Skema Pembiayaan KUR
-
Upload
bayu-silvatika -
Category
Documents
-
view
141 -
download
7
description
Transcript of Skema Pembiayaan KUR
-
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
PEMBIAYAAN INDUSTRI KREATIF MELALUI
KREDIT USAHA RAKYAT
DENPASAR, 8 OKTOBER 2015
-
1. Latar Belakang
2. Pelaksanaan KUR 2015
3. Optimalisasi KUR untuk Pembiayaan
Industri Kreatif
4. Kesimpulan
MATERI
2
-
LATAR BELAKANG
3
-
Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar
UM 30,91% UK 32,34% UMi 36,75%
Program KUMK SUP 005 Program LPDB KUKM
Perbankan
Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Program LPDB KUKM
Program Pemberdayaan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM) Program Pemberdayaan Sosial Program pemberdayaan Fakir
Miskin
USAHA BESAR
4,95 ribu (0,01%)
USAHA MENENGAH 44,28 ribu (0,08%)
USAHA
KECIL 602,19 Ribu
(1,01%)
USAHA
MIKRO
54,55 juta (98,85%)
FAKIR MISKIN
MISKIN
BELUM LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE
PENDUDUK MISKIN 29,89 juta jiwa (12,36%)
(Data BPS 2011)
LAYAK GO PUBLIC Pasar Modal Perbankan
Sumber Lainnya
LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE
LAYAK USAHA DAN BANKABLE
Jumlah:*)
38,19 Jt (70%)
Jumlah:*)
16,36 Jt (30%)
Jumlah:*) 240,9 Rb
(40%)
Jumlah:*) 361,3 Rb
(60%)
Jumlah:*) 39,85 Rb
(90%)
Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber
4,4 Rb (10%)
KLASTER 1
KLASTER 2
KLASTER 3
KLASTER 4
KLASTER 5
KLASTER 6
POLA PEMBIAYAAN KONDISI
KONDISI & POLA PEMBIAYAAN USAHA
4
-
EVALUASI PROGRAM KUR 2014
A. Keberhasilan KUR 2007 2014:
Total penyaluran KUR tahun 2007 2014 sebesar Rp 178,85 triliun
dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari
program KUR adalah sebanyak 20.344.639.
B. Evaluasi Program KUR:
Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan
KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan
dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.
5
-
INDIKATOR CAPAIAN PER DESEMBER 2014
Jumlah Debitur KUR (akumulasi) 12.475.927 debitur
Total Plafon KUR (akumulasi) Rp 178,85 triliun
Baki Debet KUR Rp 49,54 triliun
Penyaluran KUR Mikro Rp 96,26 triliun (53.8% dari total penyaluran)
Penyaluran KUR Ritel Rp 82,58 triliun (46.17% dari total penyaluran)
NPL 3.3 %
Serapan Tenaga Kerja UMKM 20.344.639
NPG Askrindo 3.8 %
NPG Jamkrindo 4.15 %
PMN Askrindo Rp 5,211 triliun
PMN Jamkrindo Rp 6,539 triliun
Total Pembayaran IJP (akumulasi) Rp 5,02 triliun
BEBERAPA INDIKATOR KINERJA KUR s.d. DESEMBER 2014
6
-
LANGKAH PENYEMPURNAAN KUR 2015 - 2019
KETERANGAN EVALUASI SKEMA KUR 2007 -2014 LANGKAH PENYEMPURNAAN KUR 2015 - 2019
1 Sasaran Program
-Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran (BPK 2012&2013) - Penyaluran Sektor Hulu minimal 25% tidak tercapai -Overlapping sasaran
Mengembangkan basis data KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk transparansi sasaran; Penyaluran KUR difokuskan pada sektor hulu
2 Efektivitas
Program KUR yg berbasis komersial bermanfaat besar pada Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin, tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan (LIPI)
Tujuan Program KUR untuk pemberdayaan UMKM. Peningkatan kinerja UMKM menjadi indikator outcomenya, seperti migrasi ke kredit komersial dan peningkatan aset.
Fungsi penjaminan kurang efektif, karena : - Debitur dapat menjadi nasabah bank tanpa KUR - Debitur mikro menggunakan agunan (74% responden- BKF)
Ketidakcukupan agunan menjadi indikator utama bagi calon debitur KUR disamping kelayakan dan produktivitas
3 Skema
Penjamin : - Automatic Cover, bukan case by case - Tarif IJP tunggal meski risiko berbeda (Benchmark :
leveling berdasarkan risiko)
Perusahaan Penjamin diikutsertakan dalam proses penyusunan basis data SIKP sehingga dapat mengusulkan calon debitur Tarif IJP diserahkan pada mekanisme bisnis Bank dan Perusahaan Penjamin yang pertimbangkan tingkat resiko
Terfokus pada Bank Pelaksana, Lembaga Penjamin dan Pemerintah Pusat cenderung memarginalkan peran Pemda (LIPI)
Pemda akan diikutkan mulai dari penyusunan basis data hingga pemantauan dan evaluasi
Peran Kementerian Teknis tidak berjalan sesuai ketentuan Peran Kementerian akan ditingkatkan mulai penyusunan basis data dan skema kredit, serta pengelola subsidi bunga
Linkage program KUR pola executing dan channeling masih perlu dikaji ketepatan sasarannya
Linkage program KUR akan difokuskan pada pola channeling karena bank masih bertanggung jawab pada ketepatan sasaran dan pengembalian pinjaman
4 Landasan
Hukum
Perubahan kebijakan KUR yang tidak searah lagi dengan prinsip dasar dalam penyaluran KUR (diberikan kepada debitur yang bankable BKF)
Dengan indikator ketidakcukupan agunan sebagai indikasi belum bankable maka lebih jelas dasar penilaian calon debitur KUR
Landasan hukum program KUR belum kuat (MoU) Landasan hukum program subsidi bunga berupa Keputusan Presiden, Peraturan Menko Perekonomian, dan Peraturan Menteri Keuangan
2
-
KREDIT USAHA RAKYAT, TAHUN 2015
8
-
SASARAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KUR adalah:
Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian
perikanan industri pengolahan, dan perdagangan
yang terkait.
Ditujukan untuk usaha yang produktif dan layak/ feasible, namun belum memenuhi persyaratan
agunan Bank Pelaksana.
9
-
SASARAN...
Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Usaha yang produktif, layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan (belum
bankable) :
Usaha produktif : usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan
pelaku usaha.
Usaha layak : usaha yang memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh hutang termasuk bunga dalam jangka waktu
tertentu dan memberikan sisa keuntungan bagi pengembangan
usaha.
Tidak dapat memenuhi persyaratan agunan : usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan bank khususnya penyediaan
agunan.
10
-
Sumber Dana KUR
100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito)
Fasilitasi Pemerintah:
memberikan insentif/subsidi bunga
SUMBER DANA KUR
-
KEBIJAKAN BARU KUR
( Rakor Komite Kebijakan, 26 Juni 2015 )
KUR disalurkan dengan skema, yaitu :
KUR Mikro : s.d Rp 25 juta, suku bunga 12% efektif per tahun; alokasi plafon Rp 20 Trilyun
KUR Ritel : > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta; suku bunga 12 % efektif per tahun; alokasi plafon Rp 9 Trilyun
KUR Penempatan TKI : s.d Rp 25 juta; suku bunga 12% efektif per tahun ; alokasi plafon Rp 1 Trilyun
KUR diberikan subsidi bunga (termasuk didalamnya subsidi Imbal Jasa
Penjaminan):
Subsidi bunga KUR Mikro : 7,0 %; Subsidi bunga KUR Ritel : 3,0 % Subsidi bunga KUR Penempatan TKI : 12% Besaran Imbal Jasa Penjaminan sesuai hasil perundingan bank dan perusahaan penjamin.
12
-
SEKTOR USAHA YANG DIBIAYAI
Sektor Usaha yang dibiayai KUR yaitu bidang usaha sektor
pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan
yang terkait
Mengacu Laporan Bank Umum (LBU), 19 sektor ekonomi :
Seluruh usaha mikro dan kecil di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1)
Seluruh usaha mikro dan kecil di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2)
Seluruh usaha mikro dan kecil di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4);
Usaha mikro dan kecil usaha perdagangan kode LBU 512111 s.d 525400 (terlampir).
13
-
SEKTOR PERDAGANGAN YANG DIBIAYAI
14
Kode
LBU Keterangan
512111 Perdagangan Jagung
512111 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Jagung
512112 Perdagangan Tembakau
512113 Perdagangan Karet
512113 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Karet
512114 Perdagangan Cengkeh
512115 Perdagangan Lada
512116 Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit
512116 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kelapa Sawit
512117 Perdagangan Kapas
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi (Campuran)
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Coklat
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kedelai
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Rumput Laut
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Rempah-Rempah
512119 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Lainnya
512141 Perdagangan Kayu
512201 Perdagangan Dalam Negeri Beras
512201 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Beras
Kode
LBU Keterangan
512202 Perdagangan Dalam Negeri Gula
512203 Perdagangan Dalam Negeri Kopi
512203 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopi
512204 Perdagangan Dalam Negeri Teh
512205 Perdagangan Dalam Negeri Garam
512207 Perdagangan Dalam Negeri Kopra
512207 Perdagangan Eceran Hasil Bumi Khusus Kopra
514901 Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obatan Hama
521100 Perdagangan Eceran Barang-barang Didominasi
Makanan,Minuman & Tembakau
521100 Perdagangan Eceran Sembako
521100 Perdagangan Eceran Hasil Ternak
522100 Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
522200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman,Tembakau, Industri
Olahan
522200 Perdagangan Eceran P dan D (Makanan dan Minuman)
523700 Perdagangan Eceran Saprotan
525100 Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian
525200 Perdagangan Eceran Makanan,Minuman Hasil Industri
Pengolahan
525400 Perdagangan Eceran TPT
-
REGULASI KUR TAHUN 2015
Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015
yaitu:
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang ditetapkan pada 15 Juli 2015.
Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp
II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI). Telah
diundangkan pada 7 Agustus 2015.
15
-
KUR...
Ketentuan lainnya:
Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30
Juli 2015.
Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR ditetapkan tanggal 11 Agustus
2015.
PT. BRI; PT. Bank Mandiri; PT. BNI; Perum Jamkrindo; dan PT. Askrindo; (... Bank Pelaksana Lain akan menyusul)
Keputusan Menteri Keuangan No. 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga untuk
Kredit Usaha Rakyat, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , ditandatangani pada 13 Agustus 2015.
16
-
ALOKASI PENYALURAN KUR 2015
17
BANK PELAKSANA
BRI MANDIRI BNI BPD TOTAL
KUR MIKRO 17 1 1 1 20
KUR RITEL 4 2 2 1 9
KUR Penempatan TKI
0,4 0,2 0,2 0,2 * 1
* Bank asing, bank campuran, dan bank nasional
Dalam (Rp) Triliun
-
FITUR KUR TAHUN 2015
18
-
BEBERAPA FITUR KUR MIKRO
1. Suku Bunga
No. Uraian SOP KUR Lama Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro
1 Suku Bunga KUR Mikro maksimal 22% efektif per tahun KUR Mikro maksimal 12% efektif per tahun
2 Plafon Pinjaman KUR Mikro maksimal Rp 20 juta KUR Mikro maksimal Rp 25 juta
3 Maksimal Plafon Tidak diatur Maksimal Rp 75 juta
4 Cakupan Penjaminan
Sektor Prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil, dan TKI) = 80%
Sektor Non Prioritas = 70%
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5 Target Group Usaha yang produktif, layak, namun belum bankable
Usaha mikro yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6 Pengecekan SID KUR Mikro tidak perlu pengecekan SID KUR Mikro perlu pengecekan SID
7 Basis Data Menjadi tanggung jawab Kementerian Teknis
Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
8 Jangka Waktu Kredit
KI = 5 tahun KMK = 3 tahun
KI = 4 tahun KMK = 2 tahun
19
-
BEBERAPA FITUR KUR MIKRO
1. Suku Bunga
No. Uraian SOP KUR Lama Pedoman Pelaksanaan KUR MIkro
9 Jangka Waktu Perpanjangan
KI = 10 tahun KMK = 6 tahun
KI = 8 tahun KMK = 4 tahun
10 Tarif dan Perhitungan IJP
3,25% , dihitung berdasarkan plafon Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
11 Penyaluran Linkage Linkage Executing Linkage Channelling
Linkage Chanelling
12 Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha Tidak ada
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.
13 Online Sistem Tidak diatur Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
14 Sektor Seluruh sektor usaha mikro Usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdangangan yang terkait
20
-
BEBERAPA FITUR KUR RITEL
1. Suku Bunga
No. Uraian SOP KUR Lama Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
1 Suku Bunga KUR Ritel maksimal 13% efektif per tahun KUR Ritel maksimal 12% efektif
2 Plafon Pinjaman > Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta > Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta
3 Maksimal Plafon Tidak diatur Tidak diatur
4 Cakupan Penjaminan
Sektor Prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil, dan TKI) = 80%
Sektor Non Prioritas = 70%
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5 Target Group Usaha yang produktif, layak, namun belum bankable
Usaha mikro dan atau usaha kecil yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6 Basis Data Menjadi tanggung jawab Kementerian Teknis
Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
7 Jangka Waktu Kredit
KI = 5 tahun KMK = 3 tahun
KI = 4 tahun KMK = 2 tahun
21
-
BEBERAPA FITUR KUR RITEL
1. Suku Bunga
No. Uraian SOP KUR Lama Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
8 Jangka Waktu Perpanjangan
KI = 10 tahun KMK = 6 tahun
KI = 8 tahun KMK = 4 tahun
9 Tarif dan Perhitungan IJP
3,25% , dihitung berdasarkan plafon Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
10 Penyaluran Linkage Linkage Executing Linkage Channelling
Linkage Chanelling
11 Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha Tidak ada
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana.
12 Online Sistem Tidak diatur Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
13 Sektor Seluruh sektor usaha Usaha mikro dan atau usaha kecil di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdangangan yang terkait
22
-
KUR PENEMPATAN TKI
Negara tujuan penempatan TKI:
Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Jepang, Korea
Selatan.
Bank Pelaksana KUR Penempatan TKI:
BRI, Mandiri, BNI, BII Maybank, Bank Sinarmas (Bank Pelaksana harus
mempunyai online system dengan Prsh Penjamin dan mengimplementasikan
Basis Data SIKP)
Jangka waktu kredit/pembiayaan:
Maksimal sesuai dengan kontrak kerja atau 3 tahun.
23
-
PELAKSANAAN KUR TAHUN 2015
24
-
SOSIALISASI DAN KOORDINASI
SKEMA KUR TAHUN 2015
Dalam rangka percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 dan mendorong percepatan
penyebaran informasi skema KUR 2015 secara merata, Komite Kebijakan telah melaksanakan
Sosialisasi dan Koordinasi Skema KUR di beberapa kota yaitu:
25
No. Tempat Pelaksanaan Tanggal Pelaksanaan
1. Surabaya, Jawa Timur 14 Agustus 2015
2. Semarang, Jawa Tengah 27 Agustus 2015
3. Bandung, Jawa Barat 31 Agustus 2015
4. Medan, Sumatera Utara 3 September 2015
5. Makassar, Sulawesi Selatan 14 September 2015
-
PENYALURAN KUR 2015
Total penyaluran KUR sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 30 September
2015 adalah:
26
Bank Pelaksana
KUR Mikro KUR Ritel
Plafon (Rp Juta)
Debitur Plafon (Rp Juta)
Debitur
BRI 3.110.580 218.272 406.840 2.195
Bank Mandiri 141.700 7.441 207.490 2.731
BNI 220 14 80.248 373
TOTAL 3.252.500 225.727 694.578 5.299
Total penyaluran KUR (Rp Juta) 3.947.078
Total Debitur KUR 231.026
-
OPTIMALISASI KUR UNTUK PEMBIAYAAN
INDUSTRI KREATIF
27
-
FINANCIAL PROBLEM
INDUSTRI KREATIF
Belum bankable
Sebagian besar pelaku industri kreatif merupakan pengusaha yang belum bankable dan
terkendala masalah permodalan.
Cashflow yang tidak teratur
Cashflow yang diterima oleh industri kreatif tidak teratur sehingga akan sulit bagi mereka
untuk mengajukan pembiayaan.
Aset yang dimiliki berupa barang tidak berwujud
Aset yang dimiliki berupa ide, gagasan, software, dll yang berupa barang tidak berwujud
sehingga tidak dapat menjadi agunan pembiayaan.
Risiko yang tinggi dan tak terduga
Risiko yang dihadapi oleh industri kreatif relatif cukup tinggi dan sering tak terduga karena
ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku.
28
-
Pembiayaan KUR untuk Industri Kreatif
KUR disalurkan kepada:
Usaha mikro dan kecil yang produktif dan layak namun belum memenuhi
persyaratan agunan Bank Pelaksana;
Usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan;
Usaha pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan
serta perdagangan yang terkait.
(upaya relaksasi untuk perluasan sektor ekonomi yang dapat dibiayai
KUR sedang dalam proses)
29
-
KUR untuk Industri Kreatif. . .
Sektor unggulan Industri Kreatif: Klasifikasi Sektor Ekonomi untuk Industri Kreatif:
30
Bidang Usaha
Kode Sektor Ekonomi
Fashion 172000 Industri Barang jadi Tekstil 173000 Industri Perajutan, dll 525400 Perdagangan eceran TPT
Kuliner 522200 Perdagangan makanan dan minuman
151120 Industri Pengolahan dan Pengawet Daging, dst.
154200 154990 Industri pengolahan terkait makanan
Desain 222000 Industri Percetakan 221000 Industri Penerbitan, dll
Video Grafis
323000 Industri Radio, TV, alat-alat rekaman suara dan gambar, dsb
223000 Reproduksi media rekaman, film dan video, dsb.
Kredit Usaha Rakyat
Fashion
Kuliner Desain
Video Grafis
-
KUR SEKTORAL 2016
31
-
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN 2016
32
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2016 diproyeksikan memiliki tingkat suku
bunga kredit kepada end user sebesar 9%.
Alokasi penyaluran KUR Tahun 2016 menjadi total Rp 100 triliun, dengan
subsidi yang disiapkan sebesar Rp 10,5 T.
KUR 2016 akan mengakomodir pembiayaan di sektor sektor produktif
seperti pertanian, kelautan dan perikanan, industri kreatif, agribisnis,
pariwisata, dan e-commerce.
-
KUR 2016. . .
33
Upaya-upaya untuk mencapai target penyaluran KUR sebesar Rp. 100 T
antara lain:
1. Penambahan jumlah bank penyalur KUR (BPD dan/ atau Bank Swasta
Nasional/ Bank Campuran/ Bank Asing
2. Penambahan jumlah penjamin KUR (PT. Jamkrida di masing-masing
provinsi)
3. Melibatkan lembaga keuangan non bank (LKNB) seperti Perusahaan
Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai
penyalur KUR dan/ atau sebagai lembaga linkage
4. Melibatkan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk
menyalurkan KUR Mikro, dan PT. Pegadaian
-
KESIMPULAN
Industri kreatif merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas
dalam pengembangannya;
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis industri kreatif dapat
diidentifikasikan lebih rinci sehingga bisa diakomodir melalui pembiayaan kredit
program khususnya KUR;
Pemerintah sedang mempersiapkan relaksasi dan menyusun kebijakan terkait
KUR Sektoral yang diharapkan dapat mengakomodir pembiayaan di sektor
pembiayaan sektoral lebih luas termasuk pembiayaan industri kreatif.
34
-
T E R I M A K A S I H
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
www.ekon.go.id
-
PPP
Sumber Dana
RPH
Variasi Program dan Sumber Dana
PMN KUR
Askrindo
PMN KUR
Jamkrindo LPDB-KUMKM
Kelautan dan
Perikanan
KUMK
KLH
IJP
Dana APBN
Dana Masyarakat
PKBL
BP3TI
Coordinated Fund
Selaku BUN UU 1 2004 Memiliki perwakilan di daerah Policy diKemenkeudan K/L
Pelaksanaan dengan dukungan ICT (web
based)
Keikutsertaan BLU BP3TI dalam mensukseskan program dana bergulir kepada masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia
1. FungsiMenkeuuntukmengeloladana
2. Memudahkanpenyaluran di daerah
meningkatkanekonomidaerah
3. Dapatmengoptimalkandanaidle
4. Menghindarioverlappingsasaran
5. Meminimalkanbiaya efisien
Mengumpulkandan
mengelola dana
Menyalurkandanabergulir
Memberikan pembinaankepadapenerima
LP *)
Keterangan:
* Lembaga Penyalur: Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), LSM
** End User:
Masyarakat, Kelompok masyarakat, Usaha Kecil
MenyeleksiLembag
aPenyalur (LP)
KUR
Jamkrida Jatim
Jamkrida Bali
Dana APBD
Potensi Pengembangan Program Dana PemerintahbagiMasyarakat
Kredit program (penjaminan, subsidibunga dan danabergulir) adalahdana yang
dialokasikanolehKementerian/Lembaga/BLU untukkegiatanperkuatan modal usahadaninvestasibagiusahamikro,
kecil, menengahdankoperasisertausahalainnya yang beradadibawahpembinaan K/L.
End user **)
Unit Daerah
Unit Daerah
P2H
Unit Daerah
PPP
KSP
Pengelola Dana
LPD
B PNM BAV
LKM
Kop Pega-daian
KUPS
KKPE
KPENRP
SSRG Dana Bank
36
-
1c
SKEMA 1: SUBSIDI
BUNGA
Pro
po
sal
2
b
Lakukan Assessment
Dana
Berg
ulir
2f
2g
2h Fee
Fee
Pelatihan/training/ monitoring
Pendamping:
Koperasi LH dan Kehutanan
Perindustrian
Dll sesuai sektor
Pelatihan/training/ monitoring
LKM: - Pegadaian
- PNM (ventura)
- BPR - dll
Pencairan Dana
Perintah Pencairan 2d
Pokok +
bunga
2e
2h
Lapora
n
Tim Independen
Tim Independen: - Universitas
- Tokoh Masyarakat - Kelompok
2f
2g
Lapora
n
Pro
po
sal
2a
Lapo
ran
End User
BK/BI
SKEMA 2: DANA
BERGULIR
Komite Kebijakan
OJK
1
e 1f
Pinjaman
Pokok + bunga
BANK
OK
Laporan
Data
Debitu
r, Akad,
transaksi
Laporan
Subsidi bunga
Pro
po
sal
1a
Lapo
ran
Pro
po
sal
1
b
Lapora
n
Coordinated Fund (BLU)
Kemenko K/L Teknis Kemenkeu
Regulasi, supervisi
LSM
Kelompok
Koperasi
LKM *)
Database
SKEMA KREDIT PROGRAM TERINTEGRASI
7
Assessm
ent k
redit
1
b
1
d
1
c