BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)

Agung Ardyanto (03)

Dwi Santoso (10)

M. Arief Fakhrudin (17)

Risang Agus Adi Putra (24)

A.DEFINISI BARANG PUBLIKOrigin of the TermCasual Definition of Public

GoodsAbstract Definition of Public

GoodsRivalry/PersainganExcludability

Public Goods Can Be Differentiated from Alternative Categories

B. Pure Public Goods1. Degrees of Rivalry and

Excludability Degrees of Rivalry Degree of Excludability

2.Differentiating Pure Public Goods from Alternative Categories

a. Pure Public Goods

Barang Publik Internasional

Barang Publik Nasional

Barang Publik Lokal

b. Barang Swasta Murni

c. Barang Publik Tidak Murni

Barang Publik yang dikecualikan

Barang Publik Congestible

Publik Barang Campuran

Barang Swasta tidak murni

Barang Swasta dengan Eksternalitas

Barang Swasta Campuran

Barang Swasta yang disediakan untuk publik

TANTANGAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK

•Pasar menggunakan Persaingan dan Pengecualian untuk Mengalokasikan Barang

•Kesulitan yang dihadapi dalam menyediakan Barang Publik melalui Pasar.•(Free Rider)

PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Penyiapan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan nasional

penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya

manusia di bidang pengadaan

pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan rekomendasi, serta koordinasi penyelesaian

masalah di bidang pengadaan

pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan

pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi

melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan sistem

pengadaan nasional

A.Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Publik dan Jasa Publik di Indonesia

Kebocoran dan Penyimpangan atas penyediaan barang publik sehingga tidak mampu memberikan utilitas yang optimal

Kurangnya Kesadaran atas Pembayaran Pajak

Sistem hukum yang bisa dibeli menyebabkan rakyat kecil terkecualikan dalam mendapatkan keadilan

Negara belum mampu sepenuhnya menyediakan sistem pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Indonesia khususnya rakyat miskin.

B. Permasalahan dalam Penyediaan Barang Publik

PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN Penegakan hukum di Indonesia (law

enforcement) dalam rangka melindungi semua hak dan kewajiban seluruh penduduk di Indonesia

Meningkatkan kesadaran pentingnya pajak dalam penyediaan barang publik di Indonesia

Penyediaan barang publik yang tepat sasaran dalam memperoleh utilitas yang maksimal.

TERIMA KASIH