SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH …bpfkjakarta.or.id/.../22-Sosialisasi-PP-64-Tahun-2019.pdfSEBELUM...

SOSIALISASI

PERATURAN PEMERINTAH NO.64/2019

TENTANG JENIS DAN TARIF PNBP YANG

BERLAKU PADAKEMENTERIAN KESEHATAN

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.

PasalAyat PP No. 21 Tahun 2013

No.


1 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Kesehatan

meliputi penerimaan yang berasal dari

pelayanan pada:

1 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Kesehatan berasal

dari:

berubah

Pasal 1 ayat 2 tetap

a. Sekretariat Jenderal; a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak;b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

c. Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan;c. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

d. Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

d. Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit;

e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan;

e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan;

f. Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan; dan

f. Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan; dan

g. Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan.

g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1 (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini.

1 (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini.

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.


No.


Pasal

2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

Kementerian Kesehatan dapat:

Pasal

2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) Kementerian

Kesehatan dapat:

a. melaksanakan jasa pelayanan

pengambilan dan pemeriksaan

sampel kualitas lingkungan pada

Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan berdasarkan kontrak

kerjasama;

Hapus

a. melaksanakan jasa pelayanan

pada Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan berdasarkan kontrak kerja

sama;

Baru

b. melaksanakan jasa pelayanan

penelitian dan pengembangan

kesehatanpada Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan

berdasarkan kontrak kerjasama;

b. melaksanakan jasa pelayanan


kesehatan, serta alih teknologi hasil


kesehatan pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

berdasarkan kontrak kerja sama;

Berubah

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.


No.


Pasal

2

(1) c. menyelenggarakan Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat III dan Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil di luar Kementerian

Kesehatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

dan

Pasal

2

(1) c. menyelenggarakan Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

III dan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri

Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Golongan I, Golongan II,

dan Golongan III bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil di luar Kementerian

Kesehatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

Tetap

d. menyelenggarakan jasa pendidikan

tenaga kesehatan dan pelatihan

dengan pihak lain di bidang

pendidikan dan pelatihan

berdasarkan kebutuhan pengguna

jasa melalui kontrak kerja sama pada

satuan kerja di lingkungan Badan

Pengembangan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Baru

SEBELUM MENJADIPENJELASAN

No.


No.


Pasal2

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara


pada ayat (1) huruf a dan huruf b

sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam kontrak kerjasama.

Pasal2



pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf

d sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam kontrak kerja sama.

Tetap



pada ayat (1) huruf c mengacu pada

Peraturan Pemerintah mengenai jenis

dan tarif atas jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Lembaga Administrasi Negara.



pada ayat (1) huruf c mengacu pada

Peraturan Pemerintah mengenai jenis

dan tarif atas jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga

Administrasi Negara.

Tetap


No.


No.


Pasal3

(1) Dalam hal alih teknologi hasil


kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b telah

dilindungi sebagai Kekayaan

Intelektual, terhadap pengguna alih

teknologi yang mengembangkan

secara komersial dikenakan royalti.

Baru

Besaran royalti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

berdasarkan kontrak kerja sama.


No.


No.


Pasal3

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari:Pasal

4(1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari:

a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan

proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa

pengujian dan kalibrasi, dan/atau

jasa pengujian, kalibrasi dan

proteksi radiasi pada Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan

proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa

pengujian dan kalibrasi, dan/atau

pengukuran paparan radiasi dan proteksi

radiasi pada Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan;

Tetap

b. jasa pelayanan poliklinik,

jasa pemeriksaan penunjang

medik, dan jasa pemeriksaan

kesehatan lingkungan pada


Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

dan

b. jasa pelayanan kekarantinaan

kesehatan dan jasa pelayanan

laboratorium lingkungan, kalibrasi,

praktik mahasiswa, dan penelitian pada

Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit; dan

Tetap

c. jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi

Jamu pada Badan Penelitian dan


c. jasa pelayanan klinik saintifikasi

jamu, pelayanan klinik Gangguan Akibat

Kekurangan Iodium (GAKI), dan

pelayanan pada laboratorium manajemen

data pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan,

Penambahanlayanan yang dikenakan tarifNol rupiah padaSes Litbangkes

yang dilakukan dalam kondisi tertentu

atau situasi khusus dapat dikenakan

tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

yang dilakukan dalam kondisi tertentu

dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00

(nol rupiah).

Tetap


No.


No.


Pasal3

(2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu

atau situasi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal4

(2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri

Kesehatan setelah mendapat persetujuan

dari Menteri Keuangan.

Tetap


No.


No.


Pasal

4 (1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak berupa:Pasal

5(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak berupa:Tetap

a. jasa pengujian dan/atau jasa

kalibrasi pada Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan;

b. jasa pengujian, jasa kalibrasi,

dan/atau jasa pemeriksaan pada


Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan dan Badan Penelitian dan


a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi

radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian

dan kalibrasi, dan/atau pengukuran

paparan radiasi dan proteksi radiasi

pada Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan; dan

b. jasa pelayanan kekarantinaan

kesehatan dan jasa pelayanan

laboratorium lingkungan dan kalibrasi

pada Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

yang dilaksanakan diluar kantor

Kementerian Kesehatan tidak termasuk

biaya akomodasi, uang harian dan

transportasi

yang dilaksanakan diluar kantor

Kementerian Kesehatan tidak termasuk

biaya akomodasi, uang harian dan

transportasi

(2)

Biaya akomodasi, uang harian,

dan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan kepada wajib

bayar sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Biaya akomodasi, uang harian, dan

transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dibebankan kepada Wajib Bayar

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


No.


No.


Pasal

5(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berasal dari Direktorat

Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan untuk jenis

kapal negara Republik Indonesia,

kapal tamu negara, dan kapal rakyat

kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage

dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol

rupiah) untuk pelayanan:

Pasal

6(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

untuk jenis kapal negara Republik

Indonesia, kapal tamu negara, kapal

wisata (yacht) dan kapal rakyat kurang

dari 7 (tujuh) Gross Tonnage dikenakan

tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk

pelayanan:

Berubaha. penerbitan sertifikat izin

karantina;

b. penerbitan sertifikat sanitasi

kapal;

c. penerbitan Buku Kesehatan

Kapal;

d. penerbitan Port Health;

e. penerbitan sertifikat pertolongan

pertama pada kecelakaan;

a. jasa pemeriksaan kapal dalam

karantina;

b. jasa pengawasan tindakan sanitasi

kapal;

c. penerbitan Buku Kesehatan Kapal

(Health Book);

d. jasa pemeriksaan kesehatan

keberangkatan kapal; dan

e. jasa pemeriksaan obat-obatan dan

alat kesehatan dalam rangka

penerbitan sertifikat;

SEBELUM MENJADIPENJELASANNo.


No.


Pasal

6

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



untuk feri (angkutan penyeberangan)


rupiah) untuk pelayanan jasa

pemeriksaan kapal dalam karantina

dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan

keberangkatan kapal.

Baru




untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan

guna legalisasi International Certificate of

Vaccination (ICV) bagi calon jemaah haji


rupiah).

Baru


sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Baru


No.


No.


Pasal

7(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak


Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit untuk pelayanan Jasa

Pemeriksaan Kesehatan bagi

masyarakat pelabuhan/bandara/Pos

Lintas Batas Darat dan pelaku

perjalanan dan Jasa Pemeriksaan

Dokumen untuk Pengangkutan

Jenazah dan Orang Sakit dikenakan

tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Baru

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pengenaan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Kesehatan setelah

mendapat persetujuan dari Menteri

Keuangan

Baru


No.


No.


Pasal

6


Bukan Pajak yang berasal dari Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi

mahasiswa tidak mampu yang

berprestasi dan/atau mahasiswa dalam

kondisi tertentu dikenakan tarif sebesar

Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya :

a. sumbangan penyelenggaraan

pendidikan untuk kelas reguler dan

non reguler;

b. dana pengembangan pendidikan

untuk kelas reguler dan non

reguler;

c. ujian akhir program/uji kompetensi;

d. wisuda; dan

e. praktek kerja lapangan

Pasal

8

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berasal dari satuan kerja di

lingkungan Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu

dan/atau mahasiswa dalam kondisi

tertentu dikenakan tarif sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Berubah

(2)

Ketentuan mengenai kriteria

mahasiswa tidak mampu yang

berprestasi dan/atau mahasiswa

dalam kondisi tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

(2)

Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa

tidak mampu dan/atau mahasiswa dalam

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Kesehatan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Keuangan.

Tetap

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.


No.


Pasal

9

Bagi peserta Jaminan Kesehatan

Nasional berlaku tarif yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang sistem

jaminan sosial nasional.

Baru

Pasal

7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada

Kementerian Kesehatan wajib

disetor langsung secepatnya ke Kas

Negara.

Pasal

10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Kementerian

Kesehatan wajib disetor langsung

secepatnya ke Kas Negara.

Tetap

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.


No.


Pasal

8

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2007 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia, Departemen

Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

4694); dan

Pasal

11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai

berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian

Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5408), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Tetap

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4975);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SEBELUM MENJADI

PENJELASANNo.


No.


Pasal

9

Peraturan Pemerintah ini mulai

berlaku 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal diundangkan.

Pasal

12

Peraturan Pemerintah ini mulai

berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal diundangkan.

Berubah

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Tetap

TARIF LOKA DAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN DALAM

PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2019

1 TARIF TETAP 2 JENIS TARIF

2 TARIF BARU 41 JENIS TARIF

3 TARIF NAIK 167 JENIS TARIF

JUMLAH TARIF 210 JENIS TARIF

TARIF LOKA DAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN DALAM

PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2019

1 Kalibrasi

2 Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

3 Pengujian

4 Pengujian dan Kalibrasi

5 Pelayanan Penggantian Alat

6 Pelayanan Uji Kesesuaian

7 Inspeksi

8 Uji Produk

9 Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi

10Jasa Evaluasi Hasil Pengujian dan/atau Kalibrasi yang Dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain di Luar BPFK

11 Praktek Kerja/Magang 18

SistemInformasiPNBP Online (Simponi)P e m b a y a r a n d a n P e n y e t o r a n P N B P S e c a r a O n l i n e

Apa itu Simponi ?

Simponi

20

Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah

sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran

Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan

PNBP, yaitu : sistem perencanaan PNBP, sistem

billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Simponi dapat diakses melalui alamat :

www.simponi.kemenkeu.go.id

21

www.simponi.kemenkeu.go.id

Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANGPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR PER-5/AG/2017TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBPDAN PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK

22

Sistem Billing Simponi

Apa itu Billing?

Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan

kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran

penerimaan negara .

Billing PNBPBilling yang digunakan untuk penyetoran PNBPbaik fungsional/umum.

Billing Non Anggaran

Billing yang digunakan untuk penyetoranpenerimaan negara, berupa penerimaan nonanggaran (selain PNBP)

23

BILLING MIGAS

BILLING BUMN

BILLING SDA NON MIGAS

BILLING K/LBILLING NON ANGGARAN

BILLING PNBP

24

Mekanisme Billing

PENDAFTARAN/REGISTRASI

PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PNBP

PENERBITAN KODE BILLING

WAJIB BAYAR

WAJIB SETOR

TELLER/OVER THE COUNTER

ATM

E-BANKING

EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE

BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN

BANK/POS PERSEPSIwww.simponi.kemenkeu.go.id

25

Kode Billing SIMPONI

8 2 0 1 7 1 1 1 6 0 0 0 0 2 3

Jenis Penerimaan

Negara

Tanggal Penerbitan Kode Billing(YYYY – MM – DD)

Nomor Urut Billing

Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit.Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi.

Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka melakukanpembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.

Memiliki masa berlaku (valid) selama 7 hari sejak penerbitan kode billing.

Pembuatan Billing

26

01

03

04

02

MenuPilih Billing, >>

Kementerian/Lembaga >> Pembuatan Billing (KL)

Entri Wajib Bayar, Volume, Ket.Jumlah dihitung otomatis by sistem

PP / Referensi Tarif

Pastikan Kembali Data EntriCek Ulang Data

Klik SimpanUnuk memperoleh bukti tagihan

Pilih Jenis Penerimaan

Pembuatan Billing KL

27

28

Pembayaran/penyetoranpenerimaan negara ke KasNegara dilakukan melaluisaluran-saluran pembayaranyang disediakan oleh Bank/PosPersepsi dengan menggunakankode billing.

Atas pembayaran/penyetorantersebut, Bank/Pos Persepsiakan menerbitkan BuktiPenerimaan Negara (BPN), yangditera NTB (Nomor TransaksiBank) atau NTP (NomorTransaksi Pos) dan NTPN (NomorTransaksi Penerimaan Negara),sebagai bukti yang sahditerimanya pembayaran direkening Kas Negara.

BPN dimaksud dapat berupadokumen fisik (hardcopy)maupun dokumen elektronik(softcopy dari sistem e banking).

29

Notifikasi Simponi

Secara otomatis, SIMPONI akan

menyampaikan notifikasi atau

pemberitahuan ke alamat email Wajib

Bayar atau Wajib Setor PNBP yang direkam

saat proses pendaftaran/registrasi.

Notifikasi Simponi

Saat Proses Pendaftaran

Pembayaran/Penyetoran PNBP berhasil dilakukan

Penerbitan Kode Billing

Notifikasi yang disampaikan oleh sistem akan ditujukan kepada e-mail yang digunakan pada saat pendaftaran

Daftar Bank

30

Daftar Bank

31

TERIMA KASIH

Diskusi

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH …bpfkjakarta.or.id/.../22-Sosialisasi-PP-64-Tahun-2019.pdfSEBELUM...

Documents

Transcript of SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH …bpfkjakarta.or.id/.../22-Sosialisasi-PP-64-Tahun-2019.pdfSEBELUM...