1

SOP KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tanggal 15 Desember 2014

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

1 Izin usaha: a) industri minuman

beralkohol; b) Industri kertas berharga; c) Industri senjata dan

amunisi d) Industri yang mengolah

dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis;

e) Industri Rokok (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih, Industri Rokok Lainnya);

f) Industri logam dasar (iron and steel making dan penggilingan).

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Izin Usaha untuk PMDN (Lintas Provinsi) dan PMA menggunakan formulir di Lampiran III-A Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 saat ini sudah online di: online-spipise.bkpm.go.id a. Rekaman perizinan berupa pendaftaran/ izin prinsip/

surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha/ izin K/L yang telah dimiliki

b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan (jika ada) dari MenHUKHAM dan NPWP perusahaan

c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan

untuk kantor/gudang berupa: a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan,

atau b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan c) IMB

2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa: a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan,

atau b) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha

industri;

7 (tujuh) hari kerja sejak

diterima berkas permohonan

diterima secara lengkap dan

benar

2

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

c) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau

3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan

berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau

b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,

c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.

hubungan afiliasi, mencakup: a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan

kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang

dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;

d. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

e. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL

f. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) g. Tanda terima penyampaian LKPM dari

BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir h. Rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (jika dipersyaratkan)

3

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

i. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan

j. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan jika pengurusan tidak dilakukan langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.

2 Rekomendasi Industri minuman beralkohol

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-

IND/ PER/7/2014 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol

1. Pindah Lokasi, melampirkan: a. persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di

lokasi yang lama yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

b. persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di lokasi yang baru;

c. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC); e. copy akta kepemilikan perusahaan yang berbentuk:

1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau

2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, didaftar pada pengadilan negeri setempat;

f. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan menggunakan Form-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal; dan

g. pernyataan telah menerapkan proses: 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol

golongan A dan B, dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman

Beralkohol golongan C; dengan menggunakan Form-III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal.

5 (lima) hari kerja sejak diterima berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

4

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

2. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan kepemilikan/penanggung jawab melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC); c. copy akta perubahan kepemilikan/penanggung

jawab perusahaan yang berbentuk: 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh

Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau

perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; dan

d. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.

3. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan golongan melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC); c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas

Kabupaten/Kota; d. copy akta kepemilikan perusahaan yang berbentuk:

1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau

2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat;

e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan

f. Pernyataan telah menerapkan proses: 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol

golongan A dan B, dan/atau

5

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

2. Fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman Beralkohol golongan C.

4. Pengajuan permohonan rekomendasi penggabungan perusahaan melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI yang asli dari masing-

masing perusahaan yang digabungkan; b. copy akta perubahan kepemilikan/penggabungan

perusahaan, yang berbentuk: 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh

Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau

perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat;

c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari masing-masing perusahaan;

d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota;

e. data realisasi produksi : 1. 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dari masing-

masing perusahaan; atau 2. 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut bagi

perusahaan yang melakukan penggabungan dengan menambah kapasitas produksi; dan

f. pernyataan telah menerapkan proses: 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol

golongan A dan B, dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman

Beralkohol golongan C. 5. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan nama

perusahaan melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC);

6

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat bagi yang melakukan perubahan alamat;

d. copy akta perubahan nama perusahaan yang berbentuk: 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh

Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau

perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat; dan

e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.

6. Pengajuan permohonan rekomendasi perubahan alamat lokasi pabrik melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI asli; b. Surat Keterangan dari dinas kabupaten/kota

setempat, bahwa alamat pabrik berubah; c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC); d. copy akta pendirian dan kepemilikan perusahaan

yang berbentuk: 1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh

Menteri Hukum dan HAM; atau 2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau

perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat;

e. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan

f. pernyataan telah menerapkan proses: 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol

golongan A dan B; atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman

Beralkohol golongan C.

7

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

7. Pengajuan permohonan rekomendasi perluasan untuk penambahan kapasitas produksi melampirkan: a. copy IUI dan menunjukkan IUI yang asli; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC) dan bukti pembayaran cukai bagi produk Minuman Beralkohol yang wajib dikenakan cukai, yang dibuktikan dengan dokumen : 1. pembayaran cukai untuk Minuman Beralkohol

golongan A; atau 2. pembelian pita cukai untuk Minuman Beralkohol

golongan B dan C; c. copy akta perusahaan, yang berbentuk:

1. Perseroan Terbatas, yang disahkan/disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; atau

2. Perusahaan Persekutuan (CV, Firma) atau perorangan, yang didaftar pada pengadilan negeri setempat;

d. laporan hasil audit kemampuan produksi dan realisasi produksi 5 (lima) tahun terakhir berturut – turut oleh lembaga independen;

e. persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan lokasi Industri Minuman Beralkohol;

f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota;

g. data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan

h. pernyataan telah menerapkan proses: 1. fermentasi untuk pabrik Minuman Beralkohol

golongan A dan B; dan/atau 2. fermentasi dan distilasi untuk pabrik Minuman

Beralkohol golongan C

8

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

3 Rekomendasi Industri kertas berharga

Akan dilengkapi Akan dilengkapi Akan dilengkapi

4 Rekomendasi Industri senjata dan amunisi

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/7/2008

1. Copy akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I) 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang informasi

Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

5. Copy Izin Undang-Undang Gangguan 6. Copy Izin Lokasi 7. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-

usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi: a. Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) 8. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan bagi industri tertentu.

5 (lima) hari kerja sejak

diterima berkas permohonan

diterima secara lengkap dan

benar

5 Rekomendasi Industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/7/2008

1. Copy akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I) 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang informasi

Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

5. Copy Izin Undang-Undang Gangguan 6. Copy Izin Lokasi 7. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-

usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi:

5 (lima) hari kerja sejak

diterima berkas permohonan

diterima secara lengkap dan

benar

9

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

a. Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) 8. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan bagi industri tertentu

6 Rekomendasi Industri Rokok (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih, Industri Rokok Lainnya)

• UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

• Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

• Peraturan Menteri Keuangan No 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau

• Permenperin No 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha

1. IUI Baru, hanya diberikan kepada industri rokok skala kecil dan industri rokok skala menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang memiliki IUI pada bidang usaha sejenis. Ketentuan industri kecil sebagai berikut:

• Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas

200 m2 (meter per segi) • Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari

jalan umum • copy akta pendirian perusahaan • copy NPWP • copy surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan

Perusahaan Industri Rokok berskala besar • copy bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta

lokasi pabrik; dan • rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang IUI diterbitkan oleh PTSP Pusat untuk PMA dan diterbitkan oleh PTSP Daerah untuk PMDN

2. Perubahan IUI, mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk perubahan sebagai berikut: a. Nama Perusahaan

• copy IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC • copy akta kepemilikan perusahaan

5 (lima) hari kerja sejak

diterima berkas permohonan

diterima secara lengkap dan

benar

10

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

• Permenperin 64/M- IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok

• Perdirjen Industri Agro No. 38/IA/PER/10/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri dan perubahan izin usaha industri rokok.

• copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok

• laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai

b. Pindah lokasi pabrik • copy IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC; • persetujuan tertulis dari Dinas Kabupaten/Kota di

lokasi lama dan lokasi baru; • copy akta kepemilikan perusahaan; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret

(rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

• copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri

• laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai

c. Status kepemilikan • IUI dan menunjukkan asli • copy NPPBKC • copy akta kepemilikan perusahaan yang baru,

yang disahkan, untuk: a. P.T. oleh Kementerian Hukum dan HAM b. selain P.T. oleh pengadilan negeri setempat

• copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri

11

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

• laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai

d. Perluasan untuk penambahn kapasitas produksi • copy IUI dan menunjukkan asli; • copy NPPBKC; • copy akta kepemilikan perusahaan; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret

(rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

• copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian;

• Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan

• laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai

e. Penggabungan/ peleburan/ pengambilalihan perusahaan • copy IUI dan menunjukkan asli; • copy NPPBKC; • copy akta kepemilikan perusahaan yang baru; • copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret

(rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

• copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian;

• Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan

12

No Jenis Perizinan/Non Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (Hari)

• laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai

7 Rekomendasi Industri logam dasar (iron and steel making) dan penggilingan

UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Permenperin No 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor : 09/ILMTA/PER/4/2010

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Industri Material Dasar Logam, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur. (Ditandatangani penanggungjawab perusahaan)

2. Mengisi DAFTAR ISIAN pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor : 09/ILMTA/PER/4/2010

3. Mengisi Surat Pernyataan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor : 09/ILMTA/PER/4/2010

4. Diagram alir proses produksi mulai pengolahan bahan baku alam/mentah sampai produk jadi atau setengah jadi

5. Kapasitas produksi dan pemasaran 1 (satu) tahun ke depan

6. Data alat produksi perusahaan 7. Data nilai investasi perusahaan serta sumber

pendanaannya 8. Fasilitas peralatan pengolahan limbah 9. Kebutuhan energi 10. Memiliki Ijin Lingkungan 11. Jenis teknologi, fasilitas produksi, kebutuhan energi,

dan uraian proses produksi serta teknologi pengelolaan lingkungan

12. Surat Kuasa Perusahaan (asli)

5 (lima) hari kerja sejak

diterima berkas permohonan

diterima secara lengkap dan

benar