SOSIALISASI PENUNJUKAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH

ATPM/MAIN DEALER/DEALER3 MEI 2011

DASAR HUKUM

PERPRES 54 TAHUN 2010

Pengadaan kendaraan bermotor dapat diadakan melalui Penunjukan Langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing‐masing Penyedia Barang/Jasa (Pasal 38 Ayat 5 huruf e).as g e yed a a a g/Jasa ( asa 38 yat 5 u u e)

Peraturan Kepala LKPP (proses finalisasi)

KRITERIA

Kriteria Penunjukan Langsung KendaraanPemerintah :1. 1(satu) penyedia barang.( ) p y g2. K/L/D/I menentukan merk dan type 

kendaraan.3 Adanya proses negosiasi harga dan teknis3. Adanya proses negosiasi harga dan teknis.4. Merupakan harga khusus5. Harga dipublikasikan melalui website masing‐

masing dan Portal Pengadaan Nasional (LKPP).

FAKTOR DALAM PEMBENTUKAN HARGA KENDARAAN PEMERINTAH

Pajak Daerah• Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan RetribusiPenerapan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBN Kendaraan Pemerintah di tahun 2011. • BBN‐KB / Bea Balik Nama Kendaraan di mana besaran biaya BBN 

Kendaraan Pemerintah sebesar 10%/12.5%/15% (tergantung peraturan pemerintah daerah setempat) dari NJKB (Nilai JualKendaraan Bermotor) yang diterbitkan DISPENDA.

• PKB / Pajak Kendaraan Bermotor di mana biaya PKB Kendaraan Pemerintah sebesar 0.5 %‐1% dari NJKB (Nilai Jual KendaraanBermotor) yang diterbitkan DISPENDA

P l k UU N 28 T h 2009 did k l h P t D h• Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 didasarkan oleh Peraturan Daerah seperti: Perda  Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 (mengenai tarif pajak PKB kendaraan pemerintah) dan No. 9 Tahun 2010 (mengenai tarif BBN kendaraan pemerintah)BBN kendaraan pemerintah).

IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DI PEMDA

SUDAH DITETAPKAN PEMBAHASAN DPRD

JAWA TIMUR

PKB 0.5%

KALIMANTAN TENGAH

PKB 0 5%BBN 15% 

PKB 0.5%

BBN 15%  JAWA BARAT

PKB 1%

DKI JAKARTA

PKB 0.5%

SULAWESI SELATAN

PKB 0.5%

BBN 10% 

BBN 10%  BBN 12.5% 

Pemberlakuan tarif BBN dan PKB akan diatur berdasarkan Perdamasing‐masing.

FLOW DIAGRAM PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH

LKPP PENYEDIA K/L/D/IHARGA HARGA PASAR &

FRAMEWORK 

KENDARAAN & INFO PENYEDIA

VERIFIKASI PENYEDIA

NEGOSIASICONTRACT

1/THN

FRAMEWORK AGREEMENT

PENUNJUKAN

NEGOSIASI

HARGA ACUAN HPS

PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN

INPUT DATA

PERSIAPAN PENGAJUAN HARGA GSO

Main Dealer/Dealer mengajukan data sekurang‐Main Dealer/Dealer mengajukan data sekurangkurangnya :

1. Harga Plat Merah OfTR

2 Biaya PKB2. Biaya PKB

3. Biaya BBN

4. Ongkos Kirim

5. Harga Plat Hitam

6. Masa berlaku harga

J d l i i b t h I t l 4 13 M i 2011Jadwal negosiasi batch I: tanggal 4‐13 Mei 2011

PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER

1. Memiliki surat resmi penunjukan dealer/main dealer dari1. Memiliki surat resmi penunjukan dealer/main dealer dari Main Dealer/ATPM (khusus ATPM tidak perlu surat penunjukan);

2 Memiliki showroom bengkel dan suku cadang resmi2. Memiliki showroom, bengkel dan suku cadang resmi;3. Mempublikasikan harga kendaraan bermotor pemerintah

kepada masyarakat luas melalui websitemasing‐masing penyedia kendaraan dan Portan Pengadaan Nasional;

4. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagaiPenyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahunPenyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

5 ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 45. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 4, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun

Plafon harga dan jenis kendaraan sesuai denganStandar Biaya Umum (PERMENKEU)

PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER

6. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPhPasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagiPengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalamPengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalamtahun berjalan.

7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri padaK t kKontrak;

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa

pengiriman; dan10. Menandatangani Pakta Integritas.

Plafon harga dan jenis kendaraan sesuai denganStandar Biaya Umum (PERMENKEU)