Sop

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

( B P M P D ) Jalan Muso Bin Salim No. 06 Telp. (0541) 661122 Fax. 664881 Kode Pos 75512

Website : www.bpmpdkutaikartanegarakab.go.id - e-mail : [email protected]

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 800.05 / 77 / BPMPD / I / 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BIDANG PENANAMAN MODAL

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh

pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang

Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan

sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya

hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, mewujudkan

partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka

perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang

penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil ;

6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;

7. Pearturan Presiden RI No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman

Modal ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah ;

12. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009

Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang

Penanaman Modal ;


Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal ;


Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE) ;

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02 Tahun 2012 Tentang

Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraann Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman

Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Promosi daerah Kabupaten kutai

Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II

Keputusan ini ;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, meliputi jenis-jenis pelayanan

sebagai berikut :

SEKTOR PENANAMAN MODAL

1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) 8. Izin Usaha Perubahan 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Penanaman Modal 10. Izin Gangguan HO (BidangPenanaman Modal)

KETIGA : Pelaksnaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana

Lampiran I dan II, dipergunakan sebagai acuan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Padatanggal : 02 Januari 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

H. M. INDRA, SE.,MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19580710 198512 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 800.05 / 77 / BPMPD / I / 2013

TANGGAL : 02 Januari 2013. ---------------

----

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) BIDANG PENANAMAN MODAL

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH


I. PENDAHULUAN

Investasi (Penananaman Modal) merupakan kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan oleh

pemilik modal baik secara individu maupun berkelompok (consorsium) yang berperan untuk

meningkatkan sistem perekonomian. Untuk melakukan investasi pihak pemodal harus mengikuti

prosesdur dan tata cara perizinan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan

proses Perizinan tersebut akan diatur segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman

modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan publik di era globalisasi ini khususnya penanam modal membutuhkan akses pelayanan

yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif, hal ini sejalan dengan Program Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera

(GERBANG RAJA) khususnya misi 1 meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan

menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good governance dan misi 2

Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga

iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Bidang Penanaman pada Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan Standar Operasional

Pelayanan ( SOP ) dengan berupaya menerapkan prinsip yang sederhana, prosedural, mudah,

cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal pada Badan dan

Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Struktur Organisasi yang

mempunyai tugas pokok utama, yaitu :

PETUGAS INFORMASI (PERIZINAN DAN NON PERIZINAN) 1. Memberikan pelayanan awal kepada para pemohon / investor mengenai semua

informasi terkait perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dibutuhkan.

2. Menjawab pertanyaan dan memberikan petunjuk / pedoman dan berkas permohonan yang diperlukan terkait perizinan penanaman modal dan informasi

umum lainnya kepada pemohon / investor.

PETUGAS FRONT OFFICE 1. Melayanai, menerima, memeriksa dan memproses berkas pendaftaran permohonan

ijin dan non perijinan di bidang penanaman modal dan bidang teknis lainnya.

2. Menjawab pertanyaan dan memberikan petunjuk / pedoman yang diperlukan investor / pemohon terkait persyaratan, tahapan proses dan waktu penyelesaian.

3. Melakukan pelayanan pendaftaran, melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran data dan berkas permohonan

.

4. Memberikan informasi dan petunjuk / pengarahan yang jelas, lengkap dan benar terkait pemenuhan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan

kepada investor / permohonan / pelanggan

PETUGAS BACK OFFICE 1. Menginput data permohonan dalam SPIPISE dengan benar dan tepat 2. Mencetak draft ijin sesuai dengan peruntukannya

TATA USAHA 1. Melaksanakan tigas-tugas ke Tata Usahaan di ruang lingkup Bidang Pelayanan

Perizinan dan non perizinan.

2. Menunjang dan memberikan pelayanan administratif kepada fungsi lain yang ada di Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman

Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

PETUGAS HELP DESK (LAYANAN PENGADUAN) 1. Melayani, mengelola dan menyelesaikan (melakukan tindakan perbaikan dan

pencegahan) terhadap permasalahan, pengaduan, keluhan dan saran dari pihak

investor / pemohon / pelanggan secara baik, tepat dan cepat.

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personil dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk

mewujudkan pelayana perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan

memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk

mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Perijinan

Terpadu Satu Pintu adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelyanan,

fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat,

menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan

dan Non Perizinan serta meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih

luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

2. VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN

Visi : Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing dalam

menunjang perekonomian daerah.

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman

modal.

Moto : Menciptakan pelayanan yang tepat, akurat serta kompatibel dalam hal proses

kerjasama dan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal.

Tujuan : 1. Tersusunnya rencana pengembangan dibidang penanaman modal daerah

secara terpadu.

2. Tersedianya teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

3. Terciptanya Kerjasama dibidang investasi.

4. Masyarakat luas dapat menerima informasi potensi sumber daya daerah.

5. Menarik minat dan masuknya investasi ke daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

6. Terciptanya pelayanan prima pada investor dalam negeri dan asing.

7. Terciptanya dan terpeliharanya iklim investasi yang kondusif.

8. Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dan professional.

9. Tersedianya sarana dan prasarana kantor.

3. JENIS JENIS LAYANAN PERIJINAN SEKTOR PENANAMAN MODAL

1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) 8. Izin Usaha Perubahan 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Penanaman Modal 10. Izin Gangguan HO (Bidang Penanaman Modal)

4. STANDAR PELAYANAN SEKTOR PENANAMAN MODAL

1. Pendaftaran Penanaman Modal a. Persyaratan

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

i. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan

di Indonesia untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;

ii. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseroan asing; iii. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan dan yang

Dikuasakan (bila menggunakan kuasa) yang masih berlaku untuk pemohon

adalah perseorangan Indonesia;

iv. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;

v. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Direktur Perusahaan & yang Dikuasakan (bila menggunakan kuasa), baik untuk pemohon adalah

perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

vi. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila

perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup

untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh

pemohon / direksi perusahaan;

b. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan 1 (SATU) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Pendaftaran Penanaman Modal

2. Izin Prinsip Penanaman Modal a. Persyaratan


i. Bukti Setor Diri : 1. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan & perubahannya; 3. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan

HAM;

4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

ii. Keterangan rencana kegiatan, berupa : 1. Untuk proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi

dengan diagram alir/flow chart;

2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

iii. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, izin lokasi usaha, dan izin lokasi pembangunan pabrik (bila dipersyaratkan);

iv. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang

tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;


c. Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (TIGA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal a. Persyaratan


i. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan; ii. Rekaman Izin prinsip Penanaman Modal &/atau perubahannya;

iii. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

iv. Keterangan rencana kegiatan, berupa : 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku & dilengkapi

dengan diagram alir/flow chart;

2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa; v. Dalam hal terjadi peerubahan penyertaan dalam modal perseroan yang

mengakibatkan terjadinnya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus

menyampaikan :

a. Kesepakan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh

pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris

atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk

Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari

departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum

Indosesia;

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan yang Dikuasakan (bila menggunakan kuasa) yang masih berlaku serta NPWP Perusahaan,

Direktur Perusahaan, dan yang dikuasakan (bila menggunakan kuasa) bagi

perorangan warga negara Indonesia;

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya

dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing;

c. Kronologis penyertaan dlam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;

d. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan

yang tidak dilakukan secara langsung



lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal a. Persyaratan


i. Rekaman Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;

ii. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahannya, dilengkapi dengan pengesahaan dari Departemen Hukum dan HAM;

iii. Untuk perubahan bidang usaha ( jenis / kapasitas produksi ) dilengkapi dengan : 1. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang

mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow

chart;

2. Rekomendasi dari instansi pemerintah gterkait, bila dipersyaratkan; iv. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :

a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :

Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah

dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan

pasal 21 & Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat

dalam bentuk Akta Notaris;

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari

Departemen Hukum & HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum

Indonesia;

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan yang Dikuasakan (bila menggunakan kuasa) yang masih berlaku serta NPWP Perusahaan,

Direktur Perusahaan, dan yang dikuasakan (bila menggunakan kuasa) bagi

perorangan warga negara Indonesia;

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya

dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing;

c. Kronologis penyertaan dlam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;

v. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; vi. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang

tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;



lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin prinsip Perubahan Penanaman Modal

5. Izin Usaha a. Persyaratan


i. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas

impor barang dan bahan;

ii. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Surat Persetujuan Penanaman

modal / Izin Usaha &/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal /

Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

iii. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

iv. Rekaman NPWP Perusahaan, Direktur Perusahaan, dan yang Dikuasakan (bila menggunakan kuasa);

v. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. Rekaman sertifikat hak atas tanah / akta jual beli tanah oleh PPAT; b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah;

vi. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau; b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan;

vii. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester akhir; viii. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

ix. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam persturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;

x. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; xi. Surat kuasa Kuasa bermatrai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak

dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;


c. Waktu Penyelesaian Pelayanan 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Usaha

6. Izin Usaha Perluasan a. Persyaratan




ii. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Surat Persetujuan Penanaman

modal / Izin Usaha & / atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal /


iii. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

iv. Rekaman NPWP Perusahaan, Direktur Perusahaan, dan yang Dikuasakan (bila menggunakan kuasa);

v. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : c. Rekaman sertifikat hak atas tanah / akta jual beli tanah oleh PPAT; d. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah;

vi. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau; d. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan;

vii. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester akhir; viii. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan







lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Usaha Perluasan

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) a. Persyaratan




ii. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

iii. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Surat Persetujuan Penanaman



iv. Rekaman NPWP; v. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a. Rekaman sertifikat hak atas tanah / akta jual beli tanah oleh PPAT; b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah;

vi. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau; b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan; vii. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha

(SITU);

viii. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);




xii. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun

perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan

penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas;

xiii. Kesepakatan seluruh pemegeang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung

(merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (marger plan)

dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

xiv. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company).

b. Biaya Pelayanan

TIDAK DIKENAKAN BIAYA


lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Usaha Merger

8. Izin Usaha Perubahan a. Persyaratan




ii. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;

iii. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal / Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal / Surat Persetujuan Penanaman



iv. Rekaman NPWP; v. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a. Rekaman sertifikat hak atas tanah / akta jual beli tanah oleh PPAT; b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah;

vi. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau; b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan;

vii. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

viii. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan





xii. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun

perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan

penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas;

xiii. Kesepakatan seluruh pemegeang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung

(merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (marger plan)

dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

xiv. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company).

b. Biaya Pelayanan

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

e. Waktu Penyelesaian Pelayanan 5 (LIMA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar

f. Spesifikasi Surat Ijin Usaha Perubahan

9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Penanaman Modal a. Persyaratan


i. Permohonan Izin IMB ii. Sket lokasi Perusahaan iii. Foto Copy KTP iv. Foto Copy NPWP

v. Akte Notaris Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum vi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bangunan vii. Surat Persetujuan / Izin Prinsip Penanaman modal viii. Foto Copy sertifikat / Surat Tanah dari pejabat yang berwenang ix. Surat Rekomendasi Camat Setempat x. Foto Copy Ijin Lokasi xi. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga / Lingkungan xii. Surat Rekomendasi

b. Biaya Pelayanan DISESUAIKAN LUASAN SESUAI PERDA

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (TIGA) sampai dengan 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya

berkas permohonan secara lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan

10. Izin Gangguan HO (Bidang Penanaman Modal) a. Persyaratan


i. Permohonan Izin HO ii. Keterangan Pemohon / Perusahaan iii. Surat Rekomendasi iv. Surat Pernyataan AMDAL v. Surat Persetujuan Masyarakat vi. Foto Copy Izin Pendaftaran vii. Foto Copy KTP viii. Site Plan & Peta Lokasi Perusahaan ix. Akte Notaris Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum x. Surat Izin IMB

b. Biaya Pelayanan DISESUAIKAN LUASAN SESUAI PERDA

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (TIGA) sampai dengan 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya

berkas permohonan secara lengkap dan benar

d. Spesifikasi Surat Ijin Gangguan HO

5. PROSEDUR PELAYANAN

1. Mencari informasi terkait perizinan penanaman modal (via telp atau datang langsung) menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan

2. Memberikan dan menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan : a. Bidang yang dibuka dan lokasi /daerah yang dapat didirikan untuk usaha penanaman

modal.

b. Lingkup wewenang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c. Persyaratan Administratif Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

d. Format dan pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

e. Penjelasan tahapan/mekanisme untuk memperoleh perijinan

f. Jumlah Hari Penyelesaian izin

g. Penjelasan ada / tidaknya biaya

h. Memberikan Brosur/buku SOP/nomor kontak (jika diperlukan)

3. - Mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang

telah ditentukan

- Menyampaikan berkas yang telah diisi dan lengkap kepada petugas pendaftaran

4. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dengan

menggunakan Checlist penerimaan berkas

a. Jika belum lengkap dan benar, maka diminta pelanggan/pemohon untuk melengkapi

kembali berkas

b. Jika sudah lengkap dan benar, maka :

- Melakukan pencatatan data investor/pelanggan pada map catatan proses pendaftaran

- Meminta dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perizinan - Memberikan nomor berkas dan menandai kelengkapan berkas di checlist - Membubuhkan tanggal, waktu dan tanda tanggan pada map proses - Meminta pelanggan/pemohon untuk menandatangani bukti awal proses dan hal lain

yang dianggap perlu

- Mencetak bukti tanda terima berkas dan menyerahkan kepada pelanggan/atau pemohon yang akan digunakan pelanggan untuk menggambil izin yang sudah

selesai nanti

- Menyerahkan berkas ke staf entry data 5. - Menerima berkas terkait dan melakukan input data pelanggan ke dalam sistem

- Mencetak Draft Izin Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

- Menyerahkan Draft Izin Kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

6. Memerima dan memeriksa draft izin dan berkas terkait serta memastikan semua

persyaratan sudah dipenuhi

- Jika belum memenuhi syarat, maka dikonfirmasi kepada pelanggan/pemohon untuk

mengupayakan pemenuhannya.

- Jika sudah memenuhi syarat, tapi ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk

memperbaiki kembali.

- Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka meminta untuk dicetak, dan

dibubuhkan paraf.

7. - Menerima hasil pemeriksaan draft izin dari Kepala Bidang Pelayanan Perijinan

- Mencetak Surat Izin Pendaftaran Penanaman Modal sesuai draft yang telah disetujui dan

meminta paraf Kepala Bidang (4 rangkap dimana 1 untuk investor) Menyerahkan Surat

Izin yang sudah diperiksa Kepala Bidang kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Menerima dan memeriksa cetakan Surat Izin Pendaftaran Penanaman Modal

- Jika belum benar, maka dikembalikan kepada Staf TU untuk diperbaiki

- Jika sudah benar, ditandatangani dan diserahkan kembali kepada staf TU

9. - Menerima Surat Izin Penanaman Modal yang telah disetujui

- Memberikan Nomor Izin pada Surat sesuai urutan registrasi penerbitan izin (dengan tulis

tangan login surat izin) disertai dengan tanggal pengesahan (menggunakan stempel) - Melakukan pengarsipan dan pemeliharaan file dan berkas terkait

10.- Memasukan kedalam map penyerahan dan menginformasikan kepada pelanggan, terkait

penyelesaian Surat Izin

- Menyerahkan Surat Izin yang sudah selesai di loket pengambilan

- Memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pelanggan terkait dan diminta

menandatangani bukti penerimaan

- Menyerahkan kuesioner survey kepuasan pelanggan

- Mengarsip dan memelihara semua berkas terkait sesuai dengan prosedur pengendalian

arsip/Rekaman

11. - Menerima Surat Izin Pendaftaran Penanaman Modal dari Petugas Pendaftaran di

Loket Pengambilan

- Menandatangani Bukti Serah Terima Surat

- Mengisi kuesioner survey kepuasan Pelanggan dan menyerahan kembali kepada petugas

Tata Usaha (TU)

6. KOMPETENSI PETUGAS Kompetensi petugas yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan mel;iputi :

1. Petugas informasi Pelayanan Perijinan

a. Minimal pendidikan SMA / D3 b. Berpengalaman sebagai petugas pelayanan minimal 1 tahun c. Menguasai seluruh informasi, persyaratan dan tata cara mengenai perijinan dan non

perijinan penanaman modal dari seluruh bidang usaha

d. Telah mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik terutama menyangkut pelayanan penanaman modal dari seluruh bidang usaha

e. Berpenampilan menarik, ceria, ramah dan sopan santun f. Integritas dan berkarakter disiplin dan ulet g. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan h. Sehat jasmani dan rohani

2. Petugas Front Office :

a. Minimal pendidikan SMA / D3 b. Berpengalaman sebagai petugas pelayanan minimal 1 tahun c. Mengikuti pelatiah sesuai tupoksi sebagai pelaksana pendaftaran d. Menguasai seluruh informasi, persyaratan dan tata cara mengenai non perijinan

penanaman modal dari seluruh bidang usaha

e. Telah mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik terutama menyangkut pelayanan penanaman modal dan perijinan, dll

f. Integritas dan berkarakter disiplin dan ulet g. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan h. Sehat jasmani dan rohani

3. Petugas Back Office :

a. Minimal pendidikan D3 / S1 b. Berpengalaman sebagai petugas Back Office / entry data minimal 2 tahun c. Mengikuti pelatihan sesuai tupoksi sebagai pelaksana Back Office d. Memahami dan menguasai konsep serta pengoperasian SPIPISE (Sistem Pelayanan

Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik)

e. Telah menngikuti pelatihan SPIPISE dan terampil menggunakan dan mengoperasikan komputer, dll

f. Integritas dan berkarakter rajin, disiplin, teliti, jujur dan ulet g. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan h. Sehat jasmani dan rohani

4. Petugas Tata Usaha

a. Minimal pendidikan D3 / S1 b. Berpengalaman sebagai petugas di bidang Tata Usaha minimal 2 tahun c. Mengikuti pelatihan sesuai tupoksi sebagai pelaksana Tata Usaha d. Menguasai seluruh konsep dan teknis ketatausahaan dan administrasi perkantoran

pemerintahan

e. Telah mengikuti pelatihan terkait ketatausahaan dan administrasi/ kesekretariatan lembaga pemerintahan, dll

f. Integritas dan berkarakter rapi, cekatan, teliti, jujur dan ulet g. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan h. Sehat jasmani dan rohani

5. Petugas Help Desk ( Layanan Pengaduan )

a. Minimal pendidikan D3 / S1 b. Berpengalaman sebagai petugas pengaduan minimal 1 tahun c. Mengikuti pelatihan sesuai tupoksi sebagai pelaksana Help Desk d. Menguasai seluruh informasi, persyaratan dan tata cara mengenai non perijinan

penanaman modal dari seluruh bidang usaha

e. Telah mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik terutama menyangkut teknik penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, dll

f. Berpenampilan dan besikap empaty, ramah dan sopan santun g. Integritas dan berkarakter disiplin, inisiatif, kreatif dan ulet h. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan i. Sehat jasmani dan rohani

7. SARANA DAN PRASARANA 1. Pelayana Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Promosi daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara memiliki tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang yang

dibutuhkan, yang meliputi :

a. Ruang Fornt Office; b. Ruang Back Office; c. Ruang Kepala BPMPD Kab. Kutai Kartanegara dan Ruang Kepala Bidang Kerjasama

dan Pelayanan Penanaman Modal;

d. Ruang Rapat; e. Ruang Tamu; f. Tempat Ibadah (Mushola); g. Toilet; h. Tempat Parkir;

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeliki sarana kantor yang dibutuhkan untuk memberikan

pelayanan, yang meliputi :

a. Komputer; b. Laptop; c. Printer; d. Scanner; e. Mebeuler; f. Telepon; g. Faximili; h. Kendaraan Operasional; i. Papan Informasi; j. Televisi; k. AC; l. Kamera; m. Proyektor; n. Lemari Arsip o. Touchscreen; p. WIFI; q. Alat Tulis Kantor; r. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor;

8. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pelayanan Pengaduan (Help Desk) ditangani oleh satu orang Petugas 2. Petugas Pelayanan Pengaduan (Help Desk) memiliki kompetisi sebagai berikut :

a. Minimal pendidikan D3 / S1 b. Berpengalaman sebagai petugas pengaduan minimal 1 tahun c. Mengikuti pelatihan sesuai tupoksi sebagai pelaksana help desk

d. Menguasai seluruh informasi, persyaratan dan tata cara mengenai non perijinan penanaman modal dari seluruh bidang usaha

e. Telah mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik terutama menyangkut teknik penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, dll

f. Berpenampilan dan bersikap empaty, ramah dan sopan santun g. Integritas dan berkarakter disiplin, inisiatif, kreatif dan ulet h. Kemampuan komunikasi yang baik lisan dan tulisan i. Sehat jasmani dan rohani

3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan melalui telepon/fax/email, formulir pengaduan, buku panduan tata

cara pelayanan perijinan, komputer.

9. PENUTUP Melalui Standar Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman

modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Kutai Kartanegara

serta pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

Semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ini membantu Pelaku Usaha /

Penanaman Modal dan Masyarakat dalam memperoleh kemudahan Pelayanan dan juga

sebagai sarana informasi mengenai hal hal pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ini dibuat semoga bermanfaat.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH


NOMOR : 800.05 / 77 / BPMPD / I / 2013

TANGGAL : 02 Januari 2013.---------------

----

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH


A. PELAYANAN INFORMASI 1. Petugas menerima dan melayani investor / pemohon ijin yang datang ke Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ramah dan sopan. Apabila investor / pemohon

adalah warga yang masih mencari informasi maka petugas memberikan penjelasan

dan informasi dengan baik dan benar tentang berbagai pelayanan perijinan yang

dilaksanakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Apabila investor adalah pemohon yang telah siap mengajukan proses perijinan maka petugas memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon dan

memberikan penjelasan teknis pengisian, memandu cara pengisiannya.

3. Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar maka petugas mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan berkas permohonan ke Petugas Pendaftaran.

4. Apabila pemohon menghendaki penjelasan detail yang lebih teknis maka Petugas Informasi mempersilahkan permohonan ke ruangan petugas teknis yang sesuai

dengan permasalahan diajukan.

5. Petugas dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen.

B. PEMOHON 1. Mencari Informasi terkait perijinan penanaman modal (via telp atau datang langsung)

2. Menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan

C. PETUGAS FRONT OFFICE 1. Memberikan dan menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan :

a. Bidang yang dibuka dan lokasi/daerah yang dapat didirikan untuk usaha penanaman modal.

b. Lingkup wewenang PTSP BPMPD. c. Persyaratan Administratif Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal. d. Format dan Pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal e. Penjelasan tahapan/mekanisme untuk memperoleh perijinan f. Jumlah hari penyelesaian izin g. Penjelasan ada / tidaknya biaya h. Memberikan brosur/buku SOP/nomor kontak (jika diperlukan)

2. Memerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dengan

menggunakan checklist penerimaan berkas :

a. Jika belum lengkap dan benar, maka diminta pelanggan/pemohon untuk melengkapi kembali berkas

b. Jika sudah lengkap dan benar, maka : - Melakukan pencatatan data investor / pelanggan pada map catatan proses

pendaftaran

- Meminta dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perijinan

- Memberikan nomor berkas dan menandai kelengkapan berkas checklist

- Membubuhkan tanggal, waktu dan tanda tanggan pada map proses

- Meminta pelanggan/pemohon untuk menandatangani bukti awal proses dan

menjelaskan waktu penyelesaian, mekanisme proses dan hal lain yang diangap

perlu

- Mencetak bukti tanda terima berkas dan menyerahkan kepada

pelanggan/pemohon yang akan digunakan pelanggan untuk menggambil izin

yang sudah selesai nanti

- Mengisi blangko proses perjalanan berkas

- Menyerahkan berkas ke petugas Back Office

D. PETUGAS BACK OFFICE 1. Menerima berkas terkait dan melakukan input data pelanggan ke dalam system

2. Memeriksa berkas terkait serta memastikan semua peryaratan sudah dipenuhi;

- Jika belum memenuhi syarat, maka dikonfirmasi kepada pelanggan/pemohon untuk mengupayakan pemenuhannya.

3. Mencetak Draft Ijin Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

3. Menyerahkan Draft Izin ke Kepala Sub bidang Pelayanan, Kepala Bidang Kerjasama

dan Pelayanan Penanaman Modal dan Kepala untuk dikoreksi

4. Memperbaiki cetakan draf Surat Izin yang belum benar

5. Mencetak Draf Surat izin yang sudah benar dan meminta paraf Kepala Sub Bidang

Pelayanan dan kepala Bidang Kerjasama dan Pelayanan Penanaman Modal serta

meminta kepada kepala untuk menanda tangani Surat Izin

8. Mengisi Blangko proses perjalanan berkas

9. Menyerahkan berkas permohonan kepada Tata Usaha ( TU ).

E. PETUGAS TATA USAHA 1. Menerima berkas permohonan dan Surat Izin Penanaman Modal yang telah

disetujui

2. Memberikan Nomor Izin pada Surat sesuai urutan registrasi penerbitan izin (dengan

tulis tangan login surat izin) disertai dengan tanggal pengesahan (menggunakan stempel)

3. Melakukan pengarsipan dan pemeliharaan file dan berkas terkait

4. Memasukan ke dalam map penyerahan dan menginformasikan kepada pelanggan,

terkait penyelesaian Surat Izin

5. Menyerahkan Surat Izin yang sudah selesai di loket pengambilan

6. Memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pelanggan terkait dan meminta

menandatangani bukti penerimaan

7. Menerima blangko isian Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dari pemohon

8. Mengarsipkan dan memelihara semua berkas terkait sesuai dengan prosedur

pengendalian arsip / Rekaman

F. PETUGAS HELP DESK (LAYANAN PENGADUAN) 1. Menerima blangko isian Indek kepuasan Masyarakat

2. Menerima dan mencatat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara tidak

langsung (melalui telepon, SMS, Faksimili, Formulir Pengaduan dan Email) maupun

datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal

dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara yang ramah dan

sopan.

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personil dan pihak-pihak terkait

dalam rangka penyelesaian permasalahan.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan Penanaman Modal

2. Jenis Kegiatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

3. Penanggung Jawab

a. Produk Kepala BPMPD

b. Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pelayanan Penaman Modal

4. Scope (Ruang Lingkup) Bidang Penanaman Modal

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal

Langkah Awal Pemohon Mencari Informasi tentang pengurusan perizinan penanaman modal

Langkah Utama Proses Pelayanan Pengurusan Perizinan Penanaman Modal

Langkah Akhir Penyerahan Surat Izin dan Help Desk (Layanan Pengaduan).

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal 1. Pemohon; a. Mencari Informasi kepada Petugas Informasi. b. Membuat Surat Permohonan c. Mempersiapkan Persyaratan/Lampiran permohonan d. Menyerahkan berkas permohonan kepada Front

Office.

2. Petugas Informasi;

a. Memberikan informasi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) dibidang penanaman modal

b. Memberikan Informasi tentang peryaratan, tata cara dan proses pelayanan penanaman modal

c. Memberikan formulir permohonan kepada pemohon.

Langkah Utama 1. Front Office;

a. Menerima Berkas Permohonan,

b. Memeriksa Berkas Permohonan menggunakan blangko checklist

c. Memverifikasi berkas Permohonan,

d. Berkas lengkap diterima dan diberikan bukti tanda terima dari Front Office bahwa berkas sudah lengkap dan mengagendakan tanda terima permohonan,

e. Berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon,

a. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

f. Meneruskan dan Menyerahkan berkas kepada Back Office.

2. Beck Office;

b. Menerima berkas permohonan

c. Mengentri Data pada Aplikasi SPIPISE,

d. Print Out Data Aplikasi

e. Membuat Draf Surat Izin

f. Memperbaiki Data pada Aplikasi SPIPISE yang belum benar,

g. Memperbaiki Draf Surat Izin yang belum benar

h. Membuat Surat Izin

i. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

j. Meneruskan dan Menyerahkan berkas kepada kepala Sub Bidang Pelayanan.

3. Kepala Sub Bidang Pelayanan;

a. Menerima berkas Permohonan

b. Memeriksa dan mengoreksi berkas permohonan

c. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

d. Meneruskan dan Menyerahkan berkas kepada kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Kerjasama dan Pelayanan ;

a. Menerima berkas permohonan

b. Memeriksa dan mengoreksi berkas permohonan

c. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

d. Meneruskan dan Menyerahkan berkas kepada kepala Badan.

5. Kepala Badan ( BPMPD ) ;


b. Membuka dan Melihat entri data pada Aplikasi SPIPISE

c. Memeriksa dan mengoreksi berkas permohonan

d. Mengembalikan berkas permohonan dan draf surat izin yang belum benar kepada Beck Office

e. Menanda tangani surat izin.

f. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

g. Menyerahkan berkas permohonan dan surat izin yang telah ditanda tangani kepada Tata Usaha (TU)

6. Tata Usaha (TU)


b. Mengisi dan memberi paraf pada blangko perjalanan berkas.

c. Memberi tanggal, nomor dan stempel pada surat izin

d. Menggandakan surat izin sebagai tembusan

e. Meminta bukti tanda terima berkas permohonan

f. Meminta isian blangko Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada Pemohon

g. Menyiapkan bukti tanda terima surat izin

h. Menyerahkan surat izin kepada Pemohon berdasarkan tanda bukti pembayaran pajak dan retribusi.

Langkah Akhir 1. Pemohon;

a. Menyerahkan Bukti tanda terima berkas permohonan dari Front Office kepada Tata Usaha (TU);

b. Menyerahkan blangko Isian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada Tata Usaha (TU)

c. Menanda tangani bukti tanda terima surat izin;

d. Menerima Surat Izin dari Tata Usaha ( TU )

2. Petugas Help Desk (Layanan Pengaduan) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal;

a. Menerima blangko Isian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Melayani, mengelola dan menyelesaikan (melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan) terhadap permasalahan, pengaduan, keluhan dan saran dari pihak pemohon. Tepat dan Cepat.

c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personil dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi.

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) BIDANG PENANAMAN MODAL

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INVESTOR

INFORMASI

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA

TATA USAHA

HELP

DESK

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 2

Mencari informasi kepada Petugas Informasi Informasi

a. a. a.

b. b. b.

c.

c. Memberikan formulir permohonan kepada pemohon c.

d. Memberikan formulir Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Membuat surat permohonan a. Surat Permohonan a. Terserahkannya Surat Permohonan

b. Melengkapi persyaratan / lampiran berkas permohonan b. b.

c. Menyerahkan berkas kepada Front Office.

d. Menerima blangko Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

a. Menerima Berkas Permohonan a. a.

b. Memeriksa Berkas Permohonan b.

c. Memverifikasi Berkas Permohonan c. Buku Agenda b.

d. Cheklist kelengkapan berkas pemohon d. Blangko bukti tanda terima berkas

e. Mengembalikan berkas tidak lengkap e. c.

f. Memberi nomor dan mengagendakan berkas permohonan

g. Memberi bukti tanda terima berkas lengkap d.

h.

e. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

i. Menyerahkan berkas kepada Back Office f.

a. Menerima Berkas Permohonan a. Berkas Permohonan a. Terentrinya data aplikasi Spipise

b. Mengentri Data pada Aplikasi Spipise b. b. Terprint outnya draf / surat izinc. Membuat Draf Surat Izin c. Draf / Surat Izin c. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

d. Memperbaiki Draf Surat Izin d. d.

e.

f. Menyerahkan berkas kepada Kesubid. Pelayanan

a. Menerima Berkas Permohonan a. Berkas Permohonan a. Terkoreksinya Berkas Permohonan

b. Mengoreksi berkas permohonan b. b. Terkoreksinya Draf / Surat Izin

c. Mengoreksi draf / surat izin c. c. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

d. d.

e. Meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bidang

7

Berkas permohonan tidak lengkap ( Pemohon diminta untuk

melengkapi dan menyerahkan kembali kepada Front Office)

Aplikasi Spipise

Mengisi dan memberi paraf pada blangko proses perjalanan

berkas

4

Blangko proses perjalanan berkas

WaktuKelengkapan OutputKET

MUTU BAKU

1 Hari

Teragendakannya nomor berkas permohonan

pada buku agenda

Berkas permohonan


Kasubbid

Peraturan perundang undangan

penanaman modal yang berlaku

TU Help Desk

Terkembalikannya berkas permohonan tidak

lengkap

Blangko Cheklist

Formulir permohonan Izin

Blangko Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Formulir Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kepala

Terlengkapinya kekurangan berkas permohonan dan

terserahkan kembali berkas permohonan yang

lengkap kepada Front Office .

Berkas permohonan tidak lengkap

Mendapat Impormasi tentang persyaratan dan tata

cara penyampaian permohonan pengurusan Izin

dibidang Penanaman Modal

Terisinya blangko Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Terimpormasikannya tata cara dan persyaratan

pelayanan perizinan Penanaman modal

Terperiksa dan terverifikasinya berkas

Permohonan menggunakan blangko cheklis

Terserahkannya Formulir Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Memberikan informasi tentang persyaratan, tata cara dan

proses pelayanan penanaman modal

1

2

3


PELAYANAN PENDAFTARAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

Memberikan informasi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dibidang Penanaman Modal

PemohonPetugas

Informasi

Front

Office

Tersampaikannya Blangko Formulir Permohonan

Izin yang dimohon

Back

OfficeKabid


berkas

Blangko proses perjalanan berkas Terserahkannya berkas permohonan lengkap

kepada Kasubid Pelayanan

Terserahkannya bukti tanda terima berkas

lengkap

Terserahkannya berkas permohonan lengkap

kepada Kepala Bidang KPPM


kepada Back Offoce

5

6

Draf Surat Izin


berkas

Tidak

Badan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Kutai Kartanegara

Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 2 dari 2

a. Menerima Berkas Permohonan a. a. Terkoreksinya Berkas Permohonan



d. d.

e. Meneruskan berkas permohonan kepada Kepala


b. Mengoreksi Berkas Permohonan b. b. Terkoreksinya Draf Surat Izin

c. Mengoreksi draf / surat izin c. c

d.

d. Terbitnya Surat Izin yang telah ditanda tangani

e. Menanda tangani Surat Izin e. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

f. f.

a. Menerima Berkas Permohonan a. a. Terarsipkannya berkas permohonan

b. b. b. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

c. Buku Agenda dan stempel c.

c. Memberi tanggal, nomor dan stempel pada surat izin d. Surat Izin d. Teragendanya nomor surat izin

Menggandakan Surat Izin sebagai tembusan e. Buku Agenda tanda terima surat izin e. Tersampaikannya tembusan surat izin

d. Meminta bukti tanda terima berkas permohonan f.

e. Menyiapkan bukti tanda terima Surat Izin

f. Menyerahkan Surat Izin kepada pemohon g. Terisinya buku agenda tanda terima Surat Izinh. Terserahkannya surat izin

a. Menyerahkan blangko isian Idek Kepuasan Masyarakat a. a.

b. Menanda tangani bukti tanda terima surat izin

c. Menyerahkan bukti tanda terima berkas permohonan b. Bukti tanda terima berkas permohonan b.

d. Mengambil Surat Izin c.

d. Terambilnya surat izin

a. a. a.

b. b. b.

c.

c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personil dan

pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan

Melayani, mengelola dan menyelesaikan (melakukan tindakan

perbaikan dan pencegahan) terhadap permasalahan,

pengaduan, keluhan dan saran dari pihak investor / pemohon /

pelanggan secara baik, tepat dan cepat

Menerima blangko isian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)


PELAYANAN PENDAFTARAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL

10

Mengembalikan berkas dan draf surat Izin yang belum benar

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPemohon

Petugas

Informasi

Front

Office

Back

OfficeKasubbid Kabid Kepala TU Help Desk Kelengkapan Waktu Output

Berkas Permohonan

Draf Surat Izin


Terjalinnya komunikasi antara petugas pelayanan

penanaman modal


permohonan


berkas

Berkas Permohonan


berkas



berkas


kepada Kepala BPMPD

9

Berkas Permohonan

Draf / Surat Izin

Blangko proses perjalanan berkas Terkembalikannya berkas permohonan dan draf

Surat Izin yang belum benar

Terserahkannya berkas permohonan dan surat

izin yang telah ditanda tangani kepada Tata

Usaha ( TU )

8

Diterimanya salinan bukti tanda terima berkas

permohonan

11

Blangko isian Idek Kepuasan Masyarakat


permohonan

12

Blangko isian Indek Kepuasan

Masyarakat IKM )

Terima blangko isian Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Pengaduan, Keluhan dan saran dari

pemohon

Terprosesnya pengaduan, keluhan dan saran dari

pemohon

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :

Heri Chandra, SE Haris Indriyanto, S.Pd H. M. Indra, SE, MM

Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kepala Bidang Kerjasama Pelayanan Penanaman Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah


: Pemohon

: Proses

: Keputusan

: Garis Komando

: Alur Proses

Tidak Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 2


a. a. a.

b. b. b.

c.














h.






e.



b. Mengoreksi berkas permohonan b. b. Terkoreksinya data aplikasi

c. c. c. Terkoreksinya Draf / Surat Izin

d. Mengoreksi draf / surat izin d. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

e. e.

f. Meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bidang

7



Aplikasi Spipise


berkas

4



MUTU BAKU

3 Hari


pada buku agenda

Berkas permohonan


Kasubbid



TU Help Desk


lengkap

Blangko Cheklist



(IKM)


(IKM)

Kepala









(IKM)






Masyarakat ( IKM )

Petugas

Informasi

Front

Office



1

2

Back

OfficeKabid

3


PELAYANAN IZIN PRINSIP DI BIDANG PENANAMAN

MODAL

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA



Pemohon

5

6


Izin yang dimohon

Draf Surat Izin


berkas


berkas




lengkap




kepada Back Offoce

Tidak


Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 2 dari 2




d. d.



b. Mengoreksi Berkas Permohonan b. b. Terkoreksinya data aplikasi permohonan

c. Membuka data aplikasi permohonan c. c. Terkoreksinya Draf Surat Izin

d. Mengoreksi draf / surat izin d. d.

e.

e. Terbitnya Surat Izin yang telah ditanda tangani

f. Menanda tangani Surat Izin f. Terisinya blangko proses perjalanan berkas

g. g.














a. a. a.

b. b. b.

c.









PELAYANAN IZIN PRINSIP DI BIDANG PENANAMAN

MODAL

10


URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPemohon

Petugas

Informasi

Front

Office

Back


Berkas Permohonan

Draf Surat Izin



penanaman modal


permohonan


berkas

Berkas Permohonan


berkas



berkas


kepada Kepala BPMPD

9

Berkas Permohonan

Draf / Surat Izin





Usaha ( TU )

Entri data aplikasi Spipise

8


permohonan

11



permohonan

12


Masyarakat IKM )


( IKM )


pemohon


pemohon





: Pemohon

: Proses

: Keputusan

: Garis Komando

: Alur Proses

Tidak Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 2


a. a. a.

b. b. b.

c.














h.






e.





d. d.


Draf Surat Izin


berkas


berkas




lengkap




kepada Back Offoce

5

6


Izin yang dimohon

Back

OfficeKabid

3


PELAYANAN IZIN PRINSIP PERLUASAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA



PemohonPetugas

Informasi

Front

Office



1

2

Kepala









(IKM)






Masyarakat ( IKM )

Kasubbid



TU Help Desk


lengkap

Blangko Cheklist



(IKM)


(IKM)


MUTU BAKU

3 Hari


pada buku agenda

Berkas permohonan

Blangko proses perjalanan berkas7



Aplikasi Spipise


berkas

4

Blangko proses perjalanan berkasTidak


Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 2 dari 2




d. d.






e.



g. g.














a. a. a.

b. b. b.

c.









PELAYANAN IZIN PRINSIP PERLUASAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL

10


URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPemohon

Petugas

Informasi

Front

Office

Back


Berkas Permohonan

Draf Surat Izin



penanaman modal


permohonan


berkas

Berkas Permohonan


berkas



berkas


kepada Kepala BPMPD

9

Berkas Permohonan






Usaha ( TU )

Draf / Surat Izin

8


permohonan

11



permohonan

12


Masyarakat IKM )


( IKM )


pemohon


pemohon





: Pemohon

: Proses

: Keputusan

: Garis Komando

: Alur Proses

Tidak Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 2


a. a. a.

b. b. b.

c.














h.






e.





d. d.


7



Aplikasi Spipise


berkas

4



MUTU BAKU

5 Hari


pada buku agenda

Berkas permohonan


Kasubbid



TU Help Desk


lengkap

Blangko Cheklist



(IKM)


(IKM)

Kepala









(IKM)






Masyarakat ( IKM )



1

2

3


PELAYANAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA



PemohonPetugas

Informasi

Front

Office


Izin yang dimohon

Back

OfficeKabid


berkas




lengkap




kepada Back Offoce

5

6

Draf Surat Izin


berkas

Tidak


Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 2 dari 2




d. d.






e.



g. g.














a. a. a.

b. b. b.

c.

c.




8


permohonan

11



permohonan

12


Masyarakat IKM )


( IKM )


pemohon


pemohon

9

Berkas Permohonan






Usaha ( TU )


berkas

Berkas Permohonan


berkas



berkas


kepada Kepala BPMPD

Output

Berkas Permohonan

Draf Surat Izin



penanaman modal


permohonan

Draf / Surat Izin

Kabid Kepala TU Help Desk Kelengkapan WaktuURAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPemohon

Petugas

Informasi

Front

Office

Back

OfficeKasubbid

10


Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personil dan








PELAYANAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN DI BIDANG

PENANAMAN MODAL


: Pemohon

: Proses

: Keputusan

: Garis Komando

: Alur Proses

Tidak Ya

Nomor :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 2


a. a. a.

b. b. b.

c.














h.






e.





d. d.


7

Berkas per

Sop

Documents

Transcript of Sop