Skenario 3 Blok Kedokteran Komunitas

8/11/2019 Skenario 3 Blok Kedokteran Komunitas

1/20

LAPORAN TUTORIAL KELOMPOK 12

BLOK KEDOKTERAN KOMUNITAS

SKENARIO 3

BERHUTANG PADA TETANGGA UNTUK BEROBAT KE DOKTER

ANDINI EKA PUTRI G0011020

DENEISHA KARTIKA P. G0011064

ESTY JAYANTI G0011086

HANNI WARDHANI G0011104

RABIATUL ADAWIYAH G0011162

RURIN AYURINIKA P. G0011186

ARWINDYA GALIH D G0011040

AKHMAD DWIKKY !.U. G0011010

ALMIRA MUTHIA D. G0011014

SATRIO SARWO T. G00111"2

M. ALIP WILDAN G0011142

T#$%&' A&()$* E+* P&*(,$-**$) /&. M.K,(.

AKULTAS KEDOKTERAN

UNIERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2014


2/20

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi

setiap orang. Semua orang ingin dilayani dan mendapatkan

kedudukan yang sama dalam pelayanan kesehatan. Dalam

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 4

menyatakan negara men!amin setiap "arga negara

mendapatkan hidup se!ahtera# tempat tinggal# kesehatan dan

pelayanan kesehatan yang ada di $ndonesia# namun sering

ter!adi dikotomi dalam upaya pelayanan kesehatan# pelayanan

kesehatan yang baik hanya diberikan bagi kalangan masyarakat

yang mampu sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak

mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional %$n&o 'skes#

2(1().

Salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang telah

diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah Undang

Undang *omor 4( Tahun 2((4 tentang Sistem +aminan Sosial

*asional %S+S*). Undang Undang Sistem +aminan Sosial *asional

merupakan undang,undang yang mengatur !aminan atau

perlindungan sosial untuk seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya yang layak diselenggarakan oleh

beberapa badan penyelenggaraan !aminan sosial. Dalam

undang,undang ini# !enis program !aminan sosial meliputi

!aminan kesehatan# !aminan ke-elakaan ker!a# !aminan hari tua#

!aminan pensiun dan !aminan kematian. +aminan kesehatan

diberikan pada seluruh "arga negara yang telah membayar iuran

atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah %$n&o 'skes# 2(1().

Dalam skenario ini terdapat kasus :

B,$*5 */* T,$*55* #$#+ B,&%7*$ +, D%+$,&


3/20

Pak Parno, umur 40 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan, mempunyai

istri dan empat orang anak. Sudah 3 hari ini pak Parno menderita sakit panas,

disertai mual dan muntah, pusing, badan nyeri dan kaku sampai tidak bisa

berjalan. Pak Parno sedang tidak mempunyai uang untuk berobat, lalu meminjam

uang pada tetangganya yang bekerja sebagai pegawai negri di keamatan untuk

berobat. !etangganya meneritakan pada pak Parno bahwa anaknya beberapa hari

yang lalu juga mengalami sakit seperti pak Parno dan tidak perlu membayar ke

dokter saat berobat. Pak Parno datang ke tempat praktek dr "ia, kemudian dr "ia

melakukan anamnesis dan pemeriksaan. Dr "ia juga menanyakan apakah

tetangga sekitar pak Parno juga mengalami sakit serupa. Dr "ia tidak hanya

memberikan obat tetapi juga menasehati pak Parno untuk membersihkan

lingkungan tempat tinggalnya dari sarang nyamuk, dan menerapkan perilaku

hidup bersih dan sehat.

Pak Parno menanyakan pada dr "ia, bagaimana aranya bisa berobat

tanpa membayar seperti tetangganya itu. Dr "ia menjelaskan bahwa dirinya

adalah salah satu dokter yang dikontrak oleh P!. #skes sebagai $P%S untuk

memberikan pelayanan kesehatan peserta %aminan &esehatan 'asional (%&') dan

dibayar dengan ara kapitasi. Sebelumnya dr "ia dibayar seara langsung oleh

pasien yang datang berobat. Dr "ia menjelaskan pada pak Parno bahwa semua

penduduk *ndonesia diharapkan nantinya mengikuti asuransi kesehatan, sehingga

tidak bingung lagi memikirkan biaya berobat saat sedang sakit, tapi pak Parno

perlu membayar iuran tiap bulan. Pak Parno disarankan dr "ia untuk datang ke

kantor $P%S untuk menanyakan syarat kepesertaan dan man+aat yang ditanggung

$P%S.


4/20

BAB II

DISKUSI DAN STUDI PUSTAKA

A. J# 1 ' M,5+9*&):)+*() I($)9*

1. $P%S

&epenjangannya adalah $adan Penyelenggara %aminan Sosial &esehatan.

"erupakan $adan -saha "ilik 'egarayang ditugaskan khusus oleh

pemerintah untuk menyelenggarakanjaminan pemeliharaan

kesehatanbagi seluruh rakyat*ndonesia, terutama untuk Pegawai 'egeri

Sipil, Penerima Pensiun P'S dan !'*P/1*, 2eteran, Perintis

&emerdekaan beserta keluarganya dan $adan -saha lainnya ataupun

rakyat biasa.

2. #suransi kesehatan

Sejenis produk asuransiyang seara khusus menjamin

biayakesehatanatau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka

jatuh sakit atau mengalami keelakaan. Seara garis besar ada dua jenis

perawatan yang ditawarkan perusahaanperusahaan asuransi, yaitu rawat

inap (inpatient treatment) dan rawat jalan (outpatient treatment).3. %aminan &esehatan 'asional (%&')

%aminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh man+aat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuraniurannya dibayar oleh pemerintah.

4. Perilaku idup $ersih dan Sehat (P$S)

Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga

anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang
http://id.wikipedia.org/wiki/BUMNhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipilhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Polrihttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/BUMNhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipilhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Polrihttp://id.wikipedia.org/wiki/Asuransihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan


5/20

kesehatan dan berperan akti+ dalam kegiatankegiatan kesehatan di

masyarakat.

;. &apitasi

Sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia

layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan

jumlah atau si+at layanan yang sebenarnya diberikan.

B. J# 2 ' M,,$*+* /* M,/,:))()+* M*(*9*

$erikut adalah permasalahan yang terdapat dalam skenario :

5. #pa dasar hukum Sistem &esehatan 'asioan di *ndonesia6

7. #pa saja jenis asuransi kesehatan dan man+aatnya6

3. $agaimana syarat menjalin kerja sama dengan $P%S6

4. #pa saja +ungsi dan wewenang dari $P%S6

8. #pa saja program dari $P%S6

9. #pa saja hak dan kewajiban dari $P%S dan dokter yang dikontrak

$P%S6

. $agaimana alur pelayanan $P%S6

;. $agaimana ara pembayaran $P%S6


6/20

b. Pasal 34 ayat (7) juga mengamanatkan bahwa negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampusesuai

martabat kemanusiaan.

. Pasal 7; --D tahun 5

7) 'omor Pokok ?ajib Pajak ('P?P)>

3) Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring

lainnya> dan

4) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait

dengan %aminan &esehatan 'asional.

b. Puskesmas atau yang setara:

5) Surat *jin /perasional>


7/20

7) Surat *jin Praktik (S*P) bagi dokterdokter gigi, Surat *jin

Praktik #poteker (S*P#) bagi #poteker, dan Surat *jin Praktik

atau Surat *jin &erja (S*PS*&) bagi tenaga kesehatan lain>

3) Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan> dan



. &linik Praktek atau yang setara:


7) Surat *jin Praktik (S*P) bagi dokterdokter gigi dan Surat *jin

Praktik atau Surat *jin &erja (S*PS*&) bagi tenaga kesehatan

lain>

3) Surat *jin Praktik #poteker (S*P#) bagi #poteker dalam hal

klinik menyelenggarakan pelayanan ke+armasian>

4) 'omor Pokok ?ajib Pajak ('P?P) badan>




d. 1umah Sakit &elas D Pratama atau yang setara:


7) Surat *jin Praktik (S*P) tenaga kesehatan yang berpraktik>

3) 'omor Pokok ?ajib Pajak ('P?P) badan>




e. Persyaratan bagi praktik bidan danatau praktik perawat pada

wilayah yang tidak terdapat dokter:

5) Surat *jin Praktik (S*P)>

7) 'omor Pokok ?ajib Pajak ('P?P)>

3) Perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas

pembinanya> dan


8/20



P&%(,/#& K,&


9/20

b. menempatkan Dana %aminan Sosial untuk in=estasi jangka

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek

likuiditas, sol=abilitas, kehatihatian, keamanan dana, dan hasil

yang memadai>

. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta

dan Pemberi &erja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan jaminan sosial nasional>

d. membuat kesepakatan dengan +asilitas kesehatan mengenai besar

pembayaran +asilitas kesehatan yang mengau pada standar tari+

yang ditetapkan oleh Pemerintah>

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan +asilitas

kesehatan>

+. mengenakan sanksi administrati+ kepada Peserta atau Pemberi

&erja yang tidak memenuhi kewajibannya>

g. melaporkan Pemberi &erja kepada instansi yang berwenang

mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar *uran atau dalam

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan> dan

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka

penyelenggaraan program %aminan Sosial.

8. #pa saja program dari $P%S6$erdasarkan petikan -- 'o. 74 !ahun 7055 tentang $P%S,

(5) $P%S &esehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7)

huru+ a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(7) $P%S &etenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(7) huru+ b menyelenggarakan program:

a. jaminankeelakaankerja>


10/20

b. jaminanharitua>

. jaminanpensiun> dan

d. jaminankematian.

9. #pa saja hak dan kewajiban dari $P%S dan dokter yang dikontrak

$P%S6

a. ak $P%S:

Pasal 57

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, $P%S berhak untuk:

5) memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program

yang bersumber dari Dana %aminan Sosial danatau sumber

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan>

dan

7) memperoleh hasil monitoring dan e=aluasi penyelenggaraanprogram %aminan Sosial dari D%S' setiap 9 (enam) bulan.

b. &ewajiban $P%S

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,

$P%S berkewajiban untuk:

5) memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta>

7) mengembangkan aset Dana %aminan Sosial dan aset $P%S untuk

sebesarbesarnya kepentingan Peserta>

3) memberikan in+ormasi melalui media massa etak dan

elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan

dan hasil pengembangannya>


11/20

4) memberikan "an+aat kepada seluruh Peserta sesuai dengan

-ndang-ndang tentang Sistem %aminan Sosial 'asional>

8) memberikan in+ormasi kepada Peserta mengenai hak dan

kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku>

9) memberikan in+ormasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya>

) memberikan in+ormasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan

hari tua dan pengembangannya 5 (satu) kali dalam 5 (satu)

tahun>

;) memberikan in+ormasi kepada Peserta mengenai besar hak

pensiun 5 (satu) kali dalam 5 (satu) tahun>

50) melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku dalam penyelenggaraan %aminan Sosial> dan

55) melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi

keuangan, seara berkala 9 (enam) bulan sekali kepada Presiden

dengan tembusan kepada D%S'.

. $agaimana alur pelayanan $P%S6

#lur 1ujukan:

a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan seara

berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu:

a.Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh +asilitas

kesehatan tingkat pertama

b. %ika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien

dapat dirujuk ke +asilitas kesehatan tingkat kedua


12/20

. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di +askes sekunder hanya

dapat diberikan atas rujukan dari +askes primer.

d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di +askes tersier hanya dapat

diberikan atas rujukan dari +askes sekunder dan +askes primer.

b) Pelayanan kesehatan di +askes primer yang dapat dirujuk langsung

ke +askes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan

diagnosis dan renana terapinya, merupakan pelayanan berulang

dan hanya tersedia di +askes tersier.

) &etentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikeualikan dalam

kondisi :

a. terjadi keadaan gawat darurat> &ondisi kegawatdaruratan

mengikuti ketentuan yang berlaku

b. benana>

&riteria benana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau

Pemerintah Daerah

. kekhususan permasalahan kesehatan pasien>untuk kasus yang

sudah ditegakkan renana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat

dilakukan di +asilitas kesehatan lanjutan

d. pertimbangan geogra+is> dan

e. pertimbangan ketersediaan +asilitas

;. $agaimana ara pembayaran $P%S6

Cara pembayaran untuk Aasilitas &esehatan dibagi menjadi 3

kelompok yaitu:

a) Pembayaran untuk Aasilitas &esehatan !ingkat Pertama,

menurut Pasal 3< ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Presiden

'omor 57 !ahun 7053 dilakukan seara praupaya


13/20

Cara Pembayaran Aasilitas &esehatan oleh $P%S &esehatan

berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terda+tar di

Aasilitas &esehatan !ingkat Pertama. Dalam hal Aasilitas

&esehatan !ingkat Pertama di suatu daerah tidak

memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, $P%S

&esehatan diberikan kewenangan untuk melakukan

pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.

$P%S &esehatan diberikan keleluasaan untuk menentukannya.

b) -ntuk Aasilitas &esehatan 1ujukan !ingkat anjutan, Pasal 3

Skenario 3 Blok Kedokteran Komunitas

Documents

Transcript of Skenario 3 Blok Kedokteran Komunitas