1

SK Ketua Mahkamah Agung RI No.

076/KMA/SK/VI/2009Tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan

Lembaga PeradilanDisampaikan Pada Rapat Koordinasi Sistem

Pengelolaan Pengaduan Dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Tangerang, 10 Mei s/d 13 Juni 2013.

2

PERMASALAHAN YANG PERMASALAHAN YANG MENDORONG DITERBITKANNYA MENDORONG DITERBITKANNYA

SK 076/2009SK 076/2009 Kurang jelasnya mekanisme koordinasi

penanganan pengaduan antara pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan Mahkamah Agung (Bawas).

Tidak adanya batas waktu penanganan pengaduan dalam setiap tahapan.

Tidak adanya personil khusus yang mengelola penanganan pengaduan di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tidak jelasnya mekanisme pelaporan pengelolaan pengaduan, terutama dari pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan MA.

Tidak adanya kewajiban untuk memberikan respon kepada pelapor atau kepada masyarakat dalam penanganan pengaduan.

3

Semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus disampaikan kepada dan diketahui oleh Badan Pengawasan.

1.

Penerimaan Satu Pintu

1.

Penerimaan Satu Pintu

PRINSIP PENANGANAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2.

Obyektivitas

2.

Obyektivitas

Latar belakang: •Pengaduan yang diterima pengadilan/MA ditujukan kepada berbagai pejabat/unit kerja sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya menyulitkan dalam proses penanganan serta untuk mengetahui status terakhir dari penanganan pengaduan. •SK 076/2009 juga mengatur bahwa unit kerja lain di MA/pengadilan yang menerima pengaduan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak menerima pengaduan tersebut harus meneruskannya kepada Meja Pengaduan/Badan Pengawasan.

Dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan objektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh karena itu SK 076/2009 a.l. juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

4PRINSIP PENANGANAN PRINSIP PENANGANAN

PENGADUAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.

Efektif, Efisien dan Ekonomis

3.

Efektif, Efisien dan Ekonomis

Proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku

4.Akuntabilitas &Transparans

i

4.Akuntabilitas &Transparans

iDimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan objektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh karena itu SK 076/2009 a.l. juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

5PRINSIP PENANGANAN PRINSIP PENANGANAN

PENGADUAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilaksanakan secara hati-hati dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor serta kerahasiaan materi laporan.

5.

Kerahasiaan

5.

Kerahasiaan

Dalam penanganan pengaduan, baik Terlapor maupun Pelapor memiliki hak dan diberi kesempatan sama untuk didengar keterangannya, serta dilakukan proses pencarian fakta secara menyeluruh.

6.Adil &

Seimbang

6.Adil &

Seimbang

Selain untuk perlindungan terhadap Terlapor, prinsip ini untuk menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap Terlapor. Oleh karena itu, surat menyurat dalam penanganan pengaduan adalah bersifat rahasia.

Proses penanganan pengaduan dilakukan dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi hakim dan wibawa lembaga peradilan.

7.Penghargaan

terhadap Profesi

Hakim & Wibawa

Pengadilan

7.Penghargaan

terhadap Profesi

Hakim & Wibawa

Pengadilan

6 MATERI PENGADUANMATERI PENGADUAN

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

2. Penyalahgunaan wewenang /jabatan.

3. Pelanggaran sumpah jabatan.

4. Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS atau Peraturan Disiplin Militer.

5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.

6. Pelanggaran hukum acara.

7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang sifatnya administratif.

8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

7

HAK-HAK PARA PIHAK HAK-HAK PARA PIHAK DALAM PROSES PENANGAN DALAM PROSES PENANGAN

PENGADUANPENGADUAN

Mendapat perlindungan kerahasiaan identitasnya.

Mendapat kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara

bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mendapatkan informasi mengenai

tahapan laporan pengaduan yang disampaikannya.

Mendapatkan perlakuan yang sama

dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Membuktikan bahwa ia tidak bersalah

dengan mengajukan saksi dan alat bukti.

Mendapatkan berita acara pemeriksaan

dirinya.

Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada

Pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain, selain kepada Pejabat

yang berwenang mengambil keputusan.

Menentukan jangka waktu yang memadai untuk

menangani suatu pengaduan berdasarkan

tingkat kesulitan penanganan pengaduan

tersebut, dalma hal jangka waktu yang

ditetapkan terlampaui.

8KEWENANGAN DALAMKEWENANGAN DALAM

PENANGANAN PENGADUAN (1)PENANGANAN PENGADUAN (1)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di

wilayah hukum Pengadilan Tk.

Banding yang lain.

Sedapat mungkin didelegasikan

kepada Pengadilan Tk. Banding setempat.

Pengaduan bersifat penting

atau menarik perhatian publik.

Penanganan pengaduan

berlarut-larut.

Inisiatif sendiri

Perintah Pimpinan

MAPada prinsipnya

Ditangani/diambil alih oleh Bawas, dalam hal:

9KEWENANGAN DALAMKEWENANGAN DALAM

PENANGANAN PENGADUAN (2)PENANGANAN PENGADUAN (2)

Pengadilan Tk. BandingInisiatif sendiri

Perintah MA

Pengaduan yang melibatkan unit kerja/aparat di

Pengadilan Tk. Banding atau Pengadilan Tk. Pertama di

bawahnya.

Pengadilan Tk. Pertama

Hanya menerima dan meneruskan pengaduan kepada Pengadilan Tk.

Banding atau Mahkamah Agung.

Hanya menangani pengaduan yang berkaitan

dengan unit kerja atau aparat di pengadilan ybs.

Perintah MA

Perintah Pengadilan

Tk. Banding

10 PELAKSANAPELAKSANA

KetuaWakil Ketua

Panitera Muda Hukum

Staf Panitera

Muda Hukum

Ketua MA

Ketua Muda

Pengawasan

Kepala Badan

Pengawasan

Inspektur Wilayah

Hakim Tinggi

PengawasPetugas Meja Informasi & Pengaduan, Staf Tata

Usaha/Operator

KetuaWakil Ketua

Panitera Muda Hukum

Staf Panitera

Muda Hukum

Sekretaris Badan

Pengawasan

11

PERAN & TUGAS PERAN & TUGAS PELAKSANA:PELAKSANA:

MAHKAMAH AGUNG (1)MAHKAMAH AGUNG (1)

Ketua Muda Pengawasa

n

• Menentukan tindak lanjut terhadap pengaduan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan.

• Menetapkan penghentian pemeriksaan.• Meneruskan LHP dari Kepala Badan Pengawasan kepada Ketua MA disertai pendapat

mengenai hukuman disiplin atau tindakan yang dapat dijatuhkan.• Membentuk dan memerintahkan pembentukan Tim Pemeriksa.• Menetapkan hukuman disiplin tingkat ringan.• Meneruskan hukuman disiplin yang ditetapkan Ketua MA kepada Kepala Bawas.

Kepala Badan

Pengawasan

• Meneruskan pengaduan/LHP yang diterima dari Pengadilan Tk. Banding kepada Inspektorat Wilayah (Irwil) untuk ditelaah.

• Menentukan prioritas pengaduan yang akan ditangani. • Meneruskan hasil penelaahan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan

kepada Ketua Muda Pengawasan MA RI. • Membentuk Tim Pemeriksa.• Meneruskan LHP dengan disertai pertimbangan, pendapat dan saran kepada Ketua

Muda Pengawasan.• Meneruskan hukuman disiplin kepada Sekretaris MA atau Direktur Jenderal yang

berwenang.• Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan.

Ketua MA

• Menentukan tindak lanjut terhadap pengaduan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Muda Pengawasan.

• Membentuk/memerintahkan pembentukan Tim Pemeriksa.• Menetapkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

12

PERAN & TUGAS PERAN & TUGAS PELAKSANA:PELAKSANA:

MAHKAMAH AGUNG (2) MAHKAMAH AGUNG (2)

Inspektur

Wilayah

• Mengkoordinasikan dan mengawasi proses penanganan pengaduan (mulai dari penerimaan s.d. pelaporan) dalam wilayah masing-masing.

• Melakukan penelaahan pengaduan/LHP dari Pengadilan Tk. Banding.• Memformulasikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan kepada

Kepala Badan Pengawasan.• Melaksanakan pemeriksaan• Menyusun LHP

Hakim Tinggi

Pengawas

• Melakukan penelaahan.• Memformulasikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan kepada

Kepala Badan Pengawasan.• Melaksanakan pemeriksaan• Menyusun LHP

13

PERAN & TUGAS PERAN & TUGAS PELAKSANA:PELAKSANA:

MAHKAMAH AGUNG (3) MAHKAMAH AGUNG (3)

Sekretaris Badan

Pengawasan

• Mengkoordinasikan dan mengawasi proses administrasi dalam penanganan pengaduan.

• Menyediakan dukungan administrasi dan operasional untuk penanganna pengaduan pada Badan Pengawasan.

Petugas Meja Informasi & Pengaduan,

Staf Tata Usaha/

Operator

• Mencatat pengaduan yang diterima Pengadilan/Badan Pengawasan• Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan yang diantarkan secara

langsung oleh Pelapor ke Pengadilan.• Meneruskan pengaduan kepada Kepala Badan Pengawasan atau Panitera

Muda Hukum. • Memberitahukan status layak atau tidaknya pengaduan ditindaklanjuti

kepada Meja Pengaduan.• Menyampaikan rekapitulasi bulanan surat masuk pada Meja Pengaduan

kepada Kepala Badan Pengawasan/Pimpinan Pengadilan.

14PERAN & TUGAS PELAKSANA:PERAN & TUGAS PELAKSANA:PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT PERTAMAPENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Ketua Pengadilan

• Meneruskan pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau kepada Badan Pengawasan

• Menyampaikan pemberitahuan mengenai telah diterimanya pengaduan dari Badan Pengawasan/Pengadilan Tingkat Pertama.

• Menyampaikan pemberitahuan mengenai telah diterimanya pendelegasian penanganan pengaduan dari Badan Pengawasan, dan apabila ada, perkembangan terakhir penanganan pengaduan.

• Menyampaikan laporan bulanan penanganan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Kepala Badan Pengawasan.

• Menentukan prioritas pengaduan yang akan ditangani.

• Menyampaikan keputusan mengenai tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Panitera Muda Hukum

• Membentuk Tim Pemeriksa• Meneruskan LHP dengan disertai pertimbangan,

pendapat dan saran kepada Kepala Badan Pengawasan.

Wakil Ketua

Pengadilan

• Mengkoordinasikan dan mengawasi proses penanganan pengaduan (mulai dari penerimaan s.d. pelaporan) dalam wilayah masing-masing.

• Melakukan penelaahan.• Memformulasikan rekomendasi tindak lanjut

terhadap pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tk. Banding.

• Melaksanakan pemeriksaan.• Menyusun LHP.

15

PERAN & TUGAS PELAKSANA:PERAN & TUGAS PELAKSANA:PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT PERTAMAPENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Hakim TinggiPengawas

Daerah

PaniteraMuda Hukum

• Mengkoordinasikan dan mengawasi proses administrasi dalam penanganan pengaduan.

• Menyediakan dukungan administrasi dan operasional untuk penanganna pengaduan pada Pengadilan ybs.

Staf Panitera Muda Hukum• Mencatat pengaduan yang

diterima Pengadilan ybs.• Menerima dan memberikan

tanda terima pengaduan yang diantarkan secara langsung oleh Pelapor ke Pengadilan.

• Meneruskan pengaduan kepada Wakil Ketua Pengadilan.

• Memberitahukan status layak atau tidaknya pengaduan ditindaklanjuti kepada Meja Pengaduan.

• Membantu Panitera Muda Hukum menyusun laporan penanganan pengaduan.

• Melakukan penelaahan.• Memformulasikan rekomendasi

tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tk. Banding.

• Melaksanakan pemeriksaan.

• Menyusun LHP.

16ALUR & JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN ALUR & JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN

OLEH PENGADILAN TK. PERTAMAOLEH PENGADILAN TK. PERTAMA

Pengaduanditerima Meja

Pengaduan

Tanda Terima utk Pelapor

Pengaduan dicatat

Pengaduan diteruskan kpd Panmud Hukum

Pengaduan diteruskan kpd Ketua Pengadilan

Panmud Hukum menelaah

kewenangan

Kewenangan PT:Pengaduan diteruskan kpd Ketua Pengadilan

Tk, Banding (tembusan kpd Kepala Badan Pengawasan MA).

1 hari kerja

Kewenangan MA:Pengaduan diteruskan kpd Kepala Bawas MA

(tembusan: Ketua Pengadilan Tk. Banding)

7 HARI KERJA

17

ALUR & JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PENGADUAN ALUR & JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TK. BANDINGOLEH PENGADILAN TK. BANDING

Pengaduanditerima

Meja Pengaduan Tanda

Terima utk Pelapor

Pengaduan

dicatat

Pengaduan diteruskan kpd

Panmud Hukum

Pengaduan diteruskan kpd Ketua Pengadilan

Panmud Hukum menelaah

kewenangan

Kewenangan PT:Pengaduan diteruskan kpd Wakil Ketua Pengadilan ditelaah (dapat didelgasikan kepada Hakim Tinggi

Pengawas Daerah).

1 hr kerja

2 hr kerja

Bukan Kewenangan PT:

Pengaduan diteruskan kpd

Kepala Bawas MA (tembusan: Meja

Pengaduan)

5 hr kerja

Penelaahan oleh Hakim

Tinggi Pengawas Daerah

Formulir Hasil

Penelaahan disampaikan

kpd Wakil Ketua

Pengadilan

30 hr kalende

r

Formulir Hasil

Penelaahan diteruskan kpd Ketua Pengadilan

7 hr kerja Ketua Pengadilan

menyampaikan kep. bentuk tindak lanjut kpd Panmud Hukum

(tembusan: Meja Pengaduan dan Badan

Pengawasan MA)

Bentuk tindak lanjut pemeriksaan: Pejabat yg

Berwenang membentuk Tim Pemeriksa

Pemeriksaan

Penyelesaian Pemeriksaan/

Penyusunan LHP

LHP diterima oleh Pimpinan/Pejabat yg

membentuk Tim Pemeriksa

LHP diteruskan oleh Ketua Pengadilan kpd

Kepala Badan Pengawasan

14 hr kerja

60 hr kalende

r

15 hr kerja

Bentuk tindak lanjut lain: Penghentian penanganan

pengaduan/klarifikasi/konfirmasi/tindakan lain.

Bentuk tindak lanjut

selengkapnya

dibahas di sesi

penelaahan.

10 hr

kerja

18

BATASAN WAKTU DALAM BATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN PENGADUAN (1)PENANGANAN PENGADUAN (1)

1. Berkaitan dengan koordinasi dalam penanganan pengaduan antara Pengadilan Tk. Pertama, Pengadilan Tk. Banding dan Badan Pengawasan MA diatur pada Bagian IX Huruf B angka 4, Huruf C angka 1 dan angka 2, Huruf D, dan Huruf E angka 1 SK KMA 076/2009

2. Berkaitan dengan penerimaan dan pendaftaran pengaduan di Pengadilan Tk. Pertama, Pengadilan Tk. Banding dan Badan Pengawasan MA, diatur dalam Bagian X Huruf A angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8; serta Huruf B angka 4, angka 5 dan angka 6 SK KMA 076/2009

3. Berkaitan dengan dengan penelaahan pengaduan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, diatur dalam Bagian X Huruf C angka 4, angka 6 dan angka 7 SK KMA 076/2009

4. Berkaitan dengan penentuan tindak lanjut terhadap pengaduan oleh Ketua MA, Ketua Muda Pengawasan, atau Ketua Pengadilan, diatur dalam Bagian X Huruf D angka 1 huruf b; serta angka 2 huruf b dan huruf c SK KMA 076/2009

19BATASAN WAKTU DALAM BATASAN WAKTU DALAM

PENANGANAN PENGADUAN (2)PENANGANAN PENGADUAN (2)

5. Berkaitan dengan pembentukan Tim Pemeriksa di Pengadilan Tk. Banding dan Badan Pengawasan MA, diatur dalam Bagian X Huruf E angka 1 huruf I; serta angka 2 huruf e SK KMA 076/2009

6. Berkaitan dengan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, diatur dalam Bagian X Huruf F angka 3; Huruf I angka 4 huruf a dan huruf b; serta angka 5 huruf g SK KMA 076/2009

7. Berkaitan dengan penentuan tindak lanjut terhadap LHP, diatur dalam Bagian XI Huruf A angka 1 dan angka 2 SK KMA 076/2009

8. Berkaitan dengan proses penjatuhan hukuman disiplin, diatur dalam Bagian XII Huruf A dan Huruf B SK KMA 076/2009

20KEWENANGAN PEMBENTUKAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN

TIM PEMERIKSA (1)TIM PEMERIKSA (1)

Mahkamah

AgungRI

RapatPimpinan MA

Ketua MA

Ketua Muda Pengawasan MA

Kepala Badan Pengawasan berdasarkan perintah Ketua Muda Pengawasan

21KEWENANGAN PEMBENTUKAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN

TIM PEMERIKSA (2)TIM PEMERIKSA (2)

PengadilanTk.

Banding

KetuaPengadilan Tk. Banding

• Pimpinan Pengadilan Tk. Pertama

• Hakim/Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tk. Pertama

• Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf

22MEKANISME PELAPORAN & ISI MEKANISME PELAPORAN & ISI

LAPORANLAPORAN

Laporan Triwulan Laporan Tahunan

Laporan Triwulan Laporan Tahunan

Laporan Triwulan Laporan Tahunan

1. Jumlah pengaduan masuk dalam 3 bulan terakhir.

2. Jumlah pengaduan yang sedang ditangani & status penanganannya.

3. Jumlah pengaduan yang sudah selesai ditangani.

4. Jumlah sisa pengaduan.

1. Rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun terakhir.

2. Rekapitulasi jumlah tindak lanjut yang dilakukan untuk setiap pengaduan.

3. Rekapitulasi jumlah Hakim dan Pegawai Non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin.

Badan Pengawasan MA

RI

23

TERIMA KASIH

SELESAI