SKRIPSI - eprints.unisnu.ac.ideprints.unisnu.ac.id/234/6/bagian muka.pdf · dan kebijakan Hukum...
Transcript of SKRIPSI - eprints.unisnu.ac.ideprints.unisnu.ac.id/234/6/bagian muka.pdf · dan kebijakan Hukum...
i
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
“Studi Analisis Regulasi, Pemahaman Dan Implementasi
Di Kabupaten Jepara”
SKRIPSI
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas
Syari’ah Dan Hukum Unisnu Jepara
OLEH
M. SYAIFUL KALIM
1210035
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
TAHUN 2014
ii
PERSETUJUAN
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi
saudara :
Nama : M. Syaiful Kalim
NIM : 1210035
Fakultas : Syari’ah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK STUDI ANALISIS
REGULASI, PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DI
KABUPATEN JEPARA
Untuk diujikan dalam munaqasah skripsi.
Pembimbing
MAYADINA RAHMAH MUSFIROH., S. H.I., M.A
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA’ JEPARA
FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM TERAKREDITASI B NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009
Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427
Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; E-Mail : [email protected]
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Bismillahirrahmanirrahim
Skripsi mahasiswa di bawah ini
Nama : M. Syaiful Kalim
NIM : 1210035
Tempat, tgl.lahir : Jepara 25 Agustus 1991
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK STUDI ANALISIS
REGULASI, PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DI
KABUPATEN JEPARA
Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum
unuversitas aslam nahdlatul ulama dan dinyatakan LULUS dengan nilai; pada
tanggal : Kamis 26 Maret 2015
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana
strata 1 dalam ilmu syari’ah/hukun islam program studi al-ahwal al-syakhshiyyah.
Jepara Kamis 26 Maret 2015
Dewan Sidang,
Ketua Sidang
Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag.
Sekretaris Siding
Hudi, S.H.I., M.S.I
PENGUJI I
Dr. H. Mashudi, M.Ag
PENGUJI II
Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag.
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA’ JEPARA
FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM TERAKREDITASI B NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009
Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427
Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; E-Mail : [email protected]
iv
PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nama: M.
Syaiful Kalim NIM: 1210035 menyatakan dengan sesugguhnya bahwa
skripsi ini:
1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan
dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi
yang tedapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan
sekripsi ini.
Saya bersedia menerima sanksi dari fakultas apabila dikemudian
hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan ini.
Jepara, Kamis 26 Maret 2015
Penulis:
M. SYAIFUL KALIM
NIM : 1210035
v
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan
Anak Studi Analisis Regulasi, Pemahaman dan Implementasi di Kabupaten
Jepara” dalam karya tulis ini peneliti menyuguhkan fakta yang terjadi
dewasa ini terkait maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh
perempuan dan anak.
Dalam temuan penulis, setidaknya ada beberapa hal menarik yang
penulis paparkan, seperti banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh sekelompok orang, atau seseorang secara individu namun
mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukanya adalah perbuatan yang
melanggar hukum. Padahal kita ketahui bersama banyak sekali prodak-prodak
hukum yang ada, dimulai dari perlindungan hukum atas hak asasi manusia,
hak untuk berserikat berkumpul dan berpendapat, perlindungan hukum
terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan banyak
lainnya, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun hal itu
belum mampu dirasakan secara utuh atas kehadirannya bagi masyarakat,
ketidaktahuan masyarakat ini berdampak pada sikologi masyarakat itu sendiri,
maka timbullah sifat inferior terhadap hukum, sehinga kelompok ini
cenderung apatis dan selalu berada pada zona yang rentan akan konflik sosial.
Karena sampai dewasa ini hukum belum mampu menampakkan wajahnya
sebagai pembela kebenaran dan keadilan, yang ada hanya hukum selalu tajam
kebawah dan tumpul keatas, hal inilah yang menjadi salah satu hal menarik
dalam karya tulis ini yang akan dipaparkan oleh penulis.
Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode kualitatif,
Sedangkan metode penelitian ini bersifat deskriptif artinya suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena.
Adapun Rumusan masalah Adakah Regulasi Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara, Bagaimana Pemahaman
Pemerintah dan masyarakat terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Perhadap
Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara,Bagaimana Implementasi Regulasi
dan kebijakan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan tujuan
penulisan: Untuk Mengetahui Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan dan Anak pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jepara,
Untuk Mengetahui Seberapa Jauh Pemahaman Pemerintah dan Masyarakat
akan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di
Kabupaten Jepara, Untuk Mengukur Seberapa Jauh Implementasi Regulasi
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara.
vi
MOTTO
(75النساء:(
Mengapa kamu tidak mau berpegang dijalan Allah dan (membela)
orang-orang yang dilemahkan baik laki-laki, wanita-wanita maupun
anak-anak yang semuanya berdoa: “ya tuhan kami, keluarkanlah
kami dari negeri ini (Mekah) yang dzalim penduduknya dan berilah
kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami penolong dari sisi
engkau.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang
tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap
kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat
bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi,
termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan
demikian bila dikaitkan dengan kewajiban Negara untuk memberikan
jaminan atas warga Negaranya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk
menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok perempuan
sama seperti jaminan terhadap kelompok lainya.
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, yang
telah memberikan taufiq dan inayah-nya, sehingga dapat tersusunlah karya tulis
ini, salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad
SAW, beliaulah Nabi yang memberi jalan terang bagi kita semua, amin.
Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode kualitatif,
Sedangkan metode penelitian ini bersifat deskriptif artinya suatu metode dalam
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tuajuan dari penelitian
deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena.
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati
tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat
sosial tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan,
keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan
yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara
yang mengakui keberadaan dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang
wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang
mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus juga
dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualianya. Jaminan yang diberikan Negara
atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah
Negara meratifikasi suatu konvensi Internasional tentang HAM atau
mengeluarkan peraturan apapun yang menjamin hak asasi warganya, namun
viii
lebih merupakan tanggung jawab Negara dalam menjamin hak-hak yang telah
dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan
Negara atas hak-hak tersebut. Karena hak hak yang paling asasi tersebut secara
kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya didunia
sebagai seorang individu yang merdeka. Hak asasi manusia itu ditemukan dalam
setiap hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan yang harus terpenuhi.
Karena itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut
oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Perempuan sebagai salah satu
kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang
juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak
menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap
kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat
bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi,
termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan
demikian bila dikaitkan dengan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan
atas warga Negaranya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok perempuan sama seperti
jaminan terhadap kelompok lainya.
Karena perempuan juga bagian dari kelompok masyarakat yang juga
harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan
juga harus diangap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Selama
ini, isu hak asasi perempuan sebagai dari HAM masih merupakan isu yang
ix
belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan diantara
isu hak asasi manusia lainya seperti hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial
dan budaya. Mengapa demikian? Charlote Bunch seorang aktivis HAM
perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah
dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik
perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun
karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, sehingga masalah
perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya menjadi tidak
kelihatan (invisible). Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu
perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian Negara ditingkat
Nasional maupun Internasional. Hanya dengan cara tersebuatlah isu perempuan
dapat dianggap sebagai masalah Negara dan Bangsa, dan bukan masalah
golongan perempuan saja.1
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini tidak akan bearti
tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang
berperan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh kareana itu pada kesempatan
dengan penuh perasaan tulus penulis bersyukur kepada Allah SWT. Dan ucapan
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. KH. Muhtarom HM, selaku Rektor UNISNU Jepara
2. Bapak Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah
3. Ibu Mayadina Rahmi M., S.H.I., M.A. selaku Dosen pembimbing yang
memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Para staf fakultas Syari’ah dan Hukum .
1Dr. Niken Savitri, SH., MCL. HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap
Kuhap, (Bandung: PT. Refika Aditama), Hlm: 1-2
x
5. Teman-Teman yang banyak membantu penulis, walau terkadang juga
kalian sering ngrepotin.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu.
Meskipun penulis telah merasa berupaya semaksimal mungkin dan
dibantu oleh berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh
dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan waktu dalam penelitiam dan kemampuan penulis yang kurang
maksimal. Untuk itulah, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif
guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait
dan bagi pembaca yang baik.
Jepara Kamis 26 Maret 2015
Penulis:
M. SYAIFUL KALIM
NIM: 1210035
xi
PERSEMBAHAN
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini tidak akan bearti
tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang
berperan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh kareana itu pada kesempatan
dengan penuh perasaan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada yang terhormat
1. Ayahanda Ahmad Sa’id dan Ibunda Siti Aminah adalah orangtua penulis
beliaulah yang tak henti-hentinya memberikan motifasi dan doa sehingga
penulis bisa sampai pada tahap seperti ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Muhtarom HM, selaku Rektor UNISNU Jepara.
3. Bapak Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
4. Ibu Mayadina Rahmi M., S.H.I., M.A. selaku Dosen pembimbing yang
memberikan bimbingan kepada penulis
5. Semua Dosen-Dosen yang telah memberi bimbingan pada perkuliahan
penulis.
6. Semua staf UNISNU yang telah banyak membantu terselesaikannya kuliah
penulis.
7. Seluruh Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Cabang Jepara
8. Seluruh Sahabat-Sahabat Organisasi Intra Kampus yang selama ini menjadi
phatner penuls dalam bergerak bermetamarfosa menjadi individu yang lebih
berkualitas.
xii
DAFTAR ISI
1. HALAMAN JUDUL ............................................................................. I
2. HALAMAN NOTA PEMBIMBING ................................................... II
3. HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... III
4. PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................... V
5. ABSTRAK ............................................................................................. VI
6. HALAMAN MOTTO ........................................................................... VII
7. HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................... VIII
8. HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................... XII
9. HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................... XIII
10. BAB I : PENDAHULUAN.................................................................... 1
a. Dasar Pemikiran ............................................................................... 1
b. Penegasan Istilah .............................................................................. 10
c. Rumusan Masalah ............................................................................ 13
d. Tujuan Penelitian.............................................................................. 14
e. Manfaat Penelitian............................................................................ 14
f. Kajian Pustaka .................................................................................. 15
g. Metode Penelitian ............................................................................. 19
1. Jenis Penelitian ........................................................................... 20
2. Ruang Lingkup ........................................................................... 21
3. Pendekatan Masalah ................................................................... 21
4. Sumber Data ............................................................................... 22
5. Pengumpulan Data ..................................................................... 24
xiii
h. Sistematikan Penulisan Skripsi ........................................................ 27
11. BAB II : PEMBAHASAN ..................................................................... 31
a. Peraturan dan Perundang-Undangan Pada Tingkat Nasional
Provinsi Dan Kabupaten Kota .......................................................... 31
1. Proses Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan ....... 31
2. Macam Dan Bentuk Peraturan ................................................... 31
3. Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan .................. 35
4. Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak ............... 36
a) Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan
Anak ..................................................................................... 44
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ........... 44
2) PP. No. 4 Th. 2006 Tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga ............................................................... 48
3) UU. No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak ........ 50
4) UU. No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang ............................................ 56
b) Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan
Anak di Tingkat Provinsi ..................................................... 63
1) PERDA. JATENG. No. 3. Tahun. 2009 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ........................... 63
xiv
2) PERDA. JATENG No. 7. Th. 2013 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak............................. 69
c) Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan
Anak di Tingkat Kabupaten Jepara ...................................... 80
1) PERDA. Kabupaten Jepara No. 5. Th. 2014 Tentang
Penyelenggaraan Anak ................................................... 81
2) Ranperda Kabupaten Jepara No. Tahun 2014 Tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Daerah ............................................................................ 91
b. Definisi perlindungan hukum perempuan dan anak ......................... 98
1) Definisi Keadilan perlindungan hukum perempuan dan anak ... 98
2) perlindungan hukum perempuan dan anak yang menjadi
konsentrasi pembahasan penelitian ............................................ 101
12. BAB III : OBJEK KAJIAN .................................................................. 103
a. Kondisi Demografi Kabupaten ........................................................ 103
1) Sejarah Singkat Kabupaten Jepara ............................................. 103
2) Kondisi Geografis ...................................................................... 105
3) Luas Penggunaan Lahan............................................................. 105
4) Letak Geografis Kabupaten Jepara ........................................... 106
5) Angka Penduduk Kabupaten Jepara ........................................... 106
6) Kondisi Sosial Keagamaan......................................................... 107
7) Sektor Industri ............................................................................ 108
8) Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jepara.......................................... 109
xv
b. Pemahaman Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan ....................................................................... 110
1) Pemahaman Pemerintah (Eksekutif) BP2KB Kab. Jepara ......... 111
2) Pemahaman Pembuat Kebijakan (Legislatif) DPRD
Kabupaten Jepara ....................................................................... 118
3) Penegak Hukum (Yudikatif) ...................................................... 123
a) Kejaksaan Agung Republik Indonesia ................................. 123
b) Komnas Perempuan RI......................................................... 141
c) Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara .................................... 171
d) Pengadilan Agama Kabupaten Jepara .................................. 175
e) Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara ................................... 181
f) Polres Kabupaten Jepara ...................................................... 187
g) Pemahaman Masyarakat ....................................................... 192
13. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................. 197
a. Data Statistikimplementasi Penanganan Kasus (Laporan Masuk
Dan Telah Ditangani) ....................................................................... 197
1) Jumlah Kasus Kekerasan Anak (PA) dan Kekerasan
Perempuan (PP) .......................................................................... 197
2) Perlindungan Anak ..................................................................... 191
3) Dispensasi Nikah ........................................................................ 203
4) Bentuk Kekerasan Seksual ......................................................... 206
b. Prosedur Penanganan Korban .......................................................... 207
xvi
1) Amanah Peraturan Perundang-Undangan .................................. 207
2) Prosedur Penanganan Korban (Hasil Observasi dan
Wawancara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Kabupaten Jepara ....................................................................... 212
a) BP2KB Kabupaten Jepara .................................................... 212
b) Polres Kabupaten Jepara ...................................................... 215
c) Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara .................................... 217
d) Pengadilan Agama Kabupaten Jepara .................................. 218
e) Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara ................................... 220
f) DPRD Kabupaten Jepara ...................................................... 220
14. BAB V : PENUTUP ............................................................................. 223
a. Kesimpulan....................................................................................... 223
b. Rekomendasi ................................................................................... 228
1) Rekomendasi Untuk Tokoh Agama .......................................... 228
2) Rekomendasi Untuk Organisasi (LSM) .................................... 229
3) Rekomendasi Lembaga Legislatif ............................................. 229
4) Rekomendasi Untuk Lembaga Pemerintahan ........................... 230
5) Rekomendasi Untuk Lembaga Yudikatif .................................. 232
6) Rekomendasi Untuk Lembaga Pendidikan ............................... 232
c. Penutup ............................................................................................. 234
15. DAFTAR PUSTAKA ............................................................................
16. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................
xviii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : M. Syaiful Kalim
Ttl : Jepara 25 Agustus 1991
Alamat : Mindahan Rt 03/Rw 04 Kec. Batealit Kab. Jepara
Agama : Islam
Ayah : Ahmad Sa’id
Ibu : Siti Aminah
Jenjang Pendidikan :
1. MI Miftahul Falah Mindahan Batealit Jepara
2. MTs Al-Isro’ Mindahan Batealit Jepara
3. Paket C “Garuda Ganesia Studiens” Batealit Jepara
4. S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara
Pengalaman Organisasi :
1. Presiden BEM Fakultas Syari’ah INISNU Jepara periode 2012-
2013
2. PMII Rayon Syari’ah INISNU Jepara 2011-2012
3. Presiden BEM UNISNU Jepara Periode 2013-2014
4. Komisariat Sultan Hadlirin UNISNU Jepara Periode 2013-2014
5. Kabid II PC. PMII Jepara periode 2014-2015
6. Wasekjend DPP Formasi periode 2013-2015
Motto Hidup : Tetap Semangat dan Positif Thingking Mengapai Mimpi
Hobi : Bholang dan Membaca
xix
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Memecah kebisuan agama mendengar suara
perempuan korban kekerasan demi keadilan (respon NU). Open
Societiy Institute.
Dra. MG. Endang Sumiarni, SH. M. Hum dan Chandrera Halim, SH. M.
Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum
Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000,
Kata Pengantar.
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Divisi Buku
Perguruan Tinggi Prolog, Ed. 2 - 3.
Dr. Niken Savitri, SH., MCL. HAM, Perempuan Kritik Teori Hukum
Feminis Terhadap Kuhap, Bandung: PT. Refika Aditama.
Hasil Wawancara dari Kanit PPA POLRES Jepara oleh SUSILO IPDA.
NRP:57020041/dikantornya pada hari kamis 13 november 2014
pukul 9:30
Data diperoleh dari kepala satuan Reskrim polres jepara pada tanggal 13
November 2014 pukul 13:30, surat tertanggal 21 Oktober 2014
oleh GEDE YOGA SANJAYA SH, AKP NRP 87031315
Dra. MG. Endang Sumiarti, SH. M. Hum. Chandra Halim, SH. M. Hum.,
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Hukum
Keluarga, Andi Offset Yogyakarta.
Bambang sunggono, S.H., M.S., Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), Ed. 1. Cet. 14
Burhan Ashshofa, S.H., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,
2010
Burhan Bungin (Ed.), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers,
2010, Ed. 1.
Anselm starauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
xx
Prof. Dr. Emzir, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,
Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Ed1-2.
Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitaian, Bogor: Ghalia Indonesia,2013,
Cet. 8.
Jepara dalam angka 2013.
Dr. Saifudin Azwar, MA, metode penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan, diambil pada hari jum’at 21
November 2014 pukul 06:52
Dr. Niken Savitri, SH., MCL., Ham Perempuan Kritik Teori HUKUM
feminis Terhadap Kuhap, Bandung 40254: Refika Aditama, 2008.
Soejono, Metode Penelitian- Suatu Pemikiran Dan Penerapan, Jakarta:
Rineka Cipta, 2005, Cet. 2.
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&profile
=default&search=perempuan&fulltext=Search, diambil pada hari
sabtu, 22 september 2014 pada pukul 14:45.
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak, diambil pada hari sabtu, 22 september
2014 pada pukul 14:48.
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.
Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Teori Hukum (Legal Theory)
& Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi
Undanag-Undang (Legisprudensi), Jakarta: Kencana, 2010.
Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis,
Fungsi dan Materi Muatan,(Yogyakarta: PT. Kanisius Yogyakarta,
2007), Hlm. 11
Soehino, S.H., Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan,
(Yogyakarta:Liberti Yogyakarta, 2005).
Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH,
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Proses pembenukan hukum
kekerasan terhadap perempuan di indonesia dan malaysia,
(yogyakarta: Aswaja Pressindo)
xxi
Dra. MG. Endang Sumiarni, SH. M. Hum dan Chandrera Halim, SH. M.
Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum
Keluarga, ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000)
M. Nasir Djamil (Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak
Komisi III DPR RI), Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA),(Jakarta:
Sinar Grafika, 2013)
Buku Saku, Divisi Publikasi Dan Jaringan Informasi Tim Pelaksana
Penanganan Korban Tdak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak Kabupaten Jepara, ( Aset Kantor BP2KB Kabupaten Jepara)
Dokumen dan file kantor Dinas BP2KB Kabupaten Jepara sekaligus Buku
saku, Divisi Publikasi Dan Jaringan Informasi Tim Pelaksana
Penanganan Korban Tdak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak Kabupaten Jepara, Pada hari Jum’at 5 Desember 2014 pukul
10.00 WIB oleh Muji Santoso (PPT. PPA)
Buku kumpulan peraturan daerah kabupaten Jepara, Bagian Hukum Stda
Kabupaten Jepara Tahun 2014
UU. No. 23 Tahun 2004, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia. (Jl. Merdeka Barat 15 Jakarta 10110).
Pasal 1 Item 2, UU. 23 Tahun 2002.
Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Memecah kebisuan agama mendengar suara
perempuan korban kekerasan demi keadilan (respon NU). Open
Societiy Institute.
Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: 2009),