soal perpres Reklamasi Pimpinan DPD Siap Merespons · 2015. 5. 22. · soal usulan cabut perpres...
5
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan provinsi Bali \\t t r.l I l.rl,, / li'i: rwc-rl',i'tI 4F,,irrrF,nr$ Dal i pCSt r TqS', r', ( Edisi : Hal : Fobu, rc Me,i Ulr 21t 1 wt \.rr N soal usulan cabut perpres Reklamasi Pimpinan DPD Siap Merespons Jakarta (Bali Post) - K.gmite II DPD juga masih menggodok srkap resm_l komitenya terkait r€nciula reklam.asi Tbluk Benoa pascarapat kon- s-ulJasr bercama antara pimpinan I{omite II DPD. senator dari Bali, Kementerian Kelautan dan Peril<anan diwalrili f)jdsn KP3K Sudirman Saat, Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. KLH Imam Hendargo Abu Ismoyo. Direksi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), LSM Lingkungan Hidup, serta para pemangku adat. "Jadi kalau saat ini masih men- jadi, nq.qiq{1 ko1g1ie, Lcjta ke depank- an K.omlte.'Krta hanya menyurati. meneryslan apa yang menjadi kepu- tusan komite. Saat ini kami baru mendengar laporan dari Komite III yang disampaikan anggota Komite III DPD dari dapil BaliArya Wedakarna 'tentang hasil kunker senator dari Bali, yang juga menyinggung tentang hasil kunker Komite III ke Bali." katanva. Hal.23 AnbilAlih Wakil Ketua DPD-RI Farouk Mu- hammad mengatakan Dewan perwak- ilan Dae_rah_QPD) m""e.pons sikap Komite III DPD yang mengusullan q8ar pimpinan DPD menyurati Presi- den Joko Widodo untuk mencabut Perpres No. 51/2014 yang membuka ruang dilakukannya reklamasi Te. Iuk Benoa. "Nanti kalau memang di Komite III seperti yang dikatakanlu- dah ada kesepakatan, tinggal Komite lII msnaikkxn kepada pimpinanDPD untuk bersurat kepada Presiden," kata'Farouk usai memimpin rapat paripurna DPD yang mengagendakan Iaporan-laporan anggota DPD tiap provinsi di gbdung parlemen, Jakarta, Selasa (19/5) kemarin. Penegasan Farouk menanggapi sikap yang disampaikan Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood bersama mm- bongansenatordariKomite IU DPD lain- nya terkait kwrjungan kerja ke Bali pada "Presiden akan ber- hadapan dengan masyarakat Bali, apabila tidak menga- komodir pencabutan perpres tercebut. saya meyakinl, Presiden akan memutuskannya dalam waktu dekat atau minimalselama perlode DPD kami ini. Pada waktunya kita akan sampaikan sikap Komite lllDPD dengan pimpinan DPD." Shri IGN Arya Wedakarna MWS lll 10-13.*Mei lalu. Selain Komite III DPD, 1
Transcript of soal perpres Reklamasi Pimpinan DPD Siap Merespons · 2015. 5. 22. · soal usulan cabut perpres...
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal
-
n Tata Usaha BPI( Rl Perwal
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bali
Bal Posti .,,...',Slit,"!,,.*twr
D )wan Berlindungi Balik Perpres
"Reklamasi merupdkanbentuk intervensi manu-sia terhadap alam. Se-
mentara pihak pro-rekla-masi utamanya mengang-
gap rencana ini daPatmenambah ruang baruterhadap aktivitas dan
kreativitas seni. Mungkinsaja ada benarnya, na-
mun reklamasi bukan per-soalan ruang baru untuk
seni saja. Reklamasi tidakbisa melulu dillhat darifaktor ekonomi. Kalau
terjadi kerusakan lingkun-gan, keuntungan ekonomitidak akan bisa membayarkerusakan yang terjadi."
SIKAP DPRD Bali selamaini dipertanyakan terkait rekla-masi Teluk Benoa. Nyatanya,sejumlah anggota dewan me-mang tidak berani mengatakanmendukung ataupun menolakrencana menguruk teluk seluas700 hektar itu. Kendati, sebagianbesar masyarakat telah menlu:arakan penolakan dan menun-tut pencabutan Perpres Ngtfll'Tahun 2074 yang memulddkdnreklamasi. Dewan lebih memilihberlindung di balik peraturanperundang-undangan.
"Kalau kita di daerah kanmerujuk pada peraturan yangada. Sepanjang itu (PerpresNo.51 Tahun 2014 - red) belumdicabut y4... kita tetap ber-proses," ujqr Sekretaris KomisiIII DPRD $ali I Wayan DieselAstawa, Senin (18/5).
Diesel menambahkan, aspi-rasi masyarakat yang menuntutpencabutan sudah ditampungoleh dewan. Meski demikian,kalau tidaklada pencabutan per-pres, maka pihaknya akan tetapmengacu p4da undang-undang.
Hal senada disampaikananggota K
-
Bali Post
Edisi
Hal
r Rfr6r, Lo t-ttglr 0Olr-. 1.3
Tuntutan Masyarakatl,',:,.:i,',,,. aY, ,,H*1. i,l: lr,,'i
Sudah sampai kemarin itupasal 42, jadi masih banyak itukarena kan ratusan pasilnya."uJarnya.
Saat pertemuan nanti,pihaknya akan menyampai-kan tuntutan masyarakat yangmenginginkan pencabutan Per-pres 51. "Jangan lupajuga, adayang mendukung. Kan sudahdibuktikan dengan kedatanganmereka juga, itu enggak bisakita pandang sebelah mata,enggak bisa kita abaikan. Jadisecara proporsiorial akan kitasampaikan," imbuhnya.
Diana menambahkan, Per-pres 51 saat ini masuk dalamdraf Ranperda Zonasi lantarahbelum dicabut atau masihberlaku. Namun. dirinya
membantah bila dikatakanlebih condong pro terhadapreklamasi. Meski saat ditan-yai si-k- nya, Diana malahqlj ahkan kepada fraksi.Itti'pun setelah ada kejelasanmengenai dicabut tidaknvaPerpres 51 oleh Presiden. "Iiubelum bisa kita sampaikan,karena ini pembahasan dipansus tentang legal draftingjadi berkaitan dengan tatacara dan teknik penyusunansebuah peraturan perundang-undangan setingkat perda.karena nanti menyangkutsikap setelah ada payunghukum. sikap itu ditentukanlewat fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi nanti memberikankeputusan dalam sikap itumendukung atau tidak," tan-dasnya. (kmb32)
