Sosialisasi Pelaksanaan Pengambilan Foto dan Sidik Jari PNS Sebagai Bahan Penerbitan KPE

Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi DataMateri pemaparan :Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPESOP KPERekonsiliasi Data PegawaiSelayang Pandang Perubahan Kebijakan PTTArah Kebijakan Formasi 2013Kebijakan Pengadaan CPNS 201311

Penjelasan Validasi Data Biometrik Tahun 2013Sebagai Bahan Penerbitan KPEBadan Kepegawaian DaerahSubid Formasi dan Data PegawaiBlitar, 28 Mei 2013

22Latar BelakangBelum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah; Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional;Belum adanya standar sistem pelayanan PNS yang dapat dilakukan diseluruh wilayah NKRI, yang meliputi;unsur keamanan (security)unsur efisiensi dan efektiftasunsur fleksibilitasunsur akuntabilitas dan transparansiIdentifikasi biometric fisik PNS menjadi permasalahan yang cukup penting untuk kegiatan otentikasi;Mendukung kegiatan konversi NIP dan penerbitan Kartu Identitas PNS berbasis elektronik33Dasar HukumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. 4TujuanTersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS.Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejahteraan PNS melalui KPEPeningkatan layanan kepegawaian yang efektif, efisienMembangun sistem pelayanan PNSyang terpadu yang bermuara pada meningkatnya kualitas layanan publik.Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lain.

5Implementasi Foto dan Sidik Jari PNS di Lingkungan Pemerintah Kota BlitarFoto dan sidik jari dipergunakan sebagai bahan untuk pencetakan KPE dimana dalam KPE tersebut terdapat data PNS secara menyeluruhImplementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar masih sebatas alat pengambilan gaji yang dimulai Tahun 2008 dan telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar akhir 2012. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemakaian KPE sebagai alat pengambilan gaji, maka fungsi KPE direncanakan akan ditambah seperti untuk penarikan uang pensiun. 6Hasil distribusi KPE sampai 27 Mei 2013 :PNS Aktif sudah terima KPE sejumlah 3.485 orangKPE sudah terbit belum diambil di Bank Jatim sejumlah 112 orangKPE Hilang sejumlah 16 orangSalah foto sejumlah 9 orangPNS Belum terdata/terbit sejumlah 439 orang (termasuk CPNS 2010)7Berdasarkan hasil pendistribusian tersebut dan sesuai surat Kepala BKN tanggal 16 April 2013 nomor : E. IV.26-30/V.62-3/99 dan tanggal 30 April 2013 nomor : E.IV 26-31/Kal 41-2/51 maka akan dilaksanakan :Pengambilan kegiatan foto dan sidik jari PNS bagi mereka yang belum memiliki KPE dan salah foto pada KPE yang telah dimilikiDirencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013Berdasarkan data diatas maka yang berhak mengikuti kegiatan foto dan sidik jari PNS sejumlah 448 terdiri dari : kategori belum terdata atau terbit sejumlah 439 orang dan salah foto 9 orangUntuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud (tempat, waktu, pakaian dan peserta) akan disurati lebih lanjut

8Untuk mewujudkan data yang akurat bagi PNS yang mengikuti pengambilan foto dan sidik jari maka setiap pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD untuk :melaporkan kondisi KPE yang dimiliki setiap pegawai di SKPD-nya sesuai surat yang telah diserahkan.(Surat No : 800/465/410.201.2/2013 perihal Laporan Perkembangan Kondisi KPE. Dikumpul maksimal tgl 4 Juni 2013)Menginformasikan kepada PNS (sejumlah 112 orang) untuk mengambil KPE ke Bank Jatim sesuai surat yang telah diserahkan (surat no : 800/464/410.201.2/2013 perihal Pengambilan KPE Yang Telah Diaktifasi Pihak Bank Jatim)9STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota BlitarSubid Formasi dan Data PegawaiBlitar, 28 Mei 2013

10Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS.Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejateraan PNSPeningkatan layanan kepegawaian yang efektif, dan efisien Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol yang dapat diintegrasikan dengan layanan sektor lain.

Tujuan11

Manfaat KPE Bagi PNSMempermudah dalam pelayanan pembayaran GAJIMendapat kepastian fasilitas ASKESMendapat kepastian besarnya THT dan PENSIUNMengetahui profil dan updating DATA ybsMengetahui fasilitas bantuan TAPERUMMempermudah pelayanan transaksi per-BANK-anMeningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dlm transaksi di Merchant

12

Manfaat KPE bagi Pemerintah Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga dapat menghemat APBN / APBD Digunakan untuk validasi penghitungan alokasi DAU sesuai dengan PNS yang memiliki otentifikasi Perencanaan alokasi Anggaran Belanja Pegawai di tingkat Pusat dan DaerahPenghitungan potongan gaji PNS untuk Taspen, ASKES, dan BapertarumMerupakan salah satu sasaran untuk mencapai Good-Governance13

Kementrian / Badan / Institusi/ Pemda

KANTOR BKN PUSATDATABASE PNS

Akuisisi PhotoAkuisisi Sidik JariIdentifikasi

PNSALUR DATA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIKDATA AWAL TIM PENDATAAN KPEVERIFIKASIDATA

ASKES TASPEN BAPERTARUMUPDATE DATA 14Karpeg(Kartu Pegawai)Sistem KPEsumber daya manusiafasilitasmanajemensistem informasiSingleIdentificationNumberNIP lamaNIP baruPelayananPublik

Sistem lamaSistem baruSistem kedepanRancangan Kedepan15Disain Fisik KPEMemory Usage KPE (Bytes)Main Card for PNSAdditional Data for SpousesAdditional Data for Children 15% (dari 68 Kb) 10% (dari 68 Kb) 10% (dari 68 Kb)Additional Data for Stakeholder 65% (dari 68 Kb)

Logo Bank dan featurenyaMagnetic Strip16PERMASALAHAN OPERASIONAL KPE DILAPANGAN Beda tanggal lahir antara KPE dan data PNS Beda Nama antara KPE dengan data PNSNIP salahKPE PNS hilang.KPE PNS tertelan mesin ATMKPE Rusak tidak bisa di perso Bank. Foto tertukar

17STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 18MEKANISME PERBAIKAN NAMA PADA KPEBeda NamaKPE : SYAMSUDINDATA : SAMSUDIN

INSTANSI

Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK Konversi NIP

B K NProses di INKA Cek TAKAH Perbaikan db Sistem update db KPE Cetak KPE Perso dataB A N K

Surat Pengantar19Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK Konversi NIPMEKANISME PERBAIKAN TANGGAL LAHIR PADA KPEBeda Tgl. LahirKPE : 27-03-1965DATA: 27-03-1956

INSTANSI

Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK Konversi NIP

B K NProses di INKA Cek TAKAH Perbaikan db Sistem update db KPE Cetak KPE Perso dataB A N KDIT. STATUS &KEDUDUKAN

BEDA DATA

Surat Pengantar

20Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG HILANG

INSTANSI

Surat PengantarLampirkan; Surat Keterangan : dari Kepolisian Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP

B K NProses di INKA

Cetak KPE Perso dataB A N K

Surat Pengantar

Hilang. . .!

21Surat PengantarLampirkan; Surat Keterangan : dari Kepolisian Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG TERTELAN MESIN ATM

INSTANSI

Surat PengantarLampirkan; Bukti lapor Bank (pernyataan) Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP

B K NProses di INKA

Cetak KPE Perso dataB A N K

Surat Pengantar

Tertelan. . .!

22Surat PengantarLampirkan; Bukti lapor Bank (pernyataan) Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG RUSAK

INSTANSI

Surat PengantarLampirkan; KPE ASLI yg rusak Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP

B K NProses di INKA

Cetak KPE Perso dataB A N K

Surat Pengantar

RUSAK. . .!

23Surat PengantarLampirkan; KPE ASLI yg rusak Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP

Rekonsiliasi Data(Validasi Dokumen Kepegawaian)Badan Kepegawaian Daerah Kota BlitarSub Bidang Formasi dan Data PegawaiBlitar, 28 Mei 201324Pengertian Rekonsiliasi Data(VaLiDaSi DoKuMeN kEpEgAwAiAn)Kegiatan meneliti data atau dokumen kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master atau induk dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam tata naskah(Perka BKN 18/2011)

25Latar BelakangKurangnya kesadaran PNS tehadap pentingnya data kepegawaian yang dimiliki, kondisi ini berdampak kepada :Data individu yang ada di BKD ataupun SKPD tidak terkiniMenghambat proses pelayanan kepegawaianBelum adanya standart atau regulasi pengelolaan dokumen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berdampak kepada :Perbedaan pengelolaan dokumen atau data kepegawaian antara BKD dengan SKPDMunculnya perbedaan data kepegawaian antara database BKD dengan SKPDMenghambat proses pelayanan kepegawaianPengelolaan data kepegawaian masih menggunakan sistem semi modern26Dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi DataUU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUU Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanPerka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Database PNSPerka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS27Tujuan Rekonsiliasi DataMempercepat terwujudnya keakuratan database BKDMempercepat terwujudnya integrated data antara BKD dan SKPDMempercepat pelayanan kepegawaian28PROSES / TAHAPAN REKONSILIASI Penyusunan draft SOP Rekonsiliasi Data / Dokumen KepegawaianPenerbitan listing data yang wajib dimiliki oleh masing-masing PNS (terdapat 16 dokumen kepegawaian yang wajib dimiliki)Pelaksanaan pengecekan dokumen kepegawaian yang ada (data base BKD) berdasarkan listingPenerbitan hasil pengecekan dokumen kepegawaian per PNS berdasarkan listingSosialisasi proses rekonsiliasi kepada SKPDPelaksanaan rekonsiliasi data dijadualkan akan dilaksanakan bertahap yang akan dilaksanakan antara Bulan Juni s.d Juli 2013Update data yang ada pada SIAP dan dokumen kepegawaian di masing-masing file individu PNS

2929KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER MEI 2013 JENIS DOKUMENJUMLAH SEBARANPROSENTASE SEBARAN (%)KARPEG391796,45KPE189846,74TASPEN227155,92SKCPNS258863,73SKPNS255963,01STTPP PRAJAB86421,28UJI SEHAT1603,94SUMPAH PNS150537,06ASKES236158,14KTP125630,93AKTA KELAHIRAN115528,44KARTU KELUARGA142034,97AKTA NIKAH145635,85KARIS KARSU186846MODEL DK3648,96KONVERSI NIP150,37*) Jumlah PNS 4.06130SATKERJML PEGKARPEGKPETASPENSKCPNSSKPNSSTTPPPRAJABUJISEHATSUMPAHPNSASKESKTPAKTAKELAHIRANKARTUKELUARGAAKTANIKAHKARISKARSUMODELDKKONVERSISekretariat Daerah105948163796730135253394059635650Sekretariat DPRD2822121011135299106561730Badan Kepegawaian Daerah313019202423731722112022152251Badan Perencanaan Pembangunan Daerah272319131916511015121313151730Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah34706143625721339463544475447100Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah4943333736271531736242836372820Inspektorat Daerah27231714212201111103321900Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo46236913223918325637518515332473813554100Satuan Polisi Pamong Praja45332612133510327104893030Kantor Kas Daerah98754600441222310Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah171616118143011825451110Kantor Pelayanan Terpadu129543200034000200Kantor Pengelola Pasar Daerah5951103617351336818312123950Kantor Lingkungan Hidup Daerah118742600432001700Dinas Pengelola Keuangan Daerah412414171723601512169981440Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah3023715181530613136661810Dinas Kesehatan Daerah2322261371732021751403412810813312817713113080Dinas Pendidikan Daerah216023821012126916001442494857031609672668836783106922610Dinas Pekerjaan Umum Daerah44211516182371178499111060Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah744625151721401714274693460Dinas Perhubungan Daerah7848193432391112326321118183070Dinas Pertanian Daerah55256191827401915159991840Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah311681312183012874461230Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah2824191626221641617171418161830Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah221791189517107887930Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah704121272337802917261215181890Kecamatan Sananwetan23191210101020796357831Kecamatan Kepanjenkidul2219101511135012685771140Kecamatan Sukorejo211919117100061201231060Kelurahan Sananwetan97347320144322530Kelurahan Gedog1110596750265434710Kelurahan Bendogerit96544310252412701Kelurahan Karangtengah87323200143112320Kelurahan Klampok109685610543202620Kelurahan Plosokerep106357420442224610Kelurahan Rembang1110646610354112800Kelurahan Kepanjenkidul1110953520452233320Kelurahan Sentul109646810643324410Kelurahan Tanggung97665701613325511Kelurahan Kauman87743210132122700Kelurahan Bendo108734600343113500Kelurahan Kepanjenlor96623310141101610Kelurahan Ngadirejo96733320157312310Kelurahan Sukorejo1110486610553232720Kelurahan Tlumpu109856620371332300Kelurahan Turi88666610241456221Kelurahan Pakunden96645510252223400Kelurahan Blitar88455330263444620Kelurahan Tanjungsari107626300243022520Kelurahan Karangsari95243810434102300Sekretariat Umum KPUD76523310161222200UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno11001100011000000KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER SKPD31ALUR PELAKSANAAN REKONSILIASI DATABKDKasubag Umum dan KepegawaianPNSBerkirim surat dilampiri listing data per PNSMelakukan kroscheck data per PNSMelengkapi dokumen kepegawaian Update data pada aplikasi SIAP dan file peroranganKroscheck dan rekap data beserta bukti perubahan data (apabila ada)Mengumpulkan dokumen kepegawaian ke pengelola kepegawaian32JADUAL PELAKSANAAN REKONSILIASIPelaksanaan rekonsiliasi dokumen kepegawaian direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dari target keseluruhan (50 SKPD) di Tahun 2013 ditargetkan menyelesaikan 10 SKPD yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas, BKD, Bapemas dan KB, Dinas Kominparda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan UmumPelaksanaan tahap pertama akan dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2013 Apabila tahap pertama selesai di Tahun 2013 maka untuk tahap kedua akan dilaksanakan di Tahun 2013 pula33SELAYANG PANDANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP)Badan Kepegawaian Daerah Kota BlitarSubid Formasi dan Data PegawaiBlitar, 28 Mei 2013

34Kebijakan PTT selama ini sudah enam kali mengalami perubahan. Perubahan yang berulangkali ini berakibat kurang efisien dan efektifnya penerapan kebijakan terhadap Pegawai Tidak Tetap, terlebih pengelola Pegawai Tidak Tetap di masing-masing SKPD sering bergantiPeraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang pengelolaan PTT, terdapat beberapa pedoman yang tidak sesuai dengan Aturan dasar yang dijadikan acuan pengelolaan PTT (ketenagakerjaan dan PNS).

Latar Belakang35

Manfaat Perubahan Kebijakan PTTMeningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan PTTMeningkatkan kesejahteraan PTTMengoptimalan dayaguna dari masing-masing PTT

36

Kebijakan Yang Berubah Dalam Pengelolaan PTTAdanya mekanisme perpanjangan masa kontrak kerja Perubahan mekanisme penilaian kinerjaJumlah uang beras disesuaikan besarannya dengan uang beras PNSPerubahan pengali uang penghargaan masa kerja dan pesangon bagi PTT yang pensiun. Pengaturan ulang mengenai uang penggantian hak37ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013

Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

3838Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional.

39POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL

3 (Tiga) Pola :

Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.

Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun.

Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun.

40MINUS GROWTH

Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang :

Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi Propinsi

41ZERO GROWTH

Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang :Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi

42GROWTH

Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiunBagi instansi yang :Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam APBD bagi Propinsi

43Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar Umum TA 2013 :

Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb :

Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun

Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II44Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi

Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas jabatan45Prioritas Jabatan :

Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas :

Instansi Pusat Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswaDosen Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti46Prioritas Jabatan :

Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, ArsitekPemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea CukaiPemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen ImigrasiMediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas KetenagakerjaanPengamat Gunung Api, Inspektur TambangPenguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC47Instansi Daerah Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis;Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien;Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth).

48Instansi Daerah

Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias;Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat;Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.49Arah Kebijakan Pengadaan PNSSecara Nasional TA 201350RENCANA PENGANGKATAN CPNS SECARA NASIONAL TA 2013SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012)SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIFPENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012)51Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori IImelalui seleksi secara nasional 2013 berdasarkan PP 56 Tahun 2012

Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh KonsorsiumPenyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi Pembina JafungPenggandaan dan distribusi soal secara nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah siapPengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi instansi yang sudah siapPenetapan passing grade TKD oleh Men PANRB52Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh MenPANRBdialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybsdialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur

Lanjutan....53PENUTUPPERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS;ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIFARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIFRENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODE LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP54KAT E R I M ASHI55