SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
-
Upload
ady-sofyan -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
1/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.1
POKOK BAHASAN : 2. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Manajemen
Pemerintahan Desa, diharapkan peserta dapat :
1. memahami Kebijakan Pemerintah Dalam ata
Kelola Pemerintahan Desa
!. memahami "e#olusi Mental dalam ata KelolaPemerintahan Desa
SUB POKOK BAHASAN : !.1. K$B%J&K&N P$M$"%N&' D&(&M &&
K$()(& P$M$"%N&'&N D$S&
!.!. "$*)(+S% M$N&( D&(&M && K$()(&
P$M$"%N&'&N D$S&
WAKTU : Jampel - / menit 0 1/ menit
atatan: Salin lembar di atas ke dalam po2er point3transparansi3kertas lebar untuk
dipampang di depan kelas 4M.!.1.15
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
!6
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
2/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.2
POKOK BAHASAN : 2. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
SUB POKOK BAHASAN : 2.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA
TUJUAN : Setelah pen7ajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:1. menjelaskan kebijakan tentang desa dalam
perspekti8 ++ Nomor 9 tahun !1 dengan benar;
!. menjelaskan Perbedaan ata Kelola Pemerintahan
Desa dan Ke2enangan Desa dengan benar;
. menjelaskan Kelembagaan Desa dengan benar.
WAKTU : ! Jampel - / menit 0 6 menit
atatan: Salin lembar di atas ke dalam po2er point3transparansi3kertas lebar untuk
dipampang di depan kelas 4M.!.1.!5
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
3/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4a
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Ke2enangan Desa +rusan Pemerintahan
7ang sudah ada berdasarkan hak &salamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
4/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4b
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Ke2enangan Desa +rusan Pemerintahan
7ang menjadi ke2enangan Kab3Kota 7ang diserahkan pengaturann7a kepada desa
Menurut PP Nomor =! ahun !/
Desa :
Ke>amatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
! Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
5/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4c
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Ke2enangan Desa dari Pemerintah, Pemerintah Pro#insi, Pemerintah
Kab3Kota dan ugas Pembantuan
Menurut PP Nomor =! ahun !/
Desa :
Ke>amatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
6/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4d
(embar Penugasan :
uliskan3in#entarisir +rusan Pemerintahan lainn7a
7ang oleh Peraturan Perundangamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
7/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4e
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Ke2enangan Desa menurut &salamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
/
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
8/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4f
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Ke2enangan (okal Berskala Desa
Menurut +ndangamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
9 Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
9/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4g
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Penugasan dari Pemerintah
Menurut +ndangamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
=
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
10/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Penugasan dari Pemerintah Pro#insi
Menurut +ndangamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
? Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
11/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.4!
(embar Penugasan
uliskan3in#entarisir Penugasan dari Pemerintah Kabupaten3Kota
Menurut +ndangamatan :
Kabupaten3Kota :
No Jenis Ke2enangan Keterangan
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
12/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1."
(embar Ba>aan
#KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA#
PENDAHULUAN
1. Di dalam ketentuan Pasal 1? a7at 415 ++D 16/ ditegaskan bah2a @Negara
Kesatuan "epublik %ndonesia dibagi atas daerah pro#insi, dan daerah pro#insi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, 7ang tiapara nasional turut ditentukan oleh e8eti#itas
pen7elenggaraan pemerintahan desa.
. Dalam +ndang. ke2enangan 7ang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Pro#insi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten3Kota; dan
d. ke2enangan lain 7ang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Pro#insi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten3Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
13/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
9. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem pen7elenggaraan
pemerintahan se>ara nasional dan jajaran terdepan dalam pen7elenggaraan
pemerintahan se>ara nasional, maka desa juga diberi ke2enangan untuk
men7elenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsek2ensi dari keberadaan Desasebagai sebuah entitas pemerintahan.
=. Selain ke2enangan hak asal usul dan ke2enangan lokal berskala desa, desa juga
memperoleh ke2enangan dari Pemerintah, Pemerintah Pro#insi dan3atau
Kabupaten3kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal !! ++. No.9 ahun !1
meliputi pen7elenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemas7arakatan Desa, dan pemberda7aan mas7arakat Desa.
?. Pasal 6 ++ Nomor 9 ahun !1 men7ebutkan :
415 Desa menda7agunakan lembaga kemas7arakatan Desa 7ang ada dalam
membantu pelaksanaan 8ungsi pen7elenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemas7arakatan Desa, dan
pemberda7aan mas7arakat Desa.
4!5 (embaga kemas7arakatan Desa sebagaimana dimaksud pada a7at 415
merupakan 2adah partisipasi mas7arakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa
45 (embaga kemas7arakatan Desa bertugas melakukan pemberda7aan
mas7arakat Desa, ikut serta meren>anakan dan melaksanakan pembangunan,
serta meningkatkan pela7anan mas7arakat Desa.
45 Pelaksanaan program dan kegiatan 7ang bersumber dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Pro#insi, Pemerintah Daerah Kabupaten3Kota, dan
lembaga non
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
14/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
A. LATAR BELAKAN$ LAHIRN%A UU NO. & TAHUN 2'14 TENTAN$ DESA
()*!de(
(+!de,g-af! UU N,/,- & Ta0 2'14(
Da)a- Pe/!!-a
Dalam rangka menja2ab berbagai persoalan di atas, salah satu grand strategi 7ang
sangat perlu dan mendesak adalah mengatur Desa dalam le#el +ndang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
15/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
!. &rgumen 8iloso8isara 8iloso8is jelas bah2a sebelum tata pemerintahan di atasn7a ada,
Desa itu lebih dulu ada. )leh karena itu sebaikn7a Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahn7a. Desa 7ang memiliki tata
pemerintahan 7ang lebih tua, seharusn7a juga menjadi ujung tombak dalam setiap
pen7elenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemas7arakatan.
Kedua, mengikuti pendapat Pro8. Mr J de (outer, seorang ahli tata negara
Belanda dan A. (a>eulle dalam suatu laporann7a 7ang men7atakan bah2a
bangunan hukum Desa merupakan 8undamen bagi tatanegara %ndonesia 4Sutardjo,
16?: 65. &rtin7a bah2a bangsa dan negara sebenarn7a terletak di Desa, maka
pengaturan Desa dalam +ndang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
16/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
etapi inisiati8 lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang 7ang
memungkinkan 4enabling 5 untuk tumbuh. "egulasi 7ang mengandung ban7ak
instruksi dan inter#ensi tentu akan menumpulkan inisiati8 lokal. Karena
itu kemandirian Desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiati8 lokal dari ba2ahdan respons kebijakan. Dari atas dibutuhkan pengakuan 4rekognisi5 negara terhadap
keberadaan entitas Desa dan termasuk organisasi mas7arakat adat, 7ang
kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, ke2enangan, sumberda7a
dan tanggungja2ab kepada Desa. Ke2enangan memungkinkan Desa mempun7ai
kesempatan dan tanggungja2ab mengatur rumah tanggan7a sendiri dan
kepentingan mas7arakat setempat, 7ang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Desa
untuk membuat peren>anaan lokal. Peren>anaan Desa akan memberikan keleluasaan
dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiati8 lokal 4gagasan, kehendak dan
kemauan lokal5, 7ang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan
kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa. Kemandirian itu
sama dengan otonomi Desa. agasan otonomi Desa sebenarn7a mempun7airele#ansi 4tujuan dan man8aat5 sebagai berikut:
E Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NK"%.
E Memperkuat posisi Desa sebagai sub7ek pembangunan;
E Mendekatkan peren>anaan pembangunan ke mas7arakat;
E Memperbaiki pela7anan publik dan pemerataan pembangunan;
E Men>iptakan e8isiensi pembia7aan pembangunan 7ang sesuai dengan kebutuhan
lokal;
E Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan mas7arakat Desa;
E Memberikan keper>a7aan, tanggungja2ab dan tantangan bagi Desa
untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
E Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;E Membuka arena pembelajaran 7ang sangat berharga bagi pemerintah Desa,
lembagaara konseptual demokrasi mengandung sejumlah
prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsi#itas dan
partisipasi, 7ang semua prinsip ini menjadi 8ondasi dasar bagi pengelolaan
kebijakan, peren>anaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pela7anan publik.
Kalau prinsipul @penguasa
tunggal 7ang otokratis, serta kebijakan dan keuangan Desa akan berjalan apaadan7a se>ara rutin, atau bisa terjadi kasusara ekonomi dan konser#ati8 se>ara politik,
akibat dari perkembangan Faman 7ang mengutamakan orientasi material.
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
17/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Ketiga, isu kesejahteraan men>akup dua komponen besar, 7akni pen7ediaan la7anan
dasar 4pangan, papan, pendidikan dan kesehatan5 dan pengembangan ekonomi
Desa 7ang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian dan demokrasi Desa
merupakan alat dan peta jalan untuk men>apai kesejahteraan rak7atDesa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberda7a kepada Desa, dan demokrasi
memungkinkan pengelolaan sumberda7a Desa berpihak pada rak7at Desa. 'ak Desa
untuk mengelola sumberda7a alam, misaln7a, merupakan modal 7ang sangat
berharga bagi ekonomi rak7at Desa.
Demikian juga dengan alokasi dana Desa 7ang lebih besar akan sangat berman8aat
untuk menopang 8ungsi Desa dalam pen7ediaan la7anan dasar 2arga Desa.
Namun, kesejahteraan rak7at Desa 7ang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu
di>akup oleh pemerintah Desa semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan
pemerintah 7ang responsi8 dan partisipati8, 7ang berorientasi pada perbaikan
pela7anan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.
. &rgumen 7uridis
Pertama, +ndang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
18/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kalimat ini menegaskan bah2a NK"% harus mengakui keberadaan Desa
hukum adat, 7ang di dalamn7a men>akup Desa, nagari, mukim, huta, sosor,
kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusn7a. ++ No.
!!31666 dan ++ No. !3! telah memberikan pengakuan itu dan se>ara nasional
melakukan pen7ebutan Desa 4atau dengan nama lainn7a5. Pengakuan diberikan
kepada eksistensi Desa 4atau nama lain5 beserta hakeh 7ang mengakui kembali keberadaan mukim 4berada di tengah
ke>amatan dan Desa3gampong5, 7ang selama )rde Baru mukim dihilangkan dari
struktur hirarkhis dan han7a menempatkan gampong sebagai Desa.
Ketiga, pen7erahan urusan3ke2enangan dari kabupaten3kota kepada Desa sebenarn7a
tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Karena itu jika ++ Desa disusun terpisah
dari ++ Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 1?
++D 16/, sekaligus akan semakin memperjelas posisi 4kedudukan5 dan
ke2enangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa.
9 Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
19/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
. &rgumen Sosiologis
Pertama, se>ara sosiologis, jelas bah2a untuk men>iptakan mas7arakat adil dan
makmur seperti 7ang diamanatkan dalam Pembukaan +ndangenderung berorientasi pada
pertumbuhan dan bias kota. Sumberda7a ekonomi 7ang tumbuh di ka2asan
Desa diambil oleh kekuatan 7ang lebih besar, sehingga Desa kehabisan
sumberda7a dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini
7ang men>iptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa
melekat pada Desa.
Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki
kerusakanara
sosiologis hendak memperkuat Desa sebagai entitas mas7arakat pagu7uban 7ang
kuat dan mandiri, mengingat trans8ormasi Desa dari patemba7an menjadi
pagu7uban tidak berjalan se>ara alamiah sering dengan perubahan Faman, akibat
dari interupsi negara 4struktur kekuasaan 7ang lebih besar5.
Ketiga" pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses
globalisasi, 7ang ditandai oleh proses liberalisasi 4in8ormasi, ekonomi, teknologi,
buda7a, dan lainuln7a pemainara rasional di negara dan mas7arakat agar dapat masing
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
20/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
/. &rgumen Psikopolitik
Pertama, sejak kemerdekaan sebenarn7a %ndonesia telah berupa7a untuk menentukan
posisi dan 8ormat Desa 7ang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal.Perdebatan terus berlangsung menga2ali pen7usunan ++, tetapi sulit
membangun kesepakatan politik. ++ No. 163169/ tentang Desa Praja sebenarn7a
merupakan pun>ak komitmen dan kesepakatan politik 7ang mendudukkan Desa
sebagai daerah otonom tingkat %%%. etapi karena perubahan paradigma politik dari
)rde (ama ke )rde Baru, ++ tersebut tidak berlaku.
Selama puluhan tahun pen>arian tentang posisi dan 8ormat Desa betulara psikopolitik, Desa tetap akan marginal dan menjadi isu 7angdiremehkan ketika pengaturann7a ditempatkan pada posisi subordinat dan subsistem
pengaturan pemerintahan daerah. Desa mempun7ai konteks sejarah, sosiologis, politik
dan hukum 7ang berbeda dengan daerah. Karena itu pen7usunan ++ Desa tersendiri
sebenarn7a hendak mengeluarkan Desa dari posisi subordinat, subsistem dan
marginal dalam pemerintahan daerah, sekaligus hendak mengangkat Desa pada
posisi sub7ek 7ang terhormat dalam ketatanegaraan "epublik %ndonesia.
Ketiga, se>ara politik penguatan otonomi Desa melalui ++ Desa tersendiri
sebenarn7a juga menjadi aspirasi Desa 7ang disuarakan oleh asosiasi pemerintah
Desa dan Badan Per2akilan Desa. Mereka senantiasa menuntut perhatian pemerintah
pada Desa, kesejahteraan 7ang lebih baik, kedudukan dan ke2enangan Desa 7anglebih besar, penempatan Desa sebagai sub7ek pemerintahan dan pembangunan,
alokasi dana Desa 7ang lebih memadai, serta pembangunan 7ang betul
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
21/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
B. HUBUN$AN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DEN$AN PEMERINTAHAN DESA
()*!de(
Sejalan dengan bentuk
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
22/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
". H0b0ga da*a/ b!dag 6e/b!aa da 6egaa)a, meliputi :
a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pro#insi berke2ajiban untuk melakukan
pembinaan atas pen7elenggaraan pemerintahan desa.
b. Pemerintah Kabupaten3Kota berke2ajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pen7elenggaraan pemerintahan desa.
>. ¶tur Ke>amatan berke2ajiban untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi atas
pen7elenggaraan pemerintahan desa.
8.PERBEDAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KEWENAN$AN
DESA MENURUT PP NOMOR 92 TAHUN 2'' DEN$AN UU NOMOR &
TAHUN 2'14
1.Pe-bedaa Ta3a Ke*,*a Pe/e-!3aa De)a /e0-03 PP N,/,- 92 Ta0 2''
dega UU N,/,- & Ta0 2'14
PP N,/,- 92 Ta0 2'' UU N,/,- & Ta0 2'14
a. Pengertian desa tidak men7ebutkan
desa dan desa adat;
b. Pemerintahan Desa terdiri dari
pemerintah desa 4kepala desa,
perangkat desa5 dan BPD;
>. Dalam aFas pengaturan tidak diatur
aFas rekognisi dan subsidiaritas;
d. Pembentukan desa han7a diatur
se>ara umum tentang junlah
penduduk, luas 2ila7ah, bagian2ila7ah kerja, perangkat desa dan
sarana prasarana pemerintahan desa;
e. Pembentukan desa tidak dia2ali
dengan desa persiapan;
8. Periode masa jabatan kepala desa !
4dua5 kali berturut0turut;
g. Pejabat Kepala Desa bisa ditunjuk dari
unsur PNS, perangkat desa dan tokoh
mas7arakat;
h. Sekretaris desa diangkat oleh
Sekretaris Daerah Kab3Kota atas nama
Bupati3Lalikota dan perangkat desa
lainn7a diangkat oleh Kepala Desa;
a.Pengertian desa men7ebutkan desa dan
desa adat;
b.Pemerintahan Desa terdiri dari
pemerintah desa 4kepala desa dan
perangkat desa;
>.Dalam aFas pengaturan desa diatur aFas
rekognisi dan subsidiaritas;
d.Pembentukan desa diatur berdasarkan
besaran jumlah penduduk,
>ontoh:
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
23/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
i. Jenis peraturan desa terdiri dari
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa
dan Keputusan Kepala Desa;
j. Peraturan Desa harus berdasarkan
persetujuan BPD dan Peraturan Desa
serta Peraturan Kepala Desa dimuat
dalam Berita Daerah;
k. "en>ana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dalam jangka 2aktu /
4lima5 tahun;
l. "en>ana Kerja Pembangunan Desa dalam jangka 1 4satu5 tahun;
m. Sumber pendapatan desa terdiri dari
P&Desa, bagi hasil pajak daerah
kab3kota paling sedikit 1, &DD
paling sedikit 1 setelah dikurangi
belanja pega2ai kab3kota, bantuan
keuangan dari pemerintah, pemerintah
pro#insi, pemerintah kab3kota, hibah
dan sumbangan pihak ketiga 7ang tidak
mengikat;
n. idak diatur pembangunan ka2asan
perdesaan;
o. idak diatur lembaga adat dan tidak
diatur ketentuan khusus desa adat.
i.Jenis peraturan di desa terdiri dari
Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Peraturan Bersama Kepala
Desa. j.Peraturan Desa harus berdasarkan
pembahasan dan kesepakatan dengan
BPD serta Peraturan Desa dimuat
dalam (embaran Desa sedangkan
Peraturan Kepala Desa, Peraturan
Bersama Kepala Desa dimuat dalam
Berita Desa;
k."en>ana Pembangunan Menengah
Desa dalam jangka 2aktu 9 4enam5
tahun;
l."en>ana Kerja Pemerintah Desa dalam jangka 2aktu 1 4satu5 tahun;
m.Sumber pendapatan desa terdiri dari
P&Desa, alokasi &PBN 4Dana Desa
Pusat5, bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kab3kota, &DD
minimal 1 setelah dikurangi D&K,
bantuan keuangan dari &PBD
Pro#insi dan Kab3Kota, 'ibah dan
sumbangan pihak ketiga 7ang tidak
mengikat dan lainakup :
a.urusan pemerintahan 7ang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa
b.urusan pemerintahan 7ang menjadi
ke2enangan kabupaten3kota 7ang
diserahkan pengaturann7a kepada
desa;
>.tugas pembantuan dari Pemerintah,Pemerintah Pro#insi, dan Pemerintah
a.ke2enangan berdasarkan hak asal usul;
b.ke2enangan lokal berskala Desa;
>.ke2enangan 7ang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Pro#insi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten3Kota; dan
d.ke2enangan lain 7ang ditugaskan olehPemerintah, Pemerintah Daerah
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
/1
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
24/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kabupaten3Kota; dan
d.urusan pemerintahan lainn7a 7ang oleh
peraturan perundang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
25/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
agar tugas dan tanggungja2abn7a dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat
7ang satu kepada pejabat 7ang lain. Jadi tegas bah2a pelimpahan 2e2enang itu
bukan pen7erahan hak dari atasan kepada ba2ahan, melainkan pen7erahan hak
dari pejabat kepada pejabat. Selanjutn7a Sutarto 416?/: 1!5 menegaskan bah2a setiap pejabat 7ang diserahi tugas mempun7ai tangung ja2ab agar
tugasn7a dapat dilaksanakan dengan baik. angung ja2ab adalah keharusan
pada seorang pejabat untuk melaksanakan se>ara sela7akn7a segala sesuatu
7ang telah dibebankan kepadan7a. anggung ja2ab demikian itu han7a dapat
dipenuhi apabila pejabat 7ang bersangkutan mempun7ai 2e2enang tertentu
dalam bidang tugasn7a. Dengan tiada kekuasaan3 ke2enangan itu, tanggung
ja2ab tidak dapat dilaksanakan dengan sepantasn7a.
. Sejalan dengan pendapat diatas, aliFiduhu Ndraha 41669: ?/5 dengan mengutip
pendapat beberapa para pakar men7atakan bah2a ke2enangan (authority)
adalah kekuasaan atau hak 7ang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian; atau ke2enangan adalah kekuasaan untuk
mempertimbangkan3menilai, melakukan tindakan, atau memerintah kekuasaan
7ang sah 4*the po&er or right delegated or given+ the po&er to $udge" act or
command) Namun, pembahasan tentang ke2enangan, harus memperhatikan
apakah ke2enangan itu diterima oleh 7ang menjalankan. )leh karena itu,
pen7erahan atau pelmpahan 2e2enang senantiasa memerlukan pen>ermatan
terhadap kemampuan pihak 7ang akan menerima pen7erahan atau pelimpahan
2e2enang teersebut. +raian singkat ini menunjukkan bah2a ke2enangan
adalah kekuasaan 7ang sah 7ang dapat diperoleh dari pelimpahan atau
pen7erahan, untuk melakukan tindakan atau memerintah.
. Namun, ke2enangan desa tidak han7a diperoleh melalui pelimpahan atau
pemberian, karena desa memiliki ke2enangan asli 4indigenous authority atau
genuine authority5 berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat
istiadat mas7arakat setempat. Sistem nilai adat istiadat mas7arakat setempat
merupakan salah satu 8aktor pengikat 7ang diakui dan ditaati bersama oleh
mas7arakat setempat 4selain 8aktor
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
26/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
9. Ke2enangan asli desa inilah 7ang merupakan ke2enangan utama desa dalam
men7elenggarakan rumah tangga desa, sehingga ke2enangan desa 7ang bersi8at
pelimpahan atau pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarn7a merupakan
ke2enangan tambahan, karena Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan se>ara nasional.
=. Namun, mengingat adan7a ke>enderungan bah2a ke2enangan asli desa
semakin berkurang 4bahkan di beberapa desa di %ndonesia >enderung memudar5
dalam mengatur dan mengurus kehidupan mas7arakat desa, maka seakan. ke2enangan 7ang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Pro#insi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten3Kota; dan
d. ke2enangan lain 7ang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Pro#insi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten3Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran mas7arakat Desa.
/ Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
27/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
. Ke2enangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:
a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. Pengelolaan Pasar Desa;
>. Pengelolaan tempat permandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman mas7arakat Desa;
8. Pembinaan kesehatan mas7arakat dan pengelolaan pos pela7anan
terpadu;
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman ba>aan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke 2eila7ah pertanian.
Selain ke2enangan sebagaimana di atas Menteri dapat menetapkan jenis
ke2enangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
. Pen7erahan urusan pemerintahan 7ang menjadi ke2enangan
Kabupaten3Kota 7ang diserahkan pengaturann7a kepada Desa akan
berimplikasi terhadap:
a. Ke2enangan memutuskan ada pada tingkat Desa, sehingga
terjadi: 15 pergeseran ke2enangan dari Pemerintahan kabupaten3kota
kepada Pemerintahan desa; dan 4!5 peningkatan #olume perumusan
peraturan perundang. &dan7a prakarsa dan inisiati8 pemerintahan desa dalam
mengembangkan aspek buda7a, ekonomi, dan lingkungan hidup di
2ila7ahn7a sesuai ruang lingkup ke2enangan 7ang diserahkan.
d. &dan7a prakarsa dan ke2enangan memutuskan oleh
Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan mas7arakat Desa, sehingga
keterlibatan seluruh stakeholders 4Badan Permus7a2aratan Desa,
(embaga Kemas7arakatan, dan mas7arakat desa5 dalam peren>anaan,
pelaksanaan, dan penga2asan pembangunan semakin lebih maksimal.
Bila semua kebutuhan lokal dapat diatasi oleh pemerintah desa, diharapkan akan
semakin meningkat partisipasi mas7arakat dalam mendukung keberhasilan program<
program pemerintah.
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
//
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
28/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
D. MAKNA KELEMBA$AAN DESA DAN JENIS(JENIS KELEMBA$AAN DI
DESA
1. Maa Ke*e/bagaa De)a
a. (embaga atau institution merupakan 2adah untuk mengemban tugas dan 8ungsi
tertentu dalam rangka men>apai tujuan tertentu. )leh karena itu, keberadaan
@lembaga desa merupakan 2adah untuk mengemban tugas dan 8ungsi
pemerintahan desa 4dimana tugas dan 8ungsi pemerintahan desa merupakan
deri#asi atau uraian lebih lanjut dari ke2enangan desa5 untuk men>apai tujuan
pen7elengaraan pemerintahan desa. ujuan pen7elenggaraan pemerintahan desa
adalah meningkatkan kesejahteraan mas7arakat, sehingga tugas pemerintah
4termasuk Pemerintah Desa5 adalah pemberian pela7anan (services),
pemberda7aan (empo&erment), serta pembangunan (development) 7ang seluruhn7a
diabdikan bagi kepentingan mas7arakat 4"as7id, 1669: =ara teoritis.
Penggunaan terminologi lembaga 7ang dipertukarkan dengan terminologi
organisasi adalah hal 7ang la7ak, mengingat kelembagaan desa senantiasa tampil
dalam sosokorganisasi pemerintahan desa.
>. Se>ara teoritis, menurut hester %. Barnard sebagaimana dikutip hoha 4166!: 1!5
men7atakan bah2a organisasi adalah suatu sistem dari akti#itasara sadar atau kekuatanapai tujuan tertentu. Dari de8inisi
7ang sederhana ini dapat diketemukan adan7a berbagai 8aktor 7ang dapat
menimbulkan organisasi, 7aitu orang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
29/39
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
30/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JENIS(JENIS LEMBA$A DESA
1. Menurut +ndang5 (embaga Kemas7arakatan; 4d5 (embaga &dat 4e5
Kerjasasama Desa; dan 485 Badan +saha Milik Desa.
!. Dalam men7elenggarakan pembangunan Desa, Desa menda7agunakan lembaga
lembaga seperti 7ang disebut pada poin 1 di atas pelaksanaan 8ungsi
pen7elenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemas7arakatan Desa, dan pemberda7aan mas7arakat Desa.
. Masingerminkan peran 7ang akan diemban oleh
lembaga desa tersebut; dan 4b5 tugas dan 8ungsi setiap lembaga desa merupakan
deri#asi atau uraian lebih lanjut dari ke2enangan desa, sehingga seluruh
ke2enangan desa dapat diselenggarakan se>ara e8ekti8 oleh lembaga
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
31/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
/. Konstruksi Pemerintah Desa seperti ini sejalan dengan pendapat aliFiduhu Ndraha
41669:!/5, 7ang men7atakan bah2a struktur organsiasi Pemerintah Desa terdiri atas
ketiga unsur5 unsur pelaksana 4teknis5 8ungsional dan teritorial.
9. Di antara unsur kepala 4Kepala Desa5, unsur pembantu kepala atau sta8 4Sekretaris
Desa dan para Kepala +rusan5, unsur pelaksana teknis 8ungsional 4para Kepala
Seksi5, dan unsur pelaksana territorial 4Kepala Dusun5, senantiasa ditata dalam satu
kesatuan perintah 4dari Kepala Desa5 dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian
kerja 7ang jelas di antara unsuriptan7a kejelasan tanggung ja2ab dari
setiap orang 7ang ditugaskan pada unitangan peraturan desa mengenai &PB Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 4/5 membina kehidupan mas7arakat desa;
495 membina perekonomian desa; 4=5 mengoordinasikan pembangunan desa se>ara
partisipati8; 4?5 me2akili desan7a di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk me2akilin7a sesuai dengan peraturan perundang<
undangan; dan 465 melaksanakan 2e2enang lain sesuai dengan peraturan
perundangasila, melaksanakan +ndang. memelihara ketentraman dan ketertiban mas7arakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa 7ang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;8. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
/6
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
32/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangian jenis tunjangan; dan 4>5 penentuan besarn7a dan pembebanan pemberian penghasilan dan3atau tunjangan.
9. Masa Jabatan Kepala Desa
Masa jabatan Kepala Desa adalah 9 4enam5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan
dapat dipilih kembali han7a untuk satu kali masa jabatan berikutn7a.
8. Pe-aga3 De)a
Perangkat Desa terdiri atas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana ke2ila7ahan; dan>. pelaksana teknis.
9 Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
33/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
2e2enangn7a.Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan amat atas nama Bupati3Lalikota.
Dalam melaksanakan tugas dan 2e2enangn7a, perangkat Desa bertanggung ja2ab
kepada Kepala Desa.
D. BADAN PERMUS%AWARATAN DESA
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
34/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
E. LEMBA$A KEMAS%ARAKATAN DESA
1. (embaga Kemas7arakatan Desa mempun7ai 8ungsi: a. Membantu pelaksanaan 8ungsi pen7elenggaraan pemerintahan desa;
b. Membantu pelaksanaan 8ungsi pembangunan desa;
>. Membantu pelaksanaan 8ungsi pembinaan kemas7arakatan desa;
d. Membantu pelaksanaan 8ungsi pemberda7aan mas7arakat desa.
!. (embaga Kemas7arakatan Desa merupakan 2adah partisipati8 mas7arakat desa
sebagai mitra pemerintahan desa.
. ugas (embaga Kemas7arakatan Desa :
a. Melakukan pemberda7aan mas7arakat desa;
b. %kut serta meren>anakan dan melaksanakan pembangunan desa; >. Meningkatkan pela7anan mas7arakat desa.
;. LEMBA$A ADAT
1. (embaga &dat mempun7ai 8ungsi men7elenggarakan 8ungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli desa adat 7ang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
mas7arakat desa;
!. (embaga &dat mempun7ai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra
dalam memberda7akan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai 2ujud
pengakuan terhadap adat istiadat mas7arakat desa.
$. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kerjasama antar desa meliputi:
a. Pengembangan +saha Bersama 7ang dimiliki desa untuk men>apai nilai ekonomis
7ang berda7a saing;
b. Kegiatan kemas7arakatan, pela7anan, pembagunan desa, dan pemberda7aan
mas7arakat antar desa;
>. Bidang keamanan dan ketertiban.
!. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama &ntar Desa 4BK&D5
H. BADAN USAHA MILIK DESA
1. Badan +saha Milik Desa 4Bum Desa5 dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongro7ongan dalam bidang ekonomi dan pela7anan umum.
!. 'asil usaha Bum Desa digunakan untuk:
a. Pengembangan +saha;
b. Pembangunann desa, pemberda7aan mas7arakat desa, pemberian bantuan untuk
mas7arakat miskin melalui hibah, bantuan so>ial dan kegiatan dana bergulir.
9! Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
35/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
II. Pe0306
Demikianlah beberapa materi pokok 7ang berkenaan dengan Kebijakan Pemerintah
tentang Pemerintahan Desa.
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NE$ERI
Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
9
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
36/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
DA;TAR PUSTAKA
1. 8.S.T. Ka)!*5 Sistem Pemerintahan di Indonesia5 A)a-a Ba-05 Jaa-3a5 1>9&.
2. Da#id )sborne and ted aebler, ,einventing overnment" .o& The ntrepreneurial
%pirit is Transforming The Public %ector , & Plume Book, Ne2 Hork, +S&, 166.
3. Departemen Dalam Negeri, 0ndang-0ndang 1omor 23 Tahun 3445 tentang
Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta, !.
4. Departemen Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah 1omor 63 Tahun 3447 tentang Desa,
Direktorat Jenderal Pemberda7aan Mas7arakat dan Desa, Depdagri Jakarta, !/.
5. . Shabbir heema dan Dennis &. "ondinelli, 'mplementing Decentralization
Programmes in Asia, +nited Nations entre 8or "egional De#elopment, Nago7a, 16?.
6. Jose8 "i2u Kaho, Analisa .ubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di 'ndonesia, Bina
&ksara, Jakarta, 16?!.
7. L!)*!e L!6),5 The Great Issues of Politics: An Introduction to Political Science5 S!?3
Ed!3!,5 Prenti>e
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
37/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
M.2.1.
Le/ba- Ea*0a)! Be*a@a-
Nama
Nomor
Presensi
anggal
Pe30@0 Peg!)!a :
(ingkarilah salah satu ja2aban 7ang tersedia pada pern7ataan a,b,>, dan d 7ang Saudara
anggap paling benar :
1. ujuan lahirn7a +ndang.Me2ujudkan Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa dan
meningkatkan partisipasi mas7arakat dalam pembangunan dalam bentuk
peren>anaan, pelaksanaan, dan pengendalian
d.Ja2aban a,b,> benar semua
!. 'ubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terdapat
bentuk hubungan :
a.'ubungan dalam bidang Ke2enangan
b.'ubungan dalam bidang Keuangan
>.'ubungan dalam bidang Pembinaan dan Penga2asan
d.Ja2aban a,b,> benar semua
. Ke2enangan desa menurut +ndang.+rusan Pemerintahan 7ang menjadi ke2enangan Kabupaten3Kota 7ang diserahkan
pengaturann7a kepada desa
d.+rusan Pemerintahan lainn7a 7ang oleh peraturan perundang
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
38/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
. (embaga di desa menurut +ndang.Pemerintah Desa 4Kepala Desa dan Perangkat Desa5
d.Pemerintah Desa 4Kepala desa dan perangkat desa5, BPD, (embaga &dat, dan
(embaga Kemas7arakatan
/. Perangkat desa menurut +ndang. Sekretariat desa, pelaksana ke2ila7ahan, dan pelaksana teknis
d. Sekretariat desa dan pelaksana teknis
99 Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
-
8/19/2019 SPB 2-1 Manajemen Pemerintahan Desa
39/39
Kementerian Dalam NegeriDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa