SKRIPSI -...
Transcript of SKRIPSI -...
UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI DI KOREM 073
SALATIGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERTAHANAN NO 23 TAHUN 2008
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh
YULIANI
NIM : 21211013
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA
2015
MOTTO dan PERSEMBAHAN
MOTTO
Yang jauh belum tentu MUSUH
Yang deket belum tentu SAHABAT
PERSEMBAHAN
Untuk kedua orang tuaku
Untuk suamiku dan anak-anakku
Untuk teman-teman seperjuanganku
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat-Nya dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW
berikut keluarganya, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, Penulis akhirnya
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Poligami
Dilingkungan Korem 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Mentri
Pertahanan No 23 Tahun 2008”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir
sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ahwal Al Syahsyiyah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh
dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan
saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis
dalam penulisan skripsi ini, antara lain :
1. Bapak Dr. Rahmat Haryadi M.pd Selaku Rektor IAIN Salatiga
2. Ibu Dra.Siti Zumrotun.M.ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan sekaligus
pembimbing skripsi
3. Bapak Sukron Ma’mun. M.si selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah
4. Seluruh anggota Tim penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk
menilai kelayakan dan menguji skripsi dalam rangka menyelesaikan studi
Ahwal Al Syahsyiyah Di IAIN Salatiga
5. Seluruh staf Program studi yang telah membantu Penulis dalam
menyelesaikan administrasi-administrasi selama perkuliahan.
6. Semua kelurgaku suami, anak-anakku dan Ibuku yang selalu memberi
dukungan dan doa yang tiada henti.
7. Semua Dosen-dosen Syari’ah IAIN Salatiga
8. Semua teman-teman angkatan 2011 yang tidak dapat aku sebutkan satu
persatu.
9. Semua teman, sahabat dan kerabat yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu
yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para
Pembaca.
Salatiga, 14 September 2015
Penulis
ABSTRAK
YULIANI,2015. Upaya Pencegahan Poligami Di KOREM 073 Salatiga
Berdasarkan Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008. Skripsi
Fakultas Syari’ah , Jurusan Ahwal Syakhshiyyah. Institut Agama Islam
Negeri Salatiga
Kata kunci : Upaya pencegahan poligami dilingkungan Korem 073 Salatiga
Sebagai seorang TNI yang sebagai pengayom masyrakat, bermental
baik, berwibawa dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan dalam NKRI. Dikorem 073 Salatiga
ada bebebrapa anggotanya yang melakukan poligami hal ini bertentangan
dengan Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008. Pertanyaan yang
ingin dijawab dari penelitian ini adalah (1) bagaimana proses poligami yang
dilakukan anggota TNI di jajaran Korem 073 Salatiga?, (2) Bagaimana upaya
pencegahan terjadinya tindakan poligami yang dilakukan oleh anggota TNI
Korem 073 Salatiga?, bagaimana upaya hukum islam dalam pencegahan
poligami di Korem 073 Salatiga?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris yaitu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan
kejadian yang sebenarnya.
Temuan penelitian menunjukan Proses poligami Dilingkungan Korem
073 Salatiga yang dilakukan oleh anggotanya dilakukan secara diam-diam
yaitu dengan pernikahan siri karena melanggar Peraturan Mentri Pertahanan
No 23 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1, tidak diizinkan oleh istri pertamanya, selain
itu juga disebabkan oleh faktor interen seperti libido, Istri tidak memenuhi
kewajibannya,dan motif ekonomi. Apabila melakukan pelanggaran maka
akan mendapatkan Sanksi sesuai kebijakan komandan satuan antara lain :
tindakan penahanan selama 21 hari penundaan pangkat, sebagai tahanan kota
selama kasus belum selesai, dimutasi ke kodim /daerah lain dan diberhentikan
dengan tidak hormat jika masalah yang dihadapi tidak diselesaikan dan lari
dari dinasnya sebagai seorang TNI/PNS. Upaya pencegahannya dengan cara
meningkatkan jam komandan, pembinaan mental, mendorong keharmonisan
rumah tangga setiap anggota, memberikan penyelesaian permasalahan yang
sedang dihadapi, memberikan konseling dan menerapkan jiwa korsa yang
benar untuk kebaikan bukan untuk melakukan pelanggaran.
Pandangan Hukum Islam dalam upaya pencegahan poligami di Korem
073 Salatiga, Hukum Islam memberikan aturan untuk membatasi perilaku
poligami hanya sampai empat orang istri. Bolehnya melakukan poligami
menurut hukum Islam pun dengan syarat bahwa seorang suami harus mampu
berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik secara jasmani maupun rohani bila ia
khawatir tidak mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah dengan
seorang istri saja.
DAFTAR ISI
Halaman Sampul……………………………………………………………. i
Halaman Logo……………………………………………………………… ii
Persetujuan Pembimbing…………………………………………………… iii
Pengesahan Kelulusan……………………………………………………… iv
Pernyataan Keaslian Tulisan……………………………………………….. v
Moto dan Persembahan…………………………………………………….. vi
Kata Pengantar…………………………………………………………..... vii
Abstrak ………………………………………………………………….... viii
Daftar Isi…………………………………………………………………… x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1
B. Rumusan Masalah......................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian.......................................................................... 6
D. Kegunaan Penelitian..................................................................... 6
E. Penegasan Istilah.......................................................................... 8
F. Telaah Pustaka............................................................................. 9
G. Metode Penelitian....................................................................... 11
H. Sistematika Penulisan................................................................. 13
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI
A. Poligami Berdasarkan Hukum Fiqh Islam
1. Pengertian Poligami………………………………............. 15
2. Dasar Hukum Poligami…………………………………… 17
B. Poligami Berdasarkan Hukum Positif
1. Poligami Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974.. .. 23
2. Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.................... 24
C. Poligami yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun
2008………………………....................................................... 27
D. Tinjauan Penulis tentang Poligami Berdasarkan Hukum Islam, Undang-
undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilsai Hukum Islam
dan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun
2008……………………………………………………….. 29
E. Sebab-sebab Poligami……………………………………… 33
F. Akibat Poligami……………………………………………. 37
BAB III PROFIL KOREM 073 DAN PELAKU POLIGAMI SERTA
PROSES POLIGAMI DI KOREM 073 SALATIGA
A. Gambaran Umum Korem 073 Salatiga.................................. 40
1. Sejarah dan Latar Belakang Korem 073 Salatiga.............. 40
2. Visi dan Misi TNI AD Korem 073 Salatiga...................... 42
3. Kepengurusan Korem 073 Salatiga…………................... 45
B. Poligami Prajurit TNI Di Korem 073 Salatiga
1. Profil Pelaku Pasangan Poligami …………...................... 47
a. Pasangan WA(Suami)ER (Istri sah) dan UL (Istri
Sirih)............................................................................. 48
b. Pasangan KH(Suami) NIK (Istri Sah) RI (Istri Sirih)… 50
c. Pasangan SBK(Suami) NI (Istri sah) LIS dan YU (Istri
Sirih)……………………………................................ 53
d. Pasangan AG(Suami) MAR(Istri Sah) dan RE(Istri
Sirih)........................................................................... 56
e. Pasangan BE (Suami)EV (Istri Sah)dan YE (Istri
Sirih)……………………………………................... 57
2. Proses Proses Poligami yang dilakukan Anggota TNI Korem 073
Salatiga…………………………….............................. 60
3. Pandangan dari Instansi berkaitan dengan Poligami di Korem 073
Salatiga………………………………………………. 61
a. Komandan Korem (DANREM) .......…………........... 61
b. Ketua Persit Kartika Candra Kirana Korem 073
Salatiga…………………………………….................. 63
c. Kepala Bimbingan Mental (KABINTAL)…………… 65
d. Rekan-rekan kerjanya.. ………………………............ 67
BAB IV UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN
ANGGOTA KOREM073 YANG MENYIMPANG DARI
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN No 23 Tahun 2008
A. Proses Poligami yang dilakukan Anggota TNI Korem 073 Salatiga
………………………………………………………………… 70
B. Upaya Pencegahan Poligami Di Korem 073 Salatiga…………. 73
C. Pandangan Hukum Islam Dalam Upaya Pencegahan Poligami Di Korem
073 Salatiga ……………………………………………………. 77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................ 80
B. Saran......................................................................................... 81
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing
Lampiran 3 Lembar Konsultasi
Lampiran 4 Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan prajurit TNI pada umumnya dituntut dengan kedisiplinan
dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Prajurit-
prajurit TNI AD khususnya dijajaran korem 073 Salatiga yang membawahi 9
Kodim dan 1 Batalion 410 memiliki disiplin yang cukup tinggi namun
kedisiplinan itu sebagai manusia bisa tetap ada beberapa orang anggotanya
yang melanggar dari peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Sebagai seorang TNI disiplin itu mudah akan tetapi untuk memerangi hawa
nafsu itu mungkin sulit terbukti di jajaran korem 073 ada beberapa
anggotanya yang melakukan poligami.
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang
akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan
kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu
orang pria dengan lebih dari seorang istri.
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menganut adanya asas monogami dalam
perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan
bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas
monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada
pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan
mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama
sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya
bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para
pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang
suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat
kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh
masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada
agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk
melakukan poligami.
Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan
agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang
beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini
tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk
itu. Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk
berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan yaitu:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI berkedudukan
sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, oleh karena itu TNI sebagai pelayan
masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa,
berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seorang anggota TNI yang akan berpoligami wajib memperoleh izin
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, apabila seorang anggota TNI
berpoligami tanpa izin tersebut, maka akan diturunkan pangkatnya setingkat
lebih rendah atau diberhentikan dari jabatanya apabila yang bersangkutan
menduduki suatu jabatan tertentu. Meskipun peraturan telah diatur dengan
ketat namun ternyata masih ditemui pelanggaran-pelanggaran oleh anggota
TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan
dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara
diam-diam.
Mempunyai istri lebih dari seorang, sering dapat mengganggu seorang
TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, disamping hal ini tentunya
akan menjadi sorotan masyarakat karena fungsinya sebagai abdi masyarakat
yang sepatutnya menjadi teladan. Dalam rangka menegakan aturan poligami
sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun
2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai diLingkungan
Departemen Pertahanan TNI., maka Pegawai Negeri Sipil, TNI harus dapat
menjadi contoh dalam lingkungan kehidupannya.
Sulitnya mendapatkan izin poligami dan banyaknya peraturan yang
harus ditaati menyebabkan TNI berpoligami secara tidak sah. Sebagaimana
telah diutarakan terdahulu, bahwa seorang TNI adalah aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat, dengan demikian maka seorang TNI haruslah
dapat menjadi teladan bagi masyarakat khususnya bagi bawahannya sehingga
dapat berhasil guna ketertiban suatu kerja TNI di lingkungan tempatnya
bekerja sangat ditunjang oleh ketertiban keluarga dan rumah tangganya,
sehingga sangat penting diberikan pembinaan bagi setiap TNI termasuk
pembinaan dalam kehidupan rumah tangga juga menyangkut penerapan
dalam poligami tersebut.
Poligami yang dilakukan oleh anggota TNI AD di jajaran Korem 073
Salatiga terjadi karena beberapa sebab atau latar belakang baik dari aspek
historis, sosiologis, biologis diantaranya ada yang karena istrinya terkena
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mempunyai kelainan seks atau libido
seks yang kuat sehingga tidak cukup hanya dengan seorang istri, dan faktor
ekonomi.
Anggota TNI Korem 073 Salatiga yang melakukan poligami, ada yang
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan perundang-
undangan, namun ada pula yang melakukan poligami di luar prosedur yang
telah ditentukan. Meskipun demikian perkawinan poligami tersebut tidak
sesuai dengan aturan Undang-undang atau disebut juga poligami liar.
Peraturan Mentri Pertahanan NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan,
Percerain, dan Rujuk di Lingkungan Departemen Pertahanan . Sebagai
seorang Prajurit TNI yang dibawahi oleh Kementrian Pertahaan apabila ada
anggotanya yang melakukan pelanggaran seperti berpoligami maka
melanggar aturan dalam pasal 3 ayat (1). Bagi Pegawai di Lingkungan
Departemen Pertahanan yang menyatakan “bahwa pada dasarnya seorang
Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan
mempunyai satu orang istri/suami.
Selain pada pasal 3 ayat 1 di pasal ini juga dijelaskan dalam ayat 3 dan
4 sebagai syarat alternatife dan kumulatif. Dan apabila ada yang melanggar
peraturan tersebut maka akan mendapatkan Sanksi antara lain penahanan 21
hari, penundaan pangkat, dimutasi ke Kodim/daerah lain atau sabagai tahanan
kota selama kasus tersebut belum diselesaikan, dan apabila yang bersangkutan
lari dari proses perkara yang dilakukannya dan tidak memberi kabar serta
tidak pernah bekerja secara otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau
dipecat dari dinasnya sebagai TNI.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis melakukan penelitian yang
dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: UPAYA PENCEGAHAN
POLIGAMI DIKOREM 073 SALATIGA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERTAHANAN No 23 Tahun 2008
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses poligami yang dilakukan Anggota TNI di korem 073
Salatiga?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindakan poligami yang dilakukan oleh
anggota TNI Korem 073 Salatiga?
3. Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam Upaya pencegahan poligami
di Korem 073 Salatiga ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses poligami yang dilakukan anggota TNI di
Korem 073 Salatiga;
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan poligami yang dilakukan
anggota TNI Korem 073 Salatiga.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dalam upaya pencegahan
poligami di Korem 073 Salatiga
D. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis diantaranya sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
mengenai poligami yang dilakukan oleh prajutit TNI di Korem 073
Salatiga dan khazanah keislaman khususnya pada jurusan Syariah Prodi
Ahwal Al-Syakhshiyyah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Masyarakat
1) Bagi pelaku poligami
Terhadap anggota TNI pada umumnya yang melakukan
poligami agar mempertimbangkan apa dampak bagi kesatuan
tempat ia bekerja.
2) Bagi tokoh agama
Agar para tokoh agama lebih gencar lagi menyiarkan
agamanya khususnya tentang masalah poligami bagaimana
sebaiknya agar tidak salah dalam penafsirannya.
3) Bagi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah
Dengan adanya penelitian terhadap poligami oleh prajurit
TNI di jajaran Korem 073 Salatiga dapat menambah wawasan bagi
Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah sebagai bahan diskusi dan
memantau perkembangan produk hukum mengenai poligami
tersebut.
4) Bagi Instansi yang Berkaitan
Hasil dari penelitian tentang poligami oleh prajurit TNI di
Korem 073 Salatiga ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi DANREM untuk meningkatkan kedisiplinan
anggotanya sebagai seorang prajurit yang hanya boleh memiliki
satu istri.
E. Penegasan Istilah
Sebelum memulai menyusun skripsi ini perlu penulis sampaikan
bahwa judul skripsi adalah UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI
DILINGKUNGAN KOREM 073 SALATIGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 23 TAHUN 2008
Untuk menghindari kesalahfahaman pengertian, maka penulis kemukakan
pengertian serta sekaligus penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Upaya
Upaya adalah usaha ,ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud,
memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). (KBBI,2006:508)
2. Pencegahan
Pencegahan adalah Tindakan penolakan (KBBI,2006:205)
3. Poligami
Poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak
mempunyai atau menikah dengan beberapa lawan jenis (Sudarsono, 1999:
148). Suatu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang
wanita dalam waktu yang sama (Soemiyati, 1999: 74).
4. Di Korem 073 Salatiga
Dilingkungan Korem 073 Salatiga adalah bagian dari TNI AD
yang berada di kota Salatiga yang membawahi sembilan Komando Distrik
Militer (Kodim), enam satuan dinas jawatan dan satu Batalion Infantri
410 yang belum memasuki masa pensiun. Sembilan Kodim yang
dimaksud di atas meliputi: Kodim Salatiga, Kodim Kendal, Kodim Pati,
Kodim Kudus, Kodim Demak, Kodim Purwodadi, Kodim Blora, Kodim
Jepara, dan Kodim Rembang. Sedangkan enam satuan dinas jawatan
meliputi Denpom, Denpal, Denkes, Denhub, Den zibang, dan Ajenrem
dan satu batalion infantri 410 yang belum memasuki masa pensiun.
5. Peraturan Menteri Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan adalah peraturan yang dikeluarkan
oleh Menteri Pertahanan yang disahkan oleh presiden dalam bentuk
perundang-undangan.
F. Telaah Pustaka
Penelitian tentang poligami sudah dilakukan oleh beberapa peneliti,
diantaranya adalah:
M. Targhibun Hasan dengan skripsinya yang berjudul, “Permohonan
Izin Poligami (Studi penerapan P.A.S.NO.0525/pdt.G/2010/PA.SAL).” Dalam
penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami,
bagaimana tinjauan hukum islam dan Perundang-undangan Indonesia
terhadap penetapan PA.S.NO.0525/pdt.G/2010/PA.SAL. berdasarkan
keputusannya dalam mengambil putusan hakim mempergunakan KHI dan
didukung oleh proses persidangan yang teliti dalam menilai saksi dan bukti
serta persidangan tentang kewenangan mengadili dalam bidang keijinan
poligami telah memenuhi syarat poligami yang tertuang dalam UU
Perkawunan Nomor 1 Tahun 1974.
Siti Mulyani, skripsinya yang berjudul. “Poligami Perspektif Gender.”
Penelitiannya mengungkapkan mengenai poligami yang dilakukan oleh
seorang suami yang perbuatannya sangat merendahkan kaum wanita karena
terdapat unsur diskriminasi sosial maupun kejiwaan. Tidak hanya itu saja jika
dilihat dari sisi suami itu sendiri maka tampak sangat jelas untuk yang
terkandung di dalamnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada
penderitaan istrinya yang mendapatkan dampak dari poligami itu sendiri. Dari
skripsi Siti Mulyani dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami yang
telah melakukan poligami lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah
tangga dan lebih mengedepankan kepentingannya dari pada kepentingan istri
yang telah dipoligami.
Emma Syifa Naily skripsinya yang berjudul, “Perkawinan Poligami
Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Hasil
penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan poligami bukanlah hal yang
mudah untuk dijalani bagi seseorang karena itu sudah menyangkut hati
seseorang yang sifatnya lebih sensitif. Beliau beranggapan bahwa seseorang
wanita bisa jadi korban utama dalam poligami, karena dalam praktiknya
posisi wanita lebih dirugikan dari pada diuntungkan, kerugian yang diperoleh
adalah jika sikap suami kurang adil dalam memberikan nafkah baik secara
lahir maupun batin, yang akan mengakibatkan masalah di dalam kehidupan
rumah tangganya.
Meskipun penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang
sama mengenai poligami, namun memiliki perbedaan dalam fokus
penelitiannya. Penelitian-penelitian tersebut di atas mengambil kasus dari
buku dan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan
mengangkat masalah tindakan prajurit TNI Korem 073 Salatiga yang
melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan Militer dengan sanksi yang
cukup tegas.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena
penelitian ini bertujuan untuk mengungkap semaksimal mungkin data dari
kasus yang akan diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
yuridis empiris yakni penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan
hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang
terjadi serta dalam praktiknya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utama
karena peneliti secara langsung mengumpulkan data di lapangan.. Sifat
penelitian ini adalah observasi non partisipatif yaitu observasi yang dalam
pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai pastisipan atau
kelompok yang diteliti.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian sesuai dengan judul skripsi maka untuk
memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan pokok
permasalahan yang akan diteliti, maka lokasi yang penulis pilih adalah
KOREM 073 Salatiga yang beralamat di Jalan Diponegoro Salatiga.
4. Sumber Data
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari :
a. Sumber data Primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan pihak
KOREM 073 Salatiga.
b. Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari studi pustaka, arsip-arsip,
agenda, peraturan-peraturan dan hukum-hukum baik yang bersumber
dari hukum Islam, hukum positif maupun peraturan-praturan yang
berlaku di kalangan TNI AD.
5. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara
mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Dalam hal ini adalah para pihak staf intel, ibu-ibu Persit (persatuan
istri prajurit) maupun anggota Korem 073 Salatiga dari Tamtama,
Bintara dan Perwira.
b. Metode Observasi
Observasi adalah Metode pengumpulan data dengan cara
pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis yang diperoleh
di Korem 073 Salatiga.
c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku
tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2004:23).
6. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
kualitatif yaitu metode analisa yang pada dasarnya mempergunakan
pemikiran logis, analisa dengan logika, induksi, diduksi, analogi,
interprestasi, komperasi dan sejenisnya. Data yang diperoleh dari studi
lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data yang
dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data terkumpul diuraikan
secara logis dan sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
H. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini disajikan secara keseluruhan menjadi lima bab,
terdiri dari bab pertama yang berisi latar belakang masalah, Rumusan
Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah
pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian yang meliputi jenis dan
pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti sumber data,
prosedur pengumpulan data, analisis data, dan sistematika Penulisan.
Bab kedua berisi Poligami berdasarkan Hukum Fiqh Islam yang
berkaitan dengan Pengertian Poligami, dasar hukum Poligami, Poligami
berdasarkan dengan Hukum Positif diantaranya: perspektif UUP, KHI,
dan,Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen
Pertahanan. Tinjauan daru Hukum Fiqih , Hukum Positif di Indonesia dan
Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008. Sebab-seabab Poligami dan
akibat poligami.
Bab ketiga meliputi profil Korem 073 Salatiga dan pelaku poligami.
Sub yang pertama mengenai gambaran umum Korem 073 Salatiga yang berisi
tentang sejarah dan latar belakang Korem 073 Salatiga, visi misi,
kepengurusan, tugas dan kewajiban, program dan kinerja Korem 073 Salatiga.
Sub yang kedua tentang profil pelaku poligami yang dilakukan oleh prajurit
TNI Korem 073 Salatiga. Proses poligami yang dilakukan oleh anggota
Korem 073 Salatiga,dan Pandangan dari Instansi berkaitan dengan poligami
di Korem 073 Salatiga.
Bab keempat adalah Upaya pencegahan poligami dilingkungan Korem
073 Salatiga terhadap hasil penelitian tentang poligami yang dilakukan oleh
anggota TNI Korem 073 Salatiga yang menyimpang dari Peraturan Mentri
Pertahanan No 23 Tahun 2008, dan sanksi yang diperoleh dari Instansi atau
kesatuannya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh DANREM 073 Salatiga
dengan adanya anggotanya yang melakukan poligami serta upaya pencegahan
poligami ditinjau dari hukum Islam .
Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
BAB II
TINJAUAN UMUM POLIGAMI
Pada bab ini , akan menguraikan masalah poligami ditinjau menurut fiqh,
menurut UU Perkawinan dan KHI dan menurut Peraturan Mentri Pertahanan NO
23 Tahun 2008
A. Poligami Berdasarkan Hukum Fiqh Islam
1. Pengertian Poligami
Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu
polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Apabila
kata tersebut digabungkan maka kata poligami akan mempunyai arti suatu
perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan
bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang
bersamaan atau seorang istri mempunyai lebih dari seorang suami dalam
waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Dalam kamus
bahasa Indonesia poligami diartikan suatu sistem perkawinan yang salah
satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu
yang bersamaan. (Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve dan
Elsevier publishing project, Jakarta, 1984:2736)
Pengertian Poligami dari bahasa inggris berasal dari kata
polygamy yang berarti seorang pria yang memiliki istri dari seorang
wanita. Dari beberapa penegertian mengenai poligami mempunyai arti
yang sama, namun kata yang tepat bagi seorang laki-laki mempunyai istri
lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan
poligami. Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud
dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih
dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligini ini
menurut masyarakat umum adalah poligami (Tihami,2010:351-352).
Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami)
mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan,
bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalankan hidup berkeluarga,
sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan
suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.
(Kuzari,1995:1590)
Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh
orang-orang yang memfitnah islam dan seolah-olah memperlihatkan
semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu
merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam
masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena
tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Hamid,2005:19)
Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang
lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai
empat wanita saja.(Ibid:19)
2. Dasar Hukum Poligami
Maraknya praktek poligami dimasyarakat adalah dengan dalih
mengikuti sunnah Nabi dan memiliki landasan teoligis yang jelas. Pada
dasarnya poligami dapat dilihat dari Fiqh,
Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam
perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. Al-Qur’an surat An-
Nisa’ (4): 3:
n
Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”(Departemen Agama,2004:78)
Dari ayat tersebut kata nikah dalam surat An-Nisa berarti aqad,
yaitu suatu ijab dan Kabul yang dilakukan oleh wali seorang wanita
dan calon suami, yang mana dengan aqad tersebut, seorang laki-laki
boleh mencampuri wanita yang dikabulnya dalam aqad tersebut.
Kalimat yang berbunyi “jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila menikahinya)
…..”. maka ini adalah keprihatinan, ketakwaan, dan takut kepada
Allah yang menggetarkan hati si wali apabila dia tidak dapat berlaku
adil terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya.
Ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan.
Maka yang dianut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan
segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan
masalah maskawin maupun yang berhubungan dengan urusan lain, seperti
kalau menikhainya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta
kepadanya dan bukan karena kehendak mempergaulinya. (Quthb,1990;114)
Al-‘adl dalam ayat tersebut dimaknai secara bahasa dengan
istiqomh (konsisiten) dan secara syar’i diartikan menjauhkan diri dari
segala sesuatu yang dilarang agama. Selain itu kata al-‘adala dapat
dimaknai dengan kemampuan dalam jiwa seseorang untuk
menghalangi dirinya melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi
dalam ayat ini dimaknai dengan makna yang kedua yakni
bahwasannya seorang suami harus berbuat adil kepada istrinya.
Artinya seorang suami harus menghalangi dirinya dari hal-hal yang
menyakiti istrinya dengan cara mencukupkan kebutuhan belanjanya
atau materinya dan tidak membeda-bedakannya dengan istrinya yang
lain dalam hal tersebut maupun pembagian-pembagian yang lainnya.
(Yusuf,2013:190-191)
Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam
melayani istri, seperti : pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang
bersifat lahiriah. Islam memang membolehkan poligami dengan
syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya
poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat
durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka
wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja. (Tihami,2010:360)
Ayat Al-Quran tersebut surat An-Nisa ayat 3 juga menunjukan
kebolehan melakukan poligami yaitu seorang laki-laki menikahi lebih
dari satu orang perempuan, baik dua, tiga, atau empat. Poligami itu
paling banyak diperbolehkan menikahi empat orang perempuan hal ini
juga berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Az-Zuhri
äVæ<ã otni
=~Vb&}lã Artinya :“ menyuruh memilih empat diantara mereka.”
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Asy-Syafi’I, yang ia
terima dari Naufal bin Ad-Daily dijelaskan pula
| =5 d ã\ 8 äY p #RE ot&}
ã äRæ 8ã =&5 ã Artinya :“pilih empat orang diantara mereka yang kamu sukai dan
ceraikanlah yang lainnya.”
Dengan keterangan tersebut maka jelaslah bahwa poligami itu tidak
boleh lebih dari empat orang.
Pada dasarnya seorang laki-laki melakukan poligami ada yang
beralaskan sebagai sunnnah Rasul namun perlu diluruskan bahwa
sunnnah Rasul ini hendaknya dalam bentuk ketetapan ucapan,
tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi
dan Rasul, akan tetapi poligami selalu dikaitkan dengan sunnah Nabi
yang begitu kuat untuk menegakkkan keadilan dan kedamaian
dimasyarakat. Namun dalam realitanya umat Islam mempraktekannya
poligami melupakan pesan moral untuk menegakan keadilan, sehingga
jauh dari sunnah Nabi malah sebaliknya melanggar sunnnah.
(Mulia,2004:49-50)
Islam membolehkan poligami dengan syarat jika suami dapat
berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. akan tetapi, apabila ia tidak bisa
berlaku adil, maka tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Adapun
yang di maksud adil disini seperti yang telah disinggung dalam makna
mufradat, adalah keadilan dalam memberikan nafkah, yang
disesuaikan dengan keadaan masing-masing istri, dan pembagian
waktu untuk mereka. Adapun peraan hati yang terkadang menyayangi
salah satu dari yang lain, tidaklah mengapa selama tidak diwujudkan
dalam suatu tindakan atau perbuatan. Al-Qur’an juga menafikkan
kemampuan seorang suami menyamaratakan perasaannya terhadap
semua istrinya, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa’ (4): 129:
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Departemen
Agama,2004:100)
Dalam kitab kitab Al-Muwatta’, karya Imam Malik hanya
ditulis kasus seorang pria bangsa Thaqif yang masuk islam dan
mempunyai istri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh
mempertahankan maksimal empat dan menceraikan lainnya. Dari
uraian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Malik membolehkan
poligami maksimal empat istri.
Sementara dasar hadis untuk menunjukkan boleh poligami
maksimal empat, dicatat cerita seorang bangsa thaqif yang masuk
islam dan mempunyai istri sepuluh. Nabi menyuruh mempertahankan
empat dan menceraikan lainnya. Tuntutan harus berbuat adil diantara
para istri, menurut As-Syafi’i berhubungan dengan urusan fisik,
misalmya mengunjungi istri dimalam atau siang hari. Tuntutan ini
didasarkan pada prilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya,
yaitu dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah, Akan
halnya dengan keadilan dalam hati, menurut As-Syafi’i hanya Allah
yang mengetahuinya. Karena itu, mustahilnya seorang dapat berbuat
adil kepada istrinya yang diisyaratkan pada ayat An-Nisa’ (4):129
yang berhubungan dengan hati.
Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali berpendapat, seorang
laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat, berdasarkan An-
Nisa’ (4):3, kasus ghaylan bin salamah, dan kasus Nawfal bin
Mu’awiyah. Karena itu, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan,
meskipun menggunakan dasar (دليل) yang berbeda para ulama
konvensional tersebut mengakui bahwa poligami boleh hukumnya,
bukan dianjurkan (sunnah), apalagi wajib (amar/perintah) seperti yang
diasumsikan sebagaian orang.
Sebagai tambahan, semua ulama tersebut diatas mencatat An-
Nisa’ (4):3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat.
Sementara dalil tambahan untuk membuktikan kebolehan poligami
maksimal empat tersebut, para ulama mencatat nash yang berbeda.
Terlihat hanya imam As-Syafi’i yang mencatat dan menghubungkan
An-Nisa’ (4):3 dengan 129, yaitu menyimpulkan bahwa keadilan yang
dituntuk Al-Qur’an untuk boleh poligami, sebagaimana yang
tercantum dalam ayat An-Nisa’ (4):3 adalah keadilan dalam hal-hal
yang berhubungan dengan kebutuhan fisik (sandang, pangan dan
papan), sementara mustahilnya seorang suami berlaku adil yang
ditegaskan Al-Nisa’ (4):129 adalah hal-hal yang berhubungan dengan
batin (non-fisik/cinta). Karena itu kalau dapat berlaku adil terhadap
istri-istrinya dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya dalam
memenuhi kebutuhan fisik seorang suami boleh melakukan
poligami..(Nasution,2009:266)
B. Poligami Berdasarkan Hukum Positif
1. Poligami Berdasarkan Uudang-Undang No 1 Tahun 1974
Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami,
sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, ‘‘pada
asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami’’.Ketentuan tentang adanya asas monogami ini bukan berarti
seseorang tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, namun
aturan-aturan untuk poligami diperketat pada pasal-pasal berikutnya
yaituPasal 3 ayat (2) hingga pasal 5 ayat 2. Pada pasal 3 ayat (2) Undang-
undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan,"Pengadilan
dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".
Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan beristrikan lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka
ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat
tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka;
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf apasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dan istrinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Departemen
Agama RI, 2012: 76-77).
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974
menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut
dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pada
asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas
monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya
bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan
jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan
bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah
argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-
laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai
untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak
perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari
2. Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Di dalam Kompilasi Hukum Islam aturan tentang poligami tertulis
pada bab IX pasal 55-59 sebagai berikut:
Pasal 55
(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya
sampai empat istri.
(2) Syarat utama beristri lebih dari seoarang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.
Pasal 56
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan
menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memeperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun
1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat(1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istri dan tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun karena sebab lain yang perlu mendapat
penilaian Hakim.
Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan
permohonana izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas
salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan
terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau
kasasi (Departemen Agama Islam RI,2012:16-18).
Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57 dijelaskan poligami
berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memeperketat persyaratan dan
prosedur praktek poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan
tujuan perkawinan dalam Islam. Aturan yang terlalu ketat dalam KHI
perlu dipertimbangkan lagi hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang
tidak peduli dengan peraturan yang ada dan melakukan polgami liar dan
perselingkuhan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya.
Karena tidak mampu tidak mampu memenuhi persyaratan yang
ketat untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama.
Di sisi lain, tidak cukup bagi muslimin dan muslimat jika hanya
memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami
syariat Islam tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga
berpoligami betul-betul menjadi solusi dan bukan malah menjadi sumber
masalah dalam rumah tangga. Demikian pula, mereka perlu memahami
aturan teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting untuk menekan
angka kesalahan praktek berpoligami di tengah masyarakat muslim
Dalam pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya
posisi istri. Sebab manakala istri menolak memberikan persetujuan
Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya
sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausal yang
memberikan kesempatan pada istri merasa malu dan berat hati
mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara
poligami. Tambahan lagi masyarakat kita umumnya masih buta hukum
dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum
(Mulia,2004:173).
C. Poligami yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23
Tahun 2008
Sebagai seorang anggota TNI yang mempunyai peranan menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka setiap prajurit perlu
memiliki ketaatan dan kedisiplinan terhadap semua peraturan-peraturan yang
berlaku. Adapun peraturan yang dimaksud tersebut antara lain Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian
dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
Poligami bagi Anggota TNI diatur dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yakni terdapat dalam beberapa pasal,
diantaranya:
Pasal 2
Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan
bahwa setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut
ketentuan atau tuntunan agama yang dianut oleh Pegawai Departemen
Pertahanan yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 3
(1) Pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita
hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.
(2) Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila
hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya
harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan
ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4
pasal ini.
(3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
(4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ialah
a. Ada persetujuan tertulis dari istri.
b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup
untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang
dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Pasal 4
(1) Pegawai dilarang hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami
istri tanpa dasar perkawinan yang sah
(2) Setiap atasan harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya
yang melakukan perbuatan dimaksud pada ayat 1
pasal 5
(1) Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dinyatakan bahwa
Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari
pejabat yang berwenang.
(2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan
itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
(3) Permohonan izin perkawinan diajukan secara tertulis.
Pasal 6
(1) Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal dikeluarkan.
(2) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan
salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian dikesatuannya.
(3) Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib
melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan
izin
Pasal 7
Pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditolak
apabila:
(1) Calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh
pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap
(2) Calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain.
(3) Tabiat kelakukan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak
sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam
masyarakat.
(4) Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan
martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik
anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung.
(5) Calon suami/istri tidak seiman.
(6) Persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.
(Departemen pertahanan,2008:4-5)
Dalam Peraturan Mentri Pertahanan No 23 tahun 2008 sangat jelas
diatur dalam pasal 3 ayat 1 “bahwa seorang Pegawai Departemen Pertahan
baik Pria/Wanita hanya diizinkan mempunyai seorang Suami/Istri“ jika ingin
mempunyai lebih dari satu suami/istri harus sesuai agama yang dianut dan
mempunyai syarat alternatif dan komulatif, serta memenuhi administratif
dalam lingkungan Departeman Pertahan, dengan cara tertulis atau pun lisan
dengan pejabat kepegawaiannya yang berwenang.
D. Tinjauan Penulis tentang Poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-
undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,
dan PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008
Setelah membaca uraian keterangan tentang tata aturan berpoligami
baik menurut sumber Hukum Fiqh Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 di atas, penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan bahwa perkawinan pada dasarnya berazaskan monogami karena
perkawinan monogami lebih dekat pada tujuan pernikahan yakni membentuk
keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warrahmah. Islam bukanlah perumus
pertama yang mengajarkan bolehnya berpoligami bagi seorang suami, namun
Hukum Fiqh Islam memberikan aturan untuk membatasi perilaku poligami
hanya sampai empat orang istri, tidak seperti yang telah dilakukan ummat
manusia terdahulu yang melakukan poligami dengan jumlah istri tak terbatas
dan tanpa aturan yang jelas untuk menjamin keadilan bagi istri-istri serta
kesejahteraan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Bolehnya melakukan
poligami menurut hukum Islam pun dengan syarat bahwa seorang suami harus
mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, bila ia khawatir tidak mampu
berbuat adil maka ia hanya boleh menikah dengan seorang istri saja.
Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT
yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 3 dan ayat 129,
Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah
maksimal maupun persyaratan lain seperti:
a. Jumlah istri yang boleh dipoligmi paling banyak empat orang wanita.
b. Laki-laki dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya,
menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika
pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahiriah.
Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin
dapat berbuat adil secara hakiki karena keadilan hakiki hanya milik Allah
SWT semata.
Ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai pasal 59.
Darikedua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan dari hubungan yang
terkait di dalamnya serta perbedaannya.Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari
satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang istri bagi seorang
suami yang ingin menikah lagi.Dari alasan seorang suami yang ingin menikah
lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama
mengarah pada keadaan dan kondisi si istri. Demikian juga dalam persyaratan
untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu
adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Namun dalam KHI persetujuan dari
istri juga harus dibuktikan secara secara lisan dalam sidang di Pengadilan
Agama.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI juga sama
mengatur jika istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang
menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
Namun jika istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin
menikah lagi, maka pihak suami atu istri bisa mengajukan banding atau
kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak ada
kesempatan mengajukan banding atau kasasi.
Tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
KHI, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 juga
menerangkan bahwa seorang Pegawai Departemen Pertahanan dan atau
anggota TNI AD baik pria maupun wanita hanya diizinkan memiliki satu
orang isteri atau suami. Apabila ada seorang anggota yang akan melakukan
poligami harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008
disebutkan bahwa seorang anggota untuk dapat dapat mempunyai istri lebih
dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama
yang dianutnya harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat
alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif bagi seorang anggota
TNI untuk dapat mempunyai istri lebih dari seorang telah disebutkan juga
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c;
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a, b, dan c. Di antara syarat
untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain syarat alternatif di atas, seorang pegawai Departemen
Pertahanan terikat pula syarat kumulatif bahwa persetujuan dari istri harus
tertulis, pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup
untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan
dengan surat keterangan pajak penghasilan, jaminan tertulis dari Pegawai yang
bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Syarat-
syarat tertulis untuk berpoligami bagi seorang anggota TNI dan Pegawai
Departemen Pertahanan merupakan bagian dari upaya untuk mencegah
terjadinya poligami di lingkungan Departemen Pertahanan meskipun tidak
menutup rapat-rapat kemungkin terjadinya poligami tersebut.
E. Sebab-sebab Poligami
Ada beberapa sebab atau latar belakang, baik dari aspek historis,
sosiolagis, biologis yang mendorong seorang suami melakukan poligami
dalam kehidupan rumah tangganya yaitu:
1. Poligami dianggap sebagai sunnah Nabi
Pada dasarnya seorang laki-laki melakukan poligami ada yang
beralasan sebagai sunnah Rasul namun perlu diluruskan bahwa sunnah
Rasul itu hendaknya dalam bentuk ketetapan ucapan, tindakan yang
mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagia Nabi dan Rasul .akan
tetapi poligami selalu dikaitkan dengan suunah Nabi yang begitu kuat
untuk menegakan keadilan dan kedamaian dimasyarakat, namun dalam
realitasnya umat Islam mempraktikannya poligami melupakan pesan
moral untuk menegakan keadilan, sehingga jauh dari sunnah Nabi malah
sebaliknya melanggar sunnah. (Mulia,2004:49-50)
Bahwa Al-Quran dan Hadist memberikan petunjuk tentang
dibolehkannya mengamalkan ibadah poligami, dengan persyaratan
tertentu .dalil naqli yang utamanya dapat diketahui dari surat An-Nissa
ayat 3 . (setiyaji,2006:64)
2. Kelemahan istri
Kadang-kadang seorang wanita tidak sanggup memenuhi
kebutuhan hidup suami istri, karena dia mandul sehingga tidak
mempunyai keturunan, padahal tujuan yang utama dari perkawinan adalah
mempunyai keturunan.Atau wanita tersebut mempunyai cacat jasmaniah
dan mempunyai suatu akibat dari penyakit kronis yang dideritanya
sehingga tidak bisa memikul beban sebagai istri. Dari keadaan tersebut
mendorong seorang suami untuk melakukan poligami, syariah tidaklah
melakukan bentuk yang ideal tetapi, menilai bahwa kesejahteraan umum
lebih utama dari pada kesejahteraan perorangan, sehingga istri yang lemah
sebagai sebab salah satu faktor dari suatu tindakan berpoligami
(Nasution,1976:25-26).
3. Suami jatuh cinta kepada wanita lain
Sudah menjadi kebiasaan bahwa masalah cinta itu antara laki-laki
dan wanita timbul karena sebab-sebab yang banyak sekali, dan
mendorong mereka untuk melaksanakna pernikahan.Suatu kesalahan
bahwa masalah sex yang menjadi sebab timbulnya cinta dan perkawinan.
Suasana pergaulan yang memberi kesempatan yang banyak untuk
timbulnya benih-benih cinta antara laki-laki dan wanita walaupun sudah
berkeluarga, karena sering bersama-sama dalam bekerja dan setiap hari
bertemu lebih dekat, lebih akrab dalam pergaulannya ketimbang dengan
istrinya sehingga timbul rasa cinta karena kecantikan kebaikan hatinya
untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan seperti
perselingkuhan dan perzinaan maka laki-laki tersebut melakukan poligami
(Nasution,1976:28-29).
Tidak hanya ditempat bekerja saja seorang laki-laki terkadang
melihat wanita bukan muhrimnya dimana saja yang membuat jatuh cinta
dan terjadi hubungan badan dan untuk menghindari pergaulan yang haram
maka istrinya merasa lebih ringan bebannya kalau suaminya bergaul
dengan wanita yang halal sehingga poligami sebagai jalan keluarnya.
4. Suami benci kepada istrinya
Kehidupan seorang suami-istri tidak pernah sepi dari masalah
kadang diselubungi cinta kasih namun sebaliknya juga timbul rasa benci,
maka kadang penyebab dari seorang laki-laki malakukan poligami karena
perasan benci kepada istrinya yang dapat dijadikan alasan, kebencian itu
mungkin timbul karena tingkah lakunya yang tidak baik
(Nasution,1976:31).
Dengan berpoligami sang suami tidak berniat menganiaya sang
istri tetapi mempunyai tujuan agar istrinya menjadi baik merubah
sikapnya atau untuk memelihara anak-anaknya dia tidak akan
menceraikan istrinya karena ia benci kepada thalaq kerena merupakan
perbuatan yang dibenci Allah, maka dalam hal ini poligami dianggap
menjadi perbuatan yang lebih baik dari pada menceraikan istrinya.
5. Istri yang telah diceraikan ingin kembali
Kadang-kadang seorang suami berpisah dengan istrinya karena
thalaq tau dipisahkan oleh hakim. Kemudian menikah dengan yang lain,
tetapi setelah pernikahan berlangsung beberapa lama suami ingin kembali
dengan istrinya yang dulu dan istrinya menyetujui, karena faktor
perselisihan mereka sudah berlalu maka poligami dianggap penyelesaian
social yang dapat menetapkan istri yang baru tanpa perceraian dan dapat
mengembalikan istri yang lama serta menjamin kesejahteraan anak untuk
kembali dan mengayominya bersama-sama(Nasution,1976:34).
6. Hubungan kekeluargaan
Poligami dapat dilakukan dengan maksud memperkuat hubungan
kekeluargaan, suami menikah dengan istri yang baru dengan seorang
wanita yang masih famili .misalnya wanita itu janda dari kakaknya atau
familinya yang masih dekat yang meninggal sedang adiknya atau salah
seoarang famili dari yang meninggal itu adalah lebih baik untuk
memelihara anak-anaknya dari pada orang lain.dan si adik merasa tidak
enak keluar masuk kerumah janda kakaknya untuk kepentingan mengurusi
memelihara anaknya untuk menghindari gunjingan orang lain yang tidak
baik maka menikahi ibu mereka.Dengan poligami diharapkan agar
kesejahteraan janda atau yang sakit yang tidak mempunyai suami untuk
menikah dengan familinya dapat mengurangi masalah yang dihadapi
(Nasution,1976:35).
7. Menghindari perselingkuhan dan zina
Kebutuhan seks memang kadang membuat seorang laki-laki suatu
kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi yang sudah mempunyai istri, akan
tetapi sebagai seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibabnya kepada
suaminya setiap saat, kerena seorang wanita ada beberapa kendala yang
tidak dapat melayani suaminya dalam hal melakukan hubungan suami-
istri yaitu pada waktu datang bulan atau haid, masa nifas dan sakit. Dalam
kondisi yang demikian seorang suami hendaknya memahami keadaan
sang istri akan tetapi ada beberapa suami yang tidak mau tahu dengan
keadaan tersebut, untuk memenuhi hawa nafsunya yang tidak dapat
tersalurkan dengan istrinya maka kadang mengambil jalan pintas, dan
untuk menghindari perselingkuhan dan perzinaan yang diharamkan dan
untuk menghindari itu sang suami melakukan poligami agar terpenuhi
hasratnya dengan cara tersebut terhindar dari dosa dan sesuai dengan
prinsip-prinsip moral dan hukum-hukum syariat Islam dengan memilih
pernikahan dibandingkan melakukan perzinaan
F. Akibat Poligami
Akibat dari poligami menyebabkan beberapa persoalan yang timbul dalam
kehidupan sehari-harinya diantaranya:
1. Wanita cemburu
Pada umumnya akses yang terbesar dalam kehidupan berpoligami
timbulnya masalah berkaitan dengan cemburunya wanita. Kecemburuan
Wanita cemburu akan muncul dari seorang wanita dari istri yang lama
kepada istri yang baru hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu
merasa tersakiti dan ini membuktikan wanita tersebut sangat mencintai
suaminya. Kecemburuan itu hal yang wajar walaupun pengaruhnya ada
yang membahayakan namun pengaruhnya yang baik juga lebih banyak
(Nasution,1976:48-51).
2. Laki-laki tidak Bijaksana
Seorang laki-laki yang melakukan poligami hendaknya mempunyai
sifat yang bijaksana terhadap anak-anak dan istrinya karena sebagai
kepala rumah tangga hendaknya bertanggung jawab terhadap apa yang
berada dibawah pengayomannya. Namun pada kenyataannya terkadang
laki-laki tidak berlaku apa yang seharusnya dilakukannya seperti berbuat
adil dan juga dipengaruhi dari kepribadiannya laki-laki tersebut dalam
menghadapi problem didalam keluarganya yang kadang perselisihan yang
ringan menjadi dibesar-besarkan sehingga terjadi salah faham antara istri-
istrinya dan merasa paling benar dalam perselisihan tersebut
(Nasution,1976:51-54).
3. Anak-anak berkelahi
Dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami anak-anaknya
terjadi perkelahian yang timbul karena merasa paling baik dari seorang
ayah dan beberapa ibu, dari masalah tersebut terkadang menimbulkan
ketegangan dan saling menjauhi didalam rumah, untuk menyelesaikan
persoalan ini hendaknya suami,istri dan anak-anaknya yang kakak beradik
daru ibu yang berbeda saling mengendalikan diri dan menambah ilmu
pengetahuan agar bias terarah dan menghindari keegoisan masing-masing
maka akan tercipta kenyamanan dikeluarganya (Nasutiao,1976:54-58).
4. Kesulitan Ekonomi
Kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor dalam kehidupan
berpoligami, kesejahteraan dan kemakmuran dalam rumah tangga itu
sangatlah penting, karena poligami membutuhkan biaya yang sangat berat
dan seorang laki-laki yang berpoligami harus memenuhi kebutuhan anak-
anknya dan istrinya yang semakin hari semakin meningkat dan
penghasilannya yang terbatas (Nasution,1976:58-60).
BAB III
PROFIL KOREM 073 DAN PELAKU POLIGAMI SERTA PROSES
POLIGAMI DIKOREM 073 SALATIGA
A. Gambaran Umum Korem 073 Salatiga
1. Sejarah dan Latar Belakang Korem 073 Salatiga
Komando Resort Militer 073 Salatiga merupakan salah satu
Korem yang ada pada Kodam IV Diponegora yang dibentuk pada tanggal
21 Nopember 1951 bertempat di lapangan Kridanggo Salatiga, serah
terima jabatan dari Brigade Pragolo I yang dipimpin oleh Letkol. M.
Sarbini dan Pragolo II oleh Letkol. Soeharto dan sebagai Komandan yang
baru adalah Letkol. Soeharto. Wilayah sub teritorium IV meliputi
karesidenan Semarang dan Pati (SKEP Panglima, 1951).
Pada tanggal 5 Januari 1952 melalui Intruksi Kasad Nomor 65
adanya perubahan personil sebagai hasil perubahan maka dibentuk
Resimen diantaranya Resimen Infantri 12 di Purwokerto, Resimen 13 di
Yogjakarta, Resimen 14 di Salatiga dan Resimen 15 di Surakarta. Pada
tanggal 18 Juni 1959 SKEP KASAD NO.418/61959, tentang peresmian
panji kesatuan Resimen dalam lingkungan Teritorium Devisi IV
Diponegoro, untuk Resimen 14 menerima lambang kesatuan dengan
nama MAKUTARAMA yang berarti suatu mahkota raja yang dimiliki
oleh Rama Wijaya (Ramayana) seorang raja termashur dalam kisah
pewayangan.
Makutarama merupakan kata-kata yang terhormat yang artinya
wahyu atau wewangson atau pedoman hidup kearah kesempurnaan yang
disebut Hasta Brata yaitu delapan laku yang wajib dijadikan
sendi/pedoman hidup bagi setiap manusia untuk menggalang atau menuju
ke arah kesempurnaan diri pribadi.
Pada tahun 1961 terjadi perubahan yang menghapus MENIF
(Resimen Infanteri) sesuai SKEP Panglima IV Diponegoro berubah
menjadi Komando Resor Militer dengan sebutan daerah kekuasaannya,
tempat kedudukannya dan kode nomornya. Selain itu juga membentuk
organisasi Brigade Infantri (BRIGIF), memasukan Batalion-batalion
Infantri, dan Yonif. Dengan perubahan Resimen 14 berubah menjadi
Korem 73/Makutarama yang wilayahnya meliputi Karisidenan Semarang
dan Karisidenan Pati dan Komandonya berkedudukan di Salatiga yang
membawahi 9 Kodim serta di tingkat Dinas Jawatan /Staf yang taktis di
bawah KOREM 073/Makutarama.
Sesuai SKEP PANGDAM IV Diponegoro pada tanggal 29 Januari
1966 tentang pengaturan atau perubahan Kode nomor tiap-tiap Korem
dalam wilayah KODAM IV Diponegoro KOREM 73 diubah menjadi
KOREM 073 Salatiga sampai sekarang.
Yang termasuk Anggota jajaran KOREM Salatiga yaitu :
a. Kodim Salatiga
b. Kodim Kendal
c. Kodim Pati
d. Kodim Kudus
e. Kodim Demak
f. Kodim Purwodadi
g. Kodim Blora
h. Kodim Jepara
i. Kodim Rembang
j. Dinas Jawatan (DENPOM, DENPAL, DENHUB, DENZIBANG,
DENKES dan AJENREM) dan Batalion Infantri 410 (Sejarah korem
073,2013:8)
2. Visi dan Misi TNI AD KOREM 073 Salatiga
Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sebagai
bagian dari Tentara Naional Indonesia ( TNI ) sebagaimana dimuat dalam
UU RI NO 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor
34 tentang TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,
a. Tugas - tugas Angkatan Darat meliputi:
1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah
perbatasan darat.
3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan pengembangan
kekuatan matra darat.
4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat (UU RI
Nomor 34 Tahun 2004:9).
b. Visi dan Misi TNI-AD Korem 073 Salatiga
1) Visi Tentara Nasional Angkatan Darat
“Angkatan Darat yang solid, profesional, tangguh, berwawasan
kebangsaan serta selalu dicintai rakyat” (Mabesad, 2006: 60).
2) Misi Tentara Nasional Angkatan Darat
a) Mewujudkan kekuatan dan gelar kekuatan Angkatan Darat
yang profesional dan modern dalam penyelengaraan
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Meningkatkan dan memperkokoh jati diri Prajurit Angkatan
Darat yang tanguh, yang memiliki keungulan moral, rela
berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan
negara dan bangsa dan mempertahankan integritas keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
c) Mewujudkan kualitas Prajurit Angkatan Darat yang memiliki
penguasaan ilmu dan ketrampilan keprajuritan melalui
pembinaan doktrin, pendiddikan dan latihan yang sistematis,
dan meningkatkan kesejahteraannya.
d) Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik
dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non
tradisional.
e) Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara
sahabat, baik dalam rangka confidence building measure
(CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalisme prajurit.
f) Mewujutkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh
Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara
(Mabesad,2006:84).
Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman pada amanatnya pada
saat di Yogyakarta yang pertama menyatakan: “Tentara hanya
mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kadaulatan Negara
dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara teguh memegang
kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.
Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan segala
yang diwajibkan. Harus diingat pula, oleh karena Negara Indonesia tidak
cukup dipertahankan tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerja
sama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan diluar tentara;
tidak bisa menjadi alat suatu golongan atau siapa pun juga.”(Abdoel
Fatah,2005:2)
3. Kepengurusan KOREM 073 Salatiga
a. Pejabat Komandan Korem yang telah menjabat dari Tahun 1951 s.d
sekarang
1) Komandan Brigade Pragolo
Letkol Soeharto Th 1951 s-d 1953
2) Komandan Resimen Infanteri 14
a) Letkol Pranoto Reksosamudro Th 1953 s-d 1956
b) Letkol Soedarmo Th 1956 s-d 1957
c) Letkol Ibnu Subroto Th 1957 s-d 1960
3) Komandan Korem 73
a) Letkol Inf Soedigdo H NRP 11265 Th 1960 s.d 1963
b) Letkol Inf Roestamadji W NRP 17517 Th 1963 s.d 1964
c) Kolonel Inf Soekardi NRP 10995 Th 1964 s.d 1966
4) Komandan Korem 073/Makutarama
a) Kolonel Inf Koesworo NRP 11167 Th 196 s.d 1969
b) Kolonel Inf Soekotjo NRP 16311 Th 1969 s.d 1971
c) Kolonel Inf Soeparno NRP 10702 Th 1971 s.d 1975
d) Kolonel Inf M. M Sitorus NRP 15197 Th 1975 s.d 1977
e) Kolonel Inf Panudju W NRP 206295 Th 1977 s.d 1979
f) Kolonel Inf Wawan S NRP 18493 Th 1979 s.d 1982
g) Kolonel Inf Abinowo NRP 18827 Th 1982 s.d 1984
h) Kolonel Inf Ambar S NRP 19021 Th 1984 s.d 1987
i) Kolonel Inf F.X. S. NRP 19720 Th 1987 s.d 1988
j) Kolonel Inf Sadeli Muchtar NRP 19011 Th 1988 s.d 1990
k) Kolonel Inf Yopie Wiston S NRP 159754 Th 1990 s.d 1992
l) Kolonel Inf Robert Sitorus NRP 21251 Th 1992 s.d 1994
m) Kolonel Art Ign. Mulyono NRP 32652 Th 1994 s.d 1995
n) Kolonel Inf Glenny .K. NRP 26456 Th 1995 s.d 1996
o) Kolonel Art Yusuf M NRP 24356 Th 1996 s.d 1996
p) Kolonel Inf Arri Sujono SH NRP 27117 Th 1996 s.d 1999
q) Kolonel Inf Syaiful R S.ip NRP 27827 Th 1999 s.d 2000
r) Kolonel Inf Adji Wiyono NRP 27130 Th 2000 s.d 2003
s) Kolonel Czi Endang S NRP 28052 Th 2003 s.d 2005
t) Kolonel Kav F.TB. Tambunan NRP 28866 Th 2005 s.d 2007
u) Kolonel Inf Moko Poerwono NRP 29068 Th 2007 s.d 2009
v) Kolonel Inf Sakkan T NRP 29601 Th 2009 s.d 2011
w) Kolonel Inf G.Elnadus Supit NRP 30444 Th 2011 s.d 2012
x) Kolonel Kav Anang Dwi SE NRP 30514 Th 2012 s.d 2013
y) Kolonel Arm Rubin M.S.ip NRP 30902 2013
z) Kolonel Kav Bueng W.S.I.PM.H NRP 2014
(Sejarah Korem 073/Makutarama,2013:30)
Struktur organisasi bahwa pimpinan tertinggi di Korem
073/Makutarama adalah Komandan Korem 073/Makutarama sebagai
eselon pimpinan. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya Danrem dibantu Eselon Pembantu Pimpinanyang terdiri dari
Para Kasirem, Pasirem, Kajasrem, Kabintalrem, Kapenrem,
Keprimrem,dan dalam pelaksanaan diwilayah dibantu para Komandan
Kodim.
Susunan Pengurus Korem 073 Salatiga
1. Komandan Korem 073/Mkt : Kol. Kav. Bueng Wardadi Sip.
2. Komandan Staf Korem 073/Mkt : Let.Kol. Arm.Jati Bambang .P. Sip
3. Kepala Seksi Inteljen : Let. Kol. Inf. Ignatius Wiwoho
4. Kepala Seksi Operasi : Let. Kol. Inf. Himawan Adi .L.
5. Kepala Seksi Personel : Let. Kol. Kav. Asjur
6. Kepala Seksi Teritorial : Let. Kol. Kav. Agus Tri .W.
7. Kepala Logistik : Mayor. Arh. Bambang Rukminto
8. Komandan Kompi Markas : Kapten. Chk. Sugito
9. Kepala Hukum : Mayor. Chk. Munadi S.H.
10. Kepala Sekertariat Umum : Kapten Inf. Denang Rohman
11. Kepala Infolahta : Kapt. Chk. Harjito
12. Kepala Pembinaan Mental : Kapt. Inf. Kodi
B. Poligami Prajurit TNI di Korem 073 Salatiga
1. Profil Pelaku Poligami Prajurit TNI Korem 073 Salatiga
Dari hasil observasi yang saya lakukan dengan wawancara pada
tanggal 23 agustus 2014 dengan pihak staf Inteljen dan bagian Penerima
berita Korem Salatiga serta dokumen yang berada dikantor Inteljen dapat
kami peroleh data profil dari pelaku poligami Anggota TNI Korem
Salatiga dengan alasan melakukan poligami sebagai berikut :
a. Pasangan WA (Suami) ,ER (Istri Sah ) dan UL (Istri Sirih)
Dalam kehidupan manusia masalah rejeki dan jodoh memang
menjadi rahasia Tuhan. Manusia hanya berhak merencanakan segala
sesuatunya namun tetap kuasa akhir berada di tangan Tuhan.
Walaupun begitu, manusia masih diberi kesempatan untuk mengubah
takdir yang ada dalam hidupnya. Begitu halnya bagi WA dan ER yang
merasa telah mengarungi bahtera rumah tangganya dengan bahagia .
keluarga kecil yang diidam-idamkan semasa pacaran dulu
kebahagiaan itu serasa lengkap dengan adanya sepasang anak-anak
mereka yang tumbuh dengan kasih sayang bapak dan ibunya.
Keluarga WA yang tinggal diasrama dimana beliau tugas,
hidup dengan nyaman , ER sebagai istri seorang anggota TNI pun
menyadari bahwa tugas suaminya yang sebagai benteng negara harus
siap selalu mendapinginya dimana pun beliau ditugaskan. Sebagai
seoarang istri perwira ER sangatlah menjaga nama baik keluarganya
baik didalam keluarga besarnya maupun dimasyaraat.
WA sebagai seorang anggota TNI yang tugasnya dipindah dari
daerah satu kedaerah lain merasa jenuh dengan tugas yang selalu
menyita waktu. Pada suatu hari beliau ditugaskan diluar kota dan
berkenalan dengan seorang wanita yang bernama UL, karena sering
bertemu dan komunikasi benih-benih cinta tumbuh keduanya merasa
cocok tanpa sepengetahuan dari istrinya ER, sepasang kekasih itu
melaksanakan pernikahan sirih pada bulan januari 2013 didaerah
Ajibarang dengan dibantu seorang kyai M. Fausi. Setelah menikah
kemudian UL tinggal bersama disebuah kontrakan dan mempunyai
seorang anak.
Kehidupan rumah tangga dari WA dan ER selama terjadinya
pernikahan siri yang dilakukan suaminya mulai tidak harmonis
pertengkaran pun sering terjadi, WA sering tidak pulang ditengah-
tengah keluarganya , anak-anaknya pun merasa tidak diperhatikan. ER
sebagai istri selama ini merasa aneh dengan perubahan suaminya yang
sudah hampir 15 Tahun lebih dijalani bersama-sama baik suka
maupun duka.
ER merasa sudah jenuh dengan perubahan suaminya, tanpa
sepengetahuan suaminya WA melaporkan perubahan suaminya
kekantor dan dari laporan ER pihak staf Intejen Korem 073 Salatiga
memproses laporan tersebut.
Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak Inteljen rem
073 Salatiga pada tanggal 26 Februari 2014 WA di BAP ( Berita
Acara Pemeriksaan ) dengan pelanggaran Asusila karena memiliki dua
orang istri sehingga melanggar peraturan Mentri Pertahanan NO 23
Tahun 2008 tentang Perkawinan, Percerain, dan Rujuk di Lingkungan
Departemen Pertahanan . Sebagai seorang Prajurit TNI yang dibawahi
oleh Kementrian Pertahaan apabila ada anggotanya yang melakukan
pelanggaran seperti berpoligami maka berdasarkan Peraturan Mentri
Pertahanan NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian ,dan
Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan maka
melanggar aturan dalam pasal 3 ayat (1). Bagi Pegawai di Lingkungan
Departemen Pertahanan yang menyatakan “bahwa pada dasarnya
seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya
diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Sanksi tersebut antara
lain penahanan 21 hari, penundaan pangkat, dimutasi ke
Kodim/daerah lain atau sabagai tahanan kota, dan apabila yang
bersangkutan lari dari proses perkara yang dilakukannya maka yang
bersangkutan apabila tidak memberi kabar dan tidak pernah bekerja
secara otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari
dinasnya sebagai TNI.
Sedangkan ER merasa masih mampu melaksanakan tugas
kewajiban sebagai seorang istri secara lahir dan batin kepada
suaminya WA yang melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi
tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
b. Pasangan KH ( Suami ), NIK ( Istri sah ) dan RI ( Istri Siri )
Sebagai seorang wanita mungkin merasa bangga mempunyai
suami yang tampan berwibawa dan sempurna tanpa ada cacat sedikit
pun. NIK istri dari KH yang sudah hidup selama 12 Tahun dengan
penuh bahagia dengan dikarunia dua putri yang cantik-cantik . sebagai
seorang anggota TNI KH bertugas sebagai seorang BABINSA .
Dengan gaji yang minim NIK mengatur gaji suaminya KH
dengan baik, keluarganya hidup dengan kesederhanaan putri mereka
pun tumbuh menjadi anak yang pintar NIK dan KH merasa senang
dengan rumah tangga yang telah dibangun dengan cinta kasih mereka
selama ini. Namun setelah mempunyai rumah ditengah-tengah
masyarakat cobaan datang didalam rumah tangga mereka.
Kehidupan yang tidak sesuai dengan lingkungan tempat
tinggalnya menuntut suaminya diluar batas kemampuan, KH merasa
istrinya NIK sudah tidak wajar lagi dalam mengatur keuangan rumah
tangganya. Dan rumah tangganya pun sering diwarnai dengan
pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.
Pada suatu hari KH berugas disuatu daerah, karena
ketampanannya ada seoarang wanita yang bernama RI mengajaknya
berkenalan, KH pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut RI
yang cantik dan masih muda, setelah bertukar No HP mereka sering
bertemu dan saling jatuh cinta. RI seorang wanita yang mempunyai
daya tarik yang membuat seorang pria jatuh hati dari fisiknya, dan
anak dari orang kaya didaerah tersebut semakin membuat KH jatuh
hati dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.
Pada Tanggal 29 April 2011 KH dan RI melakukan pernikahan
siri di rumah Kyai Abdul Hadi pemilik PONPES Rodhatul Huda.
Keduanya menjalankan kehidupannya dirumah RI. Dan dikarunia
seorang anak laki-laki yang membuat KH semakin senang karena
pada perkawinannya dengan NIK anaknya Perempuan semua.
NIK merasa ditelantarkan kehidupannya selama beberapa
tahun terahir oleh suaminya KH, kedua putrinya pun tidak pernah
mendapatkan uang jajan. NIK untuk memenuhi kehidupannya selama
KH tidak menafkahi baik secara lahir maupun batin dengan cara
berjualan sembako dirumahnya dengan modal meminjam uang dari
saudara-saudaranya.
Dengan dorongan kedua putrinya NIK merasa sudah
kehilangan kesabarannya dalam menghadapi KH suaminya yang
sudah tidak menafkahi dan jarang pulang kerumah. NIK mendatangi
kantor suaminya Korem 073 Salatiga dan menemui DANREM, NIK
menceritakan semua permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
rumah tangganya dalam beberapa tahun terahir ini.
Danrem pun menanggapi laporan NIK dengan menyelidiki KH
secara sembunyi-sembunyi oleh pihak Inteljen, setelah beberapa bulan
dengan data-data yang diperoleh KH pun diketahui telah mempunyai
istri dan anak selain dari ibu NIK. Pada Tanggal 22 September 2014
permasalahan pun terungkap KH di BAP karena sudah melakukan
pelanggaran asusila dengan melakukan poligami, sedangkan seorang
anggota TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu
sesuai Peraturan Mentri Pertahanan NO 23 Tahun 2008 tentang
Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi pegawai di lingkungan
Departemen Pertahanan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Bagi
Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan
“bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik
pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Sanksi
tersebut antara lain penahanan 21 hari, penundaan pangkat, dimutasi
ke Kodim/daerah lain atau sabagai tahanan kota, dan apabila yang
bersangkutan lari dari proses perkara yang dilakukannya maka yang
bersangkutan apabila tidak memberi kabar dan tidak pernah bekerja
secara otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari
dinasnya sebagai TNI.
NIK pun merasa sangat kecewa dengan perbuatan KH yang
telah melakukan poligami dan mempunyai anak laki-laki dari RI,
sebagai istri yang sah NIK masih merasa bisa memberikan seorang
anak laki-laki dari rahimnya dan memperbaiki ekonomi rumah
tangganya bersama-sama dengan KH, tanpa harus berpoligami. Dari
perbuatannya tersebut KH harus menanggung akibatnya.
c. Pasangan SBK ( Suami ), NI ( Istri ), LIS dan YU ( Istri Sirih)
Kehidupan rumah tangga SBK dengan NI sudah 10 tahun
namun belum dikarunia anak. Sebagai seorang suami SBK merasa
belum lengkap rumah tangganya tanpa adanya anak yang menemani
sehabis pulang kerja, NI merasa sedih melihat suaminya setiap saat
pulang dari kantor merasa kesepian. Selama sepuluh tahun SBK dan
NI sudah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan berobat
secara medis maupun alternatif untuk mendapatkan momongan.
Namun usahanya masih belum berhasil juga, pada suatu malam SBK
menyampaikan keinginannya untuk mempunyai istri lagi agar
mendapatkan keturunan.
NI merasa kaget dengan keinginan suaminya tersebut dan
spontanitas marah mendengar suaminya ingin memiliki istri lagi,
karena NI memahami bahwa seorang anggota TNI hanya boleh
mempunyai istri satu tidak boleh lebih apalagi SBK mempunyai
pangkat seorang perwira yang menjadi panutan bagi anak buahnya.
Namun dengan pertimbangan yang cukup matang dengan didasari rasa
cinta yang cukup besar pada SBK, NI yang merasa menyadari
kekurangan pada dirinya yang tidak bisa memberikan keturunan yang
selama ini diinginkan oleh suaminya ahirnya mengijinkan suaminya
menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama LIS yang telah
dikenalnya selama beberapa tahun terahir disuatu daerah pada waktu
ditugaskan, pernikahan berjalan dengan lancar secara siri tanpa
sepengetahuan dari pihak kantor Korem 073 pada 23 Maret 2007 .
Setelah pernikahan terjadi selama satu tahun LIS pun mempunyai
anak laki-laki SBK merasa senang, NI sebagai istri yang sah pun
merasa ikut senang suaminya telah dikarunia seorang anak laki-laki
yang selama ini diinginkannya walaupun dengan cara poligami.
Poligami yang dilakukan SBK dengan istri-istrinya NI dan LIS
hidup dengan rukun walau pun kadang ada perselisihan namun dapat
diselesaikan dengan baik. Pada suatu malam SBK merasa jenuh
dengan tugas-tugas yang dibebankan dari korem, untuk
menghilangkan kejenuhannya beliau pergi disebuah tempat karoke,
disitu beliau berkenalan dengan seorang perempuan yang masih muda
bernama YU. Dari pertemuan itu terjalin komunikasi yang membuat
mereka saling tertarik setelah beberapa bulan karena hubungan yang
cukup intensif tersebut mengakibatkan YU hamil dan SBK merasa
kaget dengan kejadian tersebut. Yu meminta pertanggung jawaban
SBK namun tidak mendapatkan tanggapan. Karena merasa tidak
dihiraukan YU membuat tindakan yang tidak pernah diduga oleh SBK
yaitu melaporkan tindakannya ke Korem 073 Salatiga bahwa dirinya
telah dihamili oleh SBK. Dari kejadian tersebut ahirnya terbongkar
semua perbuatan SBK yang selama ini melakukan Poligami tanpa
sepengetahuan pihak kantor dimana SBK bekerja.
Dari perbuatan SBK tersebut sangat jelas melanggar perturan
sebagai anggota TNI yang hanya diperbolehkan mempunyai istri lebih
dari satu dan peraturan itu diatur dalam PERMENHAN NO 23 Tahun
2008 pasal 3 ayat 1 namun ada pengecualian bahwa istri NI sebagi
istri yang sah menyadari kekurangannya tidak dapat memberikan
keturunan dan memberikan ijin untuk berpoligami dengan LIS akan
tetapi poligami yang dilakukan SBK dilakukan tidak secara resmi
tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi dari pihak kantor. Apalagi
ditambah dengan perbuatannya yang menghamili YU yang harus
memaksanya untuk menikahinya secara siri pula. SBK ahirnya harus
mendapatkan hasil dari perbuatannya yang telah melanggar peraturan
yang telah ada pihak korem 073 Salatiga dengan tim khususnya
inteljen ahirnya berhasil membuka poligami yang dilakukan SBK.
d. Pasangan AG ( Suami ), MAR (Istri Sah ), RE ( Istri Siri )
Seorang anggota TNI mungkin bagi masyarakat kelihatannya
gagah dengan seragam loreng dan baret yang selalu menjadi ciri khas
seoarang TNI. MAR yang sebagai istri dari serka AG pun merasa
bangga mempunyai suami yang gagah disegani banyak wanita.
Rumah tangga AG dan MAR yang tinggal disebuah desa disekitar
Salatiga hidup dengan dua anaknya , kehidupan mereka bahagia
layaknya keluarga lainnya. Namun AG yang mempunyai kebiasaan
yang tidak wajar tidak seperti laki-laki pada umumnya yaitu
mempunyai seks yang berlebihan/libido membuat MAR sedih setiap
suaminya mengajaknya berhubungan. Karena setiap saat AG selalu
mengajaknya untuk berhubungan intim dan sebagai seorang istri
merasa kewalahan dalam menghadapi hawa nafsu yang dimiliki
suaminya tersebut.
AG merasa istrinya MAR tidak bisa memenuhi kebutuhannya
setiap saat maka terlintas dibenaknya untuk memiliki istri lagi agar
dapat tersalurkan sahwatnya. Tanpa berpikir panjang AG pun secara
diam-diam telah mempunyai teman wanita yang bernama RE mereka
pun sering bertemu dan menjalin hubungan spesial, RE yang setiap
saat dapat memenuhi kebutuhan AG setiap kali ingin berhubungan
layaknya suami istri ahirnya memutuskan untuk dinikahi secara siri
pada tanggal 10 Agustus 2011, AG pun menjalani poligami dengan
tanpa beban karena kebutuhan seksnya dapat tersalurkan.
Poligami yang dilakukan AG secara diam-diam mulai tercium
oleh istrinya MAR yang secara tidak sengaja membaca sms didalam
HP nya AG yang pada saat dinas tidak membawa tertinggal dirumah
dari situlah mulai terbongkar bahwa AG selama ini telah berpoligami.
Tanpa berpikir panjang MAR melaporakan ke korem dengan
membawa bukti sms tersebut, pihak korem pun memanggil AG
dengan menanyakan apa yang dilaporkan istrinya benar adanya atau
Cuma salah paham, AG pun berbelit-belit dalam menjawab semua
pertanyaan daro pihak DANREM yang secara langsung menangani
laporan tersebut.
Setelah beberapa bulan diadakan penyelidikan oleh pihak
inteljen ternyata terbukti bahwa AG mempunyai istri lebih dari satu
dengan alasan bahwa AG tidak bisa menahan sahwatnya yang
berlebihan atau tidak puas dengan istrinya MAR dan untuk memenuhi
hasratnya menikahi secara siri dengan RE, dan poligami yang
dilakukan AG sudah melanggar PERMENHAN NO 23 Tahun 2008
tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di
lingkungan DEPHAN dalam pasal 3 ayat 1 s.d ayat 4
e. Pasangan BE ( Suami ), EV ( Istri Sah ) dan YE ( Istri Siri )
Kehidupan didalam lingkungan anggota TNI mungkin sudah
terbiasa dengan tuntutan disiplin yang tinggi, begitu pun keluarga BE
dan EV sebagai sepasang suami istri yang sudah hidup bersama-sama
selama 10 tahun lebih dalam berumah tangga. Hidup dari satu asrama
ke asrama lain mengikuti suaminya yang berdinas selalu berpindah
tempat dengan anak-anaknya yang sudah tumbuh dengan kasih sayang
dari BE walaupun sering ditinggal tugas diluar daerah .
EV sebagai istri prajurit tidak hanya duduk dirumah saja, dia
bekerja sebagai honorer disuatu instansi pemerintahan dengan gaji
yang minim setelah beberapa tahun beliau mencoba mengikuti tas
CPNS, setelah mengikuti prosedur yang ada dan untuk lolos sebagai
PNS harus membayar uang 100jt karena ada pihak yang
membantunya menjamin keberhasilannya sebagai PNS. Pengumuman
seleksi PNS pun tiba, sebagai seorang suami BE pun mendukung
istrinya untuk lolos seleksi tersebut dan membantunya mencarikan
uang yang dibutuhkannya, namun apa yang terjadi dari seleksi
tersebut ternyata EV tidak lolos dan uang yang diminta sebagai
persyaratan untuk membayar PNS tersebut telah diberikan sebagian
kepada orang tersebut. Dari kejadian itu EV merasa bersalah dan jatuh
sakit karena memikirkan uangnya yang telah diberikan tidak kembali,
sakitnya pun semakin lama tidak dapat disembuhkan, sakit yang
dideritanya yaitu gangguan jiwa.
BE sebagi laki-laki yang normal tidak dapat menahan naluri
kelaki-lakiannya / sahwatnya, istrinya EV yang menderita gangguan
jiwa tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara rohani, walaupun BE
masih sangat mencintainya dengan terpaksa harus menikah lagi secara
siri dengan YE.
BE pun menjalankan poligami secara diam-diam tanpa
sepengetahuan dari kantor dimana bekerja. Akan tetapi sebaik-baiknya
orang menyimpan bangkai ahirnya tercium juga. Pada suatu hari YE
merasa sudah tidak nyaman hidup sebagai istri keduanya yang hanya
dengan pernikahan siri dan anak sudah mempunyai anak yang harus
sekolah sedangkan anaknya tidak mempunyai surat akta kelahiran dan
Kartu keluarga ahirnya YE menuntut BE untuk menikahinya seperti
wanita yang pada umumnya mempunyai akta surat nikah, dengan
terpaksa BE pun menghadap DANREM dengan YE melaporkan
bahwa dirinya telah melakukan poligami selama 4 tahun dengan
alasan bahwa istri yang pertama bernama EV mengalami sakit
gangguan jiwa yang tidak dapat disembuhkan.
DANREM sebagai atasannya pun menanggapi laporan tersebut
dan memberikan solusi bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak
boleh mempunyai istri lebih dari satu sesuai dengan PERMENHAN
NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi
pegawai dilingkungan DEPHAN pasal 3 ayat 1, s.d 4 namun ada
pengecualian yang terdapat dalam pasal ini. Apabila istri atau
suaminya tidak dapat memberikan keturunan, mengidap penyakit yang
tidak dapat disembuhkan atau hilang ingatan dapat diperbolehkan
mempunyai istri lebih dari satu.
BE pun dengan terpaksa harus menceraikan salah satu dari
istrinya agar dapat mematuhi peraturan yang sudah ada sebagai
seorang anggota TNI yang hanya diperbolehkan mempunyai istri satu.
YE pun yang dipilih sebagai istrinya untuk mendapingi kehidupannya
setiap harinya dan dengan terpaksa EV pun ditinggalkannya.
2. Proses Poligami yang dilakukan Anggota TNI Korem 073 Salatiga
Poligami yang dilakukan Anggota TNI Korem 073 Salatiga proses
pernikahannya dilakukan secara siri. Sedangkan pernikahan siri
merupakan pernikahan dibawah tangan. Secara Harfiah diartikan sebagai
pernikahan rahasia. Pernikahan siri juga dapat dikatakan sebagai
pernikahan yang hanya memenuhi syarat agama tetapi belum dicatatkan
di pemerintahan. Anggota TNI Korem 073 Salatiga melakukan poligami
dengan cara ini dengan alasan untuk menghindari perzinaan.
Pernikahan siri yang dilakukan oleh anggota TNI Korem Salatiga
untuk menghindari zina khususnya bagi anggota TNI karena tidak boleh
memiliki istri lebih dari satu, bagi anggota TNI yang melakukan poligami
memilih jalan dengan pernikahan siri. Apabila istri atau suaminya tidak
dapat memberikan keturunan, mengidap penyakit yang tidak dapat
disembuhkan atau hilang ingatan dapat diperbolehkan mempunyai istri
lebih dari satu.
Namun pada kenyataannya yang melakukan poligami hanya
karena hawa nafsu belaka yang tidak dapat dikendalikan, dan dalam hal
ini istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonana izin untuk
beristri lebih dari satu.
Istri yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut hal apapun
apabila suaminya meninggalkannya, karena tidak mempunyai surat atau
akta nikah sehingga anaknya tidak berhak mendapatkan haknya sebagai
anak dari sang suami. Sebagai istri yang sah dari suaminya yang menjadi
Anggota TNI mempunyai hak penuh atas semua fasilitas baik gaji atau
pun kesejahteraan yang diperoleh oleh suaminya karena mempunyai KPI
(Kartu Penunjukan Istri). Dengan KPI tersebut sang istri dapat
mempergunakan untuk mengabil gaji apabila suaminya sedang
melaksanakan tugas diluar daerah , pensiun atau sudah meninggal dunia.
3. Pandangan dari Instansi berkaitan dengan Poligami di Korem 073
Salatiga
Dari hasil penelitian yang saya lakukan dari mengikuti pengarahan
yang dilakukan oleh pihak Korem Salatiga seperti DANREM, Ketua
PERSIT CABANG REM 073 Salatiga pendapat dari beberapa rekan
kerjanya dan Istri dari anggota Persit mengenai poligami yang dilakukan
oleh Angggota TNI Korem Salatiga sebagi berikut :
a. Komandan Korem (DANREM)
Dalam pengarahannya pada tanggal 13 Juni 2014 Sebagai
DANREM 073 Salatiga dalam menyikapi beberapa anggotanya yang
melakukan poligami tentu merasa kecewa karena Tentara Nasional
Indonesia selanjutnya disebut TNI yang berkedudukan sebagai unsur
aparatur Negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, dan sebagai pelayan
masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik,
berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung
jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia.
Sebagai seorang anggota TNI yang dibawahi oleh Kementrian
Pertahaan apabila ada anggotanya yang melakukan pelanggaran
seperti berpoligami maka berdasarkan Peraturan Mentri Pertahanan
NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian ,dan Rujuk bagi
Pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan maka melanggar
aturan dalam pasal 3 ayat (1) Bagi Pegawai di Lingkungan
Departemen Pertahanan yang menyatakan “bahwa pada dasarnya
seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya
diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Apabila istri atau
suaminya tidak dapat memberikan keturunan, mengidap penyakit yang
tidak dapat disembuhkan atau hilang ingatan dapat diperbolehkan
mempunyai istri lebih dari satu. Apabila ada yang melanggar
paraturan yang sudah ada maka seorang anggota TNI atau PNS yang
bekerja dilingkungan Departemen Pertahana maka akan mendapatkan
Sanksi antara lain penahanan 21 hari, penundaan pangkat, dimutasi ke
Kodim/daerah lain atau sabagai tahanan kota, dan apabila yang
bersangkutan lari dari proses perkara yang dilakukannya maka yang
bersangkutan apabila tidak memberi kabar dan tidak pernah bekerja
secara otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari
dinasnya sebagai TNI.
Beliau juga memberikan pandangana bahwa apabila
anggotanya ada yang tetap melakukan poligami maka harus izin
terlebih dahulu dari pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari
pejabat, bersiap-siaplah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah
atau diberhentikan dari jabatanya apabila yang bersangkutan
menduduki suatu jabatan. Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh
TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-
terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu
maupun secara diam-diam.
Mempunyai istri lebih dari seorang, sering dapat mendayaguna
dan kemampuan seorang TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-
hari, disamping hal ini tentunya akan menjadi sorotan masyarakat
karena fungsinya sebagai abdi masyarakat yang sepatutnya menjadi
teladan. Malah memberikan contoh yang tidak bagus
b. Ketua Persit (Persatuan Istri Prajurit) Kartika Candra Kirana
REM 073 Salatiga
Sebagai seorang istri Anggota TNI sekaligus sebagai ketua
persit dalam pengarahannya dalam pertemuan arisan persit pada
tanggal 7 Juli 2014 mengenai poligami yang dilakukan oleh beberapa
anggota TNI secara pribadi berpendapat, bahwasannya sebagai istri
seharusnya melayani suami dengan penuh rasa tanggung jawab maka
suaminya akan merasa diperhatikan dan dalam melayani baik dalam
kesehariannya maupun dalam berhubungan suami istri sebaiknya
sebagai istri harus memahami apa kemauan suami dalam batas
kewajaran.
Sebagai istri seharusnya faham dengan kekurangan dan
kelebihan masing-masing, apalagi suaminya mengemban tugas yang
cukup berat sebagai benteng pertahanan negara yang setiap saat siap
ditugaskan dimana saja. Apabila ada permasalahan rumah tangga
sekecil apapun hendaknya diselesaikan secara baik-baik dengan cara
kekeluargaan bukannya malah lari dari kenyataan yang sedang
dihadapi, contohnya apabila suaminya pulang kita layani dengan baik
secara lahir dan batin jangan sampai berpaling pada wanita lain Cuma
hanya permasalah yang sepele, rumah tangga yang telah dibina
dengan rasa cinta hancur begitu saja dengan adanya kehadiran pihak
ke tiga. Permasalahan yang demikian akan membuat anak menjadi
korban dari perselisihan kedua orang tuanya.
Apabila suami kita melakukan kesalahan yang tidak terlalu
fatal kita pun sebagai istri harus mudah memaafkan, untuk mencegah
suami berbuat yang nekad dengan cara lari mencari hiburan ke tempat
yang seharusnya tidak diinginkan seperti tempat judi, minum-
minuman keras, narkoba dan wanita nakal.
Poligami yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI diKorem
Salatiga dengan alasan ekonomi, libido, social maupum fisikis itu
memang seharusnya tidak dilakukan karena seoarang anggota TNI itu
tidak diperbolehkan, namun pada kenyataannya tetap ada yang
melakukan poligami hal ini terbukti adanya kasus tersebut.
Untuk itu dikembalikan lagi kepada naluri kita sebagai wanita
apa mau menerima atau menolak, nasi sudah menjadi bubur karena
walaupun istri yang dinikahi lagi dianggap tidak sah dan tidak
mempunyai hak atas kedinasan suaminya karena tidak mempunyai
KPI sebagai tanda khusus dari istri yang sah.
Kita sebagai seorang wanita harus menyadari perbuatan
suami-suami kita menjadi tanggung jawab bersama maka kita sebagai
seorang istri prajurit harus mendukung hal-hal yang positif dalam
melaksanakan tugas negara, apabila suami melakukan hal yang tidak
wajar kita selesaikan dengan cara baik-baik, hal ini berkaitan dengan
yang suaminya berpoligami maka kita kembalikan lagi pada pribadi
masing-masing individu.
c. Kepala Bimbingan Mental (KABINTAL) Korem 073 Salatiga
Sebagai Ka Bintal Korem 073 Salatiga dalam menyikapi
poligami yang dilakukan oleh Anggota TNI Korem 073 Salatiga
memberikan pengarahan langsung didepan anggota Korem, sebagai
bagian yang menangani bimbingan mental memberikan arahan bahwa
sebaiknya sebagai Anggota TNI apabila menghadapi permasalahan
rumah tangga jangan diselesaikan dengan cara-cara yang tidak pantas
dilakukan seorang abdi negara yang seharusnya menjadi contoh
dimasyarakat apalagi melakukan poligami .
Permasalahan sesulit apapun pasti akan ada penyelesaiannya
dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Poligami
memang tidak diperbolehkan bagi Anggota TNI namun apabila ada
alasan yang sesuai dengan berdasarkan Peraturan Mentri Pertahanan
NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian ,dan Rujuk bagi
Pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan maka melanggar
aturan dalam pasal 3 ayat (1) Bagi Pegawai di Lingkungan
Departemen Pertahanan yang menyatakan “bahwa pada dasarnya
seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya
diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Namun pada
kenyataannya yang melakukan poligami hanya karena hawa nafsu
belaka yang tidak dapat dikendalikan, dan dalam hal ini istri tidak mau
memberikan persetujuan dan permohonana izin untuk beristri lebih
dari satu. Apabila ada yang melanggar paraturan yang sudah ada maka
seorang anggota TNI /PNS yang bekerja dilingkungan Departemen
Pertahana maka akan mendapatkan Sanksi antara lain penahanan 21
hari, penundaan pangkat, dimutasi ke Kodim/daerah lain atau sabagai
tahanan kota, dan apabila yang bersangkutan lari dari proses perkara
yang dilakukannya maka yang bersangkutan apabila tidak memberi
kabar secara otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat
dari dinasnya sebagai TNI.
Untuk menghindari semakin banyaknya anggota melakukan
poligami maka diperlukan peningkatan beribadah atau Iman dan
Takwanya agar tidak tergoda dengan wanita lain bagi yang sudah
beristri dalam menjalankan tugasnya, dan untuk istri-istrinya agar
menjalankan tugas sebagai istri solehah dan tidak terlalu menuntut
hal-hal yang tidak wajar yang melebihi batas kemampuan sang suami.
d. Rekan-rekan Kerjanya
PA sebagai rekan kerjanya berpendapat bahwa poligami yang
dilakukan beberapa Anggota TNI Korem 073 Salatiga wajar saja,
sebagai seorang laki-laki siapa sih yang tidak mau mempunyai istri
dua atau istilahnya dengan dobel garda. Poligami pada dasarnya
dilarang sebagai anggota TNI tapi kenyataan ini tidak bisa dipungkiri
tetap ada dan istri yang dipoligami pun menerima suaminya
berpoligami jadi mengapa dipermasalahkan.
MG pun berpendapat yang tidak jauh beda dengan PA
mengenai poligami yang dilakukan beberapa Anggota TNI Poligami
yang dilakukan mungkin mempunyai beberapa alasan yang terpaksa
melakukannnya karena sebagai Anggota TNI yang ditugaskan
sewaktu-waktu ditempatkan jauh dari keluarga terutama istri yang
dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya untuk menghilangkan rasa
cape dan jenuh dalam melaksanakan tugasnya terpaksa harus
menyalurkan hasratnya dengan wanita lain selain istrinya, mungkin itu
dianggap tidak wajar bagi beberapa orang akan tetapi seorang laki-laki
tidak dapat membendung hawa nafsu tersebut setiap saat dan untuk
menghindari zina maka melakukan pernikahan siri agar
hubungannnya tersebut halal. Selama poligami yang dilakukan
nyaman maka tidak ada masalah. Namun tidak hanya itu wanita pun
kadang terpesona dengan kegagahannya dengan seragam anggota TNI
membuat wanita jatuh cinta dan tidak peduli walau pun TNI tersebut
sudah mempunyai istri namun tetap menghubunginya dan siapa sih
yang tidak mau setiap hari digoda dengan wanita cantik tersebut
ahirnya pun jatuh cinta juga. Sebagai seoarang Anggota TNI secara
pribadi pun tidak setuju dengan poligami yang dilakukan sesama
Anggota TNI apalagi sudah cukup jelas ada peraturannnya bahwa
seorang Angggota TNI hanya diperbolehkan mempunyai satu istri dan
yang melakukan poligami harus tau apa sanksi yang akan diperoleh
dengan perbuatannnya yang melangggar tersebut.
TU sebagai seorang istri Angggota TNI yang kebetulan
suaminya sebagai seorang Inteljen berpendapat bagi Anggota TNI
yang Poligami secara naluri sebagai seorang wanita tidak setuju
mengetahui ada Angggota TNI yang berpoligami hal ini akan
mencoreng nama baik seorang TNI yang didalam masyarakat
diangggap cukup baik. Kenyataan itu tidak bisa dielakan riel adanya
poligami dilakukan oleh seorang Anggota TNI TU menyayangkan
perbuatan tersebut namun hal ini dikembalikan lagi pada kepribadian
masing-masing dari pihak suami maupun istri apabila sang istri
menerima mungkin akan berjalan lancar poligami tersebut akan tetapi
apabila menolak maka akan mendapatkan sanksi dari peraturan yang
berlaku dilingkungan TNI.
BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI KOREM 073 YANG MENYIMPANG DARI
PERATURAN MENTRI PERTAHANAN No 23 Tahun 2008
A. Proses Poligami yang dilakukan Anggota TNI Korem 073 Salatiga
Setiap bentuk Peraturan yang sudah ditetapkan pasti menimbulkan
konsekuensi yaitu adanya keuntungan dan kerugian ataupun kelebihan
dan kekurangan termasuk anggota TNI yang dikenal dimasyarakat dengan
kedisiplinannya yang cukup luar biasa. Namun dalam praktek yang nyata
terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan asusila atau tindakan
poligami yang dilakukan anggota TNI Korem 073 Salatiga .
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di KOREM 073
Salatiga ada beberapa anggotanya yang melakukan tindakan poligami
yaitu dengan nikah siri dengan perempuan lain dan diperoleh keterangan
bahwa melakukan tindakan tersebut karena beberapa alasan seperti :
1. Istrinya sakit-sakitan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini
bahwa kriteria seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya
sebagai seorang istri, karena beberapa hal diantaranya ; Istrinya
terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti strok/lumpuh,
hilang ingatan, dan mengidap penyakit yang berbahaya.
2. Libido (mempunyai kelainan seks yang berlebihan)
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Korem 073
Salatiga pelaku poligami melakukan perbuatan tersebut karena
mempunyai kelaian dalam seks atau sering disebut dengan Libido
(mempunyai kelainan seks yang berlebihan), jadi pelaku poligami ini
tidak puas dengan satu pasangan atau lebih. Hal ini untuk
menghindari persinaan pelaku melakukan poligami dengan cara
menikah siri.
3. Motif Ekonomi
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan selain faktor dua
hal tadi motif ekonomi juga sebagai pemicu dilakukannya poligami
di Korem 073 Salatiga. Dengan gaji yang minim seorang anggota
TNI melakukan poligami dengan bermodalkan wajah yang tampan
dan penampilan yang dapat memikat wanita cantik dan kaya pula
sehingga kehidupannya dapat merubah dari kesederhanaan menjadi
serba mewah.
Dari tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat 1
Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk dilingkungan Departemen Pertahanan. “pada
dasarnya seorang pegawai departemen pertahanan baik pria/wanita
hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang
dilakukan oleh anggota TNI KOREM 073 Salatiga yang bertentangan
dengan ketentuan administratif TNI , dengan memberikan sanksi yang
tegas kepada para anggota TNI yang melakukan pelanggaran tersebut .
Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri
Pertahanan NO 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk
Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan
bahwa “pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik
pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami”
Apabila ada yang melanggar peraturan tersebut maka seorang
anggota TNI/PNS yang bekerja dilingkungan Departemen Pertahanan
maka akan mendapatkan sanksi antara lain :
1. Penahanan selama 21 hari di kesatuan masing-masing.
2. Penundaan pangkat.
3. Dimutasi ke Kodim/daerah lain.
4. Sebagai tahanan kota
5. selama permasalahan belum diselesaikan, dan apabila yang
bersangkutan lari dari proses perkara yang dilakukannya maka secara
otomatis diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari
dinasnya sebagai seorang Prajurit TNI.
Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang
bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan
dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di
Lingkungan Departemen Pertahanan tentang Tata Cara Pernikahan,
Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan PNS .
Peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka
menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan
administratif TNI/PNS yang dilakukan oleh prajurit TNI/PNS yang pada
prinsipnya prajurit TNI/PNS hanya diizinkan beristri seorang. Adapun
penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya
dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua
belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat
menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat
melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak
mandul.
B. Upaya – Upaya Pencegahan Poligami yang dilakukan oleh Anggota
TNI di KOREM 073 Salatiga
Untuk menghindari/ mencegah terjadinya kasus yang sama
dilingkungan anggota TNI Koren 073 Salatiga , DANREM Korem 073
memberikan perintah agar para Komandan / Pimpinan satuan untuk
melakukan langkah-langkah yang nyata sebagai berikut :
1. Meningkatkan jam Komandan dan Pembinaan Mental dijajaran
masing-masing sehinggga diharapkan dapat meningkatkan keimanan
dan ketakwaan anggota TNI sehingga kembali kejati diri seorang
anggota TNI dan PNS TNI AD.
Untuk menghindari tindakan Poligami dijajaran Korem 073
Salatiga meningkatkan jam komandan dan BINTAL (bimbingan
mental), diupayakan dengan dilakukannya hal ini dapat menambah
wawasan mengenai apa sebenarnya Poligami itu dan apa akibatnya
apabila seorang anggota melakukan hal tersebut , anggota pun dapat
meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan YME.
Sesuai dengan agama yang dianutnya. Diharapkan anggota TNI
kembali pada jati dirinya yang dapat memberikan contoh di keluarga
khususnya pada anak-anaknya dan umumnya pada masyarakat.
2. Memberikan pemahaman dan Konseling kepada Anggota TNI dan
PNS TNI AD berkaitan dengan Poligami sehinggga dapat dicegah
bagi anggotanya yang akan melakukan Poligami.
Memberikan pemahaman berkaitan dengan Poligami dengan
cara Konseling juga dapat diharapkan agar anggota TNI yang akan
melakukan Poligami agar dapat berfikir secara rasional bukan hanya
karena nafsu belaka seorang dapat berpoligami akan tetapi akan
membawa dampak negatif dan positifnya dimasyarakat yang akan
mendapatkan citra yang berdampak pada tugas-tugasnya sebagai
anggota TNI.
3. Mendorong keharmonisan rumah tangga setiap anggota TNI / PNS
AD agar setiap permasalahan yang dihadapinya tidak berlarut-larut,
sehinggga dari permasalahan baru yang kompleks dan sulit dapat
diselesaikan dan membuat anggota TNI dan PNS AD tidak melakukan
tindakan Poligami yang dapat membawa kepermasalahan yang akan
membuat pekerjaan yang diembannya sebagai taruhan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan.
Keharmonisan dalam rumah tangga bagi anggota TNI dan PNS
AD pun sangat diperlukan dalam mendukung tugas suami sebagai
anggota TNI ini sangat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-
tugasnya yang sebagai benteng negara. Sebagai seorang istri
hendaknya mengerti apa yang seharusnya menjadi tagung jawabnya
sebagai istri seorang TNI dan PNS AD, selain menjaga anak-anaknya
yang lebih utama mendukung dalam tugas-tugas suaminya dan
menjalankan apa yang diinginkan suami jangan sampai suamiya
berpindah keperempuan lain dan mengakibatkan suaminya melakukan
poligami.
4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi disatuan sampai
tuntas sehinggga tidak menimbulkan permasalahan yang baru dan
berkepanjangan sehinggga berlarut-larut dan mengganggu dalam
menjalankan tugasnya.
Melalui satuan masing-masing diharapkan anggota TNI dan
PNS AD yang mempunyai permasalahan poligami hendaknya
diselesaikan secara tuntas dengan cara kekeluargaan ataupun dengan
prosedur yang ada disatuan masing-masing sehingga tidak berlarut-
larut dan berkepanjangan yang akan berdampak dalam tugas-tugasnya.
5. Melakukan konseling kepada prajurit disatuan, terutama kepada
prajurit yang telah menunjukan prilaku yang berbeda dari biasanya.
Dengan mengadakan konseling disetiap kesatuan juga
diharapkan dapat membantu bagi anggota TNI dan PNS AD yang
mempunyai permasalahan, terutama bagi anggota yang menunjukan
prilaku yang berbeda dari biasanya. Dan mengawasi apabila
dimasyarakat dengan bantuan pihak intelejen , diharapkan anggota
yang menyimpang dari prilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh
seorang anggota TNI dan PNS AD Korem 073 Salatiga.
6. Dapat menempatkan / memposisikan sebagai Bapak, Komandan dan
teman sebagai anggota TNI disatuannya.
Apabila ada seorang anggota TNI yang mempunyai istri lebih
satu seorang komandan hendaknya dapat menempatkan posisinya
yang dicontoh anak buahnya, bukannya memberikan contoh yang jadi
panutan malah membuat tindakan yang mencoreng kesatuannya.
7. Memberikan pemahaman kepada setiap anggota TNI dan PNS TNI
AD agar menjaga jiwa korsa, harus menerapkan jiwa korsa yang benar
untuk kebaikan bukan untuk melakukan pelanggaran.
Bagi semua anggota TNI dan PNS dimana pun berada jiwa
korsa (kebersamaan) selalu dikedepankan untuk kebenaran dan
kebaikan bukan untuk pelanggaran . kedisiplinan yang melekat
ditubuh TNI hendaknya menjadi sebuah contoh yang baik
dimasyarakat bukan sebaliknya.
C. Pandangan Hukum Islam Dalam Upaya Pencegahan Poligami Di
Korem 073 Salatiga
Pandangan Hukum Islam dalam Upaya pencegahan poligami di korem
073 salatiga berazaskan monogami karena perkawinan monogami lebih dekat
pada tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga bahagia, sakinah,
mawaddah warrahmah. Islam bukanlah perumus pertama yang mengajarkan
bolehnya berpoligami bagi seorang suami, namun Hukum Islam memberikan
aturan untuk membatasi perilaku poligami hanya sampai empat orang istri,
tidak seperti yang telah dilakukan ummat manusia terdahulu yang melakukan
poligami dengan jumlah istri tak terbatas dan tanpa aturan yang jelas untuk
menjamin keadilan bagi istri-istri serta kesejahteraan anak-anak hasil
perkawinan tersebut. Bolehnya melakukan poligami menurut hukum Islam
pun dengan syarat bahwa seorang suami harus mampu berbuat adil terhadap
istri-istrinya, bila ia khawatir tidak mampu berbuat adil maka ia hanya boleh
menikah dengan seorang istri saja.
Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT
yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 3 dan ayat 129,
Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah
maksimal maupun persyaratan lain seperti:
c. Jumlah istri yang boleh dipoligmi paling banyak empat orang wanita.
d. Laki-laki dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya,
menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika
pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahiriah.
Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin
dapat berbuat adil secara hakiki karena keadilan hakiki hanya milik Allah
SWT semata.
Tidak jauh berbeda Hukum Islam dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa seorang Pegawai
Departemen Pertahanan dan atau anggota TNI AD baik pria maupun wanita
hanya diizinkan memiliki satu orang isteri atau suami. Apabila ada seorang
anggota yang akan melakukan poligami harus mendapat izin terlebih dahulu
dari pejabat yang berwenang.
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008
disebutkan bahwa seorang anggota untuk dapat dapat mempunyai istri lebih
dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama
yang dianutnya harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat
alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif bagi seorang anggota
TNI untuk dapat mempunyai istri lebih dari seorang telah disebutkan juga
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c;
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a, b, dan c. Di antara syarat
untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:
d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain syarat alternatif di atas, seorang pegawai Departemen
Pertahanan terikat pula syarat kumulatif bahwa persetujuan dari istri harus
tertulis, pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup
untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan
dengan surat keterangan pajak penghasilan, jaminan tertulis dari Pegawai yang
bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Syarat-
syarat tertulis untuk berpoligami bagi seorang anggota TNI dan Pegawai
Departemen Pertahanan merupakan bagian dari upaya untuk mencegah
terjadinya poligami di lingkungan Departemen Pertahanan meskipun tidak
menutup rapat-rapat kemungkin terjadinya poligami tersebut.
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari penelitian diatas mengenai Upaya Pencegahan Poligami Di
Korem 073 Salatiga Berdasakan Peraturan Mentri Pertahanan NO 23 Tahun
2008 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses poligami Dilingkungan Korem 073 Salatiga yang dilakukan oleh
anggotanya dilakukan secara diam-diam yaitu dengan pernikahan siri
karena melanggar Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008 Pasal
3 ayat 1, tidak diizinkan oleh istri pertamanya, selain itu juga disebabkan
oleh faktor interen seperti libido, Istri tidak memenuhi kewajibannya,dan
motif ekonomi.
2. Sanksi yang dikenakan oleh Korem 073 Salatiga terhadap pelaku
poligami Sesuai dengan Peraturan Mentri Pertahanan NO 23 Tahun 2008
Pasal 3 ayat (1) s.d ayat 4. Seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik
pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Apabila
melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan Sanksi sesuai kebijakan
komandan satuan antara lain : tindakan penahanan selama 21 hari
penundaan pangkat, sebagai tahanan kota selama kasus belum selesai ,
dimutasi ke kodim /daerah lain dan diberhentikan dengan tidak hormat
jika masalah yang dihadapi tidak diselesaikan dan lari dari dinasnya
sebagai seorang TNI/PNS .
3. Upaya pencegahan poligami yang dilakukan dengan cara meningkatkan
jam komandan, pembinaan mental, mendorong keharmonisan rumah
tangga setiap anggota TNI/PNS, membantu menyelesaikan permasalah
yang dihadapi, melakukan konseling kepada prajurit yang menunjukan
prilaku yang berbeda dari biasanya dan menerapkan jiwa korsa yang
benar untuk kebaikan bukan untuk melakukan pelanggaran.
4. Pandangan Hukum Islam dalam upaya pencegahan poligami di Korem
073 Salatiga, Hukum Islam memberikan aturan untuk membatasi perilaku
poligami hanya sampai empat orang istri. Bolehnya melakukan poligami
menurut hukum Islam pun dengan syarat bahwa seorang suami harus
mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik secara jasmani maupun
rohani bila ia khawatir tidak mampu berbuat adil maka ia hanya boleh
menikah dengan seorang istri saja.
B. SARAN
1. Bagi DANREM 073 Salatiga
Sebagai DANREM 073 Salatiga selaku Komandan dari
beberapa kesatuan yang dibawahi Korem Salatiga hendaknya lebih
gencar lagi memberikan jam Komandan BINTAL, Konseling melalui
kesatuan-kesatuan setiap minggunya agar dapat memberikan
pemahaman permasalahan apa yang dihadapi anggotanya, dan
melakukan peningkatan disiplin pada anggotanya baik didalam dinas
maupun diluar jam dinas.
2. Bagi anggota TNI Korem 073 Salatiga
Sebagai seorang anggota TNI Korem 073 Salatiga hendaknya
menjaga nama baik dimasyarakat dan memegang teguh SAPTA
MARGA, dan jangan mempermainkan perempuan, apalagi sudah
mempunyai istri dan anak .
3. Bagi PERSIT (Persatuan Istri Prajurit )
Sebagai seoarang istri prajurit lebih mengedepankan tugas-
tugasnya sebagai ibu dan istri yang dapat membahagiakan
keluarganya baik secara lahir maupun batin, dan mendukung suami
agar tugas yang diemban berjalan dengan lancar.
4. Bagi Tokoh Agama
Bagi tokoh agama yang notabennya sebagai penuntun
masyarakat sebaiknya memberikan penjelasan Poligami secara jelas
dari segi baik dan buruknya seseorang yang melakukan poligami
walaupun dilihat dari segi kemampuan mampu namun dalam hal adil
secara lahir batin tidak dapat dinilai semua dengan materi.
5. Bagi Masyarakat
Sebagai masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya
apabila seorang pria sudah mempunyai istri dan anak hendaknya
apabila diajak menikah sebagai istri simpanan atau istri muda jangan
menyetujuinya dan berfikir akibat yang akan diperoleh dibelakang
hari jangan untuk kebahagian sementara tapi akan menimbulkan
permasalah pada anak-anaknya yang diperoleh dari seseorang pria
yang sudah berumah tangga.
DAFTAR PUSTAKA
Aj.jahrani, 1996.Poligami Dari Berbagai Persepsi.Gema Insani.Press
Aulia, Nuansa.2012.Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan
No 1 Tahun 1974.Bandung:CV Nuansa Aulia
Chadijah, Nasution, Nasir Taufik dan Al fatar.1976.Poligami ditinjau dari segi
Agama, Sosial dan Perundang-undangan.Jakarta:Bulan Bintang
Departemen Agama RI.2004.AL-Quran dan terjemahannya.Jakarta:CV J-ART
Departemen Pertahanan.2008.Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008
tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Dilingkungan
Departemen dan Pertahanan.Jakarta CV J-ART
Ensiklopedia Indinesia, Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elsever.1984.Publising
Project.Jakarta
Faturrohman, Imam.2007.Saya tak ingin poligami tapi harus poligami.Jakarta:PT
Mizak Publika
Hamid, Al qomar.2005.Hukum Islam Alternatif terhadap masalah Fiqh
Kontemporer.Jakarta:Restu Illahi
Hasan, M.Targhibun.2010.Permohonan Izin Poligami (studi kasus P.A.SA.No
0525/pdt 6/2010/PA.SAL) Skripsi tidak diterbitkan Stain Salatiga Jurusan
Syari’ah
Kuzari, Ahmad.1995.Nikah sebagai Perikatan.Jakarta:PT Raya Grafindo
KBBI.2006.Ibid
Margono, S.2004.Metodologi Penelitian.Jakarta:PT Pineka Cipta
Mabesad .2006.Profil TNI AD.Jakarta
Mulyati, Siti.2010.Poligami Perspektif Gender.Skripsi Jurusan Syari’ah.STAIN
Salatiga
Mulia, Siti Musdah.2004.Islam Menggugat Poligami.Jakarta:PT Gramedia
Pustaka Utama
M.Yusuf,Kadar.2013.Tafsir ayat Ahkam.Jakarta:Amzah
Naily, Emma Syifa.Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-
undangan di Indonesia.Skripsi Jurusan Syariah.STAIN Salatiga
Nasution,Khoirun.2009.Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia.Yogyakarta
:Academika
Pengarahan Danrem 073 Salatiga Tanggal 13 Juni 2014
Wawancarta Ketua Persit Candra Kirana rem 073 Salatiga Tanggal 7 Juli 2014
Wawancara Tim Inteljen dan Penerima berita 073 Salatiga tanggal 23 Agustus
2014
Qutb, Sayyid.2001.Tafsir dan Zhillalil Quran Jilid 4.Jakarta :Gema Insani