Slide Acara Sosialisasi PAJAK
-
Upload
raden-muslichunalcharis-triatmaja -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
description
Transcript of Slide Acara Sosialisasi PAJAK
1
SOSIALISASISOSIALISASIPENGAWASAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT THD INSPEKTORAT THD PEMUNGUTAN PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK PADA PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN 2015DESA TAHUN 2015( 11-24( 11-24 Agustus 2015 ) Agustus 2015 )
PENGERTIAN PENGAWASANPenilikan dan penjagaan atas kegiatan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan.
16/03/2015 2
TUJUAN DAN SASARAN PENGAWASAN
TUJUAN :Hakikat pengawasan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi, serta menentukan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan.
16/03/2015 3
SASARAN PENGAWASAN• Pelaksanaan pemerintahan yang tertib,berhasil, tepat
dan berdaya guna berdasar peraturan perundangan yang berlaku,
• Pembangunan sesuai dengan rencana dan program agar tercapai sasaran,
• Memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pembangunan.
• Mencegah penyimpangan agar tercipta aparatur yang tertib,bersih dan berwibawa.
(Unsur SPI, Kepatuhan thd Pe UUan & Prinsip 3 E)
16/03/2015 4
JENIS-JENIS PENGAWASAN
Berdasarkan Subyek Pemeriksa1. Waskat, (vertikan/horisontal)2. Fungsional,3. Legislatif,4. Masyarakat.
516/03/2015
PENGAWASAN INSPEKTORAT
1. RIK REGULER ... 2. RIK KHUSUS ...3. RIK INVESTIGASI (KASUS) ...
(SKPD DINAS/INSTANSI, UPTD DINAS, SEKOLAH, UPTD PUSKESMAS, UPTD PASAR, PEMERINTAHAN DESA, BUMD DST .......):
616/03/2015
DASAR PENGAWASAN INSPEKTORAT
• PP No. 79 Th 2005 ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
• PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
• Permendagri No. 7 Th 2008 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
• Perda Ka. Demak No. 7 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satpol PP dan Kantor Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak.
• Perbub No. 47 Th. 2008 ttg Penjabaran Tupoksi Inspektorat Kab. Demak.
• Program Kerja Pengawasan Tahunan• Surat Tugas Inspektur
716/03/2015
8
LANDASAN HUKUMNYA, al.1. UU Nomor 6 Th 2014 ttg Desa 2. PP No. 43 Th 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6
Th. 2014 ttg Desa 3. PP No. 60 Th 2014 ttg Dana Desa Yg Bersumber Dari
APBN4. Permendagri No. 112 tahun 2014 ttg Pemilihan Kepala
Desa5. Permendagri No. 113 tahun 2014 ttg Pengelolaan
Keuangan Desa
MATERI PEMERIKSAN DESA
1. ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA
2. URUSAN PEMERINTAHAN DESA
916/03/2015
1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA1. Kebijakan Desa 2. Kelembagaan Desa
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang3. Keuangan Desa.
- Perencanaan- Pelaksanaan- Penatausahaan- Pertanggungjawaban- Pelaporan- Pembinaan/Pengawasan
4. Kekayaan Desa a. Kebijakan pengelolaan kekayaan desa. b. Perencanaan Kebutuhan Kekayaan Desa.c. Inventarisasi Kekayaan Desa. ( Tanah desa, pasar, bangunan desa dll)
d. Lain-lain kekayaan milik Desa. (ABPDesa & Hibah => Inventaris)e. Pemanfaatan Kekayaan Desa (Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama , BGS/BSG)f. Pelepasan hak kepemilikan atas tanah Desa. g. Pelaporan h. Kekayaan Desa akibat Penggabungan Desa. i. Pembagian Kekayaan Desa akibat Pemekaran Desa.
1016/03/2015
2. URUSAN PEMERINTAHAN DESA1. Urusan berdasarkan Hak Asal Usul Desa 2. Urusan Pemerintahan yang Diserahkan
Kepada Desa. (Dekonsentrasi)3. Tugas Pembantuan. (PBB)4. Penyelenggara Pemerintahan Desa. (Perda 2 & 3 /2007
&2011)
5. Lembaga Kemasyarakatan. (Perda No. 5/2010)
6. Kerjasama Desa. 7. Perencanaan Pembangunan Desa. 8. Laporan. 9. Pembinaan dan Pengawasan
1116/03/2015
12
1. PERENCANAAN
2. PELAKSANAAN
3. PENATAUSAHAAN
4. PELAPORAN
5. PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
02
13
1. TRANSPARAN
2. AKUNTABEL
3. PARTISIPATIF
4. TERTIB
5. DISIPLIN ANGGARAN
AZAS2 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
02
14
1. Desa, adl kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang utk
mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masy. setempat berdasarkan prakarsa masy. , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yg diakui dan dihormati dlm sistem pemerintahan NKRI.
2. Keuangan Desa adl semua hak dan kewajiban Desa yg dpt dinilai dgn uang
(uang dan barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa).
3. Pengelolaan Keuangan Desa adl keseluruhan kegiatan yg meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. RKPDesa, adl penjabaran dari RPJMD utk jangka waktu 1 (satu) tahun.
PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
02
15
5. APBDesa, adl rencana keuangan tahunan PemDes.
6. Dana Desa adl dana yg bersumber dari APBN yg diperuntukkan bagi Desa yg
ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan utk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
7. ADD, adl dana perimbangan yg diterima kab/kota dalam APBD setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus
8. PKPKD adl kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
desa
9. PTPKD adl unsur perangkat desa yg membantu Kades utk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa
PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
02
16
10. SekDes adl bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.
11. Kepala Seksi adl unsur dari pelaksana teknis kegiatan dgn bidangnya.
12. Bendahara adl unsur staf sekretariat desa yg membidangi urusan administrasi
keuangan utk menatausahakan keuangan desa.
13. Rekening Kas Desa adl rekening tempat menyimpan uang PemDes yg
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan utk membayar seluruh pengeluaran Desa pd Bank yg ditetapkan.
PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
02
17
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
• KEPALA DESA :Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.Kewenangan :– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;– menetapkan PTPKD;– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa; – menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.
18
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
SEKRETARIS DESA :Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.Tugas:• menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;• menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;• melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;• menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.
19
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
SEKRETARIS DESA :Pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekdes wajib :• meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana
kegiatan;• menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum
dalam permintaan pembayaran;• menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan• menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
20
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPALA SEKSI :Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnyaTugas :• menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;• melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;• melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;• mengendalikan pelaksanaan kegiatan;• melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan• menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
21
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
BENDAHARA DESA :Dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.Tugas :
Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
wajib :-memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.-mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (tgl 10 bln berikutnya)
22
TUGAS & TGGJWB PENGELOLA KEUANGAN DESA
BENDAHARA DESA :• Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
-buku kas umum;-buku Kas Pembantu Pajak; dan-buku Bank.
23
APBDesa
Struktur APBDes terdiri dari :
a. Pendapatan Desa
b. Belanja Desa (Pajak)
c. Pembiayaan Desa.
24
Struktur APBDes terdiri dari : A. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); Rp......................... b.Transfer Rp......................... c. Pendapatan Lain-Lain. Rp........................
Jumlah Pendapatan ............. Rp .......................
B. Belanja Desaa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Rp. .......................b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; Rp. .......................c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Rp. ........................d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; Rp. ........................e. Belanja Tak Terduga. Rp. ........................Jumlah Belanja ...................... Rp. ........................Surplus/ Defisit ...................... Rp..........................
C. Pembiayaan Desa.Penerimaan Pembiayaana. SiLPA tahun sebelumnya Rp..........................b. Pencairan Dana Cadangan Rp..........................c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp. ........................Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp..........................Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan Rp...........................b. Penyertaan Modal Desa Rp. .........................Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp...........................SILPA TA. Berjalan (A-B+C)................................. Rp. ---------------------
25
SUMBER PENDAPATAN DESA TERKENA PAJAK
PENDAPATAN DESA“ Semua penerimaan uang melalui rekening desa yg mrp hak desa dalam 1 (satu) TA yg tdk perlu dibayar kembali oleh desa”.
Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer ( dipungut Pajak) => APBN/APBD c. Pendapatan Lain-Lain.
26
PENDAPATAN DESA
B.Transfer 1. Dana Desa (APBN => APBD => Rek. Desa/APBDesa)
2. Bagian Hasil Pajak / Retribusi Kab.3. ADD (dana perimbangan diterima APBD – DAK)
4. Bantuan Keuangan APBD Prop/Kab (Umum dan Khusus)
27
BELANJA DESA
BELANJA “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) TA. yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa”.
Klasifikasi Belanja terdiri ; • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;• Pelaksanaan Pembangunan Desa;• Pembinaan Kemasyarakatan Desa;• Pemberdayaan Masyarakat Desa;• Belanja Tak Terduga.
29
BELANJA DESA1. BELANJA PEGAWAI
- Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD- Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan- Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
30
BELANJA DESA2. BELANJA BARANG/ JASA
- Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- Alat tulis kantor; -benda pos; bahan/material; -pemeliharaan; cetak/penggandaan, -sewa kantor desa; -sewa perlengkapan dan peralatan kantor; -makanan dan minuman rapat; -pakaian dinas dan atributnya; -perjalanan dinas; -upah kerja; -honorarium narasumber/ahli; -operasional Pemerintah Desa & operasional BPD; -insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan -pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
31
BELANJA DESA
3. BELANJA MODAL“ Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. “
.
32
PerpajakanDasar :1. Pasal 21 UU No. 7 th 1983 ttg Pajak
Penghasilan sbgmn terakhir diubah dgn UU No. 36 th 2008Permenku RI No. 252/PMK.03/2008 Permenku RI No. 254/PMK.03/2008
2. Pasal 22 UU No. 7 th 1983 ttg Pajak Penghasilan sbgmn terakhir diubah dgn UU No. 36 th 2008 Kepmenku RI No 254/KMK.03/2001 sbgmn terakhir diubah dgn Permenku RI No 201/PMK.03/2008danPermenku RI No 154/KMK.03/2010
3. Pasal 23 UU No. 7 th 1983 ttg Pajak Penghasilan sbgmn terakhir diubah dgn UU No. 36 th 2008Permenku RI No 244/KMK.03/2008
4. UU No. 8 th 1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai barang & Jasa sbgmn terakhir diubah dgn UU No. 18 th. 2000PP No. 12 th. 2001 sbgmn terakhir diubah dgn PP No. 31 th. 2007PP no. 38 th 2003Kepmenku RI No 563/KMK.03/2003
5. Peraturan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2012 tgl 27 Desember 2012 ttg pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
33
PPh21Sumber dana APBN/APBD
Pungutan Honorarium kegiatan :
Gol. IV = 15% ber NPWP18% non NPWP
Gol. III = 5% ber NPWP 6% non NPWP
Gol II & I = Tdk terkena pungutan
Wiyata Bhakti = 5% ber NPWP6% non NPWP
Penghasilan berdasarkan upah harian/ mingguan/satuan/borongan :PTKP = Penghasilan tdk kena pajakRp. 150.000,- / hari > Rp. 200.000,-
Rp. . 2.025.000,- / bulan > Rp. 3.000.000,-
Rp. 24.300.000,- / tahun > Rp. 36.000.000
PPh 22Perhitungan :PPN = Nominal X 100/110X10%PPh22 = (Nominal-PPN)x 1,5%Misal : Pembelian Komputer Rp. 4.400.000Perhitungan :DPP = 100/110 x 4.400.000 = 4.000.000PPN = 10/110 x 4.000.000 = 400.000PPh22 =Ber NPWP = 1,5%x 4.000.000
= 60.000Non NPWP= 3% x 4.000.000 = 120.000=> Disetor per tgl terjadi transaksiPermenku No. 154/PMK.03/2010 tgl 31
Agustus 2010 PPh22 dipungut setelah pembelian diatas
Rp. 2.000.000,- tdk terpecah-pecah
34
PPh23Perhitungan :PPN = Nominal X 100/110X10% PPh23 = (Nominal-PPN)x 2% > berNPWP
(Nominal-PPN)x 4% > nonNPWP
Misal : Sewa Mesin kpd PT “X” = Rp. 5.500.000Perhitungan :DPP = 100/110 x 5.500.000 = 5.000.000PPN = 10/110 x 5.000.000 = 500.000PPh23 =Ber NPWP = 2%x 5.000.000
= 100.000Non NPWP= 4% x 5.000.000 = 200.000
Perhitungan :PD = Nominal X 10% (setor Kasda)PPh23 = (Nominal-PPN)x 2% > berNPWP
(Nominal-PPN)x 4% > nonNPWP
Misal :Membayar Jasa catering kpd Toko Bu Sarwono Rp. 990.000,- (termasuk PD)PD = 990.000 X 10% = 99.000 (setor
kasda) > penghasilan omset lebih dr 10 jt per bulan.
berNPWP = 2% x 990.000 = 18.000
nonNPWP = 4% x 990.000 = 36.000
(PPh23 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
35
PPN
Misal :Pembelian Mesin di PT “X” = Rp. 5.500.000Perhitungan :DPP = 100/110 x 5.500.000 =
5.000.000PPN = 10/110 x 5.000.000 =
500.000 Jadi PPN yg dipungut Rp. 500.000
Pembelian Mesin di PT “X” = Rp. 5.500.000 (termasuk PPN)PPN = 10%x 5.500.000 = 550.000(Bukti SSP dari PT “X”)
Permenku No. 154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010 (Ps. 3 ayat (1) huruf e angka 1)
Pajak Daerah (Perda No. 2 tahun 2011 ttg Pajak Daerah)
Pembelian makan Minum diwilayah kab. Demak Rp. 400.000,-Perhitungan := Rp. 400.000,- x 10%= Rp. 40.000,- (Setor Kasda melalui BPD) =
36
PERTANGGUNGJAWABAN Kepala Desa :
menyampaikan Lap. pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kpd Bupati/Walikota setiap akhir TA yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Perdes.
SANKSI-SANKSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1. SARAN (tertulis/ lisan)2. REKOMENDASI PERBAIKAN (tindaklanjut)3. SANGSI ADMINISTRATIF berupa : (Perbub 31/2012)
- Teguran ( I, II dan III )- Skorsing (Pemberhentian Sementara)- Pemberhentian dgn tdk hormat/ Pemecatan
4. Pelimpahan ke Lembaga Hukum. (APH)
37
KEPALA DESA :
1. Perda No. 2 th 2007 ttg Tata cara pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan pemberhentian Sementara & pemberhentian Kepala Desa.- Ps. 45 (Sumpah janji)- Ps. 50 (Wewenang)- Ps. 51 (Kewajiban)- Ps. 52 (Larangan)
2. Perda No. 6 th 2007 ttg pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.- Ps. 13 ayat (3) => Wewenang.- Ps. 14 ayat (1) => Kewajiban.
38
Sumpah janji Kepala Desa“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sbg dsr negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala per UU an dgn selurus-lurusnya yg belaku bagi desa, daerah dan NKRI”
39
Pelanggaran Kewajiban
Perda No. 2 th 2007 Ps. 51 ayat 1 :
Huruf e. : melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Huruf g. : mentaati dan menegakkan seluruh Per UUanHuruf h : menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa
yang baik.Huruf i : malaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan desa.Huruf J : melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan
desa.
40
Larangan
Perda No. 2 th 2007 Ps. 52Huruf e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat lain.f. Melakukan kolusi, korupsi & nepotisme, menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yg dpt
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
g. Menyalahgunakan wewenang.h. Melanggar sumpah/ janji jabatan
41
Pemberhentian Perda No. 2 th 2007 Ps. 56Ayat (1) : Kepala Desa berhenti karena :
c. Diberhentikan
Ayat (2) : Kepala desa Diberhentikan karena :d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desaf. Melanggar larangan bagi Kepala desa.
Pelaksanaan :PerBup No. 31 th 2012 ttg Perbub No. 1 th 2007 ttg
Pelaksanaan perda No. 2 th 2007
42
Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat DesaPerda N0. 3 tahun 2007 diubah menjadi
No. 3 tahun 2011
Janji Perangkat Desa“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sbg dsr negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala per UU an dgn selurus-lurusnya yg belaku bagi desa, daerah dan NKRI”
43
Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat DesaPerda N0. 3 tahun 2007 diubah menjadi
No. 3 tahun 2011
Janji Perangkat Desa“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sbg dsr negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala per UU an dgn selurus-lurusnya yg belaku bagi desa, daerah dan NKRI”
44
Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat DesaPerda No. 3 tahun 2011
LARANGAN PERANGKAT DESA (ps. 21)
Perangkat Desa dilarang :a. Melakukan Tindakan atau perbuatan tercela yang dapat
menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Pemerintahan desa.
b. Menyalahgunakan wewenange. Melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun
diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan golongan scr lngsung maupun tdk lngsung merugikan desa, daerah dan atau negara.
45
Pemberhentian Perangkat Desa1. Pemberhentian sementara (ps . 22)2. Indikasi Pidana ke APH (Aparat pngak hukum) ps.
23
3. Putusan hukum tetap => Kades memberhentikan Perangkat Desa tanpa persetujuan BPD & Camat (Ancaman sekurang2nya 5 th penjara dikurung sekurang-kurangnya 60 hr) ps. 29
4. Prngkt Ds diberhentikan Kades dgn prsetujuan BPD :c. melanggar sumpah janji (ps. 16)d. Melanggar 1 atau lbh larangan (ps. 21)
5. Prngkt Ds diberhenti Kades dgn prsetujuan BPD tanpa pengesahan Camat :c. Terbukti brsalah brdsrkan Putusan pengadilan krn melakukan tindak pidana dlm ps. 29 ay 1
46
57
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPerencanaaPerencanaann
PelaksanaanPelaksanaan PenatausahaaPenatausahaann Pertgjwban PengawasanPengawasan
Sekdes menyusun :
• Raperdes ttg. Pertjwbn APBDes dan
• Pertngjjwbn Kades
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
Pemeriksaan Ekstern / Fungsional
• Pemberian Pedoman
• Bimbingan• Pelatihan dan• Fasilitas
Pembinaan:
Pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes tentang APBDes
Pengendalian Intern dan Masyarakat
Dokumen :
SPPBKU
BKB (Rinc Obyek
Penerimaan/ Pengeluaran dan Harian )
Setiap Pengluaran Belanja atas Beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan mendapat pengesahan oleh Sekdes
•Kades mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD
•PTPKD adalah Perangkat Desa
•Terdiri dari : Sekdes dan Perangkat lainnya
•Sekdes selaku Koordinator Pengelola Kudes dan bertanggungjawab kepada Kades
•Kades menetapkan Bendahara Desa
Pemdes dilarang melakukan
pungutan selaian dari yang ditetapkan
dalam Perdes.
Pelaks APBDesPenatausahaan
Belanja
BendaharaDesa
Penatausahaan Penerimaan
Bendahara Desa :Wajib SPJ
kepada Kades PL tgl 10 bln brkt
Lamp. Lap. SPJ: • Buku Kas Umum
• BKP PO Penerimaan / Pengeluaran• Bukti 2 yang sah• Bukti setor Pajak
RPJMDes(Musrendes)
RKPDesJan th sblm
PenyPeny--APBAPBDDeses
Pntpn Perdes APBDes
Pedoman Penyu.
APBDes
Evaluasi RAPB D es
( oleh Camat an,Bupati )
Pntpn RAPBDes( p7an bersm BPD
dg Kades )
Oleh Sekdes
• Sekdes menyampai. Raperdes PL 1 bln sth th ang berakhir
• Dengan Persetujuan Kades dengan BPD Raperdes ditetapkan menjadi Perdes
• Perdes disampaikan Bupati melalui Camat PL 7 hari kerja sth ditetapkan
58
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBDes. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
59
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPerencanaaPerencanaa
nnPelaksanaanPelaksanaan PenatausahaaPenatausahaa
nn Pertgjwban PengawasanPengawasan
Sekdes menyusun :
• Raperdes ttg. Pertjwbn APBDes dan
• Pertngjjwbn Kades
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
Pemeriksaan Ekstern / Fungsional
• Pemberian Pedoman
• Bimbingan• Pelatihan dan• Fasilitas
Pembinaan:
Pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes tentang APBDes
Pengendalian Intern dan Masyarakat
Dokumen :
SPPBKU
BKB (Rinc Obyek
Penerimaan/ Pengeluaran dan Harian )
Setiap Pengluaran Belanja atas Beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan mendapat pengesahan oleh Sekdes
•Kades mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD
•PTPKD adalah Perangkat Desa
•Terdiri dari : Sekdes dan Perangkat lainnya
•Sekdes selaku Koordinator Pengelola Kudes dan bertanggungjawab kepada Kades
•Kades menetapkan Bendahara Desa
Pemdes dilarang melakukan
pungutan selaian dari yang ditetapkan
dalam Perdes.
Pelaks APBDesPenatausahaan
Belanja
BendaharaDesa
Penatausahaan Penerimaan
Bendahara Desa :Wajib SPJ
kepada Kades PL tgl 10 bln brkt
Lamp. Lap. SPJ: • Buku Kas Umum
• BKP PO Penerimaan / Pengeluaran• Bukti 2 yang sah• Bukti setor Pajak
RPJMDes(Musrendes)
RKPDesJan th sblm
PenyPeny--APBAPBDDeses
Pntpn Perdes APBDes
Pedoman Penyu.
APBDes
Evaluasi RAPB D es
( oleh Camat an,Bupati )
Pntpn RAPBDes( p7an bersm BPD
dg Kades )
Oleh Sekdes
• Sekdes menyampai. Raperdes PL 1 bln sth th ang berakhir
• Dengan Persetujuan Kades dengan BPD Raperdes ditetapkan menjadi Perdes
• Perdes disampaikan Bupati melalui Camat PL 7 hari kerja sth ditetapkan
6161
Penyelenggaraan Otonomi DaerahPenyelenggaraan Otonomi Daerah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
03
Penyerahan, pelimpahan,penugasan urusan
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
64
RPJP Nas RPJP D
RPJM Nas RPJM D
APBN APBD
Instrumen Finansial Instrumen Politis Instrumen Sosial
Instrumen Finansial Instrumen Politis Instrumen Sosial
NKRINKRI04
65
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengertian Dasar (UU 33/2004, Pasal 1)
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
05
66
Pengertian Dasar (UU 33/2004, Pasal 1)
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
06
67
Pengertian Dasar (UU 33/2004, Pasal 1)
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentraliasi.
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
07
68
Pengertian Dasar (UU 33/2004, Pasal 1)
Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
08
Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Celah Fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dengan kapasitas fiskal Daerah.
69
Di luar 6 Urusan Absolut
6 Urusan (Absolut)1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan Fiskal Nasional6. Agama
Urusan Wajib (Obligatory)Wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (basic services), seperti: Pendidikan, dan Kesehatan.
Urusan Pilihan (Optional) Terkait dengan potensi unggulan (core
competence) seperti: Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.
PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan
Pusat
Yang Menjadi Kewenangan
Daerah
• Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.
Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi
dengan kriteria: eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi.
CONCURRENT
(Urusan Bersama)
09
70
I. PENDAPATANa. PENDAPATAN ASLI DAERAHb. PENDAPATAN TRANSFERc. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1. Pendapatan Hibah2. Pendapatan Dana Darurat3. Pendapatan Lainnya
II. BELANJAa. Belanja Langsungb. Belanja Tidak Langsung
III. PEMBIAYAANa. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Penggunaan SiLPA2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan4. Pinjaman5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN1. Pembentukan Dana Cadangan2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
PENDAPATAN Pajak PNBP HibahBELANJA NEGARAI. Pemerintah Pusat ● Belanja Pegawai ● Belanja Barang ● Belanja Modal ● Bantuan Sosial ● Pembayaran Bunga ● Subsidi ● Belanja Hibah ● Belanja Lain-lainII. Belanja Daerah ● Dana Perimbangan ● Dana Otsus & Penyesuaian ● Hibah Daerah (UU APBN Th. 2009)
PEMBIAYAANI. PENERIMAAN I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
1. Penggunaan Silpa 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri3. Penerimaan Dari Investasi4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah
II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl.
II. PENGELUARAN :I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
APBN APBD
10
71
Melalui Angg.K/L
BelanjaPemerintah
Pusat
DanaPerimbangan
Transferke
Daerah
Dana Ot-sus & Peny
DaerahDaerah
HibahDaerah
Pemerintah PusatPemerintah PusatAlur Dana Pemerintah Pusat (APBN) ke DaerahAlur Dana Pemerintah Pusat (APBN) ke Daerah
PenyelenggaraanDekonsentrasi & Tugas Pembantuan
Pajak SDA
• DBH• DAU• DAK
BelanjaBelanjaAPBNAPBN
Mendanai kegiatandi luar 6 Urusan
Mendanai kegiatan6 Urusan
Mendanai ProgramNasional
Melalui Angg.APP *)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
(Kantor Vertikal di Daerah)
Penyelenggaraan Desentralisasi(Masuk APBD):
-Pendapatan Transfer- Pendapatan Hibah
PNPM ; BOS ; Jamkesmas
BLT ; Subsidi
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 11
72
DBH
DBH PAJAK
DBH SDA
PBB
BPHTB
PPH
KEHUTANAN
PERTUM
PERIKANAN
MINYAK BUMI
GAS BUMI
PANAS BUMI
DAU
DAK
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PERIKANAN
INFRASTRKTR
PERTANIAN
PRAS PEM
LING HIDUP
JALAN
IRIGASI
AIR BERSIH
DANA PERIMBANGAN
12
73
Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pusat dan Daerah (vertical fiscal imbalance), dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance);Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah (public service provision gap);Mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam kebijakan ekonomi makro;Meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja daerah.
PRINSIP KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN
13
74
PRINSIPALOKASI
DAU PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH
UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH
PENERAPAN FORMULA YANG ADIL DAN TRANSPARAN
MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DAERAH
14
75
Melalui Angg. K/L :Dana Dekonsentrasi = 14.357Dana Tgs.Pembant = 6.280Dana Vertikal = 78.626
----------- 99.263
Mengalir ke Daerah = 666.412 (67,3%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) :
DBH = 76.585 DAU = 179.507 DAK = 21.202 OTSUS = 8.180 Penyesuaian = 5.806 ------------- 291.281
Melalui Angg. APP : BBM = 135.145 Listrik = 82.321 Pangan = 11.622 Pupuk = 15.475 Benih = 83 Lainnya = 238 ----------- 244.885
Melalui Angg. K/L dan APP (Prog. Nasional) :
PNPM = 7.433 BOS = 12.587 Jamkes = 3.357 BLT = 7.607 ----------- 30.984
Total Belanja = 989.494Belanja APBN 2008(Miliar Rupiah)
Sumber : APBN-P 2008
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Subsidi 244.885 ; 24,7%
15
76
Melalui Anggaran K/L : Dana Dekonsentrasi = 19.127 Dana Tgs.Pembant = 7.091 Dana Vertikal = 94.369 ----------- 120.588
Mengalir ke Daerah = 587.617 (56,7%)
Melalui Anggaran Transfer ke Daerah (Masuk APBD) :
DBH = 79.835 DAU = 186.414 DAK = 24.820 OTSUS = 8.857 Penyesuaian = 14.371 ------------- 314.296
Melalui Anggaran APP : BBM = 44.558 Listrik = 44.978 Pangan = 12.987 Pupuk = 15.098 Benih = 106 Lainnya = - ----------- 117.727
Melalui Angg. K/L dan APP (Prog. Nasional) :
PNPM = 7.493 BOS = 19.230 Jamkes = 4.584 BLT = 3.700 ----------- 35.006
Total Belanja = 1.037.067Belanja APBN 2009(Miliar Rupiah)
Sumber : APBN 2009
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Subsidi 117.727 ; 11,3%
16
77
PENERIMAAN DALAM NEGERI (PDN)
DANA BAGI HASIL (DBH)
PENERIMAAN DALAM NEGERI NETTO
dikurangi
TOTAL DAU
DIBAGI KPD SEMUA KAB/KOTA
DIBAGI KPD SEMUA PROVINSI
TOTAL DAU
17
78
DAU
ALOKASI DASAR
ALOKASI BERDASAR
CELAH FISKAL
BELANJA PEGAWAI
PNSD
KEBUTUHAN FISKAL
KAPASITAS FISKAL
INDEKS PENDUDUK
INDEKS LUAS WILAYAH
INDEKS IKK
INDEKS IPM
INDEKS PDRB PER KAPITA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
DANA BAGI HASIL PAJAK
DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM
VARIABEL DAU UU NO 33 TH 2004
18
79
020406080
100120140160180
2002 2003 2004 2005 2006 2007
DAUAD
48,0% 43,5% 39,0% 39,0% 50,0% 44,6%
PORSI ALOKASI DASAR TERHADAP DAU
19
BELANJA PNSD SEBAGAIALOKASIMINIMUM
80
TAHAP AKADEMISTim dari beberapa
universitas terpilihmemberikan
masukan mengenaiperhitungan
DAU TAHAP ADMINISTRATIFDepKeu melakukan perhitungan DAU
mempertimbangkan rekomendasi akademis, DPOD.
Rekonsiliasi Data BPS, &instansi lainnya.
TAHAP POLITISPem. bersama DPR-RI membahas formula &Simulasi perhitungan
DAU, dan cross check data dasar
DAU
TAHAP ALOKASIHasil kesepakatanPerhitungan DAU ant Pem & DPR
ditetapkan denganPeraturan Pres
TAHAP FORMULASI DAU
20
81
PENETAPAN DAK SUATU DAERAH
■ KONDISI DAERAH MEMENUHI KRITERIA SBB:■ KRITERIA UMUM■ KRITERIA KHUSUS■ KRITERIA TEKNIS
■ KESANGGUPAN DAERAH MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING MINIMAL 10% DARI BESARAN DAK
■ KEGIATAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH■ KEGIATAN FISIK■ MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP
21