SISWO MULYARTONO

8/18/2019 SISWO MULYARTONO

1/90

KEKERASAN ANTI-AHMADIYAH DI CIKEUSIK,

PANDEGLANG: PENDEKATAN MOBILISASI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Siswo Mulyartono

107033203232

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2014


2/90

PERSETUJUAN

PEMBIMBING

SKRIPSI

Dengan

ini,

Pembimbing Skripsi

menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama

NIM

Program Studi

:

Siswo

Mulyartono

:107033203232

: Ilmu Politik

Telah menyelesaikan

penulisan

skripsi

dengan

judul:

KEKERASAN ANTI-AHMADIYAH

DI

CIKEUSIK,

PANDEGLANG:

PENDEKATAN MOBILISASI

dan telah memenuhi

persyaratan

untuk

diuji.

Jakarta, 30 Desember 2013

Mengetahui,

Ketua Program

Studi

Menyetujui

Pembimbing

NIP. 19651212

t99203 I

004

NIP.

19651212199203 I 004


3/90

l.

2.

3.

PERNYATAAN

BEBAS

PLAGIARISME

Skripsi

yang

berjudul:

KEKERASAN

ANTI

AHMADIYAH

DI

CIKEUSIK,

PANDEGLANG:

PENDEKATAN

MOBILISASI

Merupakan

karya

asli

saya

yang diajukan

untuk

memenuhi

salah

satu

persyaratan

memperoleh

gelar

Strata

1

di

Universitas

Islam

Negeri

(UIN)

Syari

f

Hidayatull

ah Jakarta.

Semua

sumber

yang saya

gunakan

dalam

penulisan

ini

telah

saya

cantumkan

sesuai

dengan

ketentuan

yang berlaku

di

Universitas

Islam

Negrr

(UIN)

Syarif

Hidayatullah

Jakarta.

Jika

di

kemudian

hari

terbukti

bahwa

karya

saya

ini

bukan

hasil

karya

asli

saya

atau

merupakan

hasil

jiplakan

dari

karya

orang

lain,

maka

saya

bersedia

menerima

sanksi

yang

berlaku

di

Universitas

Islam Negeri

(UIN)

Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta,

30

Desember

2013

Siswo

Mulyartono


4/90

PENGESAIIAN

PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

KEKERASAN

ANTI.AHMADryAH

DI

CIKEUSIK,

PANDEGLANG:

PENDEKATAN

MOBILISASI

Oleh

Siswo

Mulyartono

r07033203232

Telah

di

pertahankan

dalam sidang

ujian

skripsi di Fakultas

Ilmu

Sosial dan

Ilmu

Politik

Universitas

Islam Negeri Syarif

Hidayatullah

Jakarla

pada

tanggal

l7

Januari 2014.

Skripsi

ini

telah

di terima

sebagai

salah satu syarat

memperoleh

gelar

Sarjana Sosial

(S.

Sos)

pada

Program Studi

Ilmu Politik.

Ketua,

NIP.

19730927 200501

I 003

Penguji

II,

fra.

hv.-*

;

Dr.

Sirojudin Aly

NIP.

19540605

200112

l 001

Diterima

dan

dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

pada

tanggal l7

Januai 2014

Ketua Program Studi

FISIP

UIN

Jakarta

Sekretaris,

212

t99203 I

004

NIP. 196

3

200103

I

002

212

199203


5/90

i

ABSTRAKSI

Skripsi ini memusatkan perhatian peristiwa kekerasan anti Ahmadiyah diCikeusik, Pandeglang, pada 06 Februari 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menggambarkan secara mendalam mobilisasi anti-Ahmadiyah dan mencari faktor

yang menyebabkan mobilisasi anti-Ahmadiyah bisa memperoleh dukungan dan

melibatkan massa dalam jumlah ribuan. Penelitian ini menggunakan metode studi

kasus dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan interpretatif. Penelitian

ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Kerang teori yang digunakan

dalam penelitian ini adalah skema mobilisasi Bert Klandersmans: penciptaan potensi mobilisasi, pemanfaatan jaringan, motivasi untuk berpartisipasi dan

penyingkiran penghambat partisipasi.

Penelitian menemukan bahwa sejak Ahmadiyah di Cikeusik mulaimelakukan aktifitas keagamaan, penciptaan potensi mobilisasi sudah dilakukan

oleh para anti-Ahmadiyah untuk membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik. Usaha

penciptaan mobilisasi digunakan untuk mencari dukungan pembubaran.

Dukungan untuk membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik semakin kuat ketika

jaringan-jaringan seperti kiai, santri, dan jawara digunakan untuk memobilisasi

massa anti-Ahmadiyah. Tetapi dukungan saja tidak cukup untuk membubarkan

Ahmadiyah di Cikeusik. Mobilisator anti-Ahmadiyah harus menyediakan insentif

kolektif dan selektif serta menyingkirkan penghalang partisipasi supaya dukungan

bisa direalisasikan dalam bentuk keterlibatan pembubaran. Dengan memfokuskan

variabel penciptaan potensi mobilisasi, jaringan, motivasi tindakan dan

penyingkiran penghalang partisipasi, penelitian ini menemukan tiga faktor yangmemfasilitasi mobilisasi anti-Ahmadiyah bisa terjadi dan memperoleh dukungan

massa dalam jumlah ribuan. Faktor-faktor itu adalah jaringan, kepemimpinan

gerakan, dan kegagalan polisi dalam menangani konflik anti-Ahmadiyah.


6/90

ii

KATA PENGANTAR

Penulis melakukan penelitian ini ketika peristiwa kekerasan anti-Ahmadiyah

di Cikeusik, Pandeglang telah berlalu selama dua tahun. Tentu saja waktu dua

tahun belum terlalu lama, memungkin penulis bisa mencari informasi dan bahan

penulisan secara mudah. Tetapi rentang waktu peristiwa yang belum lama itu juga

menjadi penghambat dalam memperoleh data di lapangan.

Ketika penulis mengunjungi Desa Umbulan Cikeusik untuk mengumpulkan

data, ada penolakan dari beberapa informan yang akan diwawancarai. Sebab,

mereka takut ketika disuruh mengingat kembali persitiwa Cikeusik. Beruntung,

penulis menjumpai beberapa informan yang mau diwawancarai meski tidak

diizinkan untuk direkam dan tidak boleh disebutkan nama aslinya jika mau

dijadikan rujukan. Oleh karena itu, dalam penulisan kutipan wawancara di bab

pembahasan, ada beberapa informan yang menggunakan inisial.

Penulis juga merasa beruntung ketika diizinkan Pengadilan Negeri Serang

untuk mengcopy dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan hasil

persidangan peristiwa Cikeusik. Dari dokumen-dokumen itu penulis memperoleh

banyak data tentang persitiwa Cikeusik.

Penulis semakin merasa mudah menyelesaikan penelitian ini ketika

menemukan bahan tambahan dari teman-teman Jama’at Ahmadiyah,

memungkinkan penulis bisa memasukkan informasi dari pihak Ahmadiyah.


7/90

iii

Akhirnya, penulis harus mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah

memudahkan segala urusan terkait penulisan skripsi ini.

Penulis juga berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA, beserta

seluruh staf jajarannya.

2. Bapak Dr. Ali Munhanief selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik.

Terima kasih Pak Ali sudah mau menjadi pembimbing skripsi ini di tengah

kesibukannya yang sangat padat.

3.

Bapak M. Zaki Mubarak selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.

4.

Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Politik yang tanpa mengenal

keluh dan kesah dalam menghadapi mahasiswa yang penuh masalah.

5. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina yang telah

melibatkan penulis dalam penelitian “Pemolisian Konflik Agama.” Tanpa

bantuan PUSAD skripsi ini mustahil bisa selesai. Sebagian besar data yang

ada di skripsi ini diambil dari tulisan penulis di penelitian PUSAD.

Semoga saja Januari bisa diterbitkan.

6. Kak Ihsan Ali Fauzi (Direktur PUSAD Paramadina) yang rela meluangkan

waktunya untuk berdiskusi dengan anak-anak muda. Kak Ihsan adalah

guru sekaligus teman bahkan orangtua bagi penulis. Semoga Allah

membalas semua kebaikan Kak Ihsan.


8/90

iv

7.

Bang Samsu Rizal Panggabean yang selalu menumbuhkan ide-ide segar

bagi penulis.

8. Teman-teman di PUSAD Paramadina: Pak Taufiq, Aya, Imelda, Bom-

Bom, dan Uki.

9. Buya Khaeril Azhar (Penulis Jakarta Post) yang selalu mengganggu

penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman di Forum Muda Paramadina: Ayu Melisa, Irsyad Rapshady,

dan Kak Husni Mubarak. Penulis banyak belajar dari mereka.

11.

Teman-teman di Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI): Erwin, Dodi

Iskandar, Rafsanjani, Roy, Rizal, Didi Manakara, Maulana, Cendy, Abda,

Ripai Tobri, Yusuf Albana, Nana Saehuna, Ali Imron, Hodari, Naza,

Sukron Hadi, Ismail, Adis, Mila, Lilis, Ira, Rangga dan Indra. Selama di

dunia ini masih ada mahasiswa yang rajin baca buku, selama itu pula

FORMACI akan tetap ada.

12. Teman-teman di Ilmu Politik: Betet, M Yan, Cak Ipul, Adi Ridwan Syam,

Neneng, Siti, Kentung, Deni, Lupi, Iceng, Zamiral, Aisyah, dan lainnya.

13. Kedua orang tua penulis: Bapak Suripto dan Ibu Roisah yang dengan sabar

menunggu anaknya bisa wisuda. Terima kasih juga untuk Siska

Ayuningtyas (adik) dan Sri Purwaningsih (kakak).

14. Para Ahmadi yang syahid di Cikeusik. Skripsi ini penulis persembahkan

untuk kalian.

Pamulang, 25 Desember 2013


9/90

v

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................ v

DAFTAR TABEL.............................................................................. ......... vi

DAFTAR BAGAN ....................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah ................................................................ 1

B. Pertanyaan Penelitian ............................................................. 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 11

D. Tinjauan Pustaka..................................................................... 12

E. Metode Penelitian ................................................................... 14

F.

SistematikaPenulisan .............................................................. 16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kekerasan ............................................................................... 18

B.

Mobilisasi ............................................................................... 20

BAB III DINAMIKA KONFLIK ANTI-AHMADIYAH

A. Demografi Kabupaten Pandeglang ......................................... 28

B. Sejarah Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang ............................. 31

C. Dinamika Konflik ................................................................... 32

BAB IV KEKERASAN DAN MOBILISASI ANTI-AHMADIYAH

A. Kekerasan Anti-Ahmadiyah.......................................... ......... 46

B. Menciptakan Potensi Mobilisasi Anti-Ahmadiyah ................. 49

C. Jaringan Perekrutan Anti-Ahmadiyah .................................... 51

D.

Memotivasi untuk Berpartisipasi ............................................ 58

E. Penyingkiran Penghalang Mobilisasi.............................. ....... 62

BAB V PENUTUP

Kesimpulan ................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA............................................................................ ...... viii


10/90

vi

DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1. Kekerasan Anti Ahmadiyah di Indonesia (2008-2011) ........... 9


11/90


12/90

1

Bab I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Sejarah Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah sejarah konflik

sektarian di dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal

perkembangannya hingga saat ini, keberadaan JAI sebagai organisasi masyarakat

dan aliran Islam masih ditentang oleh sebagian umat Islam Indonesia. Penolakan

terhadap JAI dilakukan dengan sangat keras, misalnya teror maupun kekerasan.

Tetapi, tidak jarang penolakan berlangsung secara damai, melalui dialog atau

debat terbuka. Konflik Ahmadiyah di Indonesia tidak hanya melibatkan penganut

Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, tetapi juga pemerintahan setempat.

Sejarah perkembangan JAI bisa dilihat jauh sebelum masa kemerdekaan.

Pada awalnya, sekitar Desember 1922, dua pemuda lulusan sekolah Sumatera

Thawalib memutuskan untuk menuntut ilmu ke India. Dua pemuda itu adalah

Abubakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin. Sebenarnya mereka berencana

melanjutkan sekolah ke Mesir. Tetapi karena sudah banyak orang mencari ilmu ke

Mesir, sumber Islam dari tempat lain perlu dicari. Sumber lain itu adalah India

yang dianggap memiliki tokoh-tokoh dan perguruan Islam berkualitas. Atas saran

Zainuddin Labai El Yunisiah dan Syekh Ibrahim Musa Parabek, dua pemuda itu


13/90

2

belajar ke India. Belakangan, pelajar lain, Zaini Dahlan menyusul ke India dan

bergabung dengan mereka.1

Para pemuda itu akhirnya mulai mengenal ajaran Ahmadiyah ketika

menetap di Lahore. Karena tertarik dengan ajaran Ahmadiyah, mereka

memutuskan untuk melakukan ziarah ke makam pendiri Ahmadiyah yaitu Mirza

Ghulam Ahmad di Qodian. Selain itu, tujuan mereke ke Qodian adalah untuk

mempelajari dan mendalami ajaran Ahmadiyah. Mereka juga sempat bertemu

dengan Hazrat Khalifah II, Mirza Basyiruddin Mahmud dan melakukan bai’at

sebagai tanda telah menjadi anggota Ahmadiyah.2

Tidak lama kemudian, mereka meminta Khalifah II untuk berkunjung ke

Indonesia. Tetapi permintaan ini belum bisa dipenuhi dan diganti dengan

pengiriman Maulana Rahmat Ali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran

Ahmadiyah.3 Maulana Rahmat Ali adalah tokoh penting dalam sejarah awal JAI.

Melalui dia, JAI pada masa awal perkembangannya, bisa mendirikan Pengurus

Besar (PB) dan beberapa cabang di Indonesia.

Pada 2 Oktober 1925, Maulana Rahmat Ali tiba di Tapaktuan. Di tempat itu,

dia berhasil mengajak beberapa masyarakat untuk masuk ke Ahmadiyah. Karena

sedang terjadi konfrontasi antara Islam dengan pemerintahan kolonial Belanda,

maka Maulana Rahmat Ali disuruh Gubernur Aceh untuk meninggalkan

Tapaktuan. Sepeninggalan Maulana Rahmat Ali, Ahmadiyah di Tapaktuan bisa

1 Murtolo, “Sejarah Singkat Perkembangan Jema’at Ahmadiyah di Indonesia selama 50

Tahun, Sinar Islam 15(Januari 1976): 11.2

Murtolo, “Sejarah Singkat,” 12. 3 Murtolo, “Sejarah Singkat,” 12.


14/90

3

melakukan kegiatan keagamaannya. Tetapi, akhirnya mereka dilarang melakukan

salat Jumat di tempat sendiri dan harus salat bersama-sama di masjid umum. Raja

juga melarang para Ahmadi untuk berkumpul.4

Pada 1926, Maulana Rahmat Ali tiba di Padang. Pada tahun itu, Kegiatan

dia di Padang sempat membuat gempar masyarakat setempat. Tahar Sutan Marajo

mendirikan Komite Mencari Hak (KMH) untuk mempertemukan mubalig

Ahmadiyah dengan ulama Minangkabau. Tujuannya untuk melakukan debat

antara pihak Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Acara debat hanya diikuti para

murid ulama Minangkabau dan mubalig Ahmadiyah. Akhirnya, KMH

membubarkan diri dan Jema’at Ahmadiyah resmi didirikan di Padang.5

Perkembangan Ahmadiyah di Padang semakin kuat ketika pada 1929,

Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan kembali ke Padang setelah belajar di Qodian.

Jumlah anggota Ahmadiyah di Padang semakin banyak, kira-kira delapan puluh

orang. Dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, mereka

menyewa rumah. Belakangan, mereka diberi musala oleh Demang Sutan Rajad

untuk digunakan sebagai tempat ibadat anggota Ahmadiyah. Tetapi, musala itu

akhirnya disegel, membuat para Ahmadi kembali mengadakan kegiatan

keagamaannya di rumah sewaan.6

Penyebaran Ahmadiyah tidak berhenti di Sumatera. Pada 1931, Maulana

Rahmat Ali memutuskan untuk pergi ke Jawa, tepatnya Jakarta. Keputusan ini

4 Murtolo, “Sejarah Singkat,” 13.

5

Murtolo, “Sejarah Singkat,” 13-14.6 Murtolo, “Sejarah Singkat,” 15.


15/90

4

merupakan sejarah penting dalam perkembangan Ahmadiyah di Indonesia. selain

melakukan dakwah di kota-kota besar yang ada di Jawa, Maulana Rahmat Ali

membentuk Pengurus Besar (PB) Ahmadiyah. Pembentukan pengurus besar

berawal dari konferensi pada tahun 1935 di Jakarta yang dihadiri tokoh-tokoh

Ahmadiyah Indonesia. Konferensi memutuskan untuk membentuk struktur PB

dan menamai organisasi Ahmadiyah Indonesia yang disebarkan oleh Maulana

Rahmat Ali sebagai Ahmadiyah Qodian Departemen Indonesia (AQDI).7

Dalam rangka penyempurnaan, PB berusaha menyesuaikan organisasi

AQDI dengan organisasi Pusat Ahmadiyah di Qodian. Oleh karena itu, pada 12

dan 13 Juni 1937 diadakan konferensi di Masjid Hidayat, Jalan Balikpapan

Jakarta. Konferensi tidak hanya menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) Ahmadiyah, tetapi nama AQDI diganti dengan AADI

(Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia). Pada Desember 1949 di Jakarta,

AADI mengadakan muktamar untuk menetapkan AD/ART terbaru dan mengganti

nama AADI menjadi JAI (Jema’at Ahmadiyah Indonesia).8 Nama JAI masih

digunakan sampai sekarang.

Penyebaran Ahmadiyah di Jawa bukan tanpa resistensi dari ulama setempat.

Pada awal-awal kegiatan dakwah di Jawa, Maulana Rahmat Ali beberapa kali

melakukan debat dengan anggota Persis (Persatuan Islam). Debat berlangsung

secara terbuka dan damai, bahkan beberapa peserta debat dari pihak non-

Ahmadiyah memutuskan untuk masuk ke Ahmadiyah. Ketika Maulan Rahmat Ali

7

Ikandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005), 195.8 Ikandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah, 195-196.


16/90

5

mengintensifkan dakwah di Jawa, cabang-cabang Ahmadiyah hampir tersebar di

kota-kota besar yang ada di Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Singaparna,

Bandung, Sukabumi, Cianjur, Manislor, Cimahi, dan Ciamis), Jawa Tengah

(Purwokerto, Yogyakarta, Kebumen, Banjarnegara, semarang, Salatiga,

Magelang), dan Jawa Timur (Surabaya).9

Perkembangan Ahmadiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur relatif aman

dibandingkan Jawa Barat. Di Jawa Barat sering terjadi debat antara mubalig

Ahmadiyah dengan ulama setempat. Para anggota Ahmadiyah juga mengalami

kekerasan, bahkan beberapa dibunuh oleh DI/TII (Darul Islam dan Tentara

Indonesia). Kekerasan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan keyakinan,

tetapi lebih bermuatan politik. Warga Ahmadiyah di Jawa Barat menolak untuk

bergabung dengan DI/TII untuk memberontak ke pemerintahan Indonesia.10 Jawa

Barat merupakan basis kekuatan DI/TII. Tidak jarang DI/TII melakukan teror dan

kekerasan terhadap warga yang menolak mendukung DI/TII.11

Pada tahun 1952, Ahmadiyah mulai melakukan dakwah di Indonesia bagian

timur. Tetapi hanya beberapa wilayah saja yang disentuh oleh mubalig

Ahmadiyah, yakni Ujung Pandang, Lombok, dan Sulawesi Utara. Resistensi

terjadi hanya di wilayah Lombok. Seorang Ahmadi di Lombok, Junaidi dihadang

9 Murtolo, “Sejarah Singkat,” 17-34.


11

Solahudin, NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu,2011), 53-77.


17/90

6

di tengah jalan oleh beberapa orang. Mereka memukuli dan menikamnya beberapa

kali.12

Jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan Ahmadiyah di Indonesia

akhirnya diakui ketika pada 31 Maret 1953, berdasarkan SK Menteri Kehakiman

No. JA 5/23/13, Ahmadiyah mendapat status badan hukum. Pengakuan itu

diperkuat dengan pernyataan Departemen Agama Republik Indonesia tertanggal

11 Maret 1968 tentang hak hidup seluruh organisasi agama di Indonesia bagi yang

telah disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya secara resmi

oleh Menteri Kehakiman sebagai badan hukum.13 Belakangan, Ahmadiyah juga

sudah diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat

Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I./VI/2003.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, yaitu sekitar 1970an, keberadaan

Ahmadiyah relatif aman. Tetapi kondisi mulai berubah ketika pada 1980 Majelis

Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodian, merujuk kepada

JAI, merupakan aliran di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Aliran Ahmadiyah

Qodian di beberapa negara juga mulai dilarang untuk dikembangkan, misalnya di

Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, dan Kerajaan Arab Saudi. Ahamdiyah

Qodian juga dilarang oleh Organisasi Islam Internasional, yakni Rabithah Alam

Islami.14


13 Ikandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah, 291-292.

14

M Atho Mudzhar, Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Masalah Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta: tidak terbit, 11 November 2008), 2.


18/90

7

Munculnya fatwa MUI pada 1980 telah membuat sikap penolakan terhadap

JAI menguat kembali. Para anti-Ahmadiyah sering menjadikan fatwa sebagai

dasar legitimasi untuk tindakan kekerasan dan intoleransi terhadap JAI. Fatwa

MUI merupakan salah satu pemicu tindak kekerasan dan intoleransi di

masyarakat.15 Ketika MUI mengeluarkan fatwa, persekuasi Ahmadiyah terjadi di

beberapa tempat, misalnya di Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat,

Surabaya, Parong, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur

dan Jakarta (1990). Persekuasi telah mengakibatkan bangunan penduduk, musala,

dan masjid milik JAI rusak.16

Demokratisasi pasca-Orde Baru tidak serta merta mengakhiri polemik

seputar Ahmadiyah. Hak dan kebebasan dalam politik hadir mengikuti gelombang

reformasi. Tetapi untuk jaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama masih

menjadi perkara yang rumit bagi Indonesia, terutama pada masa Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sepanjang periode pemerintahan SBY, yaitu

tahun 2004 sampai 2013, persekusi terhadap JAI terjadi di hampir semua provinsi

Indonesia. Persekusi bisa berlangsung satu hingga dua kali, tiga sampai lima kali,

dan lebih dari enam kali dalam setahun (lihat gambar I.A.1).

Sejak 2005, sumber utama mobilisasi kekerasan Islamis terhadap

Ahmadiyah maupun terhadap kelompok lain adalah koalisi vigilante-vigilante

15 Luthfi Assyaukani, “Fatwa and Violence in Indonesia,” Journal of Religion and Society

11 (2009).16 M Atho Mudzhar, Kebijakan Pemerintah.2.


19/90

8

radikal yang bertindak tanpa peduli hukum.17 Maraknya persekusi terhadap

Ahmadiyah juga tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah dalam menangani

konflik Ahmadiyah. Pemerintah SBY lebih banyak mendengar kata MUI

dibanding konstitusi. Akibatnya, MUI semakin percaya diri dalam melarang

keberadaan JAI.

Gambar I.A.1 Persebaran Anti-Ahmadiyah di Indonesia (2004-2013)

Sumber: Human Rights Working Group (HRWG)

17

Julie Chernov Hwang, Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World (New York:Palgrafe Macmillan, 2009), 96.


20/90


21/90

10

jumlah ribuan. Akibatnya, tiga Jema’at Ahmadiyah dibunuh secara sadis, lima

anggota lainnya mengalami luka berat, perusakan rumah dan pembakaran

kendaraan milik JAI.20 Selain itu, buntut dari peristiwa ini adalah pemerintahan

daerah di Banten dan tempat lain mengeluarkan peraturan daerah berisi

pelarangan terhadap JAI.21

Peristiwa Cikeusik merupakan peristiwa pertama dalam sejarah konflik

sektarian di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya nyawa dan melibatkan massa

dalam jumlah ribuan untuk menyerang JAI. Oleh karena itu, penulis menyadari

bahwa penting untuk meneliti secara mendalam tentang proses mobilisasi anti-

Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten dengan menggunakan teori

mobilisasi. Selanjutnya penelitian ini akan diberi judul: Kekerasan Anti-

Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang: Pendekatan Mobilisasi.

B. Pertanyaan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah proses mobilisasi anti-Ahmadiyah

sebelum kekerasan terjadi pada 6 Februari 2011. Ada beberapa pertanyaan utama

yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1.

Bagaimana proses mobilisasi kekerasan anti-Ahmadiyah Cikeusik,

Pandeglang berlangsung?

20 Tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), NEGARA

TAK KUNJUNG TERUSIK: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa penyerangan Jamaah

Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011 (Jakarta: KONTRAS, 2011). 16.21 CRCS, Laporan Kehidupan Beragama 2011, 32-33.


22/90

11

2.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi mobilisasi kekerasan anti-

Ahmadiyah bisa memperoleh dukungan dan melibatkan ribuan massa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tentang konflik dan kekerasan terhadap masyarakat secara umum

dan JAI secara khusus, dengan menggunakan pendekatan mobilisasi masih sangat

jarang. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini:

1.

Untuk menggambarkan secara mendalam proses mobilisasi kekerasan

terhadap Jema’at Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten.

2.

Menjelaskan bagaimana mobilisasi kekerasan anti-Ahmadiyah

memperoleh dukungan dan melibatkan masyarakat.

3. Menemukan faktor-faktor utama yang memengaruhi mobilisasi

kekerasan anti-Ahmadiyah bisa terjadi.

Ada dua manfaat utama dalam melakukan penelitian ini. Pertama,

manfaat teoritis. Meskipun objek penelitian ini sangat terbatas yaitu hanya satu

kasus, penulis percaya bahwa hasilnya bisa memperkaya khasanah ilmu politik

khususnya bidang sosiologi politik.

Penelitian ini juga bisa dijadikan titik awal untuk melangkah lebih jauh

dalam menjelaskan kasus kekerasan anti-Ahmadiyah secara umum dengan

memperluas penelitian secara komparatif. Melalui penelitian ini, penulis mencoba

menguji teori mobilisasi, sejauh mana validitas teori ini bisa diterapkan kepada

kasus kekerasan anti-Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang.


23/90

12

Kedua, manfaat praktis. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap

bisa memberikan informasi kepada siapa saja yang ingin mengetahui proses

mobilisasi kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten. Selain itu,

penulis percaya bahwa hasil penelitian ini memiliki kontribusi konstruktif bagi

pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik seputar Ahmadiyah di

Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Usaha teoritis untuk menjelaskan peritiwa Cikeusik dengan menggunakan

pendekatan mobilisasi belum pernah dilakukan. Kebanyakan dalam bentuk

pelaporan peristiwa. Laporan KONTRAS, Setara Institute, dan CRCS lebih

banyak mengulas kronologi kejadian.22

Selain mengulas kronologi kejadian, laporan-laporan itu lebih menyorot

peran negara dalam menjaga kebebasan beragama. Laporan-laporan itu

menemukan bahwa negara telah gagal melindungi hak dan kekebasan beragama

bagi JAI di Cikeusik Pandeglang Banten.

Proses mobilisasi yang terkait bagaimana para pelaku berinteraksi satu sama

lain, dan bagaimana mereka mampu memanfaatkan peluang dan sumberdaya yang

ada, tidak diulas secara mendalam di laporan-laporan itu. Faktor-faktor yang

memungkinkan mobilisasi kekerasan terjadi tidak dipaparkan secara jelas.

22 Lihat Tim KONTRAS, NEGARA TAK KUNJUNG TERUSIK , 5-24. Lihat juga Setara

Institute, POLITIK DISKRIMINASI REZIM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Kondisi

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011 (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara,Januari 2011), 105-122. Lihat juga CRCS, Laporan Kehidupan Beragama 2011, 61-67.


24/90

13

Wawan H Purwanto mengulas peristiwa Cikeusik pada aspek sesudah

peristiwa dan implikasinya terhadap ketahanan nasional dan hubungan luar negeri

Indonesia. Temuan utamanya adalah bahwa peristiwa Cikeusik bisa mengganggu

stabilitas ketahanan nasional dan hubungan luar negeri Indonesia. Sebab

Indonesia dipandang sebagai negara demokratis yang berpenduduk mayoritas

muslim dan sebagai negara yang menjalin hubungan ekonomi dan perjanjian

tentang perlindungan Hak Asasi Manusi di kancah Internasional.23 Studi ini tidak

mengulas banyak soal proses mobilisasi anti-Ahmadiyah di Cikesuik Pandeglang

Banten.

Skripsi Mawahibur Rahman dalam “Kronologi Tragedi Ciekeusik Februari

2011: Sebelum dan Saat Kejadian (Menggali Kisah Sebenarnya Menurut

Penuturan Para Korban Utama Tragedi Cikeusik),” mengulas secara detail tentang

kronologi kejadian. Dengan menggunakan hasil wawancara dari para Ahmadi

yang ada di tempat kejadian, dia menyimpulkan bahwa peristiwa Cikeusik adalah

bagian konspirasi pemerintah untuk melumpuhkan JAI.24 Tulisan Mawahibur

tidak mengulas bagaimana para anti-Ahmadiyah merekrut dan mengumpulkan

massa untuk membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten.

Dari karya-karya tentang kekerasan anti-Ahmadiyah di atas, perhatian

terhadap mobilisasi anti-Ahmadiyah belum mendapatkan perhatian yang

memadai. Penelitian ini ingin mengisi kekosongan itu dengan memusatkan pada

aspek mobilisasi para anti Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten.

23 Wawan H Purwanto, Tragedi Cikeusik: Pembelajaran dari Kasus Ahmadiyah (Jakarta:

CMB Press, 2011).24

Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik Februari 2011: Sebelum dan Saat

Kejadian (Menggali Kisah Sebenarnya Menurut Penuturan Para Korban Utama TragediCikeusik) (Bogor: Jamiah Ahmadiyah Indonesia, 2013).


25/90

14

E. Metode Penelitian

Ada beberapa cara dalam melakukan riset ilmu sosial, diantaranya adalah

studi kasus, eksperimen, survey, telaah sejarah, dan analisis terhadap dokumen-

dokumen yang berisi informasi-informasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan

kekurangan, bergantung pada tiga kondisi: (a) bentuk pertanyaan riset, (b) luas

kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa yang akan diteliti, (c) kadar fokusnya

terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari cerita historis.25 Terkait

hal itu, penulis menggunakan metode studi kasus untuk menemukan penjelasan

empiris secara mendalam tentang mobilisasi kekerasan anti-Ahmadiyah di

Cikeusik, Pandeglang.

Studi kasus merupakan strategi riset yang bersandarkan pada investigasi

empiris secara mendalam terhadap satu atau sejumlah kecil fenomena untuk

mengeksplorasi konfigurasi dari tiap kasus. Selain itu, studi kasus juga digunakan

untuk menjelaskan ciri-ciri dari sebuah sekumpulan fenomena yang sangat besar

atau sama melalui pengembangan dan evaluasi penjelasan teoritis.26 Metode studi

kasus memungkinkan peneliti untuk menangkap ciri peristiwa kehidupan nyata,

misalnya lingkaran kehidupan individu, proses menegerial dan organisasi,

perubahan tetangga, hubungan internasional, dan perkembangan industri, secara

holistik dan mendalam.27

25 Robert K Yin, Case study research: design and methodhs (United Kingdom: Sage

Publications, 2003), 1.26

Charles Ragin, Fuzzy Set Social Science (Chicago: University of Chicago Press, 2000),

68-87. 27 Yin, Case study research, 2.


26/90

15

Berdasarkan bentuk dan tujuan penelitian studi kasus, riset dengan

menggunakan bentuk ini bisa dibedakan menjadi empat jenis: (a) deskriptif, (b)

interpretatif, (c) pengujian hipotesis, (d) evaluasi teori.28 Penulis akan

menggunakan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Dengan

deskriptif, penulis mencoba menggambarkan kasus yang diteliti secara sistematis.

Melalui interpretatif, penulis menggunakan kerangka teori mobilisasi untuk

menjelaskan kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik Banten.

Untuk mencapai tujuan penelitian, deskriptif-interpretatif, penulis akan

menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, riset kepustakaan yang

meliputi penelusuran kumpulan dokumen hasil laporan kepolisian dan

persidangan kasus penyerangan Jema’at Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang,

peraturan daerah, buku-buku, dokumen/arsip resmi pihak-pihak yang terlibat

konflik Jemaat Ahmadiyah, kliping koran, jurnal, majalah, dan berbagai sumber

lainya yang relevan dengan masalah penelitian.

Kedua, wawancara secara mendalam dengan informan terpilih sesuai

pedoman wawancara. Pertanyaan terbuka dan tidak berstruktur akan digunakan

dalam penelitian ini. Dalam pemilihan informan, peneliti berupaya secara selektif

dan teliti.

29

Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk memperoleh informasi

28 Pascal Venesson, “Case studies and process tracing: theories and practices”, dalam

Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, disunting oleh

Donatella Della Porta dan Michael Keating (New York: Cambridge University Press, 2008), 227-

228.29

Ada empat kriteria utama dalam pemilihan informan: (a) Informan harus dekat dengan

budaya dan kedudukannya sangat signifikan dengan peristiwa yang diteliti, (b) Individu-individu

yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, (c) Orang yang memiliki waktu dengan peneliti, (d)

Individu yang memiliki informasi banyak tentang objek yang diteliti. Lihat W. Laurance Neuman,Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches (New York: Pearson, 2008), 299.


27/90

16

yang lengkap dan akurat sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan kasus

penelitian secara sistematis.

Informan yang dinilai representatif dan memahami masalah yang

berhubungan langsung dengan kekerasan anti-Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Penulis akan membagi

informan ke dalam empat kelompok. Pertama, warga non-Ahmadiyah di sekitar

tempat kejadian atau warga sekitar. Kelompok ini dibagi menjadi dua yaitu saksi

dan warga non-Ahmadiyah yang terlibat dalam mobilisasi anti-Ahmadiyah.

Kedua, pengurus atau korban selamat dari Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik

Banten.

Ketiga, salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Kabupaten

Pandeglang sampai Kecamatan Cikeusik Pandeglang Banten. Keempat , salah satu

pejabat pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai kelurahan yang menangani

konflik Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab I membahas pernyataan

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

literatur, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh

kerangka teori, konsep-konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam

penelitian ini akan dibahas dalam Bab II.

Pembahasan selanjutnya, Bab III, penulis akan fokus pada dinamika konflik

Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten. Sebelum memasuki pembahasan


28/90

17

dinamika konflik, penulis akan mengenalkan profil demografi Pandeglang dan

Cikeusik. Selanjutnya, pembahasan sejarah Jema’at Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang.

Proses mobilisasi kekerasan anti-Ahmadiyah akan dibahas dan dianalisis

dalam bab IV. Bab ini merupakan inti dari persoalan yang diangkat dalam

penelitian. Dengan teori mobilisasi, penulis akan menggambarkan dan

menjelaskan proses bagaimana kekerasan anti-Ahmadiyah berlangsung dan

faktor-faktor apa saja yang memungkinkan mobilisasi anti-Ahmadiyah di

Cikeusik, Pandeglang bisa terjadi. Temuan-temuan utama dari bab IV juga akan

diulas kembali secara singkat di bagian kesimpulan dari penelitian ini yaitu bab V.


29/90

18

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan

Para sarjana ilmu sosial mendefiniskan kekerasan secara berbeda-beda

bahkan saling bersaing. Dari definisi yang berbeda-beda itu, setidaknya bisa

dikategorikan menjadi tiga definisi. Pertama, secara sempit, kekerasan bisa

diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang dilarang oleh aturan normatif

yang sah. Kedua, secara intermediate, kekerasan merupakan penggunaan kekuatan

fisik apa pun. Ketiga, secara luas, kekerasan berarti semua perampasan

(pencabutan) hak asasi manusia.1

Dari tiga definis itu, kekerasan nampak berhubungan dengan penggunaan

kekuatan fisik. Mary Jackman memberikan penambahan cakupan dari kekerasan.

Menurut dia, kekerasan bisa diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan

orang terluka. Tindakan kekerasan bisa berbentuk verbal, tertulis, atau serangan

fisik dan jenis lukanya bisa berbentuk kerugian material dan sosial, tekanan

psikologis, atau kerusakan fisik.2 Penulis akan menggunakan definisi ini dalam

menjelaskan kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang.

Kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang bisa dikategorikan

sebagai bentuk kekerasan kolektif. Disebut kolektif karena melibatkan banyak

orang. Kekerasan kolektif merupakan penggunaan kekuatan oleh, setidaknya, dua

1 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: Random House, 1978), 174.

2 Mary Jackman, “License to kill: violence and legitimacy in expropriative social relations,”

dalam John T. Jost dan Brenda Major, edt, The Psychology of Legitimacy: Emerging Perspectives

on Ideology, Justice, and Intergroup Relations (New York: Cambridge University Press, 2001),443.


30/90

19

warga sipil (non-state actor ) untuk menyerang orang atau harta benda yang

tujuannya untuk menciptakan klaim sosial atau politik.3

Kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang juga dikategorikan

sebagai bentuk gerakan sosial. Michael Usseem mengartikan gerakan sosial

sebagai tindakan kolektif terorganisir yang dimaksudkan untuk mengadakan

perubahan sosial. Sedangkan Charles Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai

upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung

perseteruan dan berkelanjutan di antara warga negara dan negara.4

Berbeda dengan dua definisi itu, McCarthy dan Zald menerjemahkan

gerakan sosial sebagai upaya terorganisir yang mencerminkan preferensi

kelompok masyarakat untuk mengadakan perubahan di dalam elemen struktur

masyarakat yang bernilai secara sosial.5 Della Porta dan Mario Diani melangkah

lebih jauh dengan mengatakan bahwa gerakan sosial adalah bentuk aktivisme

yang khas dalam masyarakat sipil. Bentuk aktivisme yang khas mereka artikan

sebagai aksi kolektif yang mencerminkan dimensi konfliktual terhadap lawan

sosial dan politik tertentu, terjadi dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang

3 Charles Tilly, The Politics of Collective Violence (Cambridge: Cambridge University

Press, 2003), 21.4 Fauzi, Ihsan Ali, “Sintesis Saling Menguntungkan: Hilangnya „Orang Luar‟ dan „Orang

Dalam,‟ dalam Gerakan Sosial Islam: Teori Pendekatan, dan Studi Kasus (terj), disunting oleh

Quintan Wictorowicz (Yogyakarta: Gading Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2012),

11.5

Mayer N Zald & John D Mc Carthy, Social Movement in an Organizational Society (NewJersey: Transaction Publishers, 2003), 40.


31/90

20

mana aktor-aktor yang terlibat diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif

yang kuat melebihi ikatan koalisi dan kampanye bersama.6

Ada dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk menjelaskan

kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia: penjelasan berdasarkan motif dan

kesempatan. Penjelasan yang berorientasi pada motif melihat kekerasan sebagai

(a) usaha untuk mempromosikan atau mempertahankan gagasan, tradisi dan nilai

kelompoknya; (b) untuk memperoleh keuntungan material; (c) ekspresi dari

kekecewaan atau kemarahan.7

Penjelasan yang berdasarkan kesempatan mengatakan bahwa motif

merupakan faktor penting dalam kekerasan tetapi kekerasan tidak bisa terjadi jika

tidak ada kondisi struktural yang memfasilitasinya. Kondisi struktural itu bisa

berbentuk demokratisasi atau desentralisasi pemerintahan, misalnya.8

Belakangan, penjelasan kekerasan di Indonesia mulai menggunakan teori

yang dikembangkan oleh teoritisi gerakan sosial.9 Penulis akan menggunakan

pendekatan mobilisasi yang dikembangkan oleh salah satu teoritisi gerakan sosial

yaitu Bert Klandersmans.

B.

Mobilisasi

6 Donatella Della Porta and Mario Diani, Social Movements and Introduction, edisi kedua

(USA:Blackwell Publishing, 2006), 33-62.7 Contoh studi kekerasan yang berorientasi pada motif adalah Horowitz. Lihat, Donald

Horowitz, The Deadly Ethnic Rio, (Los Angelos: University of California Press, 2001).8 Contoh pendekatan kesempatan ada pada studi Bertrand. Lihat, Jacques Bertrand,

Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).9 Salah satu riset tentang kekerasan di Indonesia yang menggunakan teori gerakan sosial

adalah Dave McRae. Lihat, Dave McRae, A Few Poorly Organised Men Interreligious Violence in Poso, Indonesia (Belanda: Brill, 2013).


32/90

21

Secara konvensional, mobilisasi diartikan sebagai proses yang

memungkinkan sebuah individu atau kelompok untuk terlibat di dalam kehidupan

publik.10 Teoritisi konflik dan gerakan sosial, Anthony Oberschall, mengartikan

mobilisasi sebagai proses pengumpulan sumberdaya seperti keanggotaan individu

dalam kelompok untuk bersatu dan berkomitmen supaya memperoleh tujuan

bersama, mempertahankan kepentingan kelompok, dan menantang keberadaan

struktur dominasi.11

Mobilisasi juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan struktur gerakan,

baik untuk menyiapkan maupun melakukan tindakan protes yang ditujukan

kepada aktor atau publik di luar gerakan. Mobilisasi membutuhkan sumberdaya

seperti individu, uang, pengetahuan, wacana, dan sarana-sarana teknis lainnya

untuk memproses dan mendistribusikan informasi dan memengaruhi individu.12

Mobilisasi terdiri dari dua jenis: mobilisasi konsensus dan mobilisasi aksi.

Mobilisasi konsensus merupakan usaha pembangkitan dukungan sikap atau proses

yang harus dilalui sebuah organisasi gerakan sosial untuk mencoba mendapatkan

dukungan bagi pandangannya. Mobilisasi aksi merupakan usaha pembangkitkan

dukungan perilaku atau usaha untuk partisipasi individu.13

Mobilisasi konsensus menyiratkan usaha memperjuangkan pikiran orang,

sedangkan mobilisasi aksi berarti usaha memperjuangkan sumberdaya mereka

10 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, 42.

11 Anthony Oberschall, “Theories of Social Conflict,” Annual Review of Sociology 4

(1978): 291-315.12

Dieter Rucht, The Organizational Structure of New Social Movements in a Political

Context, dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald, Comparative Perspectives

on Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 153.13

Bert Klandermans, “Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions ofResource Mobilization Theory,” American Socialogical Review 49 (1984): 583-600.


33/90

22

seperti uang, waktu, keterampilan, kepakaran mereka. Hal itu berkaitan dengan

peralihan dari sebagai simpatisan menjadi partisipan aktif. Mobilisasi konsensus

yang sukses akan menumbuhkan sejumlah pendukung potensial, orang-orang

yang bersimpati kepada gerakan, yang bersedia mendukung dengan cara tertentu

dan tidak harus berarti siap untuk berpartisipasi di dalam segala bentuk aksi

kolektif. Mobilisasi aksi yang sukses mampu mengubah sebagian besar simpatisan

menjadi partisipan dalam kegiatan gerakan-gerakan tertentu.14

Ada empat langkah menuju mobilisasi. Dari sudut pandang organisatoris,

empat langkah menuju mobilisasi dukungan terhadap gerakan adalah menciptakan

potensi mobilisasi, membentuk dan mengaktifkan jaringan perekrutan,

menstimulasi motivasi berpartisipasi dan menyingkirkan penghalang partisipasi.15

Dari sudut pandang individu, ikut berpartisipasi dalam suatu gerakan sosial

melibatkan empat langkah yang saling berhubungan, yaitu orang pertama-tama

menjadi bagian dari potensi mobilisasi, kemudian menjadi target mobilisasi;

berikutnya, dia menjadi termotivasi untuk berpartisipasi, dan, pada langkah

terakhir, menyingkirkan penghalang berpartisipasi.16

Untuk menciptakan potensi mobilisasi, suatu gerakan harus mendapatkan

simpati dari beberapa segmen populasi. Istilah potensi mobilisasi merujuk pada

para anggota masyarakat, yang secara potensial dapat dimobilisasi dengan suatu

cara tertentu oleh gerakan sosial. Termasuk di dalamnya adalah semua orang yang

mempunyai sikap positif terhadap gerakan; tidak terbatas pada kelompok-

14

Bert Klandermans, The Social Psychology of Protest (USA: Blackwell Publishers, 1997),

7.15

Klandermans, The Social Psychology of Protest , 23.16 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 23.


34/90

23

kelompok yang kepentingannya dipertahankan atau diwakili oleh gerakan. Bahkan

orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari gerakan sosial pun

dapat bersimpati kepada organisasi tersebut sehingga bisa menjadi calon potensial

untuk dimobilisasi.17

Gambar II.B.1 Langkah-langkah menuju partisipasi

Potensi mobilisasi gerakan juga menetapkan sampai sebatas mana

kampanye mobilisasi dapat berhasil. Hanya orang-orang yang telah

mengembangkan kerangka aksi kolektif vis a vis penyebab gerakan yang

17 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 23.

Bersimpati

terhadap

gerakan

Tidak

menjadi

target

mobilisasi

Menjadi

target

mobilisasi

Tidak

termotivasi

untuk berpartisipa

si

Termotivas

i untuk

berpartisipa

si

Tidak

berpartisipasi

Berpartisipasi

Tidak

bersimpati

terhadap

gerakan


35/90

24

membentuk potensi mobilisasi. Seseorang yang belum mengembangkan kerangka

semacam itu tidak akan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam gerakan,

meskipun kesediannya sangat diharapkan.18 Kerangka aksi kolektif merupakan

seperangkat keyakinan kolektif yang memungkinkan suatu pemikiran tercipta

bahwa partisipasi di dalam aksi kolektif tampak berarti.19

Seberapa pun besar potensi mobilisasi sebuah gerakan, bila gerakan tersebut

kurang memiliki jaringan perekrutan untuk aksi, maka gerakan tidak akan mampu

mengaktifkan potensinya.20 Jaringan-jaringan, biasanya terdiri dari orang-orang

yang homogen dan berpikiran sama, merupakan sumber utama para calon

perekrutan.21 Partisipasi seringkali bukan karena kekuatan gagasan atau bahkan

sikap individu, melainkan akibat keberakaran mereka dalam jaringan-jaringan.22

Individu-individu yang menduduki posisi di dalam jaringan perekrutan

adalah objek sekaligus subjek mobilisasi. Disebut objek karena mereka sendiri

perlu dimobilisasi agar mau ikut bekerja di dalam kampanye mobilisai. Disebut

subjek karena setelah termobilisasi mereka akan menjadi aktif memobilisasi orang

lain.23


19 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 17


21 Snow, Zurcher, dan Ekland-Olson, “Social Networks and Social Movements: A

Microstructural Approach to Differential Recruitment.” American Sociological Review 45 (1980):

791.22

McAdam, “Culture and Social Movements,” Dalam Enriquez Larafta, Hank Johnston,

dan Joseph Gusfield (ed.), New Social Movements: From Ideology to Identity (Philadelphia:

Temple University Press, 1994), 36-3723 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 24.


36/90

25

Untuk menstimulasi motivasi berpartisipasi, suatu gerakan harus

memengaruhi terhadap kerugian dan keuntungan partisipasi yang dirasakan.

Motivasi menunjukan kesediaan untuk berpartisipasi, tetapi kesedian saja tidak

mencukupi untuk berpartisipasi. Kesedian itu hanya akan berubah menjadi

partisipasi sejauh niat itu dapat dilaksanakan. Organisasi gerakan sosial di tahap

akhir harus menerapkan salah satu atau kedua strategi berikut, yaitu (a)

mempertahankan atau menguatkan motivasi dan (b) menyingkirkan penghalang.24

Kesediaan untuk berpartisipasi di dalam aksi kolektif merupakan fungsi dari

dua macam insentif, yaitu insentif kolektif dan selektif. Insentif kolektif

dihubungkan dengan pencapaian tujuan kolektif. Semua insentif kolektif bersifat

inklusif, yakni, begitu tujuan yang dimaksud terealisasi, maka setiap orang

mendapatkan keuntungan, termasuk orang-orang yang tidak pernah memberikan

kontribusi terhadap terealisasinya tujuan itu. Sebaliknya, insentif selektif hanya

memengaruhi orang-orang yang berpartisipasi dalam suatu aksi kolektif.25

Insentif selektif terbagi menjadi dua kategori, sosial atau non-sosial. Insentif

sosial melibatkan reaksi orang lain yang signifikan, misalnya pasangan hidup

teman, atau kolega, terhadap partisipasi individu yang bersangkutan; sedangkan

insentif non-sosial menyangkut hal-hal, seperti jumlah uang dan waktu yang

dihabiskan oleh yang bersangkutan, bagaimana partisipasinya akan memengaruhi

pekerjaannya, dan resiko fisik yang mungkin diterimanya (misalnya dipukuli).26


25 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 26-27.

26 Klandermans, The Social Psychology of Protest , 26-27.


37/90

26

Gambar II.B.2 Motivasi untuk berpartisipasi

Menilai tujuan

aksi

Harapan bahwa

tujuan aksi akan

tercapai*

Keuntungan Kolektif

Insentif-insentifselektif: sosial dan

non sosial

Partisipasi

* Harapan bahwa tujuan aksi akan tercapai:

- harapan tentang perilaku orang lain

- harapan bahwa tujuan aksi akan tercapai bila banyak orang ikut

berpartisipasi

- harapan bahwa partisipasinya akan meningkatkan kemungkinan

sukses


38/90

27

BAB III

DINAMIKA KONFLIK ANTI AHMADIYAH

Pandeglang, kabupaten yang dikenal dengan “Seribu Kiyai dan Sejuta

Santri,” mendadak ramai dibicarakan, baik oleh media lokal, nasional, maupun

internasional. Sebab, di salah satu desa Kecamatan Cikeusik Pandeglang Banten

yang letaknya sangat jauh dari keramaian kota, terjadi kekerasan sektarian yang

melibatkan puluhan warga Ahmadiyah dan ribuan non-Ahmadiyah.

Bagi sebagaian orang, persekusi anti-Ahmadiyah mungkin hal yang biasa

terjadi karena, seperti digambarkan dalam bab satu, terjadi di hampir semua

provinsi Indonesia. Tetapi konflik anti Ahmadiyah di Cikeusik adalah konflik

yang sangat berbeda dengan tempat lain. Berbeda dalam artian melibatkan banyak

orang dan mengakibatkan nyawa orang melayang.

Dalam sejarah konflik sektarian di Indonesia, peristiwa Cikeusik adalah

yang pertama kali konflik sektarian menimbulkan kematian. Bagaimana dan

mengapa konflik anti-Ahmadiyah bereskalasi menjadi kekerasan hingga

menimbulkan kematian? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mengulas

dinamika konflik sebelum kekerasan terjadi. Tujuannya untuk menggambarkan

konflik anti-Ahmadiyah bereskalasi menjadi kekerasan. Sebagian dari bab ini dan

selanjutnya bab empat akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan terkait

mobilisasi anti-Ahmadiyah. Sebelum memasuki pembahasan itu, penulis akan


39/90

28

memaparkan demografi Kabupaten pandeglang dan kemunculan Ahmadiyah di

Cikeusik, Pandeglang.

A. Demografi Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang terletak di sebelah barat daya Provinsi Banten.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah Utara, Kabupaten

Lebak di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah Selatan, dan Selat Sunda di

sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau

2.747 Km2 dan terbagi ke dalam 35 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan.1

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan

sensus penduduk pada Mei 2010 adalah 1.149.610 orang.Dilihat dari segi agama,

jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 1.154.375, Protestan

2.344, Katolik 258, Budha 2.353, dan Hindu 1.552 warga. Dari data tersebut, jelas

bahwa kaum Muslim mendominasi Pandeglang. Hal ini juga tampak dari jumlah

rumah ibadah yang ada di sana, yang terdiri dari: masjid, 1.730; musala/langgar,

2.246; tiga gereja Protestan; dan satu vihara.2

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk 15 tahun

ke atas yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa. Lapangan pekerjaan utama

penduduk adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan;

1 Kabupaten Pandeglang, Gambaran Umum, tersedia di

http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=NA==: Internet; diakses pada 5 April 2013.2 Tim Kementrian Agama Provinsi Banten. Rencana Strategis Kementrian Agama Kantor

Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2014. Banten: Kementrian Agama Provinsi Banten, tersediadi http://banten.kemenag.go.id/: Internet; diunduh pada 5 April 2013.


40/90

29

industri; perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; dan jasa

kemasyarakatan, sosial dan perorangan.3

Tidak ada data pasti mengenai berapa jumlah penganut Ahmadiyah di

Kabupaten Pandeglang. Tetapi ada dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang

sering dikaitkan dengan JAI, yaitu Kecamatan Cisata dan Cikeusik. Sampai saat

ini kurang lebih ada empat kepala keluarga yang menganut Ahmadiyah di Cisata.

Sedangkan di Cikeusik, Jamaah Ahmadiyah ada dua puluh lima anggota dan

semuanya sudah pindah akibat insiden kekerasan pada 6 Februari 2011.4

Kecamatan Cikeusik berbatasan dengan Kabupaten Lebak di bagian Timur,

Kecamatan Angsana dan Munjul di bagian Utara, dan Kecamatan Cibaliung dan

Cibatu di bagian Barat. Di bagian Selatan, Kecamatan Cikeusik berbatasan

dengan laut Jawa. Kecamatan Cikeusik terdiri dari empat belas desa. Salah

satunya adalah Desa Umbulan, lokasi kekerasan anti-Ahmadiyah.5

Hampir mayoritas penduduk di Kecamatan Cikeusik berprofesi sebagai

petani. Sekitar tahun 1950an banyak penduduk dari Cirebon Jawa Barat

menempati wilayah Kecamatan Cikeusik. Perpindahan ini mengakibatkan

penduduk Cikeusik, saat ini merupakan percampuran antara penduduk lokal

(sunda Banten) dan Cirebon. Dari segi keagamaan, mayoritas penduduk memeluk

agama Islam. Hampir di setiap desa yang ada di Kecamatan Cikeusik memiliki

3 Kabupaten Pandeglang. Gambaran Umum.

4 Wawancara dengan Yusuf Baihaki, Bendahara MUI Kabupaten Pandeglang dan anggota

FKUB Pandeglang di Pandeglang, 11 Februari 2013.5

Wawancara dengan Yayan Sofyan, Sekretaris Kecamatan Cikeusik, Pandeglang diCikeusik, 14 Februari 2013.


41/90

30

pondok pesantren. Masing-masing desa kurang lebih memiliki sepuluh pondok

pesantren.6

Pondok pesentren yang ada di Cikeusik secara khusus dan Pandeglang

secara umum, memiliki jumlah santri, paling sedikit sekitar dua puluhan.

Hubungan satu pondok pesantren dengan pondok pesantren lainnya relatif

harmonis dan saling bekerja sama. Mereka saling mengundang untuk mengisi

acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Hubungan tersebut

terbentuk karena adanya ikatan kekeluargaan antara satu kiai dengan kiai lain

yang sama-sama memiliki pondok pesantren tetapi beda wilayah. Selain itu,

karena adanya hubungan guru-murid, misalnya pengasuh pondok pesantren A

pernah mengaji di pondok pesantren B.7

Kedudukan kiai di Pandeglang secara umum dan Cikeusik secara khusus,

sangat dihormati masyarakat. Kiai dianggap memiliki kekuatan supranatural yang

bisa memberikan ilmu kekebalan dan kelancaran dalam urusan perdagangan. Oleh

karena itu, kegiatan pengajian-pengajian mingguan di Pandeglang selalu ramai.

Tujuan mengikuti pengajian tidak hanya untuk belajar agama, tetapi sekaligus

mencari barokah dari kiai.8

Kelas sosial lain yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat

Pandeglang adalah jawara. Jawara ditakuti oleh masyarakat umum karena

dianggap memiliki ilmu kebal. Meski demikian, kedudukan jawara berada di

6 Wawancara dengan Yayan Sofyan.

7 Wawancara dengan R, warga Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik di Umbulan, 28

Februari 2013.8 Wawancara dengan R.


42/90

31

bawah para kiai atau pemuka agama. Sebab, para jawara menimba ilmu agama

dan kekebalan ke kiai-kiai setempat. Para kiai dan jawara juga memiliki pengaruh

besar terhadap pemerintahan setempat. Pengaruh ini disebabkan karena para kiayi

dan jawara sering memobilisasi masyarakat untuk mendukung calon tertentu

dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun kepala desa (Pilkades).9

B. Sejarah Ahmadiyah Cikeusik Pandeglang Banten

Keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik tidak bisa dilepaskan dari JAI Cabang

Kabupaten Rangkasbitung Banten yang berdiri pada Juli 1958. Dari cabang ini

berdiri juga cabang-cabang lain seperti di Cilegon dan Serang. Basiumawajiaya

menjadi tokoh penting dalam pendirian cabang-cabang itu dan persebaran

Ahmadiyah di Banten.10

Sekitar tahun 1989, roda perjalanan dakwah Ahmadiyah di Banten dipegang

oleh Khairudin Barus. Dari Khaerudin Barus, dakwah di wilayah Banten semakin

sistematis. Melalui Komite Tabligh Banten (KTB), lembaga dakwah yang

diinisiasi oleh Khaerudin Barus, setiap cabang Ahmadiyah yang ada di Banten

memiliki wilayah pentablighan yang harus dikelola. Salah satu daerah yang

disasar KTB adalah Cikeusik yang merupakan binaan dari Jema’at Kebayoran.

Pada tahun 1990-an Khaerudin Barus beserta anggota Jemaat Kebayoran

melakukan kegiatan dakwah di Cikeusik.11

9 Wawancara dengan R.

10 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik Februari 2011: Sebelum dan Saat

Kejadian (Menggali Kisah Sebenarnya Menurut Penuturan Para Korban Utama Tragedi

Cikeusik) (Bogor: Jamiah Ahmadiyah Indonesia, 2013) , 8-9.11 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik, 10-17.


43/90

32

Salah satu warga Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik menuturkan

pengalaman dia ketika diajak Khaerudin Barus untuk masuk ke Jamaah

Ahmadiyah:

“Sekitar tahun 1991, Khaerudin Barus mengajak saya dan warga lainnya

untuk berkunjung ke Parung, Pusat Jamaah Ahmadiyah, dengan

menggunakan bus. Salah satu rombongan itu adalah Matori, orang tua

Suparman yang merupakan ketua Ahmadiyah Cikeusik. Sebagian warga

yang ikut mungkin sudah tahu dan sebagian yang lain, termasuk saya, tidak

tahu tujuan ke Parung untuk apa. Ketika sudah di Parung kami semua

dikenalkan tentang ajaran Ahmadiyah. Sebagian warga yang ikut mungkinsudah tahu tentang Ahmadiyah dan sebagian yang lain belum tahu, termasuk

saya. Saya sendiri mengenal Khaerudin Barus sebagai tukang tanah yang

kaya, bukan sebagai pendakwah dari Ahmadiyah. Setelah dikenalkan

tentang Ahmadiyah kita diajak masuk ke Ahmadiyah dengan cara baiat.

Sebagian warga mau dibaiat dan masuk Ahmadiyah, sebagian yang lain

belum siap, termasuk saya dan Matori.”12

Pada 1992, Suparman masuk menjadi jemaah. Awalnya, dia menentang.

Dia, yang nyantri di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar, sempat berdebat dengan

Khaerudin. Namun, belakangan, Suparman tertarik dengan Ahmadiyah dan

dibaiat sebagai anggota.Setelah masuk, dia memutuskan untuk belajar di Kampus

Mubarak, Bogor. Belakangan, dia dan Khaerudin menyebarkan Ahmadiyah di

Cikeusik.13

C. Dinamika Konflik

Kehadiran Ahmadiyah bukan tanpa penolakan dari para pemuka agama

setempat. Sekitar 1992, beberapa ulama dan aparat desa menuduh Suparman

menggangu keamanan dan melaporkannya ke Koramil (Komando Rayon Militer)

12

Wawancara dengan R.13 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik, 18-19.


44/90

33

Cikeusik. Akibatnya, Suparman diminta menghentikan aktivitas dakwah. Tapi

Suparman mengabaikan permintaan tersebut. Bahkan dia sempat beberapa kali

berdebat soal agama dengan Koramil Cikeusik.

Menurut satu versi, pada suatu malam, lima tentara Koramil mendatangi

rumah Suparman. Mereka memintanya menghentikan dakwah. Karena

tetapmenolak, akhirnya pihak Koramilmemukuli Suparman di depan pos ronda

dekat jembatan Cibaliung. 14 Karena peristiwa ini, Khaerudin memutuskan untuk

menghentikan sementara kegiatan dakwah. Dia mengajak Suparman pindah ke

Jakarta dan menitipkannya ke Kampus Mubarok, Bogor. Pada 1994, dia

membawa Suparman berdakwah di Filipina.15 Sejak itu, sebagian warga Cikeusik

yang sudah masuk Ahmadiyah keluar dan sebagian yang lain tetap menjadi

anggota Ahmadiyah, tanpa mengajak orang lain.16

Pada 2005, Suparman kembali ke Indonesia, tapi tidak ke Cikeusik. Dari

2005 hingga 2009, dia aktif di Cabang Ahmadiyah Balikpapan, Jakarta Pusat.

Meski aktif di Jakarta, dia sering datang ke Cikeusik mengunjungi orangtuanya.

Baru belakangan, Agustus 2009, dia resmi diangkat sebagai mubalig untuk

wilayah Cikeusik dan sekitarnya.17 Menurut AS, Suparman mulai menempati

rumah di Penduey, Umbulan, Cikeusik, pada April 2010. Rumah itu digunakan

sebagai pusat kegiatan Ahmadiyah atau sering disebut“rumah missi”.18

14 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik, 20-21.

15 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik, 22.

16 Wawancara dengan R.

17

Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik, 22.18 Wawancara dengan AS, anggota Ahmadiyah Cikeusik di Parung, Bogor, 11 Mei 2013.


45/90

34

Ketika Suparman mengaktifkan kembaliJAI di Cikeusik, penolakan pun

muncul. Penolakan mengencang ketika dia menempati rumah missi:

Aktivitas Suparman di rumah itu membuat ulama setempat marah.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya beberapa kali

mendatangi rumah Suparman dan memintanya untuk melakukan

ibadah bersama dengan warga lainnya. Saya sering mengingatkan

Suparman agar jangan melakukan salat Jumat di tempat itu. Kalau di

luar salat Jumat, silahkan saja. Ketika saya berkata seperti itu, yang

ada hanya berdebat. Suparman jago berdebat soal agama.19

Para ulama semakin marah ketika beredar isu bahwa Suparman akan

membangun tempat kegiatan Ahmadiyahterbesar di Indonesia. Suparman juga

diduga mengajak warga untuk masuk ke Ahmadiyah dengan imbalan materi. Ini

menguatirkan para ulama, karena sebagian warga Cikeusik tergolong miskin.20

Terkait ini, salah satu anggota Ahmadiyah Cikeusik menolaknya sebagai tidak

benar. Dia juga membantah isu bahwa AhmadiyahCikeusik tertutup.Menurutnya,

mereka bergaul dengan warga setempat,ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat

seperti kerja bakti.21

Usaha menyelesaikan konflik Ahmadiyah Cikeusik dilakukan oleh kepala

desa setempat. Tetapi, alih-alih memfasilitasi secara netral antara pihak

Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah, kepala desa justru memperkeruh konflik.

Sebab,dia meminta Suparman untuk membubarkan Ahmadiyah dan ikut

memprovokasi warga untuk tujuan yang sama.

19 Wawancara dengan A, Sekretaris DesaUmbulan di Umbulan, 14 Februari 2013.

20

Wawancara dengan R.21 Wawancara dengan AS.


46/90

35

Pada Agustus 2010, Suparman dipanggil secara pribadi oleh Kades

Umbulan. Suparman datang ditemani Atep Suratep. Pertemuan berlangsung

selama satu jam, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dalam pertemuan tersebut,

Suparman menjelaskan, dia mubalig Ahmadiyah dan Atep Suratep sekretarisnya.

Kades sempat meminta Suparman untuk keluar dari Ahmadiyah. Tetapi saran itu

ditolak.22

Merasa secara personal gagal menekan Suparman, Kades akhirnya

melibatkan unsur pemerintahan setempat untuk membubarkan Ahmadiyah. Upaya

ini dimulai pada September 2010, ketika Kades memanggil Suparman secara

resmi ke kantor desa. Pertemuan dihadiri Suparman, Kades dan beberapa pejabat

Desa Cikeusik. Kades kembali menyarankan agar Suparman keluar dari

Ahmadiyah. Namun Suparman tetap menolak.

Pada bulan yang sama, pihak kelurahan melaporkan persoalan ini

kekecamatan Cikeusik. Pihak kecamatan menindaklanjutinya dengan memanggil

Suparman dan Atep ke kantor kecamatan.23 Beberapa kali Suparman bertemu

dengan pihak kecamatan. Inti pertemuan itu adalah meminta Suparman keluar dari

Ahmadiyah. Suparman pun kembali menolak permintaan itu.

Menurut Sekdes, alasan Suparman menolak permintaan itu adalah karena

JAI diakui secara sah oleh pemerintah atau memiliki badan hukum. Bahkan

Suparman pernah menunjukan bukti itu di forum pertemuan. Suparman juga

22 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Johar atas Perkara Pidana Pengroyokan dan

atau Penghasutan (Serang: Polda Banten, 22 Februari 2011), 6.23 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Johar , 6.


47/90

36

percaya bahwa Ahmadiyah tidak “sesat” dan “menyesatkan” seperti tuduhan MUI

dan ulama setempat. Suparman sering berdebat dengan MUI dan ulama setempat

untuk membuktikan bahwa Ahmadiyah adalah bagian Islam dan tidak sesat.24

Sekitar Oktober 2010, pihak kecamatan memutuskan untuk menghubungi

Bakorpakem (Badan Kordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat)

Pandeglang. Selanjutnya, pihak Bakorpakem melakukan pertemuan di kantor

kecamatan Cikeusik dengan Suparman. Pertemuan juga dihadiri Kades, sekretaris

kecamatan, MUI Pandeglang dan Cikeusik, dan para ulama di wilayah Cikeusik.

Seperti pertemuan sebelumnya, Suparman diminta keluar dari Ahmadiyah, dan

Suparman tetap menolak.25

Upaya menekan JAI Cikeusik juga dilakukan unsur-unsur lain. Di Sekolah

Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya, Pandeglang, sejumlah

mahasiswa yang berasal dari Cikeusik melakukan aksi menuntut agar Atep

Suratep, yang kebetulan anggota civitas akademika, dikeluarkan dari kampus. Jika

tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka sendiri yang akan keluar.26

Sekitar November 2010, Kiai Muhamad beserta 15 rekannya melakukan

demonstrasi anti-Ahmadiyah atas nama Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) di

Mapolsek Cikeusik. Usaha ini berawal dari usulan Majelis Ta’lim Kampung

24 Wawancara dengan A.

25

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Johar , 6.26 Wawancara dengan ABD, warga Cikeusik di Cikeusik, 14 Februari 2013.


48/90

37

Cikareo, Desa Cikawaris.27 Bahkan pada bulan itu, ada selebaran dari GMC yang

berisi tuduhan “kesesatan” Ahmadiyah.

Pertemuan antara Suparman dan pihak anti-Ahmadiyah kembali diadakan

pada 18 November 2011. Karena situasi Cikeusik tidak kondusif, pertemuan

dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Suparman, Atep dan

beberapa anggota Ahmadiyah lainnya (Deden Sudjana, Hasan Basri, Dade

Sulaiman dan sebagainya) datang ke kantor kejari, namun hanya Suparman dan

Atep yang diperbolehkan masuk ke ruangan pertemuan. Dalam pertemuan

tersebut, Suparman diminta menandatangani surat pernyataan berisi: (a)

menghentikan segala aktifitas Jamaah Ahmadiyah Cikeusik; (b) berbaur dengan

masyarakat; (c) membubarkan diri. Suparman pun menolak tuntutan itu dan

membuat pernyataan sendiri yang berisi: (a) siap menaati SKB (Surat Keputusan

Bersama) Tiga Menteri tahun 2008; dan (b) siap berbaur dengan masyarakat

dalam bidang sosial. Pernyataan yang dibuat Suparman akhirnya disepakati dalam

pertemuan itu.28

Meskipun sudah dibuat keputusan, pihak-pihak yang menginginkan

Suparman keluar dari Ahmadiyah, seperti Kades Umbulan dan MUI Cikeusik,

tidak puas dengan hasiltersebut. Bagi mereka isi kesepakatan tetap saja

membolehkan keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik. Mereka ingin Ahmadiyah

27 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana Pengroyokan

dan atau Penghasutan (Serang: Polda Banten, 07 Februari 2011), 1-5. Lihat juga Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), Saksi Usep Sugandi atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau

Penghasutan (Serang: Polda Banten, 11 Februari 2011), 1-4.28

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Suparman atas Perkara Pidana Penghasutan (Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011), 5.


49/90

38

dibubarkan dan Suparman dan pengikutnya bertobat. Jika Suparman tetap tidak

mau bertobat, dia harus pergi dari Cikeusik.29

Akhirnya, mereka merencanakan

pembubaran Ahmadiyah tanpa melibatkan, secara resmi, unsur pemerintahan.

Pada 30 januari 2011, Kanit Polsek Cikeusik sudah mengetahui bahwa ada

rencana pembubaran Ahmadiyah Cikeusik. Dari informasi itu, dia membuat

laporan ke Polsek Cikeusik dan Polres Pandeglang.30 Pada 1 Januari 2011, Kanit

Reskrim Polsek Cikeusik, Hasanudin, juga memperoleh kabar bahwa pada 6

Februari 2011 akan diadakan pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik. 31 Kapolsek

Cikeusik juga mengetahui itu melalui informasi anggota pulbaket Polsek

Cikeusik. Pada 2 Januari 2011, Kapolsek mengumpulkan para kanit untuk

melakukan pendalaman dan memerintahkan Babinkantibmas menghimbau

masyarakat supaya tidak bertindak anarkis.32

Akhirnya pihak Ahmadiyah Cikeusik juga mengetahui rencana pembubaran

Ahmadiyah. Pada 2 Februari 2011, Atep Suratep mengetahui rencana pembubaran

itu dan melaporkan kepada polisi, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan Kesbang

setempat. Pada 4 Februari 2011, Atep juga memberitahu hal ini kepada Hasan

Basri (Mubalig Ahmadiyah wilayah Banten) dan Dade Sulaiman (Ketua

29 Wawancara dengan AM, Ketua MUI Kecamatan Cikeusik di Umbulan, 27 Februari

2013.30

Wawancara dengan US, Kanit Intel Polsek Cikeusik di Cikeusik, 16 Februari 2013.31

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Hasanudin (Serang: Polda Banten, 07 Februari

2011), 3.32

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Mad Supur atas Perkara Pidana Penghasutan (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), 2-5.


50/90

39

Administrasi Jamaah Ahmadiyah Rangkas Bitung dan Cikeusik).33 Pada hari yang

sama, Atep Suratep juga memberitahu kepada Suparman.34

Pada 5 Februari 2011, Jam 03.00, Kapolsek dan Danramil Cikeusik

mendatangi rumah Suparman untuk memberikan surat panggilan ke Mapolsek

Cikeusik terkait status keimigrasian istri Suparman, Haina Toang Aquino. Karena

alasan itu, Suparman beserta istri dan satu anaknya, juga Atep Suratep berada di

Mapolsek Cikeusik hingga jam 10.00 dan akhirnya mereka dipindahkan ke

Mapolres Pandeglang. Pada waktu yang sama, Suparman sempat memberitahu

kepada Mulyadi dan Tarno soal isu pembubaran dan menyuruh mereka untuk

mengungsikan barang-barang berharga.35

Malam harinya, jam 20.00, seorang Ahmadi mengabarkan kepada Deden

Sudjana bahwa Suparman sedang berada di Mapolres Pandeglang . Dia juga

mendapatkan kabar bahwa rumah missi dalam keadaan kosong. Atas informasi

itu, dia memutuskan untuk pergi ke Cikeusik dan menengok Suparman. Pada jam

22.00, dia menghubungi dua Ahmadi, Danang dan Maulana, untuk menemani ke

Cikeusik. Tidak lama kemudian, Ahmadi dari Jakarta, Roni Pasaroni, Bebi, Arif

Rahman Hakim, Warsono, dan Irwan ikut bersama Deden Sudjana. Ahmadi

lainnya yang berasal dari Bogor (Candra, Masihudin, Ferdias) dan Serang 36 (Arif

Rahman Ahmadi, Alfi, Yus Asaf, Afif, Yudi) juga ikut. Dengan demikian

33 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Atep Suratep. (Serang: Polda Banten, 24

Februari 2011). 6.34

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Suparman, 4.35

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Suparman, 4.36 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik , 31-32.


51/90

40

rombongan Ahmadi yang menuju ke Cikeusik berjumlah tujuh belas orang.

Mereka semua datang ke Cikeusik dengan menggunakan dua mobil.

Pada 6 Februari 2011, jam 03.00, Kapolres Pandeglang memimpin apel di

Mapolres Pandeglang terkait pengamanan pembubaran. Sekitar jam 04.00, tiga

puluh tiga anggota Satuan Sabhara Polres Pandeglang (terdiri dari: dua puluh

enam anggota Dalmas, Kasat Sabhara, Kanit Turjawali, PS. Kanit I Dalmas, PS.

Kasubnit I Dalmas, dua pengendara mobil Dalmas, dan satu pengendara mobil

kasat) diterjunkan ke rumah Suparman.37Sekitar jam 07.00, salah satu anggota

Reskrim, Suprapto, jalan menuju rumah Suparman.38 Pada saat yang sama,

Kapolsek Cikeusik melakukan pengarahan kepada delapan belas anggotanya yang

akan diterjunkan ke rumah Suparman.39 Intinya, Kapolsek menghimbau

seandainya masih ada Jamaah Ahmadiyah Cikeusik di rumah Suparman agar

dievakuasi.

Minggu, 6 Februari 2011, sekitar Jam 07.00, rombongan Deden Sudjana

tiba di rumah Suparman. Tiga Ahmadi yang sebelumnya sudah ada di rumah

Suparman menyambut mereka. Akhirnya, mereka semua berkumpul di ruang

tamu. Deden Sudjana sempat memperkenalkan diri kepada tuan rumah dengan

mengatakan bahwa kedatangan rombongan atas perintah Amir Nasional, tetapi

jangan sampai terdengar oleh mereka. Dia juga mengatakan bahwa rumah

37 Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, Lampiran Sprin Kapolres Pandeglang No:

Sprin/286/II/2011 (Pandeglang: 4 Februari 2011).38

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Suprapto (Serang: Polda Banten, 14 Februari

2011), 3.39

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Mad Supur (Serang: Polda Banten, 14 Februari2011), 5.


52/90

41

Suparman adalah aset Jamaah Ahmadiyah yang harus dipertahankan dengan

caranya terserah masing-masing. Selain itu, Deden Sudjana mengatakan dirinya

akan berada di posisi paling depan. Sedangkan yang lain memposisikan diri sesuai

ketrampilannya masing-masing. Deden Sudjana juga sempat menghimbau kepada

Ahmadi yang ada di tempat itu agar tidak keluar jika tidak terjadi apa-apa.40

Kedatangan rombongan di atas diketahui beberapa warga setempat. Tentang

hal ini, salah seorang warga bercerita:

“Hari minggu pagi, sekitar pukul 07.00, saya lihat ada dua mobil di

rumah Suparman. Saya merasa aneh dan takut karena pada hari itu

ada pembubaran Ahmadiyah dan Suparman sudah diamankan di

kantor polisi, tetapi ada tamu di rumah Suparman. Takut terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan, misalnya perkelahian, saya mengungsikan

anggota keluarga saya. Saya sempat bertemu Suprapto, Babinmas

Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Sayamengatakan kepada

beliau bahwa ada tamu di rumah Suparman dengan menggunakan

dua kendaraan mobil.”41

Atas dasar pemberitahuan itu, Suprapto mencari Kades Umbulan, Johar.

Mereka lalu mendatangi rumah Suparman dan meminta rombongan Ahmadiyah

meninggalkan rumah karena ada rencana pembubaran. Tapi saran ini tidak

dituruti.42 Tidak lama kemudian, sekitar pukul 09.30, Kanit Reskrim mendatangi

rombongan di rumah Suparman. Berikut ini transkripsi dialog pertemuan Kanit

Reskrim (KR) yaitu Hasan, Deden Sudjana (DS) dan Ahmadi lainnya (AL), yang

40 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Arif Rahman Ahmadi atas Perkara Pidana

Penghasutan (Serang: Polda Banten, 8 Maret 2011), 6.41

Wawancara dengan R.42

Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Suprapto atas Perkara Pidana Penghasutan (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), 3.


53/90

42

berhasil diperoleh dari skripsi Mawahibur Rahman43 dan sebagiannya

didokumentasikan dalam video yang beredar luas:

KR : Intinya sih gini....Kita hanya mengantisipasi karena gosipnya

ada beberapa rombongan yang mau mampir kesini. Saran dari saya

sih...ya saya sih berharap tidak terjadi, jangankan korban jiwa,

materipun jangan sampai.

DS: Saya kebetulan ketua kamnas (Keamanan Nasional)

Ahmadiyah, ingin meninjau lokasi di sini, yang saya dengar rumah

ini ingin diobrak-abrik oleh orang-orang yang ingin merusak tatanan

negara. Organisasi berkedok agama yang gak jelas maksudnya apa.Kalau Ahmadiyah bapak tahu-lah, kapan sih kita pernah bikin

ribut.... Kalau mereka bapak bisa lihat, teriak Allahu Akbar nimpuk ,

teriak Allahu akbar bakar.

KR : Berbicara Allah, berbicara Allah tetapi tetap anarkis.

DS: Jadi saya sebagai ketua keamanan, datang kesini ingin meninjau

keadaan di sini, karena kami mendengar di sinipara Ahmadi sudah

dizolimi, ada konspirasi dari ormas-ormas berkedok agama seperti

itu dan beberapa aparat desa. Apa sih masalahnya...? Kenapa mereka

harus membenci Ahmadiyah. Ya kalau mereka gak suka dialog

lah.... Jangan membakar, memaki, mengusir, melempar. Ini negara

hukum. Mari kita tegakkan hukum sama. Lagipula ada SKB Tiga

Menteri, keadaan masalah agama itu masalah pemerintah pusat,

bukan pemerintah daerah. Seperti lurah ikut-ikut, Muspika ikut-ikut.

Gak boleh dong.... Ibaratnya Pak Parman (Suparman) mau diterkam

harimau, bukan Pak Parman yang ditembak, harimaunya yang

diusir.

KR : Kalau bicara Muspika...ada pengajian hari minggu, kita sudah

menghalau meraka. Bahkan mereka GMC mendoktrin, memberitarget kepada Muspika agar satu bulan harus bubar (jema’at),

padahal tidak bisa begitu.... Akhirnya kita rapat dengan pihak Pak

Parman, dengan pihak desa, sampai kecamatan, sampai empat kali

kalo gak salah. Sampai kita laporkan ke Muspida, bahkan Muspida

sudah pada turun kesini. Kita tidak memihak, tidak pro Ahmadiyah,

tidak pro GMC. Kita kamtibmas dan harkamtibmas kita kan sebagai

polisi. Jangan sampai dengan seperti ini, seolah-olah ada

pertumpahan darah dsb. Intinya sih yang diinginkan GMC,

Ahmadiyah tolong berbaur dengan kami, yang paling mencolok

43 Mawahibur Rahman, Kronologi Tragedi Cikeusik,43-46.


54/90

43

adalah keluarga Pak Suparman tidak mau sembahyang Jumah

berjamaah di masjid. Kalau luar hari Jumat silakan-silakan saja.

DS: Gini Pak kalau kita bicara akidah....

KS: Betul....

DS: Islam ini udah jelas ada beberapa puluh golongan di dunia ini

kan.... Jadi kalau masalah akidah, marilah kita dialog, masalah tafsir

kan saling berbeda. Seperti Syiah dan Sunni saling bom-boman

masjid. Kita kan sedih, sesama Islam. Masjid itu dibom,

keesokannya masjid ini dibom.Malu kita kan Pak, masa Indonesia

mau seperti itu.

KR : Itu yang ditumpangi kan orang yang tidak bertanggungjawab.

DS: Oleh karena itu saya berterimakasih kalau bapak bisa berdiri di

semua golongan. Karena kita capek melihat orang anarkis.

KR : Kita juga tidak tahu mana yang paling bener .

DS: Jadi kedatangan kami kesini adalah untuk meninjau, sama

sekali tidak ada niat balas dendam. Tapi kalau mereka mulai

memukul, tidak mungkin kita diam aja. Masa kita dipukulin, mobil

kita dibakar, kita diam saja?

KR :44 Gini Pak, saya sudah monitor dari Cibaliung dan Cigeulis.

Ada segelintir orang naik kendaraan roda dua dan roda empat,

makanya kami mendahului agar tidak kedahuluan oleh mereka.

Kami dari Polres termasuk Dalmas telah merapat kesini. Tapi

perkiraan kalau mereka melihat orang kita yang banyak mereka

tidak jadi. Tapi namanya antisipasi, kita tidak tahu.... Ya, kalau yang

datang segelintir orang, kalau yang datang meratus atau meribu?

Kita juga namanya manusia, kalau bisa ya bertahan, kalau tidak ya

apa boleh buat. Ya, misalnya, kalau saya mah, sampai kapanpuntidak akan berangkat dari sini, tahu-tahu kepala kita terlempar. Ya

namanya manusia yang baiknya sedikit, yang jahatnya banyak.

Makanya kita lihat situasi, kalau kira -kira membahayakan lebih

baik menghindar, intinya sih itu saja.

DS: Kalau misalnya Bapak tidak mampu, lepaskan saja Pak. Biarkan

bentrokan saja. Biar seru Pak, ya nggak ? Habis mau bagaimana,

masa kita diam saja? … Jadi kalau memang kira-kira …

44 Mulai bagian ini dan selanjutnya, dialog bisa juga dilihat di video“Dialog Polisi dan

Jama’at Ahmadiyah Sebelum Tragedi Cikeusik ,” tersedia dihttp://www.youtube.com/watch?v=Ojex2RC1kY8; Internet: diakses 12 November 2012.


55/90

44

AL: Kami siap Pak, tiap hari kami....

KR : Saya sangat tidak mengharapkan untuk seperti itu.

DS: Kalau misalkan kira-kira Bapak bilang wah kepolisian tidak

sanggup, lepasin aja Pak, lepasin aja, paling juga banjir darah, seru

‘ kan, ya nggak Pak?

Kekhawatiran para Ahmadi terhadap keamanan rumah Suparman bukan

tanpa alasan. Selain kurang percaya kepada polisi, ini juga tumbuh karena

maraknya perusakan terhadap aset Ahamdiyah di tempat-tempat lain dan aparat

keamanan diam saja.Para Ahmadi yang datang ke Cikeusik tidak mau aset jamaah

dirusak seperti di tempat lain.45

Selanjutnya, Kanit Reskrim keluar dari rumah Suparman dan melakukan

kordinasi dengan Kapolsek, Kasat Intel dan Kasat Samapta.46 Mengetahui bahwa

usaha Kanit Reskrim gagal, maka Kapolsek dan Kasat Sabhara mendatangi Deden

Sudjana.47 Polisi yang ada di tempat juga mulai berjaga-jaga. Mereka berjaga di

sekitar depan pelataran rumah Suparman dan jembatan sungai Cibaliung. Dua

mobil Dalmas juga bersiaga di depan rumah Suparman sebelum salah satu mobil

dipindahkan ke jembatan Cibaliung.48

Dari pemaparan bab ini bisa disimpulkan bahwa konflik anti-Ahmadiyah

Cikeusik Pandeglang Banten telah berlangsung sejak lama, yakni awal masuknya

Ahmadiyah di Cikeusik. Namun ada discontinuitas konflik ketika Suparman dan

45 Wawancara dengan WR, Mubalig Ahmadiyah Cilegon di Cilegon, 22 Desember 2013.

46 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Mad Supur,3.

47 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi Syahpudin atas Perkara Pidana Penghasutan,

(Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011). 2.48

“Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik ,” tersedia dihttp://www.youtube.com/watch?v=iLb9VSI9BCw; Internet: diakses 12 November 2012.


56/90

45

Khaerudin Barus menghentikan aktivitas dakwahnya. Konflik berlanjut ketika

Suparman mulai mengaktifkan kembali Jama’at Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang.

Konflik anti-Ahmadiyah semakin rumit ketika kedua belah pihak, baik

warga Ahmadiyah dan penentangnya, melibatkan pihak-pihak di luar Cikeusik

dalam menyelesaikan konflik. Di bab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana para

penentang Ahmadiyah di Cikeusik melibatkan ribuan masa dalam membubarkan

Ahmadiyah Cikeusik Pandeglang Banten.


57/90

46

BAB IV

KEKERASAN DAN MOBILISASI ANTI-AHMADIYAH

A. Kekerasan Anti-Ahmadiyah

Sekitar pukul 10.00, ratusan massa anti-Ahmadiyah sudah memadati Masjid

Cangkore dan pertigaan Umbulan. Massa menjadi ribuan ketika massa yang

dibawa K.H Ujang Muhamad Arif sampai di Masjid Cangkore.Tidak lama

kemudian ada instruksi yang mengatakan, “Ayo

SISWO MULYARTONO

Documents

Transcript of SISWO MULYARTONO