Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari

Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh

informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai

daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi

seluruh wilayah Indonesia.

Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan

pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk

mulai melakukan kegiatan-kegiatan kearah pengembangan suatu sistem

sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia.

Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) penting dan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang

usaha pembangunan yang semakin meningkat.

Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam

upaya pengembangan SKPG di Indonesia antara lain :

a. SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-

tujuan SKPG yang hendak dicapai

b. Pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang

penting dan menjadi prioritas

c. Pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang

sudah ada, baik data maupun organisasi

Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut diatas dimulai

dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di

Indonesia pada tahun 1979 Proyek penelitian dan pengembangan SKPG

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan

2

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan dukungan dari Cornell University

Amerika Serikat. Dari pilot Proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh

proses pengembangan sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), proyek ini

selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat

terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi.

Oleh karena itu dalam periode 1990–1997, SKPG dikembangkan dengan

lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan

terdiri dari :

1. Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI)

2. Pemantauan Status Gizi, dan

3. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG)

Berbagai permasalahan tentang pangan dapat dipahami sebagai

keadaan yang meliputi kelebihan, kekurangan, ketidakmampuan rumah

tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penanganan masalah pangan

perlu mendapatkan fokus perhatian karena sangat terkait dengan upaya-

upaya pemenuhan hak azasi akan pangan bagi masyarakat dan

pembentukan sumberdaya manusia. Terwujudnya ketahanan pangan

dihasilkan oleh keterkaitan bebarapan aspek yaitu : (1) aspek ketersediaan,

(2) aspek distribusi, (3) aspek konsumsi.

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari

pembangunan ketiga aspek tersebut. Pendekatan yang ditempuh dalam

membangun ketiga aspek tersebut adalah koordinasi pemberdayaan

masyarakat secara partisipatif.

Kondisi terpenuhi/tidak terpenuhinya ketersediaan pangan baik skala

rumah tangga, kabupaten/kota maupun lingkup yang lebih luas lagi akan

selalu mengalami dinamisasi dalam menghadapi tantangan dan

permasalahan, karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau potensi

sumberdaya yang dimiliki dalam menghasilkan produksi untuk mendukung

3

ketersediaan pangan suatu daerah, kelancaran fasilitasi input produksi baik

yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal yang demikian

ini dapat menjadikan suatu daerah yang secara agroklimat potensial

menjadi daerah rawan pangan.

Berbagai kondisi pemenuhan ketersediaan pangan dapat memberikan

gambaran yang komprehensif ada/tidaknya masalah pangan yang harus

dideteksi sedini mungkin dan diketahui penyebabnya, antara lain :

1. Besarnya kemampuan dan potensi suatu wilayah untuk menyediakan

pangan dari wilayah sendiri atau adanya pasokan dari luar tanpa

memperhatikan ketersediaan pangan yang sudah ada, sehingga

ketersediaan pangan menjadi berlebih.

2. Rendahnya kemampuan atau potensi sumberdaya suatu wilayah untuk

menyediakan pangan dari wilayahnya maupun memenuhi ketersediaan

pangan melalui pasokan sehingga ketersediaan pangan wilayah tidak

dapat memenuhi kebutuhan produk pangan yang dapat

mengakibatkan timbulnya kerawanan pangan.

3. Rendahnya akses fisik dan akses rumah tangga/individu untuk

memenuhi pangan yang cukup (ketidakmampuan rumah tangga/

individu) dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehingga dapat

dimungkinkan terjadi kerawanan pangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan pendapatan dan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi

di masyarakat. Kepedulian, keterbatasan kemampuan sumberdaya alam

dan sumberdaya manusia untuk melakukan upaya mengatasi kerawanan

pangaan yang ada di sekitarnya.

Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari

Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh

informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di

berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang

tepat bagi seluruh wilayah Indonesia.

4

Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan

pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk

mulai melakukan kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan suatu sistem

sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun

menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan

sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang usaha

pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya

digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di

Indonesia, antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan

memperhatikan tujuan SKPG yang hendak dicapai,(b) pengembangan SKPG

dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi

prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa

yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas dimulai

dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di In-

donesia pada tahun 1979. Proyek penelitian dan pengembangan SKPG

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan

Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah dengan dukungan dari Cornell University

Amerika Serikat. Dari pilot proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh

proses pengembangan Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pilot

proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat

terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi.

Oleh karena itu dalam periode 1990-1997 SKPG dikembangkan dengan

lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan

terdiri dari: (1) Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), (2) Pemantauan

Status Gizi, dan (3) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG).

SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

5

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian

aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah.

Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban:

1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya

ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab;

2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat

menurunya mutu, gizi dan keamanan pangan;

3. Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;

4. Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.

Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan

ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti:

1. Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan;

2. Melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan

pangan tingkat kabupaten;

3. Melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan

masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi,

ketersediaan dan keamanan pangan;

4. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan

kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat

provinsi dan nasional.

B. Tujuan

1. Mewaspadai timbulnya ancaman kerawanan pangan, kelaparan dan

gizi buruk dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

penduduk Jawa Tengah.

2. Sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu

daerah.

3. Mencegah dan menanggulangi kejadian kelaparan dan gizi buruk.

C. Sasaran

Pemetaan dan peramalan situasi pangan dan gizi di Provinsi Jawa Tengah.

6

D. Keluaran

1. Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi tahunan

2. Tersedianya informasi hasil investigasi daerah yang diindikasikan

rawan pangan

3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi

penanganan kerawanan pangan dan gizi

4. Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan

program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan,

penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi

serta investigasi mendalam (indepth investigation) bagi Kabupaten dan

Kecamatan yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi.

Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan

kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan dalam

penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan

pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7

BAB II GAMBARAN UMUM SITUASI PANGAN DAN GIZI

2.1. Ketersediaan Pangan

2.1.1. Produksi Padi

Tanam padi di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 1.874.375 ha dengan

luas puso 41.812 ha sehingga diperoleh luas panen 1.800.908 ha

dengan produksi 9.648.104 ton menurun 6,73 % dibanding tahun

2013 sebesar 10.344.816 ha.

Tabel 1 : Produksi Padi di Jawa Tengah Tahun 2014 No Kabupaten/Kota Luas Tanam

(Ha) Luas Puso

(Ha) Luas Panen

(Ha) Produksi

(Ha)

1 Cilacap 141.718 1.239 132.074 697.918

2 Banyumas 65.792 1.081 63.831 316.917

3 Purbalingga 34.841 94 36.149 174.031

4 Banjarnegara 26.167 89 25.684 147.391

5 Kebumen 91.418 630 80.248 447.306

6 Purworejo 54.106 92 55.526 298.341

7 Wonosobo 29.201 3 30.528 152.321

8 Magelang 57.159 6 57.579 334.987

9 Boyolali 51.678 85 49.781 266.490

10 Klaten 63.575 189 63.751 344.548

11 Sukoharjo 48.576 24 49.028 310.276

12 Wonogiri 90.722 88 74.672 395.043

13 Karanganyar 49.174 739 46.671 289.381

14 Sragen 103.174 535 100.061 584.627

15 Grobogan 118.508 540 113.540 579.076

16 Blora 80.769 13 82.732 424.436

17 Rembang 42.992 2.131 39.673 182.545

18 Pati 104.489 11.690 92.559 497.070

19 Kudus 26.510 5.661 21.682 129.088

20 Jepara 47.427 7.519 38.833 204.011

21 Demak 100.215 3.488 96.675 566.627

22 Semarang 39.340 196 38.510 218.529

23 Temanggung 25.425 35 27.156 161.625

24 Kendal 45.842 1.784 43.616 235.580

25 Batang 39.306 268 42.007 178.492

26 Pekalongan 42.229 1.609 42.604 172.078

27 Pemalang 80.163 1.533 82.961 421.639

28 Tegal 62.412 120 60.649 297.206

29 Brebes 99.308 133 99.756 571.508

8

No Kabupaten/Kota Luas Tanam (Ha)

Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

30 Kota Magelang 528 0 523 3.043

31 Kota Surakarta 209 0 185 956

32 Kota Salatiga 1.287 0 1.328 7.652

33 Kota Semarang 7.717 8 7.808 25.490

34 Kota Pekalongan 1.524 82 1.882 8.305

35 Kota Tegal 874 108 646 3.569

Jawa Tengah 1.874.375 41.812 1.800.908 9.648.104

Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014

2.1.2. Produksi Jagung

Tanam jagung di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 554.237 ha dan

tidak terjadi puso sehingga diperoleh luas panen 538.102 ha dengan

produksi 3.051.516 ton meningkat 4,11 % dibanding tahun 2013

sebesar 2.930.911 ton.

Tabel 2 : Produksi Jagung di Jawa Tengah Tahun 2014


Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

1 Cilacap 3.285 0 2.682 15.278

2 Banyumas 3.711 0 2.683 14.220

3 Purbalingga 5.758 0 5.861 31.801

4 Banjarnegara 14.079 0 14.167 78.990

5 Kebumen 4.607 0 4.221 23.415

6 Purworejo 2.542 0 2.381 14.935

7 Wonosobo 24.644 0 24.461 97.420

8 Magelang 10.276 0 10.970 59.356

9 Boyolali 28.791 0 26.933 136.434

10 Klaten 11.188 0 11.178 82.935

11 Sukoharjo 2.296 0 2.210 18.498

12 Wonogiri 54.749 0 53.078 304.048

13 Karanganyar 5.744 0 5.001 35.295

14 Sragen 15.827 0 15.323 97.011

15 Grobogan 105.589 0 105.447 590.776

16 Blora 51.501 0 47.199 244.815

17 Rembang 31.615 0 26.948 128.385

18 Pati 19.734 0 20.751 126.411

19 Kudus 2.959 0 2.792 17.064

20 Jepara 6.140 0 6.752 52.162

21 Demak 27.467 0 26.082 192.156

22 Semarang 13.074 0 13.589 71.486

9


Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

23 Temanggung 21.450 0 22.865 104.530

24 Kendal 32.541 0 31.607 214.637

25 Batang 8.356 0 8.395 49.761

26 Pekalongan 2.027 0 1.936 8.558

27 Pemalang 7.896 0 8.179 27.764

28 Tegal 16.854 0 15.790 99.963

29 Brebes 18.800 0 17.799 111.333

30 Kota Magelang 0 0 0 0


32 Kota Salatiga 200 0 196 514

33 Kota Semarang 537 0 626 1.566

34 Kota Pekalongan 0 0 0 0

35 Kota Tegal 0 0 0 0

Jawa Tengah 554.237 0 538.102 3.051.516

Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014..

2.1.3. Produksi Ubi Kayu

Tanam Ubi kayu di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 152.634 ha

dengan luas puso 2 ha sehingga diperoleh luas panen 153.201 ha

dengan produksi 3.977.810 ton turun 2,73 % dibanding tahun 2013

sebesar 4.089.635 ton.

Tabel 3 : Produksi Ubi Kayu di Jawa Tengah Tahun 2014. No Kabupaten/Kota Luas Tanam

(Ha) Luas Puso

(Ha) Luas Panen

(Ha) Produksi

(Ha)

1 Cilacap 4.393 0 4.381 113.015

2 Banyumas 3.655 0 2.987 43.050

3 Purbalingga 2.767 0 3.304 93.285

4 Banjarnegara 7.481 0 8.400 204.511

5 Kebumen 6.536 0 5.436 124.660

6 Purworejo 4.371 1 5.489 142.144

7 Wonosobo 5.465 0 6.880 256.687

8 Magelang 1.839 0 2.070 85.421

9 Boyolali 4.508 0 5.057 94.322

10 Klaten 951 0 698 14.701

11 Sukoharjo 1.360 0 1.600 27.864

12 Wonogiri 52.305 0 51.656 1.041.880

13 Karanganyar 3.988 0 4.324 127.873

14 Sragen 2.252 0 2.491 44.738

15 Grobogan 1.375 0 1.272 28.187

10


Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

16 Blora 1.468 0 2.482 68.517

17 Rembang 7.422 0 4.815 129.330

18 Pati 18.544 0 17.871 744.746

19 Kudus 1.362 0 1.488 34.122

20 Jepara 9.423 0 9.073 305.105

21 Demak 392 0 428 9.406

22 Semarang 1.900 0 1.822 34.812

23 Temanggung 2.288 0 1.739 52.638

24 Kendal 571 0 694 21.208

25 Batang 1.474 1 1.825 47.454

26 Pekalongan 434 0 504 7.861

27 Pemalang 1.117 0 1.415 26.044

28 Tegal 479 0 517 12.092

29 Brebes 1.991 0 1.872 27.860



32 Kota Salatiga 133 0 180 6.474

33 Kota Semarang 379 0 420 7.652



Jawa Tengah 152.634 2 153.201 3.977.810

Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014

2.1.4. Produksi Ubi Jalar

Tanam Ubi Jalar di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 7.881 ha dengan

luas puso 51 ha sehingga diperoleh luas panen 9.053 ha dengan

produksi 179.394 ton turun 2,34 % dibanding tahun 2013 sebesar

183.694 ton.

Tabel 4 : Produksi Ubi Jalar di Jawa Tengah Tahun 2014


Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

1 Cilacap 255 0 253 3.408

2 Banyumas 212 1 205 2.098

3 Purbalingga 95 0 131 2.274

4 Banjarnegara 67 0 51 653

5 Kebumen 53 0 63 1.059

6 Purworejo 127 0 128 1.149

11


Luas Puso (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ha)

7 Wonosobo 957 0 999 20.164

8 Magelang 1.051 0 1.154 28.354

9 Boyolali 47 0 48 639

10 Klaten 32 0 108 1.155

11 Sukoharjo 3 0 13 173

12 Wonogiri 61 0 70 1.158

13 Karanganyar 666 2 860 23.882

14 Sragen 0 0 7 83

15 Grobogan 50 0 56 727

16 Blora 142 0 134 2.253

17 Rembang 405 0 510 6.568

18 Pati 141 0 140 2.122

19 Kudus 38 0 52 522

20 Jepara 141 0 157 2.773

21 Demak 172 42 300 2.735

22 Semarang 1.136 0 1.186 19.903

23 Temanggung 199 0 251 4.324

24 Kendal 235 0 286 5.154

25 Batang 870 0 1.192 36.979

26 Pekalongan 123 0 119 1.294

27 Pemalang 271 6 222 2.910

28 Tegal 143 0 155 1.583

29 Brebes 180 0 190 3.116



32 Kota Salatiga 2 0 2 28

33 Kota Semarang 7 0 11 154



Jawa Tengah 7.881 51 9.053 179.394

Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014.

12

2.1.2. Konsumsi Pangan

Tabel 5 : Angka kecukupan energi Jawa Tengah Tahun 2014

No. Kelompok Pangan

AKG Ideal

AKG Tahun 2014

Kecukupan Energi Aktual

Kkal/kap/hr Kkal/kap/hr (%)

1 Padi-padian 1000 1.001,12 100

2 Umbi-umbian 120 88,28 73,57

3 Pangan Hewani 240 179,59 74,83

4 Minyak & lemak 200 256,65 100

5 Buah/biji berminyak 60 54,86 91,43

6 Kacang-kacangan 100 223,45 100

7 Gula 100 71,61 71,61

8 Sayur & buah 120 115,29 96,06

9 Lain-lain 60 13,66 -

Jawa Tengah 2.000 2004,50

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah Tahun 2014

No. Kelompok Pangan PPH Ideal PPH tahun 2014

1 Padi-padian 25 25

2 Umbi-umbian 2,5 2,21

3 Pangan Hewani 24 17,96

4 Minyak dan lemak 5 5

5 Buah/biji berminyak 1 1

6 Kacang-kacangan 10 10

7 Gula 2,5 1,79

8 Sayur dan buah 30 28,82

9 Lain-lain - -

Jawa Tengah 100 91,78 Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

2.1.3. Cadangan Pangan

Balai Pengadaan Cadangan Pangan (BPCP) Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Tengah sebagai mengelola Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari penyediaan 333.493 kg GKG

setara 195.438 kg beras tahun 2014 telah terdistribusikan untuk

13

penanganan kerawanan pangan transien sebesar 136.930 kg GKG

setara 77.500 kg beras sehingga sisa stok awal tahun 2015 sebesar

196.563 kg GKG setara 117.938 kg beras.

Tabel 7 : Stok dan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

No Urian Gabah (Kg)

Setara Beras (Kg)

Uraian Kejadian

Tanggal Pengiriman

1 Kab Grobogan 3.400 2.000 Banjir 09 Januari 2014

2 Kota Pekalongan 1.700 1.000 Banjir 20 Januari 2014

3 Kab Jepara 3.450 2.000 Banjir 22 Januari 2014

4 Kab Kudus 3.450 2.000 Banjir 22 Januari 2014

5 Kabupaten Pati 1.700 1.000 Banjir 22 Januari 2014

6 Kota Semarang 3.450 2.000 Banjir 24 Januari 2014

7 Kab Pekalongan 25.850 15.000 Banjir 28 Januari 2014

8 Kab Kendal 5.150 3.000 Angin barat 28 Januari 2014

9 Kab Demak 8.600 5.000 Banjir 29 Januari 2014

10 Kota Semarang 3.450 2.000 Banjir 30 Januari 2014

11 Kab Pemalang 5.150 3.000 Banjir 30 Januari 2014

12 Kab Batang 1.700 1.000 Banjir 10 Pebruari 2014

13 Kab Pekalongan 7.700 4.500 Banjir 10 Pebruari 2014

14 Kota Pekalongan 1.700 1.000 Banjir 2 April 2014

15 Kab Pemalang 1.700 1.000 Banjir 2 April 2014

16 Kab Pekalongan 1.700 1.000 Banjir 2 April 2014

17 Kab Magelang 9.000 5.000 Puting beliung 14 Nopember 2014

18 Kab Semarang 6.400 3.500 Gagal panen 8 Desember 2014

19 Kab Banjarnegara 15.500 8.500 Tanah longsor 13 Desember 2014

20 Kab Pekalongan 7.300 4.000 Rob 30 Desember 2014

21 Kab Cilacap 18.000 10.000 Banjir 31 Desember 2014

Penyusutan dan tercecer 880

- 31 Desember 2014

Jumlah Distribusi 136.930 77.500

Sisa Stock 196.563 117.938

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

14

2.2. Akses Pangan

2.1. Perkembangan Harga Pangan komoditas utama dan strategis

Tabel 8 : Harga rata-rata Komoditas Pangan Tahun 2014 di Jateng

Bulan Beras Jagung Ubi

kayu Ubi

Jalar Gula

Minyak Goreng

Ayam Telur

Januari 8.163 4.012 2.148 2.862 10.659 11.170

26.733

16.344

Pebruari 8.198 3.944 2.170 2.868 10.622 11.194

26.540

16.229

Maret 8.169 3.948 2.816 2.861 10.646 11.323

26.557

15.960

April 8.146 4.069 2.147 2.766 10.442 12.080

25.314

15.593

Mei 8.170 4.160 2.197 2.780 10.413 12.099

26.009

16.352

Juni 8.134 4.244 2.262 2.717 10.348 12.079

27.567

16.938

Juli 8.245 4.205 2.197 2.785 10.304 11.961

28.293

17.369

Agustus 8.251 4.167 2.212 2.809 10.229 11.872

28.822

17.248

September 8.285 4.151 2.251 2.834 10.217 11.767

28.566

17.146

Oktober 8.295 4.167 2.265 2.853 10.209 11.760

28.216

16.964

Nopember 8.120 3.970 2.178 2.743 10.866 11.181

26.686

15.451

Desember 8.395 4.051 2.254 2.865 10.394 11.303

26.929

16.693

Rata-rata 8.214 4.091 2.258 2.812 10.446 11.649

27.186

16.524

Max 8.395 4.244 2.816 2.868 10.866 12.099

28.822

17.369

Min 8.120 3.944 2.147 2.717 10.209 11.170

25.314

15.451

Sumber data : Enumerator harga Kabupaten/Kota, diolah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Secara makro harga komoditas pangan strategis Beras, jagung, Ubi kayu,

Ubi jalar, Gula pasir, Daging sapi, Daging Ayam ras, Telur ayam ras adalah

aman terkendali terlihat dari realisasi CV (koefisien variasi) masih

dibawah target CV. Untuk komoditas Ubi kayu merupakan komoditas

mengalami fluktusi harga di Jawa Tengah terlihat dari realisasi CV sebesar

8, lebih tinggi dibanding target CV sebesar 5.

Perkembangan harga konsumen untuk komoditas pangan strategis di Jawa

Tengah dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

15

Gambar 1 : Harga Beras Tahun 2014 di Jawa Tengah

Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.

Gambar 2 : Harga Jagung Tahun 2014 di Jawa Tengah


Gambar 3 : Harga Ubi Kayu Tahun 2014 di Jawa Tengah


16

Gambar 4 : Harga Ubi Jalar Tahun 2014 di Jawa Tengah


Gambar 5 : Harga Gula Pasir Tahun 2014 di Jawa Tengah


Gambar 6 : Harga Minyak Goreng Tahun 2014 di Jawa Tengah


17

Gambar 7 : Harga Daging Ayam Ras Tahun 2014 di Jawa Tengah


Gambar 8 : Harga Telur Ayam Ras Tahun 2014 di Jawa Tengah


2.2. Jumlah Penduduk

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan prosentase KK pra

KS dan KSI alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang

dikeluarkan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2014) diperoleh bahwa

Penduduk Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 35.087.032 jiwa, meningkat

0,52 % dibanding tahun 2013 sebesar 34.906.679 jiwa. Pertumbuhan

penduduk terbesar pada kabupaten Semarang 6,29% dan Pati 4,35%.

18

Tabel 9 : Jumlah penduduk Jawa Tengah Tahun 2014 dibanding Tahun 2013.

No Kabupaten /Kota Tahun 2013 (Jiwa) Tahun 2014 (Jiwa)

Peningkatan/ penurunan

1 Cilacap 1.881.423 1.892.650 0,60%

2 Banyumas 1.627.274 1.674.786 2,92%

3 Purbalingga 947.182 955.814 0,91%

4 Banjarnegara 977.619 985.981 0,86%

5 Kebumen 1.209.141 1.241.165 2,65%

6 Purworejo 768.156 763.131 -0,65%

7 Wonosobo 833.053 843.645 1,27%

8 Magelang 1.216.539 1.225.742 0,76%

9 Boyolali 946.111 978.108 3,38%

10 Klaten 1.233.953 1.246.135 0,99%

11 Sukoharjo 901.944 907.876 0,66%

12 Wonogiri 1.099.977 1.058.149 -3,80%

13 Karanganyar 875.893 867.684 -0,94%

14 Sragen 902.734 884.080 -2,07%

15 Grobogan 1.453.170 1.479.737 1,83%

16 Blora 959.180 981.969 2,38%

17 Rembang 615.685 592.598 -3,75%

18 Pati 1.284.707 1.340.549 4,35%

19 Kudus 801.820 820.953 2,39%

20 Jepara 1.127.861 907.888 -19,50%

21 Demak 1.210.217 1.227.951 1,47%

22 Semarang 913.101 970.562 6,29%

23 Temanggung 731.294 745.649 1,96%

24 Kendal 973.011 988.748 1,62%

25 Batang 784.086 793.479 1,20%

26 Pekalongan 942.571 954.548 1,27%

27 Pemalang 1.459.399 1.487.184 1,90%

28 Tegal 1.597.187 1.608.290 0,70%

29 Brebes 1.939.385 1.996.460 2,94%

30 Kota Magelang 112.425 110.769 -1,47%

31 Kota Surakarta 413.777 398.926 -3,59%

32 Kota Salatiga 191.806 195.448 1,90%

33 Kota Semarang 1.437.347 1.438.961 0,11%

34 Kota Pekalongan 289.465 282.713 -2,33%

35 Kota Tegal 248.186 238.704 -3,82%

Jawa Tengah 34.906.679 35.087.032 0,52%

Sumber data : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah

19

Gambar 9 : Grafik sebaran penduduk Jawa Tengah Tahun 2015

Jumlah jiwa dalam keluarga menurut komposisi umur adalah sebagai

berikut :

Usia 0 - <1 tahun (bayi) tercatat 510.881 jiwa (1,46%)

Usia 1 - <5 tahun tercatat 1.987.540 jiwa (5,66%)


Usia 7 – 15 tahun tercatat 5.369.984 jiwa (15,3%)



Usia 60 tahun keatas tercatat 3.381.471 jiwa (9,64%)

20

Dari 10.185.469 KK, dirinci menurut jenis kelamin, sebagai berikut :

Kepala keluarga laki-laki sebanyak 8.887.382 atau 87,26%

Kepala keluarga perempuan sebanyak 1.298.087 atau 12,74%.

Kepala Keluarga berdasarkan status pekerjaan, yang bekerja sebanyak

9.281.756 atau 91,13%. Sedangkan yang tidak bekerja 903.713 atau

8,8%.

2.3. Aspek Keluarga Sejahtera

Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2014 dari jumlah keluarga sebanyak

10.185.469 dapat dikelompokkan Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut :

Gambar 10 : Komposisi Keluarga Sejahtera di Jawa Tengah Tahun 2014

2.3.1. Jumlah Keluarga Pra sejahtera

Jumlah keluarga Pra Sejahtera tahun 2014 sebanyak 2.659.070 KK

atau 26,11 % dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 10.185.469.

Jumlah keluarga pra sejahtera tersebut apabila dibandingkan dengan

kondisi tahun 2013 sebanyak 2.724.692 KK. Terjadi penurunan

keluarga pra sejahtera sebanyak 65.622 KK (2,4 %).

21

2.3.2. Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I)

Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) tahun 2014 sebanyak

2.108.289 KK atau 20,70 % dari jumlah yang ada sebanyak 10.185.469.

Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013

sebanyak 2.003.596 sehingga terjadi kenaikan sebanyak 104.693 KK

atau mencapai sebesar 5,23%.

2.3.3. Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II)

Jumlah Sejahtera Tahap II (KS II) tahun 2014 sebanyak 2.383.519 KK

atau mencapai sebesar 23,4% dari jumlah keluarga yang ada sebanyak

10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi

tahun 2013 sebanyak 2.273.481 KK sehingga terjadi kenaikan

sebanyak 110.038 KK atau mencapai sebesar 4,84%.

2.3.4. Jumlah Keluarga Sejahtera tahap III (KS III)

Jumlah Sejahtera Tahap III (KS III) tahun 2014 sebanyak 2.584.723 KK

atau mencapai sebesar 25,38% dari jumlah keluarga yang ada

sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan

kondisi tahun 2013 sebanyak 2.589.542 KK sehingga terjadi

penurunan sebanyak 4.819 KK atau mencapai sebesar 0,19%.

2.3.5. Jumlah Keluarga Sejahtera tahap III Plus (KS III+)

Jumlah Sejahtera Tahap III Plus (KS III+) tahun 2014 sebanyak

449.868 KK atau mencapai sebesar 4,42% dari jumlah keluarga yang

ada sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan

dengan kondisi tahun 2013 sebanyak 433.167 KK sehingga terjadi

kenaikan sebanyak 4.819 KK atau mencapai sebesar 3,86%.

22

Tabel 10 : Jumlah Keluarga Miskin Tahun 2014 di Jawa Tengah

No Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga

KK Pra

Sejahtera

KK Sejahtera I

Jumlah KK Miskin

%

1 Cilacap 519.850 130.794 134.269 265.063 50,99

2 Banyumas 484.416 109.299 95.772 205.071 42,33

3 Purbalingga 287.939 71.844 58.112 129.956 45,13

4 Banjarnegara 286.266 70.726 68.977 139.703 48,80

5 Kebumen 357.854 92.777 74.842 167.619 46,84

6 Purworejo 222.238 53.630 44.073 97.703 43,96

7 Wonosobo 245.916 54.274 51.244 105.518 42,91

8 Magelang 353.720 92.743 63.378 156.121 44,14

9 Boyolali 296.675 98.895 48.399 147.294 49,65

10 Klaten 364.056 65.271 75.559 140.830 38,68

11 Sukoharjo 242.714 47.453 52.798 100.251 41,30

12 Wonogiri 328.187 49.781 60.509 110.290 33,61

13 Karanganyar 253.155 29.256 24.719 53.975 21,32

14 Sragen 262.073 65.618 89.457 155.075 59,17

15 Grobogan 453.269 272.242 57.381 329.623 72,72

16 Blora 288.146 121.764 73.741 195.505 67,85

17 Rembang 183.978 75.268 29.166 104.434 56,76

18 Pati 420.626 137.055 83.179 220.234 52,36

19 Kudus 229.168 23.231 40.904 64.135 27,99

20 Jepara 279.235 69.154 92.323 161.477 57,83

21 Demak 355.791 127.691 82.897 210.588 59,19

22 Semarang 297.193 76.407 67.873 144.280 48,55

23 Temanggung 224.509 53.866 28.814 82.680 36,83

24 Kendal 290.467 100.536 41.980 142.516 49,06

25 Batang 230.134 77.247 53.051 130.298 56,62

26 Pekalongan 259.047 52.352 60.523 112.875 43,57

27 Pemalang 400.915 121.145 90.032 211.177 52,67

28 Tegal 432.575 79.146 92.563 171.709 39,69

29 Brebes 554.163 152.265 126.567 278.832 50,32

30 Kota Magelang 33.571 4.860 6.769 11.629 34,64

31 Kota Surakarta 122.925 10.259 22.108 32.367 26,33

32 Kota Salatiga 62.398 6.926 8.741 15.667 25,11

33 Kota Semarang 415.526 41.788 74.932 116.720 28,09

34 Kota Pekalongan 77.061 11.712 14.971 26.683 34,63

35 Kota Tegal 69.713 11.795 17.666 29.461 42,26

Jawa Tengah 10.185.469 2.659.070 2.108.289 4.767.359 46,81

Sumber data : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah

23

2.3. Pemanfaatan Pangan

2.3.1. Status gizi balita

Dari 1.557.022 balita yang ditimbang pada tahun 2013, status gizi buruk

12.141 balita (0,78%), gizi kurang 87.372 balita (5,61%), gizi normal

1.435.633 balita (92,20%) dan gizi lebih 21.876 balita (1,4%).

Tabel 11 : Status Gizi Balita Tahun 2013 di Jawa Tengah.

No Kab /Kota Balita

Ditimbang

Balita Gizi

Buruk

% Balita Gizi

Kurang

%

1 Cilacap 137.495 429 0,31 2.359 1,72

2 Banyumas 15.451 155 1,00 1.208 7,82

3 Purbalingga 56.992 434 0,76 1.736 3,05

4 Banjarnegara 51.776 198 0,38 240 0,46

5 Kebumen 72.587 21 0,03 314 0,43

6 Purworejo 46.259 370 0,80 3.511 7,59

7 Wonosobo 9.727 48 0,49 751 7,72

8 Magelang 17.877 76 0,43 1.389 7,77

9 Boyolali 36.813 310 0,84 1.978 5,37

10 Klaten 7.800 67 0,86 594 7,62

11 Sukoharjo 51.540 275 0,53 2.194 4,26

12 Wonogiri 10.169 100 0,98 2.033 19,99

13 Karanganyar 11.767 61 0,52 3.309 28,12

14 Sragen 59.495 287 0,48 1.712 2,88

15 Grobogan 6.016 104 1,73 811 13,48

16 Blora 52.415 765 1,46 4.374 8,34

17 Rembang 70.605 289 0,41 3.432 4,86

18 Pati 77.341 522 0,67 5.348 6,91

19 Kudus 58.188 445 0,76 2.177 3,74

20 Jepara 61.997 1.394 2,25 7.269 11,72

21 Demak 27.100 373 1,38 2.558 9,44

22 Semarang 66.370 629 0,95 3.960 5,97

23 Temanggung 50.197 451 0,90 6.770 13,49

24 Kendal 60.077 562 0,94 2.117 3,52

25 Batang 16.800 238 1,42 1.749 10,41

26 Pekalongan 53.465 48 0,09 277 0,52

27 Pemalang 28.131 644 2,29 4.623 16,43

28 Tegal 80.694 981 1,22 4.750 5,89

29 Brebes 89.056 674 0,76 6.257 7,03

30 Kota Magelang 5.795 45 0,78 498 8,59

31 Kota Surakarta 29.448 105 0,36 1.096 3,72

32 Kota Salatiga 9.125 56 0,61 196 2,15

24

No Kab /Kota Balita

Ditimbang

Balita Gizi

Buruk

% Balita Gizi

Kurang

%

33 Kota Semarang 86.516 95 0,11 801 0,93

34 Kota Pekalongan 18.246 476 2,61 1.831 10,04

35 Kota Tegal 23.692 414 1,75 3.150 13,30

Jawa Tengah 1.557.022 12.141 0,78 87.372 5,61

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2.3.2. Kasus gizi buruk

Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk di Jawa Tengah tahun 2012 pada

awal tahun sejumlah 1.370 anak dan telah ditangani oleh Dinas

Kesehatan sehingga sembuh 383 anak, meninggal 15 dan lain-lain

(pindah tempat tinggal) 9 anak sehingga sisa kasus Gizi buruk akhir

Desember 2013 masih 963 anak.

Tabel 12 : Kasus dan Penanganan Gizi Buruk Tahun 2013 di Jawa Tengah

No Kabupaten / Kota

Kasus Gizi Buruk (BB/TB)

Meninggal Sembuh Lain-lain

Sisa Kasus

1 Cilacap 145 0 33 0 112

2 Banyumas 33 0 5 0 28

3 Purbalingga 22 0 1 0 21

4 Banjarnegara 39 0 9 0 30

5 Kebumen 22 1 0 0 21

6 Purworejo 76 0 28 0 48

7 Wonosobo 15 0 4 0 11

8 Magelang 33 0 6 0 27

9 Boyolali 11 0 0 1 10

10 Klaten 14 0 3 0 11

11 Sukoharjo 18 0 6 0 12

12 Wonogiri 56 0 9 0 47

13 Karanganyar 38 2 27 1 8

14 Sragen 10 0 1 0 9

15 Grobogan 22 0 7 0 15

16 Blora 60 1 8 0 51

17 Rembang 47 1 7 0 39

18 Pati 32 0 5 0 27

19 Kudus 31 1 20 0 10

20 Jepara 162 2 105 0 55

21 Demak 23 0 6 0 17

22 Semarang 26 0 5 0 21

23 Temanggung 23 0 7 0 16

25

No Kabupaten / Kota

Kasus Gizi Buruk (BB/TB)

Meninggal Sembuh Lain-lain

Sisa Kasus

24 Kendal 29 0 6 0 23

25 Batang 44 0 13 0 31

26 Pekalongan 48 0 0 0 48

27 Pemalang 32 0 0 0 32

28 Tegal 82 2 8 0 72

29 Brebes 103 0 20 7 76

30 Kota Magelang 6 0 2 0 4

31 Kota Surakarta 0 0 0 0 0

32 Kota Salatiga 6 0 0 0 6

33 Kota Semarang 49 5 31 0 13

34 Kota Pekalongan 8 0 1 0 7

35 Kota Tegal 5 0 0 0 5

Jawa Tengah 1.370 15 383 9 963

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

26

BAB III

METODE SKPG

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup SKPG

a. Pengertian

1). Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan

yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu

tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

2). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu

sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi

pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang

dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan,

koordinasi program, dan kegiatan penanggulangan rawan pangan

dan gizi.

3). Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya

pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan,

asset produktif dan kekurangan pendapatan.

4). Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan

yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau

karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah

yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa

bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

a. Transien Berat: apabila dampak bencana berpengaruh

terhadap kondisi sosial ekonomi lebih dari 30 persen penduduk

suatu wilayah.

b. Transien Ringan: apabila dampak bencana berpengaruh

terhadap kondisi sosial ekonomi kurang dari 10-30 persen

penduduk suatu wilayah.

27

5). Keadaan Darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat)

adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi

pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan

tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa

bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi

diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya

meskipun dapat diperkirakan (Peraturan Pemerintah Nomor 68

Tahun 2002).

6). Investigasi adalah kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan

pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check terhadap

kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan

informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima

manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan.

7). Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan

pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang

mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat

dan cepat.

8). Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat yang terindikasi

rawan pangan transien atau kronis yang ditetapkan berdasarkan hasil

rekomendasi dari Tim Investigasi.

9). Berdasarkan waktu pelaksanaan, recovery permasalahan, dan hasil

tindakan, mengatasi permasalahan rawan pangan yang dihadapi

masyarakat maka intervensi dibedakan menjadi:

a. Intervensi Jangka Pendek/Tanggap Darurat adalah suatu

kegiatan penanganan daerah rawan pangan bersifat segera.

b. Intervensi Jangka Menengah adalah suatu kegiatan

penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dalam kurun

waktu 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan.

c. Intervensi Jangka Panjang adalah suatu kegiatan

penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dalam kurun

waktu di atas 6 (enam) bulan.

28

10). Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat diartikan antara lain:

pengawasan intern, lembaga, organisasi, pemerintah daerah,

pemantauan pengendalian intern, dengan maksud dan tujuan

mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara.

11). Monitoring (Pemantauan) adalah kegiatan mengamati

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin atau suatu proses

mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses/ mempelajari,

mengawasi, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu

pengambilan keputusan, yang dilakukan secara terus menerus dan

berkala di setiap tingkatan agar program/kegiatan dapat berjalan

sesuai dengan rencana atau pengamatan secara kontinyu mengenai

penggunaan input untuk melaksanakan kegiatan, pencapaian hasil,

dan dampak proyek.

12). Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar atau proses penilaian secara sistematik, reguler,

dan obyektif mengenai relevansi, kinerja dan keberhasilan

program/proyek yang sedang berjalan dan sudah diselesaikan.

13). Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai

hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam

formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan

petunjuk pengisiannya atau dalam konteks partisipatif merupakan

kegiatan yang direncanakan dan sistematis tentang data yang

diproses, ditransformasikan ke dalam format yang disepakati, dan

didistribusikan kepada pengguna untuk memuaskan kebutuhan

informasi mereka.

29

14). Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang

dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau salah satu

bentuk pengawasan internal, yang memungkinkan untuk melakukan

intervensi pencegahan dan penanggulangan terhadap temuan yang

menyimpang pada pelaksanaan program/proyek.

b. Ruang Lingkup SKPG

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan,

penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi

serta investigasi mendalam (indepth investigation) bagi desa yang

diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG

dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan baik di tingkat nasional,

propinsi maupun di tingkat kabupaten.

3.2. Organisasi Pelaksana SKPG (Lampirkan SK Tim SKPG)

Provinsi membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Pokja/

Tim minimal sebagai berikut:

1. Sekretaris: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

2. Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait lingkup

Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- Bappeda Provinsi Jawa Tengah

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi

Jawa Tengah

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa

Tengah

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

30

Tugas umum pokja SKPG di tingkat provinsi antara lain:

a. Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya

masalah pangan dan gizi

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan

rawan pangan dan gizi.

c. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan

swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi

rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan

pangan dan gizi.

Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat provinsi antara lain:

a. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data

dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).

b. Menyusun peringkat kabupaten berdasarkan laporan SKPG kabupaten

c. Melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan

berdasarkan laporan SKPG kabupaten

d. Menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.

e. Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat

Pusat.

f. Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi

berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah

intervensi.

31

T

idak

Y

a

T

idak

3.3. Mekanisme Kerja Kegiatan SKPG

Gambar 11 : Analisis SKPG Dalam Rangka Penanganan Kerawanan Pangan

Pemantauan

/ analisis

SKPG tetap

dilanjutkan

DATA BULANAN DAN

TAHUNAN SKPG

(Ketersediaan, Akses, dan

Pemanfaatan Pangan)

DATA DIKUMPULKAN,

DIOLAH, DAN DIANALISIS

Apakah terdapat

permasalahan pada:

Ketersediaan? Akses?; dan

Pemanfaatan Pangan?

HASIL

ANALISIS SKPG

Terindikasi Rawan

Pangan

Intervensi Non Pangan

(jenis intervensi non pangan yang

sesuai dan memungkinkan untuk

diberikan, sasaran, waktu

intervensi, durasi, skala

intervensi, target intervensi, pelaksanaan)

Dilakukan

Investigasi

Apakah permasalahan yang timbul

telah sampai pada tahap

membutuhkan upaya penanganan

intervensi ?

Intervensi Pangan

(jenis intervensi pangan yang

sesuai dan memungkinkan untuk

diberikan, sasaran, waktu

intervensi, durasi, skala

intervensi, target intervensi, pelaksanaan)

Jenis intervensi yang

bagaimana yang diperlukan?

Dipantau/

monitoring

situasi

pangan dan

gizi

32

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN SKPG

4.1. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan Tahun 2014

Analisis SKPG bulanan dapat menggambarkan bagaimana kondisi

kerawanan pangan suatu daerah dari bulan ke bulan selama satu tahun.

Untuk tahun 2014 lebih merata warna merahnya dipengaruhi oleh adanya

pergeseran waktu tanam dan peningkatan harga pangan yang cukup

signifikan (daging ayam dan telur) serta balita yang melakukan

penimbangan secara rutin masih dibawah 90 %.

Tabel 14 : Skor komposit bulanan tahun 2014

No Kabupaten / Kota Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

1 Cilacap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Banyumas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Purbalingga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Banjarnegara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Kebumen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Purworejo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Wonosobo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Magelang 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 2

9 Boyolali 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

10 Klaten 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3

11 Sukoharjo 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1

12 Wonogiri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Karanganyar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Sragen 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2

15 Grobogan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 Blora 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1

17 Rembang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 Pati 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1

19 Kudus 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 1

20 Jepara 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 1

21 Demak 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 1

22 Semarang 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 1 1

23 Temanggung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 Kendal 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3

33

No Kabupaten / Kota Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

25 Batang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26 Pekalongan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 Pemalang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

28 Tegal 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3

29 Brebes 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3

30 Kota Magelang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 Kota Surakarta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32 Kota Salatiga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 Kota Semarang 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3

34 Kota Pekalongan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 Kota Tegal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Skor 1 = Warna hijau (aman), Total Skor 2 = Warna kuning (waspada), Total skor 3 = warna merah (rawan)

4.2. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan Tahun 2014

4.2.1. Aspek Ketersediaaan Pangan

Tabel 13 : Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Ketersediaan

Pangan

No Kabupaten/Kota Produksi Bersih

Beras (Ton)

Produksi Bersih Jagung

(Ton)

Produksi Bersih Ubi

(Ton)

Produksi Bersih Total

(Ton)

1 Cilacap 447.711 21.068 57.486 526.266

2 Banyumas 204.891 15.597 25.542 246.030

3 Purbalingga 131.578 37.345 31.278 200.202

4 Banjarnegara 100.731 66.142 78.779 245.652

5 Kebumen 249.976 25.716 45.289 320.981

6 Purworejo 199.069 9.433 34.019 242.522

7 Wonosobo 88.895 101.404 67.269 257.568

8 Magelang 197.917 52.072 26.363 276.351

9 Boyolali 156.540 108.483 26.580 291.603

10 Klaten 205.019 69.405 4.953 279.377

11 Sukoharjo 192.483 18.875 11.785 223.143

12 Wonogiri 227.696 236.084 339.845 803.625

13 Karanganyar 163.366 25.365 45.079 233.810

14 Sragen 351.061 97.516 26.869 475.445

15 Grobogan 380.306 492.957 12.316 885.580

16 Blora 257.064 201.245 27.987 486.296

17 Rembang 129.655 108.116 50.150 287.921

18 Pati 341.864 84.601 223.508 649.973

19 Kudus 82.785 12.728 12.266 107.779

34

No Kabupaten/Kota Produksi Bersih

Beras (Ton)

Produksi Bersih Jagung

(Ton)

Produksi Bersih Ubi

(Ton)

Produksi Bersih Total

(Ton)

20 Jepara 140.806 38.286 103.051 282.142

21 Demak 355.742 145.467 4.154 505.363

22 Semarang 118.193 53.882 23.183 195.258

23 Temanggung 89.096 98.079 20.966 208.142

24 Kendal 138.401 172.293 9.763 320.457

25 Batang 96.794 43.756 15.905 156.455

26 Pekalongan 114.728 11.219 4.077 130.024

27 Pemalang 289.925 37.872 9.848 337.646

28 Tegal 207.512 90.858 4.639 303.009

29 Brebes 358.465 102.610 12.544 473.619

30 Kota Magelang 1.731 - 13 1.745

31 Kota Surakarta 749 - 56 805

32 Kota Salatiga 4.561 1.475 1.993 8.029

33 Kota Semarang 18.101 2.183 3.237 23.521

34 Kota Pekalongan 7.128 - - 7.128

35 Kota Tegal 2.349 - - 2.349

Jawa Tengah 6.052.889 2.582.133 1.360.794 9.995.816

Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jateng.

No Kabupaten / Kota Populasi 2014 (Jiwa)

Produksi Bersih (Gr/Kap/hr)

Rasio Ketersediaan (r)

Skor Pertanian

1 Cilacap 1.892.650 664 2,21 1

2 Banyumas 1.674.786 347 1,16 1

3 Purbalingga 955.814 460 1,53 1

4 Banjarnegara 985.981 615 2,05 1

5 Kebumen 1.241.165 712 2,37 1

6 Purworejo 763.131 838 2,79 1

7 Wonosobo 843.645 854 2,85 1

8 Magelang 1.225.742 635 2,12 1

9 Boyolali 978.108 858 2,86 1

10 Klaten 1.246.135 615 2,05 1

11 Sukoharjo 907.876 624 2,08 1

12 Wonogiri 1.058.149 2.155 7,18 1

13 Karanganyar 867.684 784 2,61 1

14 Sragen 884.080 1.369 4,56 1

15 Grobogan 1.479.737 1.608 5,36 1

16 Blora 981.969 1.358 4,53 1

17 Rembang 592.598 1.217 4,06 1

18 Pati 1.340.549 1.310 4,37 1

19 Kudus 820.953 339 1,13 2

20 Jepara 907.888 796 2,65 1

21 Demak 1.227.951 1.126 3,75 1

22 Semarang 970.562 587 1,96 1

23 Temanggung 745.649 752 2,51 1

35

No Kabupaten / Kota Populasi 2014 (Jiwa)

Produksi Bersih (Gr/Kap/hr)

Rasio Ketersediaan (r)

Skor Pertanian

24 Kendal 988.748 929 3,10 1

25 Batang 793.479 602 2,01 1

26 Pekalongan 954.548 319 1,06 2

27 Pemalang 1.487.184 516 1,72 1

28 Tegal 1.608.290 454 1,51 1

29 Brebes 1.996.460 607 2,02 1

30 Kota Magelang 110.769 44 0,15 3

31 Kota Surakarta 398.926 4 0,01 3

32 Kota Salatiga 195.448 98 0,33 3

33 Kota Semarang 1.438.961 36 0,12 3

34 Kota Pekalongan 282.713 47 0,16 3

35 Kota Tegal 238.704 24 0,08 3

Jawa Tengah 35.087.032 754 2,51

Sumber data : Pokja SKPG Prov Jateng

Rasio ketersediaan pangan yang dihasilkan dari produksi pangan

pokok yaitu Padi, Jagung, Ubi kayu dan Ubi jalar untuk konsumsi

penduduk Jawa Tengah secara makro cukup. Terdapat 2 kabupaten yaitu

Kudus dan pekalongan yang diindikasi waspada dari aspek ketersediaan

karena bukan sentra produksi pangan pokok, namun dari akses (distribusi

pangan) tidak terjadi kendala dalam penyediaan pangan pokok

penduduknya karena dapat dicukupi dari wilayah sekitarnya. Khusus di

6 daerah perkotaan rasio ketersediaan dilihat dari produksi menunjukkan

warna merah dikarenakan bukan sebagai daerah produsen. Namun karena

pangan cukup tersedia di masyarakat dan didukung oleh kemampuan daya

beli sehingga tidak terganggu akses pangannya.

4.2.2. Aspek Akses Pangan

Akses pangan yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu

dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang

cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi

pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses

rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial.

Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan

harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan

prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang

preferensi pangan.

36

Tabel 14 : Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Akses Pangan

No Kabupaten/

Kota Jumlah Keluarga

KK Pra

Sejahtera

KK Sejahtera I

KK_Pra dan Sejahtera I

(Total)

% Pra dan Sejahtera I

(r)

Skor Miskin

1 Cilacap 519.850 130.794 134.269 265.063 50,99 3

2 Banyumas 484.416 109.299 95.772 205.071 42,33 3

3 Purbalingga 287.939 71.844 58.112 129.956 45,13 3

4 Banjarnegara 286.266 70.726 68.977 139.703 48,80 3

5 Kebumen 357.854 92.777 74.842 167.619 46,84 3

6 Purworejo 222.238 53.630 44.073 97.703 43,96 3

7 Wonosobo 245.916 54.274 51.244 105.518 42,91 3

8 Magelang 353.720 92.743 63.378 156.121 44,14 3

9 Boyolali 296.675 98.895 48.399 147.294 49,65 3

10 Klaten 364.056 65.271 75.559 140.830 38,68 2

11 Sukoharjo 242.714 47.453 52.798 100.251 41,30 3

12 Wonogiri 328.187 49.781 60.509 110.290 33,61 2

13 Karanganyar 253.155 29.256 24.719 53.975 21,32 2

14 Sragen 262.073 65.618 89.457 155.075 59,17 3

15 Grobogan 453.269 272.242 57.381 329.623 72,72 3

16 Blora 288.146 121.764 73.741 195.505 67,85 3

17 Rembang 183.978 75.268 29.166 104.434 56,76 3

18 Pati 420.626 137.055 83.179 220.234 52,36 3

19 Kudus 229.168 23.231 40.904 64.135 27,99 2

20 Jepara 279.235 69.154 92.323 161.477 57,83 3

21 Demak 355.791 127.691 82.897 210.588 59,19 3

22 Semarang 297.193 76.407 67.873 144.280 48,55 3

23 Temanggung 224.509 53.866 28.814 82.680 36,83 2

24 Kendal 290.467 100.536 41.980 142.516 49,06 3

25 Batang 230.134 77.247 53.051 130.298 56,62 3

26 Pekalongan 259.047 52.352 60.523 112.875 43,57 3

27 Pemalang 400.915 121.145 90.032 211.177 52,67 3

28 Tegal 432.575 79.146 92.563 171.709 39,69 2

29 Brebes 554.163 152.265 126.567 278.832 50,32 3

30 Kota Magelang 33.571 4.860 6.769 11.629 34,64 2

31 Kota Surakarta 122.925 10.259 22.108 32.367 26,33 2

32 Kota Salatiga 62.398 6.926 8.741 15.667 25,11 2

33 Kota Semarang 415.526 41.788 74.932 116.720 28,09 2

34 Kota Pekalongan 77.061 11.712 14.971 26.683 34,63 2

35 Kota Tegal 69.713 11.795 17.666 29.461 42,26 3

Jawa Tengah 10.185.469 2.659.070 2.108.289 4.767.359 46,81

Sumber data : Perwakilan BKKBN Prov Jateng, Diolah Pokja SKPG

37

Angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 13,58 %

atau 4,56 juta jiwa turun 0,86% dari tahun 2013 sebesar 14,44%

atau 4,81 juta jiwa.

4.1.2. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi

kurang pada balita di masing-masing kabupaten/kota yang

dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status

Gizi (PSG).

Dari pemantauan status gizi balita tahun 2014 berdasarkan berat

badan dibanding umur, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 12 : Grafik Status Gizi Balita Tahun 2014 di Jawa Tengah

Dari hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Jawa Tengah,

kendala di lapangan, antara lain Kemiskinan, Kurangnya asupan zat

gizi, penyakit infeksi, pola asuh, ketersediaan pangan di tingkat

keluarga dan daya beli masyarakat. Selain masalah kekurangan gizi,

saat ini kelebihan gizi juga perlu diwaspadai.

38

Gambar 13 : Grafik Balita KLB gizi buruk dan gizi kurang tahun 2014

KLB Gibur, seperti gunung es yang sedikit tampak pada permukaan

namun kedalamannya menyebar sangat luas. Diawali dari kondisi

kekurangan gizi yang tidak segera tertangani atau karena pola asuh

yang diakibatkan dari masih minimnya pengetahuan pangan dan

gizi dari ibu/orang tua. Dari 1.120 kejadian, 89 kasus tertangani

yang dirujuk ke Rumah sakit sebanyak 8 kasus, di Rumah sakit

76 kasus dan di TFC 5 kasus.

39

Hasil pantauan pemanfaatan pangan oleh balita yang tergambar dari

kegiatan penimbangan dan kondisi perkembangan kesehatan balita

setiap bulan dalam tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 15 : Perkembangan penimbangan balita per bulan tahun 2014

No Uraian Jumlah Balita Terdaftar

Jumlah Balita Ditimbang

Jumlah Balita Naik BB

Jumlah Balita BGM

Jumlah Balita Tidak Naik BB

1 Januari 2014 2.543.954 2.014.310 1.569.022 24.240 103.532

2 Pebruari 2014 2.549.509 2.070.134 1.598.330 24.069 101.918

3 Maret 2014 2.591.466 2.046.282 1.589.452 24.061 102.501

4 April 2014 2.541.277 2.028.765 1.570.355 22.417 104.863

5 Mei 2014 2.536.513 2.028.044 1.589.703 23.132 105.108

6 Juni 2014 2.500.138 1.996.358 1.559.801 22.407 103.495

7 Juli 2014 2.592.334 1.983.251 1.545.359 22.734 102.609

8 Agustus 2014 2.594.618 2.101.398 1.604.655 22.744 103.494

9 September 2014 2.589.562 2.083.427 1.573.792 22.969 109.136

10 Oktober 2014 2.686.104 2.205.409 1.651.519 23.610 107.098

11 Nopember 2014 2.574.616 2.057.396 1.608.117 24.850 95.805

12 Desember 2014 2.563.092 2.042.597 1.601.440 26.281 94.127

Sumber data : Pokja SKPG Kabupaten/Kota, diolah BKP Prov Jateng

Gambar 14 : Perkembangan balita per bulan tahun 2014 di Jawa Tengah

40

Gambar 15 : Perkembangan penimbangan balita tahun 2014 di Jawa Tengah

Gambar 16 : Perkembangan BGM tahun 2014

Gambar 17 : Perkembangan Balita 2T tahun 2014

41

Tabel 16 : Analisis SKPG Tahun 2015 dari Aspek Pemanfaatan Pangan

Provinsi Jawa Tengah.

No Kabupaten/Kota Jumlah Balita

Yang Ditimbang Gizi

Buruk Gizi

Kurang Total KEP

% KEP (r)

Skor KEP

1 Cilacap 326 2 14 16 4,91 1

2 Banyumas 300 13 42 55 18,33 2

3 Purbalingga 300 4 30 34 11,33 1

4 Banjarnegara 313 4 24 28 8,95 1

5 Kebumen 319 22 35 57 17,87 2

6 Purworejo 306 8 22 30 9,80 1

7 Wonosobo 312 2 4 6 1,92 1

8 Magelang 320 0 9 9 2,81 1

9 Boyolali 324 0 27 27 8,33 1

10 Klaten 300 5 34 39 13,00 1

11 Sukoharjo 300 16 37 53 17,67 2

12 Wonogiri 328 3 22 25 7,62 1

13 Karanganyar 307 0 11 11 3,58 1

14 Sragen 300 0 12 12 4,00 1

15 Grobogan 307 1 34 35 11,40 1

16 Blora 321 2 11 13 4,05 1

17 Rembang 314 6 31 37 11,78 1

18 Pati 315 3 22 25 7,94 1

19 Kudus 291 0 18 18 6,19 1

20 Jepara 332 0 23 23 6,93 1

21 Demak 300 2 21 23 7,67 1

22 Semarang 313 13 28 41 13,10 1

23 Temanggung 300 2 4 6 2,00 1

24 Kendal 300 3 18 21 7,00 1

25 Batang 336 2 13 15 4,46 1

26 Pekalongan 300 3 14 17 5,67 1

27 Pemalang 319 2 14 16 5,02 1

28 Tegal 321 3 18 21 6,54 1

29 Brebes 319 4 24 28 8,78 1

30 Kota Magelang 307 2 14 16 5,21 1

31 Kota Surakarta 300 0 32 32 10,67 1

32 Kota Salatiga 300 5 18 23 7,67 1

33 Kota Semarang 300 13 16 29 9,67 1

34 Kota Pekalongan 329 4 7 11 3,34 1

35 Kota Tegal 320 8 32 40 12,50 1

Jawa Tengah 10.899 157 735 892 8,18


42

4.1.3. Indeks Komposit

Tabel 17 : Komposit Analisis SKPG Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah.

No Kabupaten / Kota S_Pertanian S_Pra dan Sejahtera I

S_KEP Skor

Komposit Indeks Komposit

Tahunan (IKT)

1 Cilacap 1 3 1 5 3

2 Banyumas 1 3 2 6 3

3 Purbalingga 1 3 1 5 3

4 Banjarnegara 1 3 1 5 3

5 Kebumen 1 3 2 6 3

6 Purworejo 1 3 1 5 3

7 Wonosobo 1 3 1 5 3

8 Magelang 1 3 1 5 3

9 Boyolali 1 3 1 5 3

10 Klaten 1 2 1 4 1

11 Sukoharjo 1 3 2 6 3

12 Wonogiri 1 2 1 4 1

13 Karanganyar 1 2 1 4 1

14 Sragen 1 3 1 5 3

15 Grobogan 1 3 1 5 3

16 Blora 1 3 1 5 3

17 Rembang 1 3 1 5 3

18 Pati 1 3 1 5 3

19 Kudus 2 2 1 5 2

20 Jepara 1 3 1 5 3

21 Demak 1 3 1 5 3

22 Semarang 1 3 1 5 3

23 Temanggung 1 2 1 4 1

24 Kendal 1 3 1 5 3

25 Batang 1 3 1 5 3

26 Pekalongan 2 3 1 6 3

27 Pemalang 1 3 1 5 3

28 Tegal 1 2 1 4 1

29 Brebes 1 3 1 5 3

30 Kota Magelang 3 2 1 6 3

31 Kota Surakarta 3 2 1 6 3

32 Kota Salatiga 3 2 1 6 3

33 Kota Semarang 3 2 1 6 3

34 Kota Pekalongan 3 2 1 6 3

35 Kota Tegal 3 3 1 7 3


Hasil analisis situasi pangan dan gizi tahunan 2014 Penyebab dominan

kerawanan pangan adalah masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa

Tengah.

43

4.2. Peta situasi Pangan dan Gizi

Gambar 18 : Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah

Banjarnegara

BatangBlora

Boyolali

Brebes

Cilacap

Demak

Grobogan

Jepara

KaranganyarKebumen

Kota Tegal

Magelang

Rembang

Wonogiri

LEGENDAPeta Ketersediaan Pangan Jateng Th, 2015

Raw an (6)

Waspada (2)

Aman (27)

Gambar 19 : Peta Akses Pangan Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah

Banjarnegara

BatangBlora

Boyolali

Brebes

Cilacap

Demak

Grobogan

Jepara

KaranganyarKebumen

Kota Tegal

Magelang

Rembang

Wonogiri

LEGENDAPeta Akses Pangan Jateng Th. 2015

Raw an (24)

Waspada (11)

Aman (0)

Gambar 20 : Peta Pemanfaatan Pangan Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah

Banjarnegara

BatangBlora

Boyolali

Brebes

Cilacap

Demak

Grobogan

Jepara

KaranganyarKebumen

Kota Tegal

Magelang

Rembang

Wonogiri

LEGENDAPeta Pemanfaatan Pangan Jateng Th. 2015

Raw an (0)

Waspada (3)

Aman (32)

44

Gambar 21 : Peta Komposit SKPG Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah

Banjarnegara

BatangBlora

Boyolali

Brebes

Cilacap

Demak

Grobogan

Jepara

KaranganyarKebumen

Kota Tegal

Magelang

Rembang

Wonogiri

LEGENDAPeta Pangan dan Gizi Jateng Th. 2015

Raw an (29)

Waspada (1)

Aman (5)

4.3. Intervensi SKPG

Analisa SKPG digunakan sebagai early warning system kejadian

rawan pangan pada suatu wilayah. Selanjutnya dapat dilakukan

investigasi terhadap kejadian kerawanan pangan kronis maupun

transien. Hasil investigasi akan dibahas dalam rapat Pokja SKPG

sekaligus dilaporkan kepada pengambil kebijakan yang akan

menentukan perlu tidaknya suatu intervensi dan jenis intervensi yang

akan diberikan untuk penanganan kejadian kerawanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD

Provinsi tahun 2014 mengalokasikan bantuan pangan (beras) sebesar

12.000 kg beras untuk penanganan kerawanan pangan transien pada

4 Kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 17 : Intervensi SKPG untuk Penanganan Kerawanan Pangan Transien Tahun 2014.

No.

Kabupaten/

Kota Kecamatan Desa

Penyebab Jenis Volume

Kerawanan Pangan

Bantuan (Kg.)

1 Demak Sayung Kalisari Banjir Beras 3.000

2 Rembang Krangan Krangan Puso Beras 3.000

3 Cilacap Kesugihan Pesanggrahan Gibur Beras 3.000

4 Wonogiri Manyaran Kepuhsari Kekeringan Beras 3.000

Jumlah 12.000

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Prov Jateng

45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi pangan dan gizi Jawa Tengah tahun 2014 secara makro rawan,

hanya 5 kabupaten aman yaitu kabupaten Klaten, Wonogiri, Karanganyar,

Temanggung, Tegal dan 1 kabupaten dalam status waspada adalah Kudus.

Selebihnya 29 kabupaten/kota pada status rawan. Secara rinci per aspek

sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan pangan untuk 27 kabupaten se Jawa Tengah

dalam kondisi aman, 2 kabupaten kondisi waspada dan 6 kota pada

kondisi rawan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan bukan

merupakan sentra produksi pangan. Namun hal ini tidak menjadi

kendala karena komoditas pangan tersedia cukup dan dapat diakses

oleh warga perkotaan.

2. Aspek Akses pangan untuk 11 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam

kondisi waspada dan 24 kabupaten pada kondisi rawan. Hal ini

dikarenakan jumlah KK miskin di Jawa Tengah masih tinggi.

3. Aspek Pemanfaatan pangan untuk 32 kabupaten/kota se Jawa Tengah

dalam kondisi aman dan 3 kabupaten/kota dalam kondisi waspada.

B. Saran

1. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan

suatu kegiatan yang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk

melakukan secara terus-menerus pemantauan situasi pangan dan gizi

sehingga dapat dicegah sedini mungkin penanganan ancaman

kerawanan pangan.

2. Keadaan gizi penduduk dari waktu ke waktu perlu selalu dipantau dan

diantisipasi sesegera mungkin. Kelangsungan SKPG sebagai sumber

informasi pangan dan gizi perlu selalu dimonitor seiring dengan

perubahan situasi pangan dan gizi yang terjadi di setiap wilayah.

46

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

nomor : 045/743 tanggal 20 April 2015 tentang Petugas Teknis Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Jawa Tengah Tahun 2015.

2. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

nomor : 045/744 tanggal 20 April 2015 tentang Petugas Pengumpul dan

Pengolah Data Pemetaan Kerawanan Pangan Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi (SKPG) di Jawa Tengah Tahun 2015

3. Hasil Pengolahan Indikator Aspek Ketersediaan pangan

4. Hasil Pengolahan Indikator Aspek Akses Pangan

5. Hasil Pengolahan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan

47

menurun menurun menurun menurun menurun menurun

menurun menurun menurun menurun menurun menurun

3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810

3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810 3.977.810

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG...

Documents

Transcript of Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG...