SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN

HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)

Oleh:

WAHYU NURMALIA ULVAH

NPM. 13113039

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

ii

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN

HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)

Diajukan

Untuk memenuhi Tugas dan memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)

Oleh:

WAHYU NURMALIA ULVAH

NPM.13113039

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH., MA.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas Syari’ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

iii

iv

v

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)

ABSTRAK

Oleh

WAHYU NURMALIA ULVAH

Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh

semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya,

perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-

Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang

ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu

perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama. Dari latar

belakang diatas peneliti mengemukakan pertanyaan yaitu “Bagaimana

perlindungan hukum buruh kontrak di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?”

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan

hukum syariah terhadap perlindungan buruh kontrak, secara praktis Penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan

perlindungan hukum buruh kontrak dan sebagai sarana informasi kepada pembaca

dan peneliti sendiri mengenai pandangan hukum syariah terhadap perlindungan

buruh kontrak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang

merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan. Peneliti

menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap

pekerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebenarnya sudah diterapkan

di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas Tulang

Bawang, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal

tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam

hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau hari

libur tidak diberikan. Dengan demikian sebagian besar kesejahteraan para pekerja

di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas Tulang

Bawang belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya bagi para

pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum

yang dirasakan oleh para pekerja.

vi

vii

MOTTO

“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Beriman

Diantaramu dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu

Pengetahuan Beberapa Derajat.”

(QS. Al – Mujadallah, Ayat 11)

viii

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya

persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Mukiyem dan Bapak Mesdiyanto yang tidak

pernah lelah untuk mendo’akan dan mendukung peneliti baik dalam

bentuk moril materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi

yang tidak terbatas.

2. Adikku Ratih Purwaningsih yang selalu mendukung dan Mendo’akan.

3. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2013 yang telah memberi semangat

dan motivasi.

4. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas

dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,

ridho dan inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Buruh

Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan

Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Faklutas

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar

sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati

peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;

2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;

3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah;

4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy., selaku pembimbing I dan Bapak Nawa Angkasa,

S.H., M.A., sebagai pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan

dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;

x

5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu

dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat

dibalas oleh Allah AWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna

mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah

yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan

sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Metro, Januari 2018

Peneliti

Wahyu Nurmalia Ulvah

NPM : 13113039

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ................................................................................... i

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ............................................. vi

HALAMAN MOTTO .................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii

HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................. ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Pertanyaan Penelitian ................................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 6

1. Tujuan Penelitian ................................................................. 6

2. Manfaat Penelitian ............................................................... 7

D. Penelitian Yang Relevan ............................................................ 7

BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 10

A. Perlindungan Hukum ................................................................. 10

1. Pengertian Perlindungan Hukum ......................................... 10

2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum ............................ 10

3. Macam-macam Perlindungan Hukum ................................. 13

B. Buruh Kontrak ........................................................................... 15

1. Pengertian Buruh Kontrak ................................................... 15

2. Macam-macam/Jenis Buruh Kontrak .................................. 17

3. Perlindungan Buruh Kontrak Perspektif Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum

Ekonomi Syariah ................................................................. 18

xii

C. Upah........................................................................................... 24

1. Pengertian Upah .................................................................. 24

2. Macam-macam Upah ........................................................... 27

3. Klasifikasi Ketentukan Hukum tentang Pengupahan .......... 28

4. Penentuan Tarif Upah .......................................................... 29

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Upah Waktu Kerja ............................................................... 30

6. Sistem Pemberian Upah....................................................... 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................... 36

A. Jenis dan Sifat Penelitian ........................................................... 36

1. Jenis Penelitian .................................................................... 36

2. Sifat Penelitian ..................................................................... 37

B. Sumber Data .............................................................................. 37

1. Sumber Data Primer ............................................................ 37

2. Sumber Data Sekunder ........................................................ 38

C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 39

D. Teknik Analisis Data ................................................................. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 41

A. Deskripsi Singkat Tentang PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena Kec. Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung ...... 41

1. Sejarah Berdirinya ............................................................... 41

2. Sumber Daya Manusia ......................................................... 44

3. Letak Geografis ................................................................... 46

4. Visi dan Misi ....................................................................... 46

B. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Kontrak di PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena Kec. Dente Teladas, Tulang

Bawang, Lampung ..................................................................... 47

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) .......................... 50

2. Upah ..................................................................................... 51

3. Hak Cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR) ......................... 52

xiii

C. Analisis Perlindungan Hukum Buruh Kontrak dalam

Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah ........................ 54

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 61

A. Kesimpulan ................................................................................ 61

B. Saran .......................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data

Lampiran 6 Surat Izin Research

Lampiran 7 Surat Tugas

Lampiran 8 Surat Balasan

Lampiran 9 Dokumentasi

Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang

menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan

perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan

yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat

dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin

secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung

partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan

secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-

peraturan hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam

bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan

hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya hukum

harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa,

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

2

pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.1 Dalam hal ini,

sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat faktor tenaga kerja harus

diperhatikan. Mulai dari pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga

kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus

sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup

layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap

tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara

komprehensif dan terpadu.2

Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan

untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin kesamaan kesempatan

dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun. Dalam rangka untuk

mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan

pengusaha.

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, meliputi:

1 Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

h.5 2 Ibid

3

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding

dengan pengusaha;

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan

penyandang cacat; dan

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.3

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan

Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu

kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan

seimbang. Karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.4 Pada

bagiannya tenaga kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tenaga Kerja Tetap dan

Tenaga Kerja Tidak Tetap. Bagian itu ada, karena kesepakatan dalam sebuah

perjanjian kerja yang dibuat. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk

waktu tidak tertentu. Pekerja untuk waktu tertentu biasa disebut dengan

pekerja tidak tetap. Karena dibatasi masa atau jangka waktu kerjanya.

Bila merujuk kepada Pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan. Menurut jenis dan sifatnya tenaga kerja tidak tetap

dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak

terlalu lambat dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2004. Cet. 1, Jakarta:

Sinar Grafika. 4 Fenny Natalia Khoe, “Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani

perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013), h. 3

4

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.5

Bila merujuk kepada aturan diatas, maka jenis tenaga kerja hanya

dapat diterapkan untuk 3 (tiga) jenis pekerjaan. Yaitu, tenaga kerja kontrak,

tenaga kerja musiman dan tenaga kerja harian/lepas.

Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama

dengan tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti

halnya yang tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambakan di

Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap dan menjadi pokok

pembahasan peneltian ini adalah PT. Central Pertiwi Bahari, yaitu perusahaan

yang memproduksi indukan udang, pembesaran benur, budidaya udang, pabrik

pakan udang, proses panen, pembekuan dan pemrosesan udang hingga ekspor.

Kami juga menjamin kualitas udang yang terbaik untuk ekspor dan memiliki

teknik budidaya udang tercanggih di Indonesia yang beralamat di Kampung

Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang,

Provinsi Lampung.6

5 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Cetakan

ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68 6 Mugiyo, Manager PT. Central Pertiwi Bahari, Wawancara 10 Juni 2017

5

Berdasarkan hasil prasurvey penelitian ini hanya terbatasi pada ruang

lingkup yang bekerja sebagai tenaga kerja tidak tetap di PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena, sebuah perusahaan tambak yang berada di Kabupaten

Tulang Bawang, Lampung. PT Central Pertiwi Bahari merupakan salah satu

dari beberapa perusahaan yang menggunakan sistem buruh kontrak. Selain itu,

kompleksitas permasalahan tentang upah, jam kerja dan jaminan sosial tenaga

kerja menjadi alasan kedua bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur.

Karyawan di PT Central Pertiwi Bahari yang menggunakan sistem

kontrak adalah posisi kasturit, dimana pekerja yang sudah melebihi masa kerja

5 tahun secara terus-menerus dengan sistem kontrak dan dengan tidak adanya

jaminan sosial dan kepastian jam kerja yang tetap. Berdasarkan hasil

wawancara salah satu karyawan pada posisi kasturit dijelaskan bahwa upah

yang diberikan kepada karyawan pada posisi kasturit menggunakan sistem

Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan perjanjian yang ada di PO (Perjanjian

Organisasi) perusahaan bahwasanya karyawan pada posisi kasturit ini bekerja

sehari maksimal 8 jam, jika ada lembur maka seharusnya ada perhitungan

upah lembur. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah

hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan

6

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.7 Tetapi pada

kenyataannya karyawan pada posisi kasturit yang seharusnya berangkat jam

08.00 WIB dan pulang 16.00 WIB, melebihi waktu yang ditentukan dan

terkadang pulang kerja sampai jam 18.00 WIB tetapi tidak terhitung upah

lembur. Kejadian ini jelas mengganggu pekerja dalam melakukan aktivitasnya

dan potensi kualitas kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk

melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam mengenai “Perlindungan

Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT.

Central Pertiwi Bahari Bratasena)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang dijelaskan

sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana

perlindungan hukum buruh kontrak di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di

atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum

7 Dokumentasi pasal 1 angka 30 PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena, 12 Januari 2018

7

buruh kontrak di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Ditinjau Dari

Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan hukum syariah

terhadap perlindungan buruh kontrak.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan bagi PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena dalam

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan

hukum buruh kontrak dan sebagai sarana informasi kepada pembaca

dan peneliti sendiri mengenai pandangan hukum syariah terhadap

perlindungan buruh kontrak.

D. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan

penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang ternyata memiliki perbedaan,

antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khusnan Iskandar, mahasiswa UIN

Sunan Kalijaga Jogjakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab

dan Hukum, dengan judul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi

Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan”. Dari analisis yang dilakukan dapat diperoleh

kesimpulan bahwa buruh kontrak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk jenis pekerjaan tertentu

8

sehingga telah ada batasan-batasan yang dibuat untuk dapat menerapkan

sistem kontrak terbatas dalam perjanjian. Ketentuan buruh kontrak adalah

upaya mengakomodir jenis proses produksi yang sewaktu-waktu dan

sementara sifatnya. Karena ada beberapa produksi yang tidak berlangsung

terus menerus sehingga sistem perjanjiannya juga harus seimbang. Sehingga

ada keseimbangan produksi yang tetap dapat berjalan seperti biasa dan

produksi yang berdasarkan musim dan waktu tertentu. Dalam perspektif

hukum Islam tidak ada larangan memberikan batasan dalam klausul

perjanjian, artinya sistem kontrak tidak menjadi masalah karena objek dan

ketentuan tersebut telah memberikan kepastian waktu. Pencantuman batas

waktu dalam kontrak diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan yang menjadi

objek perjanjian kerja tersebut memang mengharuskan demikian sehingga

dalam hal ini pencantuman jangk waktu dalam klausul kontrak dalah hal yang

wajar. Adanya jangka waktu tersebut justru membuat sebuah kontrak menjadi

jelas.8

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Shinta Kumala Sari, judul

“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) di CV. Shofa Marwah”. Hasil penelitian perlindungan hukum hak-

hak pekerja di CV. Shofa Marwah yaitu terdapat perlindungan bagi tenaga

kerja perempuan, perlindungan untuk waktu kerja untuk pekerja kontrak di

CV. Shofa Marwah tercantum dalam PKWT. Tidak adanya pengikutsertaan

8 Khusnan Iskandar, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), (Yogyakarta: Skripsi

Tidak Diterbitkan, 2008), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/1144/1/BAB%201,%20BAB%20IV,

%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses 20 Mei 2017

9

pekerja dalam program Jamsostek. Tidak adanya penyesuaian akan upah atau

gaji yang diperoleh pekerja dalam PKWT yang mana sebagian di bawah Upah

Minimum Regional.9

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Heri Setiawan, mahasiswa Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi

Perbandingan Mazhab, dengan judul “Upah Pekerja/Buruh Dalam Perspektif

Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas bagaimana standar

upah yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum positif dan

hukum Islam. Peneliti menemukan perbedaan mengenai standar upah yang

layak bagi pekerja/buruh, dalam hukum positif ukuran nominal upah

dikategorikan layak dengan melihat upah minimum regional, sedangkan dalam

hukum Islam upah layak dapat diukur dengan melihat tiga hal, yaitu nilai

upah, bentuk upah, dan ketepatan waktu dalam membayar upah.10

9 Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), dalam

http://eprints.uns.ac.id/5456/1/188880911201103561.pdf, diakses 20 Mei 2017 10

Heri Setiawan, Upah Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,

(Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), dalam http://digilib.uinsuka.ac.id/13494/1/BAB%

20I, %20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses 20 Mei 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk

manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam

hubungan dengan manusia.1 Dengan kata lain perlindungan hukum

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum

dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Greta Satya Yudhana:

“perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan yang selalu

menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah, permasalahan

perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap perintah

(yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,

permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah

(ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi

penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah).”2

2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

Upaya menjalankan dan memberikan perlindungan hukum

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang

sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan

hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2000),

h. 42 2 Greta Satya Yudhana, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer

Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta, dalam http://e-journal.uajy.ac.id /8019/1/JURNAL.pdf,

diakses 20 Mei 2017

11

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus

mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah.

12

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara

hukum.3

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi,

dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.4

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum

adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan

dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3 Greta Satya Yudhana, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer

Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta, dalam http://e-journal.uajy.ac.id /8019/1/JURNAL.pdf,

diakses 20 Mei 2017 4 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina

Ilmu, 1987), h. 29

13

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi

rakyat terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif.5

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus

mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

5 Ibid

14

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara

hukum.6

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif adalah suatu

perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah

sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.7

6 Greta Satya Yudhana, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer

Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta, dalam http://e-journal.uajy.ac.id /8019/1/JURNAL.pdf,

diakses 8 November 2017. 7 Ibid

15

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.8

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan

hukum, baik itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam

rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap

orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari

hukum.9

B. Buruh Kontrak

1. Pengertian Buruh Kontrak

Pengertian buruh kontrak adalah buruh yang bekerja pada suatu

instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian

atau kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang

diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali

untuk jangka waktu maksimal 1 tahun ( pasal 59 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).10

8 Ibid

9 Phillipus M. Hadjon, Opcit. h.19.

10 Psychologymania, Pengertian Karyawan Kontrak, dalam http://www.psychologymania.

com/2013/04/pengertian-karyawan-kontrak.html, diakses 20 Mei 2017

16

Setelah kontrak kerja selesai selama 2 (dua) tahun, maka kontrak

dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan maksimal 1 (satu) tahun masa

kerja. Perbedaannya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT) adalah adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sedangkan pada Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan.11

Kaitannya dalam praktek buruh kontrak, apa yang dalam teks perundang-

undang hanya diperbolehkan untuk jenis pekerjaan produksi tertentu (pasal

58-59), namun dalam lapangan prakteknya pihak perusahaan sudah

menginjak-injak undang-undang yang berlaku tersebut. Sudah menjadi

pengetahuan umum di kalangan buruh, bahwa pekerjaan produksi utama

kini sudah dikerjakan oleh buruh kontrak. Bahkan di banyak pabrik

mayoritas buruhnya adalah buruh kontrak. Artinya, buruh kontrak telah

menjadi fenomena massal yang mengerjakan bagian-bagian produksi

utama yang semestinya dikerjakan oleh buruh tetap. Bila ada pemeriksaan

dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah setempat, mereka disembunyikan

atau dipaksa diam agar tidak ketahuan sebagai buruh yang berstatus

kontrak. Dengan suap dan manipulasi, masalah buruh kontrak mereka

sembunyikan di bawah karpet.

Sistem buruh kontrak juga menjadi alat pemecah belah di dalam

kekuatan buruh. Meskipun sama-sama menjadi buruh, antara buruh tetap

dan buruh kontrak muncul perasaan seolah-olah memiliki status yang lebih

11

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2006), h. 60

17

dan yang kurang di antara mereka. Banyak buruh tetap yang merasa aman

kemudian bersikap pasif dalam perjuangan karena tak mau kehilangan

status amannya yang relatif tersebut. Sedangkan dipihak buruh kontrak

merasa cemburu dengan beban pekerjaan yang sama, namun tidak

mendapatkan hak-hak sosial-ekonomi yang dijamin perusahaan. Politik

pecah belah sistem kapitalisme tidak hanya dalam hal pembagian kerja

(devision of labour) semata, namun sudah berkembang pembagian status

seperti buruh tetap dan buruh kontrak. Bila tidak disikapi dengan

propaganda yang tepat, soal-soal konkrit semacam ini akan menjadi

pemecah-belah yang akan semakin melemahkan kekuatan dan persatuan

buruh.12

2. Macam-Macam/Jenis Buruh Kontrak

Buruh dapat dibedakan menurut jenis dan pekerjaannya. Di dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh dapat dibedakan menjadi:

a. Buruh harian yaitu buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk

kerja.

b. Buruh kasar yaitu buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena

tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.

c. Buruh musiman yaitu buruh yang bekerja pada musim-musim tertentu

d. Buruh pabrik yaitu buruh yang bekerja di pabrik

e. Buruh tambang yaitu buruh yang bekerja di pertambangan

f. Buruh terampil yaitu buruh yang mempunyai keterampilan tertentu.

g. Buruh tani yaitu buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun

atau di sawah orang lain.

h. Buruh terlatih yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan

tertentu.13

12

Trade Union Right Center, Kasus: Perjuangan Buruh Kontrak (Kasus Pekerja Kontrak di

PT Framas Indonesia), dalam http://turc.or.id/news/kasus-perjuangan-buruh-kontrak-kasus-

pekerja-kontrak-di-pt-framas-indonesia/, diakses 20 Mei 2017 13

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 159.

18

3. Perlindungan Buruh Kontrak Perspektif Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah

a. Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang

mengaturnya.14

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan

atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat

mengakuainya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat

terhadap warganya.15

Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena

ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan

sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud

mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha

untuk memperlakukan pekerja “semaunya” tanpa memperhatikan

norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja sebagai

mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja

dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan

dan kesusilaannya dalam hal pekerja melakukan pekerjaannya. Adanya

penekanan “dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua

tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha

14

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

15

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah: Dalam Perspktif Kewenangan Pengadilan

Agama, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 376.

19

tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam

Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Di dalam aturan tentang ketenagakerjaan waktu kerja

merupakan masalah penting karena disini terletak memuat tentang

efisiensi kerja maupun kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu,

setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja sebagaimana

dirumuskan oleh Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 yang memberikan rincian waktu kerja meliputi:

1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu

kerja harus membayar atas lembur, maka wajib bagi pengusaha

memiliki persetujuan dari pekerja dan waktu lembur hanya dapat

dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan 14

(empat belas) jam dalam waktu 1 (satu) minggu. Disamping membayar

uang lembur, maka pengusaha wajib memberikan waktu istirahat

kepada pekerja. Waktu istirahat sebagaimana dirumuskan oleh Pasal

79 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah pengusaha wajib

memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.

Pelaksanan hak pekerja tentang waktu istirahat dan cuti

biasanya diatur dalam perjanjian kerja bersama, hal tersebut diatur

20

dalam Pasal 79 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No.

13 Tahun 2003. Hak lain yang perlu diperhatikan adalah hak untuk

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Di dalam Undang-Undang Ketenegakerjaan tersebut,

mengerjakan pekerjaan adalah tidak seharusnya melakukan pekerjaan

tanpa waktu istirahat dan pekerja berhak menolak karena di dalam

hari-hari libur pekerja tidak wajib bekerja. Sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa

pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Akan tetapi, jika

pengusaha terpaksa harus mengerjakan pekerja pada hari libur resmi

karena sesuatu kepentingan dari jenis dan sifat pekerjaan harus

dijalankan dan dilaksanakan secara terus-menerus atau keadaan karena

kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja maka, bekerja pada hari

libur harus dibayar sesuai dengan aturan pembayaran lembur upah

kerja. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Ayat (2)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dapat

mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari resmi apabila

jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan

secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan

antara pekerja dengan pengusaha.

21

b. Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Hukum Ekonomi

Syariah

Secara global tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, salah satu

hukum islam adalah memelihara al-umur al-daruriyah dalam

kehidupan manusia.16

yaitu:

1) Melindungi agama:

adalah terpelihara dari pada ancaman orang yang tidak bertanggung

jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah, dan ahlaknya.17

2) Melindungi jiwa

Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi

diri dari berbagai ancaman yang dapat melukai dirinya maupun

orang yang menjadi tanggung jawab dirinya.

3) Melidungi akal

Akal adalah karunia Allah yang terbesar untuk manusia. Dengan

akal manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah. Oleh

sebab itu manusia tidak boleh menyia-nyiakan dan mengekang

tetapi harus memberi kebebasan padanya dan harus merujuknya

dalam segala hal.18

4) Melindungi keturunan

Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan aturan

yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup,

sebagai mahluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah dibumi

itu perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangatlah

penting. Sehingga diperlukan adanya pelindungan keturunan.

5) Melindungi Harta

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah,

namun islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu

manusia menjadi tama’ kepada harta benda, sehingga mau

mengusahakannya dengan jalan apa pun. Maka islam engatur

jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama lain.19

sehingga

sangat perlu untuk menjaga harta, karena harta tersebut dapat

membuat beontak atau keributan antara satu dengan yang lain.

16

Sirajuddin, Filsafat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.65 17

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.68 18

Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 121 19

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.101

22

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sangat perlu

sekali adanya suatu perlindungan untuk para pekerja hal tersebut karena

hukum islam pun telah menerangkan bahwa penting sekali untuk

menjaga dan melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi,

bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang

yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal

yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS

An-Nahl (16): 97.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan.”

Al-Maliki menjelaskan tenaga kerja tidak selalu menghasilkan

harta, kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebab manfaat

tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat

lain, selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian,

perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan

jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi

yang sejenisnya tidak menghasilkaan harta. Jika pengrajin mengambil

23

upah maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang

dihasilkan. Namun seorang insinyur apabila dia mengambil upah,

maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang

dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun dia

mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkaan kepada yang

memberi upah (musta’jir).

Selain itu perlindungan hukum bagi pekerja harus sesuai dengan

tujuan Hukum Ekonomi Syariah, dapat dilihat dari sudut pandang yang

memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar

ma’ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan

meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah

sebagai berikut:20

a) Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengndung arti manusia diciptakan oleh

Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam

mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-

aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho

Allah.

b) Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan

akhlaq harus berkaitan dengan sektor produkisi, distribusi, dan

konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas

mengerakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan

tanpa memperdulikan orang lain.

c) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusian mengandung arti Allah memberikat predikat

“Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi

kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan

tugasnya. Melalui perannyasebagai “Khalifah” manusia wajib

beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

20

Ibid

24

d) Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak

individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan

yang adil tenatng dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati,

perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang

moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah

sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping

itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang

dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu

dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat

bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap

dan seimbang dalam segala hal kehidupan.21

Dari pemaparan tujuan ekonomi syariah dilihat dari empat sudut

pandang tersebut dapat diketahui bahwa manusia dalam melakukan

kegiatan bermualah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari

ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja

keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam

kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak

mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat sehingga pekerja juga

mendapatkan rasa aman dan nyaman di tempat kerja.

C. Upah

1. Pengertian Upah

Upah merupakan hak dari pekerja yang diterimanya sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Hak untuk menerima

upah itu timbul pada saat dimulainya hubungan kerja dan berakhir pada

saat hubungan kerja putus.

21

Ibid., h.3

25

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang

Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan

sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau

jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk

uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja

antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu

sendiri maupun keluarganya.22

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah hak buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.23

Menurut pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah

dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga

agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka

pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui

peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim disebut upah minimum

22

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 150 23

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet. 1, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), h. 5

26

atau dalam era otonomi daerah seperti ini disebut dengan istilah upah

minimum provinsi.24

Batasan tentang upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan

adalah bahwa upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah

atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau

dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu

persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibayarkan atas

dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.25

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memberikan konsep definisi

upah/gaji yaitu penerimaan buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang

ataupun barang selama sebulan yang dibayarkan oleh

perusahaan/kantor/majikan setelah dikurangi dengan potongan-potongan,

iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.26

Selanjutnya secara sederhana dapat dikemukakan bahwa upah

dapat diartikan sebagai pembayaran suatu imbalan yang wujudnya dapat

bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau

suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan

prestasi atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

24

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan..., h. 150 25

Lahmuddin, Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi

Pada PT. Binanga Mandala Labuhan Batu), dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567

89/ 5129/1/10E00515.pdf, diakses 20 Mei 2017 26

Badan Pusat Statistik, Indikator Ketenagakerjaan Mei 2004, (Jakarta: BPS, 2004), h. 2

27

Uraian-uraian di atas selanjutnya mengarah pada suatu kesimpulan

mengenai definisi upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan

atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain/pengusaha.

2. Macam-macam Upah

Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal

tidak melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.

Imbalan/penghasilan yang diterima oleh buruh tidak selamanya disebut

sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam

komponen upah.

Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990

tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

disebutkan bahwa:

1) Upah pokok; merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan

berdasarkan perjanjian;

2) Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya

yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan

anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan

kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan

dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran

buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa

28

mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan

dibayarnya upah pokok;

3) Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung

maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara

tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak

bersamaan dengan pembayaran upah pokok.27

3. Klasifikasi Ketentuan Hukum tentang Pengupahan

Ketentuan dalam perundang-undangan tentang pengupahan pada

umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bersifat Membatasi (Restrictive), yaitu:

1) Memberi batas minimum besarnya upah (upah minimum).

2) Membatasi waktu kerja.

3) Membatasi jangka waktu penuntutan terhadap pembayaran upah.

4) Membatasi besarnya pemberian tunjangan tetap sebagai upah

pokok, yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari

keseluruhan upah.

b. Bersifat Memberi Perangsang (Incentive), yaitu:

1) Pengaturan pemberian upah lembur untuk pekerjaan diluar jam

kerja.

2) Pengaturan mengenai upah tetap, meskipun pekerja tidak

melakukan pekerjaan dengan alasan-alasan tertentu.

27

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan..., h. 151

29

3) Pengaturan mengenai penetapan upah berdasarkan kebutuhan

hidup layak bagi buruh.

Ketentuan-ketentuan di atas dikatakan bersifat incentive karena

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dari pekerja dengan

kesadaran adanya jaminan kepastian hukum yang melindungi hak

mereka.

4. Penentuan Tarif Upah

Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua

konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.

Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak

berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap

digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah

tas‟ir fial-a‟mal, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas

suatu jasa pekerjaan.

Pada dasarnya dalam kondisi normal, tarif upah atau jasa pekerjaan

dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli

jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan salah sebuah komoditi

yang diperdagangkan, karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum

permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi,

akan tetapi dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah

berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang

sepadan (ujrah al-mistl) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan

jasa.

30

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ujrah mitsl ditentukan oleh

jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada

saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika

negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang

melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah

upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan

tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.

Tujuan diterapkannya tarif upah sepadan adalah untuk menjaga

kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa,

dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi

bisnis. Dengan demikian tarif upah sepadan, setiap perselisihan yang

terjadi dalam transaksi jual beli jasa dapat diselesaikan secara adil.28

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Upah Waktu Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

28

Arakal Salim G.P, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah,

(Jakarta: t.p., 1999), h. 99

31

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk

meningkatkan kesejahteraannya.29

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa

setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perwujudan penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan

yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan

ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

dijelaksan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu

kerja. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 78 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam

pasal 77 ayat (2), harus memenuhi syarat yaitu :

1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, dan

2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

berlaku bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Ketentuan mengenai

waktu kerja pada sektor usaha atau pekerja tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) bahwa mempekerjakan pekerja/buruh melebihi

29

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakejaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika: Jakarta,

2009), h. 107

32

waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) wajib

membayar upah kerja lembur..

6. Sistem Pemberian Upah

Sistem pemberian upah ini maksudnya adalah bagaimana cara

perusahaan biasanya memberikan upah kepada buruhnya, sistem ini di

dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah

menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau

bulanan.

b. Sistem Upah Potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah

jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah

ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut

ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan

sebagainya.

Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

1) Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat.

2) Produktivitas semakin tinggi.

3) Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif.

Sedangkan keburukannya adalah:

1) Buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan.

33

2) Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatannya.

3) Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar

jumlah potongan.

4) Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan.

Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka

diciptakan sistem upah gabungan, yaitu gabungan antara upah

minimumnya sehari dengan jumlah minimum pekerjaannya sendiri.

c. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem

pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada

kelompok tertentu yang selanjutnya nanti kelompok ini akan

membagikan kepada para anggota.

d. Sistem Upah Berubah

Dengan sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan

dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik

maka jumlah upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka

upah pun akan turun, itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

e. Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup.

Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik

turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai

nyata dari upah.

f. Sistem Upah Keuntungan

34

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus

apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun.30

g. Sistem Upah Borongan

Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang

diborongkan. Cara menghitungkan upah ini kerap kali dipakai pada

suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk

seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian dibagi-

bagi antara pelaksanaan.

h. Sistem Upah Premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah

potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau

jumlah hasil apabila semua karya mencapai prestasi yang lebik baik

dari itu, ia diberi “premi”. Premi dapat diberikan misalnya untuk

penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik,

dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi

minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motion Study.

i. Sistem Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa digunakan dalam bidang

pertanian dan dalam usaha keluarganya, tetapi juga dikenal di luar

kalangan itu.

Upah dipandang adil apabila memenuhi 3 (tiga) syarat:

30

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Ed.

1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72

35

(1) Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja,

dewasa ini telah dikembangkan berbagai evaluasi jabatan.

(2) Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup

layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada satu

ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi

kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam

inflasi kala harga-harga naik.

(3) Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan

memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah

pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu

membayar upah cukup tinggi padahal upah yang dibayar itu

rendah berarti melanggar keadilan moral Pancasila.31

31

T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 59

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah

yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.1

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan (field research) pada hakekatnya merupakan metode

untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang tengah terjadi pada

suatu saat di tengah masyarakat.2 Maksud dari penelitian tersebut yaitu,

peneliti mempelajari secara mendalam tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja

tidak tetap dengan PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena.

1 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, dalam Soerjono Soekanto, Ed.,1986,

Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: UI Press, h. 43. 2 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Offset Alumni,

1996), h. 32

37

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif,

artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan

hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual

dan cermat.3

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bermaksud menggambarkan

secara jelas tentang kontruksi dari hubungan hukum antara pihak pekerja

tidak tetap dengan pihak PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena, apabila

terjadi kelalaian dalam perjanjian kerja yang mengakibatkan kerugian pada

salah satu pihak, dan upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan akibat

terjadinya kelalaian tersebut.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek

dari mana data dapat diperoleh.4 Dalam penelitian ini penulis menggunakan

dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama,5 dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang

diteliti. Data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi

3 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Bina

Aksara, 1998), Cet ke-6, h. 129 5 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja

Grafindo, h. 30

38

sosial tertentu, yang dipilih secara purposive.6 Penentuan Informan awal,

dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai

berikut:7

1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya

melalui proses ekulturasi.

2) Mereka yang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti.

3) Mereka yang mempunya kesempatan dan waktu yang memadai untuk

dimintai infoermasi.

Sehingga di dalam penelitian ini yang akan menjadi informan awal

adalah:

1) HRD atau Manager PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena untuk

memperoleh data catatan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi,

SOP yang ada di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena.

2) Tenaga kerja tidak tetap PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena untuk

memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah

dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.8 Adapun sumber data yang

pada penelitian ini meliputi :

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku

6 Burhan Bungin, 2008, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, h. 53 7 Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3, h.

30 8 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), h. 40

39

literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-

lembaga yang terkait.

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang

dikeluarkan oleh instansi, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandasan

kepada tujuan penyelidikan.9 Dalam penelitian ini wawancara yang

digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas

terpimpin adalah kombinasi antara wawancara terpimpin dan wawancara

tidak terpimpin, di dalamnya terdapat unsur kebebasan pembicaran,

pengarahan pembicaraan secara tegas dan memokok.10

karena untuk

menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang

akan diteliti. Metode ini untuk mengetahui data terhadap para informan

mengenai perjanjian dan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak

tetap. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak

Mugiyo manager PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena, dan 4 orang

karyawan tidak tetap PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena.

2. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catata, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan

9 Sutrisno Hadi, Metode Reaserch, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1998), Jilid I, h. 63

10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Raja Rosdakarya,

2014), h. 207

40

sebagainya.11

Metode ini untuk mendapatkan dan melengkapi data-data

secara teoritis yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang diteliti

dengan membaca berbagai filter yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berasal dari

literatur berupa catatan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, SOP PT.

Central Pertiwi Bahari Bratasena.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan

menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada

dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan

induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu.12

Oleh arena itu,

data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka

yang berkaitan dengan fokus permasalan kemudian akan didiskusikan dengan

data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara obyek penelitian

sehingga akan ditemukan hukum dalam kenyataan.

11

Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Bina

Aksara, 1998), Cet ke-6, h. 188 12

Tatang M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, h. 95

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Tentang PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kec.

Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung

1. Sejarah Berdirinya

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Mugiyo sejak tahun

1994 sebagai kawasan eks hutan register 47 Way Terusan di Kecamatan

Menggala, Kabupaten Lampung Utara (yang kemudian pada tahun 1997

dimekarkan menjadi Tulang Bawang) merupakan bagian kawasan hutan

yang telah dipenuhi sekitar 5000 kepala keluarga perambah tak ada

harapan dan cahaya kehidupan di sini. Kawasan ini hanyalah hamparan

hutan gambut, prumpungan dan tambak-tambak udang tradisional yang

membentang ribuan hektar di tepi sungai besar Way Seputih dan

berbatasan dengan apa yang sekarang disebut Nakula Kawasan ini

dibiarkan perawan dan tanpa akses sama sekali.1

Sejauh mata memandang hanyalah pepohonan dan riak sungai yang

besar dan lebar. Satu-satunya jalur transportasi ke sini hanyalah melalui

sungai serta jalan setapak hutan yang terbentuk secara tak sengaja karena

dilalui oleh para perambah hutan. Adanya tanda-tanda kehidupan adalah

semata karena keberadaan para perambah hutan tersebut. Mereka dateng

dari berbagai wilayah lain di luar kawasan hutan kawasan ini memang tak

1 Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena,

12 Januari 2018

42

memiliki penghuni, apalagi desa. Terisolir, sunyi, gulita tanpa ada detak

nadi roda perekonomian.

Dari kawasan hutan seperti inilah kemudian lahir sebuah

perusahaan tambak udang besar bernama PT Central Pertiwi Bratasena,

hasil kerja sama antara PT Bratasena Perkasa Kencana dengan PT Charoen

Pokphand Indonesia. Kemudian per tanggal 13 februari 1988 PT Central

Pertiwi Bratasena ini berubah nama menjadi PT Central Pertiwi Bahari

(CPB). Jejak sejarah kawasan ini masih dapat ditilas hingga sekarang,

terutama karena para perambah tersebut masih hidup hingga saat ini. Parah

perambah ini adalah saksi sejarah nyata karena mereka sekaligus pelaku

yang di kemudian hari menjadi bagian dari CPB. Mereka merambah hutan

namun secara berpindah-pindah. Kalau di satu tempat dirasa tidak mampu

lagi memberi penghidupan. Mereka berpindah ke bagian kawasan hutan

yang lain.

Tahun 1994 adalah tahun monumental bagi CPB. Sebuah cita-cita

besar muncul untuk memanfaatkan lahan gambut tersebut. Dengan

mengusung visi dan misi bisnis yang besar dan tegas, menciptakan

perpaduan unsur kearifan lokal dan teknologi modern. CPB mengubah

kawasan ini menjadi kawasan industrial pertambakan yang dikenal hingga

penjuru dunia. Sebuah kerja yang besar dan tidak mudah. Gagasan besar

memunculkan perusahaan industri pertambakan udang menemui wujud

nyata ketika perusahaan menerima hak resmi pelepasan sebagai kawasan

43

register 47 dari Menteri kehutanan untuk keperluan tambak inti rakyat

(TIR), luasnya cukup besar yakni 17400 hektar.

Namun menjelajahi bisnis ini bukanlah perkara mudah, kondisi

alam memang mendukung, terutama karena berada di dekat perariran,

terlebih di tepi sungai Way Seputih yang dekat dengan sungai Tulang

Bawang yang merupakan sungai-sungai terbesar di Provinsi Lampung

walau begitu infrastruktur di daerah tersebut masih nol. Meski sulit akses,

namun para perambah memanfatkan kawasan untuk kehidupan mereka

mulai dari bercocok tanam hingga tambak udang tradisional. Mereka

lakukan hal ini secara berpindah-pindah sesuai dengan kemampuan dan

daya dukung lingkungan terhadap usaha mereka. Bagi mereka, kawasan

register 47 ini adalah lahan hidup, meski bukan milik mereka.

Berangkat dari dasar pemikiran demikian, maka operasioanal

lapangan dimulai. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan serentak.

Disatu sisi dilakukan land clearing dan pembuatan/pencetakan tambak.

Disisi lain, dilakukan pula proses perekrutan petambak-petambak dari para

perambah. Keduanya bukanlah pekerjaan yang mudah karena semuahnya

sama-sama berangkat darai titik nol. Selama proses land clearing dan

pencetakan tambak ternyata alam tak begitu saja bersahabat dengan hasrat

dan niat baik perusahaa, maklumlah ini lahan gambut dan prumpung.

Sementara sejak awal lahan tersebut sudah dirancang akan menjadi tambak

modern dengan infastruktur modern dan memenuhi standar pengelolaan.

Proses pembuatan tanggul tambak memakan waktu hampir setahun.

44

Sementara pembangunan infrastruktur sekitar 4 tahun. Jumlah tambak

yang tercetak sebanyak 3500 tambak. Untuk tenaga pengerjaan

infrastruktur ini selain direkrut dari lampung juga didatangkan dari Pulau

Jawa lantaran jumlah tenaga yang ada di Lampung masih jauh dari

kebutuhan.

Dimulai dari kelestarian lingkungan, PT CPB merasa memiliki

kewajiban dan tanggung jawab untuk memberdayakan perambah hutan

menjadi petambak plasma dan juga melakukan rehabilitasi lahan kritis.

Reboisasi pertama kali dilakukan melalui (AMR) yang dilakukan dalam

beberapa tahapan rehabilitasi lahan kritis juga mendapat sumbangan sejuta

pohon dari Menteri Kehutanan Djamaludin Soeryohadikoesoemo saat itu,

yang datang ke lokasi reboisasi dan melakukan penanaman pohon. Lahan

kritis yang menghawatirkan itu berubah menjadi sabuk hijau (green belt)

yang tampak hijau dan asri di sepanjang pantai Timur Tulang Bawang.

Sayangnya hasil reboisasi di ijarah kembalai di era reformasi. Sehingga

sabuk hijau kembali menjadi lahan kritis. Sedangkan hasil reboisasi yang

masih dapat dilihat saat ini adalah yang berada di area pertambakan udang

PT CPB.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo di awal

berdirinya CP Bratasena, pelatihan untuk menjadikan petambak

profesional menjadi program utama perusahaan. Hal ini karena para

petambak belum memiliki pengetahuan mengenai cara-cara budidaya

45

udang modern. Yang mereka lakukan selama ini masih menggunakan

cara-cara tradisional, bahkan mayoritas mereka bukanlah petambak

udang.2 Adapun jumlah tenaga buruh kontrak PT. CPB Bratasena adalah

berjumlah 50 orang.

Bapak Mugiyo menerangkan lebih lanjut pelatihan semakin

intensif dilakukan terlebih karena sebagian besar mereka tidak

berpendidikan tinggi. Tak hanya pengetahuan tentang budidaya udang

modern, mereka juga diberi keterampilan baris berbaris untuk

menumbuhkan kedisiplinan dan latihan fisik guna membentuk stamina

yang prima dalam menyongsor tantangan dalam budidaya udang yang

cukup besar. Setelah menjalani pelatihan, mereka juga terus didampingi

dan mendapat bimbingan dari penyuluh dalam susasana yang hangat,

rileks dan bersahabat. Penyuluhan di lokasi tambak terkadang disaksikan

juga oleh keluarga petambak. Hal ini menambah wawasan, dan sangat

bermakna dalam mendukung keadaan para keluarga mereka.3

Meningkatkan kualitas semua komponen di PT CPB menurut

Bapak Mugiyo termasuk para petambak plasma adalah hal penting. Semua

komponen dipandang sebagai bagian yang sama-sama penting, sama-sama

bernilai, dan sama-sama memberi kontribusi terhadap perusahaan.

Berbagai upaya penngkatan kualitas yang sudah dlakukan antara lain

2 Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena,

12 Januari 2018 3 Ibid

46

berupa seminar sehari hubungan pola kemitraan inti-plasma, lomba asah

trampil, dan pembinaan penyuluhan terhadap para petambak.4

Bapak Mugiyo menekankan bahwa dengan penekanan terhadap

kualitas dan investasi yang berkelanjutan di bidang penelitian dan

pengembangan serta bekerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka dan

organisasi penelitian terdepan di bidang bioteknologi dan industri pangan,

perusahaan mampu mendayagunakan teknologi dan inovasi terbaik untuk

memenuhi kebutuhan Indonesia akan produk-produk perikanan yang

berkualiatas. Sebagai hasilnya, saat ini perseroan menjadi pemimpin pasar

untuk produk-produk pakan udang dan bibit-bibit udang berkualitas prima.

Sebagai perintis di bidang akuakultur udang CPB terus mengaplikasikan

teknologi dan pengetahuan akuakultur yang termutakhir, yang diharapkan

menempatkan PT CPB berada di posisi terdepan industri di berbagai aspek

usaha.5

3. Letak Geografis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mugiyo letak lokasi tambak

udang PT Central Pertiwi Bahari berada di daerah Kampung Bratasena

Adiwama, kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang

Menggala dan kantor pusat PT Central Pertiwi Bahari yang beralamat di Jl.

Ir Sutami. Km 16 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Selatan.6

4 Ibid

5 Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena,

12 Januari 2018 6 Ibid

47

4. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi perusahaan akuakultur terbesar dan terdepan yang

terintegrasi secara vertikal terbesar di dunia.7

2) Misi

Untuk terus menerus meningkatkan kekuatan di bidang

akuakultur dan mengutamakan efisiensi melalui sistem manajement

yang inovatif serta teknologi terkini dalam rangka memastikan

kesuksesan dari para petambak serta memberikan rangkaian produk

yang berkualitas. Secara konsisten kami mengevaluasi kinerja

perseroan dan kontribusi di bidang sosial, selain juga menetapkan

praktik yang ramah lingkungan di seluruh proses operasional.8

B. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Kontrak di PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena Kec. Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara Buruh dan

Majikan setelah adanya Perjanjian Kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak

ke satu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk

bekerja dengan mendapatkan upah; dan majikan menyatakan kesanggupannya

untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.

Hubungan kerja tenaga kerja/buruh dengan PT. Central Pertiwi Bahari

dilakukan melalui Perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat

Perjanjian Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, Surat Perjanjian

7 Dokumen Profil PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena, 12 Januari 2018

8 Ibid

48

Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat Pengusaha dengan

Pekerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “Penyerahan sebagian pelaksanaan

pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.”9

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pihak kasturit,

bahwasannya untuk memperoleh data tentang perlindungan hukum buruh

kontrak yang ada di PT. Central Pertiwi Bahari lebih tepatnya untuk

mewawancarai pihak security, karena menurut beliau pihak security yang

dirasa mengetahui permasalahan buruh kontrak yang ada di PT. Central

Pertiwi Bahari. Maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah

security yang ada di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena.

Berdasarkan wawancara Bapak Nasarudin (Security PT. Central

Pertiwi Bahari) ketentuan kebebasan beragama merupakan landasan seseorang

tentang menjaga dan melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta, sedangkan di lingkungan PT. Central Pertiwi Bahari agama islam

menjadi agama yang banyak dianut oleh tenaga kerja yang ada di lingkungan

PT. Central Pertiwi Bahari.10

Bapak Mugiyo menerangkan lebih lanjut bahwa dengan diadakanya

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pekerja dengan perusahaan

9 Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

10 Hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari, 12 Januari 2018

49

akan mejamin kepastian hukum tentang hak-hak pekerja yang harus dipenuhi

oleh perusahaan, dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.11

Sedangkan berdasarkan wawancara kepada Bapak Nasarudin (Security

PT. Central Pertiwi Bahari) dengan diberlakukannya perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT) menjadi kewajiban dari perusahaan dengan memberikan

perlindungan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada tenaga kerja

buruh kontrak di PT. Central Pertiwi Bahari.12

Bapak Mugiyo menerangkan lebih lanjut untuk menunjang terciptanya

Visi, Misi tersebut di atas maka sasaran PT. Central Pertiwi Bahari

mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai agar dapat berjalan lebih

lancar, sehingga diperlukan pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan

pemborongan pekerjaan atau peyediaan jasa tenaga kerja yang disebut dengan

outsourcing. Oleh karena itu beberapa kegiatan penunjang yang tidak

langsung berhubungan dengan proses produksi diserahkan kepada pihak

ketiga. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah kebersihan (cleaning

service), keamanan (security), driver, dan sebagainya.13

Berdasarkan wawancara Yudi Santri menjelaskan bahwa rata-rata

pekerja buruh kontrak di lingkungan PT. Central Pertiwi Bahari sudah bekerja

selama 10-15 tahun.14

11

Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena, 12 Januari 2018 12

Hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari, 12 Januari 2018 13

Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena, 12 Januari 2018. 14

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Satri, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena, 12 Januari 2018

50

Berdasarkan wawancara Bapak Sukri perlindungan hukum yang ada di

PT. Central Pertiwi Bahari salah satunya adalah diikutkannya tenaga kerja

sebagai peserta jamsostek yang menjadi kewajiban dari perusahaan akan

memberikan perlindungan hak kepada tenaga kerja. Perlindungan hukum yang

kedua adalah kepada pekerja/buruh diberikan upah/gaji pokok setiap

bulannya, tunjangan makan dan transportasi. Adapun perlindungan hukum

yang ketiga yaitu setiap pekerja berhak mengajukan permohonan hak cuti

kepada perusahaan, tentunya sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.15

Adapun pelaksanaan perlindungan hukum yang berikan oleh PT.

Central Pertiwi Bahari kepada tenaga kerja/buruh untuk menjamin hak-hak

pekerja/buruhya adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

PT. Central Pertiwi Bahari telah megikutsertakan tenaga kerjanya

dalam program jamsostek sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sebagai berikut: Pengusaha

yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih,

atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)

sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan

sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).16

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Nasarudin (Security PT.

Central Pertiwi Bahari) dengan diikutkannya tenaga kerja sebagai peserta

15

Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi Bahari,

12 Januari 2018 16

Dokumentasi Pasal 2 ayat 3 tentang Jamsostek, 12 Januari 2018

51

jamsostek yang menjadi kewajiban dari perusahaan akan memberikan

perlindungan hak kepada tenaga kerja PT. Central Pertiwi Bahari

mengingat bahwa tenaga kerja selalu berada pada posisi yang lemah yang

harus diperhatikan dan tidak di deskriminasikan.17

2. Upah

PT. Central Pertiwi Bahari mengatur tenaga kerjanya dalam

pengupahan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah

hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan

dilakukan.18

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yudi Santri menjalankan

tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya,

kepada pekerja/buruh diberikan upah/gaji pokok setiap bulannya sebesar

Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tunjangan makan dan

transportasi sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

tunjangan daerah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Upah

dibayarkan oleh PT. Central Pertiwi Bahari kepada pekerja/buruh

selambat-lambatnya tanggal 25 setelah tutup buku pada bulan berikutnya.

17

Hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari, 12 Januari 2018 18

Dokumentasi pasal 1 angka 30 PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena, 12 Januari 2018

52

Upah/gaji pokok yang bayarkan oleh PT. Central Pertiwi Bahari kepada

tenaga kerja/buruh akan dikenakan potogan premi jamsostek sebesar 2 %

(dua persen) dari upah pokok yang telah dibayarkan.19

Bapak Yudi Santri menerangkan lebih lanjut bahwa pekerja/buruh

yang tidak masuk kerja/mangkir, maka upah/gaji tidak dibayarkan atau

akan dipotong secara proporsional. Namun bagi pekerja yang tidak dapat

menjalankan tugasnya karena izin sakit tetap mendapat upah seperti biasa.

Sedangkan upah lembur dirasa bagi para pekerja yang bekerja pada pukul

16.00-18.00 WIB tidak terealisasikan, serta masih tidak sesuainya waktu

istirahat dan jam kerja yang diberikan dari pihak CPB.20

3. Hak Cuti dan Hak Tunjangan Hari Raya (THR)

Bapak Mugiyo menerangkan bahwa hak cuti diberikan oleh PT.

Central Pertiwi Bahari kepada pekerja sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian

kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Central Pertiwi Bahari yang berbunyi:

Bahwa oleh karena perjanjian ini dalam bentuk PKWT maka tidak ada

pengaturan khusus tentang cuti, akan tetapi pihak kedua dapat mengajukan

permohonan cuti sesuai prosedur yang berlaku yang teknis pelaksanaan

ditetapkan menurut ketentuan perusahaan berdasarkan pasal 1 perjanjian

ini.21

19

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Satri, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena, 12 Januari 2018 20

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Satri, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena, 12 Januari 2018 21

Hasil wawancara dengan Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena, 12 Januari 2018

53

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Angga Ridwan bahwa

setiap pekerja berhak mengajukan permohonan hak cuti kepada

perusahaan, tentunya sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Hak

cuti diberikan kepada pekerja yang telah bekerja atau mejalankan

pekerjaanya sekurang-kurangya satu tahun. Permohonan cuti yang diajukan

oleh tenaga kerja harus sudah diajukan satu minggu sebelum tanggal cuti

tersebut.22

Tunjangan Hari Raya (THR) diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa pihak pertama

(perusahaan) akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan

kepada pihak kedua (tenaga kerja), menurut ketentuan Permenaker

No.Per.04/Men/1994 dan dengan berdasarkan Pasal 1 dari perjanjian ini.23

Sedangkan Bapak Sukri menjelaskan bahwa dalam Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Central Pertiwi Bahari setelah

diperhatikan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang hak pekerja

mengenai pesangon yang sangat dibutuhkan oleh pekerja ketika terjadi

pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak adanya kepastian hak

tenaga kerja tentang pesangon tersebut, padahal pesangon tersebut sangat

dibutuhkan oleh tenaga kerja yang pekerjaan berakhir.24

Pesangon yang

seharusya dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja ketika terjadi

pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menjadi kewajiban dari

22

Hasil wawancara dengan Bapak Angga Ridwan, tenaga kerja (Security) PT. Central

Pertiwi Bahari, 12 Januari 2018 23

Dokementasi Pasal 8 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Central Pertiwi

Bahari, 12 Januari 2018 24

Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi Bahari,

12 Januari 2018

54

perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai

berikut: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha

diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Menurut Mardi (Security PT. Central Pertiwi Bahari) sejauh ini

belum ada pembicaraan mengenai pesangon dengan pihak perusahaan,

padahal pesangon adalah hak tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh

perusahaan kepada pekerja ketika terjadi pemutusan hubugan kerja,

dengan adanya pesangon pekerja yang di PHK akan sangat terbantu karena

setelah terjadi pemutusan hubungan kerja sangat sulit sekali untuk

mendapatkan pekerjaan yang baru, kerena pekeja berada di posisi yang

lemah dan juga karena alasan susahnya mencari lowongan pekerjaan,

pekerja sangat berharap sekali pihak perusahaan membayarkan pesangon

ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.25

C. Analisis Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan

Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua belah

pihak antara perusahaan dengan para pekerja. Sedangkan pekerja merupakan

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

lain.26

Menurut hukum ekonomi syariah bidang pekerjaan merupakan bidang

yang masuk dalam muamalah yaitu tentang ijarah. Ijarah adalah akad

25

Hasil wawancara dengan Bapak Mardi, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari, 12 Januari 2018 26

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 ayat 3, h.3

55

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembiayaan upah sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas

barang itu sendiri.27

Bentuk perlindungan terhadap pekerja di Indonesia wajib dilaksanakan

oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk

bekerja, dalam perusahaan tersebut haruslah memperhatikan tentang

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja. Perlindungan

bagi para pekerja dibagi menjadi tiga yaitu perlindungan ekonomis,

perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.28

Adapun perlindungan-

perlindungan tersebut tentunya harus diimbangi dengan hak-hak dan

kewajiban bagi para pekerja. Dengan adanya perlindungan serta hak-hak dan

kewajiban dari pekerja diharapkan akan menimbulkan suasana harmonis

antara pekerja dan perusahaan.29

Dalam hukum ekonomi syariah pun telah dijelaskan bahwa

perlindungan terhadap para pekerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan

oleh para pengusaha atau perusahaan, karena tujuan dari hukum ekonomi

syariah itu sendiri adalah amar ma;ruf nahi munkar yaitu mengerjakan yang

benar dan meninggalkan yang dilarang30

. Sehingga penting sekali para

pengusaha dan perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

perlindungan hukum terhadap pekerja wajib diberikan oleh pekerja seperti

telah disebutkan dalam pasal (86) ayat 1 setiap pekerja mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral

27

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana, 2013), h. 247 28

Jimmy Joses Sembiring, Hak dan Kewajiban pekerja, (Jakarta: Visimedia, 2016), h.37 29

Ibid, h.39 30

Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.4

56

dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang bahwa

hukum islam adalah memelihara al-umur al-daruriyah dalam kehidupan

manusia.31

Adanya suatu perlindungan untuk para pekerja hal tersebut karena

hukum islam pun telah menerangkan bahwa penting sekali untuk menjaga dan

melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam Pasal 273 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah juga diatur

tentang perlindungan hak pekerja yang dijelaskan bahwa kelebihan waktu

dalam ijarah-an yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar

berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.32

Sedangkan di dalam aturan tentang

ketenagakerjaan waktu kerja merupakan masalah penting karena disini terletak

memuat tentang efisiensi kerja maupun kemampuan tenaga kerja. Oleh karena

itu, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja sebagaimana

dirumuskan oleh Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang

memberikan rincian waktu kerja meliputi:

3) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

4) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja harus

membayar atas lembur, maka wajib bagi pengusaha memiliki persetujuan dari

pekerja dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam

dalam waktu 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam waktu 1 (satu)

minggu. Disamping membayar uang lembur, maka pengusaha wajib

31

Sirajuddin, Filsafat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.65 32

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Harga dan Jangka Waktu Ijarah Pasal 273

57

memberikan waktu istirahat kepada pekerja. Waktu istirahat sebagaimana

dirumuskan oleh Pasal 79 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah

pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.33

Berdasarkatan hal tersebut sehingga dapat dipahami penting sekali

bagi para perusahaan atau tempat kerja untuk memberikan perlindungan atas

pekerjanya khususnya dalam merincikan waktu kerja, upah lembur dan cuti

terhadap pekerjanya.

Setelah peneliti melakukan research di PT. Central Pertiwi Bahari

Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang peneliti dapat mengetahui bahwa

PT. Central Pertiwi Bahari tersebut memiliki tiga shift kerja dalam satu

harinya dengan ketentuan kerja persatu shiftnya adalah delapan jam.

PT. Central Pertiwi Bahari tersebut sebenarnya telah memberikan hak-

hak atas pekerkerjanya, hak tersebut sebenarnya telah dipenuhi oleh pihak

CPB walaupun masih ada hak yang belum dipenuhi oleh pihak CPB Bratasena

seperti halnya tentang hak atas perlindungan dan jaminan sosal bagi pekerja

tersebut belumlah terlaksana secara maksimal karena masih sering

ditemukannya pekerja yang melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak

terhitung waktu lembur. Belum diberikanya upah lembur bagi para pekerja

yang bekerja pada pukul 16.00-18.00 WIB, serta masih tidak sesuainya waktu

istirahat dan jam kerja yang diberikan pihak CPB dengan Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana seharusnya dalam satu

minggu pekerja yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja hanya wajib bekerja

selama 7 (tujuh) jam dalam sehari dan mendapatkan waktu istirahat kerja 1

33

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

58

(satu) hari selama seminggu, bukan 8 (delapan) jam kerja dalam satu hari

selama 6 hari kerja dalam satu minggu.

Maka seharusnya pihak PT. Central Pertiwi Bahari lebih

memprioritaskan kembali perlindungan bagai para pekerja diperlukan adanya

suatu perlindungan bagi para pekerja sesuai dengan undang-undang No.13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 85 Ayat (1) bahwa pekerja tidak

wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Akan tetapi, jika pengusaha terpaksa

harus mengerjakan pekerja pada hari libur resmi karena sesuatu kepentingan

dari jenis dan sifat pekerjaan harus dijalankan dan dilaksanakan secara terus-

menerus atau keadaan karena kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja

maka, bekerja pada hari libur harus dibayar sesuai dengan aturan pembayaran

lembur upah kerja. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Ayat (2)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dapat mempekerjakan

pekerja untuk bekerja pada hari-hari resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan

tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada

keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.34

Dan masalah tentang waktu kerja dan istirahat kerja pihak CPB

haruslah memberikan waktu kerja dan istirahat kerja yang sesuai dengan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam

pasal (77):

1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja

2) Waktu kerja sebagaimana dimaksudkan meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 6

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau

34

Ibid

59

b. 8 (delapan) jam 1(hari) dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

PT. Central Pertiwi Bahari setelah diperhatikan tidak ada satu pasal

pun yang mengatur tentang hak pekerja mengenai pesangon yang sangat

dibutuhkan oleh pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)

sehingga tidak adanya kepastian hak tenaga kerja tentang pesangon tersebut,

padahal pesangon tersebut sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja yang pekerjaan

berakhir. Pesangon yang seharusya dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga

kerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menjadi

kewajiban dari perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu

sebagai berikut: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),

pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. Maka

seharusnya pihak perusahaan CPB membicarakan mengenai pesangon. Karena

pesangon merupakan hak tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan

kepada pekerja ketika terjadi pemutusan hubugan kerja, dengan adanya

pesangon pekerja yang di PHK akan sangat terbantu karena setelah terjadi

pemutusan hubungan kerja sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan

yang baru, kerena pekeja berada di posisi yang lemah dan juga karena alasan

susahnya mencari lowongan pekerjaan, pekerja sangat berharap sekali pihak

perusahaan membayarkan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Sehingga para pekerja dapat merasakan perlindungan atas

kesejahteraan dan keselamatan kerja yang termasuk salah satu hak yang harus

dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan. Selain itu dalam Hukum ekonomi

60

syariah Perlindungan hukum bagi para pekerja buruh kontrak haruslah sesuai

dengan tujuan dari hukum ekonomi syariah itu sendiri yaitu dengan berfokus

kepada amar ma’ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan

meninggalkan yang dilarang. Aadapun sudut pandang tujuan hukum ekonomi

syariah yang digunakan khususnya dari sudut pandang mengenai ekonomi

keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat

diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat,

jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan

kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya

kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Disamping

itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan

oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara

berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah

mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.35

Selain itu perlindungan terhadap pekerja haruslah sesuai dengan salah satu

hukum islam yaitu memelihara al-umur al-daruriyah dalam kehidupan

manusia yaitu melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sehingga para pekerja dapat merasakan perlindungan atas kesejahteraan dan

keselamatan kerja termasuk salah satu hak yang harus dipenuhi oleh

pengusaha atau perusahaan.

35

Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan perlindungan hukum terhadap

pekerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebenarnya sudah

diterapkan di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas

Tulang Bawang, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya

dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum

terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak

pekerja cuti atau hari libur tidak diberikan.

Maka dapat disimpulkan sebagian besar kesejahteraan para pekerja di

PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Gedong Meneng Tulang

Bawang belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya bagi para

pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum

yang dirasakan oleh para pekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran

sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente

Teladas Tulang Bawang tersebut lebih memperhatikan perlindungan bagi

para pekerjanya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan hukum

ekonomi syariah yang berlaku, dan perlindungan terhadap para pekerja

62

harus terlaksana secara maksimal hal ini bertujuan menciptakan rasa aman

dan nyaman terhadap para pekerja dan tidak menimbulkan hal-hal yang

tidak diinginkan.

2. Peneliti menyarankan kepada pekerja buruh kontrak untuk meningkatkan

pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai

pekerja di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas

Tulang Bawang.

63

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah: Dalam Perspktif Kewenangan

Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Arakal Salim G.P, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu

Taimiyah, Jakarta: T.P., 1999.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT

Bina Aksara. 1998.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakejaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,

2009.

Asyhadie, Zaeni. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Ed. 1, Cet. 1,

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada. 2008.

Badan Pusat Statistik, Indikator Ketenagakerjaan Mei 2004, Jakarta: BPS.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro,

2000.

Faisal, Sanapiah. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: YA3.

1990.

Greta Satya Yudhana, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer

Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta, dalam http://e-journal.uajy.ac.id

/8019/1/JURNAL.pdf, diakses 8 November 2017.

Hadjon, M. Phillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT.

Bina Ilmu. 1987.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2001.

Husni, Lalu. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada. 2006.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Cetakan

ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Iftida, Yasar. Menjadi Karyawan Outsourcing, Jakarta: Gramedi Pustaka Utama,

2011.

64

Iskandar, Khusnan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum

Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan),http://digilib.uin-

suka.ac.id/1144/1/BAB%201,%20BAB%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAK

A.pdf, Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, diakses 20 Mei 2017. 2008.

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Jimmy, Joses Sembiring, Hak dan Kewajiban pekerja, Jakarta: Visimedia, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995.

Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Offset

Alumni. 1996.

Kumala Sari, Shinta. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah,

http://eprints.uns.ac.id/5456/1/188880911201103561.pdf, Surakarta: Skripsi

Tidak Diterbitkan, diakses 20 Mei 2017. 2011.

Lahmuddin, Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada PT. Binanga Mandala Labuhan

Batu), dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567 89/

5129/1/10E00515.pdf, diakses 20 Mei 2017.

M. Amirin, Tatang. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali. 1986.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

2000.

Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Raja

Rosdakarya. 2014.

Mugyo, Manager PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena. Wawancara. 2017.

Natalia Khoe, Fenny. “Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum

menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-

Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 Nomor 1 (2013).

Psychologymania, Pengertian Karyawan Kontrak, dalam

http://www.psychologymania. com/2013/04/pengertian-karyawan-

kontrak.html, diakses 20 Mei 2017.

Satya Yudhana, Greta. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer

Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta, dalam http://e-journal.uajy.ac.id

/8019/1/JURNAL.pdf, diakses 20 Mei 2017.

65

Setiawan, Heri. Upah Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Positif Dan

Hukum Islam, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), dalam

http://digilib.uinsuka.ac.id/13494/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PU

STAKA.pdf, diakses 20 Mei 2017.

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sirajuddin, Filsafat Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

2008.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, dalam Soerjono Soekanto,

Ed., Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: UI Press. 1986.

Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003.

Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sutrisno Hadi, Metode Reaserch, Yogyakarta: Andi Ofset. 1998.

T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Trade Union Right Center, Kasus: Perjuangan Buruh Kontrak (Kasus Pekerja

Kontrak di PT Framas Indonesia), dalam http://turc.or.id/news/kasus-

perjuangan-buruh-kontrak-kasus-pekerja-kontrak-di-pt-framas-indonesia/,

diakses 20 Mei 2017.

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali. 1986.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2004. Cet. 1,

Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin, Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja

Grafindo. 2004.

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

66

67

68

69

70

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN

HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

4. Manfaat Penelitian

H. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. Perlindungan Hukum

4. Pengertian Perlindungan Hukum

5. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

6. Macam-macam Perlindungan Hukum

71

E. Buruh Kontrak

1. Pengertian Buruh Kontrak

2. Macam-macam/Jenis Buruh Kontrak

3. Perlindungan Buruh Kontrak Perspektif Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi

Syariah

F. Upah

1. Pengertian Upah

2. Macam-macam Upah

3. Klasifikasi Ketentuan Hukum tentang Pengupahan

4. Penentuan Tarif Upah

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Upah Waktu Kerja

6. Sistem Pemberian Upah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

2. Sumber Data Sekunder

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Tentang PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kec. Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung

B. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Kontrak di PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena Kec. Dente Teladas, Tulang Bawang,

Lampung

C. Analisis Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan

Hukum Ekonomi Syariah

72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

73

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)

A. Wawancara Dengan Manager PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

1. Apakah hak yang diberikan terhadap pekerja buruh kontrak di PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena?

2. Apakah ada jaminan dan keselamatan kerja terhadap pekerja buruh kontrak

di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena?

3. Bagaimanakah sistem pengupahan terhadap pekerja buruh kontrak di PT.

Central Pertiwi Bahari Bratasena?

4. Berapa jumlah pekerja buruh kontrak yang bekerja di PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena?

5. Sejak kapan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan terhadap pekerja buruh kontrak di PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena?

6. Apakah ada perlindungan hukum terhadap pekerja buruh kontrak yang

sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah?

7. Bagaimana penerapan pelanggaran hukum terhadap pekerja buruh kontrak

di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena yang sesuai dengan Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan Dan Hukum Ekonomi

Syariah?

8. Bagaimana perlindungan bagi pekerja buruh kontrak jika waktu kerja

melebihi ketentuan menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena?

74

9. Apa manfaat dan tujuan PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena menerapkan

perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai dengan Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

B. Wawancara Dengan Pekerja PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena

1. Apakah anda menyetujui dengan standar perlindungan hukum yang ada di

PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena?

2. Apakah ada ketentuan perlindungan hukum tentang kebebasan beragama

dalam pelaksanaan ibadah di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena?

3. Sudah berapa lama anda bekerja di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena?

4. Bagaimana pola kerja yang diberikan oleh PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena?

5. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap

para pekerja buruh kontrak khususnya tentang upah, jam kerja, dan jaminan

sosial sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan ?

6. Apakah saja hak buruh kontrak yang tidak terpenuhi oleh PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena? Jika ada tolong jelaskan!

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Bapak Mugiyo (Manager) PT. Central Pertiwi Bahari

Bratasena

Gambar 2. Wawancara Bapak Nasaruddin, tenaga kerja (Security) PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena

100

Gambar 3. Wawancara Bapak Angga Ridwan, tenaga kerja (Security) PT. Central

Pertiwi Bahari Bratasena

Gambar 4. Wawancara Bapak Yudi Santri dan Sukri, tenaga kerja (Security) PT.

Central Pertiwi Bahari Bratasena

Gambar 5. Wawancara Bapak Mardi, tenaga kerja (Security) PT. Central Pertiwi

Bahari Bratasena

101

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Untoro pada 4 Mei 1995.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara

dari pasangan Bapak Mesdiyanto dan Ibu Mukiyem.

Penulis menempuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bumi

Raharjo masuk pada 2001 dan selesai pada 2007. Penulis

menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 1 Trimurjo masuk pada 2007 dan

selesai pada 2010. Selanjutnya jenjang pendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Trimurjo,

diselesaikan pada 2013.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pengalaman Kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama

Metro pada tahun 2016. Pengalaman Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa

Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur pada tahun

2017.