SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA TUJUAN Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

RUANG LINGKUP Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi: 1. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. 2. Jenis Anggaran DIPA 3. Kas Kecil 4. Bendahara Penerimaan Anggaran 5. Bendahara Pengeluaran Anggaran 6. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran 7. Unit/fungsi yang terkait

REFERENSI a. Pedoman Mutu b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

ISTILAH DAN DEFINISI 1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektor untuk menggunakan anggaran. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 7. Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa. 9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 10. Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penanggung jawab anggaran. 11. Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 13. Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 14. Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 15. Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 16. Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 17. Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 18. Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 19. Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 20. Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 21. Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 22. Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 23. Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM 1. Dokumen Pengadaan 2. Dokumen Kualifikasi 3. Dokumen Penawaran 4. Kerangka Acuan Kerja 5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 6. Laporan Penggunaan Anggaran 7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa 8. Surat Perintah Pencairan Dana 9. Form Pendaftaran 10. Form Kualifikasi 11. Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

INSTRUKSI KERJA a.Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

1. Pengguna Anggaran (PA) 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) a. Minimal S1 b. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa c. Mampu bekerja secara berkelompok d. Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi teknis serta manajerial e. Menandatangani Pakta Integritas f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 4. Pejabat Pengadaan a. Pegawai Negeri b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan c. Memahami tugas tertentu yang menjadi tugasnya d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejaat yang menetapkannya sebagai Pejabat pengadaan f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa g. Menandatangani Pakta Integritas

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

KPA, Kepala Biro AUK, Kepala Biro PKSI, BLU, SPI, Penyedia Barang/Jasa Dokumen Pengadaan Dokumen Kualifikasi Dokumen Penawaran

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kontrak Penggunaan anggaran