PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI

DESA KARANGMALANG NOMOR KODE DESA 3303092003

PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI, KAB. PURBALINGGA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA KARANGMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGMALANG

Menimbang Mengingat

: :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintah, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan desa Karangmalang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang.

1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan

Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Nomopr 42 Tahun 1950 ).

2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ).

3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Derah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Peroubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438 ).

4. Undang – undang Nomor ; 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

5. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4567 )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 )

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 )

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 )

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainya di Kabupaten Purbalingga.

12. Peraturan Desa Karangmalang No. 2 Tentang SOTK Pemerintah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten purbalingga

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DENGAN KEPALA DESA DESA KARANGMALANG, KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG, NOMOR : 2 TAHUN

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ( SOTK ) KARANGMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga merupakan

kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oelh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemeirintah Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa serta dalam Tugasnya yang menyangkut urusan Teknis lapangan dibantu Petugas Teknis Lapangan ( PTL ) sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

6. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja unsur kewilayahan. 8. Tugas pembantu adlaah penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa dan

sekretariat desa dari pemerintah propinsi dari kabupaten / kota dan atau desa serta pemerintah Kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

Penyusunan

Pasal 1

1. Organisasi Pemerintah desa disusun berdasar pertimbangan : a. Kewenangan yang dimiliki oleh desa. b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa. c. Kemapuan keuangan desa d. Ketersediaan sumber daya manusia e. Pengembangan pada kerjasama antara desa dan dengan pihak ketiga.

2. Organisasi Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

desa ini, berpedoman kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. 3. Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas,

fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa. 4. Dalam menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah

dkonsultasikan kepada pejabat yang berwenang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan besaran organisasi Pemerintah Desa.

5. Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 2

1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa, yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya. 2. Pemerintah Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan kewenangan tugas

dan fungsinya berkewajiban : a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desanya kepada Bupati b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat

Pasal 3

Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal (2 ), pemerintah desa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa. b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi

tanggungjawabnya c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong

masyarakat masyarakat . d. Pembinaan dalam rangka kententraman dan ketertiban masyarakat. e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari a. Kepala Desa b. Perangkat Desa

2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari ; a. Sekretaris Desa b. Perangkat lainya

3. Perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Sekretariat desa yang terdiri dari urusan – urusan b. Pelaksana Tugas lapangan c. Dusun

4. Jumlah urusan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

5. Jumlah urusan yang kami gunakan adalah pola maksimal sejumlah lima urusan, yaitu : urusan Pemerintahan, Urusan pembangunan, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta Urusan Umum.

6. Dan untuk melengkapi kebutuhan desa memanfaatkan tenaga yang ada dan jika dipandang perlu menambah tenaga dari non perangkat yang di pandang mampu dan atau melakukan pergeseran / mutasi fungsi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk urusan pelaksana teknis lapangan, sejumlah 3 unsur terdiri dari : a. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan b. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan c. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian

7. Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan.

8. Dusun dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa, dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna, kondisi geografis dan demografis serta rentang kendali Pemerintahan Desa.

9. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini, yang sesuai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 6

1. Kepala Desa mempunyai tugas penyelnggaraan urusan Pemerintahan Pembangunan dan

kemasyarakatan 2. dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2, Kepala Desa

mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama BPD. b. Mengajukan rancangan peraturan desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas

dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat desa. f. Membina perekonomian desa. g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif. h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hokum

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada Bupati Lewat Camat.

4. Dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepala desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagimana dimaksud pada pasal 6 (2) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaskud pada Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat Desa

Pasal 8

1. Sekretariat desa adalah unsur staff yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

2. Sekretariat desa dipimpin oleh sekeretaris Desa

Pasal 9

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris desa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan b. Pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa. c. Pelaksaan kordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa d. Pengumpulan bahan evaluasi data dan perumusan program – program serta petunjuk untuk

keperluan pembinaan tugas Pemerintah desa, pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan. e. Pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Pembinaan masyarakat. f. Penyusunan Program kerja Tahunan dan laporannya.

Pasal 11

Sekretaris desa di Karangmalang menggunakan 5 (lima) urusan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 adapun tugas untuk masing – masing urusan adalah sebagi berikut : A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Mengumpulkan, manganalisa, dan mengevaluasi data serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga, Rukun tetangga dan masyarakat.

3. Melakukan administrasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan kegiatan social politik.

4. Melakukan administrasi kependudukan, monografi, kebutuhan kartu, surat kepandudukan, Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil.

5. Membantu tugas – tugas dibidang pertanahan. 6. Melakukan administrasi Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

Desa. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, termasuk rapat – rapat dengan

BPD 8. Melakukan administrasi perangkat desa 9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.

B. URUSAN PEMBANGUNAN 1. Mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi data keadaan dan kegiatan pertanian,

perindustrian dan pembangunan serta melakukan administrasi dibidangnya. 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan

serta koordinasi kegiatan dibidang pertanian , perindustrian dan pembangunan. 3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan dibidang Tera ulang, permohonan

ijin usaha, ijin pembangunan. 4. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan. 5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil

– hasil pembangunan lainya. 6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk penyusunan daftar isian

kegiatan. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat dengan lembaga

kemasyarakatan maupun BPD. 8. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga

kemasyarakatan desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perinsutrian maupun pembangunan lain.

9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik desa. 10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.

C. URUSAN KEUANGAN 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data dan melakukan

palayanan kepada masyarakat di bidang keuangan. 2. Melakukan administrasi keuangan 3. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina

sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan. 4. Membantu tugas – tugas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak –

pajak lainnya. 5. Meyiapakan dan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa 6. Melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat lembaga kemasyarakatan desa

maupun BPD 8. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.

D. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk bencana alam, bantuan social, pendidikan, kbudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, kesehatan dan PMI serta keagamaan.

2. Melakukan inventarisasi penduduk, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, yatim-piatu, jompo danm memasyarkatkan kembali bekas narapidana.

3. Melakukan administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, rujuk, cerai dan badan amil zakat.

4. Melakukan administrasi kegiatan program kependudukan keluarga berencana, ketenaga kerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup.

5. Melakukan pembinaan antar umat beragama 6. Melakukan tugas yang berkaitan dengan orang meninggal dunia. 7. Melakukan kegiatan administrasi perkembangan PKK. 8. Mengumpukan, menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD. 9. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris.

E. URUSAN UMUM

1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data administrasi surat – menyurat dan kearsipan.

2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat – menyurat termasuk wesel dan pos.

3. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi 4. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kanto, pemeliharaan dan

perbaikan alat/perlengkapan kantor. 5. Menyusun jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor, kebersihan,

dan ketertiban kantor. 6. Menginventarisasi bangunan dan barang – barang milik desa

7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat termasuk rapat dengan BPD. 8. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan

kerumah tanggaan. 9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun sekretaris

Desa.

Pasal 12

Urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Bagian Keempat Dusun

Pasal 13

1. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana

Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

2. Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Dusun : A. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Jalan Desa Karangmalang Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Desa Majapura

B. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Jalan Desa Karngmalang

C. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun II Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Kadus IV Sebelah Barat : Desa Kalapacung

D. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun III Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Desa Tangkisan Sebelah Barat : Desa Tangkisan

3. Peta masing – masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam

lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 14

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepal Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa diwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 14 Kepala Dusun mempunyai fungsi : 1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan

ketertiban diwilayah kerjanya. 3. Melakukan dan melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya. 4. Membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.

5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong – royong 6. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah 7. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oelh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 16

Pelaksana Teknis Lapangan ( PTL ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan pemerintah desa di bidang teknis lapangan.

Pasal 17

1. Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) uraian tugas untuk masing – masing Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) adalah sebagai berikut : A. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan

1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang pengairan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang pengairans serta program

pola tanam pertanian 3. Membantu masyarakat Petani dalam penggunaan pengairan untuk lahan pertanian 4. Membantu masyarakat petani dalam mengendalikan dan pmeberantsan hama

penyakit pertanian 5. Mendorong masyarakat melaksanakan gotong royong perawatan dan perbaikan

saluran air untuk lahan pertanian 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

B. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian 1. Membantu tugas kepala Desa di bidang keagamaan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang keagamaan khususnya

agama Islam 3. Membantu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal serta

pendistribusiannya 4. Membantu pemantauan terhadap munculnya aliran – aliran keagamaan yang dilarang

pemerintah 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

C. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan

1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang keamanan 2. Memeliharan dan meningkatkan Sistem Keamanan Swakarsa masyarakat atau yang

dikenal SISKAMLING 3. Menghidupkan adanya PosKamLing 4. Menjaga Keamanan Desa dalam pemntauan terhadap bahaya – bahaya yang datang

dari luar / dari dalam yang dapat menimbulkan konflik 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

D. Pelaksana Teknis Lapangan Kebayan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang kebersihan lingkungan Kantor Desa 2. Melaksanakan pengiriman dan kuris surat menyurat kedalam dan keluar Pemerintah

Desa 3. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Desa 4. Melaksanakan tugas Rumah tangga Kantor di lingkungan Pemerintah Desa 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang teknis lapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB IV Tata Kerja

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib malaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi dan simplikasi secara vertical dan hosrisontal dalam lingkungan desa sesuai tugas pokok masing – masing.

Pasal 19

1. Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing.

2. Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan wajib mengikuti, mamatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta menyampaikan laporan pada waktunya,

3. Setiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya Kepala Desa wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

4. Dalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat tembusannya disampaikan kepada Lembaga – lembaga desa terkait.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib mengadakan rapat kerja secara berkala.

BAB V

Ketentuan Peralihan

Pasal 21

Pada saat peraturan Desa ini berlaku Peraturan Desa Karangmalang yang terdahulu Nomor : 141.1/III/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa , sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku

Pasal 23 Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang.

Ditetapkan di : Karangmalang Pada tanggal : 01 Maret 2009

Kepala Desa Karangmalang

SISWONO

Diundangkan di : Karangmalang Pada tanggal : 01 Maret 2009 ( Lembaran Desa Karangmalang Nomor : Tahun 2009 )

Sekretaris Desa

Toni Suprapto