Slide Permendagri 13 Tahun 2006 New

7/25/2019 Slide Permendagri 13 Tahun 2006 New

1/128

PERMENDAGRI

13 TAHUN 2006PEDOMAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH


2/128

DASAR HUKUM

UU 17 / 2003

UU 1 / 2004

UU 15 / 2005

UU 10 / 2004

UU 25 / 2004

UU 32 / 2004

UU 33 / 2004 PP 24 / 2005

PP 58 / 2005

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006JO 59 TAHUN 2007


3/128

Perencanaan &

Penganggaran

Pelaksanaan

Pengawasan

& Audit

Pertanggungjawaban

Mei

Des


4/128

Renstra

SKPD RPJMD

Renja RKPD

R-KUA

Bahas

KUA

PPAS

PPA

Nota Kesepakatan

KUA PPA

SE KDH

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

PPKD

TAPD

Bahas

R-Perda APBD

R-Pr BupatiPj. APBD

RPJM

RKP

RKA

SKPD

Disempurnakan

Pedoman Penyusunan

APBD oleh Mendagri

Tidak

sesuai

sesuai

Bahas


5/128

ASPEKPERENCANAAN

KELUARAN (OUTPUT ) DARIPROSES PERENCANAAN

TAMPAK DALAM DOKUMEN :- RPJM > RKP ( PEMPUS )

- RPJMD > RENSTRA SKPD

> RENJA SKPD (PEMDA )

- KUA DAN PPA ( PEMDA )

HARUS ADA KESELARASAN

DIANTARA DOKUMEN PEREN-

CANAAN TSB,DI MANA PEREN-

CANAAN PEMDA SELARAS DGNPEMPUS


6/128

UNSUR YG TERMUAT

DLM DOKUMENPERENCANAAN

DIUPAYAKAN MUATAN PERENCANAANTERUKUR SECARA KUANTITATIF WALAUPUNDLM PRAKTEKNYA SELALU DIJUMPAI YG

KUALITATIF BAIK SECARA KUANTITATIF MAUPUN SECARA

KUALITATIF, HAL-HAL BERIKUT HARUSTERIDENTIFIKASI :

1 INDIKATOR KINERJA

2 TOLOK UKUR KINERJA DAN

3 TARGET KINERJA

MASING-MASING UKURAN KINERJA

TSB TERKAIT DGN : CAPAIAN PRO-

GRAM , MASUKAN , KELUARAN DAN

HASIL

11 INDI


7/128

KINERJAPROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDI-

KAN BELAJAR 9 THKEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SE-

KOLAH SMP

INDIKATOR

KINERJA

TOLOK UKUR

KINERJA

TARGET

KINERJACAPAIAN

KINERJA

KUALITAS

PENDIDIKAN BAGI

SELURUH ANAK

USIA PENDIDIKAN

SMP

1000 ANAK

DIDIK USIA

SMP

MASUKAN

(INPUT)

JUMLAH DANA YG

DIBUTUHKAN

Rp 5 M

KELUARAN

(OUTPUT)

TERSEDIANYA

RUANG

BELAJAR BAGI

PESERTA DIDIK SMP

5 GEDUNG

HASIL

(OUTCOME)

TERSEDIANYA

RUANG

BELAJAR YG DPT

MENAMPUNG ANAKDIDIK SMP

TERTAMPUNG

600 ORG ATAU

60 %


8/128

UKURAN KINERJA

DGN MEMUAT UKURAN KINERJA DLMDOKUMEN PERENCANAAN MAKA

AKAN MUDAH MENYUSUNANGGARAN.INI MERUPAKANKONSEKUENSI DARI KONSEPANGGARAN BERBASISKINERJA.INFORMASI MENGENAIUKURAN KINERJA INI AKAN DIMUATDALAM RKA(RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN)/ DPA (DOKUMENPELAKSANAAN ANGGARAN)

PROSES PERENCANAAN YGMENGHASILKAN DOKUMENPERENCANAAN DILAKUKAN MELALUIPENDEKATAN BOTTOM-UP DAN TOP-

DOWN, YG PRAKTEKNYADILAKSANAKAN MELALUIMUSRENBANG


9/128

RKPD Hasil dari Musrenbang

Tahapan Musrenbang

1. Desa/ Kelurahan2. Kecamatan

3. Forum SKPD

4. Kabupaten


10/128

Musrenbang Desa/ Kelurahan

Peserta

- Ketua RT/ RW, kepala dusun,

LPM, ketua adat, kelompok

perempuan/ pemuda, Ormas,

pengusaha, kelompok tani/

nelayan dan komite sekolah

Nara Sumber

- kepala desa/ lurah, ketua dan anggota BPD,

camat dan aparatnya, kasek, kepala

puskesmas, pejabat instansi yang ada di

desa dan LSM yang bekerja di desa tsb.

Keluaran (output)

- Dokumen renja pembangunan desa/

kelurahan- Daftar nama delegasi ke Musrenbang

Kecamatan

- BA musrenbang desa/ kelurahan


11/128

Musrenbang Kecamatan

Peserta

- Wakil dari desa/ kelurahan, kelompok

masyarakat yang beroperasi dalam skala

kecamatan (a.l organisasi petani/ pengrajin)

Nara Sumber- Dari kabupaten/ kota : Bapeda, perwakilan

SKPD dan Kecamatan, dan anggota DPRD

dari wilayah pemilihan kecamatan yang

bersangkutan.

- Dari kecamatan : camat dan aparatnya, LSMyang bekerja di kecamatan yang

bersangkutan dan para ahli/profesional yang

dibutuhkan

Keluaran (output)

- Daftar perioritas kegiatan pemangunan di

wilayah kecamatan menjadi fungsi SKPD

atau gabungan SKPD

- Daftar nama delegasi ke forum SKPD dan

Musrembang Kabupaten Kota

- BA musrenbang kecamatan


12/128

Forum SKPD

Peserta

- Delegasi kecamatan dan delegasi kelompok

masyarakat yang berkaitan langsung dengan

Fungsi SKPD atau gabungan SKPD misal :

- Forum untuk fungsi pendidikan adalah

pendidikan

- Forum untuk fungsi kesehatan adalah IDI

dan IBI

Nara Sumber

- Ka SKPD, Ka Bappeda, anggota DPRD dari

komisi pasangan kerja masing-masing

SKPD, LSM dan ahli/profesional

Keluaran (output)

- R-renja SKPD, yang memuat prioritas

kegiatan menurut sumber dana. - Daftar nama delegasi dari kelompok

masyarakat

- BA forum SKPD


13/128

Musrenbang Kabupaten

Peserta

Delegasi dari Musrenbang kecamatan dan delegasiforum SKPD

Narasumber

SKPD, DPRD, LSM, PT, Perwakilan BappedaProvinsi, Tim penyelenggara RKPD, TimPenyelenggara Renja SKPD dan TAPD

Keluaran (output)

Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi R-RKPD dan R-Renja SKPD yang meliputi :

- penetapan arah kebijakan pembiayaan atau

plafon/pagu anggaran menjadi fungsi SKPD

- Daftar prioritas kegiatan menjadi sumber dana

- Daftar usulan kebijakan/regulasi sampai dengan

tingkat kabupaten / kota, provinsi dan pusat.

- Rancangan pendanaan untuk Alokasi DanaDesa


14/128

Penyampaian hasil

musrenbang kabupatenkepada :

DPRD

M asing-masing SKPD Tim Penyusun Program Tahun

dan RAPBD (TAPD)

Kecamatan Delegasi dari musrenbang

kecamatan dan SKPD


15/128

Tahapan pada Paska Musrenbangterkait dengan Penyusunan RAPBD

Penyusunan RKPD, paling lambat bulan Mei(permendagri 13 Tahun 2006 pasal 82)

- Bappeda menyediakan informasi tentang hasil

akhir RKPD. Apabila ada perbedaan dengan hasil

Musrenbang, Bappeda memberi penjelasan.

- Bappeda menyempurnakan aspirasi masyarakat

maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD

Penyampaian R-RKPD oleh Bappeda kepada BappedaProvinsi.

Penyusunan arah kebijakan, strategi dan plafonanggaran (KUA dan PPAS)

Penyusunan RKA oleh masing-masing SKPD

Pembahasan dan penetapan APBD Bappedamembantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasipublik tentang RAPD

Pelaku Utama :

1. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten

2. Bupati, Sekda, Bappeda, SKPD dan PPKD

3. DPRD setempat


16/128

R-Perda

APBD

Sosialisasi

Bahas

Kepts Bersama

KDH & DPRD

R-Perda

APBDR-Pr KDH

Pj. APBD

Persetujuan

Pejabat y.l. tinggi

Penyempurnaan

KDH & DPRD

Ditetapkan oleh

pimp. DPRD yg

bersifat final dan

dilaporkan dlm

sidang paripurna

berikutnya

Disampaikan kepada Pjyg l. tinggi

APBD

Sebelumnya

R-Pr KDH

Persetujuan

Pejabat y.l. tinggi

Pr KDHAPBD

Perda

APBD

Pr KDH

Pj. APBD

DPRD

Info RKA SKPDNota Keuangan

Pemda

Ada Tdk ada

15 hk

adaTdk ada

7 hk

3 hk

30 hk

3 hk


17/128

APBD

DPA DPA-L

Program

Kegiatan

Penerimaan Pengeluaran

Fungsi

Kebendaharaan

SAKD

Penyelengga

ra (Entitas)

Prosedur

Akuntansi

Kebijakan

AkuntansiLaporan

Perubahan-perubahan

P-APBD

DPPA


18/128

Perubahan

R-KUA-P

R-PPAS-P

Bahas

KUA-P

PPAS-P

Nota Kesepakatan

KUA-P PPA-P

SE KDH : PedomanPenyusunan RKA

PPKD

TAPD

Bahas

R-Perda PAPBD

R-Per KDH

Disempurnakan

Ka SKPD

RKA-SKPD *)

tdk

ya

*) memuat penambahan kegiatan lama dan

atau penjadwalan ulang/ peningkatan capaiantarget kinerja program/kegiatan

ya


19/128

R-Perda

PAPBD

Sosialisasi

Bahas

Kepts Bersama

KDH & DPRD

R-Perda

PAPBDR-Pr KDH

Pj. PAPBD

Persetujuan

Pejabat y.l. tinggi

Penyempurnaan

KDH & DPRD

Ditetapkan oleh

pimp. DPRD yg

bersifat final dan

dilaporkan dlm

sidang paripurna

berikutnya

Disampaikan kepada Pjyg l. tinggi

Perda

PAPBD

Pr KDH

Pj. PAPBD

DPRD

Info RKA SKPDNota Keuangan

Pemda

15 hk

adaTdk ada

7 hk

3 hk

3 hk


20/128

LK & Lampiran

BPK

Persetujuan

KDH KDH

R-PerdaLPJ

R-LPJ& Lamp

DPRD DPRD

R-Perda LPJR-Per KDH Pj. LPJ

Pejabat y.l

Tinggi

Hasil

Hasil

KDH

KDH DPRD+Tidak ada

Penyempurnaan

Perda LPJPer KDH Pj. LPJ

Perda dan

Peraturan KDH

DIBATALKAN

Penyempurnaan

Lapkeu Pemda

Wajib dipublikasikan

3 bln

1 bln 1 bln

3 hk

15 hk

Tdk Sesuai

Sesuai

7 hk

Ya Tdk

Dlm 2 Bln


21/128

P-APBD

Keadaan yang menyebabkan :

1. Perkembangan yg tidak sesuai

KUA

2. Pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan

antar jenis belanja

3. Penggunaan SILPA t.a.

sebelumnya

4. Darurat dan

5. Luar Biasa

Hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kecuali dalamkeadaan luar biasa


22/128

P-Asumsi KUA

Pelampauan atau tidak

tercapainya :1. Proyeksi pendapatan daerah

2. Alokas belanja

3. Sumber dan penggunaan

pembiayaan


23/128

Antar

Unit Organisasi

Kegiatan

Jenis Belanja

Obyek Belanja

Dlm Jenis Belanja

Rincian Obyek

Belanja

Dlm Obyek Belanja

Sekda

PPKD

Dilakukan dgn

cara mengubah

Perda ttg APBD

Catatan : Tata Cara Diatur dlm Peraturan KDH

PA

Dilakukan dgn cara mengubahPeraturan KDH ttg Penjabaran

APBD yg Sebenarnya dimuat

dlm R-Perda ttg P-APBD

DPPADiformulasikan


24/128

Penggunaan SILPA Membayar bunga dan pokok hutang yang

melampaui anggaran tersedia *, dimana : Hal ini dilaporkan kepada DPRD pada

pembahasan awal PAPBD

Jika setelah PAPBD, dilaporkan kepada

DPRD dalam LRA Melunasi seluruh kewajiban bunga dan

pokok utang *

Mendanai kanaikan gaji /tunjangan PNSyg disebabkan kebijakan pemerintah *

Mendanai kegiatan lanjutan ** Mendanai program dan kegiatan baru yg

harus selesai pada akhir th anggaran ***

Mendanai kegiatan-kegiatan yg capaiantarget kinerjanya ditingkatkan dan harusselesai pada akhir tahun anggaran *

Catatan :

* Terlebih dahulu diformulasikan dlm DPPA

** Terlebih dahulu diformulasikan dlm DPA-L

*** Terlebih dahulu diformulasikan RKA


25/128

Keadaan Darurat

Setelah

PAPBD

Anggaran

Kegiatan

Keadaan

Darurat

Sebelum

PAPBD

Anggaran

Kegiatan

Kegiatan

Belanja

Tak Terduga

Cukup

Dana dr

jadualulang

capaian

kinerja

program/

kegiatan

Uang

kas yg

tersedia

Diformulasikan dlm

RKA

Dimuat dlm LRA

Kriteria : Bukan kegiatan normal dan tidak

dapat diprediksi

Tdk diharapkan berulan

Diluar kendali

Berdampak signifikan

Termasuk keperluan mendesak : Program/kegiatan pelayanan dasar

masyarakat yg anggarannya belum

tersedia

Lainnya, yg apabila ditunda akan

merugikan Pemda/masyarat

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan mendesak

terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan KDH

Tidak ada

Tidak

ada

Ada


26/128

KLB

Estimasi Penerimaan

dan/atau

pengeluaran

Program/Kegiatan :

Penambahan

Jadual

Ulang/peningkata

n capaian target

kinerja

Program/Kegiatan :

Jadual

Ulang/pengurangan

capaian target

kinerja

Naik Turun

> 50 %> 50 %

Faktor 50 % adalah selisih kenaikan/penurunan antara

pendapatan dan belanja


27/128

ASPEK PEMBINAAN DANPENGAWASAN

MENDAGRI DAN GUBERNUR

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN DIBIDANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENEKANAN PADA ASPEK

PEMBINAAN MANAJEMEN DAN

SARAN PERBAIKAN KE DEPAN PEMERIKSAAN OLEH BPK, YANG

KELUARANNYA ADALAH OPINI


28/128

PEMBERLAKUKAN

BERTAHAP MULAI TAHUN 2006 :

BENDAHARA SEBAGAI PEJABATFUNGSIONAL

ANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGANCAPAIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA ASB,STANDAR SATUAN HARGA DAN SPM

LK DISUSUN DAN DISAJIKAN SESUAIDENGAN SAP

MULAI TAHUN 2007 : ATAS DASAR KUA YANG TELAH DISEPAKATI,PEMDA DAN DPRD MEMBAHAS PPAS YANGDISAMPAIKAN OLEH KDH

PENETAPAN RAPERDA-APBD DAN RAPERKDH PENJABARAN APBD YANG TELAHDIEVALUASI DITETAPKAN OLEH KDHMENJADI PERDA / PERKDH PALING LAMBATTGL 31 DESEMBER


29/128

BERTAHAP MULAI TA. 2007: PEMDA MENETAPKAN SAP-D

MENGACU PADA SAP

PALING LAMBAT TA. 2008 PEMDA MENETAPKAN PERDA

TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

MULAI TA. 2009

PENYUSUNAN RKA-SKPDDENGAN PENDEKATAN KPJM(KERANGKA PENGELUARANJANGKA MENENGAH) DENGANMENYUSUN PRAKIRAAN MAJU


30/128

SIKLUS PENGELOLAAN KD + 26BULAN

PELAKSANAAN APBD

PENGAWASAN & AUDIT

PERTANGGUNGJAWABAN

APBD

PERENCANAAN

& PENGANGGURAN

8

BLN

3 BLN

12 BLN

3 BLN


31/128

PENGELOLA KEUANGANDAERAH

1. KEPALA DAERAH

2. SEKDA

3. SKPKD

KEPALA SKPD SELAKU BUD KUASA BUD

PEJABAT LAINNYA

4. SKPD

KEPALA SKPD SELAKU

PEJABAT PA/PB

KUASA PA/PB

PPTK PPK

5. BENDAHARA

B. PENERIMAAN

B. PENGELUARAN


32/128

FUNGSI DANPENDELEGASIAN/PELIMPAHAN

1. FUNGSI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KD

(ADA 8 KEWENANGAN)

MEWAKILI DLM KEPEMILIKAN KEKAYAANDAERAH YG DIPISAHKAN

2. PENDELEGASIAN WEWENANG/KEKUASAAN

SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPADA :

SEKDA SEBAGAI KOORDINATOR

KEPALA SKPKD SELAKU PPKD

KEPADA SKPD SELAKU PEJABAT PA/PB

3. PENDELEGASIAN MENGANUT PRINSIP SPI :

YANG MEMERINTAHKAN, MENGUJI TAGIHAN

DAN YG MENERIMA ATAU MENGELUARKAN

UANG


33/128

TUPOKSI KOORDINATOR SEKDA

MEMBANTU KDH MENYUSUN

KEBIJAKAN DAN

MENGKOORDINASIKANPENYELENGGARAAN WEWENANG

PEMDA TERMASUK PENGELOLAAN

KD

TUGAS KOORDINASI PSL 6 AYAT

2 & 3

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI

KEPADA KDH


34/128

KEPALA SKPKD

1. SELAKU PPKD MEMPUNYAI 6 TUGAS --

Psl 7 (1)

2. SELAKU BUD MEMPUNYAI 10 WEWENANG Psl 7 (2)

3. SELAKU BUD MENUNJUK KUASA BUD, YG

PENETAPANNYA DENGAN KEPUTUSAN

KDH

4. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

TUGAS KEPADA KDH MELALUI SEKDA

5. SELAKU PPKD DAPAT MELIMPAHKAN 7

TUGAS KEPADA PEJABAT LAINNYA

DILINGKUNGAN SKPKD --> Psl 9


35/128

KUASA BUD Ada 12 Tugas Psl 8 Ayat 2

Pertanggungjajwaban PelaksanaanTugas kepada BUD

PEJABAT PA/PB

Mempunyai 13 Tugas Psl 10

Pertanggungjawaban Pelimpahan

Tugas kepada KDH melalui SEKDA


36/128

KUASA PA / PB

1. Ujud Kuasa PA/PB kepada Kepala Unit padaSKPD al:

SKPD SEKDA

KEPALA UPT

KABID

KABIRO

KABANG

2. Penetapannya oleh KDH atas usul KepalaSKPD

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan kepadaPA/PB

4. Dasar pelimpahan wewenang oleh PA / PB :

Pertimbangan Tingkatan Daerah

Besarnya SKPD

Besarnya jumlah uang yang dikelola

Beban kerja Lokasi

Rentang Kendali Koordinasi

dll


37/128

PPTK-SKPD Ditunjuk oleh Pejabat PA/PB atau Pejabat

KPA/KPB

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

kepada pejabat yang mengikutinya

Tugas -- pasal 12 ayat 5/6

Ujudnya al:

- Kasubdid atasan

- Ka UPT/Kabid apabila tidak ada kuasa

PA/PB- Kasubbag di Sekda


38/128

PPK - SKPD

1. Ditunjuk / ditetapkan oleh Kepala

SKPD2. Melaksanakan fungsi TU

Keuangan pada SKPD

3. Tugas ada 7 - pasal 13 (2)

4. Tidak boleh merangkap sebagaipejabat pemungut penerima,

bendahara dan atau PPTK

5. Penempatan cenderung di

Bagian TU


39/128

BENDAHARA

1. Terdapat 2 bendahara :

- Bendahara Pengeluaran

- Bendahara Penerima

2. Penunjukan /penetapan oleh KDH

diusul PPKD3. Jabatan Fungsional

4. Dapat dibantu oleh bendaharawan

pembantu

5. Pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas:

- Seksi Fungsional kepada PPKD

selaku BUD

- Seksi Administratif kepada Kepala

SKPD6. Larangan -- pasal 14 (3)


40/128

Konsekunsi BendaharaBerhalangan

Bendaharaditunjukdengan BASerahTerima

Bendahara

>1-3Bln > 3 h 1

BlnSurat Kuasakpd Pejabat:-Melaksanak

an fungsiBendahara-TanggungjawabtetappadaBendahara-Diketahui

oleh KepalaSKPD

> 3 bln

-Bendahara dianggap mengundurkandiri atau berhenti

- Pengganti Bendahara diusulkan


41/128

ASAS APBD

Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah

2. Berpedoman pada RKPD :

Mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat

3. Mempunyai 6 fungsi : Otorisasi,

Perencanaan, Pengawasan, Alokasi,

Distribusi dan Stabilisasi

4. Ditetapkan dengan Perda


42/128

FUNGSI APBD1. Otorisasi : Dasar untuk melaksanakan

APBD

2. Perencan

aan

: Pedoman dalam

merencanakan kegiatan

3. Pengawa

san

: Pedoman penilaian kegiatan

penyelenggaraan Pemda

4. Alokasi : Harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja,

mengurangi penganggurandan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi /

efektivitas perekonomian

5. Distribusi : Harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepedulian

6. Stabilisas

i

: Alat untuk memeliharaa dan

mengupayakan keseimbangan

Fundamental Perekonomian

daerah


43/128

APBD

PENERIMAAN PENGELUARAN

KERANGKA APBD

1. Pendapatan

Daerah2. Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

1. Belanja Daerah

2. PengeluaranPembiayaan

Daerah


44/128

Prinsip Penganggaran

1. Semua Penerima : uang, Barangdan atau Jasa dianggarkan

dlmAPBD2. Azas Bruto : Pendapatan, Belanja

dan pembiayaan

3. Anggaran Pendapatan :Perkiraan terukur dan dapat

dicapai sesuai dengan peraturanyang berlaku

4. Anggaran pengeluaran didukungdengan kepentingan tersedianya

penerimaan yang cukup dandidukung dengan azas hukum


45/128

STRUKTUR APBD

1. PENDAPATAN

2. BELANJA3. PEMBIAYAAN


46/128

STRUKTUR APBD-PENDAPATAN

1. APBD

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah- Hal Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang sah 14vidie pasal 27 (4)

2. Dana Perimbangan- Dana Bagi Hasil (Pajak danBukan Pajak)

- DAU

- DAK


47/128

STRUKTUR APBD-PENDAPATAN

1. Lain-Lain Pajak Daerah Yang

Sah:

- Hibah

- Dana Darurat

- Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi kepada Kab./Kota

- Dana Pengembangan & Dana

Otsus

- Bantuan Keuangan dari Dana

Provinsi atau Pemda


48/128

STRUKTUR APBD-BELANJA

BTL KELOMP

OK/Klasif

ikasi

BL

1) Belanja Pegawai 1) Belanja

Pegawai

2) Bunga 2) Belanja

Barang/Jasa

3) Subsidi 3) Belanja

Modal

4) Hibah

5) Bantuan Sosial:

Parpol

6) Bagi Hsl &

bantuan

Keuangan

7) Tak terduga


49/128

DANA CADANGAN (DC)

1. Tujuan untuk mendanai kegiatan yg penyediaandananya tdk dpt sekaligus dibebankan dlm 1(satu) tahun anggaran

2. Dibentuk dgn Perda. A.l. memuat:

- Tujuan Pembentukan dana cadangan

- Program dan Kegiatan yg akan didanai

- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yghrs dianggarkan dan ditransfer ke rekening DanaCadangan

- Sumber

- Tahun Anggaran Penggunaan Dana Cadangan

3. Sumber DC dari penyisihan penerimaan daerahkecuali:

- DAK

- Pinjaman Daerah

- Penerimaan lain yg penggunaannya dibatasi


50/128

KLASIFIKASI BELANJA

1. Urusan Pemda (33) Wajib (25) dan

Pilihan (8)

2. Fungsi Pengeluaran Keuangan Negara

(9)

3. Organisasi : Tergantung pada struktur

organisasi Pemda

4. Program dan Kegiatan : tergantung pada

urusan pemda yang menjadikewenangannya


51/128

STR1. Telah menggunakan kode akun

standar(KAS)

2. KAS adalah daftar akun yg ditetapkan

dan disusun secara sistematis untuk

memudahkan perencanaan,

pelaksanaan, pelaporaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah

Tujuan KAS :1. Memastikan anggaran,realisasi dan

pelaporan keuangan dinyatakan dlm

istilah yang sama

2. Meningkatkan kualitas informasi

keuangan

3. Memudahkan pengawasan keuangan

KODE AKUN / REKENING


52/128

KLASIFIKASI BELANJA PP.25/2004

Jenis Belanja ada 8 (delapan) yaitu :

Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang/Jasa

3. Belanja Bunga

4. Belanja Subsidi

5. Belanja Hibah

6. Belanja Bantuan Sosial


53/128

~ Belanja Modal1. Belanja Aset Tetap

2. Belanja Aset Lainnya

~ Belanja Lain-lain / Tak Terduga


54/128

Penatausahaan Penerimaan DaerahFungsi Terkait

1. Bendahara Penerimaan danPembantunya

2. PA / KPA

3. P P K - SKPD

4. PPKD selaku BUD / Kuasa BUD5. Bendahara Penerimaan Pembantu

6. Bank, Kantor Pos atau Lembaga

Lainnya


55/128

PENATAUSAHAAN PENERIMAANDAERAH

Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan

Pembantu

Buku-Buku

1. BKU

2. Buku Pembantu per

Rincian Objeck

3. Buku Rekap Harian

Buku-Buku

1. BKU

2. Buku Kas

Penerimaan Harian

Pembantu

Dokumen Dasar

1. SKP Daerah

2. SKR

3. S T S

4. Surat Tanda Bukti

Pembayaran

5. Bukti Penerimaan

Lainnya yang sah

Dokumen Dasar

1. SKP Daerah

2. SKR

3. S T S

4. Surat Tanda Bukti

Pembayaran

5. Bukti Penerimaan

Lainnya yang sah


56/128

Penatausahaan Penerimaan

Daerah Pertanggungjawaban (SPJ)1. SPJ ada 2 (dua) :

- Sec. Administrasi kpd PA/Kuasa PAmelalui PPK

- Sec Fungsional kpd PPKD selaku

BUD2. Lampiran SPJ :

- BKU

- Buku Pembantu per Rincian Objek

- Buku Rekapitulasi PenerimaanHarian

- Bukti Penerimaan Lainnya yangsah

3. Penyampaian SPJ paling Lambat tgl.10 bulan berikutnya

4. Opsi : spj Sec. administratifmendahului SPJ Sec Fungsional


57/128

Penatausahaan Penerimaan DaerahTempat Penerimaan

1. Langsung Kepada Bendahara

Penerimaan2. Melalui Bank, Kantor Pos atau

Lembaga Lainnya

3. Melalui Bendahara Penerimaan

Pembantu


58/128

Penatausahaan Penerimaan DaerahProsedur Terkait

1. Prosedur Penerimaan

Setoran melalui BendaharaPenerimaan

2. Prosedur PenerimaanSetoran melalui Bank

3. Prosedur PenerimaanSetoran melalui BendaharaPenerimaan Pembantu

4. Prosedur

PertanggungjawabanPenerimaan


59/128

Penatausahaan Pengeluaran DaerahFungsi Terkait

1. Bendahara Pengeluaran danPembantunya

2. P P T K

3. P P K

4. PA / KPA5. PPKD selaku BUD / Kuasa BUD

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu


60/128

Penatausahaan Pengeluaran DaerahDokumen yang Digunakan

1. Bendahara Pengeluaran

- BKU

- Buku Simpanan Bank

- Buku Pajak *)

- Buku Panjar *)

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per

Rincian objek

- Register SPP-UP/GU/TU/LS*)

2. PPTK- Kartu Kendali Kegiatan

*) Dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara


61/128

3. P P K

- Register SPP-UP/GU/TU/LS

- Register SPM-UP/GU/TU/LS

- Register Surat Penolakan Penerbitan SPM

- Register Penerimaan SPJ

- Register Pengesahan SPJ

- Surat Penolakan SPJ- Register Penolakan SPJ

- Register Penutupan Kas

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu

- BKU

- Bukan Pajak PPN/PPh

- Bukan Panjar5. Kuasa BUD

- Register SP2D

- Register Penolakan Penerbitan SP2D

- Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran


62/128

Penatausahaan Pengeluaran

Daerah Pertanggungjawaban (SPJ)1. SPJ ada 2 (dua) :

- Sec. Administrasi kpd PA/Kuasa PA melalui

PPK

- Sec Fungsional kpd PPKD selaku BUD

2. Lampiran SPJ :- BKU

- Ringkasan pengeluaran per Rincian Objek

dengan bukti-buktinya

- Bukti penyetoran pajak

- Register penutupan- Penyampaian SPJ paling Lambat tgl. 10

bulan berikutnya, kecuali SPJ untuk bulan

Desember pd tgl 31 Desember

3. Opsi : spj Sec. administratif

mendahului SPJ Sec Fungsional


63/128

Penatausahaan Pengeluaran DaerahProsedur Terkait

1. Prosedur Penerbitan SPD

2. Prosedur Penerbitan SPP

3. Prosedur Penerbitan SPM

4. Prosedur Penerbitan SP2D

5. Prosedur Penggunaan Dana

6. Prosedur SPJ


64/128

DASAR - DASARAkuntansi PemerintahanDaerah (APD)

Umum

Dasar dasar akuntansi pemerintahan daerah yangdibahas adalah perlakuan (treatment) akuntansi yangwajib dilakukan menurut PP No.24/ 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pada prakteknya, akuntansi pemerintahandiapplikasikan dalam suatu sistem, yang disebutsistem akuntansi pemerintahan daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerahharusmelakukan prinsip prinsip pengendalian intern

Produk dari sistem akuntansi pemerintahan daerahadalah Laporan Keuangan, yang paling minimalterdiri atas : LRA, Neraca, LAK dan CaLK


65/128

Akuntansi PemerintahanDaerah (APD)

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

merupakan rangkaian prosedurmanual maupunterkomputerisasi yang terfokus pada kejadian /transaksi keuangan, yaitu mengenai :

- Pemgumpulan data,

- Pencatatan dan penggolongan,

- Peringkasan dan

- Pelaporan

dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Dengan adanya dan berfungsinya sistemakuntansi pemerintahan, penyusunan danpenyajian Laporan Keuangan yang sesuaidengan peraturan per-UU-an a.l akan dilakukandengan : mudah, tepat waktu, akurat dan andal


66/128

Komponen Sistem Akuntansi

Pemerintahan Daerah

Komponen sistem akuntansi

pemerintahan paling minimal terdiri

atas 4 (empat) prosedur :

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

2. Prosedur akuntansi Pengeluaran Kas

3. Prosedur akuntansi aset

4. Prosedur akuntansi selain kas


67/128

Komponen Sistem APD

Prosedur akuntansi penerimaan kasmengakomodasikan penerimaan uang

yang meliputi pajak/ retribusi daerah,dana perimbangan, dan penerimaanpembiayaan

Prosedur akuntansi pengeluaran kasmengakomodasikan pengeluaran uangyang meliputi belanja operasi, (belanjapegawai, belanja barang/ jasa, bunga,subsidi, hibah dan bantuan sosial)belanja modal (aset tetap dan asetlainnya) dan belanja lain-lain/ tak terduga; serta pengeluaran pembiayaan.

Prosedur akuntansi asetmengakomodasikan perolehan aset tetapdari belanja modal.

Prosedur akuntansi selain kasmengakomodasikanpertanggungjawabanUP/TUP/GUP,penerimaan hibah barang/ jasa dankoreksi kesalahan pencatatan


68/128

Tujuan Sistem APD

Menjaga aset melalui pencatatan,pemrosesan dan pelaporan transaksi

keuangan yangkonsisten Menyediakan informasi yang akurat dan

tepat waktu tentang anggaran dankegiatan keuangan yang bergunasebagai dasar penilaian kinerja untukmenentukan ketaatan terhadap otorisasianggaran dan tujuan akuntabilitas

Menyediakan informasi yang dapatdipercaya tentang posisi keuangan(neraca)

Menyediakan informasi keuangan yang

berguna untuk perencanaan,pengelolaan dan pengendalian kegiatandan keuangan secara efisien


69/128

Ciri ciri Pokok SistemAPD

Basis akuntansi adalahkas menuju

akrual (cash toward acctual) Sistem pembukuan berpasangan

(double entry)

Dana tunggal

Desentralisasi pelaksanaanakuntansi

Menggunakan bunga akun standar

Tidak bertujuan mengukurlaba

Tidak ada kepentingan pemilik Menggunakanakuntansi anggaran

Wajib mengacu pada SAP


70/128


Basis kas menuju akrual :

- Menggunakan basis kas untuk

pengakuan atas pendapatan,belanjadan pembiayaan dalam LaporanRealisasi Anggaran/ LRA ( d/h dalam

Kepmendagri 29 tahun 2002, disebutLaporan Perhitungan Anggaran

- Menggunakan basis akrual untukpengakuan atas aset, kewajibandan ekuitas dana

- Namun, menurut UU 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara pasal 70

ayat 2, pengakuan/ pengukuran atas

pendapatan, biaya dan pembiayaanberbasis akrual paling lambat pada

tahun anggaran 2008


71/128


Sistem pembukuan berpasangan ( doublleentry)

- Sistem berpasangan didasarkan padapersamaan akuntansi

yaitu :

- Struktur APBD : P+Pn Pb = B+Pg Pb

- Struktur Nerca : A = K + E

di mana :

P = Pendapatan

Pn Pb = Penerimaan PembiayaanB = Belanja

Pg Pb = Pengeluaran Pembiayaan

A = Aset

K = Kewajiban

E = Ekuitas

- Setiap transaksi di catat/ dibukukan denganmendebet dan mengkredit akun terkait (pada lembaran / halaman berikutnya

akan dijelaskan ).


72/128


Dana Tunggal

- Kegiatan akuntansi mengacupada APBD/ APBN sebagailandasan operasional

- APBD/ APBN merupakan

sarana/ media untukmengakomodasi pendapatan,belanja dan pembiayaan

yang dipertanggungjawabkan sebagai

kesatuan tunggal


73/128

Ciri ciri Pokok Sistem

APD Desentralisasi pelaksanaan akuntansi

- Kegiatan akuntansi dilakukan secaraberjenjang oleh masing masingSKPD dan SK PKD

- Masing masing SKPD berungsisebagai entitas akuntansi sedangkanSKPKD berfungsi sebagai entitaspelaporan

- Masing masing entitas akuntansimelaksanakan kegiatan akuntansisecara mandiri sesuai dengan

TUPOKSI-nya

- Lawan dari desentralisasi akuntansiadalah sentralisasi akuntansi, dimana semua kegiatan akuntansidikelola oleh entitas pelaporan

sedangkan entitas akuntansimelaksanakan kegiatan pembukuanbendahara/ pemegang kas, yangberfungsi hanya memasok dataakuntansi bagi entitas pelaporan


74/128


Menggunakan bagan akun standar(BAS)

- Bagan akun standar untuk Pemdaditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI

- Bagan akun standar berlaku untuk tujuananggaran dan realisasinya

- BAS adalah daftar akun buku besar yangditetapkam dan disusun secara sistematis

untuk memudahkan perencanaan danpelaksanaan anggaran sertapertanggungjawaban dan pelaporan

keuangan pemerintah- Tujuan BAS :

1. Memastikan anggaran, realisasi danpelaporan keuangan dinyatakan dalamistilah yang sama

2. Meningkatkan kualitas informasikeuangan

3. Memudahkan pengawasan keuangan


75/128


Tidak bertujuan mengukur laba

- Tujuan APD adalah memberikan informasikeuangan mengenai perolehan danpenggunaan dana guna memberikanpelayanan kepada masyarakat

- Apabila perolehan dana melampauipenggunaan dana maka di dapatsurplus,yang akan dialokasikan/ digunakan untukmeningkatkan pelayanan kepadamasyarakat melaluikegiatan pembiayaan

( pengeluaran pembiayaan- Sebaliknya apabila perolehan dana lebihkecil dari penggunaan dana maka di dapatdefisit, yang akan ditutup melalui kegiatanpembiayaan ( penerimaan pembiayaan ) agarpelayanan kepada masyarakat tetap terjaga


76/128


Tidak ada kepentingan pemilik

- Pemerintah tidak memilikikekayaan sendiri

- Kekayaan yang dikelola

oleh pemerintah adalah

milik negara, di mana

pemilik negara adalah rakyat.

- Aset yang melebihi

kewajiban bukan disebutkekayaan tetapiekuitas dana


77/128


Akuntansi Anggaran

- Kegiatan akuntansi telah dimulai sejak

APBD di tetapkan olehlegislatif- Proses penganggaranharus terintegrasidengan proses pelaksanaananggaran, yaitu melalui penggunaanbagan akun standar

- Akuntansi Anggaran mencakup

akuntansi atas :- Estimasi pendapatan

- Appropriasi belanja

- Estimasi pendapatan yangdialokasikan

- Otorisasi kredit anggaran ( allotment)- Realisasi pendapatan, belanja danpembiayaan untuk penyusunanLK


78/128


Wajib mengacu pada SAP

- Penyusunan LKmelalui pengukuran/

penilaian,

pencatatan, penyajian/penyusunan dan

pengungkapan atas

transaksi keuanganwajib

mengacu pada

SAP


79/128

Media Akuntansi

Dalam sistem akuntansi pemerintahanterdapat 2(dua) kelompok media

akuntansi :1. Bukti / dokumen transaksi ataudokumen sumber, digunakansebagai dasar untuk melakukan

pencatatan akuntansi

2. Catatan akuntansi, yang merupakanmedia untuk menghimpun bukti/dokumen transaksi, terdiri atas :

a. Buku jurnal

b. Buku besar ( general ledger)

c. Sub Buku Besar atau BukuPembantu (subgeneralledger)


80/128

Media Akuntansi : DokumenTransaksi

Bukti / Dokumen transaksi tergantungpada prosedur akuntansi (lihat uraian

pada slide sebelumnya ) Prosedur akuntansi penerimaan kas :

- STS, bukti transfer, dan nota kredit bank

- Di lengkapi dengan SKP-D, SKR-Ddan bukti penerimaan lainnya

Prosedur akuntansi pengeluaran kas :- SP2 D, nota debet bank dan buktipengeluaran lainnya

- Dilengkapi dengan : SPM, kuitansi danbukti lainnya


81/128

Media Akuntansi : DokumenTransaksi

Prosedur akuntansi aset :

- Bukti Memorial

-Dilampiri dengan- BA Penerimaan Barang

- BA Serah Terima Barang

- BA Penyelesaian Pakerjaan

Prosedur akuntansi selain kas

- Bukti Memorial-Dilampiri dengan

- BA Penerimaan Barang

- BA Serah Terima Barang

- SK Penghapusan Barang

- Surat Pengiriman Barang


82/128

Media Akuntansi : CatatanAkuntansi Buku Jurnal

Buku jurnal terdiri atas 2 (dua)kelompok

1. Buku Jurnal Umum (BJU)2. Buku Jurnal Khusus (BJKh)

Keberadaan BJKh sebagaikonsekuensi dari upaya untukmenghimpun transaksi/ kejadianyang frekuensinya tinggi dan relatifsejenis

BJKh terdiri atas 2 (dua) Bagian

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas

2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas BJU memuat transaksi selainpenerimaan dan pengeluaran kas


83/128

Media Akuntansi : CatatanAkuntansi Buku Jurnal

Hubungan prosedur akuntansi

dengan buku jurnal :Prosedur Akuntansi Buku Jurnal

1. Penerimaan Kas Buku Jurnal

Penerimaan Kas

2. Pengeluaran Kas Buku Jurnal

Pengeluaran Kas

3. Aset dan Selain Kas Buku Jurnal

Umum


84/128

Format Buku Jurnal

Buku Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Buku Jurnal Umum

T

gl

Nomor

Bukti (a.l

SPJ,SP2 D

STS)

Kode

Akun

Uraian

(Nama

Akun)

Refe

rensi

Jumlah

Debet

(Rp)

Kredit

1 2 3 4 5 6 7

Tgl Nomor

BuktiPengeluara

n

Kode

Akun

Uraian

(NamaAkun)

Refe

rensi

Jumla

h (Rp)

Jumlah

Akumulasi (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Tgl Nomor

Bukti

Penerimaa

n

Kode

Akun

Uraian

(Nama

Akun)

Referen

si

Jumlah

(Rp)

Jumlah

Akumulas

i (Rp)

1 2 3 4 5 6 7


85/128

Media Akuntansi Buku

Besar

Buku Besarmerupakan media untuk :

- Meringkas transaksi keuangan yang

telah digolongkan ke akun-akuntertentu (rincian objek pendapatan/belanja / pembiayaan/ aset/ K/ E)

- Memuat saldo akun-akun secarakumulatif

- Akun buku besar terdiri atas 2 (dua)kelompok : akun nominal dan akun riil

- Akun nominal : pendapatan, belanjadan pembiayaan

- Akun riil : aset, kewajiban dan ekuitas

dana Sub Buku Besar atau Buku Pembantu

merupakan media untuk :

- Merinci informasi akun buku besar

- Alat uji terhadap informasi buku besar


86/128

FORMAT

BUKU BESAR DAN SUB BUKUBESAR

BUKU BESAR

SUB BUKU BESAR

Tgl URAIAN

(NAMA

AKUN)

REFERE

NSI

DEBET

(Rp)

KREDIT

(Rp)

SALDO

(Rp)

1 2 3 4 5 6

NO

URUT

TGL

(TRANSAKSI)

NO BUKTI

(a.lSTS,SP2D, Nota

Debet/

kredit)

URAIAN

(NAMAAKUN)

REF

ERENSI

DEB

ET(Rp)

KRED

IT(Rp)

SALD

O (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8


87/128

Siklus atau Tahapan Akuntansi

Pemerintahan

Berdasarkan sistem/ prosedur akuntansi dan media

akuntansi yang ada, siklus/ tahapan akuntansipemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dokumen transaksi sesuai dengan akun-akun transaksi

2. Mencatat dan mengelompokkan transaksi ke BukuJurnal terkait

3. Secara periodik, memindahkan akun transaksi dari BukuJurnal ke Buku Besar terkait (disebut POSTING)

Mencatat transaksi ke Buku Pembantu melaluidokumentransaksi (dokumen sumber)

4. Menyusun neraca saldo

5. Indentifikasi data penyesuaian dan menyusun jurnalpenyesuaian

6. Menyusun kertas kerja yang berupaNeraca Lajuruntukmenyusun Laporan Keuangan

7. Identifikasi dan menyusun LK

8. Jurnal penutup9. Penyusunan neraca saldo setelah jurnal penutup dan

10.Jurnal balik


88/128

Jurnal Penyesuaian

- Jurnal penyesuaian merupakan jurnalpada akhir tahun anggaran untuk

menyesuaikan saldo akun ke kondisiyang seharusnya

- Penggunaan jurnal penyesuaian :

- Koreksi kesalahan

- Susulan pembukuan

- Pemindah bukuan- Pencatatan aset berdasarkan hasilinventarisasi a.l :persedian dan piutang

- Pencatatan penerimaan pajak / retribusiyang belum disetor oleh bendahara

penerimaan (pendapatan ditangguhkan)


89/128

Jurnal Penutup danJurnal Balik

Jurnal penutup merupakan

jurnal untuk menutup/menihilkan akun-akun nominal

jurnal balik merupakan jurnal

pada awal tahun anggaran

untuk menetralkan akun-akunyang mengalami penyesuaian

pada akhir tahun anggaran

sebelumnya


90/128

us un ans an

Komponennya secara garis

besar

Dokume

nSumber

Laporan

Keuang

an

Neraca

Saldo

BukuBesar

BBP

Buku

Jurnal

(Buku

Harian)

T dan B

P

P = Kegiatan jurnal penyesuaian

T = Kegiatan jurnal penutup

B = Kegiatan jurnal balik


91/128

Laporan Keuangan(LK)

Output dari suatu proses akuntansiadalah LK, sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Proses akuntansi dapat dilakukandengan 2 (dua) siklus yaitu sentralisasidan desentralisasi

Sentralisasi akuntansi adalah prosesakuntansi untuk menyusun dan

menyajikan LKdilakukan terpusat pada1(satu) unit pemerintahan. Misalnya Biro/Bagian Keuangan atau Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Desentralisasi akuntansi adalah prosesakuntansi untuk menyusun dan

menyajikan LK secara mandiridilakukanoleh masing-masing unit pemerintahanPA/ PB

Konsekuensi dari sistem desentralisasiakuntansi terdapat 2 (dua) entitas, yaitu :

1. Entitas Pelaporan dan

2. Entitas Akuntansi


92/128

Definisi Entitas

Entitas akuntansi adalah unitpemerintahan PA/ PB dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakanakuntansi dan menyusunan LK untukdigabungkan pada entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unitpemerintahan yang terdiri dari satu ataulebih entitas akuntansi yang menurutketentuan peraturan per - UU-an wajibmenyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa LK


93/128

Laporan Keuangan

EntitasTingkatan Entitas

Entitas Pelaporan

1. Pemerintahan Pusat (Pem Pus)

2. Pemerintahan Daerah (Pemda)

3. Kementrian/ Lembaga

4. Bendahara Umum Negara (BUN)

Entitas Akuntansi

1. Kuasa PA/ PB Instansi Pempus(termasuk pelaksana danadekonsentrasi dan tugas pembantuan)

2. SKPD

3. BUD

4. Kuasa PA/ PB Instansi Pemda


94/128

Komponen LK

Komponen LK sesuai dengan

entitasnyaN

o

Komponen Pem

da

SKPD BUN

1. Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

2. Neraca

3. Laporan Arus Kas (LAK) -

4. Catatan atas LK (Ca L K )


95/128

Persamaan Akuntansi PemerintahanDaerah (APD)

- Melalui persamaan APD akandapat dipahami sistemberpasangan yang konsekuensipencatatannya ada 2 (dua), debetdan kredit

- Pada awalnya transaksi keuangan

APBD menganut basis kas, dimana untuk mendapatkannyamaka persamaan akuntansipemerintahan yang berupa struktur

APBD dan struktur neraca di

gabung( lihat slide no..... )P + Pn Pb = B + Pg Pb dan A =

K + E

A = K + E + ( P + Pn Pb ) (B +Pg Pb )

A + (B + Pg Pb) = K + E (P + Pn


96/128

Persamaan Akuntansi PemerintahanDaerah (APD)

- Dengan basis kas, unsur aset (A) yangselalu digunakan adalah KAS sedangkan

unsur kewajiban (K) dan Ekuitas (E)digunakan secara akrual yaitu setelah basiskas di catat/ dibukukan. Karena itu, formulapersamaan APD adalah :

A + B + Pg Pb = P + Pn Pb

di mana : A + B + Pg Pb selalu padaposisi DEBET

P + Pn Pb selalu padaposisi KREDIT

- Dengan basis kas menuju akrual, dalam

pelaksanaan APBD juga digunakan strukturneraca yaitu :

A = K + E , di mana :

A selalu pada posisiDEBET

K dan E selalu pada posisiKREDIT


97/128

Relevansi Debet dan Kredit

terhadap Struktur APBD dan

Struktur Neraca

Akun T

Debet

KreditI Struktur APBD A

B

BERTAMBAH

Pg Pn

P

BERKURANG

Pn Pb

II Stuktur Neraca

ABERTAMBAH

K

BERKURANG

E

Struktur APBD

P

BERTAMBAH

Pn Pb

A B

BERKURANG

Pg Pn

II Stuktur Neraca

K

BERTAMBAH

E

A

BERKURANG


98/128

Applikasi Persamaan Akuntansi

PemerintahContoh 1 :

a. Berdasarkan nota kredit dari bank, telah di terima dana

perimbangan Rp 232,-

b. Diterima pajak restoran Rp 35,- dan retribusi pasar Rp 15,-

Analisis : - Kejadian tersebut hanya terkait dengan struktur APBD

- Dicatat dan di kelompokkan dalam Buku Jurnal

Penerimaan Kas,

Jurnal : D Kas di Kas Daerah.........................232

K Pendapatan Dana Perimbangan......................232

D Kas di Kas Daerah.............................50

K Pendapatan Pajak Restoran............................35K Pendapatan Retribusi Pasar.............................15

Posting

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

a

b

232

35

15

232

35

15


99/128

Contoh 2 :

Guna menutup defisitnya, Pemkab dengan persetujuan legislatiftelah telah menerima pinjaman investasi selama 5 tahun melalui

Depatemen Keuangan RI sebesar Rp. 150,-

Analisis : kejadian tersebut terkait baik dalam struktur APBD

maupun struktur neraca

Jurnal : D Kas di Kas

Daerah......................................................150

K Penerimaan pembiayaan (pinjaman DN-Pempus)....................150

D Dana yang harus disediakan untuk pembiayaan

utang jangka panjang

............................................... 150

K Utang DN-Pempus Keu

RI.......................................................150Posting

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

150 150

D K

A K E

150 -150


100/128

Contoh 3

Suatu Pemkab mempunyai Dana Cadangan hingga tahunanggaran 20X0 Rp 250. Akibat kondisi sosial- ekonomi, struktur

APBD tahun anggaran 20X1 akan defisit Rp 150 dengan

persetujuan legislatif, Dana Cadangan akan digunakan untukmembiayai defisit tersebut dan penarikan Dana Cadangan telahdilakukan oleh Pemkab.

Analisis : - Transaksi tersebut terkait dengan struktur APBD danstruktur neraca

- Dicatat dan dikelompokkan dalam Buku JurnalPenerimaan Kas dan

Buku Jurnal Umum

Jurnal : D Kas di Kas Daerah....................................150K Penerimaan Pembiayaan

(Pencaiaran DanaCadangan)..........................................150

D Diinvestasikan dalam Dana Cadangan......150

K Dana

Cadangan...............................................................150Posting

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

150 150

D K

A K E

- 150 -150


101/128

Contoh 4Pemkab Bersama mempunyai surplus yang banyak sehingga

dengan persetujuan legislatif telah merencanakan melalui PERDA

untuk mengembangkan kapasitas RSUD dan PDAM. Dana yang

diperlukan adalah Rp. 450 untuk dihimpun selama 3 tahun.

Untuk tahun ini telah di setorkan/ ditransfer ke rekening khusus

Dana Cadangan Rp 250,-

Analisis : - Kejadian tersebut terkait dengan struktur APBD dan

struktur neraca

- Dicatat dan dikelompokkan dalam Buku Jurnal

Pengeluaran Kas dan

Buku Jurnal Umum

Jurnal : D Pengeluaran Pembiayaan

(Pembentukan Dana

Cadangan)................................250

K Kas di Kas

Daerah.................................................................250

D Dana Cadangan

.........................................................250

K Diinvestasi ke dalam Dana

Cadangan....................................50DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

-250 250

D K

A K E

250 250


102/128

Contoh 5Pada suatu Pemkab telah terbentuk dana cadangan Rp. 450,-.

Menurut PERDA-nya, penggunaan dana cadangan harus tahun ini

sesuai peruntukannya untuk mengembangkan RSUD Rp 150 dan

PDAM Rp 300. Hal ini telah tertuang dalam APBD-nya.

Analisis : - Kejadian tersebut terkait dengan standar APBD dan

standar neraca


Penerimaan Kas dan

Buku Jurnal Umum

Jurnal : D Kas di Kas

Daerah..............................................................450

K Penerimaan Pembiayaan

(Pencaiaran Dana

Cadangan)...........................................................450

D Diinvestasikan dalam Dana

Cadangan................................450

K Dana Cadangan

................................................................................450

Posting DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

450 450

D K

A K E

-450 -450


103/128

Contoh 6Suatu Pemkab melakukan investasi

pengembangan RSUD yangpembayarannya melalui SPM-LS/SP2D :

- Jumlah Bruto terdiri atas :

- Belanja Modal gedung dan bangunanRp 80

- Belanja Modal peralatan dan mesinRp 50

- Belanja Modal aset tetap lainnyaRp 20

JumlahRp 150

- Potongan-potongan :PPh/ PPNRp 16

- Jumlah NettoRp 134

Analisis : - Kejadian tersebut terkait denganstruktur APBD dan struktur neraca

- Di catat dan dikelompokkandalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas

dan Buku Jurnal Umum


104/128

Lanjutan Contoh 6

Jurnal : D Belanja Modal..................................................150

K Kas di Kas

Daerah.....................................................................150

D Kas di Kas Daerah ............................................16

K Utang

PFK....................................................................................16

D Gedung dan Bangunan..............................................80

D Peralatan dan Mesin..................................................50

D Aset tetap lainnya......................................................20

K Diinvestasikan dalam aset

tetap..........................................................150

Posting

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

-150 150

D K

A K E

16

80

50

10

16

80

50

10


105/128

Contoh 7

Telah diterbitkan dan diserahkan SPM UP/ SP2D kepada

SKPD Teknis Rp. 25 untuk mengantisipasi kegiatanoperasional bulanan

Analisis : Kejadian tersebut hanya terkait dengan strukturneraca

- Dicatat dan dikelompokkan dalam Buku JurnalPengeluaran Kas

Jurnal : D Kas di Bendahara Pengeluaran (KB)........... 25

K Kas di Kas Daerah(KD)..................................................25

D K

A K E

KD KB

-25 25


106/128

Contoh 8SKPD Teknis menyampaikan pertanggungjawaban belanja

barang/ jasa melalui permintaan SPM-GU/ SP2D Rp. 20,-

dan hal ini telah dipenuhi oleh BUD.

Analisis : Kejadian tersebut terkait dengan struktur

APBDdan struktur neraca


Umum dan Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal : D Belanja barang/

jasa............................................20K Kas di Bendahara

pengeluaran................................................20

D Kas di Bendahara pengeluaran

...........................20

K Kas di KasDaerah....................................................................20


A B Pg Pb P Pn Pb

-20 20

D K

A K E

KD KB

-20 20


107/128

Contoh 9

Telah diterbitkan SPM LS untuk gaji/ tunjangan pegawai :

- Jumlah bruto Rp.

430,-- Dikurangi : potongan-potongan PPh 21, taspen

askes dan lain-lain

Rp. 25,-

- Jumlah netto

Rp. 415,-

Analisis : - kejadian tersebut terkait dengan struktur APBN dan

struktur neraca- Di catat dan dikelompokkan dalam Buku Jurnal

Pengeluaran Kas dan Buku Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal : D Belanja Pegawai

.......................................................430

K Kas di Kas

Daerah......................................................................430

D Kas di Kas

Daerah.......................................................25

K Utang

PFK...................................................................................25

Positif :

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

-430 430

D K

A K E

25 25


108/128

Contoh 10

Telah diterbitkan SPM LS untuk belanja modal berupa peralatan

dan mesin

- Jumlah bruto................................. Rp 78-- Potongan-potongan PPh / PPN... Rp 8-

- Jumlah netto................................. Rp 70

Analisis : - Kejadian tersebut terkait dengan struktur APBN dan

struktur neraca

- Di catat dalam BJ/ Pg Kas dan BJ. Pn Kas

Jurnal : - D Belanja modal

............................................................78- K Kas di Kas Daerah

..................................................................78

- D Kas di Kas

Daerah..........................................................8

- K Utang

PK.....................................................................................8

- D Peralatan dan

Mesin.......................................................78

- K Di investasikan dalam aset

tetap...............................................78DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

- 78 78

D K

A K E

.8 8


109/128

Contoh 11

BUD menyetorkan pajak-pajak pusat, askes,

taspen dan lain-lain sebesar Rp 45,-

Analisis : - Kejadian tersebut terkait dengan

struktur neraca

- Di catat dan dikelompokkan dalam

BJ Pg kas

Jurnal : D Utang

PFK.................................45

K Kas di Kas

Daerah...................................45

Posting

D K

A K E

-45 -45


110/128

Contoh 12Sesuai dengan BA atau Akta Hibah, Pemkab menerima beberapa unit mesindan peralatan tanpa menyebutkan nilai. Menurut instansi teknis, nilai wajarbantuan hibah tersebut adalah Rp. 100,-

Analisis : - Transaksi tersebut terkait dengan struktur neraca dan struktur APBD

- Di catat dalam Buku Jurnal Umum

Jurnal : - D Peralatan dan mesin ...........................................................100

K Diinvestasikan dalam aset tetap (ex dransi).....................................100

D Belanja modal mesin dan peralatan ex hibah......................100

K Lain lain pendapatan yang sah (pendapatanhibah).........................100

Posting

Catatan : Kondisi tersebut merupakan penjabaran atas SAP-P No. 02 butir 63dan SAP-P No. 07 butir 49,

di mana hibah dalam bentuk barang/ jasa ditaksir dan di nilai padasaat transaksi,dan dimuat

dalam LRA

D K

A K E

100 100

DEBET KREDIT

A B Pg Pb P Pn Pb

100 100


111/128

Contoh 13

Sesuai dengan Perda Pengembangan Usaha, Pemkab telah

mentransfer dana investasi kepada PDAM-nya dengan SPM LS/

SP2D sebesar Rp. 300,-

Analisis : - Transaksi tersebut terkait dengan struktur neraca dan

struktur APBD

- Di catat dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan Buku

Jurnal Umum

Jurnal : - D Pengeluaran Pembiayaan

(Penyertaan ModalPemerintah)...........................................300

K Kas di Kas

Daerah..............................................................................300

D Penyertaan Modal Pemerintah

............................................300

K Diinvestasikan dalam investasi jangkapanjang..................................300


A B Pg Pb P Pn Pb

-300 300

D K

A K E

300 300


112/128

Contoh 14Berdasarkan data inventarisasi barang dandokumen utang / piutang pada akhir tahun

anggaran 20X1, di dapat kejadian-kejadianpenyesuaian sebagai berikut :

1. Jumlah persediaan per 31 Desember 20X1 Rp 25,-

2. Jumlah pajak daerah yang belumdibayarkan oleh wajib

pajak daerah Rp.6

3. Utang kepada Depkeu RI yang akanjatuh tempo dalam

tahun 20X2 Rp. 30,-

4. Utang bunga kepada Depkeu RI yang

akan dibayardalam tahun 20X2 Rp. 9,-

Analisis : - Kejadian tersebut terkait denganstruktur APBD

dan struktur neraca

- Di catat dan dikelompokkandalam Buku Jurnal

Umum


113/128

Lanjutan Contoh 14

Jurnal : 1. D Persedian.......................................................................25

K Cadangan Persediaan...............................................................25

2. D Piutang............................................................................6K Cadangan Piutang......................................................................6

3. D Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

piutang jangka pendek..................................................30

K Bagian Lancar pinjaman kepada Pempus.................................30

D Utang DN- Pempus.......................................................30

K Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

utang jangka panjang................................................................30

4. D Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

utang jangka pendek.........................................................9

K Utang bunga................................................................................9

Posting

1.

2.

3.

4

D K

A K E

256

30

-30

9

256

-30

30

-9


114/128

Contoh 15 Neraca yang menunjukkan relevansi akun aset dengan akun

kewajiban dan Ekuitas Dana

Aset (A)

Aset Lancar (AL)

Kas di KasDaerah................................10.292

Kas di Bend. Pengeluaran.....................1.600

Kas di Bend.Penerimaan............................50

PiutangPajak...............................................50

Persediaan.....................................................5

11.997

IJP..........................................................3.300

AT........................................................386.900

DC..............................................................600

ALainnya...................................................100

Kewajiban (K)

K. JPk

Bagian Lancar Utang DN-Pempus............1000

Utang,bunga................................................30

UtangPFK......................................................7

1.037KJPg.................................................

....... 9000

Ekuitas Dana (E)

E Lancar

SILPA................................................11.885

Pendapatan

Ditangguhkan.......................50Cadangan PiutangPajak..........................50

CadanganPersediaan................................5

Dana yang harus disediakanumtuk

Pembayaran utang jangkapanjang......(1030)

10.960

E Investasi

Di investasikan dalam :

- Investasi jangkapanjang....................3.300

- AsetTetap......................................396

.900- AsetLainn a........................................


115/128

Desentralisasi Akuntansi

Pada prinsipnya, media akuntansi dansiklus/ mekanisme akuntansi serupa dengansentralisasi akuntansi

Hubungan timbal-balik antara BUD dengan

masing-masing SKPD tampak dalammediaakuntansi : Buku Besar secaraintrakomptabel

Hubungan timbal-balik tampak dalam akunresiprokal, baik pada BUD maupun masing-masing SKPD

Pada akhir tahun anggaran, saatpenggabungan LK, akun resiprokal akandieliminasi melalui jurnal pembukuan

Hubungan timbal-balik antara lain :

- Pencairan/ pembayaran SPM/ SP2D(UP/GUP/TUP

atau LS)- Setoran sisa UP/GUP/TUP

- Setoran pendapatan, baik yanglangsung maupun

melalui bendahara penerimaan, kerekening Kas Daerah


116/128

Contoh Transaksi

Desentralisasi Akuntansi

Contoh 16

SKPD Teknis menerima uang melaluiSPM-UP/ SP2D Rp 50,- untuk dana

operasional bulanan

Posting

BUD SKPD

D R/K-SKPD Teknis ....50 D Kas di Bendahara

pengeluaran....50

K Kas di Kas Daerah........50 K R/K

BUD..........................................50


117/128

Contoh 17

Sesuai dengan persetujuan

pimpinan SKPD Teknis,

Bendahara Pengeluaran

menyerahkan uang kepada

Pemimpin Kegiatan Rp 45,-

Posting

BUD

SKPD

------- D Uang muka

kerja .....45

K Kas di Bend.Pengl.........45


118/128

Contoh 18

SKPD Teknis

mempertanggungjawabkanpenggunaan dana UP melalui SPM-GU, dan BUD menerbitkan SPM GU/SP2D Rp 45,-, didalamnya termasukPPh / PPN yang belum disetor Rp 5,

PostingBUD SKPD

------- D BelanjaOperasi..........45

K Uang mukakerja................45

-------- D Kas di Bend.Pengl.......5

K UtangPFK............................5

D R/-SKPD Teknis.45 D Kas di Bend.Pengel....45

K Kas di Kas Daerah..45 K R/K BUD...........................45


119/128

Contoh 19

SKPD Teknis menerima dan membayarkan dengan SPM-

LS/SP2D untuk belanja modal berikut :

- Gedung dan Bangunan Rp. 53- Peralatan dan Mesin Rp. 6

- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 899

Rp. 958

- Potongan : PPh/ PPN Rp. 104

- Dibayarkan Rp. 854

D R/K-SKPD Teknis ...958 D Kas di Bend

Pengeluaran......958

K Kas di Kas Daerah...958 K R/K-

BUD.........................................958

--------- D Belanja

Modal........................958

K Kas di Bend.

Pengeluaran...............958

D Kas di Kas Daerah..104

K Utang PFK.........................104

D Gedung dan

Bangunan............53D Peralatan dan

Mesin..................6

D Jalan, Irigasi dan

Jaringan.....899

K Di investasikan dalam

aset tetap .....958


120/128

Contoh 20

Bendahara Pengeluaran pada

SKPD Teknis menyetorkan sisa

UP/ GUP/TUP ke rekening Kas

Daerah Rp. 15,-

Posting

D Kas di Kas Daerah..15 D R/K

BUN.......................15

K R/K SKPD Teknis......15 K Kas di KasBendahara

Pengeluaran.......................15


121/128

Contoh 21

Dalam catatan akuntansi Bendahara

Penerimaan pada SKPDTeknis di jumpai 2 (dua)hal berikut :

1.Bukti setor pajak/ retribusi daerah Rp. 75

diterima dari wajib

pajak/ retribusi dan nota kredit berkenaan

diterima daribank-nya.

2. Retribusi daerah diterima langsung dari

wajib retribusi

dan belum disetor ke rekening kas daerah Rp.

15,-Posting

D Kas di Kas Daerah..75 D R/K

BUD....................75

K R/K SKPD Teknis......75 K

Pendapatan.........................75

D Kas di Bend

Pengl....15

K Pendapatan


122/128

Contoh 22

Bendahara Penerimaan pada

SKPD Teknis menyetorkan

retribusi daerah ke rekening Kas

Daerah Rp 13,-

Posting

D Kas di Kas Daerah...13 D R/K

BUD..........................13

K R/K-SKPD Teknis.........13 K Kas di BendPengl...................13

D Pendapatan

Ditangguhkan..13

KPendapatan..........................13


123/128

PERTANGGUNGJAWABANAPBD

Laporan Realisasi Semester I

dan Prognosis untuk 6 (enam)bulan berikutnya, Formatnya :

Laporan Tahunan / LaporanKeuangan

No Uraian

(Struktur

APBD)

Anggar

an

Realisa

si

Sem I

Sisa

Anggar

an s/d

Sem I

Progno

sis

Kebijak

an


124/128

LAPORAN REALISASISEMESTER I

SKPD menyusun paling lambat 7

(tujuh) HK setelah tanggal 30 Junidan disampaikan kepada PPKD

paling lambat 10 HK setelah

tanggal 30 Juni

PPKD menyusun paling lambat

minggu kedua bulan juli untuk

disampaikan kepada Sekda dan

selanjutnya kepada KDH paling

lambat minggu ketiga untuk

ditetapkan sebagai laporan KDH menyampaikan kepada DPRD

paling lambat akhir bulan Juli


125/128

LAPORAN TAHUNAN /LAPORAN KEUANGAN

SKPD menyampaikan kepada KDH melalui PPKD palinglambat 2 bulan setelah 31 Desember, yang dilampiridengan surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan :

- Pengelolaan APBD menjadi tanggungjawabnya- Penyelenggaraan APBD berdasarkan SPI yang memadaidan sesuai SAP

PPKD menyusun paling lambat 3 bulan setelah 31Desember yang disampaikan kepada KDH melalui Sekda,dilampiri dengan :

- Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja

(yang sumbernya dari LKPJ dan Laporan kinerja Interim)

- LK BUMD

- Juga dilampiri dengan Surat Pernyataan KDH

yang menyatakan :

Pengelolaan APBD menjadi tanggungjawabnya

Penyelenggaraan APBD berdasarkan SPI yang

memadai dan sesuai SAP

KDH menyampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulansetelah 31 Desember

KDH menyampaikan R.Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat6 bulan setelah 31 Desember


126/128

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(PP) DALAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Koordinator PP adalah Mendagri /Gubernur

Pembinaan meliputi : Pemberianpedoman, Bimbingan, Supervisi,Konsultasi dan Diklat.

Pengawasan oleh DPRD yang lebihmengarah untuk menjamin pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan KDH mengatur dan menyelenggarakan

SPI untuk meningkatkan transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah

BPK melakukan pemeriksaanpengelolaan dan pertanggungjawabanpengelolaan keuangan daerah


127/128

BADAN LAYANAN UMUMDAERAH

Kelompok BLUD :

1. Penyedia BJ al. RSUD, Penyelenggara

Pendidikan, Penerbit lisensi dandokumen, Penyelenggara JasaPenyiaran Publik, dan Penyedia jasapenelitian dan pengujian

2. Pengelola dana khusus al. Danabergulir UKM dan Tabungan Perumahan

Kekayaan BLUD bukan kekayaan daerahyang dipisahkan

Pembinaan BLUD dibidang keuanganoleh PPKD dan dibidang teknis olehSKPD terkait

BLUD dapat memperoleh hibah atau

sumbangan Seluruh pendapatan BLUD dapat

digunakan langsung


128/128

SEKIAN DAN

TERIMAKASIH

Slide Permendagri 13 Tahun 2006 New

Documents

Transcript of Slide Permendagri 13 Tahun 2006 New