Skripsi heri
-
Upload
arif-yulianto -
Category
Science
-
view
258 -
download
1
Transcript of Skripsi heri
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik
selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya partai politik dianggap sebagai
sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak mempunyai
orientasi nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk
memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankanya guna menjalan kan
program yang telah ditetapkannya. Di Indonesia mengenal system multi partai,
sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah kita.
Namun, system yang berlaku ialah system yang berdasarkan system tiga
orsospal yang dapat dikatagorikan sebagai system multi partai dengan
dominasi satu partai.
Rakyat Indonesia di tahun 2009 akan menyelenggarakan pesta
demokrasi. Rakyat Indonesia akan memilih langsung calon pemimpinnya yang
baru, baik pemilihan langsung untuk memilih Calon Presiden dan Wakil
Presiden maupun pemilihan terhadap pemerintahan perwakilan rakyat dari
pusat hingga daerah. Untuk menggantikan rezim pemerintahan yang lama,
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu
pada Tahun 1999, 2004 dan 2009 dengan Partai-partai politik yang cukup
banyak jumlahnya (multipartai). Banyaknya jumlah partai politik pada masa itu
kemungkinan besar dikarenakan adanya Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul. Hal inilah yang menyokong munculnya partai-
partai baru dalam pemilu. Hampir tidak ada halangan untuk terciptanya partai-
partai baru di Indonesia karena tidak ada batasan dari negara untuk itu.
Walaupun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh
partai politik seperti yang tertera dalam UU RI No. 31 tahun 2003 tentang
Partai Politik pada Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik, yaitu terdapat
di pasal 2 :
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua
puluh satu) tahun dengan akta notaries
(2) Akta Notaris sebagaiana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat
nasional.
(3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada
Departemen kehakiman dengan syarat;
Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari
jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada
setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan;
Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar
partai politik lain; dan Mempunyai kantor tetap.
Dalam Pasal 3 :
(1) Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian Partai
Politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri
Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Di dalam pemilihan umum, partai politik merupakan awal dari
tercapainya suatu kekuasaan. Seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi
anggota legislatif haruslah mempunyai partai politik agar ia dapat dipilih dalam
Pemilihan Umum. Menurut Ramsul Nababan (dalam Jurnal Kewarganegaraan :
103) , Partai Politik masih menjadi pintu utama terbukanya kekuasaan.
Menurut Robert Huckson yang dikutip oleh Ramsul Nababan (dalam Jurnal
Kewarganegaraan : 104) menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah
kelompok masyarakat yang otonom yang ingin menguasai pemerintah dan
ingin menempatkan wakilnya di parlemen.
Partai politik merupakan wadah bagi warga negara untuk melakukan
partisipasi dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap
pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan cita-
cita bersama negara tersebut. Melalui partai politik berbagai pendapat
masyarakat akan diteruskan kepada pemerintahan sehingga problematika yang
berada dalam masyarakat dapat teratasi. Jalannya pemerintahan akan sesuai
dengan apa yang diinginkan apabila muncul kesepakatan bersama. Sebelum
melakukan kesepakatan, terlebih dahulu akan dilakukan suatu proses yang
dinamakan musyawarah untuk menerima pendapat-pendapat atau pemikiran-
pemikiran yang sifatnya rasional maupun irasional yang selanjutnya akan
didiskusikan bersama apakah pemikiran tersebut dapat dipergunakan untuk
membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan ataukah hanya akan
menghambat jalannya perkembangan atau kemajuan negara tersebut. Melalui
musyawarah, setiap masalah pasti akan teratasi.tetapi jangan sampai
musyawarah tersebut menjadi wadah untuk pertikaian atau konflik yang akan
menghambat roda-roda tujuan negara.
Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi
sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia
yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik
dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan
kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai
politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat
mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas
demokrasi.
Fenomena buruknya kualitas wakil rakyat sepertinya masih menjadi
boomerang saat ini, Ada beberapa hal yang menjadi pemicu pemilu paling
buruk, yaitu sosialisasi program kerja konkrit dari para calon anggota legislatif
(caleg) untuk bagaimana mensejahterakan rakyat tidak tampak, mereka
bingung mau bicara apa karena merekapun tidak memiliki konsep berpikir
yang matang. Justru yang ada dalam benak para caleg dengan cara apapun
mereka harus terpilih sebagai anggota dewan.
Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan
perkembangan para anggota partai politik dituntut dalam rangka meningkatkan
kualitasnya yang bersifat nasional dan modern, antara lain dapat ditempuh
melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban,
meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan
kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melihat fenomena itu maka penulis berkeinginan mengangkat judul
pada skripsi ini “Upaya partai politik dalam meningkatkan kualitas wakilnya di
DPRD dan permasalahnya”
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan tindak lanjut dari penemuan suatu
masalah dan perumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara
tertulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.
Berdasarkan pada uraian diatas yang telah dikemukakan pada latar
belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pola rekruitmen yang dilakukan oleh partai politik yang
bersangkutan ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas
wakil-wakilnya ?
3. Faktor-faktor apa sajakah dalam meningkatkan kualitas wakil-wakilnya
pada anggota DPRD tersebut ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah
dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan dan manfaat penelitian adalah
pernyataan jawaban atas yang ingin dilakukan pada penelitian tersebut.
1. Tujuan
a. Mengetahui pola rekruitmen yang dilakukan oleh partai politik yang
bersangkutan.
b. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam
meningkatkan kualitas wakil-wakilnya
c. Mengetahui faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas wakil-wakilnya
pada anggota DPRD tersebut
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
- Menunjukan secara ilmiah mengenai upaya partai politik dalam
rangka meningkatkan kualitas wakil-wakilnya di DPRD dalam
menghadapi pemilu 2009.
- Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik
untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.
b. Manfaat Praktis
- Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam
memahami realitas partai politik dan pemilu.
- Memberikan informasi tentang pola rekruitmen politik dalam
menghadapi pemilu 2009.
- Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasari topik
penelitian, kerangka teori ini merupakan kaedah input, proses dan output. Dan
kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Politik
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti
kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang
berarti warganegara,politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan
negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti
kewarganegaraan.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang
dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak
hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan
yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek
kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang,
budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah
politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public
goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik
menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan
kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
Terdapat beberapa pengertian politik dari beberapa pakar, yaitu :
a. Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu
Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan
memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan
keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau
manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with
the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its
conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations
its development).
b. Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang
akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan
warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is
the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which
these are going to be realized, its relations with its individual members,
and other states …).
c. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang
mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari
kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu
dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
d. Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy:
“Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan
kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective
decision making or the making of public policies for an entire society).
e. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu
Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan
dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan
bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan
bagaimana.”
f. W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences:
“Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat
hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus
perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk
mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan
atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan
itu.” (Political science is concerned with the study of power in society
… its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest
of the political scientist … centres on the struggle to gain or retain
power, to exercise power of influence over other, or to resist that
exercise).
g. Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People
Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui
sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).
h. David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah
studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya
“Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang
memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh
suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan
kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas
kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of
activity that influence significantly the kind of authoritative policy
adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to
be participating in political life when our activity relates in some way
to the making and execution of policy for a society).
i. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang
politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota
masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada
kekuasaan atau kekuatan.”
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa politik
(politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau
negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu
dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision
making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala
prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk
melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada. Untuk
bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki
kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik
untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang
mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat
meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa
unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan
(statement of intent) belaka.
2. Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik
adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai
orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama.(Budiarjo, 2006:160). Partai
politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan
lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta
kepentingan berbagai kalangan masyarakat.
Ramlan Surbakti mendefinisikan partai secara lebih konkret dan
operasional dengan mentakan bahwa partai politik merupakan kelompok
anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan
dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan
mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan
alternatif kebijakan umum yang mereka susun (dalam Siagian,dkk., 2012 :
40).
Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.( UU No. 2 tahun 2011 ).
Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi
yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama
dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan
negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah
mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna
mendapatkan eksistensi
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia
yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil
maupun materil kepada anggotanya”. ( (Budiarjo, 2006:160).)
Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “ suatu
kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan
umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan –
jabatan. Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan
dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.
(Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik diakses pada tanggal 10-02-2012)
Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan
memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan
kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana
suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.
Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha
menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah
kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang
terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan
konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan
yang ada.Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari
dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang
disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik
juga memiliki fungsi antara lain : (Budiharjo, 2000:163-164)
Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya dapat
disimpulkan bahwa salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat
kepada pemerintah adalah melalui partai politik, akan tetapi perlu
dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam
suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik
dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga
negara.
a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik,
partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara
yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann
dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik
merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan
dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan
mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang
lebih luas. (2008,Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008)
Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan
begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau
dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian
rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan
memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan
dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih
mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan,
dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa
teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang
dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara
pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui
partai politik.
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra
(image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan
lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi
manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan
menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.
Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat
memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang
berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup
yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal,
dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan
pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam
kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan
mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik
negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai
politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat
menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.
Partai politik manapun membutuhkan proses kaderisasi dalam
melanjutkan regenerasi kepemimpinan partainya, setiap anggota calon
kader harus mngikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian
setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses
pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka
pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses
pengkaderan, setiap calon kader akan mendapatkan pendidikan politik.
Melalui sistem kaderisasi tersebut ketua partai atau pengurus partai
mempunyai penilaian terhadap kader-kader yang nantinya akan
direkomendasikan untuk menjadi calon yang mewakili partainya dalam
lembaga legislatif melalui proses rapat pleno yang hanya dihadiri oleh
ketua partai dan pengurus partai.
Setelah itu yang menjadi kelanjutan dari dipilihnya calon
anggota legislatif yang bukan dari kader partai golkar akan
menimbulkan perpecahan dari partai itu sendiri karena akan berdampak
kecewanya para kader dan bahkan keluarnya kader dari partai golkar,
untuk mengatasi permasalahan tersebut partai golkar harus memiliki
strategi dalam menjaga kader-kader partainya agar tidak pindah kepartai
lainnya, yang menjadi indikator dari strategi partai golkar dalam
menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai lainnya adalah
dengan memberikan jabatan-jabatan yang strategis dan memberikan
insentif atau gaji.
3. Kualitas SDM
a. Pengertian Kualitas
1. Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2005:10) menjelaskan bahwa
kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan.
2. J.R. Evans dan W.M. Lindsay dalam buku The Management and
Control of Quality, Bahwa Kualitas dapat diartikan sebagai:
Kesempurnaan, Konsistensi, Menghilangkan kerugian, Kecepatan
pengiriman, Proses mengikuti prosedur dan kebijakan,
Menghasilkan produk yang baik dan berguna, Melakukan yang
benar dari awal, Memanjakan atau menyenangkan pelanggan dan
Pelayanan dan kepuasan total bagi pelanggan.
Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas
merupakan derajat atau tingkatan karakteristik yang melekat pada
produk yang mencukupi persyratan atau keinginan. Arti
derajat/tingkatan menandahkan bahwah selalu terdapat peningkatan
setiap saat. sedangkan , karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal
yang dimilk produk,yang dapat terdiri dari berbagai macam.
Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai
penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah
tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah
memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun memperoleh
pekerjaan.
SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia
produktif, meskipun karena berbagai sebab dan/atau masalah masih
terdapat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja
yang terdapat di masyarakatnya.
SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang
yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut
personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.
b. Pengertian Kualitas SDM
Kualitas SDM harus selalu ditingkatkan melalui pelatihan dan
pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas
kesejahteraan karyawan. Semua ini sesuai dengan peranan dan tugas
manusiasebagai khalifah di muka bumi ini yang mengemban tugas
untukmemelihara dan mengembangkan alam ini dengan sebaik baiknya.
Ada baberapa pendapat yang dipaparkan oleh para ahli tentang
pengertian dari kualitas sumberdaya manusia.
1. Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yang berjudul
“Pengembangan Sumber Daya Manusia”, beliau mengatakan bahwa
:“Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu
aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fasik)
yang menyangkaut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan”.
2. M. Dawam Raharjo dalam bukunya yang berjudul “ Intelektual,
Inteligensia dan prilaku politik bangsa”, beliau mengatakan bahwa
yang dimaksud kualitas sumberdaya manusia adalah: “Kualitas
sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek
keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga
ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman
atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang
dimilikinya”.Dan beliau juga mengatakan bahwa aspek biologi juga
memiliki peran dan arti penting bagi peningktan kualitas sumber
dayamanusia. Dengan pengertian yang dikemukankan oleh para ahli
di atas,maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
kualitas sumberdaya manusia adalah sumber daya manusia yang
memenuhi kriteria kualitas fisik (kesehatan) dan kualitas intelektual
(pengetahuan danketerampilan).
E. Definisi Konsep
Definisi konsep merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang
dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan pustaka. Adapun batasan
konsep-konsep yang perlu dijelaskan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :
a. Partai Politik
Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk melakukan partisipasi
dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap
pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan
cita-cita bersama negara tersebut.
b. Kualitas
Kualitas merupakan suatu kondisi yang diharapkan dinamis dan
berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan-harapan yang
ditempuh.
F. Pokok Pokok Penelitian
Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari
konsep-konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk
memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur
dengan indikator-indikatornya. Adapun indikator-indikator dalam penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Partai politik, dengan indikator: pendekatan partai politik dengan
konstituen, politik uang,
2. Kualitas, dengan indikator loyalitas terhadap partai, empaty pada partai.
G. Metode Penelitian
Sugiyono (2009:6) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara
ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan,
dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan
mengantisipasi masalah.
1. Tipe Penelitian
Untuk menghindari kekaburan dalam pelaksanaan, maka perlu diketahui
tipe penelitian yang akan diambil sesuai dengan permasalahannya. Adapun
penelitian yang ada pada umumnya dapat digolongkan kedalam penelitian:
a. Penelitian Eksploler (eksporatif) yang bersifat menjelajah bertujuan
untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat
ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk
mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk
mengembangkan hipotesis.
b. Penelitian Diskriptif yang bersifat menggambarkan, menurut bukunya
Prof. Dr. Sugiono adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu
dengan variabel yang lain.
c. Penelitian Asosiatif atau Hubungan adalah merupakan penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Sedangkan metode Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Dr.
Lexy Moloeng, MA 2006:3) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang
lain dan perilaku yang dapat diamati.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
diskriptif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang
berlangsung. Hal itu sejalan dengan pendapat Moh. Nazar, dalam bukunya
yang berjudul Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan metode
deskriptif sebagai berikut:
“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat diskriptif, gambaran/ lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat
serta hubungan antara fenomena yang diselediki” (Nazar, 2009:3).
Metode penelitian deskriptif menjelaskan keadaan atau
menggambarkan subyek atau obyek sasaran yang harus diteliti dan diambil
datanya sehingga dapat membantu dalam penelitian ini. Sehingga untuk
kedepannya memudahkan penulis dalam pelaporannya.
Dari uraian diatas penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif
dengan metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis
lebih dalam mengenai upaya-upaya partai politik dalam meningkatkan
kualitas wakil-wakilnya di DPRD dan permasalahannya di kabupaten Tegal.
2. Sumber Informan
Sumber Informasi dalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Proses pemilihan
informan tidak mengacu pada banyaknya jumlah informan yang akan dipilih
namun lebih kepada kedalaman informasi yang diperoleh peneliti.
Pengertian informan menurut Maleong (2001:90) yaitu orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Persyaratan yang diperlukan dalam memilih dan menentukan
seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan,
suka berbicara dan masyarakat yang menerima dengan program tersebut
serta masyarakat yang secara nyata menolak program tersebut. Usaha unutk
menemukan informan dapat dilakukan dengan cara : (1) melalui keterangan
orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun informal
(orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat).
Dalam penelitian ini orang yang dijadikan informan adalah anggota
partai politik, tim sukses, tokoh masyarakat 4 desa di Kecamatan Slawi,
seperti :
a. Desa Slawi kulon : 5 orang
b. Desa Kagok : 5 orang
c. Desa Dukuhsalam : 5 orang
d. Desa Slawi wetan : 5 orang
Jumlah :20 orang
3. Instrumen Penelitian
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian
yaitu kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan
kualitas pengumpulan data. Dalam hal instrumen penelitian kualitatif,
Nasution (1988) menyatakan:
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum memiliki
bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”
Karena masalah dalam penelitian kualitatif belum fokus dan jelas maka
instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Namun bisa menggunakan
instrumen tambahan atau instrumen lain melalui penyebaran angket atau
questionare, dokumentasi, fotografer, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan `Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
(sumber utama). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari:
1) Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan
secara langsung kelapangan atau objek penelitian dan melakukan
pencatatan terhadap data-data yang ada hubungannya dengan analisi
kecenderungan perilaku pemilih dalam pemilukada bupati Tegal
periode 2013-2018.
2) Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan-
pertanyaan secara langsung kepada sampel terpilih, guna
mendapatkan jawaban langsung yang mendukung pemecahan
masalah dalam penelitian ini. Yaitu wawancara langsung dengan
pihak-pihak terkait dengan penelitian ini seperti anggota masyarakat
yang sudah memiliki hak pilih khususnya di Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal.
3) Dokumentasi
Menurut Komarudin (2006:62) kata dokumen berasal dari
bahasa Latin, documentium, pelajaran, sesuatu yang berisi
pelajaran, teladan, peringatan, surat bukti. Diartikan sebagai
sesuatu yang memberikan bukti-bukti. Dokumen dipergunakan
sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi,
penjelasan atau argumen.
Metode dokumen dalam penelitian ini dipergunakan
untuk mendapatkan data-data tertulis, seperti: daftar nama
responden, nama partai politik, tata tertib anggota partai, dan daftar-
daftar lainnya. Dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai bahan
informasi terkait data penelitian.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumber utama. Data ini diperoleh melalui:
1) Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang relevan
dengan masalah penelitian, melalui: buku-buku, majalah, surat kabar
dan literatur-literatur dan internet yang berkaitan dengan masalah
partai politik dan permasalahnnya.
2) Dokumentasi, yaitu telaah pada dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan masalah perilaku pemilih.
5. Teknik Analisa Data
Dalam pemelitian ini teknis analisi data yang digunakan adalah model
analisis interaksi diman komponen reduksi data dan sajian data dilakukan
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka
tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan)
berinteraksi. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu :
a. Reduksi Data
1) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan
data yang mirip sama.
2) Data itu kemudian diorganisasikan unutk mendapat kesimpulan data
sebagai bahan penyajian data.
b. Penyajian data, setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan
dalam uraian-uraian naratif.
c. Penarikan kesimmpulan/verifikasi
Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip
Mungin, Burhan (2003:56) digambarkan sebagai berikut:
Pengumpulan
data
Reduksi data
Penyajian data
Simpulan verifikasi
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No Kegiatan Waktu Penelitian 2014 (dalam mingguan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Penyusunan proposal skripsi
2 Mengajukan bimbingan skripsi
3 Pengambilan data
4 Pengolahan data
5 Penyusunan skripsi
6 Melaporkan hasil penelitian
Keterangan :
1. Penyusunan proposal skripsi dilaksanakan 3 (tiga) minggu
2. Mengajukan bimbingan skripsi dilaksanakan 3 (tiga) minggu
3. Pengambilan data dilaksanakan 3 (tiga) minggu
4. Pengolahan data dilaksanakan 3 (tiga) minggu
5. Penyusunan skripsi dilaksanakan selama 5 (lima) minggu
6. Melaporkan hasil penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) minggu
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Fungsi Partai Politik
1. Sosialisasi politik
Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah sebagai
wadah atau tempat untuk memperkenalkan budaya politik atau tempat
pendidikan politik bagi warga masyarakat sehingga dapat menumbuhkan
sikap dan kesadaran masyarakat sebagai anggota warga negara dan partisan
politik yang turut berperan aktif dalam perkembangan politik di negaranya.
Sampai saat ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa partai
politik untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat, contoh yang
dilakukan salah satu partai politik di Indonesia yaitu partai PDIP, partai
PDIP melakukan beberapa kegiatan yang di prioritaskan kepada tiga
prioritas pendidikan politik utama yaitu:
1. Kader Partai, PDIP melakukan pendidikan politik kepada para kadernya
yang aktif dalam pengusungan bupati, walikota, dan sebagainya
2. Anggota Partai, PDIP melakukan pendidikan politik kepada anggota
partai hampir sama seperti kader partai yang aktif dalam pengusungan
bupati, walikota, dan sebagainya.
3. Masyarakat, kegiatan pendidikan PDIP kepada masyarakat lebih kepada
dengan cara merekrut masa, terlihat pada setiap kampanye yang
diadakan, masa dalam hal ini dipersiapkan untuk mendukung partai besar
ini. Demikian juga dengan partai-partai yang lainya mereka mempunyai
strategi masing-masing untuk memperkenalkan politik kepada
masyarakat akan tetapi semuanya memiliki persamaan yaitu upaya untuk
mendapatkan simpati atau dukungan yang aktif dari masyarakat.
2. Rekrutmen Politik
Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan
rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk
memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib
rakyat untuk mensejahtrakan dan menjamin keamanan dan kenyamanan
hidup bagi setiap warga negara. Sistem perekrutan tersebut biasanya
dilaksanakan melalui seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau
sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem
politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. Namun sampai
saat ini proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan,
dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif.
Proses penyiapan kader juga tidak sistematik dan tidak berkesinambungan.
Pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang adanya
event-event politik dan masih di dominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar
partai politik.
Berikut ini adalah penjelasan dari parpol PDIP tentang tata cara
pemilihan kader, yang merupakan salah satu partai politik yang cukup besar
di Indonesia partisipasi politik PDIP merekrut individu-individu yang
kompeten serta berpengalaman atau dianggap mampu dalam mengemban
tugas kepartaian, serta menjunjung tinggi nilai nasionalis yang demikian
kental pada tubuh partai ini. Atau dengan kata lain, mencari dan mengajak
orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai
anggota partai. sehingga partai juga turut memperluas partisipasi politik.
Dikutip dari salah satu media, Pramono Agung menjelaskan bahwa tidak
ada calon nama untuk pengajuan calon menteri dalam kabinet Indonesia
Bersatu Jilid Dua. “PDI Perjuangan tidak pernah memiliki budaya untuk
mengusulkan nama”. Untuk memilih ketua umum mulai dari tingkat cabang.
Mereka memutuskan dalam konferensi cabang, untuk menentukan calon
ketua umum yang diusung cabang yang bersangkutan. Sejak itu, proses
dilanjutkan di konferensi daerah yang berlangsung di tingkat provinsi.
Sistem yang dianut partai bukanlah keputusan perorangan sebagai
perwakilan, melainkan keputusan bersama di tingkat cabang ataupun
provinsi.
Namun pada kenyataanya tetap saja pada kenyataanya calon yang
diusung oleh partai ini belum tentu pilihan dari rakyat, akan tetapi selama
calon yang diusung kompeten dan perduli terhadap rakyat itu tidak perlu
dirisaukan.
3. Partisipasi Politik
Fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik tapi sebelum
dijelaskan fungsinya sebaiknya kita mengetahui dahulu penjelasan mengenai
partisipasi politik itu sendiri partisipasi politik merupakan faktor terpenting
dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan
yang di buat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian
sebelum mengetahui partisipasi politik akan dijelaskan terlebih dahulu tentang
definisi partisipasi. Partisipasi yang di kutip dari buku “Pengantar Ilmu
Pemerintahan” mengatakan bahwa: “Partisipasi adalah penentuan sikap dan
keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya,
sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta
dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap
pertanggungjawaban bersama” (Syafii, 2001). Dari definisi diatas dapat di
simpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan
kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk
berperan serta. Sedangkan definisi partisipasi politik sebagai berikut:
“kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhu
pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Huntington dan Joan Nelson, 1994).
Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang tidak
terikat, tujuanya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah. Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku
“Pengantar Sosiologi Politik” sebagai berikut: “Partisipasi politik adalah
keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tinglatan di dalam sistem
politik” (Rush dan Althoff, 1997). Berdasarkan definisi tersebut merupakan
keterlibatan individu dalam suatu organisasi partai politik. Keterlibatan
tersebut terbagi atas berbagai macam tingkatan. Definisi partisipasi politik
dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” di definisikan sebagai berikut :
“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih
pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi
kebijakan pemerintah (public policy)”(Budiardjo, 1981). Berdasarkan
pengertian-pengertian diatas kegiatan partisipasi politik meliputi kegiatan
seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,
menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan
hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
Dari keseluruhan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi partai
politik sebagai sarana partisipasi politik adalah partai politik dijadikan sebagai
salah satu wadah untuk menampung hasrat atau keinginan masyarakat untuk
berperan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam proses
pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan secara langsung
ataupun tidak langsung mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan
pemerintah.
(http://jeckprodeswijaya.blogspot.com/2013/06/fungsi-partai-politik_30.html)
4. Komunikasi Politik
Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah sebagai
sarana untuk menyampaikan beragam aspirasi masyarakat dan menekan
kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi
wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest
aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur
(interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut
menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar
menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu
sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi
berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan
kondisi dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam
pendapat dan aspirasi yang berkembang sehingga akan timbul berbagai
macam pendapat yang apabila tidak di tampung akan menyebabkan pendapat
atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan satu sama lain
disinilah peran partai politik untuk memperkecil perbedaan tersebut. Dalam
menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara
(broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang
juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat
pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai “pengeras suara”.
Berikut ini hubungan komunikasi politik menurut salah satu ahli, menurut
Sigmund Neumann dalam hubunganya dengan komunikasi politik, “partai
politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-
kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang
mengaitkanya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih
luas”.
Kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai fungsi partai politik sebagai
sarana komunikasi politik, adalah sebagai sarana untuk menyampaikan
berbagai aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat
dimasyarakat, sebagai wadah pemersatu ide, dan penyampai aspirasi kepada
pemerintah. Partai politik juga seperti halnya yang dikatakan oleh Sigmund
merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan
ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkanya
dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
Akan tetapi sering terjadi gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik
ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mengasilkan informasi yang berat
sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam
masyarakat. misinformasi semacam itu menghambat berkembangya kehidupan
politik yang sehat.
E. Pengatur Konflik
Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik yaitu peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangya dapat
menekan seminimal mungkin konflik yang terjadi di dalam masyarakat. karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, baik dalam segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun
agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keankaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan
dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Pada tatanan yang lain dapat dilihat pendapat dari seorang ahli Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart: perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah
dapat diatasi oleh kerja sama antar elite-elite politik. (segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation). Dalam
konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan
oganisasional antara warga negara dengan pemerintahanya, selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam dan
berkembang di berbagai kelompok masyarakat yang dapat mengatur atau menekan kemungkinan terjadi konflik, akan tetapi di pihak lain masih dapat kita lihat bahwa sering kali partai politik malahan mempertajam pertentangan yang
ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar consensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.
F. Kontrol Politik
Fungsi patai sebagai agen kontrol politik partai politik berperan untuk
menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau peleksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini partai politik bertugas
sebagai pengawas pemerintah dan meninjau jalanya pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan juga membantu menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh
pemerintah. Terdapat dua meknisme dalam menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah: pertama sikap kritis yang disalurkan dan di cerminkan oleh wakil-
wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diimplemantasikan
pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang
dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat
menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga
dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.
Kesimpulanya partai politik berperan sebagai wakil dari masyrakat untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya, juga berperan dalam penyalur aspirasi masyarakat yang
disampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah benar-benar sesuai dan sejalan dengan keinginan rakyat.
Akan tetapi masih bisa kita lihat bahwa fungsi partai politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan politik, dalam hal ini dipergunakn sebagai jembatan
untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan politik individu. Negara Indonesia sekarang menganut sistem multipartai, dengan adanya sistem tersebut maka
sistem pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintah yang berdasarkan koalisi beberapa partai karena sulitnya mencari partai yang memiliki suara mayoritas. Fungsi dan kedudukan pemerintah dalam kedudukan sistem kepartaian Indonesia
sudah banyak berubah sejak adanya reformasi di Indonesia. Pada mulanya Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, pemerintah berfungsi sebagai
“pengayom” semua partai yang ada dalam artian pemerintah yang mengatur keberadaan partai tersebut dan partai yang adapun sudah di tentukan 2 yang mengakomodir golongan keagamaan (PPP) dan (PDI), sedangkan masyarakat
yang tidak masuk kedua partai itu masuk kedalam Golongan Karya (GOLKAR). Partai dalam hal ini mendukung semua kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang sesuai dengan Repelita. Semenjak adanya kebebasan berserikat dan berpolitik, banyak partai-partai baru yang bermunculan hal ini juga sedikit
banyak mengubah kedudukan dan fungsi dari negara. Dengan adanya banyak
patai pemerintah yang terbentuk karena koalisi tidak bisa sepenuhnya menjadi “pengayom” yang netral bagi partai-partai. Disisi lain pemerintah haruslah bersikap netral sebagai Pembina dari semua partai yang ada. Namun disisi lain hal
ini sulit dilakukan karena banyaknya kepentingan yang bermain. Dalam hal ini hubungan pemerintah dengan partai politik menjadi hubungan timbale balik dan
saling membutuhkan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi sistem kepartaian
Indonesia saat ini pemerintah tidak bisa sepenuhnya menjadi pengayom semua partai politik karena banyak partai di Indonesia sehingga sulit untuk mendapatkan
suara mayoritas sehingga sulit untuk mencapai kenetralan pemerintah terhadap partai-partai politik karena saling membutuhkan disisi lain hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah saat tumbuhnya berbagai kepentingan
individu. karena pemerintah membutuhkan koalisi dari partai-partai politik tersebut.
BAB III
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN
i. Gambaran umum Kabupaten Tegal,
ii. Keadaan geografis
iii. Demografi
iv. Keadaan Politik di Kabupaten Tegal.
BAB IV
UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
WAKILNYA DI DPRD DAN PERMASALAHANNYA
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam politik. Jakarta: Pustaka Indonesia
Ari Pradhanawati & Tri Cahyo Utomo. Pemilu dan Demokrasi. Semarang: JalanMata
Arikunto, Suharsimi, 1992 Prosedur Penelitian, Jakarta Reneka Cipta
Agustino, Leo, 2009, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Budiarjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Yayan Obor Indonesia,
Jakarta
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama Ari Pradhanawati & Tri Cahyo Utomo. 2008. Pemilu dan Demokrasi. Semarang:
JalanMata
Komarudin. 2006. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP.Press).
Mahi M. Hikmat, 2010. Komunikasi Politik (Teori dan Praktik). Bandung. SR. Media.
M.A, Zamroni,. 2001.Pendidikan Untuk Demokrasi. Yogyakarta : Bigraf
Publishing
Miriam Budiarjo, 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Mahfud, Mohammad, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Pustaka : Rineka cipta
Rauf, Maswadi. 2000. Book Review Teori-Teori Politik. Jakarta: Pascasarjana
Ilmu Politik. UI.
Suprihatini, Amin. 2008. Partai Politik di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih
Setioyo, Budi. 2008. Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan
Umum. Jakarta: AdGoal.com Winarno, Surachmad, 1994, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode,
Teknik, Bandung, Tarsito,
Sumber Internet Asshofi, Agil (http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html)
dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013
(pkndisma.blogspot.com/2013/03/apakah-fungsi-partai-politik-di.html)dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum
Sumber Jurnal dan Diktat
Halking dan Mukmin. 2013. Sistem Politik Indonesia. Medan : Unimed
Siagian, Marasat,dkk. 2012. Pendidikan Politik. Medan : Unimed
Husin, Suady.2012. Ilmu Kewarganegaraan Civics. Medan : Unimed
Nababan, Ramsul. 2009. Reformasi Kepartaian di Indonesia. Medan : Jurnal
Kewarganegaraan Volume 17 No. 02, November 2011