Soal Ujian Advokat

8/13/2019 Soal Ujian Advokat

1/105

BBB eeettt aaa VVVeeerrrsss iii ooo nnn 222000000888

2008

Rate of Services: US$250/houra short time complete satisfaction Guarantee Man-aging Partner Puas Ane Lemas

PEMBAHASAN SSSEEEPPPEEERRRLLL UUUNNNYYYAAA

SOAL - UJIAN

AAADDDVVVOOOKKKAAATTT

(A NNNooo ttt TTTooo Smart Guides To Pass Bar Examination)

222000000888

Djoko SAssociates

Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.www.geocities.com/ilmuhukum

[email protected]


2/105

Djoko SAssociates

IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/[email protected] 2

MATERI UJIAN :

1. Peran, Fungsi & Perkembangan OrganisasiAdvokat;

2. Kode Etik Advokat;3. Hukum Acara Perdata;4. Hukum Acara Pidana;5. Hukum Acara Perdata Agama;6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;

dan

8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau AlternatifPenyelesaian Sengketa (pilih salah satu).

Hal 03

Hal 13

Hal 27

Hal 38

Hal 49

Hal 66

Hal 90

Hal 100

Cara melakukan Try-out secara independent

1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;4. Jika anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah anda

kerjakan;

5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120soal;

6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasipower point dapat di download dari

www.geocities.com/ilmuhukum;


3/105

Djoko SAssociates


MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT

NO SOAL PEMBAHASAN1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesi

advokat yang terhimpun dalam Peradiberjumlah

a. 6 organisasi advokatb. 7 organisasi advokatc. 8 organisasi advokatd. 9 organisasai advokat

Jawaban C

Pasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang

Organisasi Advokat sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini

dijalankan bersama oleh IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN), Asosias

Advokat Indonesia (AAI), IkatanPenasihat Hukum Indonesia (IPHI),Himpunan Advokat dan Pengacara

Indonesia (HAPI), Serikat PengacaraIndonesia (SPI), Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Moda(HKHPM) dan Asosiasi Pengacara

Syariah Indonesia (APSI)

2 Yang tidak terhimpun dalamorganisasi advokat

a. Asosiasi pengacara syariahindonesia

b. Serikat pengacara indonesiac. Himpunan advokat dan

pengacara indonesiad. Peradin

Jawaban D

Pasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang

Organisasi Advokat sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini

dijalankan bersama oleh IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN), Asosias

Advokat Indonesia (AAI), Ikatan

Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),Himpunan Advokat dan Pengacara


Hukum Indonesia (AKHI), HimpunanKonsultan Hukum Pasar Moda

(HKHPM) dan Asosiasi PengacaraSyariah Indonesia (APSI)

3 Undang undang advokat 18 tahun

2003 berlaku tanggala. 5 april 2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 36Undang-undang ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan 5 April 2003

4 Menurut Pasal 13 organisasi advokatdiminta untuk membentuk

Jawaban B


4/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANpengawasan berupa

a. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan pengawasd. Komisi advokat

Pasal 13Pelaksanaan Pengawasan sehari-har

dilakukan oleh Komisi Pengawas yangdibentuk oleh Organisasi Advokat

5. Kewajiban memberikan bantuanhukum secara Cuma-Cuma diaturdalam

a. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25

Jawaban A

Pasal 22Advokat wajib memberikan bantuan

hukum secara Cuma-Cuma kepadapencari keadilan yang tidak mampu

6 Advokat yang menjalankan tugasdalam sidang pengadilan dalam

menangani perkara pidana wajibmengenakan atribut diatur dalam


Jawaban D

Pasal 25Advokat yang menjalankan tugas

dalam sidang pengadilan dalammenangani perkara pidana wajib

mengenakan atribut sesuai denganperaturan perundang-undangan

7 Advokat asing dilarang beracaradisidang pengadilan, berpraktikdan/atau membuka kantor jasahukum atau perwakilannya diIndonesia


Jawaban B

Pasal 23Advokat asing dilarang beracara

disidang pengadilan, berpraktikdan/atau membuka kantor jasa hukum

atau perwakilannya di Indonesia

8 Advokat berhak menerima honorariumatas jasa hukum yang telah diberikankepada kliennya


Jawaban C

Pasal 21

Advokat berhak menerima honorariumatas jasa hukum yang telah diberikan

9 Wilayah kerja advokat meliputiseluruh wilayah negara republikIndonesia

a. Pasal 5b. Pasal 7

Jawaban A

Pasal 5(2)Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh

wilayah negara Republik Indonesia


5/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. Pasal 21d. Pasal 25

10 Sebelum menjalankan profesinyaadvokat wajib bersumpah di sidangterbuka Pengadilan Tinggi wilayahdomisili hukumnya


Jawaban D

Pasal 4Sebelum menjalankan profesinya

advokat wajib bersumpah menurutagamanya atau berjanji dengan

sungguh-sungguh di sidang terbukaPengadilan Tinggi di wilayah domisil

hukumnya

11 Advokat yang telah diangkat dapatmengkhususkan diri pada bidangtertentu dengan persyaratan yang

ditentukana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 3d. Pasal 4

Jawaban C

Pasal 3(2)

Advokat yang telah diangkaberdasarkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapatmenjalankan praktiknya dengan

mengkhususkan diri pada bidangtertentu sesuai dengan persyaratan

yang ditentukan oleh peraturanperundang-undangan

12 Yang dapat diangkat sebagai advokatadalah sarjana yang berlatar belakangpendidikan tinggi hukum dan setelahmengikuti pendidikan khusus profesi

advokat yang dilaksanakan olehorganisasi advokat


Jawaban C

Pasal 2Yang dapat diangkat sebagai advokat

adalah sarjana yang berlatar belakangpendidikan tinggi hukum dan setelahmengikuti pendidikan khusus profes

advokat yang dilaksanakan olehorganisasi advokat

13 Advokat adalah orang yang berprofesimemberi jasa hukum, baik di dalammaupun diluar pengadilan yang

memenuhi persyaratan berdasarkanketentuan undang undang ini


Jawaban C

Pasal 1(1)

Advokat adalah orang yang berprofesmemberi jasa hukum, baik didalam

maupun diluar pengadilan yangmemenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan undang-undang ini

14 Advokat berstatus sebagai penegak Jawaban A


6/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANhukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh hukum dan peraturanperundang-undangan


Pasal 5(1)Advokat berstatus sebagai penegak

hukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan

15 Pasal 29 mengatur buku daftaranggota yang wajib dilaporkankepada Mahkamah Agung danmenteri setiap

a. Satu tahunb. Perubahanc. Pergantian pengurusd. Satu bulan

Jawaban A

Pasal 29(4)Setiap 1(satu) Organisasi Advokat

melaporkan pertambahan dan atauperubahan jumlah anggotanya kepada

Mahkamah Agung dan Menteri

16 Ketentuan organisasi advokat diaturdalam

a. Pasal 28b. Pasal 29c. Pasal 30d. Semua benar

Jawaban D

BAB XOrganisasi Advokat

Pasal 28-30

17 Ketentuan pasal 23 (4) mengenaipersyaratan dan tata caramempekerjakan advokat asing sertakewajiban memberikan jasa hukumsecara Cuma-Cuma kepada dunia

pendidikan diatur dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteri

Jawaban D

Pasal 23(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan

tata cara mempekerjakan advokat

asing serta kewajiban memberikan jasahukum secara Cuma-Cuma kepada

dunia pendidikan dan penelitian hukumdiatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menter

18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuanhukum yang diatur lebih lanjut dalam

a. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteri

Jawaban A

Pasal 22(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan

tata cara pemebrian bantuan hukumsecara Cuma-Cuma sebagaiman

dimaksud pada ayat 1 diatur lebihdengan Peraturan Pemerintah

19 Pasal 21 mengatur besarnyahonorarium berdasarkan

a. Peraturan PemerintahJawaban D

Pasal 21(2)


7/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Persetujuan kedua belah pihak

Besarnya honorarium atas Jasa hukumsebagaiman dimaksud pada ayat(1)

ditetapkan secara wajar berdasarkanpersetujuan kedua belah pihak

20 Advokat berhenti atau dapatdiberhentikan dari profesinya secaratetap karena alasan menurut pasal 10

a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang telah

berkekuatan hukum tetap,karena melakukan tindakpidana yang diancam denganhukuman 4 tahun

c. Berdasarkan keputusanorganisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10Advokat berhenti atau dapa

diberhentikan dari profesinya secaratetap karena alasan

a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum

tetap, karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan

hukuman 4 (empat) tahun atauberlebih; atau

c. berdasarkan keputusanorganisasi advokat

21 Menurut pasal 12 pengawasan

terhadap advokat dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Menteric. Mahkamah agungd. Komisi pengawas

Jawaban A

Pasal 12 (1)Pengawasan terhadap advokat

dilakukan oleh organisasi advokat

22 Penindakan terhadap advokat dengan

jenis tindakan dalam pasal 7dilakukan oleh

a. Organisasi advokatb. Dewan kehormatanc. Mahkamah agungd. Komisi pengawas

Jawaban B

Pasal 12 (2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat

perbuatan yang dapat dikenakantindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengankeputusan dewan kehormatan

organisasi advokat

23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang

diberikan advokat berupa memberikankonsultasi hukum, bantuan hukum,menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela, danmelakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum klien diatur dalam

a. Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)

Jawaban B

Pasal 1(2)Jasa hukum adalah jasa yang diberikanadvokat berupa memberikan konsultashukum, bantuan hukum, menjalankan

kuasa, mewakili, mendampingi,membela dan melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan hukum


8/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4) klien

24 Klien adalah orang, badan hukumatau lembaga lain yang menerimajasa hukum dari advokat

a. Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)

Jawaban C

Pasal 1(3)Klien adalah orang, badan hukum, atau

lembaga lain yang menerima jasahukum dari advokat

25 Advokat asing adalah advokatberkewarganegaraan asing yangmenjalankan profesinya diwilayahnegara republik indonesiaberdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangana. Pasal 1 (5)b. Pasal 1 (6)c. Pasal 1 (7)d. Pasal 1 (8)

Jawaban D

Pasal 1(8)Advokat asing adalah advokat

berkewargananegaraan asing yang

menjalankan profesinya diwilayahnegara Republik Indonesia berdasarkan

persyaratan ketentuan peraturanperundang-undangan

26 Kantor advokat dapat mempekerjakanadvokat asing sebagai karyawan atautenaga ahli dalam bidang hukumasing atas izin pemerintah denganrekomendasi organisasi advokat

a. Pasal 23 (1)b. Pasal 23 (2)c. Pasal 23 (3)d. Pasal 23 (4)

Jawaban B

Pasal 23(2)Kantor Advokat dapat mempekerjakanadvokat asing sebagai karyawan atau

tenaga ahli dalam bidang hukum asing

atas izin pemerintah denganrekomendasi organisasi advokat

27 Advokat tidak dapat dituntut baiksecara perdata maupun pidana dalammenjalankan tugas profesinya denganitikad baik untuk kepentinganpembelaan klien dalam sidangpengadilan


Jawaban A

Pasal 16Advokat tidak dapat dituntut baik

secara perdata maupun pidana dalammenjalankan tugas profesinya dengan

itikad baik untuk kepentinganpembelaan klien dalam sidang

pengadilan

28 Advokat tidak dapat diidentikandengan kliennya dalam membelaperkara klien oleh pihak yang

Jawaban C

Pasal 18(2)


9/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANberwenang dan atau masyarakat


Advokat tidak dapat diidentikan dengankliennya dalam membela perkara klienoleh pihak yang berwenang dan/atau

masyarakat

29 Advokat berhak atas kerahasianhubungan dengan klien, termasukperlindungan atas berkas dandokumennya terhadap penyitaan ataupemeriksaan dan perlindunganterhadap penyadapan atas komunikasielektronik


Jawaban D

Pasal 19(2)Advokat berhak atas kerahasian

hubungannya dengan klien, termasukperlindungan atas berkas dan

dokumennya terhadap penyitaan ataupemeriksaan dan perlindungan

terhadap penyadapan atas komunikaselektronik advokat

30 Pimpinan organisasi advokat tidakdapat dirangkap dengan pimpinanpartai politik


Jawaban C

Pasal 28(3)Pimpinan organisasi advokat tidakdapat dirangkap dengan pimpinanpartai politik, baik ditingkat pusat

maupun ditingkat daerah

31 Dalam mengadili dewan kehormatanmembentuk majelis yang susunannyaterdiri atas unsur dewan kehormatan,

pakar atau ahli di bidang hukum dantokoh masyarakat


Jawaban B

Pasal 27(4)

Dalam mengadili sebagaimanadimaksud pada ayat(2), Dewan

Kehormatan membentuk majelis yangsusunannya terdiri atas unsure dewan

kehormatan, pakar atau tenaga ahldibidang hukum dan tokoh masyarakat

32 Advokat yang menjadi pejabat negaratidak melaksanakan tugas profesiadvokat selama memangku jabatan


Jawaban APasal 20(3)

Advokat yang menjadi pejabat negara

tidak melaksanakan tugas profesadvokat selama memangku jabatan

tersebut

33 Keanggotaan komisi pengawas terdiriatas unsur advokat senior, para ahlidan masyarakat

Jawaban C

Pasal 13(2)


10/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANa. Pasal 11b. Pasal 12c. Pasal 13d. Pasal 14

Keanggotaan komisi pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsure advokat senior, paraahli/akademisi, dan masyarakat

34 Advokat dapat berhenti ataudiberhentikan dari profesinya olehorganisasi advokat


Jawaban D

Pasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau

diberhentikan dari profesinya olehOrganisasi Advokat

35 Pembelaan diri advokat dapat ditemuidalam

a. Pasal 1b. Pasal 7c. Pasal 17d. Pasal 1(6) dan 7(3)

Jawaban D

Pasal 1(6)

Pembelaan diri adalah hak dankesempatan yang diberikan kepada

Advokat untuk mengemukakan alasanserta sanggahan terhadap hal-hal yang

merugikan dirinya di dalammenjalankan profesinya ataupun

kaitannya dengan organisasi profesi

Pasal 7(3)Sebelum advokat dikenai tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada yang bersangkutan diberikan

kesempatan untuk melakukan

pembelaan diri

36 Untuk dapat diangkat menjadiadvokat harus memenuhi persyaratan,


Jawaban B

Pasal 3Untuk dapat diangkat menjadi advokatharus memenuhi persyaratan sebaga

berikuta. warga negara republik

Indonesia

b. bertempat tinggal di Indonesiac. tidak berstatus sebagai pegawanegeri atau pejabat negara

d. berusia sekurang-kurangnya 25tahun

e. berijasah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tingg

hukum sebagaimana dimaksud


11/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANdalam pasal 2 ayat 1

f. lulus ujian yang diadakan olehOrganisasi Advokat

g. magang sekurang-kurangnya 2tahun terus menereus pada

kantor advokath. tidak pernah dipidana karena

melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam

dengan pidana penjara 5(lima)tahun atau lebih

i. berperilaku baik, jujurbertanggung jawab, adil dan

mempunyai integritas yangtingg

37 Pengangkatan advokat danpenghentian profesi dilakukan olehorganisasi advokat diatur dalam

a. Pasal 2b. Pasal 9c. Pasal 4d. Pasal 2 (2) dan 9(1)

Jawaban D

Pasal 2(2)Pengangkatan advokat dilakukan oleh

organisasi advokat

Pasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau

diberhentikan dari profesinya olehorganisasi advokat

38 Undang-undang No. 18 tahun 2003terdiri dari

a. 26 Pasalb. 35 Pasalc. 36 Pasald. 39 Pasal

Jawaban C

36 Pasa

39 Ketentuan pidana tidak memilikikekuatan hukum berdasarkan putusanmahkamah konstitusi


Jawaban B

Bab XIKeentuan Pidana

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengajamenjalankan pekerjaan profesi advokat

dan bertindak seolah-oleha sebagaadvokat, tetapi bukan advokat

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun dan dendapaling banyak Rp. 50.000.000 (lima


12/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANpuluh juta) rupiah

40 Advokat yang dapat menjalankanpekerjaan profesi advokat adalahyang diangkat sesuai denganketentuan undang-undang


Jawaban B

Pasal 30Advokat yang dapat menjalankan

pekerjaan profesi advokat adalah yangdiangkat sesuai dengan ketentuan

undang-undang ini

Djoko SAssociates

www.geocities.com/ilmuhukum

[email protected]


13/105

Djoko SAssociates


MATERI KODE ETIK ADVOKAT

NO SOAL PEMBAHASAN1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun

2003 kode etik advokat dan ketentuantentang Dewan Kehormatan profesimempunyai kekuatan hukum sejak

a. 23 Mei 2002b. 23 mei 2003c. 5 april 2003d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 33Kode etik dan ketentuan tentang

Dewan Kehormatan Profesi Advokatyang telah ditetapkan oleh Ikatan

Advokat Indonesia (IKADIN), AsosiasAdvokat Indonesia (AAI), Ikatan

Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),Himpunan Advokat dan Pengacara


Hukum Indonesia (AKHI), danHimpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Me2002 dinyatakan mempunyai kekuatan

hukum secara mutatis mutandismenurut Undang- Undang ini sampa

ada ketentuan yang baru yang dibuatoleh Organisasi Advokat

2 Menurut pasal 3 Kode etik advokatindonesia, advokat dapat menolakuntuk memberi nasihat dan bantuanhukum karena

a. Bertentangan dengan hatinuraninya

b. Tidak sesuai dengankeahliannya

c. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benar

Jawaban D

Pasal 3 aAdvokat dapat menolak untuk member

nasihat dan bantuan hukum kepadasetiap orang yang memerlukan jasa

dan atau bantuan hukum denganpertimbangan oleh karena tidak sesuadengan keahliannya dan bertentangan

dengan hati nuraninya, tetapi tidakdapat menolak dengan alasan karena

perbedaan agama, kepercayaan, suku,keturunan, jenis kelamin, keyakinan

politik dan kedudukan sosialnya

3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat

dalam menjalankan tugasnyamenjunjung tinggi hukum

a. Undang-undang dasar republikindonesia

b. Kode etik advokatc. Sumpah jabatannyad. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2Advokat Indonesia adalah warganegara Indonesia yang bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esabersikap satria, jujur dalam

mempertahankan keadilan dankebenaran dilandasi moral yang tinggi,


14/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANluhur dan mulia, dan yang dalam

melaksanakan tugasnya menjunjungtinggi hukum, Undang-undang Dasar

Republik Indonesia, Kode Etik Advokatserta sumpah jabatannya

4 Menurut pasal 4 hubungan denganklien, advokat tidak dibenarkan

a. Menjamin kepada kliennyabahwa perkara yangditanganinya akan menang

b. Membebani klien denganbiaya-biaya yang tidak perlu

c. Melepaskan tugas yangdibebankan kepadanya padasaat tidak menguntungkan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 4a. Advokat dalam perkara-perkara

perdata harus mengutamakanpenyelesaian dengan jalan damai

b. Advokat tidak dibenarkanmemberikan keterangan yang dapat

menyesatkan klien mengenai perkarayang sedang diurusnya

c. Advokat tidak dibenarkan menjaminkepada kliennya bahwa perkara yang

ditanganinya akan menangd. Dalam menentukan besarnya

honorarium Advokat wajibmempertimbangkan kemampuan klien

e. Advokat tidak dibenarkanmembebani klien dengan biaya-biaya

yang tidak perluf. Advokat dalam mengurus perkara

cuma-cuma harus memberikanperhatian yang sama seperti terhadap

perkara untuk mana ia menerima uang

jasag. Advokat harus menolak mengurusperkara yang menurut keyakinannya

tidak ada dasar hukumnyah. Advokat wajib memegang rahasia

jabatan tentang hal-hal yangdiberitahukan oleh klien secara

kepercayaan dan wajib tetap menjagarahasia itu setelah berakhirnya

hubungan antara Advokat dan klien itu

i. Advokat tidak dibenarkanmelepaskan tugas yang dibebankan

kepadanya pada saat yang tidakmenguntungkan posisi klien atau pada

saat tugas itu akan dapat menimbulkankerugian yang tidak dapat diperbaik

lagi bagi klien yang bersangkutan,dengan tidak mengurangi ketentuan


15/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANsebagaimana dimaksud dalam pasal 3

huruf aj. Advokat yang mengurus kepentingan

bersama dari dua pihak atau lebihharus mengundurkan diri sepenuhnya

dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut

apabila dikemudian hari timbupertentangan kepentingan antara

pihak-pihak yang bersangkutank. Hak retensi Advokat terhadap klien

diakui sepanjang tidak akanmenimbulkan kerugian kepentingan

klien

5. Menurut pasal 5 hubungan dengan

teman sejawata. Keberatan terhadap tindakan

teman sejawat yang dianggapbertentangan dengan kodeetik advokat harus diajukankepada Dewan Kehormatan

b. Hubungan harus dilandasisikap saling hormat

c. Tidak dipekenankan merebutklien dari rekan sejawat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 5a. Hubungan antara teman sejawat

Advokat harus dilandasi sikap salingmenghormati, saling menghargai dan

saling mempercayaib. Advokat jika membicarakan teman

sejawat atau jika berhadapan satusama lain dalam sidang pengadilan

hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan

maupun tertulisc. Keberatan-keberatan terhadap

tindakan teman sejawat yang dianggapbertentangan dengan Kode Etik

Advokat harus diajukan kepada DewanKehormatan untuk diperiksa dan tidak

dibenarkan untuk disiarkan melalumedia massa atau cara lain

d. Advokat tidak diperkenankanmenarik atau merebut seorang klien

dari teman sejawate. Apabila klien hendak menggant

Advokat, maka Advokat yang baruhanya dapat menerima perkara itu

setelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokat

semula dan berkewajibanmengingatkan klien untuk memenuh

kewajibannya apabila masih adaterhadap Advokat semula


16/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANf. Apabila suatu perkara kemudian

diserahkan oleh klien terhadap Advokatyang baru, maka Advokat semula wajib

memberikan kepadanya semua suratdan keterangan yang penting untuk

mengurus perkara itu, denganmemperhatikan hak retensi Advokat

terhadap klien tersebut

6 Dalam tentang sejawat asing bahwaadvokat asing yang berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku menjalankan profesinya diIndonesia tunduk serta wajib mentaatikode etik diatur dalam

a. pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9

Jawaban A

Pasal 6Advokat asing yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yangberlaku menjalankan profesinya d

Indonesia tunduk kepada serta wajib

mentaati Kode Etik ini

7 Surat yang dikirim oleh advokatkepada teman sejawatnya dalamsuatu perkara dapat ditunjukkankepada hakim apabila dianggap perlukecuali surat-surat yang bersangkutandibumbuhi catatan sans prejudicediatur


Jawaban B

Pasal 7a. Surat-surat yang dikirim oleh

Advokat kepada teman sejawatnyadalam suatu perkara dapat ditunjukkan

kepada hakim apabila dianggap perlukecuali surat-surat yang bersangkutan

dibuat dengan membubuhi catatan

"Sans Prejudice "

8 Pemasangan iklan semata-mata untukmenarik perhatian orang adalahdilarang termasuk pemasangan papannama dengan ukuran dan atau bentukyang berlebihan diatur dalam


Jawaban C

Pasal 8b. Pemasangan iklan semata-mata

untuk menarik perhatian orang adalahdilarang termasuk pemasangan papan

nama dengan ukuran dan! atau bentuk

yang berlebih-lebihan

9 Advokat dapat mengundurkan diri dariperkara menurut pasal 8 apabila

a. Timbul perbedaan dan tidaktercapai kesepakatan tentangcara penanganan perkara

Jawaban A

Pasal 8g. Advokat dapat mengundurkan dir

dari perkara yang akan dan atau


17/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANdengan kliennya

b. Karena tidak sesuai dengankeahliannya

c. Bertentangan dengan hatinuraninya

d. Jawaban b dan c benar

diurusnya apabila timbul perbedaandan tidak dicapai kesepakatan tentang

cara penanganan perkara dengankliennya

10 Pengaduan disampaikan secaratertulis kepada dewan kehormatandimana teradu menjadi anggota


Jawaban C

Pasal 121. Pengaduan terhadap Advokat

sebagai teradu yang dianggapmelanggar Kode Etik Advokat harusdisampaikan secara tertulis diserta

dengan alasan-alasannya kepadaDewan Kehormatan Cabang/Daerah

atau kepada dewan PimpinanCabang/Daerah atau Dewan Pimpinan

Pusat dimana teradu menjadi anggota

11 Selambatnya dalam waktu berapa hariteradu harus memberikan jawabannyasecara tertulis kepada DewanKehormatan

a. 3 harib. 14 haric. 21 harid. 7 hari

Jawaban C

Pasal 132. Selambat-lambatnya dalam waktu

21 (dua puluh satu) hari pihak teraduharus memberikan jawabannya secara

tertulis kepada Dewan KehormatanCabang/Daerah

yang bersangkutan, disertai surat-surat

bukti yang dianggap perlu

12 Didalam pasal 14 setiap dilakukanpersidangan majelis dewankehormatan diwajibkan membuat ataumenyuruh membuat berita acarapersidangan yang disahkan danditandatangani oleh

a. Paniterab. Ketua Majelisc. Majelisd. Semua benar

Jawaban B

Pasal 144. Setiap dilakukan persidangan

Majelis Dewan Kehormatan diwajibkanmembuat atau menyuruh membuat

berita acara persidangan yangdisahkan dan ditandatangani oleh

Ketua Majelis yang menyidangkanperkara itu

13 Sidang dilakukan secara tertutupsedangkan keputusan diucapkandalam sidang terbuka


Jawaban D

Pasal 145. Sidang-sidang dilakukan secara

tertutup, sedangkan keputusan


18/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. Pasal 13d. Pasal 14 diucapkan dalam sidang terbuka

14 Keputusan ditandatangani oleh ketuadan semua anggota majelis diaturdalam


Jawaban D

Pasal 15(5) Keputusan ditandatangani olehKetua dan semua Anggota Majelis

yang apabila berhalangan untukmenandatangani keputusan, hal mana

disebut dalam keputusan yangbersangkutan

15 Pemberian saksi pemberhentiansementara waktu tertentu harusdiikuti larangan untuk menjalankan

profesi advokat diluar maupun dimukapengadilan diatur dalam


Jawaban D

Pasal 16

3. Pemberian sanksi pemberhentiansementara untuk waktu tertentu harus

diikuti larangan untuk menjalankanprofesi advokat diluar maupun dimuka

pengadilan

16 Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkatbanding, pengajuan banding besertamemori banding adalah wajib harusdisampaikan dalam waktu

a. 7 harib. 14 haric. 21 harid. Semua benar

Jawaban C

Pasal 182. Pengajuan permohonan banding

beserta Memori Banding yang sifatnyawajib, harus disampaikan melalu

Dewan Kehormatan Cabang/Daerahdalam waktu 21 (dua puluh satu) har

sejak tanggal yang bersangkutanmenerima salinan keputusan

17 Pada tanggal 23 mei 2002 kode etikberlaku sejak tanggal ditetapkandiatur dalam


Jawaban A

Pasal 24Kode Etik Advokat ini berlaku sejak

tanggal berlakunya Undang-undang

tentang Advokat

18 Keputusan Dewan Kehormatan Pusatmempunyai kekuatan tetap sejakdiucapkan dalam sidang terbukadengan atau tanpa dihadiri para pihak

a. Pasal 19

Jawaban A

Pasal 192. Keputusan Dewan kehormatan Pusat

mempunyai kekuatan tetap sejak


19/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANb. Pasal 20c. Pasal 21d. Pasal 22

diucapkan dalam sidang terbukadengan atau tanpa dihadiri para pihak

dimana hari, tanggal dan waktunyatelah diberitahukan sebelumnya

kepada pihak-pihak yangbersangkutan

19 Dewan Kehormatan Pusat secaraprorogasi dapat menerimapermohonan pemeriksaan langsungdilampiri surat persetujuan keduabelah pihak


Jawaban A

Pasal 1812. Dewan Kehormatan Pusat secara

prorogasi dapat menerima permohonanpemeriksaan langsung dari suatu

perkara yang diteruskan oleh DewanKehormatan Cabang/Daerah asal sajapermohonan seperti itu dilampiri surat

persetujuan dari kedua belah pihakagar perkaranya diperiksa langsung

oleh Dewan Kehormatan Pusat

20 Menurut kepribadian advokat,Seorang advokat yang kemudiandiangkat untuk menduduki jabatannegara tidak dibenarkan untukberpraktek dan tidak diperkenankannamanya dicantumkan ataudipergunakan oleh siapapun


Jawaban B

Pasal 3i. Seorang Advokat yang kemudian

diangkat untuk menduduki suatujabatan Negara (Eksekutif, Legislatifdan judikatif) tidak dibenarkan untuk

berpraktek sebagai Advokat dan tidakdiperkenankan namanya dicantumkan

atau dipergunakan oleh siapapun atauoleh kantor manapun dalam suatu

perkara yang sedang diproses/berjalanselama ia menduduki jabatan tersebut

21 Dalam hubungan dengan klien, Hakretensi advokat terhadap klien diakui

sepanjang tidak akan menimbulkankerugian kepentingan klien


Jawaban C

Pasal 4k. Hak retensi Advokat terhadap klien

diakui sepanjang tidak akan

menimbulkan kerugiankepentingan klien

22 Dalam hubungan dengan temansejawat , diatur dalam


Jawaban B

Pasal 5a. Hubungan antara teman sejawat


20/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. Pasal 6d. Pasal 7 Advokat harus dilandasi sikap salingmenghormati, saling menghargai dan

saling mempercayaib. Advokat jika membicarakan teman

sejawat atau jika berhadapan satusama lain dalam sidang pengadilan

hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan

maupun tertulisc. Keberatan-keberatan terhadap

tindakan teman sejawat yang dianggapbertentangan dengan Kode Etik

Advokat harus diajukan kepada DewanKehormatan untuk diperiksa dan tidak

dibenarkan untuk disiarkan melalumedia massa atau cara lain

d. Advokat tidak diperkenankanmenarik atau merebut seorang klien

dari teman sejawate. Apabila klien hendak menggantAdvokat, maka Advokat yang baruhanya dapat menerima perkara itu

setelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokat

semula dan berkewajibanmengingatkan klien untuk memenuh

kewajibannya apabila masih adaterhadap Advokat semula

f. Apabila suatu perkara kemudian

diserahkan oleh klien terhadap Advokatyang baru, maka Advokat semula wajib

memberikan kepadanya semua suratdan keterangan yang penting untuk

mengurus perkara itu, denganmemperhatikan hak retensi Advokat

terhadap klien tersebut

23 Hak imunitas seorang advokat diaturdalam

a. Pasal 6 tentang sejawat asingb. Pasal 7 cara bertindakmenangani perkara

c. Pasal 8 ketentuan lain tentangkode etik

d. Pasal 5 hubungan denganteman sejawat

Jawaban B

Pasal 7g. Advokat bebas mengeluarkan

pernyataan-pernyataan atau pendapatyang dikemukakan dalam sidang

pengadilan dalam rangka pembelaandalam suatu perkara yang menjad

tanggung jawabnya baik dalam sidangterbuka maupun dalam sidang tertutup


21/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANyang dikemukakan secara proporsiona

dan tidak berkelebihan dan untuk itumemiliki imunitas hukum baik perdata

maupun pidana

24 Menurut pasal 8 advokat yangsebelumnya pernah menjabat sebagaihakim atau penitera dari suatulembaga peradilan tidak dibenarkanmenangani perkara yang diperiksapengadilan tempatnya terakhirbekerja selama

a. 5 tahunb. 4 tahunc. 3 tahund. 2 tahun

Jawaban C

Pasal 8h. Advokat yang sebelumnya pernah

menjabat sebagai Hakim atau Paniteradari suatu lembaga peradilan, tidakdibenarkan untuk memegang ataumenangani perkara yang diperiksa

pengadilan tempatnya terakhir bekerjaselama 3 (tiga) tahun semenjak iaberhenti dari pengadilan tersebut

25 Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkatpertama oleh dewan kehormatancabang/daerah, pengadu dan yangteradu

a. Harus hadir secara pribadib. Tidak dapat menguasakan

kepada orang lainc. Jka dikehendaki dapat

didampingi oleh penasehatd. Semua benar

Jawaban D

Pasal 137. Pengadu dan yang teradu

a. Harus hadir secara pribadi dan tidakdapat menguasakan kepada orang lain,

yang jika dikehendaki masing-masingdapat didampingi oleh penasehat

b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti

26 Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21

hari teradu tidak memberikanjawaban tertulis, dewan kehormatanmenyampaikan pemberitahuan keduadengan peringatan bahwa apabiladalam waktu.. Maka ia dianggaptelah melepaskan hak jawabnya


Jawaban B

Pasal 133. Jika dalam waktu 21 (dua puluh

satu) hari tersebut teradu tidakmemberikan jawaban tertulis, Dewan

Kehormatan Cabang/Daerahmenyampaikan pemberitahuan kedua

dengan peringatan bahwa apabiladalam waktu 14 (empat belas) har

sejak tanggal surat peringatan tersebut

ia tetap tidak memberikan jawabantertulis, maka ia dianggap telah

melepaskan hak jawabnya

27 Apabila teradu dalam pasal 13 telahdipanggil sampai..tidak datangtanpa alasan yang sah, pemeriksaanditeruskan tanpa hadirnya teradu

Jawaban B

Pasal 139. Apabila pada sidang yang pertama


22/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANa. 1 kalib. 2 kalic. 3 kalid. Semua salah

kalinya salah satu pihak tidak hadira. Sidang ditunda sampai dengan

sidang berikutnya paling lambat 14(empat belas) hari dengan memanggi

pihak yang tidak hadir secara patutb. Apabila pengadu yang telah

dipanggil sampai 2 (dua) kali tidakhadir tanpa alasan yang sah

pengaduan dinyatakan gugur dan iatidak dapat mengajukan pengaduan

lagi atas dasar yang sama kecualDewan Kehormatan Cabang/Daerah

berpendapat bahwa materi pengaduanberkaitan dengan kepentingan umum

atau kepentingan organisasic. Apabila teradu telah dipanggi

sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpaalasan yang sah, pemeriksaan

diteruskan tanpa hadirnya teradud. Dewan berwenang untuk

memberikan keputusan di luarhadirnya yang teradu, yang

mempunyai kekuatan yang samaseperti keputusan biasa

28 Cara pengambilan keputusan diaturdalam


Jawaban B

Pasal 15(1) Setelah memeriksa dan

mempertimbangkan pengaduanpembelaan, surat-surat bukti dan

keterangan saksi-saksi maka MajelisDewan Kehormatan mengambiKeputusan yang dapat berupaa. Menyatakan pengaduan darpengadu tidak dapat diterima;

b. Menerima pengaduan dari pengadudan mengadili serta menjatuhkan

sanksisanksi kepada teradu;

c. Menolak pengaduan dari pengadu(2) Keputusan harus memuat

pertimbangan-pertimbangan yangmenjadi dasarnya dan menunjuk padapasal-pasal Kode Etik yang dilanggar

(3) Majelis Dewan Kehormatanmengambil keputusan dengan suara

terbanyak dan mengucapkannya dalam


23/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANsidang terbuka dengan atau tanpa

dihadiri oleh pihak-pihak yangbersangkutan, setelah sebelumnyamemberitahukan hari, tanggal dan

waktu persidangan tersebut kepadapihak-pihak yang bersangkutan

(4) Anggota Majelis yang kalah dalampengambilan suara berhak membuatcatatan keberatan yang dilampirkan

didalam berkas perkara(5) Keputusan ditandatangani olehKetua dan semua Anggota Majelis

yang apabila berhalangan untukmenandatangani keputusan, hal mana

disebut dalam keputusan yangbersangkutan

29 Menurut pasal 16 sifat pelanggaranberat tidak mengindahkan dan tidakmenghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapatsanksi berupa peringatan keras masihmengulangi pelanggaran kode etikdisebut

a. Pemecatanb. Pemberhentian sementarac. Peringatan kerasd. Peringatan biasa

Jawaban B

Pasal 16c. Pemberhentian sementara untuk

waktu tertentu bilamana sifatpelanggarannya berat, tidak

mengindahkan dan tidak menghormatketentuan kode etik atau bilamana

setelah mendapat sanksi berupaperingatan keras masih mengulangmelakukan pelanggaran kode etik

30 Sebagai satu-satunya wadahorganisasi Advokat berdasarkan UUAdvokat, eksistensiPERADI juga telah dikuatkan denganputusan Mahkamah Konstitusi No.014/PUUIV/2006 tanggal 30 November 2006.

Benar Salah

Jawaban A

Bena

31 Advokat dapat diberhentikan olehorganisasi Advokat diatur dalamUndang-undang No. 18 tahun 2003


Jawaban B

Pasal 7(1) Jenis tindakan yang dikenakan

terhadap Advokat dapat berupaa. teguran lisan;

b. teguran tertulis;


24/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. pemberhentian sementara dar

profesinya selama 3 (tiga) sampai 12(dua belas) bulan;

d. pemberhentian tetap darprofesinya

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkatperbuatan yang dapat dikenakantindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Dewan KehormatanOrganisasi Advokat

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakansebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepada yang bersangkutandiberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan diri

32 Advokat menurut pasal 10 uu advokatberhenti atau dapat diberhentikan dariprofesiya secara tetap karena

a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang

mempunyai kekuatan hukumtetap karena tidak pidana yangdiancam dengan hukuman 4tahun atau lebih

c. Berdasarkan keputusanorganisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10(1) Advokat berhenti atau dapat

diberhentikan dari profesinya secaratetap karena alasan

a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan hukuman 4(empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan OrganisasAdvokat

(2) Advokat yang diberhentikanberdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tidak berhak

menjalankan profesi Advokat

33 Ketua umum organisasi peradi adalahotto hasibuan siapakah ketuaorganisasi peradi

a. Hary pontob. Denny kailimangc. Leonard p simorangkird. Semua salah

Jawaban B

Denny kailimang

34 Dalam waktu paling lama 2 tahunsetelah berlakunya undang-undang iniorganisasi advokat telah terbentuk

Jawaban A

Pasal 32


25/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANa. Pasal 32b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29

(1) Advokat, penasihat hukumpengacara praktik dan konsultan

hukum yang telah diangkat pada saatUndang-undang ini mulai berlaku

dinyatakan sebagai Advokatsebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini(2) Pengangkatan sebagai pengacara

praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam

proses penyelesaian, diberlakukanketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini(3) Untuk sementara tugas danwewenang Organisasi Advokatsebagaimana dimaksud dalam

Undangundang ini, dijalankan bersamaoleh Ikatan Advokat Indonesia

(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan Penasihat Hukum

Indonesia (IPHI), Himpunan Advokatdan Pengacara Indonesia (HAPI)

Serikat Pengacara Indonesia (SPI),Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum

Pasar Modal (HKHPM) dan AsosiasPengacara Syariah Indonesia (APSI)

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua)tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini, Organisasi Advokat telahterbentuk

35 Setiap advokat wajib menjadi anggotaorganisasi advokat


Jawaban C

Pasal 30(1) Advokat yang dapat menjalankan

pekerjaan profesi Advokat adalah yangdiangkat sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini

(2) Setiap Advokat yang diangkatberdasarkan Undang-Undang ini wajibmenjadi anggota Organisasi Advokat

36 Maksud dan tujuan organisasi advokatadalah untuk meningkatkan kualitasprofesi advokat,

a. Pasal 32

Jawaban C

Pasal 28(1) Organisasi Advokat merupakan


26/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANb. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29

satu-satunya wadah profesi Advokatyang bebas dan mandiri yang dibentuk

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan

untuk meningkatkan kualitas profesAdvokat

(2) Ketentuan mengenai susunanOrganisasi Advokat ditetapkan oleh

para Advokat dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidakdapat dirangkap dengan pimpinanpartai politik, baik di tingkat Pusat

maupun di tingkat Daerah

37 Organisasi advokat berwenang

mengadakan pendidikan khususprofesi advokat


Jawaban D

Pasal 2(1) Yang dapat diangkat sebaga

Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan

setelah mengikuti pendidikan khususprofesi Advokat yang dilaksanakan oleh

Organisasi Advokat(2) Pengangkatan Advokat dilakukan

oleh Organisasi Advokat(3) Salinan surat keputusan

pengangkatan Advokat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Mahkamah Agung dan Menteri

38 Peradi dibentuk pada tanggal 21desem ber 2004

a. Benarb. salah

Jawaban A

Bena

39 Kode etik advokat disahkan oleh 7organisasi pada tanggal 23 mei 2003

a. Benarb. salah

Jawaban AKode etik advokat disahkan oleh 7

organisasi pada tanggal 23 mei 2003

40 Dihotel dana solo pada tanggal 30agustus 1964 dibentuk persatuanadvokat indonesia

a. Benarb. salah

Jawaban A

Bena


27/105

Djoko SAssociates


MATERI ACARA PERDATA

NO SOAL PEMBAHASAN1 Suatu perselisihan tidak termasuk

kewenangan Pengadilan Negeri,pernyataan tersebut diatas

a. Pasal 134 HIR mengenaiKompetensi absolut

b. Pasal 134 HIR mengenaiKompetensi relatif

c. Pasal 143 HIR mengenaiKompetensi absolut

d. Pasal 143 HIR mengenaiKompetensi relatif

Jawaban A

Pasal 134Jika perselisihan suatu perkara yang

tidak termasuk kekuasaan pengadilannegeri, maka pada setiap waktu dalam

pemeriksaan perkara itu dapatdimintakan supaya hakim menyatakan

dirinya tidak berkuasa dan hakimpunwajib pula mengakuinya karena

jabatannya

2 Sebelum dimulai dengan pembacaansurat gugatan, maka hakim

a. Mengusahakan perdamaian130 HIRb. Memerintahkan pihak untuk

berdamaic. Meminta penggugat untuk

membaca gugatand. Tidak wajib mengusahakan

perdamaian

Jawaban A

Pasal 130(1) jika pada hari yangditentukan itu, kedua belah pihak

datang maka pengadilan negerdengan pertolongan ketua mencoba

akan memperdamaikan mereka

3 Putusan Pengadilan tanpa dihadirioleh pihak Tergugat menurut pasal125 HIR disebut

a. Putusan Selab. Putusan Verstekc. Putusan Kontradiktoird. Putusan Verzet

Jawaban B

Pasal 125Jika tergugat tidak datang pada har

perkara itu akan diperiksa, atau tidakpula menyuruh orang lain menghadap

mewakilinya, meskipun ia dipanggidengan patut, maka gugatan itu

diterima dengan tidak hadir (verstek)kecuali kalau nyata kepada pengadilan

negeri, bahwa pendakwaan itumelawan hak atau tidak beralasan

4 Menurut Pasal 129 HIR terhadap

putusan tanpa kehadiran, tergugatdapat mengajukan

a. Verstekb. Verzetc. Derdenversetd. Banding

Jawaban B

Pasal 129Tergugat yang dihukum sedang ia

tidak hadir (verstek) dan tidakmenerima putusan itu dapat

memajukan perlawanan(verzet) ataskeputusan itu


28/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASAN5. Alat bukti dalam hukum acara perdata

diatur dalam Pasal 164 HIR terdiriatas

a. Suratb. Surat, saksi, persangkaan,

pengakuan, sumpahc. Surat, saksi,

persangkaan,pengakuand. Surat, saksi, persangkaan,

pengakuan, sumpah,pemeriksaan setempat,keterangan ahli

Jawaban B

Pasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu

Bukti dengan suratBukti dengan saks

Persangkaan-persangkaanPengakuan

Sumpah

6 Pasal berapa dalam HIR mengaturtentang gugat balik

a. Pasal 120 HIRb. Pasal 132 HIRc. Pasal 136 HIRd. Pasal 130 HIR

Jawaban B

Pasal 132 (b)(1)

Tergugat wajib memajukan gugatanmelawan bersama-sama dengan

jawabannya baik dengan surat maupundengan lisan

7 Pemilik barang bergerak yangbarangnya ada ditangan orang laindapat meminta penyitaan:

a. Sita eksekusib. Sita conservatoirc. Sita revindicatoird. Sita marital

Jawaban C

Sita revindicatoi

8 Menurut Pasal 390 HIR panggilantergugat jika tidak ditemukan, makasurat panggilan diserahkan kepada

a. Camat yang bersangkutanb. Kepala sektor kepolisian yang

bersangkutanc. Bupati yang bersangkutand. Kepala desa yang

bersangkutan

Jawaban D

Pasal 390(1)Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang

akan disebut dibawah ini, harusdisampaikan pada orang yang

bersangkutan sendiri ditempat diamnyaatau tempat tinggalnya dan jika tidak

dijumpai disitu, kepada kepala desanyaatau lurah bangsa tionghoa yang

diwajibkan dengan segeramemberitahukan surat jurusita itu pada

orang itu sendiri, dlam hal terakhir intidak perlu pernyataan menurut

hukum

9 Terhadap barang yang telahdiletakkan sita Jaminan

Jawaban D


29/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANa. Dititipkan kepada kepala desab. Dititipkan di pengadilanc. Diserahkan kepada penggugatd. Tetap dikuasai

Tetap dikuasa

10 Putusan yang dapat mengabulkanlebih dari pada yang dituntut

a. Tidak dapat dibenarkanb. Dapat dibenarkan asal

didasarkan pada suatu suratbukti

c. Dapat dibenarkan asaltergugat mengakui dalilpengugat

d. Dapat dibenarkan asal masihdalam posita

Jawaban A

Tidak dapat dibenarkan

11 Menurut 122 HIR surat panggilan harisidang tidak boleh kurang dari


Jawaban A

Pasal 122Ketika menentukan hari persidangan,

ketua menimbang jarak antara tempatdiam atau tempat tinggal kedua belah

pihak dari tempat pengadilan negerbersidang dan kecuali dalam hal perlu

benar perkara itu dengan segeradiperiksa dan hal ini disebutkan dalam

surat perintah, maka tempo antara harpemanggilan kedua belah pihak dar

hari persidangan tidak boleh kurangdari tiga hari kerja

12 Persetujuan yang dicapai bahwamereka secara langsung berperkara dimuka pengadilan banding yangberlaku sebagai tingkat pertamamenurut 424 426 RV disebut

a. Interventieb. Prorogasic. Rekonpensid. gugatan

Jawaban B

Prorogas

13 Surat Gugatan menurut 118 (1) harusdiajukan didaerah tempat

a. Penggugatb. Tergugatc. Benda

Jawaban B

Pasal 118(1)Gugatan perdata, yang pada tingkat

pertama masuk kekuasaan pengadilan


30/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANd. penanggung negeri, harus dimasukkan dengan surat

permintaan yang ditandatangani olehpenggugat atau oleh wakilnya menurut

pasal 123 kepada ketua pengadilannegeri didaerah hukum siapa tergugat

bertempat diam atau jika tidakdiketahui tempat diamnya tempat

tinggal sebetulnya

14 Menurut pasal 118 (2) penggugatboleh memilih wilayah hukum tempatsalah satu tergugat, namun jikaterdapat hubungan debitor utama danpenanggung dimanakah gugatandiajukan

a. Tergugatb. Penanggungc. Penggugatd. debitor

Jawaban D

Pasal 118(2)Jika tergugat lebih dari seorang,

sedang mereka tidak tinggal didalamitu dimajukan kepada ketua pengadilan

negeri ditempat tinggal salah seorang

dari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat. Jika tergugat tergugat satusama lain dalam perhubungan sebaga

perutang utama dan penenggung,maka penggugatan itu dimasukkankepada ketua pengadilan negeri d

tempat orang yang berhutang utamadari salah seorang dari pada orang

berutang utama itu, kecuali dalam hayang ditentukan pada ayat 2 dari pasa6 reglemen tentang aturan hakim dan

mahkamah serta kebijakankehakiman(R.O)

15 Jika tergugat tempat diamnya tidakdiketahui menurut pasal 118 (3)dimanakah gugatan diajukan

a. Penggugatb. Tergugatc. Penanggungd. Salah seorang tergugat

Jawaban A

Pasal 118(3)Bilamana tempat diam dari dar

tergugat tidak dikenal, maka suratgugatan itu dimasukkan kepada ketua

pengadilan negeri ditempat tinggapenggugat atau salah seorang

daripada penggugat, atau jika surat

gugat itu tentang barang tetap, makasurat gugat itu dimasukkan kepada

ketua pengadilan negeri didaerahhukum siapa terletak barang itu

16 Bagaimanakah ketentuan gugatanlisan diatur dalam HIR

a. 120 HIRJawaban A

Pasal 120


31/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANb. 118 HIRc. 119 HIRd. 123 HIR

Bilamana penggugat buta huruf, makasurat gugatnya yang dapat

dimasukkannya dengan lisan kepadaketua pengadilan negeri, yang

mencatat gugat itu atau menyuruhmencatatnya

17 Dimanakah proses pencatatangugatan diatur didalam HIR

a. 118 HIRb. 119 HIRc. 120 HIRd. 121 HIR

Jawaban D

Pasal 121(1)Sesudah surat gugat yang dimasukkan

itu atau catatan yang diperbuat itudituliskan oleh panitera dalam daftar

yang disediakan untuk itu, maka ketuamenentukan hari dan jamnya perkaraitu akan diperiksa di muka pengadilan

negeri, dan ia memerintahkanmemanggil kedua belah pihak supaya

hadir pada waktu itu, disertai olehsaksi-saksi yang dikehendakinya untuk

diperiksa, dan dengan membawasegala surat-surat keterangan yang

hendak dipergunakannya

18 Yang mengatur cara beracara secaraprodeo adalah


Jawaban C

Pasal 237Orang-orang yang demikian yangsebagai penggugat atau sebaga

tergugat hendak berperkara akantetapi tidak mampu membayar biaya

perkara dapat diberikan izin untukberperkara dengan tak berbiaya

19 Terhadap pihak pihak yangberperkara juru sita diwajibkanmemanggilnya diatur dalam


Jawaban A

Pasal 388Semua jurusita dan suruhan yang

dipekerjakan pada majelis pengadilan

dan pegawai umum pemerintahmempunyai hak yang sama dandiwajibkan untuk menjalankan

penggilan, pemberitahuan dan semuasurat jurusita yang lain, juga

menjalankan perintah hakim dankeputusan-keputusan


32/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASAN20 Putusan ketidakhadiran verstek dapat

diajukan upaya perlawanan 14 harisetelah pemberitahuan diatur dalam


Jawaban DPasal 129(1)

Tergugat yang dihukum sedang iatidak hadir (verstek) dan tidak

menerima putusan itu dapatmemajukan perlawanan atas

keputusan itu

Pasal 129(2)Jika putusan itu diberitahukan kepada

yang dikalahkan itu sendiri, makaperlawanan itu dapat diterima dalam

tempo empat belas hari sesudahpemberitahuan itu. Jika putusan itu

tidak diberitahukan kepad yangdikalahkan itu sendiri maka perlawanan

itu dapat diterima sampai harkedelapan sesudah peringatan yang

tersebut pada pasal 196 atau dalam hatidak menghadap sesudah dipanggi

dengan patut, smapai hari kedelapansesudah dijalankan keputusan suratperintah kedua yang tersebut pada

pasal 197

21 Menurut pasal 226 HIR permintaansita terhadap barang tidak tetap dapatdimintakan disebut

a. Sita jaminanb. Sita revindicatoirc. Sita conservatoird. Sita marital

Jawaban B

Pasal 226(1)Orang yang empunya barang yang

tidak tetap, dapat meminta dengansurat atau dengan lisan kepada ketua

pengadilan negeri yang didaerahhukumnya tempat tinggal orang yangmemegang barang itu supaya barang

itu disita

22 Ketentuan sita jaminan diatur dalama. 197 HIRb. 227 HIRc. 226 HIRd. 130 HIR

Jawaban A

Pasal 197(1)

Jika sudah lewat tempo yangditentukan itu, dan yang dikalahkan

belum juga memenuhi keputusan itu,atau ia jika dipanggil dengan patut

tidak datang menghadap, maka ketuaoleh karena jabatannya memberikanperintah dengan surat, supaya disitasekalian banyak barang-barang yang


33/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANtidak tetap dan jika tidak ada, atauternyata tidak cukup sekian banyak

barang tetap kepunyaan orang yangdikalahkan itu sampai dirasa cukup

akan pengganti jumlah uang tersebutdidalam keputusan itu dan ditambah

pula dengan semua biaya untukmenjalankan keputusan itu

23 Apabila penggugat tidak hadirmeskipun dipanggil secara patut makasurat gugatan dianggap gugur diaturdalam


Jawaban D

Pasal 124Jika penggugat tidak dapat menghadap

pengadilan negeri pada hari yangditentukan itu meskipun ia dipanggi

dengan patut, atau tdak pula

menyuruh orang lain menghadapmewakilinya, maka surat gugatnya

dianggap gugur dan penggugatdihukum biaya perkara, akan tetap

penggugat berhak memasukangugatannya sekali lagi, sesudah

membayar lebih dahulu biaya perkarayang tersebut tadi

24 Pasal 125(2), 133 dan 136 HIRmengatur tentang

a. Eksepsi absolutb. Gugatan rekopensic. Eksepsi relatifd. Jawaban a dan c

Jawaban C

Pasal 125(2)Akan tetapi jika tergugat didalam surat

jawabannya, didalam surat jawabannyayang tersebut pada pasal 121,

mengemukan perlawanan (eksepsi)bahwa pengadilan negeri tidak

berkuasa memeriksa perkaranya, makameskipun ia sendiri atau wakilnya tidak

hadir, ketua pengadilan negeri wajibmemberi keputusan tentang

perlawanan itu, sesudah didengarnyapenggugat dan hanya jika perlawanan

itu tidak diterima, maka ketuapengadilan negeri memutuskan

tentang perkara itu

Pasal 133Jika tergugat dipanggil menghadap

pengadilan negeri sedang ia menurutaturan pasal 118 tidak menghadap


34/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANhakim maka ia dapat meminta pada

hakim, jika hal itu dimajukan sebelumsidang pertama, supaya hakim

menyatakan bahwa ia tidak berkuasa,surat gugat itu tidak akan diperhatikan

lahi jika tergugat telah melahirkansesuatu perlawanan lain

Pasal 136Perlawanan yang hendak dikemukakan

oleh tergugat (exceptie) kecualtentang hal hakim tidak berkuasa tidak

akan dikemukakan dan ditimbangmasing masing tetapi harus

dibicarakan dan diputuskan bersama-sma dengan pokok perkara

25 Didalam setiap putusan ditentukanhukuman membayar perkaradiatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 182 HIRd. 169 HIR

Jawaban C

Pasal 182Hukuman membayar biaya itu dapat

meliputi lebih dariBiaya kantor panitera dan biaya

materai yang perlu dipakai dalamperkara

Biaya saksi, seorang ahlBiaya pemeriksaan setempat

Gaji pegawai yang disuruh melakukanpanggilan

26 Menurut pasal 184 HIR keputusanharus ditandatangani oleh

a. Hakimb. Pengacarac. Paniterad. Ketua majelis dan panitera

Jawaban D

Pasal 184(4)Keputusan-keputusan itu

ditandatangani oleh ketua dan panitera

27 Putusan sela harus diucapkansebagaimana dengan putusan akhir di

muka sidang namun tidak dibuattersendiri tetapi dicatat dalam beritaacara sidang


Jawaban A

Pasal 185(1)Keputusan yang bukan keputusan

terakhir sungguhpun harus diucapkandidalam persidangan juga, tidak

diperbuat masing-masing sendiri, tetaphanya dilakukan dalam surat

pemberitaan persidangan


35/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASAN28 Pelaksanaan putusan lebih dahulu

atau uitvoebar bij voorraaddinyatakan dalam


Jawaban B

Pasal 180(1)Ketua pengadilan negeri dapat

memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada

perlawanan atau bandingnya jika adasurat yang syah, suatu surat tulisanyang menurut aturan yang berlaku

dapat diterima sebagai bukti atau jikaada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapat

kekuasaan pasti demikian juga jikadikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula d

dalam perselisihan tentang hakkepunyaan

29 Siapa yang yang mempunyai hakdiwajibkan membuktikan hak tersebutmerupakan prinsip pembuktian diaturdalam


Jawaban C

Pasal 163Barang siapa yang mengatakan ia

mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan

haknya itu, atau untuk membantah hakorang lain itu harus membuktikan

adanya hak itu atau adanya kejadianitu

30 Alat bukti surat, saksi, persangkaan,

pengakuan dan sumpah diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 185 HIR

Jawaban A

Pasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti,

yaituBukti dengan suratBukti dengan saks

Persangkaan-persangkaanPengakuan

sumpah

31 Dimanakah pengaturan akta otentika. 164 HIRb. 165 HIRc. 163 HIRd. 185 HIR

Jawaban B

Pasal 165Surat(akte) yang sah, ialah suatu surat

yang diperbuat demikian oleh ataudihadapan pegawai umum yang

berkuasa untuk membuatnya, menjadbukti yang cukup bagi kedua belah


36/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANfihak dan ahli warisnya dan sekalian

orang yang mendapat hakdaripadanya, tentang segala hal yang

disebut di dalam surat itu dan jugatentang yang ada dalam surat itu

sebagai oemberitahuan sahaja, dalamhal terakhir ini hanya jika yangdiberitahukan itu berhubungan

langsung dengan perihapadasurat(akte) ini

32 Unus testis nullus testis diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 169 HIR

Jawaban D

Pasal 169Keterangan seorang saksi saja, dengan

tidak ada suatu alat bukti yang lain

didalam hukum tidak dapat dipercaya

33 Lembaga paksa badan diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003

Jawaban A

PERMA 1/ 2000

34 Class action diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003

Jawaban C

PERMA 1/ 2002

35 Mediasi diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003

Jawaban D

PERMA 2/ 2003

36 Ruang lingkup kasasi diatur dalampasal 30 UU No. 5 tahun 2004perubahan UU No. 14 tahun 1985

tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau

melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau

melanggar hukum yangberlaku

c. Lalai memenuhi syarat yangdiwajibkan undang-undang

Jawaban D

pasal 30 UU No. 5 tahun 2004

perubahan UU No. 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau

melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang

diwajibkan undang-undang


37/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANd. Semua benar

37 Pemeriksaan setempat diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 153 HIR

Jawaban D

Pasal 153

38 Pelaksanaan putusan diatur dalama. 197 HIR (membayar sejumlah

uang)b. 225 HIR (melakukan suatu

perbuatan)c. 1033 RV (mengosongkan

barang tidak bergerak)d. Semua benar

Jawaban D

a. 197 HIR (membayar sejumlahuang)

b. 225 HIR (melakukan suatuperbuatan)

c. 1033 RV (mengosongkanbarang tidak bergerak)

39 Sahnya gugatan perwakilan kelompoksebagaimana dituangkan dalam suatupenetapan pengadilan diatur dalam

a. Pasal 5 PERMA 1/ 2000b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003

Jawaban D

Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnyagugatan perwakilan kelompok

sebagaimana dituangkan dalam suatupenetapan pengadilan

40 Setiap orang berhak memperolehbantuan hukum diatur dalam pasal 37

a. UU No. 4 tahun 2004 tentangkekuasaan kehakiman

b. UU No. 5 tahun 2004perubahan No. 14 tahun 1985tentang mahkamah agung

c. UU No. 8 tahun 2004perubahan UU No. 2 tahun1986 tentang peradilan umum

d. UU No. 18 tahun 2003 tentangadvokat

Jawaban A

Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentangkekuasaan kehakiman

Setiap orang yang tersangkut perkaraberhak memperoleh bantuan hukum


38/105

Djoko SAssociates


MATERI ACARA PIDANA

NO SOAL PEMBAHASAN1 Menurut pasal 138 Penuntut umum

setelah menerima hasil penyidikandari penyidik segera mempelajari danmeneliti dalam waktua. 20 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hari

Jawaban C

Pasal 138(1)Penuntut umum setelah menerima

hasil penyidikan dari penyidik segeramempelajari dan menelitinya dan

dalam waktu tujuh hari wajibmemberithaukan kepada penyidikapakah hasil penyidikan itu sudah

lengkap atau belum

2 Penyidik harus sudah menyampaikanberkas perkara yang belum lengkapkepada penuntut umum untuk

dilengkapi dalam waktua. 14 harib. 7 haric. 21 harid. 3 hari

Jawaban A

Pasal 138(2)

Dalam hal hasil penyidikan ternyatabelum lengkap, penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepadapenyidik disertai petunjuk tentang hayang harus dilakukan untuk dilengkap

dan dalam waktu empat belas harsejak tanggal penerimaan berkas

penyidik harus sudah menyampaikankembali berkas perkara itu kepada

penuntut umum

3 Yang berwenang melakukanpenyitaan sebagaimana dalam pasal

38 KUHAP adalaha. Penyidikb. Penuntut Umumc. Penasehat Hukumd. Jawaban a,b, dan c semua benar

Jawaban A

Pasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

penyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat

4 Menurut pasal 35 kecuali dalam hal-hal tertangkap tangan penyidikdilarang memasuki dan melakukanpenggeledahan pada saat-saat

a. Ruang dimana sedangberlangsung sidang MPR, DPR atauDPRDb. Tempat di mana sedangberlangsung upacara keagamaanc. Ruang dimana sedangberlangsung sidang pengadiland. Jawaban a, b dan c semua

Jawaban D

Pasal 35Kecuali dalam hal tertangkap tangan,

penyidik tidak diperkenankanmemasuki

Ruang dimana sedang berlangsungsidang Majelis Permusyawaratan

Rakyat,Dewan Perwakilan atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah;

Tempat dimana sedang berlangsungibadah dan atau upacara keagamaan


39/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANbenar Ruang dimana sedang berlangsung

sidang pengadilan

5. Menurut pasal 86 apabila seseorangtelah melakukan tindak pidana di luarnegeri dan dapat diadili menuruthukum Republik Indonesia, makapengadilan yang berwenang mengadili

a. Pengadilan Tinggi DKI Jakartab. Pengadilan Negeri setempat

tersangka dilahirkanc. Pengadilan Negeri Jakarta

Pusatd. Pengadilan Negeri tempat

tersangka berdomisili diIndonesia

Jawaban C

Pasal 86Apabila seorang melakukan tindak

pidana di luar negeri yang dapat diadilmenurut hukum republik Indonesia

maka pengadilan negeri Jakarta pusatyang berwenang mengadili

6 Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenispenahan yaitu:

a. Penahanan Rutanb. Penahanan rumah dan

penahanan kotac. Penahanan badand. Jawaban a, b benar

Jawaban D

Pasal 22(1)Jenis Penahanan dapat berupa

Penahanan rumah tahanan negaraPenahanan rumah

Penahanan kota

7 Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAPpenasehat hukum berhakmenghubungi tersangka sejak

a. Saat ditangkap atau ditahanpada semua tingkatpemeriksaan

b. Setelah ditahan olehKejaksaan

c. Setelah berkas dilimpahkan kePengadilan negeri

d. Saat tersangka akandisidangkan pertama kali

Jawaban A

Pasal 69Penasihat hukum berhak menghubung

tersangka sejak saat ditangkap atauditahan pada semua tingkat

pemeriksaan menurut tatacara yangditentukan undang-undang ini

8 Mahkamah Agung berwenang

melakukan penahan:a. 110 harib. 100 haric. 90 harid. 60 hari

Jawaban A

Pasal 28Setelah waktu seratus sepuluh harwalaupun perkara tersebut belum

diputus, terdakwa harus sudahdikeluarkan dari tahanan demi hukum

9 Dalam hal dakwaan kurang Jawaban A


40/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANlengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAPmemberi kemungkinan kepadapenuntut umum untuk melakukanperubahan surat dakwaan. Berapa kalidan kapan selambat-lambatnya harussudah diserahkan kembali kepengadilan sebelum sidang dimulai

a. Satu kali dan selambat-lambatnya 7 hari

b. Dua kali dan selambat-lambatnya 14 hari

c. Berkali-kali dan selambat-lambatnya 7 hari

d. Tiga kali dan selambat-lambatnya 7 hari

Pasal 144(2)Pengubahan surat dakwaan dapat

dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang

dimula

10 Dalam pasal berapa bantuan hukumterhadap tersangka/terdakwa diaturdalam KUHAP

a. Pasal 50 68 KUHAPb. Pasal 69 74 jo Pasal 54

KUHAPc. Pasal 75 KUHAPd. Pasal 76 KUHAP

Jawaban B

Pasal 69 74 jo Pasal 54 KUHAP

11 Alasan-alasan untuk kasasi menurut253 KUHAP dibawah ini dibenarkan,kecuali:

a. Tidak diterapkannya suatuperaturan hukum atauditerapkan tidak sebagaimanamestinya.

b. Cara mengadili yang tidakdilaksanakan menurutketentuan

c. Pengadilan melampaui bataswewenangnya

d. Berat ringannya hukuman ataubesar-kecilnya jumlah denda

yang dijatuhkan

Jawaban D

253 KUHAPa. Tidak diterapkannya suatu

peraturan hukum atauditerapkan tidak sebagaimana

mestinyab. Cara mengadili yang tidak

dilaksanakan menurutketentuan

c. Pengadilan melampaui bataswewenangnya

12 Menurut Pasal 245 KUHAP berapajangka waktu untuk mengajukanpermohonan kasasi kepada paniterapengadilan Negeri yang memutusperkara setelah putusan tersebutdiberitahukan kepada Terdakwa

Jawaban B

Pasal 245Permohonan kasasi disampaikan olehpemohon kepada panitera pengadilan

yang telah memutus perkaranya dalam


41/105


42/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. Jaksa Agungd. Terdakwa

17 Berikut ini adalah wewenag Pra-peradilan kecuali

a. Sah atau tidaknya suatupenangkapan dan ataupenahanan

b. Sah atau tidaknya penghentianpenyidikan atau penghentianpenuntutan

c. Permintaan ganti kerugianatau rehabilitasi

d. Sah atau tidaknya suatupenggeledahan

Jawaban D

a. Sah atau tidaknya suatupenangkapan dan atau

penahananb. Sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentianpenuntutan

c. Permintaan ganti kerugian ataurehabilitas

18 Dalam pasal berapa lembaga pra-peradilan diatur dalam KUHAP

a. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83 KUHAP

b. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 269 KUHAP

c. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 136 KUHAP

d. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 232 KUHAP

Jawaban A

Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83KUHAP

19 Pengurangan masa tahanan terhadaphukuman pidana yang dijatuhkan

dapat dilakukan dengan caramengurangkan jenis tahanan itusendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP,dimana semakin ringan jenis tahanan,semakin kecil jumlahpengurangannya. Untuk tahanan kotaberapa jumlah pengurangan masapenahannya

a. Sama dengan jumlah masatahanan

b. Setengah dari masa tahananc. Sepertiga dari masa tahanand. Seperlima dari masa tahanan

Jawaban D

Seperlima dari masa tahanan

20 Seorang saksi wajib mengucapkansumpah/janji sebelum memberikankesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).Apa akibat hukumnya seorang saksi

Jawaban D

Hanya sebagai petunjuk bagi hakim


43/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANyang memberikan kesaksian tanpamengucapkan sumpah/janji:

a. Batal demi hukumb. Gugurc. Tidak mempunyai kekuatan

sebagai alat bukti yang sahd. Hanya sebagai petunjuk bagi

hakim

21 Dalam menjatuhkan pidana kepadaseorang tersangka/terdakwa hakimharus memenuhi minimumpembuktian yang diatur dalam pasal183 KUHAP. Prinsip minimumpembuktian tersebut adalah

a. Keyakinan hakimb. Keyakinan hakim dansekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sahc. Keyakinan hakim dan alat

buktid. Keyakinan hakim dan

pengakuan

Jawaban B

Pasal 183Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-

22 Pasal 275 KUHAP mengatur masalahbiaya perkara dan ganti kerugian.Dalam hal terpidana lebih dahulu satuorang dalam suatu tindak pidana,kepada siapa biaya perkara dan ganti

kerugian tersebut dibebankana. Secara sendiri-sendirib. Dibebankan secara berimbangc. Dibebankan kepada negarad. Tergantung tuntutan jaksa

Jawaban C

Pasal 275Apabila lebih dari satu orang dipidana

dalam satu perkara, maka biaya

perkara dan atau ganti kerugiansebagaimana dimaksud dalam pasa

274 dibebankan kepada merekabersama-sama secara berimbang

23 Penggeledahan menurut pasal 33KUHAP harus dengan izin

a. Ketua Pengadilanb. Kajaric. Ketua Pengadilan Negerid. Mahkamah Agung

Jawaban C

Pasal 33Dengan surat izin ketua pengadilan

negeri setempat penyidik dalammelakukan penyidikan dapat

mengadakan penggeledahan rumahyang diperlukan

24 Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAPdilakukan dengan izin

a. KapolriJawaban B

Pasal 38


44/105


45/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANmelakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka

b. Apabila tersangka denganalasan yang patut dan wajaryang tidak dapat datang

c. Tersangka bertempat tinggaljauh

d. Jawaban a dan b benar

dan wajar bahwa ia tidak dapat datangkepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya

29 Menurut pasal 19 KUHAP terhadapseseorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana dengandasar bukti permulaan yang cukupdapat dilakukan penangkapan untukpaling lama____hari

a. Satu harib. Dua puluh haric. Empat puluh harid. Enam puluh hari

Jawaban A

Pasal 19Penangkapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 dapat dilakukan untuk

paling lama satu hari

30 Menurut pasal 21 KUHAP dibawah initerdapat beberapa alasandilakukannya penahanan terhadaptersangka atau terdakwa,kecuali

a. Tersangka atau terdakwadiduga akan melarikan diri

b. Tersangka atau terdakwadikwatirkan akanmenghilangkan barang bukti

c. Tersangka atau terdakwamelakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidanapenjara kurang dari lima tahun

d. Tersangka atau terdakwadiduga akan mengulangitindak pidana

Jawaban C

Pasal 21(1)Perintah penahanan atau penahananlanjutan dilakukan terhadap seorang

tersangka atau terdakwa yang didugakeras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti yang cukup, dalamhal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawtiran bahwa tersangka atauterdakwa akan melarikan diri, merusakatau menghilangkan barang bukti dan

atau mengulangi tindak pidana

31 Berikut di bawah ini adalah jenis-jenisacara pemeriksaan sidang pengadilan

dalam hukum acara pidana, kecualia. Acara pemeriksaan biasa (152)b. Acara pemeriksaan cepat

(205)c. Acara pemeriksaan luar biasad. Acara pemeriksaan singkat

(203)

Jawaban CAcara pemeriksaan luar biasa


46/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASAN32 Menurut pasal 233 KUHAP putusan

perkara pidana pada pengadilantingkat pertama dapat dimintakanbanding oleh

a. Hanya penuntut umumb. Hanya terdakwac. Penuntut umum atau terdakwad. Penuntut umum bersama-

sama dengan terdakwa

Jawaban C

Pasal 233(5)Dalam hal pengadilan negeri menerima

permintaan banding, baik yangdiajukan oleh penuntut umum atau

terdakwa maupun yang diajukan olehpenuntut umum dan terdakwasekaligus maka panitera wajib

memberitahukan permintaan dari pihakyang satu kepada pihak yang lain

33 Berdasarkan pasal 89 KUHAP badanperadilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkarakoneksitas adalah

a. Peradilan Militerb. Peradilan Agamac. Peradilan Tata Usaha Negarad. Peradilan Umum

Jawaban D

Pasal 89Tindak pidana yang dilakukan

bersama-sama oleh mereka yangtermasuk lingkungan peradilan umum

dan lingkungan peradilan militer,diperiksa dan diadili oleh pengadilan

dalam lingkungan peradilan umumkecuali jika menurut keputusan menter

pertahanan dan keamanan denganpersetujuan menteri kehakiman

perkara itu harus diperiksa dan diadiloleh pengadilan dalam lingkungan

peradilan militer

34 Menurut pasal 31 (1) KUHAP

penangguhan penahanan itu dapatdilakukan

a. Karena permintaan tersangkaatau terdakwa dan permintaanitu disetujui instansi menahandengan syarat-syarat danjaminan yang ditetapkan

b. Adanya persetujuan daritahanan untuk mematuhisyarat yang ditetapkan serta

memenuhi jaminan yangditentukan

c. Jawaban a, b benard. Adanya keyakinan tersangka

atau terdakwa melarikan diri

Jawaban A

Pasal 31(1)Atas permintaan tersangka atau

terdakwa, penyidik atau penuntutumum atau hakim, sesuai dengan

kewenangan masing-masing, dapatmengadakan penangguhan penahanandengan dasar atau tanpa jaminan uangatau jaminan orang berdasarkan syarat

yang ditentukan

35 Menurut pasal 19 (2) dikatakanbahwa Tidak diperbolehkan

Jawaban A


47/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANmelakukan penangkapan terhadapa. tersangka yang melakukan

tindak pidana pelanggaranb. Tersangka melakukan

kejahatan ringanc. Tersangka melakukan

pelanggaran sedangd. Jawaban a, b, dan c benar

Pasal 19(2)

Terhadap tersangka pelakupelanggaran tidak diadakan

penangkapan kecuali dalam hal ia telahdipanggil secara sah dua kali berturut-

turut tidak memenuhi panggilan itutanpa alasan yang sah

36 Berapa kali permohonan kasasi dapatdilakukan menurut pasal 247 (4)KUHAP

a. Satu kalib. Dua kalic. Berkali kalid. Tidak ada batas

Jawaban A

Pasal 247(4)Permohonan kasasi hanya dapat

dilakukan satu kali

37 Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAPPenyidik adalah pejabat polisi negaraRepublik Indonesia atau pejabatpegawai negeri sipil tertentu

a. Yang diberi wewenang umumoleh Undang Undang Nomor 8tahun 1981 untuk melakukanpenyidikan

b. Yang diberi wewenang khususoleh peraturan pemerintahuntuk melakukan penyidikan

c. Yang diberi wewenang khususumum oleh undang-undangNomor 8 tahun 1981 untukmelakukan penyidikan

d. Yang diberi wewenang khususoleh undangundang untukmelakukan penyidikan

Jawaban D

Pasal 1 (3)Penyidik pembantu adalah pejabat

kepolisian negara Republik Indonesiayang karena diberi wewenang tertentu

dapat melakukan tugas penyidikanyang diatur dalam undang-undang ini

38 Menurut Pasal 263 KUHAP yangberhak mengajukan permohonanpeninjauan kembali

a. Korban/Keluarga Korbanb. Terpidana/Pengacaranyac. Terpidana/ahliwarisnyad. Terpidana/Jaksa

Jawaban C

Pasal 263(1)

Terhadap putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum

tetap, kecuali putusan bebas ataulepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat

mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung


48/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASAN39 Jangka waktu masa penahanan yang

diperbolehkan undang-undang bagiinstansi penyidik menurut pasal 24KUHAP

a. 20 + 40 harib. 30 + 60 haric. 30 + 20 harid. 20 + 30 hari

Jawaban A

Pasal 24(1)Perintah penahanan yang diberikan

oleh penyidik sebagaimana dimaksuddalam pasal 20 hanya berlaku paling

lama dua puluh har(2)

Jangka waktu sebagaimana tersebutpada ayat(1) apabila diperlukan gunakepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang olehpenuntut umum yang berwenang

untuk paling lama empat puluh hari

40 Berikut ini adalah alat bukti yang

diatur dalam Pasal 184 KUHAP,kecuali

a. Keterangan Saksi, Keteranganahli, Surat, petunjuk danketerangan terdakwa

b. Keterangan ahlic. Surat, petunjuk dan

keterangan terdakwad. Semua salah

Jawaban A

Pasal 184(1)Alat bukti yang sah ialah

Keterangan saksKeterangan ahl

SuratPetunjuk

Keterangan Terdakwa(2)

Hal yang secara umum sudah diketahutidak perlu dibuktikan

Djoko SAssociates

www.geocities.com/ilmuhukum

[email protected]


49/105

Djoko SAssociates


MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

NO SOAL PEMBAHASAN1 Menurut pasal 54 Undang undang

peradilan agama berlaku hukum acaraperdata diatur dalam undang-undang

a. No. 7 tahun 1989b. No. 3 tahun 2006c. No. 1 tahun 1974d. A dan B benar

Jawaban D

undang-undang nomor 3 tahun 2006tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentangperadilan agama

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku padaPengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum AcaraPerdata yang berlaku pada Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Umum,

kecuali yang telah diatur secarakhusus dalam Undang-undang ini.

2 Menurut pasal pasal 49 UU no. 3tahun 2006 terdapat tambahan bagi

pengadilan agama berwenangmemeriksa

a. Semua benarb. Zakatc. Infaqd.

Ekonomi syariah

Jawaban A

Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;

c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;

h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.

3 Kewenangan kompetensi absolut

diatur dalama. Pasal 49b. Pasal 66c. Pasal 73d. Tidak ada yang benar

Jawaban A

Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;

b. waris;


50/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANc. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;

h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.

4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukanpemohon kepada

a. Tempat kediaman termohonb. Jika termohon berdiam diluar

negeri diajukan ketempat diampemohon

c. Dalam hal keduanya diluarnegeri maka diajukanketempat merekamelangsungkan perkawinanatau jakarta pusat

d. Semuanya benar

Jawaban D

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragamaIslam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada

Pengadilan untuk mengadakan sidangguna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) diajukan

kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediamantermohon, kecuali apabila termohon

dengan sengaja meninggalkan tempatkediaman yang ditentukan bersama

tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempatkediaman di luar negeri, permohonan

diajukan kepada Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi tempat

kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohonbertempat kediaman di luar negeri,maka permohonan diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaananak, nafkah anak, nafkah istri, dan

harta bersama suami istri dapatdiajukan bersama-sama denganpermohonan cerai talak ataupun


51/105

Djoko SAssociates


NO SOAL PEMBAHASANsesudah ikrar talak diucapkan.

5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian

diajukana. Tempat kediaman penggugatb. Jika penggugat bertempat

tinggal diluar negeri, diajukankedaerah hukum tergugat

c. Jika keduanya diluar negeridiajukan ketempat perkawinandilangsungkan atau JakartaPusat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan olehistri atau kuasanya kepada Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman penggugat, kecuali

apabila penggugat dengan sengajameninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa izin tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat

kediaman di luar negeri, gugatanperceraian diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dantergugat bertempat kediaman di luar

negeri, maka gugatan diajukankepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempatperkawinan mereka dilangsungkanatau kepada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun2006, apabila terjadi sengketa hak

milik yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama islam, obyeksengketa diputus bersama-sama olehperadilan agama diatur dalam

a. pasal 49b. Pasal 50c. Pasal 51d. Pasal 52

Jawaban B

Pasal 50(1) Dalam hal terjadi sengketa hak

milik atau sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49, khusus mengenai objeksengketa tersebut harus diputus lebih

dahulu oleh pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum.(2) Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subjek hukumnya antara orang-

orang yang beragama Is

Soal Ujian Advokat

Documents

Transcript of Soal Ujian Advokat