SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN...

SKRIPSI

PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PADA HUKUM ACARA

PERDATA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SINGAPURA

(STUDI KASUS BECKKETT PTE. LTD MELAWAN DEUTSCHE BANK Ag.)

Diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Disusun Oleh:

Winotia Ratna Nomor Pokok Mahasiswa: 0504002332

Bidang Studi Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok 2008

Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008

i

BIDANG STUDI HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Winotia Ratna NPM : 0504002332 Program Kekhususan : III (Hukum Acara) Judul Skripsi : Perbandingan Alat Bukti

Keterangan Saksi Pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi Kasus Beckkett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank Ag.)

Depok, Juli 2008 Disetujui oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

(Chudry Sitompul,S.H.,M.H) (Hening Hapsari,S.H.,M.H.)

Mengetahui, Ketua Bidang Studi Hukum Acara

(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)


ii

ABSTRAK

Letak geografis antara Indonesia dan Singapura yang sedemikian dekat pada praktiknya membuat terciptanya hubungan hukum, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Dewasa ini, hubungan hukum tersebut acapkali terjadi di lapangan hukum bisnis. Hubungan keperdataan tersebut mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura. Dalam hal terjadi sengketa perdata, maka para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa; melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara Singapura dan Indonesia, yakni di bidang keterangan saksi. Dengan adanya kasus perdata di pengadilan Singapura yang melibatkan orang atau badan hukum Indonesia, begitupula sebaliknya, maka dibutuhkan suatu penelitian komprehensif mengenai perbandingan prosedur berperkara di peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai sistem hukum acara perdata yang mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi dalam perkara perdata di Indonesia dan Singapura, serta hal-hal yang menjadi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Penulisan ini membahas 1(satu) studi kasus yang sangat menarik perhatian kalangan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu sengketa gadai saham antara Beckkett Pte. Ltd. Dengan Deutsche Bank Ag. Sengketa gadai saham ini melibatkan 2 (dua) pengadilan dari yusrisdiksi yang berbeda, yaitu Singapore High Court dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas selesainya studi dan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Chudry

Sitompul, S.H., M.H. dan Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H.,

selaku pembimbing materi dan tehnis penulisan, karena berkat

bimbingan dan pengarahan mereka, maka penulisan skripsi ini

dapat selesai disusun untuk memenuhi syarat penulis dalam

mencapai gelar sarjana.

Kepada orang tua penulis, Bimo Wicaksono dan Marida

Christina B. W. yang memberikan inspirasi dan dukungan penuh

kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Indonesia. Alexander Ramadan, sumber kekuatan dan

semangat penulis untuk terus maju. Cinta dan kasih sayang

mereka merupakan ikatan terindah dalam hidup penulis.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Andi

Jatmiko, S.H. dan Danang Martosriwardoyo, S.H. serta Mr.

Hamidul Haq yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melihat praktek dalam dunia hukum dan atas segala

bantuannya demi kelengkapan penulisan skripsi ini.


iv

Kepada teman-teman angkatan 2004. Anikha Soetoyo,

Zhafira Athirah,S.H., Haznah Najla, Jessica Jasmin, Aimee

Malik, Nanda Mahardika, Ninda Hippy, RA Sabrina, Yasmine

Nurul, Aji Satrio, Imam Heikal, M. Ikhsan, Fridoun Chee, M.

Taufik, Norman Ibnu Aji, Mahareksa S.D., Christian F.S.,

Nasser Kemal, Reginaldi, dan Imamanuele Alexander. yang

selalu memberikan dukungan moril. Denia I.P., Fika Fawzia,

dan Tri Wahyuni Herlambang; ingat perjuangan kita masih

panjang untuk membentuk Fish & Partners. Teman-teman di

Perwira & Co. : Ichsan Perwira K., Fitria Chairani, Sesha

Putri, dan Sukma Dwi.

Teman-teman ALSA dan Lasalle yang selalu menjadi teman

diskusi dan teman seperjuangan untuk mengharumkan nama

Fakultas Hukum UI; M. Riza, Wanda B., Bianca Ayasha, Karima

Mustika, Deska Nadia, Nurul Mahadewi, Indria Prasastia, dan

teman-temanku yang lain yang tidak dapat kusebutkan satu per

satu.

Teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia

periode 2007/2008 yang telah memberikan banyak inspirasi dan

pengalaman dalam menghadapi dunia nyata. Teddy Anggoro, S.H.

senior yang selalu mendukung dan membimbing. Tanpanya,

penyusunan skripsi yang sederhana ini tidak akan lengkap.


v

Teristimewa kepada M. Ajisatria Suleiman atas

kehadirannya dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas

perhatian, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang

diberikan selama 4 tahun ini. Thanks for all the love you

gave to me, with all my heart I will cherish your love and I

will treasure it.

Akhir kata, penulis berharap skripsi yang berjudul

“Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara

Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi

Kasus Beckkett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank Ag.)” ini

dapat berguna bagi pembaca dan praktek hukum di Indonesia.

Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 30 Juni 2008

Winotia Ratna


vi

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i Abstrak ii Kata Pengantar iii Daftar Isi vi BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Permasalahan 11

C. Tujuan Penulisan 12

D. Kerangka Konsepsional 13

E. Metode Penelitian 16

F. Sistematika Penulisan 19 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN

DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia 21

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia 21

2. Hierarki Peradilan di Indonesia 26

3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia 28

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia 32

1. Sistem Pembuktian 34


vii

2. Beban Pembuktian 36

3. Alat Bukti 37

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Singapura 41

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura 41

2. Sistem Peradilan di Singapura 48

3. Proses Berperkara Perdata di Singapura 55

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Singapura 60

1. Sistem Pembuktian 60

2. Beban Pembuktian 62

3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura 63

4. Alat Bukti 64

BAB III ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA

BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA A. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara

Perdata di Indonesia 67

1. Landasan Hukum 69

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi 70

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi 78 4. Kekuatan Pembuktian 81 B. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata

di Singapura 82

1. Landasan Hukum 82


viii

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi 85

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi 93

4. Kekuatan Pembuktian 99 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.

A. Perkara Secara Umum 104 1. Gambaran Perkara di Indonesia 104 2. Gambaran Perkara di Singapura 109

3. Perkembangan Kasus di Indonesia 113

B. Analisis 116

1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court 116

2. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 128

3. Persamaan dan Perbedaan Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia 133

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 143

B. Saran 146

DAFTAR PUSTAKA 148

Lampiran-lampiran


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.

Kedekatan letak geografis antara kedua negara ini menyebabkan

banyaknya hubungan yang terjadi, baik antar negara maupun antar

warga negaranya. Banyak dari hubungan yang terjadi tersebut

merupakan hubungan hukum. Berbagai macam hubungan hukum

demikian acapkali terjadi di lapangan hukum perdata. Dalam hal

ini dapat diberikan beberapa ilustrasi.

Salah satu hubungan hukum perdata yang sering timbul

adalah di bidang hukum keluarga, misalnya perkawinan,

perceraian, pengasuhan anak. Permasalahan hukum ini terjadi

karena adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang membangun

keluarga dengan warga negara Singapura, baik pria maupun

wanita. Implikasi dari hal ini juga adalah timbulnya

permasalahan hukum di bidang hukum waris, yakni menyangkut


2

permasalahan pewarisan yang timbul dari keluarga campuran

antara warga negara keduanya.

Namun demikian, hubungan kerjasama antara kedua negara

yang telah banyak terbina adalah hubungan di bidang ekonomi,

baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Pada dasarnya

hubungan bilateral Indonesia – Singapura memiliki fondasi yang

sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya

berbagai perjanjian antara kedua negara. Adapun perjanjian yang

dimaksud, antara lain:

a. Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation

(1974)

b. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman

Modal (16 Februari 2005)

c. Framework Agreement on Economic Cooperation in The

Island of Batam, Bintan, and Karimun (2006).1

Hubungan kerja sama ini pun tidak hanya sampai pada tahap

negara saja, melainkan juga kepada individu–individu atau

badan–badan hukum kedua belah negara. Menurut data Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Singapura menempati urutan

1 “Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia Singapura,” http://

www.kbrisingapura.com/bilateral_ relation_2006.php?lang=eng (23 Januari 2007).


3

teratas negara asal penanam modal di Indonesia, dengan nilai

investasi mencapai US$ 806 juta (per 1 Januari –Juni 2006).

Singapura berhasil menggeser kedudukan Jepang sebagai investor

peringkat satu di Indonesia. Sebagian besar investasi Singapura

tersebar di Batam, Bintan, Riau, dan Sumatera.2

Dengan meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia,

maka permasalahan hukum bisnis yang timbul juga semakin banyak.

Permasalahan hukum dalam perancangan, penerapan, dan penafsiran

kontrak dagang yang timbul di antara orang perseorangan atau

badan hukum kedua negara merupakan masalah yang banyak terjadi.

Begitupula permasalahan lain di bidang bisnis seperti hak

kekayaan intelektual, regulasi perbankan, pasar modal, dan

berbagai dinamika baru dalam kehidupan ekonomi global semakin

menambah kompleksitas hubungan hukum yang terjadi yang

mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan

sistem hukum Singapura. Hubungan bisnis demikian memacu pula

hubungan perburuhan akibat WNI yang bekerja di Singapura, atau

warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia.

Sebagaimana layaknya permasalahan hukum pada umumnya,

dalam hal terjadi sengketa perdata maka hukum menyediakan

2 Loc.cit.


4

mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur formal maupun jalur

informal. Bahkan dalam bidang hukum perikatan, dianut “asas

kebebasan berkontrak” dan kebebasan para pihak (partij

autonomie), yang mana para pihak dapat secara bebas memilih

forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para

pihak.3 Forum tersebut beragam mulai dari konsolidasi,

negosiasi, mediasi, arbitrase, sampai dengan pengadilan. Tren

saat ini yang berkembang adalah pengadilan tidak menjadi

prioritas pilihan para pihak karena dianggap lebih lambat dan

tidak efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian

sengketa di luar pengadilan.4

Namun demikian, tidak semua permasalahan hukum dapat

diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa bidang hukum tetap

membutuhkan peran yang besar dari pengadilan untuk memberikan

putusan yang adil karena pilihan forum tidak tidak dimungkinan.

Pada akhirnya pun sengketa hukum tidak dapat lepas sepenuhnya

dari pengadilan karena eksekusi putusan tetap membutuhkan

kekuasaan negara, yang mana pengadilan merupakan pemegang

kekuasaan di bidang yudikatif.

3 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung:

Refina Aditama, 2007), hal. 140. 4 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT

Gramedia Pusataka Utama, 2006), hal. 3.


5

Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur

berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara

Singapura dan Indonesia, yakni di bidang keterangan saksi.

Dengan adanya kasus perdata di pengadilan Singapura yang

melibatkan orang atau badan hukum Indonesia, begitupula

sebaliknya, maka menjadi dibutuhkan suatu penelitian

komprehensif mengenai perbandingan prosedur berperkara di

peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di

kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena

dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan

pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat

bukti yang utama dalam suatu perkara.5 Di dalam perkara

perdata, selain bersandar pada alat bukti tertulis (akta),

keterangan saksi juga memberikan peran yang signifikan. Dengan

kata lain, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih

selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan

saksi.6

5 Yahya Harahap(a), Pembahasan Perrmasalahan dan Penerapan KUHAP,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 286.

6 Ibid., hal 286.


6

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian dengan saksi

haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan.

Keterangan saksi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan,

dan tidak boleh dibuat secara tertulis.7 Alat bukti kesaksian

di Indonesia diatur dalam pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR, 388 –

382 HIR, dan Pasal 1895, 1902 – 1912 KUHPerdata.

Hukum Singapura yang menggunakan sistem common law

memiliki pengaturan yang berbeda terhadap pembuktian dengan

saksi. Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuat

affidavits yang merupakan keterangan setiap saksi yang akan

dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang

dibuat secara tertulis di bawah sumpah.8

Tujuan dari pembuatan affidavit ini adalah untuk

memberikan penjelasan kepada hakim dan pihak lawan tentang

duduk perkara yang sebenarnya. Pengadilan di Singapura tidak

menghendaki adanya hal-hal yang “mengejutkan” yang terjadi di

persidangan tanpa diketahui oleh siapapun.9 Sistem pembuktian

dengan saksi di Indonesia tidak mengenal keterangan tertulis di

7 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,

(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hal. 167. 8 “Conducting A Civil Trial in Person,” http://app.subcourts.

gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872, (18 Januari 2007).

9 Chin Tet Yung, Evidence, (Singapore: Butterworths, 1997), hal. 193.


7

bawah sumpah (affidavits). Hal ini diatur dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Sip/1954 tanggal 10

Januari 1957.

Melakukan penelitian mengenai perbandingan sistem hukum

harus memiliki pijakan teoritis mengenai ilmu perbandingan

hukum, suatu ilmu yang relatif muda karena baru tumbuh pesat

pada awal abad XX.10 Perkembangan perbandingan hukum disebabkan

karena tumbuhnya suatu kebutuhan di kalangan para ahli hukum

untuk kembali kepada suatu prinsip universalisme yang inheren

selalu melekat pada semua cabang ilmu pengetahuan, termasuk

ilmu hukum, setelah mengalami masa ketika prinsip nasionalisme

menguasai alam pikiran manusia.11 Sebagaimana dapat dilihat

dalam Kongres Pertama mengenai Ilmu Perbandingan Hukum tahun

1900 bahwa tujuan perbandingan hukum adalah,

“To achieve the creation of a droit común legislative, the law of the 20th century, shared by all civilized humanity legal science, founded again on universalism was to create this common law.”12

10 H.R. Sardjono dan. Frieda Husni Hazbullah, Bunga Rampai

Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Indo-Hill, 2003), hal. 2. 11 Ibid., hal. 2. 12 Ibid., hal. 3.


8

Tujuan perbandingan prosedur berperkara dalam hukum acara

perdata dalam penelitian ini adalah bukan untuk menciptakan

suatu unifikasi kaedah hukum Singapura dan Indonesia, melainkan

untuk kebutuhan praktis yakni agar dapat dimanfaatkan oleh

berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang

bersinggungan dengan sistem hukum Indonesia dengan Singapura.

Oleh sebab itu, penelitian di dalam penulisan skripsi ini akan

mengelaborasi persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan

yang ada dalam hukum pembuktian, khususnya pada prosedur

pemeriksaan saksi dalam perkara perdata.

Dalam membuat perbandingan ini, maka hal pertama yang

harus diperhatikan adalah adanya perbedaan sistem hukum di

antara Indonesia dan Singapura. Indonesia merupakan negara

bekas jajahan Belanda sehingga berdasarkan teori resepsi

menganut hukum Belanda yang memiliki tradisi Eropa Kontinental.

Teori resepsi bersandar pada Three Elements of Legal System13

13 Lihat Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science

Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975). “The Three Elements of Legal System” menurut Friedman terdiri dari:

1. Struktur, yaitu: bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Termasuk dalam bagian ini adalah sturktur institusi penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 2. Substansi, yaitu: produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut. 3. Kultur hukum, yaitu: apa saja atau siapa saja yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.


9

atau Tiga Unsur Sistem Hukum yang terdiri dari struktur hukum,

substansi hukum, dan tradisi atau kultur hukum yang disusun

oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Friedman tradisi hukum

atau legal culture adalah

”Legal culture refres, then, to tose parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or Hawai from the law and in particular ways.”14

Jadi dengan kata lain, tradisi hukum adalah suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.15

Struktur hukum dan tradisi peradilan yang sampai sekarang

masih berlaku di Indonesia sebagian besar bersumber dari sistem

hukum civil law yang banyak berlaku di negara Eropa

Kontinental.16 Sedangkan secara substansi, hukum Belanda era

kolonial masih berlaku sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan

UUD 1945. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah memutuskan

14 Ibid., hal. 20. 15 Prof. Dr. Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2005), hal. 2. 16 Naoyuki Sakamoto and Hikmahanto Juwana, Reforming Laws and

Institutions in Indonesia 1998-2006, (Jakarta: IDE-JETRO, 2006), hal. 2.


10

untuk menggunakan Hukum Belanda untuk membentuk sistem hukumnya

sendiri.

Secara ekonomi, substansi hukum Indonesia banyak

berorientasi pada pembangunan, sementara secara politik banyak

yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru.17

Kemudian sejak era reformasi, sistem hukum di Indonesia

mengalami perombakan besar-besaran yang ditandai dengan

amandemen konstitusi (1999-2002), munculnya banyak peraturan

perundang-undangan baru, dan kehadiran lembaga-lembaga baru

dengan segala kewenangannya.

Sementara itu, Singapura sebagai negara jajahan Inggris

Raya merupakan negara penganut sistem common law yang secara

tegas diterima berdasarkan teori resepsi dalam Second Charter

of Justice, 1826.18 Berdasarkan sistem hukum ini, titik berat

sumber hukum adalah pada hukum tidak tertulis dan hukum

kebiasaan dari Inggris yang termuat dalam putusan-putusan

hakim. Penerimaan atas putusan hakim Inggris terus berlanjut

pasca tahun 1826 di bidang perdagangan (merchant law).19

17 Ibid. 18 Myint Soe, Principle of Singapore Law (Including Business Law), 3rd

ed, (Singapore: Institute Banking and Finance, 1996), hal. 17. 19 Ibid., hal. 26.


11

Selain itu, sebagai mantan persemakmuran dari Kerajaan

British India, Singapura memiliki hubungan dengan Penang,

Malaka, dan juga India. Dengan demikian, untuk beberapa

permasalahan-permasalahan hukum tertentu, hakim di Singapura

terikat dengan pengadilan Malaysia dan India, tidak hanya

Inggris. Kesulitan timbul karena hierarki pengadilan di antara

tiga negara tersebut berbeda, sementara putusan pengadilan yang

dapat diikuti oleh hakim adalah yang berasal dari pengadilan

yang lebih tinggi (doktrin stare decisis). Kejelian untuk

membandingkan hierarki pengadilan di antara keempat negara ini

merupakan kunci dalam memahami konsep dasar yurisprudensi

Singapura.20

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas,

dapat diberikan rumusan permasalahan dalam penelitian pada

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat

bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem

hukum Indonesia?

20 Ibid., hal. 27.


12

2. Bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat

bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem

hukum Singapura?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai alat bukti

keterangan saksi antara sistem hukum Indonesia dengan

Singapura.

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum penulisan skrispi ini

adalah untuk menambah pemahaman yang komprehensif dalam bidang

keterangan saksi, serta memberikan pengetahuan mengenai

perbedaan dan persamaan proses pemberian keterangan saksi

antara hukum Indonesia dengan Singapura.

2. Tujuan Khusus

Selain memperbandingkan sistem hukum secara umum,

penulisan skripsi ini terfokus pada proses pembuktian dalam

perkara perdata, yaitu pemeriksaan keterangan saksi dalam

proses peradilan di Singapura dan Indonesia. Oleh sebab itu,

menurut hemat penulis, dengan membaca skripsi ini akan

diperoleh manfaat sebagai berikut.


13

1. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai

keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum

Indonesia.

2. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai

keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum

Singapura.

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pemeriksaan

keterangan saksi antara sistem hukum Indonesia dengan

Singapura.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin

atau akan diteliti.21 Di dalam penelitian ini, dirumuskan

serangkaian definisi operasional sebagai berikut.

1. Perbandingan Hukum

Pada hakikatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode

penelitian yang dilakukan dengan jalan membanding-

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,

2005), hal.132.


14

bandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain.22

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap

berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat

tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata

hukum tertentu. Dari penelitian ini akan diperoleh

persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum.23

2. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan

yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap

dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu

harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan

berjalannya peraturan Hukum Perdata.24

3. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara

22 Sardjono dan Hazbullah, Op.Cit., hal 6. 23 Sri Mamudji, et al, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.

24 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), hal. 13.


15

guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

dikemukakan.25

4. Saksi

Orang yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar

sendiri kejadian yang diperkarakan.26 Sementara itu, saksi

dalam sistem hukum Common Law adalah witness yang berarti:

“one who sees, knows, or vouches for something or one who gives testimony under oath or affirmation in person, by oral or written deposition, or by affidavit.”27

5. Affidavit adalah:

“A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”28

Di dalam sistem hukum Indonesia, affidavits merupakan

suatu bentuk keterangan saksi yang diberikan di luar

persidangan, dibuat secara tertulis dan di bawah sumpah.29

25 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 93.

26 Pasal 171 HIR/308 RBg/1907 KUHPerdata. 27 Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary 8th Edition, (Thomson

West, 2007). 28 Ibid.


16

E. METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ilmiah selalu ada metode penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis, dan konsisten.30 Adapun yang dimaksud dengan

metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang

ditentukan.31

Penelitian ilmu hukum terbagi atas penelitian normatif dan

penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder.32 Sedangkan penelitian empiris terdiri atas

29 Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.638.

30 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1. 31 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580. 32 Soekanto dan Mamudji, Op.Cit. hal. 13.


17

penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis dan

efektifitas hukum.33

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dan

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan menurut

sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut bentuknya adalah

penelitian preskriptif, menurut tujuannya ialah penelitian

problem identification, menurut penerapannya ialah penelitian

berfokus masalah, dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah

penelitian monodisipliner.

Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam

penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-

undangan mengenai hukum acara perdata, yaitu HIR, Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Evidence Act of

33 Mamudji, et al, Op.Cit., hal.11.


18

Singapore, Rules of Court of Singapore, dan ketentuan

hukum lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat

kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum

primer, yaitu buku-buku hukum acara perdata Indonesia,

buku-buku hukum acara perdata Singapura, khususnya

mengenai pembuktian. Artikel-artikel dalam jurnal

ilmiah hukum dan artikel-artikel internet yang dapat

menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum

primer.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang

menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Mengenai alat pengumpulan data, penulis memakai studi

pustaka (studi dokumen) dan wawancara dengan narasumber. Metode

pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data

yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data

statistik. Uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang

terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi


19

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para

pakar termasuk yurisprudensi yang ada. Adapun bentuk penelitian

ini adalah berbentuk penelitian deskriptif-analitis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yang masing-

masing bab dirinci kembali menjadi beberapa sub bab.

Sistematika penulisan iniakan diuraikan sebagai berikut.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang mana pada bab ini,

penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang

dilakukannya penelitian ini, sekaligus juga apa yang menjadi

pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Bab ini juga

dilengkapi dengan kerangka konsepsional dan metode penelitian

serta metode pengumpulan data.

Selanjutnya, Bab Kedua berjudul ”Tinjauan Umum Mengenai

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan

Singapura.” Bab ini akan membahas mengenai sistem hukum acara

perdata Indonesia dan sistem hukum acara perdata Singapura


20

secara umum, termasuk di dalamnya terdapat penjelasan tentang

sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti.

Bab Ketiga, berjudul ”Alat Bukti Keterangan Saksi dalam

Acara Perdata Berdasarkan Hukum Indonesia dan Singapura,” akan

membahas mengenai pengaturan pembuktian, khususnya pembuktian

dengan alat bukti keterangan saksi menurut hukum Indonesia dan

Singapura yang meliputi: landasan hukum, syarat alat bukti

keterangan saksi, dan tata cara pemeriksaan saksi.

Bab Keempat kemudian berjudul ”Analisis Perbandingan Hukum

Mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Acara Perdata Antara

Indonesia dan Singapura.” Dalam bab ini, penulis akan

menguraikan mengenai sengketa yang terjadi disertai dengan

proses pembuktian di persidangan, khususnya dalam pemeriksaan

saksi-saksi yang dilakukan oleh Singapore High Court dan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan doktrin-doktrin ahli.

Terakhir dalam Bab Kelima sebagai ”Penutup”, penulis akan

menguraikan kesimpulan dari penulisan ini dan saran terkait

dengan pokok permasalahan yang diteliti.


21

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI

INDONESIA DAN SINGAPURA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur

begaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil

dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata


22

adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.34

Sejarah hukum acara perdata Indonesia, yaitu sejarah

ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di

peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia dimulai

sejak zaman penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga

memasuki era globalisasi dewasa ini. Pada praktik peradilan

perdata di Indonesia, sumber atau dasar penerapan hukum acara

perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan.

Hal ini terjadi karena belum adanya produk nasional tentang

hukum acara perdata seperti halnya pada hukum acara pidana.35

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5 ayat (1)36 Undang-Undang

34 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 2. 35 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik

Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 9 – 10.

36 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 menyatakan:

Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilan-pengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanya yang dihapuskan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab d tersebut, dianggap pada saat peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam jabatan yang sama pada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri yang diadakan baru itu, adalah sama dengan daerah hukum pengadilanpengadilan yang dihapuskan itu, selama tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman.


23

Nomor 1/Drt/Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara

untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara

Pengadilan Sipil, maka dapatlah disimpulkan bahwa sumber dasar

penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah

sebagai berikut.

1. Herziene Indonesische Reglement (HIR)

HIR semula merupakan IR atau Inlandsch Reglement, yang

berarti Reglemen Bumiputra. IR ditetapkan dengan

Gouvernements Besluit (Keputusan Pemerintah) pada tanggal

5 April 1848 dan mengatur tentang administrasi, polisi,

proses perdata, serta proses pidana. Selanjutnya, dengan

berlakunya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pasal-pasal yang

mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak

berlaku lagi,37 sedangkan ketentuan-ketentuan dalam HIR

yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata tetap berlaku38

37 Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta:

PT Rineka Cipta, 2004), hal. 1.

38 Lihat Mulyadi, Op.Cit., hal 11. HIR berlaku di dalam wilayah Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19/1964 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972 dalam perkara Masuda

Durachim melawan Hasbullah Surachim, Lien Durachim, dkk.


24

dan diatur dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Dalam

Perkara Perdata Yang Diperika Oleh Pengadilan Negeri.39

2. Reglement Voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927

Nomor:227 (RBg)

Bab II RBg memuat Bagian Hukum Acara Perdata yang terdiri

dari 7 (tujuh) titel. Dewasa ini, hanya Titel IV dan V

yang masih berlaku, yaitu tentang pemeriksaan perkara

dalam persidangan, putusan, eksekusi putusan, dan tentang

bukti.40

3. Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (RV)

Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan-

ketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan

Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara

di Raad van Justitie dan Residentiegerecht. Dalam praktik

peradilan, eksistensi ketentuan dalam Rv oleh Yudex Facti

39 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hal. 7 – 9.

40 Mulyadi, Op.Cit., hal. 12 - 13. RBg berlaku untuk wilayah di luar

Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam: 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1965 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972.


25

(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah

Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.41

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (Burgerlijke Wetbook voor Indonesia dan

Wetboek van Koepenhandel, Stb. 1906 Nomor 348)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

pengaturan mengenai hukum acara perdata terdapat dalam

Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sedangkan di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengaturan

mengenai hukum acara perdata terdapat di dalam Pasal

7,8,9,22,23,255,258,272,273,274,dan 275.42

5. Undang-Undang khusus yang mengatur bidang tertentu

seperti Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga,43 Undang-

41 Ibid., hal. 12 sebagaimana dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, (Penerbit: Mahkamah Agung RI, 1993/1994), hal. 60 dan dal. 126.

42 Mulyadi, Op.Cit., hal. 13. 43 Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.


26

Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,44 Undang-

Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa,45 dan lain-lain.

6. Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia, adat kebiasaan, dan doktrin.

Terdapat berbagai macam yurisprudensi yang mengatur

mengenai hukum acara perdata Indonesia. Selain itu,

berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran

Mahkamah Agung kerap dijadikan acuan oleh para pihak dan

hakim dalam perkara perdata, meskipun keduanya tidak dapat

dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang

mengikat umum.

Dalam hal tidak ada peraturan tertulis yang mengatur

mengenai prosedur beracara, adat kebiasaan dan doktrin

juga dapat dijadikan landasan.

2. Hierarki Peradilan di Indonesia

44 Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

45 Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.


27

Pada zaman Hindia Belanda, sesuai dengan dualisme hukum,

maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan

pribumi. Peradilan gubernemen berkedudukan di Jawa, Madura, dan

di luar Jawa dan Madura. Peradilan ini dibedakan menjadi

peradilan untuk golongan Eropa dan untuk Bumiputra. Sedangkan

peradilan pribumi dikenal dengan pengadilan Districtgerecht,

Pengadilan swapradja, landgerecht, dan lain-lain.46

Pada zaman pendudukan Jepang, tidak terjadi perubahan

sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk.

Berdasarkan Usamu Serei No. 3 Tahun 1942 sistem peradilan di

Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,

dan Pengadilan Agung.47

Sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, keadaan

tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD

1945 yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dalam UUD 1945, dasar peradilan terdapat dalam Pasal 24.

Kemudian sebagai perwujudan dari Pasal 24 UUD 1945, disusunlah

46 Makarao, Op.Cit., hal.3. 47 Ibid., hal. 4.


28

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pengaturan pada

Undang-Undang tersebut, hierarki peradilan di Indonesia terdiri

dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama,

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.48

3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia

48 Sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang

Kekausaan Kehakiman yang menyatakan:

Pasal 10 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 11 Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 21 (1)Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 22 Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.


29

Dalam perkara perdata terdapat perkara gugatan dan

permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah sebagai

berikut.49

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus

diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam

permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan.

2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak, yaitu

Penggugat dan Tergugat yang merasa hak-haknya dilanggar,

sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu

Pemohon.

3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau

pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permhonan

dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan

pura-pura.

4. Hasil perkara gugatan adalah putusan / vonis, sedangkan

hasil suatu permohonan adalah penetapan.

Proses beracara atau proses litigasi pada perkara perdata

di Indonesia, khususnya dalam hal gugatan terbagi atas beberapa

tahap. Adapun tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut.

49 Yahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 46 – 48. Baca juga Makarao,

op.cit., hal 16 – 17.


30

1. Mengajukan gugatan

Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur tentang tuntutan perdata

(burgerlijke vordering). Adapun yang dimaksud dengan

tuntutan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung

sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan.50 Gugatan

dapat diajukan baik secara tertulis51 maupun secara

lisan.52

Gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak,

fundamentum petendi atau dalil tentang adanya hubungan

hukum yang merupakan dasar atau alasan adanya gugatan, dan

petitum atau tuntutan yang diminta oleh Penggugat agar

dikabulkan oleh hakim.53

50 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 53. 51 Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan: Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tingla atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tenpat diam sebetulnya. 52 Pasal 120 HIR menyatakan: Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. 53 Harahap (b), Op.Cit., hal. 57 dan 63. Lihat juga Mertokusumo,

Op.Cit., hal. 54; Pengaturan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 angka (3) Rv.


31

2. Jawaban Tergugat

Dalam berperkara, Tergugat diberi hak untuk mengajukan

jawaban atas gugatan baik secara tertulis atau secara

lisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam,

yaitu:

a. Eksepsi/tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung

mengenai pokok perkara54

b. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara

c. Rekonvensi atau gugat balas yang diajukan oleh

Tergugat kepada Penggugat.55

3. Replik dan Duplik

Replik diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan

gugatannya dengan mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan

oleh Tergugat di dalam jawaban. Sama halnya dengan

replik, duplik diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan

jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap

gugatan Penggugat.56

54 Eksepsi tentang kekuasaan relatif pengadilan diatur dalam Pasal 133 HIR / 159 RBg dan eksepsi tentang kekuasaan absolute diatur dalam pasal 134 HIR / 160 RBg.

55 Pasal 132 a ayat (1) HIR.


32

4. Pembuktian

Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengaku

mempunyai hak atau memajukan suatu peristiwa untuk

menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah haknya

orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya

hak atau peristiwa itu. Dalam persidangan, tahap ini

disebut dengan tahap pembuktian. Mengenai poin ini akan

dijabarkan di dalam sub bab berikutnya.

5. Kesimpulan

Pada tahap persidangan ini para pihak mengajukan konklusi

dari hasil-hasil selama tahap persidangan sebelumnya.

Pada dasarnya setiap pihak akan mengemukakan hal-hal yang

menguntungkan dirinya dan hal-hal yang tidak dapat

dibuktikan oleh lawannya.

6. Putusan pengadilan

56 Pada dasarnya pengaturan mengenai Replik dan Duplik dapat ditemukan

dalam Reglement op de Rechtsverordering, Stb. 1847-52 jo. 1849-63.


33

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses

sebagaimana yang disebutkan di atas, maka hakim akan

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA

PERDATA DI INDONESIA

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan. Dengan demikian, tampak bahwa pembuktian hanya

diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau

pengadilan.57 Hukum pembuktian (law of evidence) dalam

berperkara merupakan bagian yang kompleks dalam proses

litigasi. Hal ini disebabkan karena pembuktian berkaitan dengan

kemampuan mengkonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu

sebagai suatu kebenaran.58 Kesulitan menemukan dan mewujudkan

kebenaran disebabkan faktor-faktor sebagai berikut yang dianut

dalam sistem hukum di Indonesia.

1. Faktor sistem adversarial

57 Mertokusumo, Op.Cit., hal 134 – 135. 58 John J. Cound, cs. Civil Procedure: Cases & Material, (West

Publishing, St Paul Minn, 1985), hal. 867. Sebagaimana dikutip oleh Harahap, Op.cit., hal 496.


34

Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada

para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan

kebenaran, serta mempunyai hak untuk saling membantah

kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan

proses adversarial.59

2. Hakim bersifat pasif

Pengertian pasif dalam hal ini berarti hakim tidak

menentukan luas dari pokok sengketa. Hanya peristiwa

yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan dan

hakim terikat pada hal tersebut.60 Namun demikian, hakim

tetap harus aktif dalam memimpin persidangan demi

tercapainya kebenaran dan keadilan.

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit

disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak

tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.61

59 Harahap (b), Op.Cit., hal. 496.

60 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 12 – 13. Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.

61 Harahap (b), Op.Cit., hal 497.


35

Pembuktian dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau

dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Sistem Pembuktian

Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal

yang sangat penting, karena tugas hukum acara adalah menentukan

kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.62 Untuk

menentukan kebenaran yang dimaksud, hukum pembuktian mengenal

beberapa teori pembuktian, yaitu sistem pembuktian semata-mata

berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime),63 sistem

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (la

conviction raisonee /conviction raisonee),64 sistem pembuktian

berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijk

62 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung:

Alumni, 1992), hal. 26. 63 M. Yahya Harahap (a), Op.Cit., hal 277. Sistem ini menentukan salah

atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim memiliki subyektivitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subyektif hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sumber/asal dari mana hakim mendapatkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan hakim merupakan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

64 Ibid,. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi

di mana keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal sehat. Teori jalan tengah ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).


36

bewijstheorie),65 dan sistem pembuktian undang-Undang secara

negatif (negatief wettelijk bewijstheori)66

Di dalam hukum acara perdata Indonesia, sistem pembuktian

yang dianut adalah positief wettelijke bewijsleer atau sistem

pembuktian positif. Seorang hakim terikat pada alat-alat bukti

yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-

alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.67

Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Namun demikian,

ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai

perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu

hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 KUHPerdata). Lain

halnya dengan negara yang menganut asas ”the binding force of

precedents” atau ”stare decisis,” maka putusan pengadilan tidak

65 Samudera, Op.Cit., hal. 27. Sistem ini merupakan kebalikan dari

sistem pembuktian conviction in time. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan karena cara pembuktian semata-mata hanya didasarkan pada alat bukti yang diakui secara sah oleh Undang-Undang.

66 Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan dan faktor keyakinan hakim. Sistem ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

67 Sistem pembuktian positif terkandung dari ketentuan dalam HIR,

yaitu Pasal 138 (2), 150 (3), 154 (1), 155 (1), dan 156 (1). Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1974 Nomor 290k/Sip/1973.


37

hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada

asasnya tidak dikenal asas ”the binding force of precedents.”68

2. Beban Pembuktian

Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah kewajiban

yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta

di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim

yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan.

Beban Pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia

diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyebutkan bahwa

setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau

guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,

menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau

peristiwa tersebut.69

Dari ketentuan di atas, hakim yang memeriksa dan mengadili

suatu perkara perdata harus bersikap arif dan bijaksana. Beban

pembuktian harus dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dengan

demikian, kedua belah pihak yang berkepentingan atau yang

berperkara baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan

68 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 204. 69 Pasal 163 HIR.


38

pembuktian.70 Penggugat yang menuntut suatu hak wajib

membuktikan adanya hak atau peristiwa yang menimbulkan hak

tersebut, sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang

lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau

membantah hak Penggugat tersebut.71

3. Alat Bukti

Menurut HIR, dalam sistem hukum pembuktian hukum acara

perdata, seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah,

sehingga ia hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-alat

bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti

menurut Pasal 164 HIR / 284 RBg adalah sebagai berikut.

a. Surat

Alat bukti surat atau tulisan diatur dalam Pasal 165 – 167

HIR / 282 – 305 RBg. Adapun yang dimaksud alat bukti

tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat

tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung

suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan atau surat

70 Mertokusumo, Op.Cit., hal 139. 71 Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 1972 Nomor 985K/Sip/1971

jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971.


39

terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu akta (akta otentik72 dan

di bawah tangan73) dan tulisan atau surat-surat lain.74

b. Saksi

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169 – 172 HIR/

306–309 RBg. Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan

dalam segala hal jika hal tersebut tidak dikecualikan

dengan Undang-Undang.75

c. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR / 310 RBg.

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau

72 Berdasarkan Pasal 165 HIR, akta otentik adalah surat yang dibuat

oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segal ahal yang disebut di dalam surat itu.

73 Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja sibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Jadi semata-mata dibuat di antara para pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, Op. Cit., hal. 158)

74 Samudra, Op.Cit., hal. 37. Baik HIR, RBg maupun KUHPerdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta dapat dilihat dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa buku register, surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas hak yang dipegangnya adalah surat di bawah tangan yang bukan akta. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim.

75 Mulyadi, Op.Cit., hal. 168.


40

oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata

kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.76

d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR /

311 – 313 RBg. Pengakuan yang dikemukakan oleh suatu pihak

ada yang dilakukan di hadapan hakim dan ada yang dilakukan

di luar siding pengadilan.77

Pengakuan dengan lisan di luar sidang pengadilan di

serahkan kepada pertimbangan hakim untuk menentukan

gunanya.78 Di dalam praktek dikenal suatu pengakuan di

luar sidang yang dilakukan secara tertulis yang mempunyai

kekuatan pembuktian bebas. Pengakuan di luar sidang secara

tertulis ini dapat dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan

atau surat-surat yang bukan akta.79

76 Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan terbagi 2, yaitu Persangkaan

berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum. Persangkaan berdasarkan kenyataan adalah hakim memutus berdasarkan kenyataan apakah mungkin dan hingga seberapa jauh kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa dengan membuktikan peristiwa lainnya. Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antar peristiwa yang diajukan.

77 Pasal 1923 KUHPerdata.

78 Pasal 175 HIR / 312 RBg. 79 Makarao, Op.Cit., hal. 113.


41

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan Pasal

177 HIR / 182 – 185 dan 314 RBg. Sumpah pada umumnya

adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau

diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan

mengingat sifat Mahakuasa dari Tuhan, serta percaya bahwa

siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak

benar akan dihukum oleh-Nya.80

Di dalam sistem peradilan perdata, terdapat dua macam

sumpah yang diucapkan di hadapan hakim, yaitu: sumpah

decisoir dan sumpah supplitoir.81

C. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA DI SINGAPURA

1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura

80 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 130.

81 Samudera, Op.Cit., hal. 95.


42

Secara singkat, sejarah Negara Singapura dimulai sejak

zaman pendudukan Inggris pada tahun 1819 oleh Sir Stamford

Raffles82 yang dilanjutkan dengan penggabungan Singapura dengan

Prince of Wales Island dan Mallaca untuk membentuk Straits

Settlements pada tahun 1826.83 Pada akhirnya, Singapura menjadi

sebuah negara Republik yang merdeka pada tahun 1965 setelah

memisahkan diri dari Federation of Malaya.84

Pendudukan Inggris selama kurang lebih 150 tahun di

Singapura, membuat Singapura mengadopsi sistem common law

Inggris ke dalam sistem hukumnya. Adopsi ini melahirkan hukum

tertulis/written law dan hukum tidak tertulis unwritten law di

dalam sistem hukum Singapura.85

Adopsi terhadap sistem hukum common law Inggris dapat

dilihat dalam Pasal 3 Application of English Law Act (AELA),

yang menyatakan:

82 Turnbull C M, A History of Singapore 1819 – 1988, 2nd edition,

(Singapore: Oxford University Press, 1989), sebagaimana dikutip oleh Benny S Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness Law, 4th Edition, (Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 21.

83 Introduction of Singapore Law and Legal System, (www.sma.org. sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc (18 Januari 1008).

84 Loc.Cit.

85 Leonard Goh Choon Hian, Legal System in ASEAN – Singapore,

http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf (3 Februari 2008).


43

Application of common law and equity.86 3. —(1) The common law of England (including the principles and rules of equity), so far as it was part of the law of Singapore immediately before 12th November 1993, shall continue to be part of the law of Singapore. (2) The common law shall continue to be in force in Singapore, as provided in subsection (1), so far as it is applicable to the circumstances of Singapore and its inhabitants and subject to such modifications as those circumstances may require.

Pengertian written law dapat dilihat dalam Section 2(1)

Singapore’s Interpretation Act (Cap. 1) yang menyatakan bahwa:

“The Constitution and all previous Constitutions having

application to Singapore and all Acts, Ordinances and enactments by whatever name called and subsidiary legislation made thereunder for the time being in force in Singapore.”

Dengan demikian, hukum tertulis/written law Singapura

terdiri dari:

1. The Constitution

86 Application of English Law Act (AELA) dapat diakses melalui

www.singaporestatutes.gov.sg.


44

Konstitusi Singapura mulai berlaku pada 9 Agustus 1965,

yaitu hari kemerdekaan Singapura, ketika Singapura

melepaskan diri dari Federation of Malaya. Konstitusi

ini merupakan sumber hukum yang tertinggi dan mengatur

prinsip dasar dan pola kerja dari organ-organ negara di

Singapura.87

2. Acts of Parliament

Biasa disebut dengan statutes atau legislation. Acts

dibuat oleh Singapore Parliement dan memiliki hierarki

di bawah The Constitution. Acts memberikan pengaturan

dasar terhadap suatu kebijakan pemerintah, sedangkan

aturan mengenai segi administratif dan operasionalnya

diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana yang

disebut dengan subsidiary legislation.88

87 Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness

Law, 4th Edition,(Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 23. Lihat juga Article 4 The Constitution of Singapore (http://statutes.agc.gov.sg): Supremacy of Constitution 4. This Constitution is the supreme law of the Republic of Singapore and any law enacted by the Legislature after the commencement of this Constitution which is inconsistent with this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void.

88 Choon Hian, Loc.Cit.


45

Pengaruh hukum Inggris dalam bidang ini sangat kental,

terutama dalam commercial statutes atau statuta

perdagangan. Berdasarkan teori receptie, Singapura

mengadopsi dan memberlakukan hukum Inggris ke dalam

sistem hukum Singapura, antara lain:89

a. Territorial Waters Jurisdiction Act

b. Maritime Convection Acts

c. Mercantile Law Amandment Act

d. Civil Law Act

e. Penal Code

f. Partnership Act

g. Sale of Goods Act

Parlemen Singapura juga mempertimbangkan yurisdiksi

negara Commonwealth lainnya dalam membuat dan

memberlakukan sebuah statutes, misalnya Singapore’s

Companies Act memiliki klausul-klausul dari United

Kingdom’s Companies Legislation dan Australian’s

Companies Legislation, Singapore’s Penal Code (Hukum

Pidana Singapura) diadopsi dari Indian’s Penal Code.90

89 Soe, Op.Cit., hal. 63 – 68.

90 Choon Hian, Loc.Cit.


46

3. Ordinances

Ordinances merupakan hukum yang telah berlaku sebelum

Singapura merdeka. Saat ini, perlemen Singapura telah

mengubah sebagian Ordinances menjadi Acts.91

4. Subsidiary Legislation

Merupakan peraturan pelaksana atau perpanjangan dari

Acts atau Ordinances dan menempati kedudukan terakhir

dari hierarki written laws di Singapura. Oleh sebab

itu, ia tidak boleh bertentangan dengan Acts dan tidak

boleh mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Acts.

Subsidiary legislation juga lebih mudah untuk

diamandemen. Hal ini disebabkan karena Subsiadiary

legislation tidak perlu diundang-undangkan oleh

Parlemen, melainkan hanya dilaporkan kepada

Presidential Council for Minority Acts untuk diperiksa

apakah terdapat aturan yang merugikan kelompok orang

tertentu. Adapun bentuk subsidiary legislation yang

dikenal adalah sebagai berikut.

o Regulations, yaitu pengaturan umum dan substansif.

91 Loc.Cit.


47

o Rules, yaitu peraturan prosedural, misalnya aturan

dalam hukum acara peradilan.

o Orders, yaitu aturan khusus yang berlaku bagi

suatu hal tertentu atau sekelompok orang tertentu.

o Notifications / notices, yaitu informasi yang

diperuntukkan bagi publik.

o By-laws, yaitu pengaturan mengenai aktivitas

tertentu di wilayah tertentu.92

Sementara itu, hukum tidak tertulis atau unwritten law di

Singapura terdiri dari:

a. Case Law

Dalam sistem common law, yurisprudensi merupakan suatu

judge made law dimana yurisprudensi berperan tidak hanya

sebagai pelaksanaan hukum, melainkan juga berperan sebagai

pembentuk hukum.93 Hal ini merupakan perwujudan dari

doktrin stare decisis dimana penerapannya di Singapura

adalah sebagai berikut.

1. Putusan dari pengadilan yang tinggi mengikat putusan

pengadilan yang ada di bawahnya.

92 Loc.Cit.

93 Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit.,hal. 134.


48

Putusan Hakim pada High Court Singapura terikat pada

putusan hakim Court of Appeal dan putusan hakim pada

Subordinate Court terikat pada putusan hakim pada

High Court.94

2. Putusan hakim sebelumnya pada tingkat pengadilan yang

sama tidak mengikat.

Setiap hakim pada tingkat pengadilan yang sama, tidak

terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Namun

demikian, di dalam praktek, para hakim tetap dapat

memilih mengikuti.95

3. Hakim dapat mengikuti putusan hakim pada negara

persemakmuran lainnya.

Dalam hal ini, apabila terdapat kekosongan hukum,

hakim pada pengadilan Singapura dapat mengacu pada

case law Inggris maupun negara-negara Commonwealth

94 Soe, Op.Cit., hal 36 – 38. 95 Ibid., hal. 39. High Court judges are bound by the decisions of superior court. However, they are not bound by each other’s decisions, although in practice they are generally followed. Other courts are bound by the decision of superior courts but not bound by each other’s rulings.


49

lainnya apabila terdapat perkara yang belum memiliki

aturan hukum di Singapura.96

b. Custom Law

Penduduk di Singapura merupakan penduduk yang multi

etnik dimana terdapat suku Cina, India, dan Melayu.

Oleh sebab itu, di Singapura juga diberlakukan

pengaturan tersendiri untuk masyarakat Muslim dan

adanya Shariah Court.97

2. Sistem Peradilan di Singapura

Dengan diadopsinya hukum Inggris oleh Singapura, maka

sistem peradilan dan hukum acara yang berlaku juga merupakan

hasil adopsi dari sistem common law Inggris, sebagaimana dikuti

oleh Mynt Soe:

“The system of trials is still the old British system. It is the adversary system. That is, where the two parties (or opposite parties) to a dispute actively take part in the trial and the judge sits more or less as a referee or umpire.”98

96 Soe, Op.Cit., hal. 58. 97 Soe, Op.Cit., hal. 87. 98 Soe, Op.Cit., hal. 69.


50

Sistem peradilan di Singapura secara garis besar terbagi

menjadi dua, yaitu Supreme Court dan Subordinate Court. Supreme

Court terdiri dari High Court dan Court of Appeal. Sementara

itu, Subordinate Court terdiri dari Distric Courts,

Magistrates’ Courts, Juvenile Courts,99 Coroners’ Courts,100 dan

Small Claims Tribunals. Penjelasan dari peradilan tersebut

dapat dilihat dalam tabel berikut.

99 Juvenile Court mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak-

anak dan mereka yang masih di bawah umur, yaitu mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pengadilan ini dibentuk pada tahun 1949 dengan berlandaskan pada Children and Young Persons Ordinance.

100 Coroners’ Court merupakan pengadilan yang memeriksa dan memberikan putusan atas penyebab kematian yang tidak normal pada seseorang. Pengadilan ini telah dikenal di Singapura sejak tahun 1878 (Ordinance Number 111 of 1878). Inggris yang pada waktu itu menduduki Singapura merasa penting untuk memiliki pejabat pengadilan yang memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan mengenai sebab kematian seseorang yang tidak wajar.


51

Tabel 1: The Court System in Singapore101

1. Supreme Court

Supreme Court Singapura berdiri atas dasar Constitution of

Singapore dan Supreme Court of Judicature Act 1969 yang

diberlakukan pada 9 Januari 1970 dan diamandemen pada tahun

1993.102 Supreme Court merupakan Court of Record, yaitu

pengadilan yang memperbaiki penerapan hukum dari putusan

101 ”Enter Singapore Bussiness – Singapore Court System,”

http://www.entersingaporebusiness.info/images/Court-System-Singapore.jpg., (20 Juni 2008).

102 Supreme Court of Judicature Act, www.supremecourt.gov.sg.


52

pengadilan sebelumnya dengan hanya memeriksa berkas-berkas

pengadilan.103

2. The High Court

High Court merupakan salah satu divisi dari Supreme Court.

Yurisdiksi dari High Court adalah sebagai pengadilan

tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan

tingkat banding (appellate jurisdiction). Hal ini berarti,

High Court dapat bertindak memeriksa dan mengadili suatu

perkara baik sebagai pengadilan tingkat pertama maupun

sebagai pengadilan tingkat banding dari District Court dan

Magistrates’ Court untuk perkara pidana dan perdata.104

Yurisdiksi perkara perdata bagi High Court dibatasi oleh

Section 17 Act to the High Court:

o Divorce and matrimonial causes (perceraian dan kasus

keluarga)

o Admiralty matters (perkara kemaritiman)

o Bankruptcy and company matters (kepailitan dan

perkara perusahaan)

103 Soe, Op.Cit., hal. 71.

104 Soe, Op.Cit., hal. 72 – 74.


53

o Matters relating to infants (including guardianship)

{permasalahan yang terkait dengan anak, termasuk

pemeliharaan anak}

o Matters relating to mentally disordered or unsound

persons (permasalahan yang terkait dengan orang

penyandang cacat)

o Matters relating to wills and intestacy (permasalahan

terkait dengan pewarisan)

Namun demikian, berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate

Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada

High Court harus lebih dari $250.000.

3. The Court of Appeal

The Court of Appeal merupakan pengadilan tingkat terakhir

untuk perkara perdata maupun pidana. Adapun syarat-syarat

perkara perdata yang dapat diperiksa pada Court of Appeal

adalah sebagai berikut.105

o Perkara tersebut telah diperiksa oleh High Court

o Nilai perkara yang telah diperiksa oleh subordinate court

tidak boleh kurang dari $5000. High Court akan bertindak

105 Lihat http://www.supremecourt.gov.sg. (21 Maret 2008).


54

sebagai pengadilan tingkat terakhir apabila perkara

tersebut tidak mencapai $5000.

4. Subordinate Courts

Subordinate Court menempati hierarki terakhir dalam susunan

hierarki peradilan di Singapura, namun pengadilan ini

merupakan pengadilan dengan jumlah kasus yang sangat

banyak. Pada tahun 2004, terdapat 450.000 kasus yang harus

ditangani oleh pengadilan ini.106 Jumlah ini jauh lebih

besar dibanding dengan perkara yang diadili pada tingkat

Supreme Court, yaitu hanya berjumlah 20.000 per tahunnya.107

Sebanyak 60% kasus di Subordinate Court adalah kasus

pidana, sedangkan sisanya 40% adalah perkara perdata.108

5. The District Court

Sebagai bagian dari Subordinate Courts, District Court

memiliki yurisdiksi terluas dimana ia dapat memeriksa dan

106 Subordinate Court, Annual Report 2004, www.subcourts.gov.sg., (20

Februari 2008).

107 Supreme Court, Annual Report 2004, www.supremecourt.gov.sg., (20 Februari 2008).

108 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.37.


55

mengadili perkara perdata dan pidana.109 Perkara perdata

yang menjadi wewenang District Court adalah yang memiliki

nilai sampai dengan $250.000. District Court dapat

memeriksa perkara yang memiliki nilai melebihi $250,000

apabila pihak yang bersengketa menyetujuinya.110

5. Magistrates Courts

Dengan adanya Subordinate Courts Act, Magistrates Court

hanya diberi wewenang yang terbatas dalam menangani perkara

perdata, yaitu hanya terhadap perkara yang memiliki nilai

sebesar $60.000.111

6. Small Claims Tribunals

Small Claims Tribunals diatur oleh Small Claims Tribunals

Act. Adapun perkara perdata yang termasuk dalam jurisdiksi

pengadilan ini adalah perkara yang memiliki nilai tidak

lebih dari $10.000.112 Dalam Small Claims Tribunals, para

109 Singapore, Section 19 dan Section 50 Subordinate Court Acts, http://statutes.agc.gov.sg.

110 Singapore, Section 23 Subordinate Court Acts.

111 Singapore, Section 2 Subordinate Court Acts. 112 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.38.


56

pihak tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum dan proses

penyelesaian lebih mengutamakan negosiasi di hadapan

Registrar hingga disepakati penyelesaiannya oleh kedua

belah pihak.

3. Proses Berperkara Perdata di Singapura

Proses litigasi perkara perdata di Singapura diatur oleh

Rules Of Court (“RC”) yang berlaku untuk Supreme Court maupun

Subordinate Courts.113 Di dalam Rules of Court, proses litigasi

memiliki enam tahap yang dapat dilihat melalui diagram berikut.

ENFORCEMENT

↑

JUDGMENT

↑

TRIAL

↑

DISCOVERY

↑

PLEADINGS

↑

COMMENCEMENT

113 Singapore, Section 1(1) dan Section 2(1) Rules of Court.


57

1. Commencement

Seseorang yang ingin mengajukan gugatan terhadap orang

lain, harus memiliki advokat (penasehat hukum) yang akan

mengajukan “originating process” ke pengadilan. Dalam hal ini

terdapat dua jenis “originating process,” yaitu:

a. Writ of Summons

Dalam hal ini, Penggugat mengajukan “tuntutan”

pelanggaran atas hak-haknya. Sengketa mengenai kontrak

dan/atau perbuatan melawan hukum (tort) diawali oleh

proses ini. Adapun sengketa lain yang menjadi ruang

lingkup proses ini adalah sebagai berikut.

o Claim for relief or remedy in/for any tort, other

than trespass to land (klaim ganti rugi untuk

perbuatan melawan hukum selain pelanggaran batas

tanah)

o Claim based on allegation of fraud (klaim atas

tuduhan penipuan)

o Claim for damages for breach of duty where the

damages claimed include damages in respect of death,

personal injury or damage to property (klaim atas


58

kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban

termasuk dalam kaitannya dengan kematian, cedera

fisik atau kerusakan properti)

o Claim in respect of the infringement of a patent

(klaim atas pelanggaran hak paten)114

b. Originating Summons

Suatu tindakan dilaksanakan melalui Originating Summos

apabila diperintahkan oleh undang-undang atau apabila

dalam sengketa hanya terkait dengan perbedaan penerapan

hukum dan tidak ada perbedaan yang substantif mengenai

fakta.

“An action is commenced by way of Originating Summons where required by statute or if the dispute is concerned with matters of law where there is unlikely to be any substantial dispute of fact. Compared to a writ, the Originating Summons is a simpler and swifter procedure as pleadings and many interlocutory proceedings are not required.”115

114 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.49. 115 Lihat di http://app.supremecourt.gov.sg.


59

2. Pleadings

Pada tahap ini, terjadi “balas-membalas” surat antara

Penggugat dengan Tergugat seperti dalam proses beracara

pada perkara perdata di Indonesia. Namun demikian, pada

tahap ini persidangan yang sesungguhnya belum terjadi.

Advokat dari pihak Penggugat akan menyampaikan “Statement

of Claim”116 atau surat gugatan kepada pihak Tergugat.

Kemudian, advokat Tergugat diberikan hak untuk mengajukan

“Defence”117 atau jawaban yang isinya dasar-dasar penolakan

terhadap dalil Penggugat. Selain hak untuk mengajukan

jawaban, Tergugat juga diberikan hak untuk mengajukan

tuntutan balas atau counterclaim atau Rekonpensi dalam

hukum acara perdata Indonesia.118

3. Discovery and Interrogatories

Pada tahap ini, para pihak akan mencari dan mengumpulkan

dokumen terkait. Proses ini melibatkan tahap pendataan

seluruh dokumen yang ada pada para pihak dan penyediaan

116 Singapore, Order 18 rule 1 of The Rules of Court.

117 Singapore, Order 18 rule 2 of The Rules of Court. 118 Singapore, Order 18 rule 3 of The Rules of Court.


60

dokumen-dokumen tersebut agar dapat dilihat atau diteliti

oleh para pihak.119 Tujuan dari proses ini adalah memberikan

jaminan agar tidak ada salah satu pihak yang memberikan

atau membeberkan hal yang tidak terduga atau yang tidak

diketahui oleh pihak lain selama persidangan.

Sebagai pelengkap, dalam tahap ini juga dilakukan

interogasi terhadap pihak lawan sehubungan dengan perkara

yang diajukan.120 Pihak yang sedang dimintai keterangannya,

harus memberikan keterangan di bawah sumpah. Dokumen

sebagai hasil interogasi ini disebut dengan affidavits.

4. Trial

Sebelum memasuki tahap persidangan, pengadilan dapat

meminta para pihak untuk menghadiri pre-trial conference di

hadapan Registrar of the supreme court.121 Tujuan dari pre-

trial adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara. Apabila para pihak tidak bersedia berdamai,

maka perkara dilanjutkan ke dalam tahap persidangan. Kuasa

hukum dari para pihak akan memberikan oral argument atau

119 Singapore, Order 24 rule 1 and 10 of The Rules of Court.

120 Singapore, Order 26 of The Rules of Court.

121 Singapore, Order 34ª rule 1 of The Rules of Court.


61

argumentasi lisan berdasarkan alat bukti dan barang bukti

yang telah diserahkan kepada pengadilan.122

5. Judgement and Enforcement

Setelah melalui keseluruhan tahap persidangan, maka

pengadilan akan menjatuhkan putusannya. Apabila putusan

telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak diwajibkan

untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA

PERDATA DI SINGAPURA

Pembahasan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata

di Singapura dijabarkan ke dalam aspek berikut ini.

1. Sistem Pembuktian

Evidence Act Singapura yang merupakan adopsi dari Evidence

Ordinance India mengatur secara rinci mengenai alat bukti yang

dapat dihadirkan di dalam persidangan, baik untuk perkara

perdata maupun pidana. Atas dasar tersebut, hakim dalam membuat

putusannya wajib menyertakan pertimbangan yang terikat pada

122 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.51.


62

alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Doktrin stare decisis dan asas preseden dalam sistem hukum

Singapura sangat mempengaruhi bentuk putusan pengadilan, baik

untuk perkara pidana maupun perdata. Meskipun hakim tidak

diwajibkan untuk mengutarakan pertimbangan-pertimbangannya dari

putusan yang mereka jatuhkan, namun dalam prakteknya para hakim

lazim mengutarakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan

dasar dari putusan mereka. Dalam pertimbangan tersebut, hakim

akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang peraturan yang

mereka terapkan dalam memutus perkara tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar putusan

tersebut dapat dibedakan antara:123

a. Ratio decendi

Memuat norma-norma hukum yang dijadikan dasar dari

putusan pengadilan dan harus diterapkan oleh para hakim

yang memutus perkara kemudian (selanjutnya) dalam

perkara-perkara sejenis.124

123 Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit., hal. 136.

124 Choon Hian, Loc.cit.


63

b. Obiter dictum

Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mengikat

para hakim dalam memutus perkara kemudian, namun

mempunyai kekuatan yang meyakinkan atau persuasive

value.125

Dengan demikian, putusan dalam perkara perdata di

Singapura, selain terikat oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku, juga terikat dengan pertimbangan-pertimbangan

hakim (juga meliputi pertimbangan hakim yang sebelumnya dalam

kasus yang serupa).

2. Beban Pembuktian

Sama halnya dengan proses litigasi di dalam sistem hukum

di Indonesia, untuk perkara pidana maupun perdata, Singapura

juga menggunakan adversarial system dimana setiap pihak

diberikan beban pembuktian untuk mendukung atau memperkuat

dalilnya. Dengan kata lain, pihak yang mendalilkan adanya suatu

hak atau tanggung jawab hukum harus membuktikan fakta-faktanya.

Beban untuk membuktikan fakta berada pada pihak tersebut,

125 Loc.cit.


64

sehingga dengan kata lain dianut pula prinsip dasar yang

relatif sama dengan sistem hukum Indonesia, bahwa “siapa

mendalilkan, ia membuktikan.” Hal ini diatur dalam Section 103

Evidence Act:

Burden of proof126 103. —(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura

Sumber hukum yang utama dalam pembuktian di pengadilan

Singapura adalah Evidence Act. Evidence Act merupakan Evidence

Ordinance yang diperundang-undangan oleh Parlemen pada tahun

1893 dan merupakan adopsi dari Indian Evidence Act 1872.127

Dalam hukum acara peradilan perdata di Singapura,

pengaturan lebih lanjut mengenai proses pembuktian dapat

ditemukan dalam Rules of The Supreme Courts dan Rules of The

126 Singapore, Section 103 Evidence Act. 127 Jeffrey Pinsler, Approaches to the Evidence Act: The Judicial

Development of a Code, (Singapore Academy of Law Journal, 2002), hal. 365.


65

Subordinate Courts yang merupakan Subsidiary legislation atau

aturan pelaksana dari Evidence Act.128

4. Alat Bukti

Hukum pembuktian di Singapura mengutamakan pembuktian

terhadap fakta yang ada. Fakta tersebut terbagi menjadi dua,

yaitu facts in issue (fakta dalam permasalahan) dan facts

relevant to the facts in issue (fakta yang relevan untuk

dikaitkan dengan permasalahan).129 Klasifikasi selanjutnya

adalah pembagian bukti atau evidence menjadi tiga bagian besar,

yaitu: oral, documentary, dan real evidence.

1. Oral Evidence

Oral evidence merupakan alat bukti keterangan saksi. Dalam

hal ini termasuk keterangan ahli atau expert evidence.

Berdasarkan Section 3(1)(a) Evidence Act, oral evidence adalah:

“Statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry.”

128 Yung, Op.Cit. hal . 7. 129 Ibid., hal. 10.


66

2. Documentary Evidence

Di dalam Chapter 11 Evidence Act, Documentary Evidence

didefinisikan sebagai all documents produced for the inspection

of the court. Sementara itu, definisi dokumen adalah:

“Any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.”

Dengan demikian, documentary evidence adalah segala

dokumen yang terdiri dari huruf, angka, atau tanda atau

kombinasi dari ketiga elemen tersebut yang bertujuan untuk

digunakan atau akan digunakan mendokumentasikan suatu kejadian.

Dalam hal ini, alat bukti elektronik termasuk ke dalam

documentary evidence selama diperoleh dengan cara yang diatur

oleh peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum

Singapura.130

130 Charles Lim, Information Technology and The Law of Evidence –

Recent Legislative Initiatives, (Singapore Academy of Law Journal, 1997), hal. 119 – 126.


67

3. Real Evidence

Real Evidence biasa diterjemahkan sebagai barang bukti

atau material objects or things produced for the court’s

inspection and which are not documents. Dalam hal ini, barang

bukti adalah segala materi atau benda yang diperiksa di

pengadilan dan bukan berupa dokumen.131

131 Yung, Op.Cit., hal. 12.


68

BAB III

KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA BERDASARKAN HUKUM

INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA

A. KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan

penting. Hal ini karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan

suatu perkara di persidangan diperlukan keterangan dari pihak

ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang

berperkara.132 Menurut Pasal 1902 KUHPerdata, dalam hal suatu

peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat

dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan

tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian

tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan

saksi.

132 Samudera, op.cit. hal 58. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa

kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.


69

Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan mengenai apa

yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Di dalam Hukum

Acara Perdata Indonesia, tidak ada pemisahan antara alat bukti

saksi biasa dan alat bukti saksi ahli. Saksi ahli termasuk

dalam golongan bukti dengan saksi. Hal ini dapat dilihat dalam

Pasal 164 HIR yang mengatur alat-alat bukti dalam perkara

perdata, yaitu:

1. Bukti dengan surat

2. Bukti dengan saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Seorang saksi ahli diangkat atas dasar pertimbangan oleh

Hakim atau atas permintaan para pihak yang berperkara.133

Berbeda dengan saksi biasa, saksi ahli mengemukakan

keterangannya berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa,

yang berguna untuk membantu Hakim dalam menilai suatu peristiwa

hukum.

133 Pasal 154 ayat (1) HIR.


70

Hukum Acara Perdata Indonesia tidak membuat pemisahan

antara saksi biasa dengan ahli. Walaupun ahli memiliki peran

yang berbeda dengan saksi biasa, namun ketentuan mengenai tata

cara pemeriksaan saksi biasa juga berlaku bagi ahli, yaitu:

a. Pihak yang tidak dapat diangkat menjadi saksi biasa

juga tidak dapat diangkat sebagai ahli.

b. Sebelum memberikan keterangannya, ahli harus disumpah

menurut agamanya.

c. Apabila terdapat lebih dari satu orang ahli, maka

pemeriksaan terhadap ahli-ahli tersebut dilakukan

secara satu per satu.

Dengan demikian, dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang

mengatur tentang alat bukti saksi, ketentuan tersebut memiliki

cakupan baik untuk saksi biasa maupun ahli.

Alat bukti keterangan saksi dalam sistem hukum Indonesia

dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Landasan Hukum

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR /

306 – 309 RBg. Selain itu, terdapat yurisprudensi Mahkamah


71

Agung Republik Indonesia yang juga mengatur tentang alat bukti

keterangan saksi.

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segala

hal jika hal tersebut tidak dikecualikan dengan undang-

undang.134 Seperti halnya alat bukti lainnya dalam perkara

perdata, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat

formil dan materiil. Antara kedua syarat ini bersifat

kumulatif, bukan alternatif. Oleh sebab itu, apabila salah satu

syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah

sebagai alat bukti saksi.135

a. Syarat formil alat bukti saksi

Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang

melekat pada saksi, antara lain:

134 Pasal 168 HIR / 1895 KUHPerdata. Dalam pembuktian adanya suatu

Firma, diperlukan suatu akta (Pasal 22 KUHD), demikian juga dalam pembuktian adanya suatu Perseroan Terbatas, juga diperlukan akta pendirian.

135 Harahap(b), Op.Cit., hal 633. Apabila syarat formil terpenuhi

menurut hukum, namun salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, maka saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu syarat formil tidak terpenuhi, namun syarat materiil terpenuhi, maka saksi terbut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.


72

1. Orang yang cakap menjadi saksi

Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap

menjadi saksi, kecuali undang-undang sendiri menentukan lain.

Orang yang dilarang didengar sebagai saksi diatur dalam Pasal

145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHPerdata.

Pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi

adalah:

o Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan

(semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah

satu pihak136

o Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah

bercerai.137

o Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah umurnya

sudah cukup 15 tahun138

136 Namun demikian, orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam perkara

khusus, yaitu: perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara nafkah termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendudukan seorang anak belum dewasa, perkara pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua / wali, dan perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan(Pasal 172 ayat 2 RBg / Pasal 145 ayat 2 HIR). Lihat juga Subekti, op.cit., hal 40 dan Putusan MA Nomor 840/K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972.

137 Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974: Bekas suami menurut hukum acara

yang berlaku tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. 138 Batas umur yang dianggap cakap menjadi saksi menurut Pasal 145 ayat

(3) HIR dan dipertegas kembali oleh Pasal 1912 KUHPerdata adalah 15 tahun. Pengadilan negeri tetap berwenang memeriksa dan mendengar keterangan anak-anak tersebut tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dapat dianggap


73

o Orang gila meskipun kadang-kadang terang

ingatannya.139

2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi

di persidangan. Kesaksian tersebut harus diberitahukan sendiri

dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara

tertulis.140 Keterangan yang diberikan saksi di luar sidang atau

out of court tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai

alat bukti, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan

pembuktian.141 Keterangan yang diberikan di luar sidang,

meliputi keterangan tertulis di bawah sumpah, yang sering

disebut sebagai affidavit. Menurut Putusan MA No. 38K/Sip/1954:

“Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak layak dianggap berkualitas atau

sebagai penjelasan atau petunjuk saja (Pasal 145 ayat 4 HIR / Pasal 172 ayat 4 RBg).

139 Dalam Pasal 1912 KUHPerdata, yang termasuk dalam kategori ini

adalah orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu dan orang yang sakit ingatan atau mata gelap. Mereka hanya boleh didengar keterangannya tanpa sumpah dan keterangan yang mereka berikan hanya sebagai penjelasan.

140 Mertokusumo, Op.Cit., hal 167. Pasal 140 ayat (1) HIR dan 148 HIR

menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak dating akan diberi sanksi dab terhadap saksi yang telah dating di persidangan, namun enggan memberi keterangan dapat juga diberi sanksi.

141 Harahap(b), Op.Cit., hal 638.


74

bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan.”

Selain tidak layak dipersamakan dengan keterangan saksi di

depan pengadilan, Affidavits juga tidak diakui sebagai alat

bukti berupa akta. Oleh karena itu, affidavits menurut hukum

acara perdata Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan

pembuktian.142

3. Saksi diperiksa satu per satu

Para saksi yang hadir dalam hari sidang yang telah

ditentukan, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi

seorang. Pemanggilan ini tidak boleh dilakukan secara bersama-

sama agar para saksi tidak saling menyesuaikan keterangan satu

dengan lainnya.143

4. Mengucapkan sumpah

Pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1911 KUHPerdata:

142 Ibid., hal. 606. 143 Pasal 144 ayat (1) HIR / Pasal 171 RBg.


75

”Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.”

Pada pokoknya, isi sumpah atau janji adalah akan

menerangkan apa yang sebenarnya, meliputi apa yang dialami,

dilihat, atau didengar mengenai perkara yang disidangkan atau

voir dire (berkata benar).144

Keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah

hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-

keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.145

b. Syarat materiil alat bukti saksi

1. Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat bukti

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata

orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan

atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang

hakim.146 Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tanpa

144 Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan

palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut Pasal 242 KUHP, sebagai seorang yang melakukan sumpah palsu.

145 Putusan MA Nomor 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975. 146 Subekti, Op.Cit., hal 37. Suatu alat pembuktian dengan saksi pada

umumnya selain karena alat pembuktian dengan tulisan tidak ada, juga karena pembuktian dengan alat bukti tulisan tersebut tidak cukup.


76

alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup

atau dengan kata lain, seorang saksi bukan saksi, unus testis

nullus testis.147

Pengertian dan penerapan unus testis nullus testis tidak

boleh ditafsirkan secara harafiah. Artinya, tidak boleh hanya

diartikan pada kasus yang benar-benar absolut pada bilangan

saksi yang diajukan hanya satu orang saja, tetapi meliputi

pengertian kualitas saksi.148

Namun demikian, kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang

saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim.

Gugatan harus ditolak kalau Penggugat dalam mempertahankan

dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti

lainnya.149 Adapun alat bukti lain yang dapat menambah atau

menyempurnakan alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti

tulisan (akta), persangkaan, pengakuan, atau sumpah tambahan.

147 Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW. Jika ada alat bukti lain yang

mendukung keterangan saksi, dapat dianggap bahwa dalil yang diajukan sudah terbukti. Menurut Prof. Subekti, dalam sistem hukum Indonesia, dikenal kemungkinan membuktikan suatu dalil dengan persangkaan-persangkaan dan pembuktian berantai (Pasal 1906 KUHPerdata / 170 RIB), yaitu diperbolehkan untuk membuktikan peristiwa – peristiwa yang berdiri sendiri dengan keterangan satu orang saksi.


149 P.T Makasar 30 November 1971 Nomor 175/69/PT/Pdt, Law Report 1973

I, hal. 108 sebagaimana dikutip dari Mertokusumo, Op.Cit., hal 171.


77

2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan150

Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mengatur

bawa tiap-tiap kesaksian harus berisi tentang segala sebab

pengetahuan dan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya

tersebut. Berdasarkan teori dan praktik, landasan sumber

pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat terbatas

pada:

o Berdasarkan pengalaman saksi sendiri

Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya di

persidangan, dan apa yang dialaminya itu benar-benar

berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

o Berdasarkan penglihatan saksi sendiri

Saksi yang melihat secara fisik akan dapat menerangkan

secara spesifik mengenai waktu, tempat, dan pihak yang

terlibvat saat saksi melihat fakta atau peristiwa itu.

o Berdasarkan pendengaran saksi sendiri

150 Berdasarkan Putusan MA Nomor 803 K/ Sip/1970 tanggal 15 Mei 1971,

pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipetimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat bukti yang sah.


78

Pendengaran yang dimaksud harus spesifik. Saksi harus

dapat menjelaskan waktu, tempat, dan pihak yang ada

pada saat saksi mendengar hal-hal yang diterangkannya

dalam persidangan. Kemudian keterangan yang dijelaskan

yang bersumber dari pendengaran tersebut harus relevan

dengan masalah yang disengketakan.

Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan

pengalaman sendiri tidak akan dinilai memiliki kekuatan

pembuktian. Demikian juga dengan kesaksian seseorang

berdasarkan cerita dari pihak ketiga atau testimonium de

auditu. Hal tersebut tidak diperkenankan karena keterangan

tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya

sendiri.151

3. Saling persesuaian antar keterangan saksi

Persesuaian keterangan saksi diatur dalam Pasal 170 HIR dan

Pasal 1908 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

151 Menurut M. Yahya Harahap (”Hukum Acara Perdata”), penentangan

menerima de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah suatu hal yang bersifat fundamental. Hal ini disebabkan karena apa yang diterangkan oleh saksi tersebut mengandung bahaya kesalahan yang dapat memutarbalikkan keadaan. Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan oleh tangan pertama.


79

o Terjadi saling persesuaian antara keterangan saksi yang

satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi

dengan alat bukti yang lain, barulah keterangan itu sah

sebagai alat bukti dengan nilai kekauatan pembuktian

bebas (vrij bewijskracht)

o Jika keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain

terpisah-pisah dan saling berdiri sendiri atau antara

keterangan saksi dengan alat bukti yang lain saling

bertentangan, maka keterangan tersebut tidak memenuhi

syarat materiil sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, ia

tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 150, 151,

dan 152 HIR. Adapun hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Hak para pihak untuk mengajukan pertanyaan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (1) HIR yang

menentukan bahwa pihak yang berperkara dapat mengajukan

pertanyaan kepada saksi. Mengajukan pertanyaan merupakan hak


80

yang diberikan oleh undang-undang, bukan kewajiban hukum.152

Adapun tata urutan bertanya dalam persidangan adalah sebagai

berikut.

1. Pihak yang mengajukan saksi lebih dulu bertanya

Dari segi teori dan praktik, yang aktif mengajukan

pertanyaan kepada saksi adalah dari pihak yang menghadirkan

saksi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk

membuktikan kebenaran dalil gugatannya.153

2. Pemeriksaan silang/cross-examination

Kesempatan melakukan pemeriksaan silang kepada saksi baru

diberikan kepada pihak lawan setelah pihak yang

menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan. Tujuan

utama dari pemeriksaan silang adalah untuk memberikan

kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian

keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan yang lalu.

152 Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan diberikan pilihan

untuk mempergunakan haknya. Masing-masing pihak tidak boleh dihalangi atau dilarang untuk menggunakan haknya, dan tidak boleh dipaksa untuk menggunakan haknya.



81

3. Hakim dapat mengajukan pertanyaan

Pasal 150 ayat (2) HIR memberikan hak dan wewenang kepada

hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim diberikan

hak untuk mengambil bagian dalam mencari dan menemukan

kebenaran formil melalui keterangan saksi. Dalam mengajukan

pertanyaan, hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada

saksi sesuai atas kemauannya sendiri.154 Adapun kewenangan

hakim yang lain adalah untuk menolak pertanyaan-pertanyaan

yang tidak ada hubungannya dengan perkara.155

b. Saksi didampingi juru bahasa

Pasal 151 jo. Pasal 284 jo. Pasal 285 HIR mengatur

pengangkatan juru bahasa untuk mendampingi saksi dalm sidang

pengadilan dalam hal:

o Saksi tidak mengerti dengan bahasa yang dipakai

o Saksi bisu tuli dan tidak pandai menulis

c. Keterangan saksi dituangkan dalam berita acara

154 Pasal 150 ayat (3) HIR. Menurut Yahya Harahap, hal ini artinya

secara ex-officio hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Jika hal itu dilakukannya, pihak yang berperkara tidak boleh mengajukan keberatan dan saksi wajib menjawabnya.

155 Pasal 150 ayat (1) HIR.


82

Pasal 152 HIR mengatur bahwa keterangan saksi yang

diperiksa dalam persidangan dituliskan dalam proses-perbal

persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri. Berita acara

tersebut akan digunakan oleh hakim dalam menilai dan memutuskan

kasus. Para pihak yang berperkara dapat meminta salinan berita

acara pemeriksaan saksi kepada pantera pengadilan negeri yang

bersangkutan.

d. Khusus untuk ahli, pada hari pemeriksaan di pengadilan, ahli

yang bersangkutan wajib menyerahkan laporan hasil

pemeriksaannya secara tertulis kepada hakim. Keterangan yang

ditulis oleh ahli di dalam laporan tersebut dikuatkan dengan

kesaksian yang ia berikan di bawah sumpah di pengadilan.156

4. Kekuatan Pembuktian

Penilaian beberapa saksi yang masing-masing berdiri

sendiri dan terpisah satu sama lain tentang pelbagai peristiwa

yang digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan diserahkan

kepada pertimbangan hakim.157 Hakim dalam memberikan

156 Pasal 154 ayat (2) HIR. 157 Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1906 KUHPerdata yang

mengatur bahwa: Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai


83

penilaiannya dapat mengacu pada Pasal 1908 KUHPerdata jo. Pasal

172 HIR yang menyatakan bahwa:

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli di

persidangan juga diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan

hakim. Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat ahli

jika hakim memiliki penilaian yang berbeda. Berdasarkan uraian

di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat

pembuktian hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya bergantung kepada

penilaian hakim.

peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksiankesaksian yang berdiri sendiri itu.


84

B. KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA SINGAPURA

1. Landasan Hukum

Secara umum hukum pembuktian Singapura diatur dalam

Evidence Act. Evidence Act berlaku bagi seluruh proses

peradilan baik sebelum maupun di dalam persidangan, termasuk

mengenai alat bukti keterangan saksi, kecuali untuk affidavits

atau arbitral proceedings.158 Dalam perkara perdata, terdapat

aturan tambahan mengenai pembuktian, yaitu Rules of The Supreme

Court dan Rules of The Subordinate Court. Di dalam kedua

perangkat aturan tersebut dapat ditemukan pengaturan mengenai

affidavits. Lebih lanjut, sistem hukum common law Inggris yang

diadopsi oleh Singapura, memberikan ruang bagi aplikasi common

law negara Inggris maupun negara-negara Commonwealth apabila

tidak ditemukan pengaturannya di dalam perangkat hukum

Singapura.159

158 Singapore, Section 2 (1) Evidence Act.


85

Hukum Singapura menempatkan alat bukti keterangan saksi ke

dalam oral evidence. Oral evidence mencakup keterangan saksi

berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri, dan

keterangan ahli. Hukum Acara Perdata Singapura juga tidak

mengenal pemisahan antara saksi biasa dan saksi ahli. Keduanya

digabungkan ke dalam alat bukti kesaksian atau oral evidence.

“Oral evidence must be direct160 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.”

Ahli di dalam hukum acara perdata Singapura memiliki

definisi sebagai berikut.

Opinions of third persons when relevant Opinions of experts

159 Tet Yung, Op.Cit., hal. 7. 160 Singapore, Section 62 of Evidence Act.


86

47. —(1) When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, are relevant facts. (2) Such persons are called experts.

2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

Di dalam sistem hukum acara perdata, juga terdapat syarat

formil dan materiil agar sebuah kesaksian dapat secara sah

menjadi alat bukti keterangan saksi. Adapun yang menjadi syarat

formil adalah sebagai berikut.

a. Orang yang cakap menjadi saksi

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kompetensi untuk

menjadi saksi, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.

Pengadilan dapat menilai kompetensi seseorang berdasarkan

kemampuan untuk memberikan jawaban yang rasional. Hal yang

menjadi tolak ukur adalah kondisi di bawah umur atau sangat

tua, penyakit tertentu atas fisik maupun psikis, dan hal-hal

lainnya. Sebagaimana dikutip dari Section 120 Evidence Act:

Who may testify


87

120. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. Explanation.—A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.

Bagi saksi yang tuna wicara, dimungkinkan untuk memberikan

kesaksian secara tertulis ataupun dengan bahasa isyarat.

Apabila saksi tersebut memberi kesaksian dengan tulisan, maka

hal tersebut dilakukan di dalam pengadilan, dan saksi tersebut

harus menandatangani kesaksiannya di hadapan hakim. Kesaksian

yang dilakukan dengan cara demikian tetap dianggap sebagai oral

evidence, bukan documentary evidence. Sebagaimana dikutip dari

Section 121 Evidence Act:

Dumb witnesses 121. —(1) A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as, for example, by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open court. (2) Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.


88

Dalam perkara perdata, para pihak yang bersengketa juga

memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian, demikian juga

dengan suami atau istri dari pihak yang berpekara, juga

dianggap cakap untuk bersaksi. Sebagaimana diutip dari Section

122 (1) Evidence Act:

Parties to civil suit and their wives or husbands, and husband or wife of person under criminal trial 122. —(1) In all civil proceedings, the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses

Hal ini berbeda dengan sistem hukum pembuktian di

Indonesia. Pihak yang cakap untuk menjadi saksi tidak termasuk

pihak yang berperkara dan bukan suami atau istri meskipun sudah

bercerai. Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian

adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan

tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak

dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.161 Sementara itu,

Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHPerdata

161 Mertokusumo, Op.Cit., hal 112.


89

mengatur larangan mengenai suami atau istri dari para pihak

untuk menjadi saksi.

b. Menyusun affidavits

Affidavits adalah,

“A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”162

Adapun syarat penyusunan Affidavits antara lain: 163

1. Affidavits yang diserahkan melalui media elektronik164

a. Affidavit ini wajib untuk memiliki lebar margin yang tidak

kurang dari 35 mm dari ke empat sisi halaman

b. Beberapa hal di bawah ini merupakan ketentuan yang harus

ditulis di pojok kanan atas dari halaman pertama setiap

affidavit:

o Pihak yang berperkara : Penggugat atau Tergugat.

o Nama dari deponent.

162 Black’s Law Dictionary, Op.Cit. 163 The Subordinate Courts Practice Directions, E-Practice Direction

Number 3 of 2007, “Legislation and Directions” section of the Subordinate Courts website at http://www.subcourts.gov.sg. (11 Januari 2008).

164 Pengadilan di Singapura telah menerapkan teknologi Singapore Judicial Electronic Filing Service (EFS) untuk memudahkan pengurusan administratif pengadilan. Sistem ini memperkenalkan nation-wide paperless court system. Lihat http://info.efs.com.sg/default.htm.


90

o Nomor urut affidavit, dalam file, berdasarkan susunan

kasus atau permasalahan yang diungkap oleh deponen.

o Tanggal affidavit dibuat, dan

o untuk data affidavit yang berhubungan dengan

proceedings di bawah Section 59 dan Part X dalam the

Women’s Chapter (Cap. 353, 1997 Edisi Revisi),

proceedings di bawah the Admistration of Muslim Law

Act (Cap.3, 1999 Edisi Revisi), section 17A of the

Supreme Court of Judicature Act (Cap. 323, 1999 Edisi

Revisi) atau the Guardianship of Infants Act (Cap.

122, 1985 Edisi Revisi):

Di pojok kanan atas dari halaman pertama untuk setiap

affidavit, harus di jelaskan apakah data affidavit

dikumpulkan berdasarkan, contested divorce (“CD”),

uncontested divorce (“UD”), summons (“SUM”),

ancillary matters (“AM”) atau originating summons

(“OS”) hearing, dan jika data affidavit dikumpulkan

berkenaan dengan summons hearing, maka the number of

the said summons harus di sebutkan, berdasarkan

jumlah angka yang tersedia.

Contoh, ““Defendant: Tan Ah Kow: 4th:


91

15.4.2000: AM hearing”; and “Defendant: Tan

Ah Kow: 4th: 15.4.2000: SUM hearing: SUM no.

1234 of 2000"

c. Setiap halaman dalam affidavit (termasuk separators dan

barang bukti) harus disusun secara berurutan, dan nomor

halaman harus diletakkan di atas tengah halaman.

2. Affidavit yang tidak diserahkan secara elektronik

a. Format affidavit secara umum

o Affidavit di siapkan dalam kertas A4-ISO yang

berkualitas tinggi dengan lebar margin yang tidak

kurang dari 35 mm dari ke empat sisi halaman.

o Kertas yang di gunakan harus lah berwarna putih.

o Affidavit disiapkan dalam bentuk printing, litografi

atau bentuk ketikan, dan tanpa pengecualian, tidak

disiapkan melalui carbon copying. Data dokumen yang

diserahkan dalam bentuk fotografik atau proses

sejenis yang nantinya akan memberikan gambaran yang

permanen dan bebas dari kesalahan akan diterima, hal

ini pun berlaku untuk data dalam bentuk fax yang


92

mengandung ketentuan sama seperti proses diatas.

Photographic copies yang tidak jelas akan ditolak.

o Affidavit haruslah dalam bentuk print atau ketikan,

double-spaced dan hanya pada satu sisi halaman saja

b. Pemberian tanda dalam affidavits

Dalam pojok kanan atas dari halaman pertama dari setiap

affidavit, dan juga pada halaman belakang harus tercantum:

o Pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat).

o Nama dari deponent.

o Jumlah affidavit yang berkaitan dengan para deponen,

dan

o tanggal pembuatan data.

Contoh, “2nd Deft: Tan Ah Kow: 4th: 23.08.2005”.

c. Penjilidan affidavit

o Affidavit yang memiliki 30 halaman atau kurang

(termasuk barang bukti, pembagian halaman, dan lembar

belakang) dapat di staple di bagian pojok kanan atas

kertas.


93

o Affidavit apapun (termasuk barang bukti, pembagian

halaman, dan lembar belakang) yang lebih dari 30

halaman di sarankan untuk di jilid menggunakan

plastic ring binding atau plastic spine thermal

binding (warna merah untuk plaitiff/appellant, dan

warna biru untuk defendants/respondents) dengan

diberi lapisan plastik berwarna bening pada halaman

depan dan belakang.

d. Pembuatan halaman pada affidavit

Pembuatan halaman dalam setiap lembar tertulis pada

affidavit harus disusun secara berurutan, dan nomor halaman

diletakkan di atas tengah halaman.

Perubahan terhadap isi affidavit hanya dapat dilakukan

sebelum affidavit tersebut diserahkan kepada pengadilan.

Perubahan ini harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh

pihak yang bersangkutan, dan disumpah kembali oleh juru sumpah.

Pada bagian keterangan yang telah diubah harus ditambahkan kata

“re-sworn.”165

165 Singapore, Order 41, Rule 7 of The Rules of Court.


94

c. Mengucapkan sumpah

Sumpah atau oaths wajib diucapkan oleh setiap saksi yang

akan memberikan kesaksian di pengadilan walaupun mereka telah

menyusun affidavits yang juga dibuat di bawah sumpah.

Sumpah dalam affidavits dilakukan untuk menjamin isi dari

affidavits tersebut. Sementara itu, sumpah saksi di hadapan

pengadilan untuk menjamin bahwa saksi akan memberikan kesaksian

yang benar sehingga kesaksian dirinya dapat dinilai sebagai

alat bukti keterangan saksi.166

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan perkara perdata

Singapura telah dimulai dalam tahap Discovery and

Interrogatories. Dalam tahap ini, para pihak telah melalui

pleadings / tahap balas-membalas surat berperkara, namun belum

memasuki sidang / trials. Dalam persidangan, saksi-saksi

tersebut akan dipanggil secara sah untuk memberikan

166 Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara antara penulis dengan

advokat dari Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq Pada 15 April 2008: “Did all of the witnesses have to swear in front of the court before their examination? I understand that affidavits were already made under oath, so what is the purpose of making such oath again?

Yes. Witnesses have to either make oath or afffirmation before they can give evidence at trial. The oath/ affirmation made for the affidavit is to affirm the contents of the affidavit evidence. The oath/ affirmation at the trial is to affirm the contents of whatever evidence the witnesses will be giving testimony on at the trial.”


95

keterangannya di hadapan hakim. Dengan demikian, pemeriksaan

saksi terbagi ke dalam dua tahap, yaitu:

a. Sebelum Trials/persidangan

Penggugat/Plaintiff yang telah mengisi formulir gugatan di

pengadilan diwajibkan untuk membuat affidavits of evidence-in-

chief. Adapun yang dimaksud dengan affidavits of evidence-in-

chief adalah keterangan setiap saksi pertama yang akan

dihadirkan oleh para pihak yang dibuat secara tertulis dan

dibuat di bawah sumpah.167 Tujuan dari pembuatan affidavit ini

adalah untuk memberikan penjelasan kepada hakim dan pihak lawan

tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Tergugat juga diwajibkan untuk menyusun affidavit of

evidence-in-chief terhadap semua saksi yang akan dihadirkannya.

Pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, para pihak akan

melakukan pertukaran affidavits, sehingga seluruh pihak,

termasuk hakim dapat melihat persoalan dari setiap sudut

pandang.

Pengadilan di Singapura tidak menghendaki adanya hal-hal

yang “mengejutkan” yang terjadi di persidangan tanpa diketahui

167 Lihat http://app.subcourts.gov.sg/civil dalam bagian “Explanatory

Notes for a general overview of a civil action from commencement till final disposal of action.”


96

oleh siapapun.168 Selain itu, dengan adanya affidavits

pemeriksaan di persidangan akan lebih kondusif dan efisien

karena para pihak telah siap dengan materi pembelaan masing-

masing.

b. Saat trials / persidangan

Di dalam Evidence Act Section 139 dijelaskan bahwa tahap

pemeriksaan saksi di pengadilan terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Examination-in-chief

Examination-in-chief merupakan pemeriksaan pertama

terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak yang memintanya.169

Dengan demikian, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat maupun Tergugat akan diperiksa pertama kali di

pengadilan dengan prosedur ini. Adapun tujuan dari tahap ini

168 Dalam praktek, advokat dari para pihak diberikan hak untuk bertanya

lebih dahulu kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan. Sebagai upaya untuk mencegah pernyataan yang berlawanan dari saksi saat di persidangan, dibuatlah affidavits atau pernyataan di bawah sumpah di hadapan notaris. Lihat http://research.lawyers.com/ Depositions-and-Affidavits.html (18 Januari 2008).

169 Tet Yung, Op.Cit., hal. 193. Lihat juga Section 139 (1) Evidence

Act.


97

adalah agar saksi dapat membenarkan atau memperkuat dalil-dalil

dari para pihak.

Prinsip dasar dari tahap ini adalah larangan untuk

menanyakan leading questions.170 Terdapat dua tipe leading

questions. Pertama, pertanyaan yang mengarahkan saksi untuk

menjawab sesuai keinginan Penggugat. Kedua, pertanyaan yang

mengasumsikan sebuah fakta yang belum tentu benar adanya.171

Examination-in-chief menempatkan saksi untuk menceritakan

duduk perkara, sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, atau

alami secara bebas, bukan untuk didikte oleh Penggugat atau

Kuasanya.172 Dalam sistem hukum Singapura, leading questions

dilarang untuk diajukan, kecuali dengan persetujuan

pengadilan.173

Pemeriksaan saksi pertama diawali dengan pengucapan sumpah

dan pemeriksaan identitas (nama, nomor kartu identitas,

pekerjaan, dan alamat). Sesudah itu, saksi akan diminta untuk

170 Sebagaimana dikutip dari Section 143 Evidence Act: “Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive or suggesting disputed facts as to which the witness is to testify, is called a leading question.”

171 Roderick Munday, Evidence, (London: Butterworths Core Text Series, 2001) hal. 104.

172 Ibid. 173 Singapore, Section 144 paragraph 1 Evidence Act.


98

menyampaikan dan mengkonfirmasi keterangan yang telah ia buat

di bawah sumpah dalam affidávit of evidence in chief.174

2. Cross-examination

Tahap selanjutnya adalah Cross-examination, yaitu

pemeriksaan saksi oleh pihak lawan setelah saksi diperiksa

dalam examination-in-chief.175 Pihak lawan yang tidak melakukan

pemeriksaan ini dianggap menerima kesaksian yang diberikan

dalam tahap pertama.176 Tujuan dari tahap pemeriksaan ini adalah

untuk mencari kelemahan pihak lawan atau untuk membuktikan

kebenaran dalil pihaknya.

Evidence Act juga mengatur lebih jauh mengenai jenis

pertanyaan yang dapat diajukan dalam cross-examination, antara

lain:

174 Conducting A Civil Trial in Person, http://

app.subcourts.gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872 (18 Januari 2008). 175 Singapore, Section 139(2) Evidence Act. Lihat juga Chin Tet Yung,

hal 197. 176 Chin Tet Yung, Op.Cit., hal 197.


99

a. Leading questions

Pertanyaan leading questions yang dapat diajukan dalam

tahap memiliki batasan-batasan sebagai berikut:177

o Pertanyaan tidak menyebabkan saksi menjawab dengan

mengulang kalimat tepat seperti kalimat dalam

pertanyaan yang diajukan, dan

o Pertanyaan tidak boleh mengasumsikan bahwa suatu fakta

telah terbukti, padahal fakta tersebut belum atau telah

tidak terbukti.

b. Pertanyaan menyangkut kredibilitas saksi

Berbeda dengan pemeriksaan pertama, dalam tahap ini, pihak

yang bersangkutan dapat menanyakan tentang isu yang

terkait dengan kasus maupun hal yang menyangkut

kredibilitas saksi. Seperti yang diatur dalam Section 148

Evidence Act, yaitu:

177 Section 145 paragraph 1 Evidence Act menyatakan bahwa,

(1) Leading questions may be asked in cross-examination, subject to the following qualifications: (a) the question must not put into the mouth of the witness the very words which he is to echo back again; and (b) the question must not assume that facts have been proved which have not been proved, or that particular answers have been given contrary to the fact.


100

Questions lawful in cross-examination 148. When a witness may be cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend — (a) to test his accuracy, veracity or credibility; (b) to discover who he is and what is his position in

life; or (c) to shake his credit by injuring his character,

although the answer to such questions might tend, directly or indirectly, to criminate him, or might expose or tend, directly or indirectly, to expose him to a penalty or forfeiture.

3. Re-examination.

Tahap terakhir pemeriksaan saksi adalah re-examinating.

Pada tahap ini, Penggugat / Plaintiff diberikan kesempatan

untuk menanyai saksinya kembali.178 Adapun hal-hal yang dapat

ditanyakan pada pemeriksaan ini terbatas pada hal-hal yang

muncul pada cross-examination yang bertujuan untuk melakukan

klarifikasi.179 Apabila Penggugat menanyakan hal-hal baru maka

terhadapnya akan dikenakan sanksi yudisial, yaitu pemberian hak

pada pihak lawan untuk melakukan cross-examination ulang dan

pemeriksaan akan diulang kembali secara keseluruhan.180

178 Singapore, Section 139 paragraph (3) Evidence Act. 179 Munday, Op.Cit., hal. 116. 180 Singapore, Section 40 paragraph (3) Evidence Act.


101

Hakim yang memimpin jalannya persidangan, setiap saat

memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-

saksi yang diajukan oleh para pihak mengenai fakta yang relevan

maupun tidak relevan dengan duduk perkara guna memperoleh

bukti. Dalam hal ini, tidak ada satu pihak maupun kuasanya yang

memiliki hak keberatan terhadap pertanyaan tersebut.181

3. Kekuatan Pembuktian

Keterangan saksi dimaksudkan untuk menjelaskan setiap

fakta, kecuali terhadap isi dari dokumen.182 Evidence Act

Singapura mengatur secara rinci mengenai alat-alat bukti yang

dapat diajukan dalam persidangan. Evidence Act juga memberikan

panduan bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas

keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian

apabila keterangan tersebut menjabarkan fakta yang terkait

dengan perkara (facts in issue) dan fakta tersebut dianggap

relevan (relevant fact).183

181 Singapore, Section 167 paragraph (1) Evidence Act. 182 Singapore, Section 61 Evidence Act. 183 Evidence Act memberikan empat kategori fakta, yaitu:


102

Selanjutnya, suatu keterangan saksi memiliki kekuatan

pembuktian apabila berkaitan langsung (direct) dengan perkara.

Sesuai Section 62 Evidence Act, Hal mengandung pengertian

bahwa:

a. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang

dapat terlihat, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari

saksi yang melihat langsung fakta tersebut;

b. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang

dapat terdengar, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari

saksi yang mendengar langsung fakta tersebut;

c. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang

dapat diterima melalui metode lainnya, maka hal tersebut harus

“Relevant” (2) One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts. “Proved” (3) A fact is said to be “proved” when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. “Disproved” (4) A fact is said to be “disproved” when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. “Not proved” (5) A fact is said to be “not proved” when it is neither proved nor disproved.


103

berupa pembuktian dari saksi yang melakukan metode lain

tersebut;

d. Apabila keterangan saksi merujuk pada opini, maka hal

tersebut harus berupa pembuktian dari saksi yang memiliki opini

tersebut;

e. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu benda

selain dokumen, maka Pengadilan dapat meminta agar benda

tersebut dihadirkan ke hadapan sidang pengadilan.

Prinsip utama dalam sistem hukum di Singapura adalah bahwa

alat bukti yang terbaik harus dihadirkan di dalam persidangan

(the best evidence must be made available to the court),

misalnya, ketika ketentuan-ketentuan dalam suatu transaksi

dituangkan ke dalam dokumen, maka dokumen itulah yang menjadi

alat bukti yang terbaik (best evidence) dalam membuktikan

ketentuan-ketentuan tersebut.184

184 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan advokat

Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 30 April 2008:

“The overriding principle is that the best evidence must be made available to the court. When the terms of a transaction are set out in the form of a document, the document is usually the best evidence of those terms. Therefore when the terms of a contract are set out in a document, no evidence except the document itself will be allowed to prove its contents unless there are facts which would invalidate the


104

Selain itu, dalam civil procedure Singapura dikenal asas

”preponderance of evidence.” Menurut Black’s Law Dictionary,

preponderance of evidence adalah:

“The greater weight of the evidence, not necessarily established by the greater number of witnesses testifying to a fact but by evidence that has the most convincing force; superior evidentiary weight that, though not sufficient to free the mind wholly from all reasonable doubt, is still sufficicient to incline a fair and impartial mind to one side of the issue rather than the other.”185

Dalam perkara perdata, asas ini merupakan pedoman hakim

untuk menimbang dan menentukan pihak mana yang memiliki alat

bukti yang lebih kuat. Sebagaimana dikutip dari Balck’s Law

Dictionary:

“This is the burden of proof in most civil trials, in which the jury is instructed to find for the party that, on the whole, has th stronger evidence, however slight the edge may be.”186

document or which involves the existence of a separate oral agreement as to any matter on which the document is silent”

185 Bryan A. Garner, ed., Op. Cit., hal. 1220. 186 Ibid.


105

Dengan demikian, ketika perkara menyangkut kontrak yang

dituangkan ke dalam suatu dokumen tertulis, tidak ada alat

bukti selain dokumen tertulis itu sendiri yang dapat

membuktikan legalitas suatu ketentuan dalam kontrak, kecuali

terdapat fakta-fakta lain yang dapat membatalkan dokumen

tersebut, atau terdapat suatu perjanjian lisan (oral) yang

terkait dengan dokumen tersebut dan tidak disebutkan di dalam

dokumen.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI KETERANGAN SAKSI DALAM

ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

A. PERKARA SECARA UMUM


106

1. Gambaran Perkara di Indonesia187

Kasus ini diawali dengan perjanjian kredit, dimana pada

bulan Oktober 1997, PT. Asminco (Asminco) yang saat itu

memiliki 15% saham di PT. Adaro (Adaro)188, menandatangani

perjanjian kredit dalam bentuk Bridge Facility Agreement189

dengan Deutsche Bank Aktien Gesellschaft sebesar US$ 100 Juta.

Jangka waktu pinjaman tersebut cukup singkat, yaitu hanya

sekitar 10 bulan, dengan jatuh tempo pada bulan Agustus 1998.

Tujuan kredit tersbut adalah untuk pembelian 25% saham Adaro

yang dimiliki oleh PT. Tietamas Majutama dan PT. Panca Muspan,

sehingga Asminco memiliki 40% saham Adaro.190

187 Dirangkum dari berbagai sumber oleh Teddy Anggoro, Upaya Hukum Yang

Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003).

188 PT. Adaro adalah Perusahaan Pertambangan Batubara terkemuka di

Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Hasjim Djoyohadikusumo.

189 Dalam perjanjian ini disepakati bahwa pelaksanaan perjanjian

tersebut dijamin dengan Beckket dan SME sebagai Corporate Guarantee dan saham dengan Lembaga Gadai yang didasarkan pada Share Pledge Agreement sebagai perjanjian assesoirnya.

190 Selain untuk pembelian saham, fasilitas kredit tersebut juga digunakan untuk membiayai modal kerja Asminco.


107

Perjanjian kredit tersebut disertai dengan perjanjian

gadai saham, sebagai jaminan pelunasan hutang dengan

menggadaikan beberapa saham, yaitu:

a. Sebanyak 40% saham Asminco di Adaro

b. Sebanyak 40% saham Asminco di PT Indonesia Bulk Terminal

(IBT)

c. Sebanyak 74,2% saham Beckkettt di PT. Swabara Mining and

Energy (SME), dan

d. 100%-1 saham SME di Asminco.

Pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada

bulan Agustus 1998, Asminco belum dapat mengembalikan hutangnya

kepada Deutsche Bank. Kemudian atas permintaan Asminco,

Deutsche Bank menyetujui penjadwalan kembali (reschedulling)

pelunasan hutang hingga 31 Desember 2000. Namun demikian,

hingga batas waktu yang telah disepakati, Asminco belum juga

melunasi hutangnya, sehingga Deutsche Bank mengirim somasi

sebanyak 4 kali.

Tidak adanya itikad baik dari Asminco untuk membayar, maka

pada Desember 2001, Deutsche Bank memohon penetapan eksekusi

gadai saham ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).


108

Dalam waktu singkat, hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan

Deutsche Bank dengan mengeluarkan penetapan mengenai eksekusi

saham-saham yang dijaminkan dengan gadai tersebut. Penjualan

tersebut dilakukan di bawah tangan (private selling). Adapun

penetapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Untuk Eksekusi 40% saham milik Asminco di IBT191:

o Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,


o Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel

2. Untuk Kesekusi 40% saham milik Asminco di Adaro192:




3. Untuk Eksekusi 74,2% saham milik Beckkettt di SME193:




4. Untuk Eksekusi 100%-1 saham milik SME di Asminco194:

191 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001. 192 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 . 193 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 .


109




Penjualan saham dilakukan pada 15 Februari 2002 dan saham

tersebut dibeli oleh beberapa pihak, yaitu PT. Dianlia

Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru), dan PT. Mulhendi

Sentosa Abadi (MSA).

Tiga tahun kemudian, Beckkett yang merupakan perusahaan

induk Asminco mengajukan gugatan kepada Deutsche Bank melalui

PN Jaksel untuk meminta pengadilan agar penjualan saham

tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, Beckkett

mencabut gugatannya karena telah mengajukan Permohonan

Pembatalan Penetapan PN Jaksel tentang Eksekusi Gadai Saham

tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta melalui Ketua Pengadilannya mengabulkan Permohonan

Beckkett dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut.

Penetapan PT Jakarta195:

194 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 . 195 ”Deutsche Bank Kembali Digugat,” www.hukumonline.com (25 Maret

2008).


110

1. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.02.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapan-penetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 35/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002



Dalam hal ini, Beckkett mempermasalahkan penjualan secara

private tersebut dilakukan dengan harga yang jauh di bawah

harga pasar. Hal ini (menurut Beckkett) bertentangan dengan

pengaturan eksekusi obyek gadai yang diatur dalam KUHPerdata.

Deutsche Bank beragumen bahwa harga US$ 46 juta tersebut

sudah merupakan harga pasar pada saat saham tersebut dijual.

Mekanisme penjualan secara private tersebut berdasarkan cara

yang ditentukan oleh hakim, berdasarkan Penetapan PN Jaksel


111

tersebut, yang menurut Deutsche Bank telah sesuai dengan

pengaturan eksekusi objek gadai dalam KUHPerdata. Selain itu,

Deutsche Bank mempermasalahkan kompetensi Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam membatalkan

Penetapan PN Jaksel. Menurut Deutsche Bank, berdasarkan undag-

undang dan yurisprudensi, pembatalan Penetapan PN harus

dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas tertinggi

yudisial.

2. Gambaran Perkara di Singapura196

Penjualan saham secara private selling yang dilakukan oleh

Deutsche Bank pada 15 Februari 2002 kepada beberapa pihak,

yaitu PT. Dianlia Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru),

dan PT. Mulhendi Sentosa Abadi (MSA), dinilai telah melanggar

hukum oleh Beckkett.

Pada 27 April 2004, Beckkett mengajukan gugatan kepada

Deutsche Bank di High Court Singapore.197 Perkara ini diajukan

oleh Beckkett ke pengadilan di Singapura karena “The Share Sale

196 Dihimpun dari Singapore High Court Decision on Beckkett Pte Ltd v

Deutsche Bank AG and Another (Suit No. 326/2004), 21 September 2007. 197 Dalam hal ini, High Court bertindak sebagai pengadilan tingkat

pertama karena nilai perkara mencapat US$ 100 milion. Berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada High Court harus lebih dari $250.000.


112

Agreement” antara Deutsche Bank dan DSM memilih Singapura

sebagai choice of law.

Terdapat 3 hal yang mendasari Beckkett mengajukan gugatan

kepada Deutsche Bank dan DSM, yaitu;

a. Bahwa Deutsche Bank telah gagal untuk melakukan

perannya sebagai Penerima Gadai / Pledgee;198 penjualan

private selling antara Deutsche Bank dengan DSM

dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu

kepada Beckkett selaku Penjamin atau Guarantee.

b. Bahwa saham yang dijaminkan dengan hak gadai telah

dijual dengan harga di bawah pasar;

c. Bahwa penjualan saham yang dibebani dengan hak gadai

tersebut dilakukan dengan konspirasi yang bertentangan

dengan hukum.199

198 Beckkett claimed that Deutsche Bank owed duties to it as pledge /

mortgages of the SME shares and, as the creditor of the Bridging Loan secured by the guarantee executed by Beckkett, a duty to exercise its power of sale over the Pledged Shares by taking reasonable care to obtain a true value for the shares.

199 Beckkett alleged that the sale of The Pledged Shares by Deutsche

Bank to DSM and its nominees (PT Mulhendi Sentosa and PT Akabiluru) was carried out in pursuance of conspiracy between Deutsche Bank and DSM by unlawful means and/or with the predominant purpose to injure Beckkett by Deutsche Bank selling to DSM the Pledged Shares at an undervalue, and thereafter to windup Beckkett.


113

Dalam gugatannya, Beckkett meminta hal-hal sebagai berikut

ke Pengadilan.

“The remedies Beckkett sought in this action were:

(a) a declaration that the sales of the Pledged Shares pursuant to the share sale agreement are invalid, null and void and that it be set aside,

(b) a declaration that the equity of redemption over the Pledged Shares be restored to Beckkettt, SME and Asminco,

(c) an order that Deutsche Bank and DSM return the Pledged Shares to Beckkettt, SME and Asminco and restore their percentage shareholdings in SME, Asminco, Adaro and IBT, and

(d) damages to be assessed.”

High Court Singapore yang memeriksa dan mengadili perkara

ini dipimpin oleh hakim tunggal, yaitu Judge Kan Ting Chiu J.

Pada tanggal 21 September 2007, setelah High Court menjatuhkan

putusan sebagai berikut.

152 Having so reviewed the issues of law and fact raised by the parties, I find and order on the claims and the counterclaim that:

(a) Beckkett has made out a case that Deutsche Bank failed to discharge its duties as pledgee when it sold the SME shares, but has failed to show that Deutsche Bank had in fact sold those shares at an undervalue, so I award to Beckkettt nominal damages of $1000;


114

(b) Beckkett’s claim for conspiracy against Deutsche Bank and DSM is dismissed; and

(c) Deutsche Bank’s counterclaim against Beckkettt is dismissed.

153 On costs, I order that:

(a) as Beckkett has established Deutsche Bank’s liability but failed to prove its loss in the claim against Deutsche Bank as pledgee, each party is to bear its own costs;

(b) Beckkett is to pay Deutsche Bank and DSM costs in the claim on conspiracy;

(c) Deutsche Bank is to pay Beckkettt costs in the counterclaim; and

(d) all the costs to be paid are to be taxed for two counsel.

3. Perkembangan Kasus di Indonesia200

Pasca 3 hari dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi

Singapura yang menolak gugatan Beckkett, terdapat pihak baru

yang mengajukan gugatan terhadap Deutsche Bank dan DSM. Pihak

tersebut adalah Wienfield International Investments Ltd.201

200 Disusun berdasarkan pengumpulan dari berbagai sumber, yaitu media

cetak dan wawancara dengan aparat pengadilan yang menjadi Panitera dalam perkara ini, yaitu Supandi, S.H. pada 22 Mei 2008.

201 “Deutsche Bank Kembali Digugat,” Loc.cit.


115

Wienfield202 telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan

hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan

pada 24 September 2007. Gugatan itu ditujukan ditujukan kepada

beberapa pihak, yaitu:

a. Deutsche Bank Ag. sebagai Tergugat I

b. PT. Akabiluru sebagai Tergugat II

c. PT. Dianlia Setyamukti sebagai Tergugat III

d. PT. Swabara Mining Energy sebagai Turut Tergugat I

e. PT. Asminco Bara sebagai Turut Tergugat II

f. PT. Adaro Indonesia sebagai Turut Tergugat III

g. PT. Indonesia Bulk Terminal sebagai Turut Tergugat IV,

dan

h. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Sebagai Turut Tergugat V.

Gugatan perdata No. 1411/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL tersebut

diajukan sehubungan dengan dikeluarkannya penetapan dari

202 Menurut Kantor Berita Antara (http://jurnalnasional.com), Winfield

diketahui sebagai pemegang 10 persen saham Swabara Mining & Energy, sejajar dengan Beckkett Pte. Ltd. yang sebelumnya memiliki 74,2 persen saham dalam Swabara. Informasi yang didapatkan Antara menyebutkan bahwa Winfield dulunya adalah milik pengusaha Hasyim Djojohadikusumo.


116

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap 12 penetapan PN Jakarta

Selatan dalam kasus jual beli saham-saham SME di Asminco, dan

saham-saham Asminco di Adaro dan IBT. PT Jakarta sendiri

menyatakan 12 penetapan itu batal demi hukum.203

Dalam petitum gugatannya, Winfield meminta pengadilan

menyatakan perbuatan Deutsche Bank, Akabiluru, dan DSM dalam

eksekusi gadai dan jual beli saham secara private sebagai

perbuatan melawan hukum. Kemudian, mereka juga meminta jual-

beli tersebut dibatalkan, dan saham yang dialihkan dalam jual

beli dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu Weinfield juga

meminta ganti rugi materiil sebesar US$4,5 juta dan imateriil

Rp 500 miliar.204

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan205 yang

memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan pada 29 April 2008

dengan amar putusan sebagai berikut.206

203 “Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Deutsche Bank Kembali

Disidangkan”, www.hukumonline.com (25 Maret 2008). 204 Loc. Cit. 205 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terdiri dari 3 orang hakim

yang diketuai oleh Eddy Risatanto, SH. Adapun 2 hakim anggota lainnya adalah Erfan Basuning, SH. Dan Syafrullah, SH.

206 Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang menjadi Panitera dalam kasus ini, yaitu Supandi, S.H.


117

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul hingga kini dinilai sebesar Rp. 1.089.000,00 (Satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

B. ANALISIS

1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court207

Sebelum Beckkett, Deutsche Bank, dan DSM bertemu di dalam

persidangan, seluruh saksi yang akan mereka hadirkan telah

yang dilakukan pada Kamis, 22 Mei 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

207 Disusun berdasarkan Singapore High Court Decision on Beckkett Pte

Ltd v Deutsche Bank AG and Another [2007] SGHC 153, Suit 326/2004, 21 September 2007.


118

terlebih dahulu membuat Affidavits of-evidence-in chief.

Affidavits ini dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang

berlaku dan dibuat di hadapan juru sumpah atau Commisioner

Oaths. Setiap pihak memiliki Commisioner Oaths yang berbeda-

beda.

Setelah seluruh pihak siap dengan affidavits dari setiap

saksinya, maka sesuai dengan hari yang ditetapkan oleh hakim

pada Singapore High Court, para pihak melakukan pertukaran

affidavitsnya atau exchange of affidavits di pengadilan.

Pertukaran affidavits harus dilakukan pada hari yang sama untuk

menghindari kecurangan. Pertukaran affidavits dilakukan

bersamaan dengan pertukaran alat bukti atau barang bukti

lainnya. Waktu penukaran affidavits disebut dengan Summons for

Directions.

Adapun tujuan dari pertukaran affidavits sebelum

persidangan adalah sebagai berikut.

“Exchanging before trial all of the evidence a party intends to rely on enables all the parties to th action to evaluate their prospects of success earlier than they otherwise could. By analyzing the exchanged documents, each side can see final extent of the dispute over a


119

particular issue; what evidence they face and therefore what the result is likely to be.”208

Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pihak hadir untuk

mengikuti persidangan. Dikarenakan tahap jawab-menjawab surat

atau pleadings telah dilakukan di luar persidangan dan belum

dicapai kesepakatan damai antara para pihak, maka inti dari

persidangan adalah langsung kepada tahap pembuktian, termasuk

pemberian oral evidence atau pembuktian dengan saksi. Adapun

tahapan dalam proses pemeriksaan saksi untuk kasus ini terbagi

dalam pemeriksaan saksi pihak Penggugat dan pemeriksaan saksi

pihak Tergugat.

a. Pemeriksaan saksi Pihak Penggugat (Beckkett Pte. Ltd.)209

Sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Rule of High Court,

pembuktian dengan oral evidence atau saksi oleh pihak Penggugat

meliputi tahap:

208 Lihat John O’Hare dan Kevin Brown, Civil Litigation 13th Edition,

(London: Sweet & Maxwell, 2007), hal. 236 209 Disusun berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan

advokat Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 15 April 2008 dan 30 April 2008.


120

1. Opening of Plaintiff’s case

2. Evidence-in-chief (or oral testimony) of Plaintiff’s

witness

3. Cross-examination of Plaintiff witness

4. Process (b) and (c) are repeated till all the Plaintiff

witnesses have taken the stand

5. Close of Plaintiff's case

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, pertama-tama

Beckkett sebagai Penggugat diwajibkan untuk memberikan

penjelasan mengenai duduk perkara atau dalil gugatannya.

Setelah itu, Beckkett diberikan hak untuk mengajukan saksi-

saksinya, sesuai dengan affidavits yang telah disusun. Setiap

saksi dihadirkan secara satu per satu ke dalam ruang

persidangan.

Untuk membuktikan keseluruhan dalil di dalam gugatannya,

Beckkett mengajukan 12 saksi (termasuk ahli), yaitu:

1. Arthur Ling Ping Shuan, Direktur Beckkett yang memberikan

bukti dalam hal penyusunan bridge loan, restrukturisasi

utang, dan hal-hal lain sehubungan dengan perbuatan hukum

Beckkett;


121

2. Ian Wayne Spence, Komisaris Adaro yang ditunjuk oleh

Djojohadikusumo dan Sukanto yang memberikan bukti tentang

perjanjian dengan Management Group dan masalah menyangkut

Shareholder Group;

3. Anthony Jeffrey D’Cruz, Direktur Beckkett yang memberikan

bukti perihal perjanjian dengan Management Group;

4. Josef Kristiadi, merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal situasi politik Indonesia antara tahun

1999 – 2001;

5. Faisal Basri, merupakan ahli yang memberikan keterangan

perihal situasi ekonomi dan politik antara tahun 1999 –

2001;

6. Ambyo Mangunwidjaja, merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal efek Pajak Pertambahan Nilai (Value

Added Tax) dalam PP No. 144/2000;

7. Muhammad Yahya Harahap, merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal penerapan Pasal 1156 KUHPerdata;

8. Mariam Darus, merupakan ahli yang memberikan keterangan

perihal tanggung jawab direksi dalam sistem hukum

Indonesia;

9. Claude Arthur Jugmans, merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal perhitungan saham Adaro dan IBT;


122

10. James Schaeffer Jr., merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal harga saham yang dapat diperoleh

Adaro;

11. Ian Laurence Alexander, merupakan ahli yang memberikan

keterangan perihal perhitungan Discounted Cash Flow Adaro

dan IBT yang dilakukan oleh dirinya;

12. Victor Sim Mong Seng, Senior Legal Counsel of Deutsche

Bank, memberikan keterangan tentang keterlibatannya dalam

penjualan saham – saham yang dibebani dengan hak gadai.

Setiap saksi yang dihadirkan oleh Beckkett wajib

mengucapkan sumpah di hadapan pengadilan. Lafal sumpah

diucapkan oleh Hakim dan setiap saksi wajib mengikutinya.

”It is vital to remember that a witness statement will be the maker’s evidence at trial. As a general rule he will enter the witness box, take the oath or affirm and give his name and address.”210

Dalam hal ini, Beckkett diberikan hak untuk bertanya

terlebih dahulu kepada saksi yang dihadirkannya. Tahap ini

disebut dengan evidence-in-chief. Setiap saksi dari Beckkett

menjelaskan fakta yang ia tulis di dalam affidavits. Saat

210 John O’Hare dan Kevin Brown, Ibid., hal. 236.


123

memberikan keterangannya, saksi diperkenankan untuk membuka

affidavits yang telah dibuatnya. Saksi juga diperkenankan untuk

membuka dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung

keterangannya.

”The role of a witness statement at trial is to tell a story. The facts should run in chronological order. There must be no confusing flash backs. A witness will be given a copy of his statement and confirm that it is true. He will then be cross examined by the other side.211

Tahap selanjutnya adalah cross-examination oleh pihak

Tergugat. Deutsche Bank dan PT. Dianlia Setyamukti yang telah

menerima affidavits-of-evidence-in chief dari seluruh saksi

yang dihadirkan Beckkettt memiliki hak untuk bertanya kepada

setiap saksi tersebut. Di dalam cross examination ini, Deutsche

Bank dan DSM berupaya untuk mematahkan dalil Beckkett.

Setelah tahap cross-examination, Beckkett diberikan

kesempatan untuk bertanya kembali kepada saksinya (re-

examination). Tahap ini bertujuan untuk meluruskan fakta.

Ketika Deutsche Bank dan DSM belum puas dengan pemeriksaan

terhadap satu orang saksi dari Beckkett, maka keduanya

diberikan hak untuk melakukan cross-examination kembali. Tahap

211 Ibid.


124

ini dapat dilakukan berkali-kali kepada satu orang saksi hingga

seluruh pihak merasa cukup.

b. Pemeriksaan Saksi Pihak Tergugat (Deutsche Bank dan PT.

Dianlia Setyamukti)

Tidak berbeda dengan tahap pemeriksaan saksi dari pihak

Penggugat, tahap pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat juga

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Opening of Defence's case

b. Evidence-in-chief (EIC or oral testimony) of Defense’s

witness

c. Cross-examination of Defense witness

d. Process (b) and (c) are repeated till all the Defense

witnesses have taken the stand.

e. Close of Defense’s case

Deutsche Bank

Setelah Close of Plaintiff’s Case dari Beckkettt, Deutsche

Bank memiliki 2 opsi, yaitu memilih untuk melanjutkan

perlawanan atau rebuttal atau memilih ”No case to answer.”


125

Deutsche Bank sebagai Tergugat I memilih untuk tidak memberikan

oral evidence di pengadilan atau ”No case to answer.”

“77 At the close of Beckkett’s case, Deutsche Bank submitted that there was no case to answer, and elected not to enter its defence. Consequently, it did not rely on the affidavits of evidence-in-chief that were filed by its intended witnesses, and did not call any of them to give evidence.”212

Deutsche Bank menilai bahwa Beckkett tidak dapat

membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya konspirasi dalam

penetapan harga dan penjualan saham PT. Adaro yang telah

dijaminkan dengan hak gadai, sehingga permintaannya agar saham-

saham tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya adalah

tidak masuk akal.

Konsekuensi dari tindakan Deutsche Bank tersebut

menyebabkan pihaknya kehilangan hak untuk mengajukan oral

evidence. Dengan demikian, semua affidavits of evidence-in-

chief yang telah disusun oleh Deutsche Bank tidak digunakan,

sebab saksi-saksi dari pihak Deutsche Bank tidak akan

dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya.

212 Singapore High Court Decision, Ibid., point number 77.


126

Affidavits yang tidak diuji melalui cross-examination tidak

memiliki nilai dan akan diabaikan oleh pengadilan. Mulai dari

titik ini, Deutsche Bank hanya bergantung kepada argumen hukum

atau legal argument dan bukan kepada alat bukti keterangan

saksi.213

Namun demikian, Deutsche Bank tetap memiliki hak untuk

mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh

Beckkett maupun DSM.

PT. Dianlia Setyamukti (DSM)

213 Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara penulis dengan advokat Rajah & Tann, Mr. Hamidul Haq:

Since Deutsche Bank not calling their witnesses, what is the value of their affidavits in relation to evidence? The AEICs were made before the trial, and exchanged before the trial. However, since the Defence chose to make a submission of no case to answer at the trial itself, they were barred from calling further evidence from their witness. By calling a witness to the stand and having them undergo cross-examination, the effect is that the evidence which has been contained in the affidavit has been tested and the court may now attach the corresponding weight to the evidence based on, among others, the reliability and consistency of evidence given at trial. Since, however, the Defence made a submission of "no case to answer", the Defence was not entitled to rely on the affidavit evidence should the submission fail. Thus, not only was such evidence not tested via cross-examination, but such evidence was in fact given no weight and disregraded by the Court. The Defence's entire case would therefore be based on legal arguments, and not witness testimony.”


127

DSM merupakan Tergugat II di dalam kasus ini. Setelah

Deutsche Bank memilih ”No case to answer,” tidak demikian

dengan DSM. DSM memilih untuk memberikan oral evidence melalui

11 saksi. Dalam memberikan oral evidence, DSM juga melalui

tahap-tahap yang sama dengan Beckkett. Adapun saksi-saksi yang

dihadirkan oleh DSM adalah sebagai berikut.

1. Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT. Dianlia

Setyamukti memberikan keterangan sebagai berikut.

o Ia merupakan pihak utama yang memutuskan agar DSM

membeli saham yang telah dijaminkan dengan hak gadai

dengan harga US$ 46 juta dari Deutsche Bank.

o Ia merupakan salah satu pihak pengendali PT. Astra

International (”Astra”).

o Astra secara tidak langsung terlibat dalam kontraktor

pertambangan Adaro. Ketika ia mengetahui bahwa saham

Adaro dan Indonesia Bulk Terminal tersedia di

pasaran, ia tertarik untuk membeli saham tersebut,

namun memiliki keraguan karena ketertarikan Sukanto

Tanoto terhadap saham yang dijaminkan dengan hak

gadai tersebut.


128

2. Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM dan rekan dari

Soeryadjaya memberikan keterangan sebagai berikut.

b. Ia memberi informasi kepada Soeyadjaya mengenai

eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank dan membuat 2

penawaran awal sebesar US$ 25 juta dan US$ 40 juta.

c. Setelah tercapai kesepakatan harga sebesar US$ 46

juta, ia menyusun rencana pembelian dengan dibantu

oleh Agus Sutopo, advokat dari Indonesia.

d. Ia juga bekerja sam adengan Indra Aman yang merupakan

contact person antara Deutsche Bank dan DSM.

e. Ia memberikan bukti mengenai pembiayaan DSM untuk

Bank Mandiri dan kontrak transportasi antara DSM dan

Adaro.

3. Chia Ah Hoo, Direktur Adaro, yang memberikan keterangan

perihal kontrak transportasi dengan DSM.

4. Budi Rachman, General Manager Operasi DSM, yang

memberikan keterangan perihal implementasi kontrak

transportasi batu bara dengan Adaro.

5. Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM, yang

memberikan keterangan mengenai pembukuan akuntansi yang

berkaitan dengan jasa transportasi batu bara.


129

6. Inghie Kwik, merupakan ahli yang memberikan keterangan

perihal kondisi makroekonomi, sosial, dan politik di

Indonesia pada 2001 ketika DSM membeli saham yang

dijaminkan dengan hak gadai tersebut.

7. Peh Yudie Prawira Paimanta, merupakan ahli yang

memberikan keterangan mengenai isu pajak dan

ketidakpastian yang terkandung dalam Peraturan

Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan

Nilai.

8. Shiv Kumar Dave, merupakan ahli yang memberikan

keterangan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional

yang berperan dalam pemulihan asset bank.

9. Fred B.G Tumbuan, merupakan ahli yang memberikan

keterangan mengenai Pasal 1156 KUHPerdata.

10. Mohammad Idwan Ganie, merupakan ahli yang memberikan

keterangan tentang hukum Indonesia yang menyangkut tugas

dan kewenangan direksi, komisaris, dan hak pemberi gadai

saham untuk memperoleh kembali sahamnya yang telah

dijual.

11. Colin Victor Gubbins, merupakan ahli yang memberikan

keterangan mengenai harga batu bara di Indonesia.


130

2. Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Guna membuktikan dalil gugatannya, Winfield mengajukan 2

orang saksi ahli dan 1 orang saksi. Adapun ahli yang dihadirkan

adalah sebagai berikut.

a. Prof. Erman Radjagukguk214

Prof. Erman Radjagukguk merupakan ahli pertama yang

dihadirkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

menetapkan hari Selasa, 25 Maret 2008 sebagai hari untuk

mendengar keterangan ahli.

Setelah disumpah menurut agamanya (Islam) oleh juru sumpah

tersendiri, ahli memberikan keterangan tertulis mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan perkara yang telah ia susun

sebelumnya dan memberikan keterangan secara langsung di

pengadilan, antara lain:

214 Disusun berdasarkan wawancara penulis dengan Supandi, S.H., aparat

pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi panitera perkara ini pada 22 Mei 2008. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prof. Erman Radjagukguk yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera.


131

1. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, yang meliputi:

struktur PT, kedudukan PT, karakteristik PT, harta

kekayaan PT, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas;

2. Saham, yang meliputi: kepemilikan saham secara umum dan

beneficial ownership secara khusus.

Dalam persidangan ini, semua pihak menggunakan haknya

untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli, kecuali Turut Tergugat

II. Kuasa Turut Tergugat II telah memandang cukup keterangan

yang diberikan oleh ahli.

b. M. Yahya Harahap215

Dalam persidangan selanjutnya, yaitu pada Selasa, 1 April

2008, Penggugat menghadirkan ahli kedua. Setelah ahli disumpah

215 Disusun berdasarkan pengamatan penulis pada hari persidangan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 April 2008 dan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera. Penulis juga diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Yahya Harahap yang telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan Panitera.


132

menurut agamanya (Islam) oleh juru sumpah, ahli memberikan

keterangan yang telah ia susun sebelumnya dan memberikan

keterangan secara langsung, antara lain mengenai:

1. Perbedaan gugatan voluntair dan contensius

2. Eksekusi gadai saham menurut hukum di Indonesia, serta

penerapan Pasal 1150, 1156, dan 1156 KUHPerdata

3. Fungsi pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh

Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pembatalan penetapan

Pengadilan Negeri

4. Upaya hukum terhadap pembatalan penetapan Pengadilan

Negeri.

Dalam persidangan ini, hanya Turut Tergugat V yang tidak

menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli.

Selanjutnya, Penggugat dalam persidangan ini hanya

mengajukan satu orang saksi, yaitu Andi Kelana. Pemeriksaan

terhadap saksi ini dilangsungkan pada Selasa, 8 April 2008, pk.

10.00 WIB.216 Baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut

Tergugat hanya dihadiri oleh Kuasanya.


133

Dalam awal persidangan, Majelis Hakim mengatakan bahwa

Majelis masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

mengajukan bukti saksi. Penggugat menyatakan bahwa pihaknya

hanya akan mengajukan 1 orang saksi dan saksi telah siap untuk

dihadirkan di dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian meminta

saksi untuk dihadirkan ke dalam ruangan persidangan.

Andi Kelana kemudian memasuki ruang persidangan,

menyerahkan kartu identitas kepada Ketua Majelis Hakim, dan

duduk di kursi saksi. Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas

saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki hubungan darah,

semenda, ataupun pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat, dan

Para Turut Tergugat. Saksi menjawab tidak.

Saksi Andi Kelana memeluk agama Katholik. Oleh sebab itu,

berdasarkan keyakinan dan ajaran agamanya, maka saksi hanya

diwajibkan untuk berjanji. Saksi wajib mengikuti lafal janji

yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan sikap berdiri

dan tangan kanan menghadap ke atas dengan dua jari, yaitu

telunjuk dan jari tengah membentuk simbol janji. Setelah saksi

216 Penulis melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan untuk melihat proses pemeriksaan saksi. Penulis juga melakukan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera dan melihat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andi Kelana.


134

berjanji, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat

untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi terlebih dahulu.

Dalam pemeriksaannya, saksi memberikan keterangan mengenai

pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) di PT. Swabara Mining Energy pada tanggal 22 Desember

2007, materi dan proses RUPS, serta risalah RUPS.

Setelah para pihak menyatakan tidak ada lagi pertanyaan

yang hendak diajukan kepada saksi, maka hakim menanyakan kepada

Penggugat apakah masih ada saksi atau ahli lainnya yang hendak

diajukan. Penggugat menjawab tidak. Selanjutnya, Majelis Hakim

memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahli. Atas kesempatan yang

diberikan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk

mengajukan saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar

melanjutkan persidangan ke tahap kesimpulan.

3. Persamaan dan Perbedaan Proses Pemeriksaan Saksi dalam

Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia

1. Persamaan


135

1.1 Beban pembuktian

Dalam perkara perdata, hukum Singapura dan Indonesia

memiliki beban pembuktian yang sama, yaitu siapa yang

mendalilkan maka ia harus membuktikan. Pasal 163 HIR/283 RBg

menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sementara itu, Section 103 Evidence Act menyatakan:

“(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.”

Beckkett sebagai Penggugat dalam Singapore High Court

dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian terlebih

dahulu. Sama halnya dengan Winfield International, selaku

Penggugat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia memiliki

kewajiban untuk membuktikan dalilnya.

1.2. Pengertian alat bukti saksi


136

Berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, alat bukti

berupa kesaksian mencakup alat bukti keterangan saksi (biasa)

dan alat bukti keterangan ahli. Saksi dan ahli merupakan pihak

ketiga di luar para pihak yang didengar keterangannya untuk

memberikan kejelasan mengenai suatu peristiwa yang

disengketakan.

Hukum acara perdata Singapura juga tidak memisahkan alat

bukti keterangan saksi (biasa) dengan alat bukti keterangan

ahli. Evidence Act menempatkan keterangan saksi dan keterangan

ahli ke dalam oral evidence.

Oral evidence must be direct217 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.

217 Singapore, Section 62 of Evidence Act.


137

1.3. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti adalah

keterangan yang diberikan di dalam persidangan.

Di dalam perangkat hukum Indonesia, hal ini diatur dalam

Pasal 140 ayat (1) HIR dan Pasal 148 HIR. Saksi harus

memberikan keterangan secara lisan dan pribadi di persidangan

dan tidak diwakilkan. Sementara itu, dalam Section 62 (1) of

Evidence Act di Singapura diatur bahwa oral evidence must in

all cases whatever be direct.

Pembuktian dalam persidangan di High Court Singapura,

terutama dalam memberikan oral evidence dilakukan oleh para

pihak dengan cara memanggil seluruh saksi-saksinya yang telah

membuat affidavits. Saksi-saksi dari pihak Beckkett dan Dianlia

Setyamukti memiliki kekuatan pembuktian sebagai oral evidence

setelah dinilai memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh

hakim. Keterangan dari para saksi tersebut yang dibuat di bawah

sumpah di dalam persidangan merupakan keterangan yang dinilai

sebagai alat bukti.

Berbeda halnya dengan Deutsche Bank yang memilih untuk

tidak menghadirkan saksi-saksinya walaupun affidavits telah

disusun dan ditukarkan. Hakim pada High Court tidak

mempertimbangkan dan tidak menilai affidavits yang dibuat oleh


138

Deutsche Bank sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini

dilandasi oleh pengaturan bahwa oral evidence must be direct

atau alat bukti saksi harus diberikan secara langsung di

hadapan sidang.

1.4. Saksi wajib mengucapkan sumpah.

Sumpah diucapkan sebelum saksi memberikan keterangannya di

hadapan persidangan dan diucapkan sesuai dengan agama yang

dianut. Di dalam hukum Singapura, affidavits juga dibuat di

bawah sumpah. Namun demikian, affidavits tanpa cross-

examination saksi tidak akan bernilai sebagai oral evidence.

Sumpah dalam pembuatan affidavits bertujuan untuk menjamin

kebenaran dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh saksi.

Sumpah sebelum saksi diperiksa di pengadilan adalah untuk

menjamin kebenaran dari kesaksian yang ia berikan.

1.5. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan.

Secara keseluruhan proses pemeriksaan saksi menurut hukum

Singapura dan Indonesia adalah sama. Pihak yang menjadi

Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan

saksinya dan bertanya kepada saksi tersebut. Setelah itu,

Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya dan hakim akan


139

memberikan kesempatan kepada Penggugat kembali untuk bertanya.

Di dalam hukum Singapura, sistem ini disebut dengan cross-

examination. Selain itu, saksi juga diperiksa secara satu

persatu.

2. Perbedaan

2.1. Sistem Pembuktian

Hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian

positif. Dengan sistem pembuktian ini, hakim dalam membuat

keputusan terikat dengan alat-alat bukti yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan Singapura. Hakim selain terikat dengan

alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

juga terikat dengan yurisprudensi atau case law yang dibuat

oleh hakim yang lebih tinggi. Hal ini karena Singapura sebagai

negara common law memiliki doktrin stare decisis.

2.2. Kekuatan alat bukti keterangan saksi

Saksi dalam perkara perdata di Indonesia memiliki peran

yang cukup signifikan, yaitu: untuk memperkuat alat bukti surat


140

atau apabila tidak ada alat bukti surat, maka saksi menjadi

alat bukti yang penting. Selain itu, Indonesia menganut doktrin

unus testis nullus testis, yaitu satu saksi saja tidak akan

dianggap sebagai alat bukti. Hakim baru dapat menilai apabila

terdapat 2 atau lebih saksi yang memberikan keterangan secara

independen, namun berhubungan. Dengan demikian, kekuatan alat

bukti kesaksian adalah bebas, yaitu tergantung dari penilaian

hakim.

Dalam sistem hukum di Singapura, terutama dalam perkara

perdata, hakim mengacu pada asas preponderance of evidence atau

the best evidence must be presented before the court. Alat

bukti yang terbaik harus dihadirkan oleh para pihak untuk

membuktikan dalilnya. Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai

berapa jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam Evidence

Act.

2.3. Proses pemeriksaan saksi

Rules of Court Singapura mewajibkan setiap pihak yang

berperkara untuk membuat affidavits of evidence-in-chief bagi

setiap saksi yang akan dihadirkannya. Affidavits dibuat di

bawah sumpah dan akan diberikan kepada semua pihak yag

berpekara sebelum hari sidang. Hal ini bertujuan agar seluruh


141

pihak mendapatkan gambaran jelas mengenai duduk perkara dan

para pihak dapat mempersiapkan alat bukti lainnya untuk

mematahkan dalil lawan. Affidavits akan “diuji” di dalam

persidangan melalui cross-examination saksi.

Setiap saksi yang dihadirkan oleh Beckkett dan Dianlia

Setyamukti telah terlebih dahulu menyusun affidavits. Demikian

halnya bagi saksi dari pihak Deutsche Bank. Walaupun Deutsche

Bank memilih no case to answer, merek atelah menyusun

affidavits dari setiap saksi dan ahli yang akan mereka

hadirkan. Keseluruhan affidavits tersebut telah ditukarkan

(exchanging), sehingga seluruh pihak (termasuk hakim) telah

memiliki gambaran mengenai duduk perkara.

Indonesia tidak mengenal affidavits.218 Keterangan

tertulis di bawah sumpah dari seorang tidak dapat disamakan

dengan keterangan saksi di muka hakim dan tidak ada kewajiban

bagi para pihak yang berperkara untuk membuat affidavits bagi

setiap saksi yang akan dihadirkannya. Dengan demikian, pada

waktu persidangan pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi

218 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 10 Januari 1957 no. 38

K/Sip/1954.


142

atau ahli, maka pihak lawan tidak dapat mengetahui keterangan

apa yang akan diberikan oleh saksi tersebut.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

ahli-ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak

menyusun affidavits. Namun demikian, sebelum menghadirkan

ahlinya, Penggugat telah terlebih dahulu memberitahukan di

hadapan sidang yang terbuka untuk umum bahwa mereka akan

menghadirkan ahli di bidang hukum perusahaan dan ahli di bidang

eksekusi gadai saham.

2.4. Pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Dalam sistem hukum Singapura, ruang lingkup pihak yang

dapat dihadirkan sebagai saksi adalah luas. Para pihak yang

bersengketa dalam perkara perdata juga memiliki kecakapan untuk

memberikan kesaksian, demikian juga dengan suami atau istri

dari pihak yang berpekara, juga dianggap cakap untuk

bersaksi.219

Pada tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi, Beckkett

sebagai Penggugat menghadirkan Arthur Ling Ping Shuan dan

219 Singapura, Section 122 (1) Evidence Act.


143

Anthony Jeffrey D’Cruz yang merupakan direktur Beckkett

sendiri. Demikian halnya dengan Dianlia Setyamukti yang

menghadirkan saksi-saksi dari pihaknya, yaitu:

a. Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT. Dianlia

Setyamukti

b. Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM

c. Budi Rachman, General Manager Operasi DSM

d. Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM

Berbeda halnya di Indonesia. Pasal 139 HIR dan Pasal 145

HIR melarang keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut

keturunan yang lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri

meskipun sudah bercerai untuk menjadi saksi. Adapun tujuan

pengaturan ini adalah untuk mencegah pemberian keterangan yang

tidak objektif dan untuk tetap menjaga huungan keluarga yang

baik.

Pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi

dalam sistem hukum acara perdata Indonesia adalah pihak ketiga

dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian,


144

pihak yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi

juga tidak boleh didengar keterangannya sebagai ahli.

Pihak yang menjadi ahli dan saksi dalam persidangan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pihak ketiga di

luar para pihak yang berperkara dan tidak memiliki larangan

untuk menjadi saksi. Prof. Erman Radjaguguk dan M. Yahya

Harahap memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ahli oleh

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Andi Kelana yang

dihadirkan sebagai saksi tidak memiliki hubungan darah,

semenda, atau pekerjaan upah-mengupah dengan para pihak yang

berperkara, sehingga ia dapat dihadirkan sebagai saksi di dalam

persidangan.

BAB V

PENUTUP


145

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Alat bukti keterangan saksi menurut hukum acara perdata

Indonesia adalah pihak yang memberikan keterangan

berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami.

Keterangan ahli juga termasuk di dalamnya. Keterangan saksi

yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah keterangan

saksi yang diberikan di bawah sumpah dan disampaikan secara

langsung di dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi di

bawah sumpah yang dibuat secara tertulis di luar sidang

pengadilan (affidavits) tidak diakui sebagai alat bukti

keterangan saksi.

2. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Singapura adalah pihak yang memberikan keterangan

berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, atau apa yang ia

alami, dan keterangan ahli. Keterangan saksi yang dinilai

sebagai alat bukti diberikan di bawah sumpah dan

disampaikan secara langsung dalam sidang pengadilan. Dalam

prosesnya, saksi dan ahli diwajibkan untuk membuat


146

affidavits. Penyusunan affidavits wajib mengikuti syarat

dan format yang diatur dalam Rules of Court.

3. Perbandingan keterangan saksi antara hukum acara perdata

Indonesia dengan Singapura adalah sebagai berikut.

Persamaan dalam prosedur pemeriksaan saksi dapat dilihat

dalam beberapa aspek, yaitu;

a. Beban pembuktian

Dalam perkara perdata, pihak yang mendalilkan wajib

membuktikan dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian alat bukti keterangan saksi

Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan tentang

peristiwa yang dilihat atau dialaminya sendiri, dan termasuk

keterangan ahli.

c. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan


147

Keterangan saksi harus disampaikan secara langsung. Dengan

demikian, affidavits bukan merupakan suatu alat bukti

keterangan saksi. Dalam sistem hukum Singapura, saksi yang

tidak jadi dihadirkan, affidavitsnya tidak akan dipertimbangkan

oleh hakim dan tidak akan dinilai sebagai alat bukti.

Perbedaan yang dapat ditemukan mengenai alat bukti

keterangan saksi, terlihat dari pihak yang dapat diajukan

menjadi saksi. Di Singapura, para pihak yang bersengketa dalam

perkara perdata, suami atau istri dari pihak yang berperkara

tetap memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian. Di

Indonesia, keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan

(semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak

dan istri/suami dari salah satu pihak (meskipun sudah

bercerai), serta pihak yang berperkara tidak dapat menjadi

saksi.

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi menurut

hukum acara perdata Indonesia adalah bebas (tergantung

penilaian hakim) dan menganut asas unus testis nullus testis.

Sementara itu, hukum acara perdata Singapura menganut asas


148

preponderance of evidence dan tidak ada pengaturan mengenai

jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam persidangan.

Aspek lain yang berbeda adalah adanya kewajiban saksi

untuk menyusun affidavit sebelum diperiksa di persidangan. Hal

ini tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

B. SARAN

Satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyangkut

proses pemeriksaan saksi di pengadilan, khususnya mengenai

penyusunan affidavits. Hukum acara perdata Indonesia

direkomendasikan untuk menggunakan sistem penyusunan affidavits

pula. Secara tidak langsung, hukum acara di Indonesia sudah

mengenal konsep yang serupa dengan affidavits. Sebagai contoh,

keterangan saksi dalam hukum acara pidana mengacu pada

keterangan yang disusun di dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP). Sementara itu, dalam hukum acara perdata, keterangan

tertulis juga harus disusun oleh ahli sebelum memberikan

keterangannya di persidangan dan keterangan tersebut diperkuat

dengan sumpah sebelum ahli memberikan keterangannya di

persidangan. Dengan demikian, konsep affidavits dalam pemberian

keterangan saksi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang


149

signifikan tanpa mengubah kekuatan pembuktian alat bukti

keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam HIR dan

KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku


150

Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refina Aditama, 2007.

Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005. Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary 8th Edition.

Thomson West, 2007. Friedman, Lawrence. The Legal System: A Social Science

Perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975). John, O’Hare dan Kevin Browne. Civil Litigation 13th Edition.

Sweet & Maxwell, 2007. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

______ . Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:

Sinar Grafika, 2005. Lim, Charles. “Information Technology and The Law of Evidence–

Recent Legislative Initiatives.” Singapore Academy of Law Journal (1997).

Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta:

Rineka Cipta, 2004. Mamudji, Sri et al. Metode penelitian dan Penulisan Hukum.

Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia.

Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998. Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik

Peradilan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2002.


151

Pinsler, Jeffrey. “Approaches to the Evidence Act: The Judicial Development of a Code.” Singapore Academy of Law Journal (2002).

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Bandung: Sumur Bandung, 1978. Sakamoto, Naoyuki and Hikmahanto Juwana. Reforming Laws and

Institutions in Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDE-JETRO, 2006.

Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung:

Alumni, 1992. Sardjono, H.R. dan. Frieda Husni Hazbullah. Bunga Rampai

Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Indo-Hill, 2003. Soe, Myint. Principle of Singapore Law (Including Business

Law). 3rd ed. Singapore: Institute Banking and Finance, 1996.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI

Press, 2005. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet. Ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Soesilo, R. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, 1995.

Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2006.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara

Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Mandar Maju, 2005.


152

Tabalujan, Benny S. dan Valerie Du Toit-Low. Singapore

Bussiness Law. 4th Edition. Singapore: Bussiness Law Asia, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Yung, Chin Tet. Evidence. Singapore: Butterworths, 1997. II. Skripsi dan Artikel

Teddy Anggoro. Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003.

III. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14. LN No. 74 Tahun 1970. TLN No. 2591.

________ .Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

________ .Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun

1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019


153

________ .Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

________ .Undang-Undang Tentang Peradilan Umum. UU No. 2, LN No. 20 Tahun 1986. TLN N0. 3327. sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8. Jakarta; Pradnya Paramitha, 1976.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

IV. Internet

Goh Choon Hian, Leonard. Legal System in ASEAN–Singapore. <http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf> (3 Februari 2008).

”Beckkett Gugat Adaro Dalam Sidang Pekan Depan,” <http://

mediaindonesia.com> (3 Juni 2008).


154

“Conducting A Civil Trial in Person,” <http://app.subcourts.gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872,> (18 Januari 2007).

”Deutsche Bank Kembali Digugat,” <www.hukumonline.com> (25 Maret 2008).

“Dianlia Siap Hadapi Beckkett,” <http://inilah.com

/berita/2007> (25 Maret 2008).

”Giliran Beckkett Gugat Deutsche Bank di PN Jaksel”,

<www.hukumonline.com> (26 Mei 2008). “Introduction of Singapore Law and Legal System,”

<www.sma.org.sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc> (18 Januari 1008).

”Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckkett,”

<www.hukumonline.com>(25 Maret 2008).

“Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia Singapura,” <http://www.kbrisingapura.com/bilateral_relation_2006.php?lang=eng> (23 Januari 2007).

“Singapore, Section 19 dan Section 50 Subordinate Court Acts,”

<http://statutes.agc.gov.sg.> (23 Januari 2007).

“Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Deutsche Bank Kembali Disidangkan”, <http://www.hukumonline.com> (25 Maret 2008).

“Subordinate Court, Annual Report 2004,”

<www.subcourts.gov.sg.> (20 Februari 2008). “Supreme Court, Annual Report 2004,” <www.supremecourt.gov.sg>

(20 Februari 2008).


155

http://www.singaporestatutes.gov.sg. http://app.supremecourt.gov.sg.


SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN...

Documents

Transcript of SKRIPSI PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN...