Sosialisasi WP Badan

LOGO

“ Add your company slogan ”

Sosialisasi Kepatuhan Kewajiban

Perpajakan Wajib Pajak badanBramasto Aditomo

Daftar Isi

Selayang Pandang 1

Hak & Kewajiban Pajak WP Badan2

a

Kewajiban Tahunanb

Kewajiban Masa4

Kewajiban Pembukuan

c

Penutup3

Pajak Kita Membangun BangsaKontribusi wajib kepada negara

yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

PAJAK

Perbandingan Tax Ratio

TAXRATIO

Amerika Serikat (28%)JEPANG (28%)

Italia (43%)

INDONESIA (12%)

Inggris (39%)

Korea Selatan (27%)

Tax Ratio sebagai Indikator Kemajuan Suatu Bangsa

Jenis pajak berdasarkan pengelola

PROVINSI Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air bawah Tanah dan Air Permukaan

KABUPATEN/KOTA Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian

Golongan C BPHTB

PEMERINTAH PUSAT(Direktorat Jenderal Pajak)

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Bea Meterai

Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB)

MATERI YG AKAN DIBAHAS

PEMERINTAH DAERAH

HAK WAJIB PAJAK

HAK WAJIB PAJAK

Keberatan AtasSKP

Kerahasiaan Informasi

SPT

Mendapatkan Imbalan Bunga Atas Kesalahan

Pajak

PenundaanPembayaran

Pajak

PenguranganNilai Pajak

Kewajiban WP Badan

Melaksanakan pembukuan

Laporan Keuangan

.

KewajibanWP Badan

Memotong/ Memungut,

Menghitung, Memperhitungkan,

Menyetor, Melaporkan Pajak

Guna Penjelasan Mendalam, Wajib Pajak

dapat menghubungi Account Representative

Mendaftarkan diri sebagai WP / PKP

.

Kewajiban Pembukuan

Neraca

LaporanKeuangan

Laporan Laba Rugi

Informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal

Rekapitulasi penghasilan

dan biaya

Sebagai Lampiran SPT Tahunan

Kewajiban Pajak

Memotong

Menghitung

Melaporkan

KewajibanMasa

PPh Pasal 25PPh Pasal 21PPh Pasal 22PPh Pasal 23PPh Ps. 4(2)

PPN

KewajibanTahunan

PPh Badan

Kewajiban Pajak

Sesuai SKT danSK Pengukuhan PKP

WP mengambil sendiri formulir SPT Tahunan

DI KPP

Kewajiban Tahunan

Lapor SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir

yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh,

bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

April 2011

30Batas Waktu Penyampaian SPT

Tahunan WP Badan adalah

DENDA BUNGA PIDANA Sanksi Terlambat/Tidak

Menyampaikan dan SPTTidak Benar

Self Assesment

Siap Direview

Perhitungan Pajak

Tarif Pajak

25%Penjualan - Biaya Laba Perusahaan

12,5%

Diskon 50%

Khusus UMKM(Atas Omset s/d

50 M, Omset 4,8 M mendapat tarif

diskon 50%

Contoh Perhitungan

Penjualan xxxxHPP

xxxxLaba Kotor xxxxBiaya Administrasi- Biaya Pegawai- Biaya Sewa- Biaya Kantor- Biaya (DLL)Total Biaya xxxxLaba Bersih xxxxPajak

xxxxLaba Stlh Pajak

xxxx

Pelunasan Pajak = Kredit Pajak (Cicilan PPh Ps. 25 dan Potongan PPh

Ps 22/23) + PPh Ps. 29

Contoh Perhitungan Pajak

Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan

Penjualan 45.446.788.000HPP 43,434,907,337 Laba Kotor 2,011,880,663 Biaya Administrasi- Biaya Pegawai 250,600,000 - Biaya Sewa 13,500,000 - Biaya Kantor 23,198,004 - Biaya Penyusutan 15,647,375 - Biaya (DLL) 1,557,070,903Total Biaya (1,860,016,282) Penghasilan Luar Usaha 4,529,999 Laba Sebelum Pajak 156,394,380 Pajak (Tarif Khusus Ps.31 E ) 37.033.750 Laba Setelah Pajak 119,360,630

Tarif Pajak• (4.8 M : 45,4 M)

x 156 jt = Rp. 16.518.065,-

• 156 jt – 16.5 Jt= Rp. 139.876.315,-

PPh yang terutang:• 12,5 % x 16.5 jt

= 2 Jt,-

• 25 % x 139,9 jt = 35 jt

PPh Rp. 37.033.750,-

12Angsuran PPh Ps. 25 37 Jt 3,08 Jt

Laporan SPT Tahunan WP Badan

LampV

Lamp VI

Lamp I

LampII

Lamp III

1771 - Induk

SPT Tahunan Badan

Lamp IV

Dilampiri Oleh :

Lap. Keuangan (Lap. L/R dan Neraca

Dilampiri Oleh :

Daftar Penyusutan

Dilampiri Oleh :

Transkrip Laporan Keuangan

SSP

Kewajiban Masa

PPhPasal 21

PPh Ps. 23

PPN

PPhFinal

PPh Ps. 22

PPh Ps. 25

LOGO


PPh

Psl 21

Kewajiban Perpajakan WP Badan

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

Saat Setor

Saat Lapor

Saat Transaksi

1. Perusahaan melakukan pemotongan PPh Ps.21 atas karyawan

2. Perusahaan membuat bukti potong A1 atas penghasilan teratur / tahun utk tiap pegawai

1. Perusahaan menyetorkan SSP

2. SSP atas nama Perusahaan

3. Paling lambat disetor tanggal 10

1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21

2. Khusus di Bulan Desember, Dilampiri Formulir 1721-1 (Daftar Bukti Pemungutan)

3. Paling lambat tanggal 20

PPh Pasal 21 = Pajak atas Karyawan

Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21

Aris (tidak kawin) adalah pegawai yang menerima gaji Rp 1.700.000/ bulan, tunjangan beras Rp 200.000/bulan dan tunjangan fungsional Rp 100.000/bulan.

Penghitungan PPh pasal 21:

Penghasilan bruto : (1.700.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = Rp 2.000.000,- Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000,00) = (Rp 100.000,-) Iuran pensiun : = (Rp 100.000,- ) – Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,-

Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,00) = Rp 21.600.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak = (Rp 15.840.000,-) - Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,- PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.760.000,00 = Rp 288.000,- PPh Pasal 21 sebulan : Rp 288.000,00 : 12 = Rp 24.000,-

Dilaporkan Dalam

SPT MasaPPh Ps.21

Contoh SPT Masa PPh 21 dan SSP

1721-A1

1721-T 1721Induk

1721-I

1721-II

SPT Masa PPh Pasal 21

SSP (411121-100)

LOGO


PPh

Psl 23


Objek PPh Pasal 23

DipotongPPh

Pasal 23

ImbalanModal

Jasa

Hadiah/Penghargaan Selain PPh 21

SewaSelainTanah/

BangunanTarif2%

Tarif2%

Tarif15%

Tarif15%

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat Setor

Saat Lapor

Saat Transaksi

1. Wajib Pajak membuat bukti potong untuk rekanan (sbg kredit pajak bagi rekanan)

2. Wajib Pajak mencatat nilai transaksi dan pemotongan PPh Pasal 23

1. Wajib Pajak menjumlahkan pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 bulan

2. Membuat SSP atas nilai tersebut.

3. SSP atas nama Wajib Pajak

4. Paling lambat disetor tanggal 10

1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23

2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP


1 2Perusahaan

memberikan jasa catering untuk kegiatan

Rapat Koordinasi Pemprov dengan biaya

Rp 2.000.000,-

3

Perusahaan memakai jasa service kendaraan untuk menservice kendaraan

dinasnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan

Rp1.000.000,00 (harga tersebut sudah termasuk

pembelian suku cadangnya, namun tagihan tidak dipisah-

pisahkan) .

PPh Psl 23Rp1.000.000,00 × 2% =

Rp20.000,00

Perusahaan dipotongPPh Psl 23

2.000.000× 2% x 2 Rp 80.000,00

Perusahaan menyewa mobil dari pengusaha

yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp 1.100.000,- (harga

termasuk PPN), PPh Pasal 23 yang terutang

adalah :

100/110 x 1.100.000 =

Rp 1.000.000.-

PPh Psl 231.000.000× 2% x 2

Rp 40.000,00

Contoh Kasus PPh Pasal 23

DPP

PPh Ps.23 yg dipotong

Menjadi Kredit Pajak dalam SPT Tahunan

SPT MasaPPh Pasal 23

Contoh SPT Masa PPh 23 dan SSP

SSP (411124-100)

LOGO


PPh

Final


Objek Pemotongan PPh Final

Kecuali di Hotel/Restoran Tarif berdasar kualifikasi

Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

Objek PPh FInal

Sewa Tanah/Bangunan

Tarif 10 %

Konstruksi

PengalihanTanah/Bangunan

Tarif 5 %

Pekerjaan Kecil Besar

Pelaksanaan 2% 3%

Pengawasan 4% 4%

Perencanaan 4% 4%

Non Kualifikasi

Pelaksanaan 4%

Pengawasan 6%

Perencanaan 6%

TERMASUK :BIAYA PERAWATAN;

BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS

LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA

TERPISAH/DISATUKAN

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal Final

Saat Setor

Saat Lapor

Saat Transaksi

1. Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh Final saat pembayaran

2. Wajib Pajak membuat bukti potong untuk rekanan

1. Wajib Pajak menyetorkan SSP atas transaksi PPh Final

2. SSP Atas nama Wajib Pajak

3. Paling Lambat tanggal 10

1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4(2)

2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP


Khusus untuk Pengalihan Tanah/Bangunan

menggunakan Laporan Tersendiri

Contoh

Kasus

PPh Final

Contoh Kasus PPh Final

Perusahaan menyewa ruangan kantor

dengan tarif Rp 10.000.000/Tahun

Dikenakan PPh Final10% x 10 jt = 1 Jt

Perusahaan membuat bukti potong PPh Final

Perusahaan konstruksi klasifikasi besar menjadi rekanan Pemprov jateng

membangun gedung serbaguna senilai Rp.

15 Miliar

Dipotong PPh Final oleh Bendahara

Pemerintah3% x 15 Miliar = 450 Jt

Dilaporkan di SPT Tahunan sbg

penghasilan final

Kasus 1

Kasus 2

Perusahaan memberikan hadiah undian kepada

konsumennya Rp 50.000.000,- PPh Final yang dipotong

25 % x 50 jt = 12,5 JtKasus 3

SPT MasaPPh Final

Contoh SPT Masa PPh Final dan SSP

LOGO


PPN


Pajak Pertambahan Nilai

Di Daerah Pabean

Penyerahan Barang/Jasa

Kecuali : Negative List

KecualiBarang Tidak Kena PPN1. Barang Tambang2. Barang Kebutuhan

Pokok3. Makanan&Minuman di

Hotel/Restoran4. Uang, Emas batangan,

dan surat berharga-

PPN (Tarif 10%)

PPnBM

PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDASARKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

JasaTidak Kena PPN

SEMUA BARANGadalah

BARANG KENA PAJAKSemua Jasa

adalah Jasa Kena Pajak

Kecuali

(Pasal 4A UU 42/2009)

Setelah Dikukuhkan PKP (Omset > 600 Jt)

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Saat Setor

Saat Lapor

Saat Transaksi

1. Wajib Pajak membuat faktur pajak keluaran dari penyerahan barang/jasa

2. Wajib Pajak menerima faktur pajak masukan dari pembelian

1. Wajib Pajak memperhitungkan pajak keluaran – pajak masukan

2. Apabila kurang bayar, dibuat SSP atas kekurangannya

3. Paling lambat sebelum pelaporan SPT Masa PPN

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN 1111

2. Paling Lambat akhir bulan berikutnya

3. Melampirkan SSP4. Lebih dari 30

transaksi wajib melakukan e-SPT PPN

Contoh Kasus PPN

Perusahaan (Toko Elektronik) melakukan

penyerahan barang elektronik Rp100.000.000,-

Atas Penyerahan tersebut, perusahaan akan memungut

PPNRp100.000.000,00 × 10% =

Rp10.000.000,-

Atas Penyerahan ini, perusahaan membuat faktur

pajak keluaran

KASUS 1 Perusahaan (Toko Elektronik) melakukan pembelian barang

dagangan ke supplier Rp 90.000.000,-

Atas pembelian ini, perusahaan akan dipungut PPN

Rp 90.000.000,00 × 10% = Rp 9.000.000,-

Atas pembelian ini, perusahaan akan menerima faktur pajak

masukan

KASUS 2

PPN yang dilaporkan

Faktur Pajak Keluaran – Faktur Pajak Masukan

Kurang Bayar10 jt – 9 jt =

1 Jt

SPT MasaPPN 1111

Contoh SPT Masa PPN 1111 dan SSP

SSP (411211-100)

LOGO


PPh

Psl 22


Objek PPh Pasal 22

DipotongPPh

Pasal 22

ImporBarang

BBM

Transaksi Penjualan

Barang dgn Pemerintah

IndustriTertentu

Tarif0.1% - 0.45%

Tarif0.3%

Tarif2,5%

Tarif1,5%

TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

Kecuali Pengusaha BBM, Importir, Bendahara Pemerintah, dan Industri Tertentu tdk melakukan pelaporan PPh Pasal 22

CONTOH KASUS PPh Pasal 22

Perusahaan menjadi rekanan Kementerian Kesehatan

dalam pengadaan komputer kantor dengan harga

Rp100.000.000,- (harga tidak termasuk PPN dan/atau

PPnBM).

Perusahaan akan dipotong PPh pasal 22 oleh Bendahara sebesar Rp100.000.000,00 ×

1,5% = Rp1.500.000,00

KASUS 1

Kasus 2

Perusahaan menjadi rekanan Pemkot Semarang dalam kegiatan pengadaan Mesin Absensi yang pada DIPA tersedia anggaran Rp 20.000.000,-

Perusahaan akan dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah :20.000.000 x 1,5% = Rp 300.000,-

Untuk perusahaan yang tidak ber-NPWP, akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22, sehingga menjadi : 20.000.000 x 1,5% x 200% = Rp600.000,-

PPh Ps.22 yg dipotong

Menjadi Kredit Pajak dalam SPT Tahunan

SSP (411211-100)

Review Kewajiban Pajak Masa Per Transaksi

Mekanisme Pemungutan/Pemotongan oleh Wajib

Pajak Badan

PPh 21

PPh 23PPN

PPh 22 PPN

PPh 25Angsuran PPh Badan

Penjualan Barang kepada Pemerintah, Impor, BBM

Penyerahan Jasa, Sewa Selain Tanah/Bangunan,

Imbalan Modal

Konstruksi & Pengalihan/SewaTanah/Bangunan

Pembayaran Gaji Pegawai

PPh FinalPPN

KEWAJIBAN PELAPORAN PERPAJAKAN WP Badan

NO. JENIS PAJAK TANGGAL TANGGAL SANKSI TLB SANKSI TLB

BAYAR LAPOR BAYAR LAPOR

1. PPh Ps.21 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000

Berikutnya Berikutnya

2. PPh Ps.25 15 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000


3. PPh Ps.23/26 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000


4. PPh Ps.4 (2) (PPh Final) 10 Bln 20 Bln 2% Perbulan 100.000


5. PPN Sebelum Akhir Bln 2% Perbulan 500.000

Pelaporan Berikutnya

LOGO


Bramasto Aditomo

Sosialisasi WP Badan

Technology

Transcript of Sosialisasi WP Badan