Sistem pemerintahan di Dunia

Sa’adatul Umayah

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Pemerintahan, dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif peserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Peta Konsep

Sistem

Pemerintahan

Monarki (Kerajaan)

Republik

Federal (Serikat)

Dampak Dengan

Kebudayaan

Otoritarian

(Bentuk Pemerintahan)

Demokrasi

(Bentuk Pemerintahan)

Sekuler (Ideologi)

Agama

(Kepercayaan)

Monarki

Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.

Sistem Pemerintaha Monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

Republik Absolut

Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator. Hukum dimanipulasi hingga mendukung kekuasaannya. Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco.

Pada zaman modern ini, hanya terdapat lima monarki mutlak, yaitu Arab Saudi, Brunei, Swaziland,Oman, dan Qatar.

1. Arab Saudi (Raja Abdullah ibn 'Abd AI-'Aziz As-Sa'ud)

2. Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah)

3. Swazi land (Raja Mswati III)

4. Oman (Sultan Qaboos ibn Said As-Said)

5. Qatar (Emir Hamad bin Khalifa Ath-Thani)

Monarki Konstitusional

Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi.

Monarki Parlementer

Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi par menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-masing.

Republik

Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan

akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip

keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh

seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica,

atau "urusan awam", yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal

oleh rakyat.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik

merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga

dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang

menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari

antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme.

Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan

partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka,

mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

Sistem Pemerintaha Republik dibedakan menjadi 3 macam,

yaitu:

Republik Absolut

Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator. Hukum dimanipulasi hingga

mendukung kekuasaannya. Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa

Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco.

Republik Konstitusional

Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan kepala

pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat diperebutkan melalui cara-

cara yang sah, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pemerintahan ini,

presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh: Amerika

Serikat, dan Republik Indonesia.

Republik Parlementer

Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktif memimpin

penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri

yang memimpin kabinet. Presiden tidak dapat diganggu gugat. Presiden memiliki hak

prerogatif, yakni hak yang bersifat kehormatan sehingga hanya sebagai

lambang. Contoh Jerman, dan Inggris.

Federal

Federal (federasi) adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana

beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang

disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki

beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa

urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara

bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur

pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara

kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah

negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari

sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi

biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa

negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur

konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Negara yang Menggunakan Sistem FEDERAL

Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan.Ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Otoritarianisme berbeda dari totalitarianisme di lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang terjadi, yang tidak di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa melalui sistem demokrasi pemilihan umum.

Negara-negara yang menganut sistem politik otoriter seperti, Thailand, Myanmar, Iran, dan Korea Utara.

Kritik terhadap Otoritarianisme

Kekuasaan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Dengan penggunaan kekuasaan yang baik dan tepat, banyak hal dapat diselesaikan dan berbagai prestasi dicapai. Kesalahan otoritarianisme dan para penganutnya ialah memandang kekuasaan bukan sebagai sarana, melainkan untuk tujuan sendiri.

Karena itu, yang penting bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan berfungsi, digunakan dan ditampakkan. Apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan nasib orang-orang yang diikutsertakan dalam pencapaian tidaklah penting.

Pemutarbalikkan pemahaman tentang kekuasaan sebagai sarana menjadi tujuan itu mengakibatkan penggunaannya tidak pas.

Hasilnya hidup menjadi sempit sebatas tanggungjawab dan wewenang, komunikasi menjadi satu arah, dan permainan kekuasaan merajalela. Akibatnya hidup tidak terkelola dengan baik dan yang berkembang adalah berbagai trik dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankannya, dan memanipulasinya dengan alasan apapun.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya adalah sebagai berikut:

•Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

•Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

•Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

•Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

•Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

•Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

•Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

•Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

•Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Indeks Demokrasi yang disusun The Economist pada Desember 2011

Sekuler

Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.

Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.

Sekularisme, seringkali dikaitkan dengan Era Pencerahan di Eropa, dan memainkan peranan utama dalam perdaban barat. Prinsip utama Pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di Perancis, didasarkan dari sekularisme.

Negara-negara yang umumnya dikenal sebagai sekuler di antaranya adalah Kanada, India, Perancis, Turki, dan Korea Selatan, walaupun tidak ada dari negara ini yang bentuk pemerintahannya sama satu dengan yang lainnya.

Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Agama

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia.

Definisi agama muncul karena manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige, dan lain-lain.

Ekonomi, Pendapatan nasional negara berkorelasi negatif dengan religiusitas mereka. Meskipun telah ada banyak perdebatan tentang bagaimana agama mempengaruhi perekonomian negara-negara, secara umum ada korelasi negatif antara religiusitas dan kekayaan bangsa. Dengan kata lain, semakin kaya suatu bangsa, semakin kurang religius cenderung. Namun, sosiolog dan ekonom politik Max Weber berpendapat bahwa negara-negara Protestan yang kaya karena etika kerja Protestan mereka

Kerjasama Antar Agama

Karena agama tetap diakui dalam pemikiran Barat sebagai dorongan universal, banyak praktisi agama bertujuan untuk bersatu dalam dialog antaragama, kerja sama, dan perdamaian agama. Dialog utama yang pertama adalah Parlemen Agama-agama Dunia pada 1893 Chicago World Fair, yang tetap penting bahkan saat ini baik dalam menegaskan " nilai-nilai universal " dan pengakuan keanekaragaman praktik antar budaya yang berbeda. Abad ke-20 terutama telah bermanfaat dalam penggunaan dialog antar agama sebagai cara untuk memecahkan konflik etnis, politik, atau bahkan agama, dengan rekonsiliasi Kristen-Yahudi mewakili reverse lengkap dalam sikap banyak komunitas Kristen terhadap orang Yahudi.

Inisiatif antaragama terbaru termasuk " A Common Word ", diluncurkan pada tahun 2007 dan difokuskan pada membawa para pemimpin Muslim dan Kristen bersama-sama bersatu, yang "C1 World Dialogue", yang " Common Ground " inisiatif antara Islam dan Buddhisme, dan PBB disponsori " World Interfaith Harmony Week “