Petugas Pendataan dan Penilaian.
Berkas permohonan 15 menit
4. Petugas Pendataan dan Penilaian melakukan
pengecekan/penelitian lapangan dan kantor
yang dituangkan dalam Uraian Penelitian
Berkas dan membuat berita acara hasil
penelitian, kemudian diteruskan kepada Kepala
Seksi PAD
- 3 hari
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
BPS dan LPAD
dicetak.
Berita acara
hasil penelitian.
Pembuatan
Uraian
Penelitian
Berkas dan
Berita Acara
Hasil Penelitian
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Berkas
permohonan
diajukan
Tidak lengkap
Lengkap
A
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
5. Kepala Seksi PAD memeriksa dan
menandatangani Uraian Penelitian Berkas dan
menugaskan Petugas Penetapan untuk
membuat konsep Surat Keputusan yang
berdasarkan Laporan Hasil Penelitian (LHP).
LHP 10 menit
6. Petugas Penetapan membuat konsep Surat
Keputusan yang berdasarkan Laporan Hasil
Penelitian (LHP) yang diteruskan ke Kepala
Seksi PAD.
1 jam
7. Kepala Seksi PAD meneliti, menyetujui, dan
memaraf konsep Surat Keputusan. Kemudian
menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala
Bidang Pendapatan
Konsep surat keputusan 30 menit
8 Kepala Bidang Pendapatan memaraf konsep
Surat Keputusan. Kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Dinas
Konsep surat keputusan 15 menit
9 Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani
Surat Keputusan. Kemudian disampaikan
Kepala Seksi PAD.
Surat Keputusan 30 menit
10 Kepala Seksi PAD menugaskan Petugas
Pengolahan Data Dan Informasi melakukan
Perekaman Data.
15 menit
11 Setelah proses Perekaman Data selanjutnya
dokumen diserahkan kepada Petugas
Penetapan
30 menit
12 Petugas Penetapan melakukan Pencetakan
Surat Keterangan Pembetulan
1 jam
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
Surat
keputusan
disetujui
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Pencetakan SK
Pembetulan
Konsep surat
keputusan
dibuat
Penelitian Surat
Keputusan
Penyerahan
Surat
Keputusan
kepada Kepala
Dinas
Surat
keputusan
ditandatangani
Proses
perekaman
data
Penyerahan
dokumen Surat
Keputusan
Kete-
rangan
A
B
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
13 Petugas Penetapan menyerahkan SK
Pembetulan kepada Kepala Seksi PAD untuk
diparaf dan diteruskan ke Kepala Bidang
Pendapatan
15 menit
14 Kepala Bidang Pendapatan memaraf dan
menyerahkan SK Pembetulan kepada Kepala
Dinas untuk disetujui dan ditanda tangani.
15 menit
15 Petugas menatausahakan SK Pembetulan dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan tanda terima
1 hari
Ketentuan:
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Konsep SK
Pembetulan
diparaf
Surat
keputusan
disampaikan
kepada WP
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Penandatangan
SK Pembetulan
B
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 05/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 - PEMBATALAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 - Pembetulan
1. Formulir SPOP dan LSPOP 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
2. Pembatalan
1. Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan
Pembatalan secara tertulis kepada Dinas
melalui Petugas Pelayanan PBB-P2
Berkas permohonan Setiap Hari
Kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan kemudian meneliti kelengkapan
persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,
disampaikan kepada WP untuk melengkapinya,
apabila berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan
Surat (Tanda Terima) dan Lembar Pengawas
Arus Dokumen (LPAD).
Tanda Terima untuk WP, sedang LPAD akan
digabung dengan berkas permohonan, dan
meneruskan untuk diserahkan kepada Petugas
Penetapan
a. Surat Permohonan WP dan
Surat Pengantar dari Desa/Kel.
b. SPOP / LSPOP.
c. Surat Kuasa jika Dikuasakan
d. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/dokumen
lain yang sejenis)
e. Fotokopi IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak
f. SPPT asli tahun berjalan yang
dibatalkan
g. Fotokopi SPPT yang dibetulkan.
h. Bukti pelunasan PBB
3. Petugas Penetapan meneliti berkas dan
melakukan pencatatan berkas untuk diteruskan
ke Petugas Pendataan dan Penilaian.
Berkas permohonan 1 jam
4. Petugas Pendataan dan Penilaian melakukan
pengecekan/penelitian lapangan dan kantor
yang dituangkan dalam Uraian Penelitian
Berkas dan membuat berita acara hasil
penelitian, kemudian diteruskan kepada Kepala
Seksi PAD
- 3 hari
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Berkas
permohonan
diajukan
BPS dan LPAD
dicetak.
Berita acara hasil
penelitian.
Pembuatan
Uraian Penelitian
Berkas dan Berita
Acara Hasil
PenelitianA
Tidak lengkap
Lengkap
TandaTerima
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
5. Kepala Seksi PAD memeriksa dan
menandatangani Uraian Penelitian Berkas dan
meneruskan Petugas Pendataan dan Penilaian
Uraian Penelitian Berkas 1 jam
6. Petugas Pendataan dan Penilaian meneruskan
ke Petugas Pengolahan Data dan Informasi
untuk dilakukan Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan
pembetulan SPPT.
Uraian Penelitian Berkas 1 jam
7. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
melakukan Pembatalan SPPT dan pembetulan
SPPT
SPPT 30 menit
8. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
mencetak SPPT PBB yang dibetulkan dan Surat
Keputusan Pembetulan
SPPT dan SK Pembetulan
9. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
menyerahkan SPPT dan SK Pembetulan kepada
Kepala Seksi PAD untuk diparaf dan diteruskan
ke Kepala Bidang Pendapatan untuk diparaf
SPPT dan SK Pembetulan 15 menit
10 Kepala Bidang Pendapatan meneruskan SPPT
SK Pembetulan kepada Kepala Dinas untuk
ditanda tangani.
SPPT dan SK Pembetulan 30 menit
11 Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk didistribusikan kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan tanda terima.
1 hari
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Surat keputusan
disampaikan
kepada WP
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
SPPT SK
Pembetulan
ditandatangani
Uraian Penelitian
Berkas diperiksa
dan
ditandatangani
Pembatalan dan
Pembetulan SPPT
SPPT diparaf
Kete-
rangan
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 06/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PEMECAHAN OBJEK PAJAK PBB-P2
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
2. Prosedur Salinan SPPT
1. SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan
Permohonan Pemecahan secara tertulis kepada
Dinas Pengelola Keuangan Daerah melalui
petugas pelayanan PBB.
Berkas permohonan Setiap Hari
Kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan kemudian meneliti kelengkapan
persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,
disampaikan kepada WP untuk melengkapinya,
apabila berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan
Surat (Tanda Terima) dan Lembar Pengawas
Arus Dokumen (LPAD).
Tanda Terima untuk WP, sedang LPAD akan
digabung dengan berkas permohonan, dan
meneruskan untuk diserahkan kepada Petugas
Penetapan
a. Surat Permohonan WP dan
Surat Pengantar dari Desa/Kel.
b. SPOP / LSPOP Sisa Induk dan
Pemecahan Kolektif.
c. Surat Kuasa jika Dikuasakan
d. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/dokumen
lain yang sejenis)
e. Fotokopi IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak
f. SPPT Induk asli tahun berjalan.
g. Bukti pelunasan PBB tahun-
tahun sebelumnya.
30 menit
3. Petugas Penetapanmeneliti berkas dan
melakukan pencatatan berkas untuk diteruskan
ke Petugas Pendataan dan Penilaian.
Berkas permohonan 30 menit
4. Petugas Pendataan dan Penilaian melakukan
proses pemecahan Objek Pajak dan melakukan
pengecekan/penelitian lapangan yang
dituangkan dalam Uraian Pemeriksaan Berkas
dan sekaligus dilakukan pemberian Nomor
Obyek Pajak (NOP) yang kemudian diteruskan
kepada Kepala Seksi PAD
Berkas permohonan 3 hari
Berkas
permohonan
diajukan
BPS dan LPAD
dicetak.
Berita acara hasil
penelitian.
Pembuatan
Uraian
Pemeriksaan
Berkas
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PEMECAHAN OBJEK PAJAK PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
A
Tidak lengkap
Lengkap
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
5. Kepala Seksi PAD memeriksa dan
menandatangani Uraian Pemeriksaan Berkas
dan meneruskan Petugas Pendataan dan
Penilaian.
Uraian Pemeriksaan Berkas 30 menit
6. Petugas Pendataan dan Penilaian meneruskan
ke Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi
untuk dilakukan Pemecahan Objek Pajak SPPT
dan pembetulan terhadap SPPT Induk.
SPPT Induk 30 menit
7. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
melakukan perekaman terhadap Pemecahan
Objek Pajak SPPT dan pembetulan terhadap
SPPT Induk
SPPT Induk 1 jam
8. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
mencetak SPPT induk dan pemecahannya
10 menit
9. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD
untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Bidang
Pendapatan untuk diparaf
SPPT 10 menit
10 Kepala Bidang Pendapatan menyerahkan SPPT
kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan
ditanda tangani.
SPPT 10 menit
11 Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk didistribusikan kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan tanda terima
SPPT yang disetujui dan
ditandatangani
30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Kete-
rangan
Surat keputusan
disampaikan
kepada WP
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
SPPT disetujui dan
ditanda- tangani
Konsep surat
keputusan dibuat
Pemecahan
Obyek Pajak SPPT
Perekaman data
atas Pemecahan
Obyek Pajak SPPT
Pencetakan SPPT
SPPT diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PEMECAHAN OBJEK PAJAK PBB-P2
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 07/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan dalam penilaian dan penghitungan PBB 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
2. Prosedur Salinan SPPT
1. SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Keberatan
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak (WP) menyampaikan
permohonan keberatan PBB-P2 secara
tertulis melalui loket Petugas Pelayanan PBB-
P2.
[1]. Surat Permohonan WP dan
Surat Pengantar dari Desa/Kel
[2]. SPPT.
[3]. Bukti pendukung (fc. identitas,
fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB,
dokumen pendukung lain yang
berkaitan dengan obyek pajak);
Setiap Hari
Kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 kemudian
meneliti kelengkapan persyaratan.
Bila belum lengkap, berkas permohonan
keberatan dikembalikan kepada WP untuk
dilengkapi.
Bila sudah lengkap, petugas pelayanan PBB-
P2 mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen
(LPAD).
BPS diserahkan kepada WP, sedangkan
LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan keberatan, dan kemudian
diteruskan ke Petugas Penetapan
BPS dan LPAD 30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti berkas
permohonan dan meneruskan ke Kepala
Seksi Keberatan.
Berkas permohonan 30 menit
4. Petugas Keberataan meneliti dan melakukan
verifikasi berkas permohonan, kemudian
membuat berita acara verifikasi dan konsep
Keputusan Keberatan.
Berkas permohonan 1 jam
5. Petugas Pelayanan PBB-P2 dan Petugas
Keberatan memaraf konsep Keputusan
Keberatan sebagai paraf koordinasi.
Konsep Keputusan Keberatan 10 menit
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Pengajuan berkas
permohonan
[1] BPS dicetak.
[2] LPAD dicetak.
[3] Surat Tugas
Pemeriksaan
Lapangan.
Uraian
Pemeriksaan.
[1]. Berita acara
verifikasi.
[2]. Konsep
Keputusan
Keberatan.
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Kete-
rangan
Tidak lengkap
Lengkap
A
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Keberatan
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
6
Petugas Keberatan menyerahkan berkas
permohonan dan berita acara verifikasi
kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk
diparaf
[1] Berkas permohonan
[2] Berita acara verifikasi
10 menit
7 Kepala Bidang Pendapatan menyerahkan
berkas permohonan dan berita acara
verifikasi serta Nota Dinas penyampaian
konsep Keputusan Keberatan kepada Kepala
Dinas.
[1] Berkas permohonan
[2] Berita acara verifikasi
[3] Nota dinas
10 menit
8 Kepala Dinas menetapkan dan
menandatangani konsep Keputusan
Keberatan Wajib Pajak.
Konsep Keputusan Keberatan 30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
Surat Keputusan
Keberatan
ditandatangani
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 08/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR SALINAN SPPT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
1. SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Wajib PajakPelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan Pelaksana
Kepala Seksi
PAD
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan
Pencetakan Salinan SPPT ke bagian pelayanan
PBB-P2 Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Setiap hari
kerja
2. Petugas pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan Salinan SPPT kemudian meneliti
kelengkapan persyaratanya.
Dalam hal berkas permohonan Salinan SPPT
belum lengkap, disampaikan kepada wajib
pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan pencetakan
Salinan SPPT sudah lengkap, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Petugas Penetapan
1. Surat Permohonan Salinan.
2. Photo Copy KTP.
3. Photo Copy SPPT.
30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti dan menugaskan
pelaksana untuk mencetak salinan SPPT
selanjutnya diteruskan ke Kepala Seksi PAD
Berkas permohonan 30 menit
4. Kepala Seksi PAD memaraf salinan SPPT dan
meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan
untuk diparaf
Salinan SPPT 30 menit
5 Kepala Bidang Pendapatan memaraf salinan
SPPT dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk di
tanda tangani.
Salinan SPPT yang sudah diparaf 30 menit
6 Kepala dinas menandatangani salinan SPPT,
kemudian menyerahkan kembali salinan SPPT
ke Petugas Pelayanan PBB
Salinan SPPT yang sudah diparaf 30 menit
7 Petugas Pelayanan PBB menyampaikan salinan
SPPT kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan tanda terima.
Salinan SPPT yang sudah
ditandatangani
30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Salinan SPPT
diserahkan ke WP
Salinan SPPT diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR SALINAN SPPT
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Surat Permohonan
Pencetakan Salinan
Surat Permohonan
Pencetakan Salinan
Pencetakan Salinan
Salinan SPPT diparaf
Salinan SPPT
ditandatangani
Tidak lengkap Lengkap
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 09/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
1. Formulir SPOP dan LSPOP 2. SPPT 3. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Wajib
Pajak
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala Seksi
PAD
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi
secara tertulis kepada Dinas melalui Petugas
Pelayanan PBB-P2
Setiap hari
kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan kemudian meneliti kelengkapan
persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,
dihimbau kepada WP untuk melengkapinya,
apabila berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan
Surat (Tanda Terima) dan Lembar Pengawas
Arus Dokumen (LPAD).
Tanda Terima untuk Wajib Pajak sedang LPAD
akan digabung dengan berkas permohonan,
dan meneruskan untuk diserahkan kepada
Petugas Penetapan
1. Surat Permohonan WP
dan Surat Pengantar dari
Desa/Kel.
2. Mengisi SPOP dengan
jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh
WP / Kuasa WP.
3. Surat Kuasa jika
dikuasakan
4. Bukti Kepemilikan
Lahan(Sertifikat/AJB/Girik/
dokumen lain yang sejenis)
5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi IMB dokumen
pendukung lain yang
berkaitan langsung dengan
objek pajak
7. SPPT asli tahun berjalan.
8. Bukti pelunasan PBB
30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti berkas dan
melakukan pencatatan berkas untuk
diteruskan ke Petugas Pendataan dan
Penilaian.
Berkas permohonan 1 jam
4. Petugas Pendataan dan Penilaian menanda
tangani berkas SPOP dan melakukan
pengecekan/penelitian lapangan dan kantor
yang dituangkan dalam Uraian Pemeriksaan
Berkas dan membuat berita acara hasil
penelitian, kemudian diteruskan kepada
Kepala Seksi PAD.
Berkas permohonan
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Formulir Surat
Permohonan
Mutasi
BPS dan LPAD
dicetak.
Penelitian berkas
Pembuatan
Uraian Penelitian
Berkas
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Tidak lengkap Lengkap
A
Wajib
Pajak
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala Seksi
PAD
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
5. Kepala Seksi PAD memeriksa dan
menandatangani Uraian Penelitian Berkas dan
meneruskan ke Petugas Pendataan dan
Penilaian.
Uraian Penelitian Berkas 10 menit
6. Petugas Pendataan dan Penilaian meneruskan
ke Petugas Pengolahan Data dan Informasi
untuk dilakukan perekaman data, pembetulan,
dan mencetak SPPT yang selanjutnya
diteruskan ke Petugas Penetapan
30 menit
7. Petugas Penetapan memeriksa SPPT yang
dibetulkan.
15 menit
8. Petugas Penetapan menyerahkan SPPT kepada
Kepala Seksi PAD untuk diparaf dan diteruskan
ke Kepala Bidang Pendapatan untuk diparaf
10 menit
Kepala Bidang Pendapatan meneruskan SPPT
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
30 menit
9. Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk disampaikan ke Wajib Pajak dengan
menggunakan tanda terima.
SPPT yang telah
ditandatangani
1 hari
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Penandatangana
n Uraian
Penelitian Berkas
Perekaman data,
pembetulan, dan
pencetakan SPPT
SPPT PBB diparaf
Penyerahan
SPPT
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
SPPT PBB
ditandatangani
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK
A