SKRIPSI PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM …
Transcript of SKRIPSI PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM …
SKRIPSI
PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,
Kabupaten Sinjai)
KIKI PARAMITA
E21113313
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ABSTRAK
Kiki Paramita (E2111 13 313), Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan
Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,
Kabupaten Sinjai, xvi + 103 Halaman + 17 Gambar + 15 Tabel + 22 Pustaka
(1986-2017) + 7 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim, M.Si
dan Drs. H. Nurdin Nara, M.Si
Pengawasan adalah salah satu tahapan pembangunan dalam
pembangunan desa berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Permendagari No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengawasan yang
dilakukan masyarakat dalam pembangunan desa adalah menilai proses
penyusunan rencana pembangunan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, memantau
pelaksanaan pembangunan desa dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan masyarakat dalam
pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten
Sinjai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang dianggap
dapat memberikan informasi, observasi dan dokumentasi data sekunder berupa
arsip desa terkait pembangunan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam
pengawasan pembangunan desa masih lemah baik pada tahap perencanaan,
pelaksanaan maupun evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap
sistem pembangunan dan perannya sebagai pengawas dalam berbagai
pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat mementingkan
pekerjaan/urusan pribadi, pergeseran nilai gotong royong kepada hak upah, dan
komunikasi BPD kepada masyarakat yang kurang.
Kata Kunci: Pengawasan, Masyarakat, Pembangunan, Desa
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ABSTRACK
Kiki Paramita (E21113313) Controlling of Society in Village Development
(Case Study: Lamatti Riattang Village, Bulupoddo Subdistrict, Sinjai
Regency), xvi + 103 pages + 17 image + 15 Table + 22 Image Library (1986-
2017) + 7 Appendix + Guided by Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim, M.Si and Drs. H.
Nurdin Nara, M.Si
Controlling is one of development stage in village development based
mandate of Law number 6 on 2014 year about Village and Regulation of Secretary
of Interior number 114 on 2014 year about Village Development Guidelines. The
controlling done by society in rural development is to assess the process of
development plan arranging that is Mid Range Development Plan of Village and
Government Work Program of Village, monitoring the implementation of village
development and assessing the result of the implementation of development
programs.
The purpose of this research is to know how the controlling of society in
village development process in Lamatti Riattang Village, Bulupoddo Subdisctrict,
Sinjai Regency. The research approach used is qualitative descriptive analysis.
The collecting of data did by interviews to informants who are considered to provide
informations, observation and document of secondary data as village files about
development.
The result of this research indicated that society role in controlling village
developments is still less both in the planning, implementation and evaluation of
the result development programs. This is caused by several factor, namely
missunderstanding of society about development system and they role as
controller in varios development programs done by village government, society
concerned with the work/personal affairs, the shift of mutual cooperation value to
wage rights, and communication of Village Parliament to society is less.
Key Words: Controlling, Society, Development, Village
vi
KATA PENGANTAR
Bismillaahirahmaanirrahiim, alhamdulillaahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi
Allah subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat berupa
taufik dan hidayah kepada penulis sampai saat ini. Dan di antara nikmat-Nya
adalah diberikannya petunjuk dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun
skripsi ini lalu menuntun dan membantu untuk menyelesaikannya di waktu yang
telah ditetapkan-Nya. Sungguh segala ketetapan-Nya adalah yang terbaik in sya
Allah. Syukran ya Rabbi.
Asshalatu was salam ‘alaa Rasulillah, shalawat dan salam juga senantisa
tercurahkan untuk baginda Rasulullah, Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk diikuti jalan hidup
dan agamanya, idola utama bagi para muslimin, sosok yang dirindukan berjuta
orang meski belum pernah melihatnya, beliau adalah manusia yang paling
berpengaruh pada kehidupan manusia di muka bumi hingga saat ini. Bagaimana
tidak, sosoknya yang sempurna dari segala hal, keimanannya, aqidahnya,
ibadahnya, fisiknya dan akhlaknya telah membuat jatuh cinta manusia pada
zamannya dan manusia setelahnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita
pertemuan dengan beliau di akhirat kelak. Aamiin.
Alhamdulillah, skripsi berjudul “Pengawasan Masyarakat dalam
Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,
Kabupaten Sinjai) ini telah kami susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Departemen Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazaakumullahu
khairan katsiran kepada kedua orang tua penulis, Bapak Tamrin rahimahullah dan
ummifillah Fatmawati yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung
vii
dan mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan. Bait-bait doa terindah di
setiap sujud kalian sangat berarti untuk keberhasilan ananda. Semoga Allah selalu
menempatkan kalian di tempat terbaik baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Aamiin. Dan jazakumullaahu khairan kepada kakak penulis, Ali Imran yang telah
banyak memberikan dukungan materi dan moril sampai saat ini, untuk kanda Al
Irfan yang selalu mendukung langkah dan keputusan adiknya, terima kasih atas
perhatian dan bantuan kalian berdua. Untuk kedua adik penulis, Ismail Tamrin
yang selalu setia mengantar dan menjemput ke perantauan kuliah dan Firman
Tamrin, si bungsu yang menjadi penyemangat jiwa dan harapan masa depan,
semoga Allah selalu menambah hidayah kepada kalian dan memberkahi
kehidupan kalian kapan dan dimanapun kalian berada. Semoga doa-doa terindah
dan terbaik terus mengikat hati-hati kita meski tak lagi sering bertemu. Untuk
keluarga dan kerabat lainnya tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih atas
dukungan dan bantuannya, semoga Allah memberkahi kalian semua. Aamiin.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Jazaakumullaahu khairan
katsiran, terima kasih banyak kepada:
1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina
Pulubuhu, MA, beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan
seluruh staf. Semoga Allah menolong Bapak dan Ibu dalam memimpin
kampus merah tercinta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, beserta para
Wakil Dekan dan staf. Semoga Allah selalu berikan taufik untuk
memimpin FISIP menjadi lebih baik.
3. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unhas, Ibu Dr.
Hasniati, S.Sos, M.Si. Semoga Ibu selalu dalam penjagaan Allah Ta’ala.
viii
4. Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unhas,
Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si. Semoga Allah beri kesehatan untuk
bapak.
5. Dosen Penasihat Akademik penulis, Dr. Muhammad Rusdi, M.Si yang
telah menjadi dosen PA selama kurang lebih 4 tahun. Semoga Allah
selalu beri kesehatan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim,
M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M.Si selaku
pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pikiran,
arahan dan masukan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah selalu
memberi keberkahan untuk bapak.
7. Para Tim Penguji, Bapak Prof. Dr. Baharuddin, M.Si, Ibu Dr. Hasniati,
S.Sos, M.Si, dan Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si. terima kasih atas kritik, saran
dan masukannya untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unhas
yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama kurang lebih
4 (empat) tahun perkuliahan kepada penulis. Semoga Bapak-Ibu
senantiasa diberi keberkahan. Aamiin.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Departemen Ilmu Administrasi, Kak Ros,
Kak Ani, Kak Irma, Pak Lili dan Pak Andi Refi. Terima kasih atas
bantuannya kepada penulis selama kuliah.
10. Bapak Kepala Desa Lamatti Riattang, Amiruddin, MT, Sekretaris
Desa, serta Para Pegawai dan Staf Pemerintah Desa Lamatti
Riattang, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai. Terima kasih banyak atas
bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian. Semoga Allah
memberi kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah.
ix
11. Keluarga Lembaga Dakwah Mahasiswa Muslim Sospol (LD MMS) FISIP
Unhas, UKM LDK MPM Unhas, FSUA, UKM Ibnu Khaldun FISIP Unhas,
Abidaat 5 dan SO13AT. Jazakunullaahu khayr kepada kanda, ukhty dan
adik-adikfillah atas bantuan, dukungan, nasihat, kritik, saran dan doa-doa
kalian. Kalian saudari terbaik dan anugerah terindah bagi penulis selama
ini. Sahabat-sahabat surgaku (in sya Allah), semoga Allah senantiasa
menambah iman dan mengistiqomahkan kita fii sabiliih. Aamiin.
12. Saudari Ukhuwah Until Jannah yang 3 orang telah lebih dulu meraih
gelar sarjananya, dan 3 orang yang masih sementara berjuang bersama.
Kalian the real saudari perantauan, teman makan minum, teman tawa,
teman sedih, dan teman dalam ketaatan. Semoga Allah beri
keistiqomahan iman bagi kita dan menjaga diri-diri kita kapan dan
dimanapun kita berada. Meski mata tak lagi saling menatap, namun doa-
doa terindah semoga masih terus melangit di antara kita. Sesuai dengan
nama kita, semoga surga menjadi tempat reunian kita kelak. Aamiin.
13. Teman-teman seangkatan penulis Record’013 Ilmu Administrasi
Negara, FISIP Unhas, kalian salah satu karunia, teman seperkuliahan,
teman seperjuangan menapaki jejak kampus dan teman seperjuangan
sarjana. Meski tak sering bersama namun mengenal kalian adalah
sebuah kesyukuran. Terima kasih atas waktu, sapaan, bantuan dan
kerjasamanya selama ini. Selamat buat yang telah menapaki kehidupan
di dunia kerja dan nikah, dan yang masih berjuang sarjana tetap
semangat. Hidup ini indah bukan karena meraih hasil, tapi karena
menikmati proses. Sukses bukan siapa yang tercepat sampai pada garis
finish, tapi yang paling banyak memberi manfaat. Barakallaahu fiikum,
semoga kelak kita reuniannya di Surga Allah Ta’ala. Aamiin.
x
14. Teman-teman SD, SMP, dan 3AP1 (Anper’One), semoga keberkahan
selalu membersamai perjalanan hidup kalian di dunia dan di akhirat.
15. Teman-teman KKN Gel. 93 Unhas, Posko Desa Gentung, Labakkang,
Pangkep, Yani, Airin, dan Devi terima kasih telah menjadi saudari
selama KKN, meski sekarang tak pernah bersua lagi namun kalian masih
kekal dalam ingatan in sya Allah. Kepada Iqlal, Akmal dan Tovan, terima
kasih atas bantuannya selama ini, maaf kalau pernah ada salah.
Barakallaahu fiikum.
16. Kanda-kanda senior, teman-teman dan adik-adik se-departemen Ilmu
Administrasi Negara, se-FISIP dan se-Unhas terima kasih atas
perkenalan, ilmu, inspirasi, bantuan dan doa dari kalian. Semoga Allah
merahmati kalian semua kapan dan dimanapun berada. Aamiin.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna
karena keterbatasan ilmu dan wawasan penulis. Karena itu, penulis menghargai
bila ada kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini
dapat bermanfaat bagi para pembaca dan instansi terkait. Aamiin.
Makassar, Januari 2018
Penulis,
KIKI PARAMITA
NIM. E21113313
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………………….. i
ABSTRAK …………………………………………………………………………….... ii
ABSTRACK ………………………………………………………………………….... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………………... iv
LEMBAR PENGESAHAN ………….……………………………………………....... v
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….… vi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….... xi
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………..... xv
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………....…. xvi
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………. 1
1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………………... 7
1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………………………. 7
1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………………………….. 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………………. 9
2.1 Tinjauan Konsep ………………………………………………………………….. 9
2.1.1 Konsep Pengawasan ……………………………………………………... 9
2.1.1.1 Defenisi ……………………………………………………………. 9
2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan …………………………….. 12
2.1.1.3 Fungsi Pengawasan …………….………………………………. 13
2.1.1.4 Teknik-teknik Pengawasan …..………………………………… 14
2.1.1.5 Jenis-jenis Pengawasan ………………………………………… 17
2.1.1.6 Hubungan Pengawasan dengan Perencanaan……………….. 18
2.1.2 Konsep Masyarakat …………………………………………….……..…. 19
xii
2.1.3 Konsep Pembangunan ………………………………………….……….. 22
2.1.4 Konsep Desa ………………………...................................................... 27
2.1.4.1 Defenisi………………………………………………………..….. 27
2.1.4.2 Unsur-unsur Desa…………………………………….…..……… 30
2.1.5 Pembangunan Desa …………………………………………..…………. 31
2.1.6 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa ……….. 38
2.2 Kerangka Konsep ……………………………………………………..…………. 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……………………………………………… 41
3.1 Lokasi Penelitian …………………………………………………………………. 41
3.2 Tipe Penelitian …………………………………………………………………… 41
3.3 Informan Penelitian …………………………………………………………..….. 42
3.4 Jenis dan Sumber Data …………………………………………………..……... 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data ………………………………………….………….. 43
3.6 Analisis Data ……………………………………………………………………… 44
3.7 Defenisi Operasional…………………………………………………………….. 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN …………………………… 48
4.1. Legenda dan Sejarah Desa Lamatti Riattang …………………………….…. 48
4.2. Kondisi Umum Desa……………………………………………………..……… 49
4.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis ………………………….………… 49
4.2.2. Mata Pencaharian ………………………………………..……………… 50
4.2.3. Sarana Pendidikan ………………………………………………………. 50
4.2.4. Sarana Kesehatan …………………………………………………….… 51
4.2.5. Sarana dan Prasarana Ekonomi ……………………………….………. 51
4.2.6. Lembaga Agama …………………………………………….…………… 51
4.2.7. Jumlah Penduduk ……………………………………….………….…… 51
4.2.8. Sarana Olahraga …………………………………….…………….….…. 52
4.2.9. Masalah Sosial …………………………………………………………... 52
xiii
4.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lamatti Riattang …………………… 52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………………… 55
5.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa
Lamatti Riattang .…………………………………………..………………..…... 55
5.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan ………………………..…….. 55
5.1.1.1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Dusun.... 60
5.1.1.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP ……………………..…….. 65
5.1.1.3. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Desa …… 68
5.1.1.4. Penyusunan Rancangan RKP …………………………..…….. 73
5.1.1.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Desa……………………………………………... 75
5.1.1.6. Penetapan RKP Melalui Peraturan Desa ……………………. 78
5.1.1.7. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetepan …….…. 78
5.1.1.8. Transparansi APBDesa …………………………………..……. 79
5.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan ………………….….…….…. 84
5.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan ………………….…. 87
5.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan
Pembangunan Desa ……………………………………………….…………… 93
5.2.1. Ketidakpahaman Masyarakat terhadap sistem Pembangunan
dan Perannya sebagai Pengawas Pelaksanaan Pembangunan
yang Dilakukan oleh Pemerintah ……………….………….…………… 94
5.2.2. Mementingkan Pekerjaan/Urusan Pribadi ………………..…………… 94
5.2.3. Pergeseran nilai Gotong Royong kepada Hak Upah …….………….. 95
5.2.4. Komunikasi BPD kepada Masyarakat yang Kurang …………………. 95
BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………… 97
6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………………. 97
6.1.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa
xiv
Lamatti Riattang …………………………………………………….…… 97
6.1.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan ……………...….… 97
6.1.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan ………………....... 98
6.1.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan ...……….. 98
6.1.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan
Desa ……………………………………………………………..….……. 99
6.2. Saran …………………………………………………………………………….. 99
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 102
xv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Perencanaan Pembangunan Desa ………………………………….... 33
Gambar 2. Penyusunan RPJM Desa (Pasal 6-Pasal 28) ……………………..…. 34
Gambar 3. Penyusunan RKP Desa (Pasal 29-Pasal 51) ……………………..…. 34
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa …………………….….. 35
Gambar 5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan
(Pasal 55-Pasal 69) ………………………………………………….…... 35
Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 70-83) ……………………... 36
Gambar 7. Kerangka Konsep …………………………………………………….…. 40
Gambar 8. SOTK Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo ………….…... 53
Gambar 9. Alur Penyusunan RKP (Permendagri Nomor 144 Tahun 2014) ….... 56
Gambar 10. Alur Penyusunan RKP Desa Lamatti Riattang …………………..…. 56
Gambar 11. Susunan Tim Penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun
Anggaran 2016 dan 2017 ……………………………………….…… 67
Gambar 12. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan
Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017 ………… 72
Gambar 13. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2016 ……….…. 74
Gambar 14. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2017 ….………. 74
Gambar 15. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……. 77
Gambar 16. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……. 77
Gambar 17. Transparansi APBDesa 2017 ………………………………….…….. 80
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lamatti
Riattang ……………………………………………………………….....….. 54
Tabel 2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lamatti Riattang ……………. 54
Tabel 3. Daftar Kehadiran Musyawarah Dusun ……………………………………. 61
Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah Dusun ..……… 63
Tabel 5. Daftar Kehadiran Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan
Desa Lamatti Riattang ………………………………..…………………… 70
Tabel 6. Daftar Kehadiran Musrenbang Desa Lamatti Riattang ………….…….. 75
Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 ……………. 82
Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017 ………….… 83
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 .…………… 89
Tabel 10. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi dana Desa
(ADD) Tahun 2016 …………………………………………………………. 90
Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi ABPN
(Bantuan Dana Desa) Tahun 2016 ………………………………………. 90
Tabel 12. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PAD (Pendapatan
Asli Desa) tahun 2016 ……………………………………………………… 91
Tabel 13. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bagi Hasil Pajak
Tahun 2016 …………………………………………………………………. 91
Tabel 14. Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik Tahun 2017 ……….….…… 92
Table 15. Laporan Realisasi Pembangunan Desa Lamatti Riattang
Tahun 2017 ……………………………..………………………..………… 93
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sejak kemerdekaannya telah menerapkan berbagai kebijakan
pembangunan demi kemajuan bangsa. Paradigma pembangunan juga bergeser
dari sistem pemerintahan sentralistik pada Orde Lama dan Orde Baru ke sistem
desentralistik sejak zaman reformasi pada tahun 1998. Adanya perubahan
paradigma ini tentu dimaksudkan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang
lebih cepat dan merata di setiap wilayah nusantara. Bahkan telah diyakini bersama
bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak bagi sebuah negara yang
ingin maju. Karena itu, inti dari tugas dan fungsi sebuah negara adalah melakukan
pembangunan.
Secara umum, pembangunan adalah suatu usaha untuk mencapai keadaan
yang lebih baik sehingga pembangunan selalu membawa makna perubahan dan
pertumbuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Afiffudin (2010). Perubahan
dan pertumbuhan yang semakin baik diharapkan dapat terjadi pada segala aspek
kehidupan maupun wilayah.
Karena itu, pembangunan meliputi segala sisi kehidupan manusia baik fisik
maupun nonfisik. Pembangunan bukan hanya meliputi perbaikan infrastrukur
tetapi yang paling penting adalah pembangunan masyarakat yang adil, makmur
dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang
Dasar 1945.
Dari segi cakupan wilayah, pembangunan terdiri dari pembangunan nasional
dan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional dan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan daerah sendiri terdiri dari
2
pembangunan kota dan desa. Kegiatan pembangunan sudah harus merata dari
kota ke desa. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pembangunan lebih
cenderung berpusat pada kota, dan terjadi kesenjangan yang sangat besar antara
pembangunan di kota dan di desa.
Karena itu, salah satu fokus dari visi misi pembangunan Presiden RI saat ini,
Bapak Joko Widodo yang di proklamirkan sebagai nawacita atau 9 harapan (cita-
cita) adalah membangun Indonesia dari pinggir yang meliputi 3T (Tertinggal,
Terbelakang, dan Terpinggir). Karena itu pulalah beliau membentuk satu
kementerian khusus bernama Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi (PDTT).
Adapun yang dimaksud dengan Desa sesuai yang termaktub dalam
Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Poin 1 adalah “desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
Jumlah pemerintahan desa yang ada di Indonesia cukup besar dan
cenderung meningkat tiap tahunnya karena terjadi pemekaran. Berdasarkan data
BPS tahun 2014 jumlah desa dan kelurahan sebanyak 82.190. Adapun jumlah
sebaran penduduk Indonesia, sampai dengan awal tahun 2015, tercatat sebanyak
45% (112,5 juta jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia tinggal di desa namun
sebenarnya sebagian penduduk yang menempati wilayah kota juga berasal dari
desa.
3
Fakta tersebut menunjukkan bahwa desa merupakan asset yang sangat
penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Jumlah penduduk desa yang
hampir mencapai setengah dari penduduk Indonesa sangat berpengaruh pada
kehidupan bangsa. Masyarakat desa adalah modal yang besar untuk menciptakan
negara yang maju, makmur dan sejahtera. Dengan demikian pembangunan desa
sangat penting adanya.
Menurut Adisasmita (2006) pembangunan pedesaan merupakan usaha
peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara
keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan
kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan ini mengacu pada tujuan
pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju,
sejahtera dan berkeadilan.
Untuk mendukung upaya pembangunan desa, pemerintah telah
menerbitkan Undang-undang Nomor 6 pada tahun 2014 tentang Desa untuk
melindungi dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desa. Sebelum adanya
Undang-undang Desa negara juga telah menerbitkan Undang-undang Otonomi
Daerah tentang Pemerintahan Daerah yang terbit pertama kali dengan nomor 22
pada tahun 1999 dan ini menandai peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik
ke desentralistik. Undang-undang ini telah diperbaharui sebanyak dua kali dan
terakhir pada tahun 2014. Dengan adanya aturan ini maka daerah memiliki hak
untuk membangun daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki,
termasuk diberikannya wewenang bagi Pemerintah Desa untuk membangun
desanya.
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian disebut
sebagai Undang-undang Desa, hal yang berkaitan dengan Pembangunan Desa
dibahas khusus dalam Bab VI. Pembangunan desa terdiri atas tahapan
4
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Proses pembangunan ini
seyogyanya selalu mengedepankan kebersamaan dan partisipatif masyarakat.
Salah satu peran penting masyarakat dalam pembangunan desa adalah
pengawasan. Masyarakat berhak dan wajib memantau proses pembangunan
mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga evaluasi hasil
pelaksanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 sampai ayat 5
Undang-Undang Desa.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat desa berhak
mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa,
kemudian berhak memantau pelaksanaan pembangunan dan melaporkan hasil
pemantauan serta keluhan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan
Desa.
Pemerintah Desa juga wajib menginformasikan perencanaan dan
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa, Rencana Kerja
Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada
masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya
dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dan dalam hal ini
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi
laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Fenomena yang banyak terjadi di desa adalah masyarakat tidak
menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangunan. Sehingga sering ditemui
perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Dan usulan-usulan
pembangunan oleh masyarakat sering tidak menjadi prioritas.
Di desa Lamatti Riattang musyawarah perencanaan pembangunan atau
Musrenbang masih sedikit dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun sebagian
5
besar yang hadir adalah dari perangkat-perangkat desa dan hanya sebagian kecil
dari tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga informasi rencana pembangunan tidak
diketahui secara umum oleh masyarakat. Dan proses pengambilan kebijakan
pembangunan hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat. Ini dikarenakan
tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan memang masih kurang.
Sebatas bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah dan masyarakat secara
umum belum memahami hak dan kewajibannya untuk mengawasi proses
pembangunan di desa. Selain itu, masih kurangnya upaya desa untuk
pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang pengawasan.
Meskipun begitu desa Lamatti Riattang termasuk desa dengan kuantitas
pembangunan di atas rata-rata. Pembangunan terus meningkat dalam bidang fisik.
Ada banyak kemajuan pembangunan yang telah terealisasi yaitu pembangunan
Kantor Gabungan Desa dan BPD, BumDes, taman, pembuatan irigasi dan
penampungan air, perpipaan air bersih, pembangunan jalan, sarana pendidikan
meningkat, akses kesehatan semakin baik, dan pemberdayaan masyarakat
melalui kelompok-kelompok tani sudah ada.
Desa Lamatti Riattang cukup mampu untuk melakukan berbagai
kegiatan/program pembangunan dengan dukungan dana yang cukup besar.
Sekitar 1,7 M total dana yang menjadi jatah Desa Lamatti Riattang setiap tahun
dan terus meningkat. Dana ini merupakan akumulasi dari Bantuan Dana Desa oleh
Kemendes, Dana Desa dari APBD Kabupaten, PAD dan PBH.
Banyaknya alokasi dana pembangunan dan kebutuhan pembangunan yang
terus meningkat mesti diiringi dengan pengawasan oleh masyarakat. Pelaksanaan
program pembangunan harus sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat
terkait informasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya serta
6
memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pembangunan secara
langsung untuk menghindarkan pelaksana dan pengambil kebijakan
pembangunan dari penyimpangan-penyimpangan.
Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa sebagian besar masyarakat
Desa Lamatti Riattang tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan pembangunan
yang berlangsung sehingga pembangunan tidak diawasi sebagaimana mestinya.
Pelaksanaan pembangunan dipahami sebagai wewenang pemerintah dan pihak
ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana, sedangkan masyarakat umum hanya
sebatas memberikan usulan-usulan pembangunan yang disampaikan oleh
lembaga-lembaga perwakilan (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau tokoh-tokoh
masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang berpartisipasi masih kurang karena
ketidakpahaman mereka terkait pembangunan dan upaya pemberdayaan yang
minim.
Jika melihat realita, maka ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang
Desa yang menghendaki proses pembangunan desa melibatkan peran aktif
masyarakat dalam pengawasan. Mulai dari pengawasan proses penyusunan
rencana pembangunan maupun pemantauan langsung pelaksanaan
pembangunan. Selain itu desa harus melakukan musyawarah desa paling minimal
satu kali/tahun untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja pemerintah desa
selama setahun dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menanggapi. Sehingga upaya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak
terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan yang bisa menghambat
kemajuan pembangunan desa.
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengawasan Masyarakat dalam
Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan
Bulupoddo, Kabupaten Sinjai).”
7
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan
yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa
Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai?
2. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses
pengawasan pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti seperti yang telah
diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:
1. Untuk mengetahui bagaiamana pengawasan masyarakat dalam
pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,
Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi
masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa di Desa
Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.
1. Manfaat Pribadi
Menambah khasanah pengetahuan dan pengamalan pribadi penulis
dalam hal menulis dan meneliti, termasuk menerapkan ilmu yang telah
didapatkan selama perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan infromasi dan masukan
(input) bagi Pemerintah Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo
Kabupaten Sinjai dan pihak lain yang relevan dalam usaha
8
memberdayakan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses
pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil
pelaksanaannya. Dengan demikian, desa akan lebih cepat berkembang
baik dari aspek infrastruktur maupun SDM-nya.
3. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu
Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengawasan masyarakat
dalam pembangunan. Selain itu menambah bahan referensi dan
komparatif bagi penelitian ilmiah selanjutnya dalam bidang yang sama.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Konsep
2.1.1 Konsep Pengawasan
2.1.1.1 Defenisi
Secara sederhana pengawasan merupakan tindakan prefentif untuk
mencegah timbulnya kesalahan dari suatu standarisasi yang telah ditetapkan
(Tenrigau, dkk, 2010).
Lebih lengkapnya Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa pengawasan
adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa
terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Tanpa
rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman
untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan
berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau
penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya
(Siagian, 2011).
Adapun Victor M. Situmorang (dalam Makmur, 2011) mengemukakan bahwa
pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan
sasaran yang hendak dicapai.
T. Hani Handoko (dalam Fahmi, 2012) juga mengemukakan bahwa
pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
10
Sedangkan Hadibroto (dalam Fahmi, 2012) menyebut pengawasan adalah
kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar
organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat
memenuhi tujuannnya yang telah ditetapkan.
Brantas (dalam Fahmi, 2012) juga memberi pendapatnya bahwa
pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna
penyempurnaan lebih lanjut.
Semua defenisi yang dikemukakan di atas memberikan makna yang sama
bahwa pengawasan dibutuhkan untuk memantau penjalanan organisasi/kegiatan
dalam pencapaian tujuannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan
sehingga kesalahan-kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalisir dan
diperbaiki jika ada.
Adapun Tenrigau, dkk (2010) menguraikan tentang pengawasan dari
beberapa pendapat ahli sebagai berikut.
a. Pengawasan yang menekankan pada standar, di antaranya:
- Menurut Mockler dalam Stoner, freeman, dan Gilbert mengemukakan
bahwa fungsi pengawasan sebagai a systematic effort to set performance
standars with planning objectives, to design information feedback
sistems, to compare actual performance with these predetermined
standars, to determine whether there are any deviations and to measure
their significance, and to take any action required to assure that all
corporate resources are being used in the most effective an deficient way
possible in achieving corporate objectives.
(Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam
menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan,
mendesain sistem infomasi balik, membandingkan antara kinerja yang
11
dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan
apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap
penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk
memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan
secara efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan).
- Menurut Robert J. Mockler bahwa pengawasan manajemen adalah suatu
usaha sistemantik untuk menetapakan standar pelaksanaan dengan
tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,
membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan
cara efektif dan efsisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
b. Pengawasan yang menekankan pada perencanaan, pengukuran dan
evaluasi, di antaranya:
- Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert bahwa controlling is the process of
ensuring that actual activities conform the planned activities.
(Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas
yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan).
- Menurut Schermerhorn bahwa Controlling is the process of measuring
performance and taking action to ensure desire result.
(Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut).
- Menurut Newman bahwa control is assurance that the performance
conform to plan.
12
(Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan
sesuai dengan rencana).
c. Pengawasan yang menekankan pada pengendalian, tindakan korektif dan
pencegahan, di antaranya:
- George R. Terry mengemukakan bahwa control is determine what is
accomplished, evaluated it, and apply corrective measures, if needed to
insure result in keeping with the plan.
(Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,
mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan
korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan
rencana).
- Menurut Henry Fayol bahwa pengawasan terdiri dengan maksud untuk
memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.
Jika melihat beberapa defenisi di atas dapat diberikan suatu batasan bahwa
pengawasan merupakan pelaksanaan standar kinerja untuk mengevaluasi,
menilai, dan mengoreksi suatu tindakan sesuai dengan apa yang telah
direncanakan dan mencegah terulangnya kembali guna mencapai tujuan tertentu
(Tenrigau, dkk, 2010).
2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan
Mengenai maksud dan tujuan pengawasan oleh Sukarna (2011) ialah
sebagai berikut.
a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
13
c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan
dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
telah ditentukan.
d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program
(fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning
atau tidak.
e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah
ditetapkan dalam rencana (standar). Dan sebagai tambahan.
f. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur
dan kebijaksanaan yang telah direncanakan.
2.1.1.3 Fungsi Pengawasan
Tenrigau, dkk (2010) menguraikan fungsi pokok dalam pengawasan seperti
berikut:
a. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Artinya
bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat
mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan,
kesalahan ataupun penyelewengan.
b. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang
terjadi. Artinya bahwa dengan adanya pengawasan haruslah dapat
diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau
kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut yang dapat
mengakibatkan kerugian organisasi/perusahaan.
c. Untuk mendinamisir organisasi/perusahaan serta segenap kegiatan
manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan
sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap
bagian yang ada dalam organsisasi/perusahaan selalu dalam keadaan
14
yang siap dan selalu berusaha jangan sampai terjadi kesalahan pada
bagiannya atau dengan kata lain bahwa setiap bagian yang ada selalu
dalam kondisi dinamis namun juga terarah dengan sistem manajemen
yang mantap pula, sehingga tujuan organisasi/perusahaan dapat
tercapai pula.
2.1.1.4 Teknik-teknik Pengawasan
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan
dua macam teknik (Siagian, 2011), yaitu:
a. Pengawasan langsung (direct control)
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan
organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang
dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat
berbentuk:
1) Inspeksi langsung,
2) On-the-spot observation, dan
3) On-the-spot report.
Pengawasan langsung ini tidak selalu bisa dilakukan oleh pimpinan ataupun
masyarakat, karena itu sering pula pengawasan tidak langsung harus
dilakukan.
b. Pengawasan tidak langsung (indirect control).
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari
jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh
para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:
1) Tertulis, dan
2) Lisan.
15
Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para
bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan
lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-
hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.
Adapun Makmur (2011) menguraikan teknik-teknik pengawasan sebagai
berikut:
a. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa
salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang
melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat
dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik
dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan secara tidak langsung
(indirect).
b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa
tidak ada pengawasan tanpa melakukan suatu pemeriksaan karena dengan
melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan
suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam
pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal
dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam
pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang
jelas dengan mengandung kebenaran.
c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Bagaimana menentukan bahwa setiap
pelaksanaan suatu pengawasan apakah itu dilakukan berdasarkan dengan
kebenaran ataukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata
lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan.
Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap
pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil,
dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang
16
salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun
sebagai oknum pengawas dan yang paling terpenting adalah kelembagaaan
atau organisasi yang bersangkutan baik di bidang pemerintahan atau publik
maupun di bidang swasta atau privat karena penilaian ini dapat saja dilakukan
secara obyektif, maupun secara subyektif yang relatif menentukan adalah
ketepatan teknik yang digunakan.
d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan
pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung
pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang
obyek sesuatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam
pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan
lainnya.
e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Salah satu teknik pengawasan
lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat
mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan
untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan
keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan jasa dari hasil
kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah
kelembagaan.
f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan
kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta baik yang berupa
angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan
kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara
kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan
ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau
dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan
sesuatu kegiatan kelembagaan.
17
g. Teknik analisis dalam pengawasan. Setiap data dan informasi yang diterima
dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan
kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis sehingga dapat
memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam
melaksanakan sesuatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang
bersangkutan, itulah sebabnya manfaat suatu kegiatan analisis dalam
pengawasan, karena kita telah maklumi bahwa pengawasan memerlukan
suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasa berhadapan
dengan kerumitan-kerumitan tertentu.
h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa
setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu
memberikan laporan pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diberikannya
kepada pejabat yang memberikan kewenangan tersebut, laporan ini
sebenarnya merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan.
2.1.1.5 Jenis-jenis Pengawasan
Menurut Tenrigau, dkk (2010), pengawasan dalam kegiatannya dapat dibagi
dalam beberapa kategori, yaitu:
a. Pengawasan internal (internal control) ialah pengendalian yang dilakukan
seseorang atasan terhadap bawahannya. Cakupan dari pengendalian intern
ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur, sistem,
hasil, kehadiran, dan lain-lain.
b. Audit control adalah pengendalian atau penilaian atas masalah-masalah yang
berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi pengendalian atas masalah
khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.
c. Pengawasan ekstern (external control)
18
Pengawasan eksternal adalah pengendalian yang dilakukan pihak luar.
Pengendalian eksternal dapat dilakukan secara formal atau informal.
d. Formal control, dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang dan dapat
dilakukan secara intern, maupun ekstern. Misalnya Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap sistem lembaga negara mengenai milik
pemerintah. Perseroan Terbatas dilakukan oleh Komisaris.
e. Informal control, dilakukan oleh masyarakat/konsumen baik langsung maupun
tidak langsung, misalnya melalui surat kabar, majalah dan lain-lain.
2.1.1.6 Hubungan Pengawasan dengan Perencanaan
Mengenai hubungan pengawasan dengan perencanaan, Herbert G. Hicks
mengemukakan bahwa planning isi clearly a prerequisite for effective controlling.
It is utterly fools to think that controlling could be accomplished without planning,
without planning there is no predetermined understanding of desired performance
(Tenrigau, dkk, 2010).
Gambaran yang lebih jelas tentang hubungan pengawasan dan
perencanaan adalah sebagai berikut (Tenrigau, dkk, 2010).
a. Perencanaan adalah proses formal dari pembuatan keputusan tentang tujuan,
strategi, taktik, dan alokasi sumber, sedangkan kontrol adalah mengukur,
yaitu membantu memastikan bahwa prilaku dan hasil adalah konsisten
dengan rencana, tujuan, dan standar-standar.
b. Perencanaan menentukan perilaku yang diinginkan dan hasil, sementara
kontrol membantu memelihara atau mengarahkan perilaku dan hasil aktual.
c. Manajer dan tim tidak dapat secara efektif merencanakan tanpa informasi
yang akurat dan sesuai waktu, sementara proses kontrol adalah berarti
melalui mana mereka banyak memperloleh informasi yang esensial.
19
d. Manajer dan tim tidak dapat efektif mengontrol rencana tanpa rencana untuk
mengindikasikan tujuan untuk dijalankan melalui proses kontrol. Jadi
perencanaan dan kontrol melengkapi dan mendukung satu sama lainnya.
2.1.2 Konsep Masyarakat
Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal katanya socius yang
berarti kawan. Adapaun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk,
artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan
hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan
oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan
(Sulaeman, M Munandar, 1992).
Masyarakat menurut Krech, Crutchfield, dan Ballachery (1975) dalam buku
Ilmu Sosial dan Budaya yang ditulis oleh Elly M. Setiadi dkk (2011) adalah:
“A society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered around a set of common goals, and who tend to share common benefits, attitudes, and modes of action.”
Unsur masyarakat berdasarkan defenisi di atas adalah:
a. Kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi
b. Kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama
c. Memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap dan bentuk
tindakan yang sama.
Jadi, konsep masyarakat menurut Krech dkk ini lebih dicirikan oleh interaksi,
kegiatan, tujuan, keyakinan, dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak
memiliki kecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan
berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Dalam
hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja, interaksi serta tindakan sosial (Elly M.
Setiadi, 2011).
20
Selanjutnya, Fairchild, et al (1980) dalam Elly M. Setiadi juga memberikan
batasan terhadap masyarakat yaitu:
“Society is a group human beings cooperating in the pursuit of several of their major interest, in variably including self maintenance and self-perpetuation. The concept of society includes continuity, complex associational relationships, and a composition including representatives of fundamental human types, specifically men, women, and children.”
Unsur masyarakat menurut defenisi tersebut adalah:
a. Kelompok manusia.
b. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan
utama.
c. Adanya pertahanan dan kekekalan diri.
d. Adanya kesinambungan.
e. Adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya (Elly M. Setiadi,
2011).
Sedangkan menurut Horton dan Hunt (1982) seperti yang dikutip oleh Elly
M. Setiadi (2011) adalah: “A society is a relatively independents, self-perpetuating
human group who occupy territory, share a culture, and have most of their
associations within this group.”
Unsur masyarakat menurut konsep Horton dan Hunt di atas adalah:
a. Kelompok manusia.
b. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal.
c. Menempati suatu kawasan.
d. Memiliki kebudayaan.
e. Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan.
Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpun orang yang hidup
bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu.
(WJS. Poerwodarminto dalam Hartomo, 1993).
21
Linton (dalam Hartomo, 1993)seorang ahli antropologi mengemukakan
bahwa:
“masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat megorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.“
M.J Heskovits menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang
diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu (dalam Hartomo, 1993).
Sedangkan J.L Gilin J.P. Gillin (dalam Hartomo, 1993) mengemukakan
bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai
kebiasaan, tradisi, sikap dan perkataan yang sama. Masyarakat itu meliputi
pengelompokan-pengelompokan yang kecil.
S.R Steinmetz sendiri memberikan batasan tentang masyarakat sebagai
kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan
manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur (dalam
Hartomo, 1993).
Dan lebih terperinci Mac Iver (dalam Hartomo, 1993) mengatakan bahwa:
“masyarakat adalah suatu sistem daripada kerja dan prosedur, daripada otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jarigan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.”
Dalam arti luas (Hartomo, 1993) yang dimaksud masyarakat ialah
keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi
oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain.
Adapun adalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang
dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya; territorial, bangsa, golongan dan
sebagainya (Hartomo, 1993).
Hartomo (1993) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok
manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan
22
mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk
menuju kepada tujuan yang sama.
Karena itu, unsur-unsur masyarakat (Hartomo, 1993) adalah:
a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak
jumlahnya.
b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam
daerah tertentu.
c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama,
untuk maju kepada cita-cita yang sama.
2.1.3 Konsep Pembangunan
Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara
menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih
baik, masyakarat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan
pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-
bangsa (Afiffuddin, 2010).
Sedangkan Elly M. Setiadi (2013) mengemukakan bahwa makna
pembangunan adalah:
“seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.”
Afiffuddin (2010) yang mengemukakan bahwa istilah “pembangunan” harus
dipahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan demikian karena
terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup
segala sisi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan,
meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari suatu negara dengan negara
yang lain.
23
Dalam konteks yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa
pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula
(Afiffuddin, 2010), yaitu:
a. Pembangunan adalah perubahan.
Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan
bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik
itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf
hidup, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena
dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi
kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan
tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.
b. Pembangunan adalah pertumbuhan.
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus
berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya
pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak
ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.
c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.
Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta
pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi
dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara
konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan
dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional.
Satu kondisi ideal – yang merupakan salah satu sasaran pembangunan -
ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat
pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
24
d. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.
Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun
tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi
bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga
dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pemimpinnya mau tidak
mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.
e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.
Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-
negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang
berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar
membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, yang telah tercapai
tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:
1) Keadilan sosial,
2) Kemakmuran yang merata,
3) Perlakuan sama di mata hukum,
4) Kesejahteraan material, mental dan spiritual,
5) Kebahagiaan untuk semua,
6) Ketenteraman, dan
7) Keamanan.
Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Afiffuddin (2010) di atas,
Siagian juga dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2012) yang menjelaskan
bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan
dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara
bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
Yang dari defenisi itu kemudian memunculkan tujuh ide pokok menurut beliau
(Siagian, P. Sondang, 2012) yaitu: pertama, pembangunan merupakan suatu
proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung
25
secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat
independen, akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang
bersifat tanpa akhir (never ending).
Kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan
sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang
kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan
secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut
tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Keempat, rencana pembangunan
mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan
sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan
tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan
eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa
harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang
berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi
yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan
lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya
mampu mempertahankan status quo yang ada.
Kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini
diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada
sebelumya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tapi fleksibel.
Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik
dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap
mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur
oleh negara bangsa yang bersangkutan.
26
Keenam, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan
pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut
mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat
mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan
dan keamanan.
Ketujuh, semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha
pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh
fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara
bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu
menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama
rendah dengan negara bangsa lain tersebut.
Adapun Todaro (dalam Safi’i, 2008) mengemukakan bahwa:
“pembangunan adalah proses multidimensi yang menyangkut organisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.”
Dalam defenisi di atas Todaro menyebutkan bahwa pembangunan adalah
bagaimana memperbaiki sistem ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi,
pendapatan masyarakat lebih meningkat, begitupun dengan sistem sosial yang
semakin rapi, baik struktur kelembagaan, administrasi sampai hal yang paling
individual yaitu sikap dan kepercayaan.
Kartasamista (dalam Safi’I, 2008), mengatakan pembangunan adalah
“usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.”
Defenisi Kartasasmita terhadap pembangunan adalah tentang bagaimana
membangun masyarakat itu sendiri agar mereka bisa mandiri dan melepaskan diri
27
dari kemiskinan maupun keterbelakangan. Pembangunan masyarakat juga berarti
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
2.1.4 Konsep Desa
2.1.4.1 Defenisi
Kata desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat
asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan
hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo
dalam Wasistiono dan Tahir, 2007).
Adapun menurut Soewignjo (1986) yang dimaksud desa adalah suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah di bawah camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Dengan demikian dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia, Desa merupakan satuan terkecil dari wilayah
Negara dan merupakan unit pemerintahan terendah. Organisasi pemerintahannya
disebut Pemerintah Desa dan berada langsung di bawah camat. Desa dalam
menjalankan tugasnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban tertentu yang
sifatnya disisip yaitu kewenangan memutuskan, menetapkan maupun
pertanggungjawaban (responsibilitas). Hak, wewenang dan kewajiban itu tumbuh
dan berkembang sejak terbentuknya desa dan menjadi adat kebiasaan. Hak dan
wewenang demikian disebut hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
Adapun menurut Widjaja (2012) desa adalah:
“suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”
Selanjutnya Sutardjo Kartohadikusumo (1953) dalam jurnal Sakaria J. Anwar
(2012) mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana
bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
28
sendiri. Defenisi ini hampir sama dengan defenisi sebelumnya bahwa desa
memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau memiliki hak
asal usul yang bersifat istimewa.
Defenisi lain oleh Prof. Drs. Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir 2007)
mengatakan desa adalah:
“suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”
Bintarto menyebut unsur-unsur yang membentuk desa adalah adanya
fisiografi, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi. Beliau pun
menyebut ciri khusus desa adalah bercorak agraris dan letaknya jauh dari kota.
William Oughburn (1953) menyatakan bahwa desa adalah organisasi total
kehidupan masyarakat (social) dalam suatu areal yang terbatas. Sebagaimana kita
ketahui bahwa setiap desa memiliki batas territorialnya masing-masing (dalam
Sakaria J. Anwar, 2012).
2.1.4.1.1 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Ekonomi
Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai
lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak
kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang
menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah
pedesaan yang merupakan “rural industries” (Wasistiono dan Tahir 2007).
Menurut Suhartono (dalam Wasistiono dan Tahir 2007) desa mengandung
arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok
perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi.
Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi,
komsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.
29
2.1.4.1.2 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Sosilogis
Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau
komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana
mereka saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogeni serta banyak
bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dengan ikatan sosial,
adat, dan makna positif dan negatif. Makna positif yang melekat pada desa antara
lain seperti kebersamaan dan kejujuran. Sedangkan makna negatifnya seperti
kebodohan dan keterbelakangan (Wasistiono dan Tahir 2007).
Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang
membedakannya dengan kelompok masyarakat lainya. Desa adalah persekutuan
hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri; daerah sendiri; dan
kekayaan atau pendapatan sendiri (Boeke dalam Wasistiono dan Tahir 2007).
2.1.4.1.3 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Politik dan Administrasi
Pembangunan
Pandangan ini lebih menekankan kepada aturan yang menjadi dasar dalam
kehidupan masyarakat, adanya wewenang atau kekuasaan untuk menjalakan
pemerintahan desa. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk
membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk (Wasistiono dan
Tahir 2007).
Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2007) mengemukakan bahwa desa
dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu
masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang mengadakan pemerintahan
sendiri).
Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa
adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
30
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dari beberapa defenisi yang disebutkan di atas maka kita lebih tepat untuk
mengacu pada defenisi desa dari sudut pandang poltik dan administrasi
pemerintahan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014.
Defenisi ini sudah cukup jelas batasan dan aturannya. Bahwa desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang artinya terikat pada hukum yang berlaku,
memiliki batas wilayah tertentu, memilki wewenang untuk mengurus urusan
pemerintahan dan masyarakatnya, serta yang paling penting adalah diakui dalam
sistem pemerintahan negara kita.
2.1.4.2 Unsur-unsur Desa
Oleh Bintarto (dalam Sakaria J. Anwar, 2012) menyebutkan bahwa unsur-
unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah:
a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif
beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas
yang merupakan lingkungan geografis setempat;
b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,
persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan
pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan
masyarakat desa (rural society).
31
2.1.5 Pembangunan Desa
Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Selanjutnya Inayatullah (dalam Sakaria J. Anwar, 2012) menyebutkan
bahwa pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan
kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai
meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Dari
pengertian ini terlihat bahwa pembangunan desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.
Pembangunan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan
nasional dan harus diperhatikan. Sebagaimana diketahui bahwa sekitar 45,5 %
penduduk Indonesia bermukim di desa sehingga kehidupan masyarakat desa
merupakan aset besar bagi kemajuan bangsa.
Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Rahardjo Adisasmita (2006) bahwa
Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan
masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan
berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya
pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan
pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri,
maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan
yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
Tujuannnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massyarakat desa
berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui
32
peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan cara
ini peningkatan dan pengembangan Desa Swadaya ke Desa Swakarya
selanjutnya menuju Desa Swasembada dapat dipercepat terwujudnya.
Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat
pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Rahardjo
Adisasmita, 2006).
Pedoman Pembangunan Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Berikut resume dari isi pedoman
tersebut.
Dalam Ketentuan Umum Pasal 2 di atur sebagai berikut:
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.
(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa
didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau
pihak ketiga.
33
(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
Dalam pasal 3 tertera Lingkup Pembangunan Desa yang terdiri atas 4
Lingkup. Empat bidang inilah yang kemudian menjadi bidang kerja pemerintahan
desa:
1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
Tahapan pembangunan desa dimulai dengan perencanaan pembangunan
desa yang terdiri dari dokumen RPJM Desa dan RKP Desa (dijelaskan dalam Bab
II Pasal 4).
Gambar 1. Perencanaan Pembangunan Desa
34
Gambar 2. Penyusunan RPJM Desa (Pasal 6-Pasal 28)
Gambar 3. Penyusunan RKP Desa (Pasal 29-Pasal 51)
Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan setelah penetapan APBD
Desa di akhir Desember, dijelaskan dalam Bab III Pasal 52-Pasal 83 Permendagri
114 Tahun 2014.
35
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Gambar 5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan (Pasal 55-Pasal 69)
36
Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 70-83)
Bab III Permendagri 114 menjelaskan tentang Pengawasan dan
Pemantauan Pembangunan Desa yang dilakukan oleh dua arah, yaitu oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Masyarakat.
Pasal 84
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
Desa.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.
(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
37
Pasal 85
(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.
(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan
kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
Pasal 86
(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Desa; dan
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
38
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota
melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan
31 Desember tahun berjalan; dan
c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB
Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
2.1.6 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa
Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
selanjutnya disebut Undang-undang Desa disebutkan sebagai berikut:
(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan
pelaksanaan Pembangunan Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah
Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa
melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah
Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
39
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi
laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat punya hak dan
peran untuk melakukan pengawasan pembangunan dalam hal:
a. Perencanaan pembangunan. Masyarakat berhak mendapatkan
informasi tentang rencana pembangunan desa.
b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat didorong untuk
memantau pelaksanaan pembangunan desa dan melaporkan hasilnya
termasuk jika ada keluhan.
c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Desa melakukan
musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali dan melibatkan
masyarakat untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan.
2.2 Kerangka Konsep
Pengawasan adalah salah satu faktor penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan desa. Sebagaimana disebutkan oleh Brantas (dalam
Fahmi, 2012) bahwa pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan
pelaporan rencana atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan
korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
Karena itu indikator pengawasaan adalah:
a. Pemantauan,
b. Penilaian, dan
c. Pelaporan.
Pembangunan desa yang berjalan diharapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan
dalam musrenbang baik dari segi budget, waktu dan lain-lain, karena itu tindakan
pengawasan diperlukan.
40
Pengawasan masyarakat yang disimpulkan dari Pasal 82 Undang-undang
Desa diharapkan terjadi pada 3 tahapan proses pembangunan yaitu:
a. Perencanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam
musrenbang dan diberikan akses untuk mengetahui tentang informasi
rencana pembangunan.
b. Pelaksanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat memantau
proses berjalannya pembangunan dan melaporkannya jika ada
penyimpangan atau keluhan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam
musyawarah desa untuk memberikan tanggapan mengenai laporan
pembangunan desa.
Berdasarkan konsep di atas maka berikut adalah gambaran kerangka
konsep penelitian ini:
Gambar 7. Kerangka Konsep
Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti
Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
Pembangunan Desa
1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Pembangunan
Keberhasilan Pembangunan Desa
Lamatti Riatang
Pengawasan Masyarakat dalam
Pembangunan Desa:
1. Memantau
2. Menilai, dan
3. Melaporkan
41
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lamatti Riattang, ibu kota Kecamatan
Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Pada tahun 2017, Desa Lamatti Riattang adalah
salah satu desa yang disiapkan menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Sinjai. Desa
mandiri berarti dapat memberdayakan masyarakat dalam segala aspek, termasuk
dalam hal pengasawan pembangunan. Meningkatnya kuantitas pembangunan
harus seiring dengan pengawasan masyarakat.
3.2 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deksriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeksripsikan apa yang terjadi pada saat
melakukan penelitian (Pasolong, 2013). Didalamnya terdapat upaya
mendeksripsikan, mencatatat, menganalisa dan menginterpretasi kondisi-kondisi
yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-
variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya
mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif (Pasolong, 2013). Karena
itu penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana
pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang,
apakah pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa
dan apakah desa sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui
informasi-informasi tentang pembangunan termasuk diberikan hak untuk
memberikan tanggapan dalam musyawarah evaluasi periodik desa.
42
3.3 Informan Penelitian
Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan informan yang
mempunyai pemahaman terhadap permasalahan penelitian, karena itu pemilihan
informan untuk penelitian ini menggunakan cara purposive sampling, yaitu
menentukan informan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung dengan
maksud dan tujuan tertentu, dimana subjek penelitian yang dipilih tersebut memiliki
informasi yang dibutuhkan untuk penelitian yang sedang dilakukan.
Dengan begitu, pemilihan informan untuk penelitian ini disesuaikan dengan
tujuan dan permasalahan penelitian pengawasan masyarakat dalam
pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, yaitu:
a. Kepala Desa Lamatti Riattang
b. Kepala Urusan Pembangunan Desa Lamatti Riattang
c. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lamatti Riattang
d. Anggota LSM
e. Tokoh Masyarakat (Ketua RW/RT, Kepala Dusun), Agama dan
Pemuda.
f. Masyarakat Umum.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi
atas dua yaitu:
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
baik melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek
penelitian maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan
dengan penelitian. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah informasi tentang bagaimana pengawasan masyarakat desa
Lamatti Riattang terhadap Pembangunan Desa, apakah masyarakat ikut
43
terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dan memantau
pelaksanaan pembangunan, serta apakah masyarakat diberikan akses
untuk mengetahui informasi-informasi tentang pembangunan, termasuk
apakah desa mengadakan musyawarah pertanggungjawaban dengan
menghadirkan masyarakat.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang
berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya data atau dakumen
dari Kantor Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten
Sinjai. Data sekunder yang dibutuhkan adalah daftar hadir musyawarah
perencanaan pembangunan, daftar program pembangunan, daftar
realisasi pembangunan, laporan serta daftar hadir peserta dalam
musyawarah evaluasi/pertanggunjawaban tahunan desa.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan darta harus menggunakan prosedur yang sistematik dan
terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian
(Pasolong, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti
untuk memperoleh keterangan, yang kemudian peneliti memahami dan
menganalisis gejala-gejala yang terkait dengan objek penelitian yaitu
pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa melalui berbagai
kondisi dan situasi. Dalam penelitian ini, objek observasi adalah proses
pembangunan dan hasil pembangunan yang ada.
44
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara
peneliti dan informan yang telah dipilih, yaitu Kepala Desa Lamatti Riattang,
Kepala Urusan Pembangunan Desa Lamatti Riattang, Anggota LSM, tokoh
masyarakat (Ketua RW/RT, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan) dan
masyarakat umum. Informasi yang digali adalah bagaimana pengawasan
masyarakat dalam pembangunan desa dan apa faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengawasan tersebut.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengkaji dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar maupun karya.
Dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan, peraturan dan kebijakan.
Dokumen dalam bentuk gambar misalnya foto/sketsa kegiatan maupun
situasi. Data dalam bentuk dokumen ini merupakan pelengkap dari data hasil
observasi maupun wawancara. Dokumen yang digunakan atau diambil tentu
yang relevan dengan objek penelitian yaitu peraturan Desa atau Undang-
Undang Desa, rencana pembangunan desa, catatan hasil musrenbang,
maupun buku-buku literatur yang terkait.
3.6 Analisis Data
Analisis data menurut Bogdan (dalam Safi’I, 2008) adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
45
Data yang telah dikumpulkan selama penelitian baik melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Data-data yang terkumpul dikelompokkan agar mudah memilih dan
menyaring antara data yang penting dan dibutuhkan dan yang tidak. Setelah
disaring barulah disajikan dalam bentuk teks informatif agar lebih mudah untuk
dipahami. Setelah itu ditarik kesimpulan yang akan menjawab pokok
permasalahan penelitian.
Langkah-langkah di atas diuraikan sebagai berikut.
a. Pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan
dokumentasi;
b. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi
data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk
memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah
penelitian.
c. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian
(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada
langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya
dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan
antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang
perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik
merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang
valid dan handal.
46
d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan
lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).
3.7 Defenisi Operasional
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengawasan masyarakat
dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang dan masalah apa saja yang
dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran ini.
a. Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana
atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna
penyempurnaan lebih lanjut (Brantas dalam Fahmi, 2012).
Karena itu indikator pengawasan yang akan diteliti adalah bagaimana
masyarakat:
1. Memantau,
2. Meniliai, dan
3. Melaporkan
proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
hasil pelaksanaan pembangunan.
b. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa
Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
c. Disimpulkan dari Pasal 82 Undang-undang Desa bahwa masyarakat berhak
melakukan pengawasan pada tiga tahap proses pembangunan desa yaitu
dalam:
1. Perencanaan Pembangunan,
2. Pelaksanaan Pembangunan, dan
3. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan.
47
d. Adapun tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam
menjalankan peran pengawasan akan digali secara luas dari masyarakat, apa
masalah/kendala yang mereka hadapi dan apa penyebabnya.
48
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1. Legenda dan Sejarah Desa Lamatti Riattang
Desa Lamatti Riattang adalah sebuah desa yang terletak di ibu kota
Kecamatan Bulupoddo. Desa Lamatti Riattang terbentuk pada tahun 1975,
pemberian nama “Lamatti Riattang” berasal dari kerajaan Lamatti yang pada
dasarnya di kabupaten Sinjai pernah ada 3 kerajaan besar yaitu: Tondong,
Lamatti, dan Bulo-Bulo.
Menurut sejarah, pada awalnya hanya ada 3 desa di Bulupoddo yaitu:
Lamatti Riaja, Lamatti Riattang dan Desa Duampanuae sehingga pemberian nama
Lamatti Riattang berasal dari kerajaan Lamatti Bahagian Selatan yang dalam
bahasa Bugis, Selatan disebut Riattang. Itulah awal mula nama desa Lamatti
Riattang, yang dipimpin pertama kali oleh “PUANG GARUNG BULUPODDO” atau
A. Abd. Razak sejak tahun 1976-1996.
Pada awalnya Desa Lamatti Riattang membawahi 7 dusun yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu:
1. Dusun Sahoddi
2. Dusun Saharu
3. Dusun Barang
4. Dusun Cenrana
5. Dusun Satengnga
6. Dusun Bulu-Bulu
7. Dusun Bulu Lohe
Lalu setelah melewati berbagai hal dan proses pemekaran yang sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, pembagian
wilayah, pembagian kekayaan desa, dan lain-lain, akhirnya pada tahun 1985
49
Lamatti Riattang resmi dimekarkan menjadi 2 desa yakni desa pecahannya
bernama Desa Bulu Tellue sampai sekarang, kemudian pada tahun 2007 desa
Lamatti Riattang kembali mengalami pemekaran yang sampai sekarang di sebut
Desa Lappa Cinrana.
Maka setelah pemekaran terakhir pada tahun 2007 sampai sekarang di Desa
Lamatti Riattang ada 4 wilayah dusun yakni:
1. Dusun sahoddi,
2. Dusun Saharu,
3. Desa Barang I, dan
4. Desa Barang II.
Adapun nama-nama yang pernah menjadi Kepala di Desa Lamatti Riattang
adalah:
1. Abd Razak (1976-1996)
2. Sommeng (1996-2001)
3. Muh. Marzuki (2001-2014)
4. Plt. Hj. Rosmiati, S.Sos (2014-2015)
5. Amiruddin, A.Md (2015-sekarang)
4.2. Kondisi Umum Desa
4.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis
Desa Lamatti Riattang adalah desa dengan luas wilayah 10,12 KM². Jumlah
penduduk desa Lamatti Riattang sebanyak 1963 jiwa yang terdiri dari 893 laki-laki
dan 1008 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 534. Sedangkan
jumlah Keluarga Miskin (Gakin) sebanyak 124 KK dengan presentase 7% dari
jumlah KK yang ada di Desa Lamatti Riattang.
Batas-batas administratif pemerintahan Desa Lamatti Riattang, Kecamatan
Bulupoddo adalah sebagai berikut:
50
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lappa Cinrana, Kec. Bulupoddo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamatti Riawang, Kec. Bulupoddo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai
Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulu Tellue, Kec. Bulupoddo.
Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan
Bulupoddo secara umum berupa persawahan. Desa Lamatti Riattang terdiri dari 4
Dusun, 7 RW dan 17 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kecamatan
adalah 0 KM, dari Ibu Kota Kabupaten sepanjang 17 KM dengan waktu tempuh 30
menit dan jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah 224 KM dengan waktu tempuh 5 jam.
4.2.2. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo
terdiri dari:
- Petani : 344 orang
- Pedagang : 16 orang
- PNS : 59 orang
- TNI/Polri : 20 orang
- Karyawan Swasta : 10 orang
- Wirausaha lainnya : 15 orang
- Pekebun : 348 orang
4.2.3. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Lamatti Riattang,
Kecamatan Bulupoddo meliputi:
- Taman Kanak-kanak/PAUD : 3 buah
- Sekolah Dasar : 2 buah
- SLTP/MTs : 2 buah
51
- SLTA/SMK : 1 buah
4.2.4. Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Desa Lamatti Riattang meliputi:
- Puskesmas : 1 buah
- Polindes : 1 buah
- Posyandu : 4 buah
- Bidan : 1 orang
- Dukun Bayi Terlatih : 3 orang
- Sumur Gali : 89 buah
- Mata Air : 2 buah
4.2.5. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- Bank : 1 buah
- Koperasi Unit Desa : 1 buah
- Pasar : 1 buah
- Bumdes : 1 buah
- Toko : 45 buah
- Kios : 55 buah
- Gardu : 17 buah
- Warung : 2 buah
- SP : 4 buah
4.2.6. Lembaga Agama
- Masjid : 10 buah
- TK-TPA : 7 buah
4.2.7. Jumlah Penduduk
- Laki-laki : 893 orang
52
- Perempuan : 1.008 orang
- Kepala Keluarga : 534 orang
4.2.8. Sarana Olahraga
- Lapangan Sepak Bola : 2 buah
- Lapangan Bulu Tangkis : 1 buah
4.2.9. Masalah Sosial
- KK Miskin : 124 orang
- KS 1 : 39 orang
- KS 2 : 105 orang
- KS 3 : 269 orang
- Lansia : 10 orang
- Janda : 74 orang
4.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lamatti Riattang
Visi dan Misi Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten
Sinjai adalah sebagai berikut:
Visi:
Terwujudnya Desa Lamatti Riattang yang terdepan, masyarakat yang sejahtera,
taat pada ajaran agama serta setia menjaga peradaban adat dan budayanya.
Misi:
1. Mengarahkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil didalam setiap
kebijakan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga-
lembaga dan organisasi yang ada di Desa melalui program-program dengan
53
mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan petani di dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna/teknologi pertanian.
5. Mendukung peningkatan mutu pendidikan, agama, adat istiadat agar dapat
membedakan arah dan tujuan masing-masing.
6. Menciptakan kesetiakawanan bergotong-royong, menjaga keamanan agar
selalu aman dan damai.
Adapun Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Lamatti Riattang
mengikuti Pola Minimal Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014, selengkapnya
sebagai berikut.
Gambar 8. SOTK Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo
(Sumber: RPJM Desa Lamatti Riattang Tahun 2016-2021)
BPD KEPALA DESA
SEKRETARIS
DESA
KAUR
KEUANGAN
KAUR
UMUM KESRA
KADUS
SAHODDI
KAUR
ADMINISTRASI
KAUR
PEMERINTAHAN
KAUR
PEMBANGUNAN
KAUR
KESEJAHTERAAN
KADUS
BARANG 1 KADUS
BARANG 2
KADUS
SAHARU
54
Tabel 1.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lamatti Riattang
NO NAMA JENIS
KELAMIN
JABATAN
L P
1. AMIRUDDIN, A.Md L KEPALA DESA
2. MUHLIS, S.Pd L SEKRETARIS DESA
3. KAHARUDDIN, SP L KAUR PERENCANAAN
4. RANGGONG L KAUR TATA USAHA DAN UMUM
5. HASNAH, S.Sos P KAUR KESRA
6. ALWI, S.Sos L SEKSI PELAYANAN
7. MULYONO L SEKSI PEMERINTAHAN
8. SABARUDDIN, AT L SEKSI KESEJAHTERAAN
9. ZULKIFLI, S.Pd L KEPALA DUSUN SAHODDI
10. NUR SYAM ALAM L KEPALA DUSUN SAHARU
11. HARIS, S.Pd L KEPALA DUSUN BARANG I
12. ARDI RENALDI L KEPALA DUSUN BARANG II
(Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Lamatti Riattang, 6 September 2017, diolah oleh penulis)
Tabel 2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lamatti Riattang
NO NAMA JABATAN
1. ABD. RAHMAN KETUA BPD
2. SYAMSUDDIN ANGGOTA BPD
3. AGUSSALIM ANGGOTA BPD
4. ANWAR ANGGOTA BPD
5. SUPARDI ANGGOTA BPD
6. SULASTRI ANGGOTA BPD
7. ISKANDAR ANGGOTA BPD
8. ABD. LATIF ANGGOTA BPD
9. TAJUDDIN ANGGOTA BPD
55
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang
“Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti
Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai).”
5.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti
Riattang
Proses pembangunan yang mesti menjadi sasaran pengawasan masyarakat
sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Desa dan Pedoman
Pembangunan Desa dalam Permendagri 114 Tahun 2014 meliputi tahap
perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tiga tahap pembangunan ini tidak boleh
terlepas dari pengawasan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten maupun dari
masyarakat desa itu sendiri. Berikut uraian tentang bagaimana penjalanan
pengawasan pembangunan yang ada di desa Lamatti Riattang.
5.1.1. Pengawasan pada Tahap Perencanaan
Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan
pembangunan dilakukan dengan menyusun dua dokumen pembangunan yaitu
RPJM Desa dan RKP Desa. Secara umum, Desa Lamatti Riattang telah menyusun
rencana pembangunan dengan melaksanakan agenda-agenda yang telah
dipedomankan oleh Permendagri. Meski ada ketidaksesuaian alur yang terjadi.
Berikut perbandingan Pedoman Pembangunan oleh Permendagri 114
dengan alur perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Lamatti Riattang.
56
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gambar 9. Alur Penyusunan RKP (Permendagri Nomor 144 Tahun 2014)
7.
8.
9.
Gambar 10. Alur Penyusunan RKP Desa Lamatti Riattang
Alur kegiatan yang sedikit berbeda atau menjadi agenda tambahan dari
pedoman permendagri adalah pada proses penyusunan RKP Desa Lamatti
Riattang didahului dengan Musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum
Pembentukan Tim
Penyusun
Penyusunan
Rencana
Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah
Desa
Pencermatan Pagu
indikatif desa dan
penyelerasan
program/kegiatan
masuk ke desa
Penyelenggaraan
Musyawarah Perenc
Pembangunan Desa
Penyusunan
Rancangan RKP
Desa
Pencermatan Ulang
RPJM Desa
Perubahan RKP Pengajuan Daftar
Usulan
Penyusunan
Rencana
Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah
Desa
Menginput Usulan-
usulan
Pembangunan
Melalui Musy Dusun
Pembentukan Tim
Penyusun
Penyusunan
Rancangan RKP
Desa
Pencermatan Ulang
RPJM Desa
Pencermatan Pagu
indikatif desa dan
penyelerasan
program/kegiatan
masuk ke desa
Penyelenggaraan
Musyawarah Perenc
Pembangunan Desa
Perubahan RKP Pengajuan Daftar
Usulan
57
menggelar musyawarah Desa dalam rangka proses penyusunan rencana
pembangunan. Musyawarah dusun ini dilaksanakan oleh masing-masing Kepala
Dusun. Musyawarah dusun biasanya mulai dilaksanakan dari bulan Juli tahun
berjalan.
Musyawarah dusun melibatkan unsur-unsur dan tokoh masyarakat yang
kadangkala dilakukan di rumah warga (Kepala Dusun) atau di Masjid Dusun
masing-masing. Dalam Musyawarah dusun ini Kepala Dusun mendiskusikan
dengan masyarakat usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan. Daftar usulan
pembangunan tersebut kemudian akan dipilah oleh LPM atau Tim Penyusun RKP
yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tim Penyusun akan memilah program-program
yang menjadi kewenangan desa dengan yang menjadi kewenangan kabupaten.
Usulan program yang menjadi kewenangan desa akan di bawa pada Musyawarah
Desa tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Adapun program yang
menjadi kewenangan kabupaten akan di bawa pada Musrenbang Kabupaten.
Musyawarah Desa sesuai Pedoman Permendagri 114 digelar oleh Badan
Permusyawaran Desa. Namun di desa Lamatti Riattang, Musyawarah Desa ini
menjadi tanggung jawab Tim Penyusun yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tim
Penyusun yang mengadakan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-
tokoh masyarakat dan BPD. Padahal mestinya Musyawarah Desa menjadi agenda
BPD dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa, serta
tim penyusun dibentuk setelah musyawarah desa.
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:
“Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat. Karena di RPJMDesa itu ada
58
perangkingan. Jadi kalau alurnya seperti itu, dari musyawarah dusun, masuk pembahasan tim penyusun, diarahkan lagi ke musyawarah desa, setelah hasil musyawarah desa kita paparkan kembali, terus kita sinkronkan dengan pagu anggaran, terus kita giring ke musrenbang desa, disitulah finalisasinya.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Tim penyusun RKP terdiri 9 atau 11 orang dari unsur perangkat desa dan
tokoh masyarakat dengan ketentuan Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim. Tim
penyusun inilah yang kemudian membuat rancangan RKP berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah desa dan dengan menyesuaikan dengan pagu dana
indikatif, kesesuaian dengan RPJM Desa, termasuk program/kegiatan yang akan
masuk ke desa dari kabupaten.
Rancangan yang telah dibuat diserahkan kepada Kepala Desa untuk
diperiksa dan disetujui. Setelah itu, Kepala Desa menggelar Musyawarah
Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal sebagai Musrenbang dengan
menghadirkan BPD, unsur masyarakat, kecamatan dan kabupaten jika ada untuk
membahas Rancangan RKP. Jadi penetapan hasil akhir RKP ditetapkan dalam
Musrenbang ini. Apabila telah disepakati maka RKP ditetapkan dengan peraturan
Desa.
Setelah itu, hasil RKP yang telah ditetapkan tersebut diserahkan kepada
pemerintah desa untuk dijadikan pedoman penyusunan Rancangan ABPDesa.
Rancangan APBDesa diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
dinilai dan disetujui, dan pembahasannya dilakukan bersama unsur masyarakat.
BPD mengadakan sidang paripurna dalam rangka membahas RAPBDes apakah
sudah sesuai dengan pagu dana yang ada atau tidak. RAPBD bisa saja ditolak
oleh BPD dan pemerintah desa harus melakukan perubahan rancangan. Namun
dalam hal Rancangan APBDesa telah disetujui oleh BPD maka APBDesa
ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ini bersifat hukum yang tidak
dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
59
“Setelah RKP, diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk melakukan yang namanya APBDesa. Ini APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dan itu tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Itu adalah kita berdasar dalam hal pembuatan RKP itu tadi. perannya BPD itu nanti pada saat penetapan APBDesa, kalau RKPDesa BPD belum terlalu terlibat dalam hal keputusan tapi beliau hanya bisa mengusulkan. Kalau perannya BPD, nanti di pada saat penetapan APBDesa. Beliau harus bahas apakah ini sudah sesuai atau tidak dan BPD bisa mengajukan penolakan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, tanggal 8 Desember 2017)
Melihat proses perencanaan pembangunan desa dapat dipahami bahwa
usulan-usulan pembangunan yang lahir dari masyarakat tidak semua akan
terealisasi masuk dalam daftar pembangunan atau RKP Desa, karena rancangan
RKP mesti disesuaikan dengan pagu dana yang masuk ke desa, kesesuaian
dengan RPJM Desa dan serta prioritas pembangunan oleh kabupaten, provinsi
dan nasional. Jadi sistem perencanaan bersifat menggabungkan (mix) antara
Button Up System dan Top Down System. Memang betul Desa tidak dapat
memasukkan daftar pembangunan yang tidak pernah diusulkan masyarakat dalam
musyawarah perencanaan pembangunan, karena hal ini bisa termasuk ke dalam
program fiktif. Namun juga, usulan-usulan yang lahir dari masyarakat tidak bisa
dipastikan akan masuk dalam rencana pembangunan desa karena pembangunan
dari kabupaten, provinsi bahkan nasional menjadi prioritas dan ini berarti Top
Down System berlaku.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa bahwa masyarakat mempunyai peran untuk
memantau proses perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini bagaimana
masyarakat dapat menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam
penelitian ini, penulis fokus melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam
mengawasi penyusunan RKP Desa Tahun 2016 dan 2017.
60
5.1.1.1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Dusun
Sesuai alur perencanaan pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya
di atas bahwa penyusunan rencana pembangunan di Desa Lamatti Riattang
dimulai dengan Musyawarah Dusun atau Lokakarya Dusun. Penyusunan RKP
dimulai dari bulan Juli tahun sebelumnya untuk RKP tahun berjalan. Karena itu,
pelaksanaan musyawarah dusun biasanya mulai berjalan dari bulan Juli dan setiap
dusun menjalankannnya di waktu yang berbeda. Intinya musyawarah dusun ini
harus selesai sebelum melaksanakan musyawarah desa.
“Penyusunan program pembangunan itu dimulai bulan Juli tahun berjalan untuk anggaran tahun berikutnya. Yang lakukan musyawarah dusun adalah Kepala Dusun bukan kita (Kepala Desa). Dia mau lakukan di rumah warga atau di masjidnya tidak masalah.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 4 Desember)
Agenda musyawarah dusun biasanya dilakukan di rumah Warga (Kepala
Dusun) atau di Masjid Dusun. Kepala Dusun Saharu memberi keterangan bahwa
“Dusun Saharu musyawarahnya saya lakukan di Masjid setelah shalat Jumat, jadi
beribadah sekaligus musyawarah.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)
Kepala Dusun Sahoddi juga menuturkan bahwa “Dusun Sahoddi saya bagi
dua, yang RT di Tonroe dan Kobae dulu dilakukan di Masjid setelah shalat Jumat,
yang bagian sini di rumah Kepala Dusun.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember
2017)
Informasi musyawarah dusun disampaikan oleh Kepala Dusun ke Ketua RT
untuk disampaikan kepada warga secara lisan dan tidak melalui undangan formal.
Yang terlibat khususnya masyarakat-masyarakat yang ditokohkan.
Berikut penuturan-penuturan dari Kepala Dusun di Desa Lamatti Riattang.
Kepala Dusun Barang I mengatakan bahwa: “Warga diundang langsung ke
rumahnya.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)
Kepala Dusun Sahoddi menuturkan:
61
“Saya sampaikan ke ketua RT, ketua RT yang sampaikan ke warga. Tidak pakai surat undangan. Dan setelah shalat Jumat diumumkan bahwa kita akan musyawarah dusun, jadi warga tinggal dulu, meskipun ada juga beberapa yang pulang, tidak tinggal semua.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember)
Kepala Dusun Saharu menambah keterangan bahwa: “Kita undang unsur-
unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan juga ada, ibu-
ibu, anak remaja masjid juga.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember)
Berikut gambaran keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun.
Tabel 3. Daftar Kehadiran Musyawarah Dusun
Nama Dusun Jumlah Peserta
2015 2016
SAHODDI 29 Orang 19 Orang
SAHARU 18 Orang Tidak Terarsip
BARANG I 21 Orang 17 Orang
BARANG II 37 Orang 15 Orang
(Sumber: Arsip Kantor Desa, Diolah oleh Penulis)
Musyawarah dusun tahun 2015 untuk penyusunan RKP 2016 dan
Musyawarah dusun tahun 2016 untuk penyusunan RKP 2017. Keterlibatan
masyarakat dalam musyawarah dusun sudah cukup baik, meski ada penurunan
kuantitas peserta yang cukup banyak dari tahun 2015 ke tahun 2016 di setiap
dusun. Seperti dusun Barang II yang mengalami penurunan lebih dari 50%.
Namun menurut Kepala Dusun masyarakat yang hadir sudah cukup aktif dan
musyawarahnya berjalan efektif.
“Pertama, saya yang gambarkan dulu kondisi dusun dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Setelah itu saya lihat sudah cair, masyarakat sudah aktif berkomentar. Jadi, saya pikir musyawarahnya efektif. (Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dusun tanggal 11 Desember 2017)
Salah satu Kepala Dusun juga menuturkan bahwa: “Iya, banyak yang
memberikan saran dan usulan.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember)
62
Kepala Dusun yang lain juga memberi keterangan bahwa: “Iya masyarakat
cukup aktif.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)
Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun ini masih tetap
harus ditingkatkan. Karena sebagian masyarakat masih jarang bahkan tidak
pernah mengikuti musyawarah ini meski berlangsung di lingkungan dusun sendiri.
Salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam kegiatan PKK sekaligus tokoh
pendidik menuturkan: “Saya tidak ikut kalau kegiatan-kegiatan desa. Biasanya
hanya ketua saja yang mewakili. Karena memang saya pengurus tingkat
kecamatan bukan desa. (Hasil wawancara tanggal 29 Desember 2017)
Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan: “Saya tidak pernah ikut, karena
pekerjaan pribadi juga banyak.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Masih penuturan salah satu tokoh pendidik, beliau mengatakan:
“Kalau musyawarah dusun, biasa ikut, tapi saya jarang terlibat di kegiatan-kegiatan desa. Karena tempat tugas jauh. Tahun ini saya ikut di rumah pak Dusun, tahun lalu tidak ikut.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Salah satu warga yang merupakan anggota kelompok tani di desa
menuturkan: “Iya, saya pernah ikut. Tapi tahun ini sepertinya belum musyawarah
dusun lagi.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)
Penuturan dari salah satu Imam Masjid Dusun mengatakan bahwa: “Tahun
lalu saya ikut, tapi tahun ini belum pernah musyawarah dusun.” (Hasil wawancara
tanggal 11 Desember 2017)
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat masih
belum menyadari peran sebagai warga masyarakat desa yang harus memantau
pembangunan di desa mulai dari perencanaan pembangunan yang dimulai dari
musyawarah dusun. Penyebabnya karena pekerjaan pribadi dan atau informasi
pelaksanaan musyawarah yang tidak sampai. Karena musyawarah dusun sudah
terlaksana namun tidak diketahui.
63
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekarang memang
mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Semakin kurang pasrtisipasinya masyarakat. Sekarang masyarakat tidak semudah dulu digerakkan. Tetap selalu saya ajak tapi memang sepertinya seiring perkembangan zaman masyarakat sudah semakin menurun kepeduliannya.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Berikut usulan-usulan pembangunan yang lahir dari musyawarah dusun
tahun 2016 untuk pembangunan 2017. Daftar ini sebelumnya sudah dipetakan
mana yang masuk dalam kewenangan desa untuk dilanjutkan untuk dibahas
tingkat prioritasnya berdasarkan RPJM Desa dalam musyawarah desa.
Sedangkan yang masuk ke kewenangan kabupaten itu akan dibawa ke
musrenbang kabupaten. Pemetaan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKP yang
telah dibentuk oleh Kepala Desa.
Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah Dusun
NAMA DUSUN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sahoddi Pelatihan Muballigh dan Penyelenggaraan Jenazah
Pelatihan Generasi Muda Tentang Kewirausahaan
Pembinaan Kepemudaan
MTQ Tingkat Desa
Pelatihan Tentang Cara Penanaman Bibit Merica, Cengkeh
Dan Coklat
Pelatihan Peningkatan Pendapatan Industri Rumah Tangga
Saharu Pembinaan Kepemudaan
Pemberian Apresiasi Guru Mengaji
Pembinaan Majelis Taklim
Barang I Pelatihan Muballigh dan Penyelenggaraan Jenazah
Pengadaan Mesin Jahit
Pembinaan Kepemudaan
Pengadaan Tiang Gawang
Pembinaan PKK
Tanggul Lapangan Sepak Bola
64
Lanjutan Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah
Dusun
NAMA DUSUN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Barang II Operasional Kades Posyandu
Pembinaan Generasi Muda
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SAHODDI Peningkatan SDM Kelompok Tani
SDM Organisasi Kepemudaan
Porseni Antar Dusun
Pelatihan Teknologi Tepat Guna
SAHARU Pelatihan Tentang TTG
Masyarakat Berprestasi
BARANG I Bea Siswa Berprestasi
Santunan Masyarakat Berprestasi
Pelatihan TTG
Peningkatan SDM Kelompok Tani
Peningkatan Pemangku Syarat
Pembinaan Remaja Masjid
BARANG II Peningkatan SDM Pemangku Syarat
Pengadaan Mesin Jahit
Pembinaan Remaja Masjid
BIDANG PEMBANGUNAN
SAHODDI Lanjutan Rabat Beton Sahoddi (Kobae) ±60m
Rabat Beton Jalan Beppajeng
Pembangunan Tanggul Dusun Sahoddi (Buhung Mineppu)
±75m
Pembangunan Tanggul Dusun Sahoddi di Tonroe ±100m
Pembangunan Irigasi Kobae ke Lonrae
BARANG I Lanjutan Rabat Beton Jalan Pendidikan MTS ±700m
Perintisan Jalan Teko 1 KM
Rabat Beton Jalan Tani Bulu Salassa
Lanjutan Rabat Beton Jl. Biroro 1 KM
Perpipaan Air Minum Langgenrang
65
Lanjutan Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah
Dusun
BARANG II Sambungan Rabat Beton Abbanuae ±500m
Pembangunan Tanggul Jalan Talanka ±150m
Pembangunan Irigasi Arasoe ±30m
Perbaikan Irigasi Kalobba ±650m
Rabat Beton Jalan Lingkar SMP Negeri 1 Bulupoddo
Sertifikat Gratis
Pengadaan Lapangan Olahraga
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Lanjutan Pembangunan Gabungan Kantor Desa
Pembangunan Posyandu Dusun Sahoddi
Pembangunan Tugu
Pemeliharaan
(Sumber: Arsip Kantor Desa Lamatti Riattang, diolah oleh Penulis)
Usulan-usulan pembangunan dari masyarakat dusun sepertinya masih
sangat klasik baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan. Masih
kurang program yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam
perekonomian, termasuk yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan/wawasan
masyarakat. Sementara tujuan bantuan dana yang masuk ke desa dengan jumlah
banyak adalah bagaiamana agar masyarakat desa bisa semakin berdaya terutama
dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
Usulan dari musyawarah dusun tersebut kemudian dibawa pada
Musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan.
5.1.1.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP
Dalam rangka penyusunan RKP, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun
RKP yang terdiri dari aparat desa dan keterwakilan lembaga masyarakat. Tim ini
berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim ini idealnya
dibentuk setelah BPD menggelar Musyawarah Desa tentang Perencanaan
66
Pembangunan dan mulai bekerja untuk membuat rancangan RKP setelahnya.
Namun, di Desa Lamatti Riattang, tim penyusun ini terbentuk sebelum
musyawarah desa karena tim ini yang kemudian akan mengadakan musyawarah
desa dengan menghadirkan Kepala Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Berikut kutipan wawancara dari Kepala Desa Lamatti Riattang:
“Di musyawarah desa ada tim penyusun namanya. Tim penyusun dibentuk di SK-kan oleh Kepala Desa, Tim Penyusun RKP namanya. Tim penyusun RKP ini sekretaris desa harus menjadi ketua tim, itu amanah undang-undang, sekretaris harus dari aparat desa, terus anggota ini ada tim 9 namanya ada tim 11. Bisa 9 bisa 11 yang penting sifatnya ganjil. Anggota-anggota tim ini dia lahirnya dari lembaga desa, karang taruna, PKK, kelompok Tani. Ini pejuangnya ini lembaga supaya keinginannya masyarakat disini bisa masuk, kalau aparat desa yang tim penyusun disini ya subyektif hasilnya, kemauannya saja. Kalau ini kalau ada yang tendensi bahwa cara salahnya disini tidak bisa, karena ada tim penyusun, dan ini mewakili lembaga.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)
Susunan tim penyusun berdasarkan pasal 33 ayat 2 Permendagri No 114
Tahun 2014 terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat.
Berikut susunan tim penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran
2016 dan 2017.
67
Gambar 11. Susunan Tim Penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun
Anggaran 2016 dan 2017 (Sumber: RKP 2016 dan RKP 2017 Desa Lamatti Riattang)
Posisi Ketua Tim Penyusun dari sekretaris pemerintah desa sudah sesuai,
namun sekretaris tim tidak sesuai karena bukan ketua LPM. Anggota-anggota
yang lain merupakan aparat desa dan perwakilan lembaga-lembaga masyarakat.
Tim Penyusun RKP 2016 baru dibentuk tanggal 11 Januari 2016 yang
mestinya RKP dan ABPDesa sudah ditetapkan per 31 Desember tahun
sebelumnya. Begitu juga pembentukan tim untuk RKP 2017 baru dibentuk pada
pertengahan Desember tahun berjalan. Ini berarti, penyusunan RKP berjalan tidak
tepat waktu.
Tugas awal tim penyusun adalah mengumpulkan usulan-usulan program
pembangunan masyarakat dari hasil musyawarah dusun, lalu memilah mana yang
masuk ke dalam kewenangan desa dan mana yang masuk ke dalam kewenangan
kabupaten. Program yang merupakan kewenangan desa akan diteruskan pada
musyawarah desa.
68
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:
“Pembentukan tim penyusun baru kita adakan musyawarah dusun. Setelah
musyawarah dusun atau penggalian gagasan di masyarakat kita cover, kita bahas
bersama dengan tim, kita bagi yang mana masuk skala desa yang mana masuk
skala kabupaten. Karena dalam hal proses perencanaan pembangunan itu kita
harus adakan sinkronisasi antara kewenangan kabupaten dengan desa. Karena
kita harus melihat hak kewenangan, kalau punyanya kabupaten tidak bisa
dikerjakan desa, kalau kewenangannya desa bisa saja dikerjakan oleh kabupaten,
itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita kumpulkan, setelah kita pilah, itu
yang kita giring ke musyawarah desa.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember
2017)
5.1.1.3. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Desa
Sesuai Pedoman Pembangunan Desa dalam Permendagari 114
Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran
dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga.
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara penelitian bahwa musyawarah
desa ini yang terlibat langsung adalah tim penyusun RKP Desa bukan BPD
sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan sesuai pedoman Permendagri 114.
Namun BPD turut hadir sebagai peserta yang memiliki hak untuk memberikan
usulan. Tim Penyusun ini yang menggelar musyawarah desa dengan
menghadirkan aparat desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat.
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:
“Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)
Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan
menetapkan skala prioritas daftar usulan pembangunan, mencermati dokumen
RPJM Desa dan menyepakatinya.
69
Daftar usulan-usulan pembangunan dari hasi musyawarah dusun ditentukan
tingkat prioritasnya dalam musyawarah desa ini. Karena tidak semua usulan akan
masuk ke dalam rancangan RKP tapi disesuaikan dengan skala prioritas
berdasarkan RPJM Desa yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa.
Karena itu, unsur masyarakat penting untuk menghadiri musyawarah desa ini agar
bisa mengemukakan gagasannya.
Semua unsur masyarakat berusaha dihadirkan dalam musyawarah ini
dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga dengan
surat undangan resmi. Meskipun jumlah perwakilan dibatasi 3 (tiga) orang per
lembaga dengan pertimbangan ruangan/tempat musyawarah yang tidak akan
memuat semuanya.
Berikut kutipan wawancara dengan ketua Tim Penyusun RKP Tahun 2016
dan 2017:
“Kita sudah sediakan undangan, kita bagi memang. Kemarin sekitar kurang lebih 70 orang yang kita undang. Karena kan kita tidak mungkin undang secara keseluruhan, jadi kita lihat saja yang mana yang ditokohkan, mana ada keterwakilan setiap lembaga, ada juga keterwakilan dari pemuda, ada juga keterwakilan dari unsur wanita. Kalau disamping tokoh pendidikannya kan sudah pasti ada, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang jelas sesuai dengan data yang
kita butuhkan, misalkan ada beberapa lembaga di desa, minimal kita undang 3 orang dalam satu lembaga. Kalau tokoh masyarakat, kita seperti itu juga. Tokoh masyarakat kita panggil minimal 3 orang. Karena kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, sempat kita undang banyak, tidak cukup ruangan. Jadi, itu pertimbangannya. Jadi kalau lembaganya itu kita undang ketuanya, sekretaris dan bendaharanya kalau ada, dan kalau tidak, langsung satu anggota, begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Kecuali BPD yang kita undang secara keseluruhan, karena BPD itu adalah badan mitra kerja pemerintah desa yang harus hadir dan harus tahu. Karena harus dengan persetujuan anggota BPD itu baru bisa program kerjanya. Artinya, nanti dapat persetujuan BPD baru harus terlaksana. Kalau 2/3 dari BPD tidak hadir maka program kerja tidak bisa jalan, itu alasannya kenapa harus diundang lengkap. Jadi, kalau bisa dibilang dalam dua tahun perencanaan pembangunan desa Lamatti Riattang ini kita melibatkan semua elemen yang ada disini, jadi saya kira dalam hal proses penetapannya itu tidak keliru lagi, artinya bahwa tidak ada yang menanggapi bahwa hanya intervensi dari pemerintah desa. (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Berikut daftar kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan
pembangunan.
70
Tabel 5. Daftar Kehadiran Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Lamatti Riattang
Unsur Masyarakat 2016
(11 Januari 2016)
2017
(8 Desember 2016)
Perangkat Desa 7 Orang 8 Orang
Ketua RT 1 Orang 12 Orang
BPD 2 Orang 6 Orang
Tokoh Agama 4 Orang 2 Orang
Tokoh Masyarakat 4 Orang 0 Orang
Tokoh Pendidik 0 Orang 2 Orang
Tokoh Perempuan 6 Orang 2 Orang
Tokoh Pemuda 0 Orang 2 Orang
Kelompok Tani 0 Orang 3 Orang
Jumlah 24 Orang 37 Orang
(Sumber: RKP Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, Diolah oleh Penulis)
Kehadiran masyarakat pada musyawarah desa tahun anggaran 2016
dibawah presentasi 50% dari sekitar 70 orang yang diundang. Pada Tahun
anggaran 2017 ada peningkatan jumlah peserta namun masih sekitar 50 % dari
jumlah yang seharusnya. Belum lagi, jika dibandingkan dengan keseluruhan
jumlah penduduk desa yang mesti terwakilkan.
Ini berarti partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah
pembangunan desa masih sangat kurang, dan berarti pula bahwa pengawasan
masyarakat terhadap pembangunan juga lemah. Karena masyarakat mestinya
mengawasi perencanaan pembangunan yaitu menilai proses penyusunan RKP
Tahunan Desa dengan mengikuti musyawarah.
Berikut kutipan wawancara dengan tokoh pendidik:
“Musyawarah desa tahun ini saya ikut, saya sudah lupa bulan berapa dulu, tapi tahun lalu saya tidak ikuti. Saya jarang terlibat kalau ada kegiatan-kegiatan disini, biasa ada undangannya tapi jarang bisa hadiri, maklum karena tempat tugas kita jauh.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
71
Masih penuturan dari salah satu tokoh pendidik yaitu: “Saya tidak aktif disitu,
biasa diundang tapi tidak bisa hadir.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember
2017)
Kutipan wawancara dengan anggota kelompok tani:
“Kalau musyawarah dusun saya biasa ikut, musyawarah desa tidak pernah dapat undangan, kalau dikasi undangan ya hadir. Hanya ketua biasa yang ikut. Mestinya memang ada anggota yang diundang minimal dua orang lah.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
“Masyarakat memang diundang, tapi kalau saya tidak pernah dikasi undangan, jadi tidak pernah bisa hadir. Mungkin juga karena ketua RT kurang aktif sekarang, jadi informas-informasi jarang sampai ke kita.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)
Sebagian masyarakat masih kurang menyadari pentingnya terlibat dalam
musyawarah-musyawarah desa dan mengutamakan kegiatan/tugas pribadi.
Informasi kegiatan desa dalam hal ini musyawarah juga masih belum merata
kepada kelompok-kelompok masyarakat karena tidak pernah mendapat
undangan.
Namun, menurut ketua LPM Desa Lamatti Riattang, memang ada
penurunan kuantitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa
termasuk dalam hal keterlibatan dalam musyawarah.
Berikut kutipan wawancara dengan Ketua LPM:
“Saya lihat tidak sepenuhnya hadir, jelasnya tidak semua yang diundang hadir. Beda dengan dulu. Kan dulu, saya lama mendampingi desa, dari ketua LKMD dulu masih LKMD namanya, sudah 30 tahun, itu partispasinya masyarakat itu bagus, swadayanya bagus. Karena semakin hari semakin itu menurun. Dengan adanya dana desa, anggaran, seolah-olah masyarakat itu mau terlibat kalau dikasi uang. Jadi kalau mereka dipanggil untuk berpartisipasi, bergotong-royong semakin lemah. Harusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir masyarakat harus aktif mengawasi. Cuman itu yang saya lihat semakin berkurang, beda dengan dulu-dulu.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)
Namun meskipun begitu, sedikit masyarakat yang terlibat sudah bisa
melahirkan gagasan-gagasan pembangunan yang bukan dari pemerintah desa
saja.
72
“Kalau bisa dibilang dalam dua tahun perencanaan pembangunan desa Lamatti Riattang ini kita melibatkan semua elemen yang ada disini, jadi saya kira dalam hal proses penetapannya itu tidak keliru lagi, artinya bahwa tidak ada yang menanggapi bahwa hanya intervensi dari pemerintah desa.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)
Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah
Desa. Berikut berita acara musyawarah desa penyusunan RKP tahun 2016 dan
2017.
Gambar 12. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017
(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017)
Musyawarah desa sabagaimana dalam pedoman Permendagri 114 mestinya
digelar paling lambat bulan Juni tahun berjalan oleh Badan Permusyawaratan
Desa. Karena penetapan RKP mestinya telah selesai pada bulan oktober dan
rancangan APBDes dibuat setelahnya. APBDesa harus ditetapkan maksimal pada
akhir Desember tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya.
Namun, musyawarah desa penyusunan RKP tahun 2016 dan 2017 Desa
Lamatti Riattang baru terlaksana pada bulan Januari 2016 dan pertengahan
73
Desember. BPD tidak menjalankan tugasnya untuk menggelar musyawarah desa
tepat waktu. Bahkan penyelenggaraan musyawarah desa ini BPD bukan sebagai
pelaksana karena dilaksanakan oleh tim penyusun RKP dan BPD hanya sebagai
peserta. Ini berarti perencanaan pembangunan tidak berjalan sesuai pedoman
Permendagri Nomor 114 tahun 2014.
5.1.1.4. Penyusunan Rancangan RKP
Setelah musyawarah desa, tim penyusun RKP melakukan pencermatan
dokumen RPJM Desa dan pagu indikatif desa serta penyelarasan
program/kegiatan yang masuk ke desa. Tim penyusun RKP Desa mencermati
skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun
anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
Informasi pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk
ke Desa diterima oleh Kepala Desa dari Kabupaten.
Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun membuat rancangan
RKP dalam musyawarah penyusunan rancangan RKP yang dihadiri oleh anggota
tim. Berikut berita acara pelaksanaan penyusunan rancangan RKP tahun 2016
dan 2017.
74
Gambar 13. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2016
(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016)
Gambar 14. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2017
(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2017)
75
Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP diserahkan kepada Kepala
Desa beserta dokumen rancangan RKP yang telah disusun. Kepala desa akan
memeriksa dokumen rancangan RKP tersebut. Jika ada perubahan akan
diserahkan kembali kepada tim penyusun untuk diperbaiki. Dalam hal rancangan
RKP tersebut telah disetujui, kepala desa menyelenggarakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
5.1.1.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang untuk memaparkan hasil
rancangan RKP dan membahasnya bersama BPD dengan menghadirkan tokoh-
tokoh masyarakat dan pendamping dari kecamatan sebagai narasumber.
“Kalau musrenbang itu kita hadirkan camat, kita hadirkan dari kecamatan dan tim pendamping, bahkan kalau dari kabupaten ada kesempatan kita hadirkan juga dari kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)
Berikut daftar kehadiran unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
Tabel 6. Daftar Kehadiran Musrenbang Desa Lamatti Riattang
Unsur Masyarakat RKP 2016
(21 Januari 2016)
RKP 2017
(23 Desember 2016)
Perangkat Desa 10 Orang 10 Orang
Ketua RT 2 Orang 11 Orang
BPD 6 Orang 6 Orang
Tokoh Agama 2 Orang 0 Orang
Tokoh Masyarakat 1 Orang 1 Orang
Tokoh Pendidik 1 Orang 3 Orang
Tokoh Perempuan 5 Orang 2 Orang
Tokoh Pemuda 1 Orang 4 Orang
Kelompok Tani 1 Orang 3 Orang
Utusan Camat 2 Orang 0 Orang
Jumlah 31 Orang 40 Orang
(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 dan 2017, diolah oleh penulis)
76
Ada peningkatan jumlah kehadiran peserta musrenbang desa dari tahun
sebelumnya. Meskipun yang terlihat banyak menghadiri adalah perangkat desa
(pegawai desa) dan para pemegang tugas desa lainnya yaitu ketua RT.
Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya masih kurang. Hal ini berarti
pengawasan pembangunan oleh masyarakat (button-up) masih kurang dan perlu
ditingkatkan.
Padahal kesepakatan akhir tentang program pembangunan pemerintah
desa selama satu tahun ke depan ditentukan di Musrenbang ini. Masyarakat bisa
mengajukan perubahan terhadap dokumen rancangan RKP jika disepakati dalam
forum Musrenbang ini.
Sekretaris Desa Lamatti Riattang sekaligus sebagai Ketua Tim Penyusun
RKP selama dua tahun terakhir memberi keterangan yaitu: “Di musrenbang itulah
fix rencana kerja pembangunan dalam 1 tahun ke depan, disitu finalisasisnya.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)
Hasil-hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Desa.
Setelah itu, Kepala Desa menyerahkan kembali rancangan RKP kepada tim
penyusun untuk diperbaiki sesuai hasil kesepakatan Musrenbang.
77
Gambar 15. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2016)
Gambar 16. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2017)
78
5.1.1.6. Penetapan RKP Melalui Peraturan Desa
Setelah Musrenbang, Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa
tentang RKP. Rancangan Peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan
menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.
RKP idealnya ditetapkan paling lambat awal Oktober tahun berjalan untuk
anggaran tahun berikutnya. Namun di Desa Lamatti Riattang selalu terjadi
keterlambatan penyusunan rencana pembangunan. RKP Tahun 2016 baru
ditetapkan di Januari 2016 dan belum ditetapkan APBDesa. Begitu juga RKP
Tahun 2017 baru ditetapkan di akhir Desember 2016.
5.1.1.7. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetapan
RKP yang telah ditetapkan oleh BPD diserahkan kepada pemerintah desa
untuk dibuat rancangan APBDesa (RAPBDesa). Sekretaris Desa membuat
RAPBDesa berdasarkan RKP. RAPBDesa tersebut diserahkan kepada Kepala
Desa dan selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama. Dan disinilah perannya BPD untuk memutuskan, apakah RAPBDesa
tersebut diterima atau ditolak.
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa:
“Perannya BPD itu nanti pada saat penetapan APBDesa, kalau RKPDesa BPD belum terlalu terlibat dalam hal keputusan tapi beliau hanya bisa mengusulkan. Kalau perannya BPD, nanti di pada saat penetapan APBDesa. Beliau harus bahas apakah ini sudah sesuai atau tidak dan BPD bisa mengajukan penolakan.” (Hasil Wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Program-program dalam RKP biasanya tidak semua langsung dituangkan
dalam RAPBDesa, karena disesuaikan dengan pagu anggaran dan untuk
mengantisipasi adanya anggaran perubahan nantinya. Apabila APBDesa telah
ditetapkan dengan peraturan desa maka sudah bersifat hukum dan tidak bisa lagi
ada perubahan.
79
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa yang juga sebagai
Ketua Tim Penyusun RKP di Desa Lamatti Riattang selama dua tahun terakhir
yaitu pada tahun 2016 dan 2017:
“Kalau setelah RKP itu, diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk
melakukan yang namanya APBDesa. Ini APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dan itu tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Itu adalah kita berdasar dalam hal pembuatan di RKP itu tadi. Karena tidak semua kegiatan yang ada di RKP harus dimunculkan di APBDesa. Kalau misalkan 10 di RKP Desa, mungkin hanya 8 yang kita ambil di APBDesa. Tergantung dari kondisi anggaran yang ada. Kalau memang mencukupi 10 ya kita masuk 10, tapi kalau tidak cukup 10 ini juga untuk mengantisipasi yang namanya anggaran perubahan. Karena di kabupaten/kota sama di desa bahkan negara itu ada namanya anggaran perubahan.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Kutipan wawancara dengan Kepala Desa Lamatti Riattang:
“Kalau RKP, yang masuk disini masih bisa berubah pada saat di plot masuk di APBDes. Kalau APBDes sudah tidak bisa berubah, karena yang bisa merubah itu penjara. Inilah yang BPD awasi. Disini penetapannya di plenokan oleh BPD juga. Ini tidak bisa diubah, karena ada undang-undang desa ini tentang APBDes.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)
5.1.1.8. Transparansi APBDesa
Masyarakat berhak tahu tentang program-program pembangunan desa
agar bisa mengawasi pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintah Desa Lamatti
Riattang membuat papan Transparansi APBDDesa yang memuat informasi
pendapatan dan belanja negara dalam 1 (satu ) tahun. Dan sebelum adanya
transparansi ini, Peraturan Desa tentang APBDesa dilembardesakan oleh Kepala
Desa lalu ditempel di papan informasi Kantor Desa dan di Masjid-masjid. Jadi
menurut pemerintah desa, informasi-informasi pembangunan sudah transparan.
Berikut kutipan wawancara dengan Ketua LPM yang juga merupakan tokoh
agama di Desa Lamatti Riattang:
“Diumumkan di desa. Semua hasil-hasil musyawarah di desa diumumkan di kantor desa. Ada papan informasi, semua masuk disitu, semua rencana ditempel disitu.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
80
Kutipan wawancara dengan Ketua BPD Lamatti Riattang: “Informasi
pembangunan dilembardesakan lalu ditempel di bagian luar Masjid-masjid, jadi
masyarakat lihat disitu.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)
Kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:
“Kita punya ada Transparansi Desa namanya. Ini di tahun 2017 sudah berjalan yang namanya transparansi desa. Bahkan kita biasa, sebelum ini kita biasa tempel di tempat-tempat umum. Jadi, setelah peraturan desanya keluar ditetapkan sama pak desa, sekretaris desa mengundangkan, itulah yang biasa kita tempel di papan-papan informasi. Tapi mulai tahun ini sampai ke depannya kita yang ada namanya transparansi APBDesa desa. Semua pembangunan ada disitu, bahkan pendapatan dan apanya sudah ada semua disitu.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Gambar 17. Transparansi APBDesa 2017
Baliho berisi Transparansi APBDesa tersebut memuat sumber pendapatan
dan rincian rencana belanja desa selama satu tahun yang berupa
program/kegiatan pembangunan dalam 4 (empat) bidang pembangunan desa.
Informasi ini dipasang di tempat yang strategis, di pinggir jalan pertigaan dekat dari
kantor desa dan Bumdes sehingga mudah dilihat. Namun, pantauan penulis
terhadap masyarakat, masih banyak dan rata-rata masyarakat tidak mengetahui
rencana pembangunan desa ini.
81
Kutipan wawancara dengan anggota kelompok tani mengatakan: “Saya tidak
tahu program-program pembangunan yang ada disini, kalau programnya
kelompok tani juga tidak ada sekarang.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember
2017)
Masih penuturan dari salah satu anggota kelompok tani yaitu: “Saya tidak
tahu program-program apa saja yang ada sekarang. Kadang nanti ada
pelaksanaannya baru kita tahu.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)
Kutipan wawancara dengan salah satu tokoh perempuan mengatakan:
“Paling program yang di bidang kita saja yang kita tahu, kalau secara keseluruhan
tidak.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Dan hal itu dibenarkan oleh Ketua LPM Desa Lamatti Riattang, berikut
kutipan wawancaranya:
“Sudah banyak cara kita lakukan. Semua rencana, pelaksanaan, ada papan-
papan informasi kita pasang semua. Cuman masyarakat tidak peduli lagi untuk
melihat-lihat.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Pemerintah sudah memberikan sarana kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi pembangunan namun masyarakat yang tidak peduli untuk
mencari tahu. Pemantauan masyarakat terhadap proses perencanaan
pembangunan masih kurang.
Berikut daftar pembangunan Desa Lamatti Riattang tahun 2016 dan 2017.
82
Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Jenis Kegiatan Anggaran
Belanja Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp144.400.000,-
Kegiatan Tunjangan Pengelola Keuangan Desa Rp27.600.000,-
Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD Rp41.400.000,-
Belanja Barang dan Jasa Rp67.345.584,72,-
Belanja Modal Rp71.164.000,-
Operasional BPD Rp16.045.000,-
Oprasional RT/RW Rp4.450.000,-
Pendataan dan Pengolahan Profil Rp2.000.000,-
Peningkatan SDM Aparat Desa Rp21.794.000,-
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Jenis Kegiatan Anggaran
Pembangunan Pagar dan Taman Kantor BPD Rp71.376.650,-
Pembangunan Rabat Beton Sahoddi Rp81.537.328,-
Pembangunan Rabat Beton Jalan Samaenre Rp101.195.600,-
Pembangunan Rabat Beton Jalan Mattirowalie Rp119.860.000,-
Pembangunan Rabat Beton Jalan Abbanuae Rp66.560.800,-
Pembangunan Perpipaan Barang I Rp144.814.507,-
Pembangunan Rabat Beton Jalan Teko Rp71.677.500,-
Rabat Beton Jalan Lingkar SD 91 Rp60.068.000,-
Rabat Beton Jalan Bulu Ase Rp31.028.000,-
Pembangunan Pagar Kantor Desa Rp52.824.343,91,-
Rabat Beton Jln. Tani Matajang Rp24.534.253,-
Pembangunan Gabungan Kantor Desa Rp162.906.623,-
Perpipaan Kantor BPD dan PKK Rp28.000.000,-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Jenis Kegiatan Anggaran
Operasional PKK Rp50.000.000,-
Penyelenggaraan MTQ Rp15.000.000,-
Operasional Posyandu Rp26.000.000,-
Pembinaan Generasi Muda Rp15.613.456.70,-
Pembinaan TK/TPA Rp8.937.400,-
83
Lanjutan Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Rp20.000.000,-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jenis Kegiatan Anggaran
Peningkatan SDM BPD Rp1.700.000,-
Peningkatan SDM Pemangku Syarat Rp12.676.055,-
Peningkatan SDM Kelompok Tani Rp10.000.000,-
Total Anggaran Rp1.665.937,54,-
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)
Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Jenis Kegiatan Anggaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan
Aparat Desa
Rp262.744.000,-
Operasional Pemerintah Desa Rp188.585.153,31,-
Operasional BPD Rp12.465.000,-
Pendataan dan Pengadaan Profil Rp5.670.000,-
Operasional RT/RW Rp4.110.000,-
Pengelolaan Informasi Desa Rp33.382.000,-
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Rp181.348.736,90,-
Rabat Beton Jalan Pendidikan Rp67.950.000,-
Rabat Beton Jalan Kobae Rp127.769.034,69,-
Rabat Beton Jalan Bulu Rappa Rp92.000.000,-
Rabat Beton Jalan Samaenre Rp50.664.449,-
Rabat Beton Jalan MTS Rp92.000.000,-
Rabat Beton Jalan Teko Rp110.304.747,-
Rabat Beton Jalan Pemisah Aset Rp10.655.000,-
Lanjutan Rabat Beton Jalan Tani Matajang Rp95.000.000,-
Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Samaenre Rp38.181.165, 82
84
Lanjutan Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Pengadaan Sarana Pengantin (Penyertaan Modal
Bumdes)
Rp50.000.000,-
Pemeliharaan Kantor Desa Rp16.194.763,-
Lanjutan Rabat Beton Abbanuae Rp104.054.747,-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Jenis Kegiatan Anggaran
Operasional TP PKK Rp50.000.000,-
Penyelenggaraan MTQ Rp25.950.000,-
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Rp26.000.000,-
Pembinaan Generasi Muda Rp28.649.985,-
Pembinaan Majelis Taklim Rp6.400.000,-
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Rp8.000.000,-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jenis Kegiatan Anggaran
Peningkatan SDM Lembaga Desa Rp10.596.000,-
Pemberdayaan TTG Rp28.000.000,-
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Rp12.289.139,71,-
Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes Rp10.000.000,-
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Desa Rp23.338.120,08,-
Total Anggaran Rp1.785.302.042,11,-
(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2017, Diolah oleh Penulis)
5.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan
Masyarakat tidak hanya dihimbau untuk mengawasi proses perencanaan
pembangunan dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tetapi juga
memantau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berjalan. Dalam
hal ini masyarakat dapat menilai pengadaan barang, jasa, material, tenaga kerja
dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.
85
Menurut kepala BPD pembangunan di Desa Lamatti Riattang sudah baik
karena tidak pernah ada masalah yang terlapor dari masyarakat. Yang menjadi
pelaksana proyek-proyek kegiatan pembangunan juga dari kelompok-kelompok
atau lembaga masyarakat.
Ketua BPD mengatakan bahwa: “Masyarakat tahu pembangunan yang
berjalan karena yang kerjakan, yang jadi pelaksana kita ambil dari masyarakat itu
sendiri.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)
Salah satu Kepala Dusun juga memberi keterangan bahwa: “Yang kerjakan
proyek dari kelompok-kelompok pemberdayaan, seperti pembangunan irigasi atau
jalan kita berikan kepada kelompok tani.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember
2017)
Kepada Dusun yang lain menuturkan hal yang sama yaitu:
“Masyarakat ikut memantau dan tahu karena yang kerjakan dari masyarakat itu sendiri, kita berdayakan warga kita dulu yang di desa sini, kan dikasi upah, jadi biar masyarakat kita yang dapat upahnya, daripada ambil pekerja dari luar.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Menurut pengakuan BPD dan masyarakat tidak pernah ada pembangunan
yang bermasalah di Desa Lamatti Riattang. Berikut keterangannya.
“Selama ini tidak ada pembangunan yang bermasalah, tidak ada juga laporan dari masyarakat. Karena memang sebelum berjalan kegiatan pembangunan, ada sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan ini.” (Hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 23 Desember 2017)
Salah satu Kepala Dusun juga menuturkan bahwa: “Tidak pernah ada
keluhan atau laporan dari masyarakat. Sebelum pembangunan sudah kita
sampaikan bahwa kita mau membangun ini.” (Hasil wawancara dengan tanggal
11 Desember 2017)
Kutipan wawancara dengan tokoh pendidik mengatakan: “Tidak pernah ada
masalah, berjalan bagus pembangunannya disini.” (Hasil wawancara tanggal 28
Desember 2017)
86
Ketua LPM sekaligus sebagai salah satu tokoh agama di Desa Lamatti
Riattang menuturkan:
“Pembangunannya berjalan efektif. Tidak ada masalah, sejalan, sudah sesuai rencana. Justru kalau di Lamatti Riattang, satu-satunya desa di kecamatan Bulupoddo yang inspektorat membentuk kelompok pemerhati namanya, karena untuk sementara ini dianggap bagus, diharapkan menjadi contoh untuk desa yang lain. (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017).
Itu yang berupa pembangunan fisik/infrastruktur desa. Namun dalam
program-program desa yang berupa pemberdayaan masyarakat khususnya di
bidang pertanian dan peternakan, misalnya pembagian bibit tanaman dan hewan
ternak sering tidak merata pembagiannya. Dan hanya masyarakat tertentu yang
mendapatkan bahkan kadang sebagian warga tidak mengetahui bahwa ada
program demikian.
“Kadang di bagian sana ada pembagian bibit tanaman, ayam ternak, sapi, tapi kita bagian disini tidak dapat dan kita tidak tahu. Nanti lama berjalan baru kita dapat cerita bahwa ternyata ada demikian.” (Kutipan wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani tanggal 27 Desember 2017)
Namun, hal-hal seperti ini tidak disampaikan kepada pemerintah desa atau
BPD dan dibiarkan saja. Dan menurut BPD memang tidak pernah ada laporan dari
masyarakat berupa masalah atau keluhan. Berarti dalam hal ini, masyarakat hanya
sekedar menilai namun tidak melakukan pelaporan.
Salah satu warga menuturkan: “Tidak pernah melapor, dibiarkan saja.” (Hasil
wawancara tanggal 23 Desember 2017)
Pengakuan dari salah satu tokoh pendidik juga menuturkan: “Kalau melihat-
lihat proses pembangunan biasa, tapi hanya menilai-nilai secara pribadi tapi tidak
dilaporkan juga.” (Hasil wawancara dengan tokoh pendidik tanggal 29 Desember
2017)
Sedangkan menurut Ketua BPD tidak ada masalah terkait hal ini karena tidak
ada masyarakat yang menyampaikan laporan atau keluhan.
“Tidak pernah ada masyarakat yang melaporkan, jadi menurut saya tidak ada masalah. Kalau ada masyarakat yang mau menyampaikan keluhan itu
87
disampaikan kepada BPD, BPD yang sampaikan kepada Kepala Desa.” (Hasil wawancara dengan BPD tanggal 23 Desmber 2017)
5.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur bahwa desa melaksanakan
Musyawarah Desa tentang hasil pelaksanaan Pembangunan setiap semester
yaitu pada bulan Juni dan Desember. Dalam musyawarah tersebut Pelaksana
Kegiatan pembangunan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa yang disaksikan oleh BPD dan juga melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menanggapi. Selanjutnya BPD bersama Kepala Desa,
Pelaksana Kegiatan dan masyarakat membahas dan menyepakati tanggapan dan
masukan masyarakat desa.
Namun, di Desa Lamatti Riattang kami tidak mendapatkan informasi tentang
adanya agenda musyawarah desa ini. Dan yang ada adalah Kepala Desa
menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jabawan (LKPJ) pada akhir tahun
anggaran (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu bulan
Maret tahun anggaran berikutnya) sebagai pertanggung jawaban kepada BPD.
BPD mengevaluasi hasil kinerja Kepala Desa dan mengadakan musyawarah
evaluasi dengan melibatkan masyarakat untuk menanggapi. LKPJ adalah
pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan masyarakat yang telah
memberikan mandat untuk memimpin.
“Kalau evaluasinya itu kita mendetailkan khusus ada namanya di laporan pertanggungjawaban kepala desa. Laporan pertanggunjwaban kepala desa ini, disinilah kita melakukan evaluasi-evaluasi, kita lihat bahwa ini program yang hanya berjalan misalkan 70%, alasannya kenapa, kepala desa berikan alasan. Disitulah diadakan pengkajian pada saat pelaporan pertanggungjawabannya. Jadi, evaluasinya ada disitu. Nanti BPD yang berikan tanggapan kepada kita, terus kita yang musyawarahkan apa yang harus kita lakukan ke depan supaya 70% ini bisa mencapai 100%. Jadi pemerintah desa yang buat laporan, kita serahkan ke BPD, apakah anggaran ini sudah sesuai dengan perencanaan yang ada. Kalau pun ada perencanaan yang tidak berjalan efektif, BPD bisa tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Setelah itu kita cari solusinya sama-sama, suapaya di tahun berikutnya tidak seperti itu lagi. Dalau dalam laporan LKPJ kita hadirkan masyarakat, laporan LPKJ itu sebenarnya itu adalah acaranya BPD, BPD yang undang masyarakat.
88
Ada masyarakat, hanya kepala desa sebagai pertanggungjawaban desa disana. Artinya BPD yang melempar kepada masyarakat, masyarakat yang mengajukan pertanyaan, kepala desa yang jawab. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)
Partisipasi masyarakat dalam musyawarah LKPJ ini masih kurang bahkan
sebagian masyarakat tidak tahu bahwa di desa ada agenda musyawarah evaluasi
atau pertanggungjawaban tiap tahunnya.
“Diundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, khususnya organisasi-organisasi yang ada di desa. Kalau partisipasi ada penuruan juga, tidak semua terlibat, jadi hanya perwakilan-perwakilan saja yang tahu laporannya desa.” (Hasil wawancara ketua LPM tanggal 28 Desember 2017)
Salah satu Kepala Dusun yang baru dilantik pertengahan tahun 2017
menuturkan bahwa: “Kalau musyawarah evaluasi saya tidak tahu itu ada atau
tidak, karena tidak pernah terlibat atau diundang, mungkin ada tapi belum pernah
diundang.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)
Kepala Dusun yang lain juga menuturkan hal yang sama yaitu: “Selama ini
yang saya tahu tidak ada, mungkin ada tapi saya belum tahu, karena baru dilantik
juga.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)
Namun salah satu Kepala Dusun memberikan keterangan bahwa
musyawarah evaluasi memang ada, berikut kutipan wawancara dengan beliau:
“Ada musyawarah evaluasi, diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat, tidak
semua masyarakat diundang.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2017)
Selain kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa
yang perlu ditingkatkan, juga sosialisasi desa tentang informasi musyawarah yang
perlu diperbaiki. BPD harus memastikan undangan kepada para tokoh-tokoh
masyarakat sampai dan dibaca sebelum hari kegiatan berlangsung.
Memberdayakan masyarakat untuk terlibat mengawasi pembangunan mulai dari
perencanaan hingga menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan.
89
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016
No. Uraian Penerimaan
1. Penerimaan Dana ADD Periode Jan s/d Juni 2016 Rp181.086.512,-
2. Penerimaan Dana ADD Periode Juli s/d Sep 2016 Rp316.901.396,-
3. Penerimaan Dana ADD Periode Okt s/d Nov 2016 Rp316.901.396,-
4. Penerimaan Dana ADD Periode Des 2016 Rp90.543.256,-
Jumlah Rp905.432.560,-
1. Penerimaan Dana APBN Periode Jan s/d Juni 2016 Rp397.324.896,-
2. Penerimaan Dana APBN Periode Jul s/d Des 2016 Rp250.273.592,-
Jumlah Rp629.598.488,-
1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Jan s/d Juni
2016
Rp39.508.539,-
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Jul s/d Okt
2016
Rp4.510.714,-
3. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Nov s/d Des
2016
Rp33.023,-
Jumlah Rp44.052.276,-
1. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Rp24.658.944,-
(Sumber: LKPJ 2016 Desa Lamatti Riattang, Diolah oleh Penulis)
90
Tabel 10. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016
No. Uraian Pagu
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Penerimaan
(Rp)
Realisasi
Pengeluaran
(Rp)
Sisa Kas
(Rp)
1. Periode
Jan-Jun
2016
181.086.512 181.086.512 174.254.020 6.832.492
2. Periode
Jul-Sep
2016
316.901.396 316.901.396 269.415.420 47.485.976
3. Periode
OKt-Nov
2016
316.901.396 316.901.396 265.457.300 51.444.096
4. Periode
Des 2016
90.543.256 90.543.256 158.951.687,89 (68.408.431,89)
Jumlah 905.432.560 905.432.560 868.078.427,89 37.354.132
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)
Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi ABPN (Bantuan Dana Desa) Tahun 2016
No. Uraian Pagu
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Penerimaan
(Rp)
Sisa Kas
1. Periode Jan-
Juni 2016
379.324.896 379.324.896 372.499.794 6.825.102
2. Periode Jul-
Des 2016
250.273.592 250.273.592 248.989.200 1.284.392
Jumlah 629.598.488 621.488.994 8.109.494
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)
91
Tabel 12. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PAD (Pendapatan Asli Desa) Tahun 2016
No. Uraian Realisasi
Penerimaan
PAD
(Rp)
Realisasi
Pengeluaran
PAD
(Rp)
Sisa Kas
1. Periode Jan-Jun
2016
39.508.539 1.000.000 38.508.539
2. Periode Jul-Okt
2016
4.400.000 - 4.510.714
3. Periode Nov-Des
2016
143.737 43.050.500 (42.906.763)
Jumlah 44.052.276 44.050.500 1.776
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)
Tabel 13. Penerimaan dan Pengeluaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2016
No. Uraian Realisasi
Penerimaan
Bagi Hasil
Pajak
(Rp)
Realisasi
Penerimaan
Bagi Hasil
Pajak
(Rp)
Sisa Kas
(Rp)
1. Periode Jan-Jun 2016 24.658.944 5.584.250 19.074.694
2. Periode Jul-Okt 2016 - - -
3. Periode Nov-Des 2016 - 18.358.600 (18.358.600)
Jumlah 24.658.944 23.942.850 716.094
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)
92
Tabel 14. Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik Tahun 2017
No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana
(Rp)
Realisasi
Keuangan
(%)
Realisasi
Fisik
(%)
1. Periode
Jan-Jun
2016
1. Pemb. Pagar dan
Taman Kantor BPD
2. Pemb. Rabat Beton
Samaenre
3. Pemb. Rabat Beton
Abbanuae
4. Rabat Beton Jln.
Lingkar SD 91
5. Rabat Beton Bulu Ase
6. Pemb. Rabat Beton
Jalan Mattirowalie
71.376.650
101.195.600
66.560.800
66.068.000
31.028.000
119.860.000
98,7
98,13
98,7
98,6
98,8
98,1
100
100
100
100
100
100
Jumlah 390.021.050
No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana
(Rp)
Realisasi
Keuangan
(%)
Realisasi
Fisik
(%)
1. Periode
Jul-Okt
2016
1. Pemb. Rabat Beton
Jalan Teko
71.677.500 97,9 100
2. Pemb. Pagar Kantor
Desa
52.824.343,91 98,44 100
Jumlah 124.501.843,91
No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana
(Rp)
Realisasi
Keuangan
(%)
Realisasi
Fisik
(%)
1. Periode
Nov-Des
2016
1. Pemb. Raba Beton
Jalan Sahoddi
2. Pemb. Rabat Beton
Jalan Tani Matajang
3. Pemb. Gabungan
Kantor Desa
4. Pemb. Perpipaan
Barang I
5. Perpipaan Kantor
PKK dan BPD
81.537.328
24.534.253
162.906.623
144.814.507
28.000.000
99,3
99,5
98,99
99,1
98,22
100
100
100
100
100
(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah Oleh Penulis)
93
Tebel 15. Laporan Realisasi Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI SILVA
1. Bidang Pembangunan Desa
1.1 Pembangunan/Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan Desa
Pemb. Rabat Beton Jln.
Kobae
177.769.034,69 118.491.400 9.277.634
Pemb. Rabat Beton Jln.
Abbanuae
104.054.747 96.707.300 7.347.447
Pemb. Rabat Beton Jln.
Samaenre
50.664.449,60 444.954.000 5.711.449,60
Pemb. Rabat Beton Jln.
Pendidikan
67.950.000 63.005.900 4.944.100
Pemb. Rabat Beton Jln. MTS 92.000.000 87.060.200 4.939.800
Pemb. Rabat Beton Jln.
Pemisah Aset
10.655.000 10.331.700 323.300
Pemb. Rabat Beton Jln Teko 110.304.747 - 110.304.747
Pemb. Rabat Beton Jln.
Bulurappa
92.000.000 - 92.000.000
Pemb. Rabat Beton Jl.
Matajang
95.000.000 - 95.000.000
1.2 Pembangunan/Rehabilitasi/
Pemeliharaan Kantor Desa
Pembangunan Lanjutan
Kantor Desa
181.348.737,72 - 181.348.737,72
Pemeliharaan Kantor 16.194.763 - 16.194.763
1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/
Pemliharaan Rehab Tempat
Ibadah
Rehap Tempat Ibadah 38.181.165 - 38.181.165
1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/P
emeliharaan Bangunan
Lainnya
Pengadaan Bangunan
Lainnya
14.000.000 13.999.300 700
Jumlah 1.000.122.644,01 565.573.844,01
(Sumber: Arsip Kantor Desa Lamatti Riattang, Diolah Oleh Penulis)
5.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan
Pembangunan Desa
Tinggi rendahnya peran pengawasan masyarakat terhadap pengawasan
pembangunan disebabkan oleh beberapa kendala dan masalah. Ada beberapa
94
masalah yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi berjalannya fungsi
pengawasan ini.
5.2.1. Ketidakpahaman Masyarakat terhadap sistem Pembangunan dan
Perannya sebagai Pengawas Pembangunan yang Dilakukan oleh
Pemerintah
Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami
bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga
tanggung jawab masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami
fungsinya sebagai pengawas pemerintahan termasuk di wilayah desa. Urusan
pembangunan seakan-akan tidak perlu dan tidak butuh untuk dicampuri karena itu
tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat adalah menikmati hasil
pembangunan atau objek pembangunan bukan subyek pembanguan.
5.2.2. Mementingkan Pekerjaan/Urusan Pribadi
Banyak masyarakat yang menjadikan pekerjaan/urusan pribadi sebagai
alasan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, misalnya dalam
musyawarah desa untuk memberikan sumbangan pemikiran/ide. Karena bagi
sebagian masyarakat urusan pembangunan sudah ditanggungjawabi oleh orang-
orang tertentu.
Kutipan wawancara dengan tokoh pendidik mengatakan: “Saya jarang
terlibat di kegiatan-kegiatan desa, karena tempat tugas jauh, jadi jarang punya
waktu disitu.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan alasan yang sama: “Saya tidak
aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pekerjaan pribadi juga banyak.” (Hasil
wawancara tanggal 28 Desember 2017)
95
Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:
“Masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi, alasannya salah satunya karena
urusan-urusan pribadi, kesibukan.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)
Padahal mestinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin
dibutuhkan ide pemikirannya dalam proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan. Jika yang terlibat dalam musyawarah adalah masyarakat yang
kurang berpendidikan maka hanya akan melahirkan gagasan-gagasan yang klasik
dan kurang berinovasi.
5.2.3. Pergeseran nilai Gotong Royong kepada Hak Upah
Secara sosiologis, memang ada pergeseran nilai-nilai masyarakat dulu dan
yang sekarang. Dulu, saat sumber daya desa khususnya dalam hal keuangan
masih kurang, gotong-royong dan swadaya masyarakat masih tinggi. Karena jika
mau melihat desa berkembang meski dengan minim biaya maka harus gotong
royong dalam pembangunan. Sekarang, sumber dana desa makin banyak,
pendapatan semakin besar. Masyarakat tidak mudah lagi digunakan swadayanya
tanpa upah. Karena tenaga harus dibayar dengan upah. Masyarakat butuh dengan
uang.
“Dulu waktu masih kurang dana, masih kurang bantuan paket desa, gotong royong masih kuat. Ini semakin banyak dana semakin kurang, semakin lemah. Dengan alasan itu, mereka beranggapan kalau ada kegiatan, desa punya biaya untuk membiayai. Dengan adanya dana desa, anggaran seolah-olah masyarakat itu mau terlibat kalau dikasi uang. Jadi kalau mereka dipanggil untuk berpartisipasi, bergotong-royong semakin lemah. Sudah banyak alasan bahwa ada uang.” (Hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Lamatti Riattang tanggal 28 Desember 2017)
5.2.4. Komunikasi BPD kepada Masyarakat yang Kurang
Yang peneliti amati belum terjadi komunikasi yang efektif antara BPD
sebagai perwakilan masyarakat dengan masyarakatnya. Bahkan ada masyarakat
yang tidak tahu siapa anggota BPD terkhusus perwakilan dusunnya. Padahal
setiap wilayah dusun ada perwakilan masyarakat di bangku BPD.
96
Salah satu warga menuturkan: “Saya tidak tahu siapa BPD disini sekarang,
saya tidak tahu aparat-aparat sekarang karena banyak yang berganti.” (Hasil
wawancara tanggal 27 Desember 2017)
Warga lain juga menuturkan: “Saya kurang tahu sudah berganti atau belum,
kalau yang dulu itu saya tahu.” (Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama
tanggal 27 Desmber 2017)
Padahal mestinya masyarakat tahu siapa yang menjadi perwakilannya di
bangku BPD agar bisa menyampaikan keluhan dan aspirasi. Dalam hal ini BPD
juga yang kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat sehingga masyarakat
tidak mengetahui keberadaan BPD bahkan tidak memahami fungsi BPD sebagai
wadah aspirasi masyarakat.
97
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang,
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan melihat bagaimana masyarakat
memantau, menilai, dan melaporkan proses pembangunan desa mulai dari
perencanaan hinggia evaluasi hasil kegiatan pembangunan masih lemah dan
perlu ditingkatkan.
6.1.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti
Riattang
Pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa masih lemah dan perlu
ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil
pelaksanaan pembangunan. Pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat
memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pemantauan dan
penilaiannya.
6.1.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan
Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sudah
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah desa sudah memberikan sarana
kepada masyarakat untuk terlibat. Namun, partisipasi masyarakat yang kurang
dan hanya sebagian yang ikut memantau dan menilai proses perencanaan
pembangunan. Padahal ada beberapa ketidakidealan yang terjadi seperti
penyusunan RKP yang terlambat dilaksanakan dan berakibat pada keterlambatan
penetapan.
98
Informasi pembangunan yang telah disepakati juga sudah transparan
dengan adanya baliho transparansi desa. Namun, kepeduliaan masyarakat untuk
mengetahui informasi tersebut yang kurang karena banyak yang tidak mengetahui
program-program yang akan terlaksana. Dengan demikian, pengawasan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang dan perlu
ditingkatkan.
6.1.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik
karena masyarakat memantau langsung proses pelaksanaannya bahkan yang
menjadi pelaksana kegiatan pembangunan juga dari masyarakat setempat.
Selama pembangunan di Desa Lamatti Riattang belum pernah ada masalah
berupa keluhan dan penolakan dari masyarkat.
Namun pelaksanaan program-program yang berupa pemberdayaan
masyarakat sering terjadi ketidakadilan terhadap sasaran pemberdayaan.
Misalnya pembagian bibit tanaman dan hewan ternak yang tidak merata kepada
masyarakat.
Pada tahap ini, masyarakat sekedar memantau dan melakukan penilaian
terhadap pelaksanaan kegiatan pembanguan dan tidak membuat laporan meski
ada masalah yang terlihat seperti pada program pemberdayaan masyarakat.
Artinya, peran pengawasan oleh masyarakat belum sempurna dilakukan.
6.1.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Pengawasan masyarakat terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam
hal ini pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa masih lemah, bahkan
sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya agenda
musyawarah evaluasi yang diselenggarkaan oleh BPD dan kapan dilaksanakan.
Padahal momen ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menilai hasil
99
kinerja pemerintah desa selama satu tahun. Dalam musyawarah ini masyarakat
dapat mengetahui transparansi penggunanaan anggaran desa dan pembangunan
apa saja yang terealisasi selama satu tahun kerja. Masyarakat juga diharapkan
dapat memberikan solusi dan saran untuk pembangunan yang lebih baik ke
depan.
6.1.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan
Desa
Ada beberapa masalah yang mempengaruhi peran pengawasan masyarakat
di Desa Lamatti Riattang yaitu:
1. Ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem pembangunan dan
perannya sebagai pengawas pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah
2. Mementingkan pekerjaan/urusan pribadi
3. Pergeseran nilai gotong-royong kepada hak upah
4. Komunikasi BPD kepada masyarakat yang masih kurang
6.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Lamatti Riattang dan
para perangkat desa lainnya dalam hal memberdayakan masyarakat dalam
pengawasan pembangunan desa:
1. Aparat desa dan anggota BPD harus lebih memahami tugas pokok dan
fungsi masing-masing sebagai mandat dan wakil dari masyarakat yang
bekerja demi kepentingan masyarakat sehingga harus membekali diri
dengan banyak pengetahuan dan pengalaman demi pelayanan prima
kepada masyarakat.
100
2. Aparat desa dan anggota BPD harus meninjau kembali tentang
peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya
dalam hal pembangunan desa agar apa yang dilaksanakan tidak
menyimpang dari apa yang dipedomankan oleh peraturan perundang-
undangan.
3. BPD harus lebih terbuka kepada masyarakat agar dapat menggali
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. BPD harus memperluas
wadah bagi masyarakat untuk berani menyampaikan saran dan
aspirasi kepada pemerintah desa. Karena saran dan aspirasi dari
masyarakat sangat penting untuk peningkatan dan perbaikan
pembangunan, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah.
4. Hendaknya struktur pemerintah desa maupun BPD dipajang dan
diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu pemerintah
desanya.
5. Pemerintah desa dan BPD harus lebih bersinergi dalam menjalankan
tugas masing-masing terkhusus dalam rangka memberdayakan
masyarakat di bidang pengawasan pembangunan.
6. Masyarakat perlu dipahamkan mengenai peran pentingnya dalam
proses pembangunan yang dimulai dengan kepemerintahan yang
tidak elitis dan terbuka untuk semua masyarakat.
7. Pemerintah desa harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat
dan dapat berkomunikasi langsung dengan mereka.
8. Forum-forum diskusi dan kegiatan yang dapat meningkatkan
semangat kebersamaan dan rasa kepemilikan terhadap desa perlu
sering diadakan. Gerakan penyadaran masyarakat perlu dimulai
dengan pembentukan pola pikir dengan pendekatan interaksi.
101
9. Pemerintah desa dan BPD harus lebih mampu mengajak masyarakat
untuk melahirkan gagasan-gagasan pembangunan yang inovatif yang
dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perekonomian.
10. Pengembangan usaha mandiri dan industri kreatif harus terus
ditingkatkan untuk menunjang kemandirian ekonomi masyarakat desa.
11. Pengelolaan keuangan desa harus lebih kreatif dan efisien agar dapat
menghasilkan banyak program pembangunan yang efektif dan
produktif.
102
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta: Bandung.
Fahmi, Irham. 2012. Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi. Alfabeta: Bandung.
Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Reflika Aditama: Bandung.
Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.
Safi’i. 2008. Paradigma Baru kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Averroes Press: Malang.
Setiadi, Elly M, dkk. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Siagian, P. Sondang. 2012. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Bumi Aksara: Jakarta.
Siagian, P. Sondang. 2011. Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
Soewignjo. 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur.
Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju: Bandung.
Sulaeman, M. Munandar. 1992. Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu Sosial). Eresco: Bandung.
Tenrigau, Matirrangagau, Andi, dkk. 2011. Pengantar Manajemen. Andi Djemma University Press: Palopo.
Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2007. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia: Bandung.
Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Jurnal
Anwar, Sakaria J. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Pendidikan Sosilogi STKIP Bima-NTB, Volume III Edisi 1.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
103
Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RPJM Desa Tahun 2016-2021
Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RKP Tahun 2016
Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RKP Tahun 2017
L A M P I R A N
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Kiki Paramita
Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 19 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Tamrin bin Galibe
Ibu : Fatmawati
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas/Universitas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hasanuddin
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan Formal :
SD : SD Negeri 147 Langori
SMP : SMP Negeri 1 Bulupoddo
SMK : SMK Negeri 1 Sinjai
PT : Universitas Hasanuddin (Jurusan Ilmu Administrasi
Negara, FISIP, Angkatan 2013)
Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Biasa Humanis FISIP Unhas
2. Pengurus UKM LDK MPM Unhas (2014-2015)
3. Pengurus LD MMS FISIP Unhas (2014-2017)
4. Anggota MPO UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP Unhas (2017-
2018)
Transparansi APBDesa 2017 dalam Bentuk Papan Baliho
FOTO REALISASI PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Jalan
Pembangunan Kantor Desa
Kantor PKK
Kantor BPD
Kantor LPM
Kantor Bumdes
Taman Bulu Ase
Kandang Ternak
DOKUMENTASI WAWANCARA