Prof. Dr. Sofian Effendi

Universitas Gadjah Mada

MEMBANGUN ASN PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN BERKINERJA

TINGGI

Cakupan Presentasi

• Driving Factors

• Isu Strategis

• Ketentuan UU ttg P3K

• RPP P3K

Driving factors: Abad Asia

Asia by 2050:• GNI in $ PPP 6X of European countries

today;• 3 billion middle class dg GNI USD $

6.000• Share of Global GDP, 52%

Middle income trap treshold US $ 12.000

Driving forces: Demographic Opportunity

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 20500

50

100

150

200

250

43.952.1

63.2

80.1

107.6

131.7

157.2167.2

192.1 192.1 187.9

30.137.8

48.760 64.1 62.1 61 57.2 54.2 53.1 51.9

2.1 2.1 2.6 4.3 5.1 11.5 16.3 20.130.1

43.151.9

"Produktif" "Muda" "Lansia"

Window of demographic opportunity

19671969

19711973

19751977

19791981

19831985

19871989

19911993

19951997

19992001

20032005

20072009

20110

5000

10000

15000

20000

25000

Threat: Middle Income Trap

China

Indonesia

India

South Korea

Malaysia

Thailand

E. Asia & Pacific (all)Per C

apit

a G

DP

in U

S$

62 X

65 X

30 X

13 X

Source: World Bank, Development Indicators, 2012

Awaas Middle Income Trap!

143 X

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 10120

20

40

60

80

100

120

Governance Effectiveness Indexes of Seven Asian Economies 1996-2012

S'pore

Malaysia

India

Thailand

Philippines

China

Indonesia

Vietnam

Source: World Bank: GGI, 2013

II. LONG TERM BUREAUCRACY REFORM

Goals of the 1st Five Year Plan(2010–2014)

Goals of 2nd Five Year plan

(2015–2019)

Goals of 3rd Five Year Plan

(2020– 2024)

WORLD CLASS PUBLIC SERVICE

REGULATION DRIVEN PUBLIC SERVICE

PERFORMANCEDRIVEN PUBLIC SERVICE

DYNAMIC PUBLIC SERVICE

II. Tujuan UU ASN1. Penerapan model Strategic Human Resource Management

dalam manaajemen ASN.2. Pekerjaan pada instansi Pemerintahan sebagai profesi

terhormat yang mengutamakan integritas;3. Peran 4,3 jt pegawai ASN sebagai perekat NKRI;4. Melindungi ASN dari intervensi politik dan “percaloan” formasi

CPNS dan jabatan pemda;5. Penetapan JPT sebagai korps pimpinan nasional;6. Sistem SDM fleksibel untuk pada instansi pelayanan publik;7. Perbaikan sistem penggajian (Sistem Gaji Skala Tunggal) dan

sistem pensiun iuran pasti (defined contribution system).

II. Ketentuan Pokok …

Dua jalur kepegawaian ASN: PNS dan P3K

Jabatan Pimpinan Tinggi nasional

KASN

II. 9 Ketentuan Pokok

Seleksi nasional CPNS dan CP3K

Asas merit dalam manajemen ASN

Pembina ASN dan PYB

III. Ketentuan Pokok …

Penggajian Skala Tunggal

Sistem Pensiun Pay as You Go dan Sistem Pensiun Iuran Pasti;

Federasi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara;

PNS dan P3K

Pasal 7 (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat yang Berwenang untuk menjalankan tugas manajemen pemerintahan.

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat yang Berwenang untuk menjalankan tugas pelayanan yang menjadi kewajiban Pemerintah.

III. APARATUR NEGARA R.I.

APARATUR NEGARA

APARATUR SIPIL NEGARA(4,3 jt PNS dan PPPK)

PNS2,0 jt

PPPK2,3 jt

TNI

POLRI

III. JABATAN DLM APARATUR SIPIL NEGARA

JABATAN PIMPINAN TINGGISkala JPT 1 - 5

JABATAN ADMINISTRASISkala Umum 1 - 17

JABATAN FUNGSIONALSkala Umum 1 –17

APARATUR SIPIL NEGARA

III. PENGADAAN JPT

Jabatan Pimpinan Tinggi10-12.000 PNS

PNSNon-PNS

• P3K• TNI/Polri• Swasta

Ditetapkan sbg PNS

KASN

Pasal 27 • KASN merupakan lembaga non-struktural yang

mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 27

KASN bertujuan:a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen

ASN;b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan

berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien

dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakan

masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan

masyarakat; danf. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Terima kasih