MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada CV. SIGMA TIGA)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Studi Program Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Disusun oleh:

ANIE TRIE HASTUTIE

05.31.0004

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

ii

HALAMAN PERSETUJUAN KERTAS KARYA

Nama : Anie Trie Hastutie

NIM : 05.31.0004

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : D3 Perpajakan

Judul : MEKANISME PEMUNGUTAN PPN

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada CV. SIGMA TIGA).

Disetujui di Semarang, 11 Juli 2008

Pembimbing

(Drs. Iwan Soekasno)

iii

HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA

KERTAS KARYA DENGAN JUDUL:

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada CV. SIGMA TIGA).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anie Trie Hastutie

NIM : 05.31.0004

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

pada tanggal 11 Juli 2008 dan dinyatakan telah memenuhi

syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar

Ahli Madya Perpajakan.

Pembimbing Koordinator Penguji

(Drs. Iwan Soekasno) (Agnes Arie MC. SE. Akt)

Dekan Fakultas Ekonomi

(Drs. Sentot Suciarto A, MP, PhD)

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Anie Trie Hastutie

NIM :05.31.0004

Fakultas :Ekonomi

Program Sudi :D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa Kertas Karya ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila

dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau dalam

bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi

apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Semarang, 11 Juli 2008

(Anie Trie Hastutie)

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada

yang jatuh dari langit dengan Cuma-Cuma.

Semua usaha, doa dan kemenangan hari ini bukanlah

kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah

kegagalan esok hari.

Persembahan:

Saya persembahkan hasil karya ini

kepada kedua orang tuaku tercinta

yang tiada henti-hentinya membantu

secara material dan spiritual.

vi

ABSTRAKSI

Berdasarkan pasal 1 angka 27 UU No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 dan lampiran I Kep-DJP No.382/PJ./2002 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah yang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan oleh Pemungut PPN, yaitu Bendaharawan Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan kertas karya ini dengan baik dan lancar.

Kertas Karya dengan judul MEKANISME PEMUNGUTAN PPN

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA CV.

vii

SIGMA TIGA) merupakan salah satu persyaratan akademis guna memenuhi

sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Jurusan Program

Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan kertas karya ini masih jauh dari

sempurna, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan

penulis. Oleh karena itu kami mohon kritik, saran serta masukan yang berifat

membangun dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan kertas karya ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sentot Suciarto A, MP, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Ibu Eny Trimeyningrum SE, Msi selaku Ketua Jurusan Perpajakan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Drs. Iwan Soekasno selaku dosen pembimbing yang banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan

dorongan serta perhatian dalam penyusunan kertas karya ini.

4. Ibu Agnes Arie Mientary Christy SE.Akt. selaku Dosen Wali

Perpajakan Angkatan 2005 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang.

5. Mbak Fifin selaku staf karyawan Jurusan Perpajakan yang telah

membantu dan banyak memberikan informasi.

viii

6. Papa, Mama, Kakakku Indah dan Mita, Adikku Arif yang selalu

memberikan dorongan baik material maupun spiritual dalam

penyusunan Kertas Karya ini.

7. Nira (Kriwil) dan Varionya yang telah menjadi sahabat selama ini

selalu mau direpotin, mau dijadikan tempat curhat dan semoga kita

menjadi teman selamanya.

8. Make (Pipit) terima kasih telah membantu dalam penyusunan Kertas

Karya ini dan selalu mau direpotin, Lia, Rizka yang telah menjadi

sahabat selama ini dan menghibur saat stress dalam mengerjakan

Kertas karya ini.

9. Cebol (Elven), jumbling (Bang Indra), Tukul (Helmi) yang telah

menjadi teman dan semoga kita menjadi teman selamanya.

10. Untuk teman-teman yang telah menjadi inspirasiku dan memberikan

semangat dalam penyusunan Kertas Karya ini.

11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah

bersedia memberikan bantuannya secara langsung maupun tidak

langsung selama proses penyusunan Kertas Karya ini.

Harapan penulis, semoga kertas karya ini dapat diterima dan berguna dalam

menambah wawasan bagi pembaca serta untuk kelanjutan studi.

Semarang,11 Juli 2008

ix

(Anie Trie Hastutie)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .. i

HALAMAN PERSETUJUAN KERTAS KARYA ... ii

HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA .... iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA ... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .. v

ABSTRAKSI .. vi

KATA PENGANTAR vii

x

DAFTAR ISI .. x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang . 1

1.2 Perumusan Masalah . 4

1.3 Tujuan Penelitian . 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

1.5 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak .. 7

2.1.1 Pengertian PPN ... 10

2.1.2 Karakteristik PPN ... 11

2.1.3 Objek PPN .. 14

2.1.4 Subjek PPN . 15

2.2 Pemungut PPN 17

2.3 Pembebasan Pemungutan PPN ... 18

2.4 Dasar Hukum ... 19

BAB III : GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Berdiri CV. SIGMA TIGA .. 21

3.2 Susunan Pengurus Perusahaan .. 22

3.3 Metode Penelitian . 23

3.3.1 Jenis Data . 23

3.3.2 Metode Pengumpulan Data .. 24

3.4 Metode Analisis Data ... 24

xi

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN 25

4.2 Sarana Bukti untuk Memungut PPN 26

4.3 Mekanisme Pemungutan oleh Pemungut PPN . 27

4.4 Penghitungan PPN 29

4.5 Sanksi-sanksi 32

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan .. 37

5.2 Saran 38

DAFTAR PUSTAKA . 39

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar

Haluan Negara, yang telah dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

dan pancasila tidak hanya mengakibatkan keadaan kehidupan ekonomi

dan sosial menjadi lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, namun juga

menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di

segala bidang kehidupan masyarakat.

Setiap pembangunan mempunyai titik berat yang berbeda membuat

kesenjangan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut

disebabkan masih banyaknya hasil-hasil pembangunan yang belum

sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia terutama

wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian wilayah Indonesia

bagian timur masih sangat memerlukan tangan-tangan yang bersedia

membangun dan meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi daerah

yang mandiri dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Pada dasarnya jumlah penduduk yang besar dapat menjadi salah

satu modal Pembangunan Nasional, tetapi karena penyebarannya kurang

2

merata menyebabkan pembangunan tersebut lebih terkonsentrasi di daerah

yang jumlah penduduknya lebih besar, seperti Pulau Jawa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan

investasi dalam jumlah yang besar, dimana pelaksanaannya harus

berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh sebab itu sudah saatnya diletakkan

suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber

di dalam negeri sebagai pencerminan kegotong-royongan nasional dalam

usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri,

sehingga bantuan luar negeri merupakan pelengkap yang makin lama

makin kecil peranannya. Tetapi diperlukan pula usaha yang sungguh-

sungguh untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber pada

tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa yang

berasal dari ekspor, sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan

nasional.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak.

Sebab dengan pajak kemampuan kita dalam membiayai penyelenggaraan

Pembangunan Nasional semakin meningkat, sayangnya kesadaran

membayar pajak pada masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kurang.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi

tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu ditunjuk

untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

3

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengenaan obyek pajak selain Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan juga

Pajak Penjualan atas barang mewah. Dengan Peraturan Pemerintah

ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif antara 10%

sampai dengan 75% dan Pajak Pertambahan Nilai tarif 0%. Penggunaan

tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai.

Mekanisme pemungutan PPN pada dasarnya dilakukan oleh si

penjual atau penerima uang, namun dalam hal untuk mengamankan dan

mempercepat pemasukan ke kas negara, dilakukan sistem pemungutan dan

penyetoran PPN oleh Pemungut PPN. Oleh karena itu, pemerintah

menentukan badan-badan atau instansi yang harus melakukan pemungutan

dan penyetoran PPN.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan

Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak

atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah,

badan, atau instansi Pemerintah.

4

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka penulis menyusun

kertas karya ini dengan judul MEKANISME PEMUNGUTAN PPN

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA

CV SIGMA TIGA).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti mengemukakan suatu

perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai?

2. Bagaimana tata cara pelaporan perpajakannya?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pengusaha Kena Pajak

Rekanan Pemerintah yang dipungut Bendaharawan Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

atas Jasa Konsultan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.

2. Untuk mengetahui cara pelaporan SPT masa dalam pemungutan Pajak

Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PKP Rekanan Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis:

Untuk memperdalam pengetahuan dan memperbanyak wawasan dalam

bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

5

Bagi Pembaca:

1. Memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada pihak-pihak yang

membutuhkan mengenai mekanisme pemungutan yang

pembayarannya melalui Bendaharawan pemerintah.

2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan

khususnya dibidang perpajakan.

Bagi UNIKA Soegijapranata:

Sebagai referensi di bidang perpajakan khususnya perpustakaan Unika

Soegijapranata.

Bagi CV. SIGMA TIGA:

Untuk membantu memahami mekanisme pemungutan PPN yang

pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini dilakukan secara

sistematis dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai Latar

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian dan Sitematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membicarakan teori-teori yang berhubungan dengan

mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh

6

Bendaharawan Pemerintah.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini terdiri dari Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan

Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam pembahasan bab ini menguraikan tentang Mekanisme

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh

Bendaharawan Pemerintah pada CV. SIGMA TIGA.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup menguraikan Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka

dan Lampiran.

7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam

Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan(Sunarto, SE, MM,

2002) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan undang-

undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi

individual oleh pemerintah;

3. Pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah;

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, bila dari

pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment;

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya:

8

1. Pajak Menurut golongan dibagi menjadi 2:

1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban wajib

Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2:

a) Pajak Subjektif adalah berdasarkan pada subjeknya yang

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif adalah berdasarkan pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Pajak menurut pemungutannya dibagi menjadi 2:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea

9

Materai.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

4. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3:

a. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada

fiskus;

2. Wajib Pajak bersifat pasif;

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

b. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Witholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

10

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan suatu sistemnya Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak

dikenakan oleh karena adanya perbuatan, yaitu penyerahan barang dan

jasa di Daerah Pabean di Indonesia. Dapat dikatakan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan

oleh karena adanya kejadian lalu lintas barang dan jasa di dalam

negeri. Dalam hal ini PPN dan PPnBM semua jenis lalu lintas barang

dan jasa, kecuali jasa ke luar Daerah Pabean akan dikenakan pajak

(walaupun ekspor tarifnya adalah 0%).

Pajak Pertambahan Nilai didalamnya terdapat Pajak Masukan

dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai

yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berasal dari perolehan

Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, serta

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

maupun impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak

Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Menurut (Sialagan dan Lubis,2002) Dalam rangka

mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak pusat

11

yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, diperlukan peran aktif dari seluruh

masyarakat Wajib Pajak, termasuk Bendaharawan Pemerintah di

tingkat Pusat maupun Daerah. Penunjukan Bendaharawan sebagai

wajib pungut pajak-pajak pusat juga ditegaskan kembali dalam

Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2000 mengenai pembayaran atas

beban APBN/APBD. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan

melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, dapat dirinci sebagai

berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

(Soemarso S. R.,2007)

Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori pajak

pusat. Artinya, pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan

12

digolongkan ke dalam pajak tidak langsung. Maka pihak yang

bertanggung jawab terhadap administrasi pajak (penanggung jawab

pajak) tidak harus merupakan pihak yang menanggung beban pajak

(penanggung beban pajak) atau pemikul beban pajak.

2. Pajak Objektif (Sukardji,2006)

Yang dimaksud Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak

yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-

tama oleh objek pajak, yaitu adanya taatbestand. Yang dimaksud

taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang

dapat dikenakan pajak yang disebut dengan objek pajak. Sebagai

Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak

Pertambahan Nilai ditentukan oleh objek pajak.

3. Multi Stage tax

Multi stage tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan

Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi

maupun jalur distribusi. Penyerahan barang menjadi objek Pajak

Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (manufactur)

kemudian tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai

bentuk sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer)

dikenakan Pajak Pertambahan nilai.

13

4. Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dibayar ke kas negara

dihitung menggunakan Credit Method.

Metode pengkreditan (Credit Method) merupakan pajak

yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak

yang akan dibayar ke kas negara dinamakan tax credit. Sebagai

konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung Pajak

Pertambahan Nilai yang terutang maka satiap penyerahan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak

bersangkutan wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti

pemungutan pajak.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum

Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak

Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena

Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua

faktor, yaitu:

a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi

barang maupun jasa.

b. Dalam pemungutannya, Pajak pertambahan Nilai menganut

prinsip tempat tujuan (destination principle).

14

Dalam mekanisme pemungutannya, Pajak Pertambahan

Nilai mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:

1) Prinsip tempat asal (origin principle)

2) Prinsip tempat tujuan (destination principle)

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang

dialami dalam era Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) 1951

dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai

dipungut atas nilai tambah saja.

2.1.3 Objek Pajak Pertanbahan Nilai

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebelum diubah,

objek pajak diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Tahun 1984 tentang

PPN, berbeda dengan ketentuan yang lama, dalam UU Tahun 1984

tentang PPN pasca perubahan objek pajak tidak hanya diatur dalam

pasal 4, tetapi diatur juga dalam pasal 16C dan pasal 16D Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi UU

Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa Objek

Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan dalam lingkungan perusahaan oleh Pengusaha Kena

Pajak;

15

2. Impor Barang Kena Pajak;

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan

Nilai dan yang harus dipungut oleh Bendaharawan adalah

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena

Pajak;

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan, baik yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain;

8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak untuk

diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar

saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek Pajak

Pertambahan Nilai dalam pasal 4, 16C dan 16D Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai 1984 dapat diketahui bahwa subjek Pajak

Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi 2:

a. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur Subjek Pajak Pertambahan Nilai

16

harus Pengusaha Kena Pajak adalah pasal 4 huruf a, huruf c, dan

huruf f serta pasal 16D jo pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 1994, dapat diketahui:

1. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa

Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena

Pajak;

2. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan

PPN adalah Pengusaha Kena Pajak;

3. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak;

4. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang

Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN

adalah Pengusaha Kena Pajak.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan

Pengusaha Kena Pajak juga dapat menjadi Subjek Pajak

Pertambahan Nilai dimana telah diatur dalam pasal 4 huruf b, huruf

d, dan huruf e serta pasal 16C Undang-Undang PPN 1984, dapat

diketahui:

a. Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak;

b. Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak

17

berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean;

c. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan

perusahaan.

2.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (Sialagan dan Lubis,2002) berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 548/KMK.04/2000 adalah:

a. Bendaharawan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);

b. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah;

c. Pertamina, kontrak karya, dan kontrak bagi hasil di bidang minyak, gas

bumi dan pertambangan umum lainnya;

d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

e. Bank milik negara, Bank milik daerah, dan Bank Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

550/KMK.04/2000 dan lampiran I Kep-DJP No.382/PJ./2002 (Setiawan

dan Hardi,2006) ditentukan sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah

yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah yang

pembayarannya melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan

18

Negara) dipungut oleh KPPN.

b. Pemungutan tersebut dilakukan saat pembayaran dengan cara

pemotongan secara langsung dari tagihan rekanan pemerintah pada

saat Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersangkutan.

c. Ketentuan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

sama seperti transaksi ke bendaharawan pemerintah.

2.3 Pembebasan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa barang yang atas impor/penyerahannya diberi fasilitas

pembebasan PPN harus mensyaratkan adanya Surat Keterangan Bebas

(SKB) PPN. Tidak dilakukan pemungutan PPN oleh Bendaharawan atas:

a. Pembayaran yang tidak melebihi Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar dan Bukan Bahan Bakar

Minyak oleh PT. PERTAMINA;

e. Pembayaran atas rekening telepon, pembayaran atas jasa Angkutan

Udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut

19

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai.

2.4 Dasar Hukum

Dasar Hukum Tata Cara Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai:

1) Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,

yaitu: Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan

Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan

pajak yang terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

2) Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak

Pertambahan Nilai, yaitu kewajiban pemungut untuk memungut,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang atas penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh

Pengusaha Kena pajak.

3) Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak

Pertambahan Nilai, menentukan bahwa tata cara pemungutan,

penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai diatur oleh Menteri Keuangan.

4) Keputusan Menteri Keuangan 563/KMK.03/2003 tanggal 24

Desember 2003 pada dasarnya mengatur ulang penunjukan

20

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pedoman Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai.

21

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Berdirinya CV. SIGMA TIGA

Pada kertas karya ini peneliti melakukan penelitian didaerah

Semarang Timur, yaitu di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa

konsultan. Jasa konsultan sendiri dalam pengertian umum dapat diartikan

layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi

jasa perencanaan konstruksi, jasa penyesuaian konstruksi, dan jasa

pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang

keluarannya berbentuk peralatan lunak yang disusun secara sistematis

berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

Tujuan perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 sebagai tempat

untuk berwiraswasta. Dengan melihat letak bangunan yang terletak di

tengah kampung dan tidak begitu jauh dari pusat kota maka pendiri

optimis dengan usaha yang dirintis akan bekembang dan maju.

CV. SIGMA TIGA adalah perusahaan jasa konsultan teknik yang

bergerak di bidang perencanaan dan pengawasan teknik. Ruang lingkup

pelayanan dari perusahaan ini adalah pengukuran dan pemetaan,

penyelidikan, desain dan perencanaan, supervisi, arsitektur, pertanian,

peledakan (blasting), lingkungan hidup, geologi teknik, grouting,

geofisika, hidrogeologi, pertambangan dan terowongan.

22

Kerjasama yang telah dilakukan selama ini, meliputi kerjasama

dengan Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten,

juga Perguruan Tinggi, baik negeri atau swasta.

3.2 Susunan Pengurus Perusahaan

Dalam sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pengurus dan para

pengurus tersebut memiliki beberapa presentase kepemilikan, yaitu:

1. Direktur Utama I sebesar 40%,

2. Direktur Utama II sebesar 40%,

3. Staff Teknik sebesar 20%.

Selain beberapa pengurus juga terdapat tenaga ahli dan pendukung

yang membantu berjalannya perusahaan tersebut, terdiri dari:

a. Tenaga keahlian teknik Sipil

b. Bidang keahlian teknik Penyehatan/Lingkungan

c. Bidang keahlian teknik Arsitektur

d. Bidang keahlian teknik Geologi

e. Bidang keahlian Geologi

f. Bidang keahlian Geofisika

g. Bidang keahlian Teknik pertambangan

h. Bidang keahlian Sistem informasi dan GIS

i. Bidang keahlian Ekonomi

j. Bidang keahlian Komputer

23

Tenaga ahli tersebut dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultan,

harus memenuhi beberapa syarat:

a. Memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.

b. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang

telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian

negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan

atau diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang

pendidikan tinggi.

c. Mempunyai pengalaman dibidangnya.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Dalam kertas karya ini, penulis menggunakan data sekunder, dimana

penulis memperoleh data dari pihak kedua atau dari buku yang terkait

dengan masalah yang akan dibahas dalam kertas karya ini.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara / interview

Dimaksudkan untuk memperileh data primer, penulis melakukan

wawancara dengan Wajib Pajak mengenai usaha jasa konsultan dan

keterkaitannya dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah.

2. Dokumentasi

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Melalui data sekunder

24

ini penulis dapat mengetahui informasi-informasi yang dapat dijadikan

sebagai landasan dalam penyusunan kertas karya, antara lain syarat

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konsultan dan

mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai terkait dengan penyerahan jasa konsultan.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan kertas karya ini, penulis menggunakan metode analisis

data deskriptif kualitatif, dimana penulis mengumpulkan, mengolah dan

menganalisis data untuk menjelaskan keterkaitan antara pemungutan Pajak

Pertambahan Nilai dengan penyerahan jasa konsultan yang dilakukan oleh

Bendaharawan Pemerintah.

25

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan

Dan Kas Negara

Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat

yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik

Propinsi, Kabupaten, atau Kota (Ilyas dan Suhartono,2007).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan wajib

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang pada saat melakukan

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena

Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama

Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang

oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor

26

Perbendaharaan dan Kas Negara yang dimaksud.

4.2 Sarana Bukti Untuk Memungut PPN

Sarana yang dijadikan sebagai bukti untuk memungut PPN tersebut

bernama Faktur Pajak (Ilyas dan Suhartono,2007). Faktur Pajak adalah

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena

Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang

digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23 UU

No.18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM). Berdasarkan atas Pasal 15

PP 143 Tahun 2000 faktur pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu:

A. Faktur Pajak Standar

B. Faktur Pajak Sederhana

C. Faktur Pajak Gabungan

Dari ketiga jenis faktur pajak diatas, hanya Faktur Pajak Standar

dan dokumen tertentu yang dapat digunakan sebagai bukti pengkreditan

Pajak Masukan. Faktur Pajak Standar pada umumnya dibuat pada saat

penyerahan kepada pembeli yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak tersebut berkepentingan mengkreditkan Pajak Masukan. Dalam

Faktur Pajak Standar yang memuat keterangan dan pengisiannya harus

sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5), yaitu:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

27

2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena

Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan

potongan harga;

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak, (penjelasan pasal 13 ayat (5) UU No.18 Tahun 2000 tentang

PPN).

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian Faktur Pajak Standar telah

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-159/PJ/2006 dan

harus dibuat paling lambat:

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran

diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi

sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

4.3 Mekanisme Pemungutan Oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan pasal 16A ayat (1) UU No.18 Tahun 2000 tentang

28

PPN (Sukardji, 2006) yang mengatur tentang pajak yang terutang atas

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak

kepada Pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut

PPN serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh

Pemungut PPN, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme

pemungutan PPN atau dan PPnBM yang diatur sesuai pasal 16A ayat (1)

UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM dalam hal Pengusaha

Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN, maka Pemungut PPN mempunyai

kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungut.

Mekanisme pemungutan sesuai pasal 16A ayat (2) UU No.18 Tahun 2000

diatur bahwa:

1. Pajak terutang dikenakan pada saat pembayaran (bukan pada saat

penyerahan ).

2. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan

Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) sudah

termasuk PPN dan PPnBM atau bahkan hanya PPN saja.

3. Pada saat Pengusaha Kena pajak Rekanan ( PKP yang melakukan

penyerahan BKP atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau

KPKN) memasukkan tagihan, wajib:

a. Membayar faktur pajak yang telah diisi secara lengkap; dan

29

b. Mengisi SSP hanya pada kolom identitas dan jumlah pajak terutang

saja.

4. Penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN dilaporkan dalam

SPT masa PPN pada bulan diterimanya pembayaran.

5. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari

BKP yang tergolong mewah.

6. Pembayaran yang tidak melebihi Rp 1000.000,00 (termasuk PPN dan

PPnBM) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, pajak yang

terutang tidak perlu dipungut oleh Pemungut PPN.

7. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPnBM atas

penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh bukan PKP.

8. Dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan mata uang asing,

penghitungan PPN dan/atau PPnBM yang terutang dikonversi ke

dalam mata uang rupiah meggunakan nilai kurs berdasarkan KMK

yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan (pasal 11 ayat (2) PP

No.143 Tahun 2000).

4.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN

dan PPnBM, dengan direalisasikan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun

2000 dan mencabut Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988, serta

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ.2002, Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000, Keputusan Menteri

30

Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000, Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 550/KMK.04/2000 dimana seluruh Keputusan Menteri Keuangan

dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diganti dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003,

yang menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan

dan Kas negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan

PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pemungut PPN dengan ketentuan:

Tarif pemungutan PPN untuk jasa konsultan tersebut sebesar:

Adapun Tarif Inklusif (sudah termasuk PPN) pada jasa konsultan sebesar:

Dari keterangan yang penulis terima, penghitungan PPN atas

penyerahan jasa konsultan yang dipungut oleh Bendaharawan pemerintah,

secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perhitungan

CV. SIGMA TIGA pada bulan September 2007 menerima dua kali

pembayaran atas penyerahan jasa konsultan kepada Kanpedal dalam

mengerjakan kajian kelayakan kegiatan pertambangan bahan galian

golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dengan jumlah

harga Jasa Kena Pajak dalam kontrak sebesar Rp 42.997.818,27. Besarnya

PPN yang harus dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Pengendali

Dampak Lingkungan Boyolali adalah sebagai Berikut:

Tarif pemungutan = 10% x Dasar Pemungutan (DPP)

Tarif Inklusif = 10/110 x Jumlah Bruto

31

a. Penerimaan pembayaran pertama yang diterima CV. SIGMA TIGA

yaitu sebesar Rp 13.513.600,- (sudah termasuk PPN) dan jumlah PPN

yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran pada

tanggal 5 September 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah pembayaran: Rp 13.513.600,00

Jumlah PPN: 10/110 x Rp 13.513.600,00 = Rp 1.228.509,091

dibulatkan menjadi Rp 1.228.509,01

Sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan (CV. SIGMA TIGA)

Rp 13.513.600,00 - Rp 1.228.509,01 = Rp 12.285.090,99

b. Penerimaan pembayaran kedua yang diterima CV. SIGMA TIGA yaitu

sebesar Rp 33.784.000,- (sudah termasuk PPN) dan jumlah PPN yang

dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran pada tanggal 8

September 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah pembayaran: Rp 33.784.000,00

Jumlah PPN: 10/110 x Rp 33.784.000,00 = Rp 3.071.272,727

dibulatkan menjadi Rp 3.071.272,73

Sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan (CV. SIGMA TIGA)

Rp 33.784.000,00 - Rp 3.071.272,73 = Rp 30.712.727,27

Perhitungan PPN

Jadi perhitungan PPN dapat dirumuskan sebagai berikut:

PPN = 10% x Rp 42.997.818,26

= Rp 4.299.781,826 dibulatkan menjadi Rp 4.299.781,83

32

4.5 Sanksi Sanksi

Dalam pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan bahwa

atas pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu kepada PKP

Rekanan sehubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, yang Faktur Pajaknya dibuat

sebelum 31 Januari 2004, PPN dan PPnBM atau PPN yang terutang wajib

dipungut oleh Badan-badan tertentu dan disetorkan ke kas negara paling

lambat tanggal 31 Januari 2004. jika ketentuan ini tidak dilaksanakan,

maka PKP Rekanan atau Badan-badan tertentu yang terkait akan

dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat

berupa:

A. Bunga 2% per Bulan, dikenakan karena:

1. kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri dalam

jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dengan

syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan

{Pasal 8 ayat (2) UU KUP};

2. kekurangan pembayaran pajak akibat perpanjangan SPT {Pasal19

ayat (3) UU KUP};

3. kekurangan pembayaran pajak akibat pemeriksaan pajak yang

menimbulkan pajak terutang lebih tinggi {Pasal 13 ayat (2) UU

KUP};

4. kekurangan pembayaran pajak akibat Wajib Pajak membayar lewat

33

jatuh tempo pembayaran atas pajak yang terutang menurut

SKPKB, SKPKBT, tambahan jumlah pajak yang harus dibayar

berdasarkan SKP Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan

Banding {Pasal 19 ayat (1) UU KUP};

5. Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran

Pasal 19 ayat (2) UU KUP, Kep-DJP No.325/PJ./2001.

B. Kenaikan 50% dikenakan dalam hal berikut:

1. WP badan atau WP orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU

KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran {Pasal 13

ayat (3) UU KUP}.

2. WP badan atau WP orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tentang pembukuan dan

Pasal 29 tentang kewajiban saat dilakukan pemeriksaan {Pasal 13

ayat (3) UU KUP}.

C. Kenaikan 100% dikenakan dalam hal berikut:

1. untuk PPh pemotongan dan pemungutan serta PPN yang tidak

menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

teguran {Pasal 13 ayat (3) UU KUP};

34

2. untuk PPh pemotongan dan pemungutan serta PPN yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

tentang pembukuan dan Pasal 29 tentang kewajiban saat dilakukan

pemeriksaan {Pasal 13 ayat (3) UU KUP};

3. berdasarkan hasil pemerikasaan dikeluarkan SKPKB atas

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak {Pasal

17C (5) UU KUP};

4. berdasarkan hasil pemeriksaan PPN atau PPnBM, ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya atau tidak

seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi sebesar 100%

{Pasal 13 ayat (3) UU KUP};

5. Wajib Pajak mengungkapkan ketidakberatan SPT dengan kemauan

sendiri dan melebihi batas waktu dua tahun serta belum dilakukan

pemeriksaan {Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP}.

D. Kenaikan 200% dikenakan dalam:

1. Apabila Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT

Tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, diancam pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan

denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang yang

tidak atau kurang bayar (Pasal 38 UU KUP).

35

E. Denda dikenakan dalam hal berikut:

1. Jika WP tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT

Masa dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 setiap SPT Masa.

2. Jika WP tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT

Tahunan, dikenakan denda sebesar Rp 1000.000,00 setiap SPT

tahunan.

3. Dikenakan denda sebesar 2% dari pengenaan pajak jika:

a. Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan

sebagai pengusaha kena pajak, di mana peredaran usahanya

sudah melampui batas Rp 1.800.000.000,00;

b. Bukan pengusaha kena pajak membuat faktur pajak;

c. Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur

pajak;

d. PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak lengkap;

e. PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

4. Dikenakan denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar dalam

hal Wajib Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan sebelum

dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran

perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran

jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

36

F. Pidana diterapkan dalam:

1. Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT

Tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling

lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

37

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sarana

yang dijadikan sebagai bukti untuk memungut PPN adalah faktur pajak.

Adapun faktur pajak yang sering digunakan sebagai bukti pengkreditan

pajak masukan adalah Faktur Pajak Standar. Dalam mekanisme

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan ketentuan:

- pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka pajak akan

disetorkan ke Negara;

- sebaliknya, pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka pajak

akan direstitusi.

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan

penyetoran PPN dan atau PPnBM diwajibkan melaporkan PPN dan atau

PPnBM yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan

Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah tersebut terdaftar dengan

menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut

Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) paling lambat

14 hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran atas tagihan,

38

yang masing-masing diperuntukkan:

- Lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP.

- Lembar ke-2, untuk KPKN.

- Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan dalam Kertas Karya

ini, maka penulis berusaha memberikan sumbangan pikiran yang berkaitan

dengan Kertas Karya sebagai berikut:

a. Pengusaha yang dikenakan PPN, sebaiknya memiliki kesadaran

melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan

usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

b. Setiap Bendaharawan Pemerintah harus dapat menerapkan peraturan

perpajakan secara benar termasuk melakukan pengecekan faktur pajak

yang diterima dari Rekanan telah sesuai dengan ketentuan sehingga

tidak menimbulkan sanksi di masa mendatang.

c. KPP harus lebih sering memberikan penyuluhan tentang pentingnya

membayar pajak bukan hanya bagi Wajib Pajak saja, tetapi juga

Pemungut PPN agar tertib dalam menyapaikan laporan agar

Bendaharawan Pemerintah terhindar dari sanksi.

39

DAFTAR PUSATAKA

Setiawan, Agus dan Hardi, Pepajakan Bendaharawan Pemerintah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006.

Sialagan, Benny P. dan Lubis, Irwansyah, Pedoman Perpajakan Bagi

Bendaharawan Pemerintah Pusat Dan Daerah Serta Rekanan Pemerintah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2002.

Soemarso S.R,. Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Jakarta: Salemba

Empat,2007. Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada,2006. Sunarto, Perpajakan, Yogyakarta: BPFE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,

2002. Illyas Wirawan B. dan Suhartono, Panduan Komprehensif Dan Praktis Pajak,

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

logo: