BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial, maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dapat

terwujud.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan masih menghadapi

berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga diperlukan

pemantapan dan percepatan melalui SKN sebagai pengelolaan kesehatan yang

disertai berbagai terobosan penting, antara lain program pengembangan Desa

Siaga, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),

upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sebagai

terobosan pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, Jaminan Kesehatan Semesta, dan program

lainnya.

Perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai

regulasi penyelenggaraan kepemerintahan, antara lain Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan secara global terjadi perubahan iklim

dan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs),

sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pengelolaan kesehatan. Pemerintah

Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan secara global terjadi

perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian Millenium Development

Goals(MDGs), sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pengelolaan kesehatan.

Pembangunan di Bidang Kesehatan merupakan salah satu prioritas utama

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang. Semakin kompleksnya permasalahan kesehatan seiring dengan

perkembangan globalisasi yang berpengaruh pada semua sektor menjadikan

tantangan pembangunan kesehatan semakinmeningkat. Untuk itu guna mendukung

program-program pembangunan kesehatan tersebut diperlukan sumberdaya dan

sumberdana yang memadai agar permasalahan-permasalahan kesehatan dapat

ditangani.

2

Dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur proporsi pembiayaan

kesehatan diharapkan persentase alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 % dari

anggaran APBN dan sebesar 5 % dari anggaran APBD. Namun dalam

implementasinya hal tersebut masih jauh dari angka ideal yang diharapkan. Masih

minimnya anggaran kesehatan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah memang sebuah permasalahan terkait masih rendahnya

anggaran APBD itu sendiri. APBD di Kabupaten Bantul 90 % masih tergantung

alokasi DAU dari pusat. Hal tersebut disebabkan masih rendahnyapendapatan asli

daerah (PAD) murni di Kabupaten Bantul yang secara tidak langsung berdampak

pada rendahnya alokasi anggaran pembangunan, khususnya di sektor kesehatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-

Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah; serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, memberikan

dampak yang cukup luas pada desentralisasi di bidang kesehatan, dimana

kewenangan yang semula pada pemerintah pusat sebagian besar akan dilimpahkan

kepada pemerintah daerah, sehingga daerah mempunyai kesempatan untuk

merumuskan dan mengembangkan sistem kesehatan yang sesuai dengan aspirasi

dan kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah.

Dengan demikian daerah mempunyai peluang untuk menyusun rencana

yang lebih spesifik dalam mengembangkan sistem pelayanan termasuk sistem

pelayanan kesehatan yang mandiri. Sejalan dengan hal tersebut upaya perbaikan

kesehatan masyarakat terus ditingkatkan antara lain melalui pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan

gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu

dan anak. Perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan obat, zat adiktif dan

narkotik terutama bagi generasi muda serta pencemaran lingkungan perlu

diberikan perhatian khusus.

Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan

usaha mencapai tujuan pembanguan kesehatan tersebut adalah adanya informasi

yang akurat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat

mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya- upaya

kesehatan

3

demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk

pengembangan sistem informasi ini adalah penghitungan pembiayaan kesehatan

(DHA).

1.2 Tujuan

a) Mampu menjelaskan system pelayanan kesehatan di Indonesia

b) Mampu menjelaskan system kesehatan nasional ( SKN ), system kesehatan

daerah (SKD ) dan, standar pelayanan minimum ( SPM ) puskesmas.

c) Mampu menjelaskan prosedur pembiayaan pada pelayanan kesehatan puskesmas

1.3 Manfaat

a). Membantu mahasiswa memahami tentang system pelayanan kesehatan di Indonesia

b) Membantu mahasiswa memahami Sistem kesehatan Nasional, system kesehatan

daerah, standar pelayanan minimum

4

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

a. definisi

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi- tingginya (Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2012

tentangSistem Kesehatan Nasional).

b. tujuan :

Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan

kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun

pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya

apabila terjadi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik

antar pelaku maupun antar subsistem SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau

seluruh sektor terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan dan pendidikan

perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional.

c. Landasan SKN meliputi :

Landasan idil, yaitu Pancasila.

Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal : 28A, setiap

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;

Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ; Pasal

28C ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

5

hidupnya demi kesejahteraan umat manusia ; Pasal 28H ayat (1), setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan ; Pasal 28H ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat ; Pasal 34 ayat (2), negara mengembangkan sistem jaminan social

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan dan Pasal 34 ayat (3), Negara bertanggung

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang layak.

Landasan Operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan.

d. Subsistem SKN 2012

Pendekatan pengelolaan kesehatan dewasa ini dan kecenderungannya di

masa depan adalah kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergi

yang dinamis. Mengacu pada perkembangan komponen pengelolaan kesehatan

dewasa ini serta pendekatan pengelolaan kesehatan tersebut di atas, maka

subsistem SKN dikelompokkan sebagai berikut:

a. subsistem upaya kesehatan;

b. subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan;

c. subsistem pembiayaan kesehatan;

d. subsistem sumber daya manusia kesehatan;

e. subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;

f. subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;

g. subsistem pemberdayaan masyarakat

Subsistem Upaya Kesehatan

Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun

seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional.

6

Upaya kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI dan

POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat/swasta

melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan

pemulihan kesehatan, difasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar

dan/atau data kesehatan yang berbasis bukti perlu diselenggarakan kegiatan

penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan

sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan penelitian dan

pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan

teknologi dasarkesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik,

teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora, kebijakan kesehatan,

dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian dan pengembangan kesehatan

dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Pemerintah.

Subsistem Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai sumber, yakni:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat

itu sendiri. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan

berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan

kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barang publik

(public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk

pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali

pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab

pemerintah.

Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui

jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi social yang pada

waktunya diharapkan akan mencapai universal health coverage sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

7

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia

kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi

secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan yang termasuk kelompok tenaga

kesehatan, sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki terdiri dari tenaga

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan

masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik,

tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya, diantaranya termasuk

peneliti kesehatan.

SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan Pemberdayaan

sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan

dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi

pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan,

pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan

kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia

kesehatan.

Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat,

terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan

penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di

bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan

Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum

kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan

kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen

kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi,

8

sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan

transparansi dalam penyelenggaraan SKN tersebut.

Dalam kaitan ini peranan informasi kesehatan sangat penting. Dari segi

pengadaan data, informasi, dan teknologi komunikasi untuk penyelenggaraan

upaya kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya, yang

kegiatannya dapat dikelompokkan, antara lain:

a. pengelolaan sistem informasi;

b. pelaksanaan sistem informasi;

c. dukungan sumber daya; dan

d. pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan

perorangan, keluarga dan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-

mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau

penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karenanya

pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, agar masyarakat termasuk

swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan.

Dalam pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat meliputi pula

upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri dan upaya

peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitar.

Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat akan berhasil

pada hakekatnya apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakekatnya merupakan

fokus dari pembangunan kesehatan

2.2 Sistem Kesehatan Daerah ( SKD )

a. definisi

Sistem Kesehatan Nasional (SKD) adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan di suatu daerah yang terdiri dari komponen upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan, obat dan perbekalan

9

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan (perda No.9 SKD

, hal 1).

b. tujuan

terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi, baik masyarakat,

swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna, sehingga tercapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.

c. Landasan SKD meliputi :

SKD merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan demikian landasan

SKD adalah sama dengan landasan pembangunan nasional. Secara lebih spesifik,

landasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu pancasila

2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945

a. Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya

b. Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang

c. Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat manusia.

d. Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (3) : setiap orang

berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

e. Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

10

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat (3) : negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak

3. Landasan operasioanal :

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

b. Undang –undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN)

c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran Dokter

dan Dokter Gigi

d. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Dinas Kesehatan Propinsi

Jawa Timur

e. Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2002 tentang Rumah sakit Propinsi

f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik

11

BAB III

PEMBAHASAN

A. Skenario

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia telah ada sejak tahun 1982.

Lingkungan strategis yang selalu berubah baik global, regional maupun nasional dan

lokal, menyebabkan SKN juga berubah yaitu tahun 2004, 2009 dan terakhir tahun 2012

melalui perpres no 72/2012.

Otonomi daerah yang berkembang secara dinamis juga memerlukan

pengembangan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) tetapi tetap merupakan bagian internal

dari SKN.

SKD seharusnya menguraikan secara spesifik permasalahn kesehatan di daerah,

misalnya masalah gizi kurang, AKB, dan AKI, UHHo, pembiayaan kesehatan, SDM

kesehatan, dll yang kemudian dituangkan strategis penanganannya dalam SKD.

SELF EVALUATION:

1. Jelaskan tentang SKN, SKD dan lingkungan strategis yang berpengaruh.

2. Jelaskan hubungan SKN dan SKD dengan penyelenggaraan upaya pelayanan

kesehatan di Puskesmas serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3. Jelaskan hubungan SKN/SKD dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, khususnya

bagi kelompok miskin.

3.1 Terminologi

SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen

bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya (Peraturan

Presiden Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2012 tentangSistem Kesehatan

Nasional).

12

SKD Sistem kesehatan daerah adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan di suatu daerah yang terdiri dari komponen upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan, obat dan perbekalan

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan (perda No.9 SKD

, hal 1).

1. Jelaskan tentang SKN, SKD dan lingkungan strategis yang berpengaruh

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

- Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan

saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi- tingginya (Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 72

Tahun 2012 tentangSistem Kesehatan Nasional).

- Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan

pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia

dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan

kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 (Departemen Kesehatan RI

Jakarta, 2009).

- SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia

secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud

dalam Pembukaan UUD 1945 (Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 131/Menkes/Sk/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional).

- SKN adalah proses kumpulan berbagai faktor kompleks yang berhubungan

dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan

kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (WHO).

b. Sistem Kesehatan Daerah (SKD)

- Sistem kesehatan daerah adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan di suatu daerah yang terdiri dari komponen upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan, obat dan perbekalan

13

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan (perda No.9

SKD , hal 1).

c. Lingkungan strategis yang berpengaruh

Perkembangan global, regional, nasional, dan lokal yang dinamis akan

mempengaruhi pembangunan suatu negara, termasuk pembangunan

kesehatannya. Hal ini merupakan faktor eksternal utama yang mempengaruhi

proses pembangunan kesehatan, termasuk diantaranya kesehatan sebagai

ketahanan nasional.

Faktor lingkungan strategis dapat dibedakan atas tatanan global, regional,

nasional, dan lokal, serta dapat dijadikan peluang atau kendala bagi sistem

kesehatan di Indonesia.

- Tingkat Global dan Regional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang

mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Proses

ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan

transportasi yang mempunyai konsekuensi pada fungsi suatu negara dalam

sistem pengelolaannya.

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan

kesehatan, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan persiapan dan

langkah-langkah yang menjadikan peluang dan mengurangi dampak yang

merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu sistem kesehatan yang

responsif.

- Tingkat Nasional dan Lokal

Pada tingkat nasional terjadi proses politik, seperti desentralisasi,

demokratisasi, dan politik kesehatan yang berdampak pada pembangunan

kesehatan, sebagai contoh: banyaknya peserta pemilihan kepala daerah

(Pilkada) yang menggunakan isu kesehatan sebagai janji politik.

Proses desentralisasi yang semula diharapkan mampu memberdayakan

daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, namun dalam

kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dan bahkan memunculkan euforia di

daerah yang mengakibatkan pembangunan kesehatan terkendala.

14

Secara geografis, sebagian besar wilayah Indonesia rawan bencana, di sisi

lain situasi sosial politik yang berkembang sering menimbulkan konflik sosial

yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah kesehatan, termasuk

akibat pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan yang memerlukan

upaya pemecahan melalui berbagai terobosan dan pendekatan.

Perangkat regulasi dan hukum yang terkait dengan kesehatan masih belum

memadai, sementara itu kemampuan pimpinan tenaga kesehatan dan profesi

dalam pemahaman etikolegal dan pembuatan regulasi kesehatan spesifik serta

kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan masih lemahnya penegakan

hukum menyebabkan berbagai hambatan dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan/pendekatan terutama

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang memberikan

penguatan kapasitas dan surveilans berbasis masyarakat, diantaranya melalui

pengembangan Desa Siaga. Di bidang lingkungan, mekanisme mitigasi serta

adaptasi dan pengenalan resiko akan perubahan iklim menuntut kegiatan kerja

sama antara pihak lingkungan dengan pihak kesehatan dan seluruh sektor

terkait.

2. Jelaskan hubungan SKN dan SKD dengan penyelenggaraan upaya pelayanan

kesehatan di puskesmas serta pencapaian target standar pelayanan minimum

(SPM).

SKN/SKD merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke derajat yang setinggi-tingginya. Untuk itu SKN/SKD mengamanatkan untuk ditetapkan standar pelayanan minimum kepada daerah yang dalam hal inis adalah puskesmas.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja (Departemen Kesehatan RI, 2004)

Profil kesehatan masyarakat dapat di liat dari data hasil pencapaian

puskesmas tahun 2010 yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan

upaya kesehatan perseporangan (UKP). Upaya Kesehatan Wajib yang dilakukan

oleh Puskesmas sesuai dengan Permenkes 128 tahun 2004 adalah :

1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

15

2. Upaya Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Upaya Kesehatan Lingkungan

4. Upaya Promosi Kesehatan

5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

6. Upaya Kesehatan Pengobatan

Sedang Upaya Kesehatan Pengembangan yang telah ditetapkan oleh Dinas

Kesehatan Kota Mataram yaitu :

1. Upaya kesehatan Lansia

2. Pelayanan Rawat Inap

3. Pelayanan PONED (kegawatdaruratan ibu dan bayi)

Kemudian hasil tersebut juga disesuaikan dengan Target yang ditentukan oleh

Dinas Kesehatan Kota Mataram melalui target di tiap-tiap program kegiatan.

Berikut ini adalah contoh standar pelayanan minimum (SPM) pada

Puskesmas Tanjung Karang pada periode tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari

masing-masing program upaya kesehatan wajib, yaitu:

A. UPAYA KESEHATAN WAJIB

1. UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK – KB

Pada tahun 2010 terdapat 0 (nol) kasus ibu meninggal, hal tersebut

merupakan jumlah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang

berjumlah 2 kasus. Ibu hamil yang terdata pada tahun 2010 sebanyak 1.082 jiwa,

meningkat dari tahun 2009 yang hanya 1.048 jiwa. Demikian pula halnya dengan

jumlah bayi meninggal yang hanya berjumlah 3 kasus. Kasus terbanyak pada

kelurahan Kekalik Jaya sebanyak 2 kasus dan sisanya terdapat pada kelurahan

Banjar. Jumlah bayi meninggal pada tahun 2009 mencapai 11 kasus.

Untuk Indikator-indikator kesehatan ibu, yang mengalami peningkatan

cakupan target adalah cakupan kunjungan bumil K4 sebesar 94.7%, jika

dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya berkisar pada 90.69%. Namun hal

tersebut masih dibawah target SPM 2010 yaitu sebesar 95%. Cakupan bumil

resti/komplikasi yang ditangani oleh puskesmas mengalami peningkatan drastis

menjadi 75.2% yang pada tahun 2009 hanya sebesar 14.69%. Capaian tersebut

harus ditingkatkan lagi pada tahun 2011, karena masih dibawah target SPM

sebesar 80%. Pelayanan persalinan oleh nakes merupakan salah satu indikator

kesehatan ibu yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 92.6 % yang pada tahun

16

2009 hanya mencapai 83.43%. Hal tersebut melebihi target yang dikeluarkan oleh

Puskesmas yaitu sebesar 89%.

Indikator kesehatan berikutnya yaitu pelayanan nifas lengkap/ ibu dan

neonatus sesuai standar (KN3). Indikator tersebut mengalami penurunan menjadi

81.1% yang pada tahun 2009 mencapai 82.30%. Indikator tersebut selain

mengalami penurunan juga belum mencapai target SPM yaitu 90%. Capaian

pelayanan dan atau rujukan bumil resti/komplikasi merupakan indikator yang bisa

kita banggakan karena sudah mencapai 100% melebihi capaian 2009 yang sebesar

73.31% serta sudah mencapai target SPM sebesar 100%.

Pada upaya kesehatan ibu dan anak – KB, yang diperhatikan adalah

kesehatan bayi. Indikator – indikator yang mencerminkan kesehatan bayi salah

satunya adalah jumlah kematian bayi. Jumlah kematian bayi di wilayah kerja

Puskesmas Tanjung Karang pada tahun 2010 sebanyak 3 kasus. Hal tersebut

mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mempunyai 11 kasus bayi meninggal.

Cakupan BBLR yang ditangani sudah mencapai angka 100% sesuai

dengan target SPM. Cakupan neonatal resti/komplikasi yang ditangani masih

dikisaran 72.4%, walapun hal ini masih dibawah target cakupan SPM yakni

sebesar 80%. Namun hal tersebut sudah mengalami peningkatan yang signifikan

dari tahun 2009 sembilan yang sebesar 27.74%. Cakupan kunjungan bayi sudah

jauh melebih target SPM yang hanya sebesar 90%. Cakupan kunjungan bayi ke

Puskesmas Tanjung Karang sudah mencapai123.9% pada tahun 2010 dan

109.42% pada tahun 2009. Cakupan KN1 mengalami penurunan pada tahun 2010

menjadi 75.7% dari tahun 2009 yang mencapai angka 84.71%.

2. UPAYA KESEHATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Angka balita gizi buruk sebanyak 0 (nol) kasus, hal ini merupakan

peningkatan dari tahun 2009 yang mencapai 3 kasus. Cakupan jumlah pemberian

vitamin A pada balita sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun masih di bawah target

SPM (90%) yakni hanya sebesar 71.63%. Hal tersebut mengalami peningkatan

dari tahun 2009 yang mencapai 66.12%. Cakupan pemberian tablet besi sudah

melebihi target SPM (90%) yaitu sebesar 98.52%. Cakupan balita yang naik berat

badannya hanya mencapai 51%, meskipun hal ini merupakan peningkatan dari

17

tahun 2009 yang hanya mencapai 48.10%, namun capaian ini masih dibawah

target SPM yaitu sebesar 80%.

Angka balita bawah garis merah (BGM) sudah mencapai target SPM yakni

<15%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai kisaran

3.55%, telah terjadi penurunan pada tahun 2010 yang mencapai 4.22%.

3. UPAYA KESEHATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Jumlah sasaran air bersih pada wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang

pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu mencapai 9723 dari tahun 2009

yang hanya mencapai 7672. Meskipun sasarannya mengalami peningkatan, namun

cakupan sarana air bersih (sab) mengalami penurunan (78.3%) dari nilai tahun

2009 sebesar 81.5%. Hal tersebut masih di bawah target SPM yang mencapai

90%. Kelompok pemakai air pada wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang

mengalami penurunan menjadi 34 Tim dari 73 tim pada tahun 2009. Namun dari

34 Tim tersebut hanya 21 yang bertahan (61.76%). Hal tersebut disebabkan oleh

beberapa kelompok pemakai air menjadikan sarana air bersih tersebut sebagai

milik pribadi.

Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) pada tahun 2010 mengalami

peningkatan dari 186 menjadi 191 buah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 43

buah (22.5%) yang memenuhi syarat. Kenyataan ini masih di bawah target SPM

yang mencapai 75%. Jumlah Saluran Pembuangan Air dan Limbah (SPAL) pada

wilayah kerja Puskesmas mengalami peningkatan menjadi 9723 buah dari 8863

buah pada tahun 2009. Cakupan SPAL melebihi target SPM (75%) yaitu 81.8%

pada tahun 2010. Salah satu indikator penyehatan lingkungan adalah cakupan

rumah sehat dan jamban keluarga. Secara keseluruhan, jumlah rumah mengalami

peningkatan pada tahun 2010 menjadi 9723 dari 7672. Namun cakupan rumah

sehat yang ada mengalami penurunan menjadi 71.4% dari 93.4%. Hal ini masih di

bawah target SPM sebesar 75%.

Jumlah jaga yang memenuhi syarat mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun 2009 menjadi 2042 buah, namun cakupan jaga

mengalami penurunan menjadi 71.4% dari 75.5% pada tahun 2009. Hal tersebut

masih di bawah target SPM sebesar 75%.

18

4. UPAYA KESEHATAN PROMOSI KESEHATAN

Promosi kesehatan merupakan salah satu ujung tombak dari program

Puskesmas pada umumnya dan Puskesmas Tanjung Karang pada khususnya. Hal

ini berkaitan dengan salah satu fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pembangunan

Berwawasan Kesehatan. Untuk meningkatkan wasasan masyarakat dalam hal

kesehatan diperlukanlah promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan sebagai

salah satu contohnya.

Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah

satu bentuknya. Penyuluhan PHBS dapat dilakukan di Rumah Tangga, Sekolah,

Institusi Sarana Kesehatan, Institusi Tempat Tempat Umum (TTU), serta Institusi

Tempat Kerja. Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga mulai dilakukan pada tahun

2010 dan mencapai cakupan sebesar 56.59%. Hal tersebut bisa dikatakan

pencapaian yang baik walaupun masih di bawah target SPM sebesar 65%.

Penyuluhan PHBS di Sekolah dan Institusi Kesehatan masing-masing mencapai

angka 37.5% dan 100%. Kedua pencapaian tersebut sudah di atas target yang

dicanangkan oleh Puskesmas sebesar 37% dan 100%. Penyuluhan PHBS di

Institusi TTU mencapai 31.8% di atas target Puskesmas yang hanya 31%.

Penyuluhan PHBS di Institusi Tempat kerja belum dilakukan oleh karena satu dan

lain hal.

Pos Pelayanan Terpadu atau yang bisa dikenal dengan nama POSYANDU

merupakan perpanjangan tangan dari puskesmas. Jumlah Posyandu madya yang

dimiliki oleh Puskesmas Tanjung Karang mencapai 31.54% dan mencapai target

yang dicanangkan oleh Puskesmas yaitu <50%. Posyandu purnama mencapai

68.16% melebihi target SPM sebesar 40%. Posyandu yang aktif mencapai 68.16%

jauh diatas target Puskesmas yang hanya 40%.

Narkotika dan Penyalahgunaan Zat Terlarang atau lebih dikenal dengan

NAPZA merupakan momok tersendiri bagi perkembangan generasi bangsa. Demi

melindungi generasi muda pada wilayah kerjanya, Puskesmas Tanjung Karang

mengadakan penyuluhan terkait NAPZA. Hal ini mulai dilakukan pada tahun 2010

dan baru mencapai 5.7%, dan masih di bawah target SPM sebesar 15%.

Pencapaian tersebut sebaiknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif, karena

penyuluhan NAPZA pada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada

uumnya harus dilakukan secara perlahan namun menyeluruh.

19

Desa-desa dengan penggunaan kadar Yodium yang baik di wilayah kerja

Puskesmas Tanjung Karang sudah mencapai 76.8% walaupun baru dicanangkan

pada tahun 2010. Hal ini masih di bawah target SPM yakni sebesar 80%. Kendati

demikian, kelurahan yang memiliki desa siaga mencapai 100% dari total seluruh

desa. Hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi Puskesmas Tanjung

Karang.

5. UPAYA KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYAKIT MENULAR (P2M)

Salah-satu indikator berhasil atau tidaknya suatu Puskesmas menjalankan

fungsinya di bidang preventif penyakit dilihat dari kesuksesan bidang P2M dalam

mencapai target. Indikator P2M bisa dikatakan berhasil adalah melalui prosentase

cakupan Kelurahan yang menjalankan program UCI. Sasaran bayi pada tahun

2010 meningkat menjadi 984 bayi dari 955. Kelurahan UCI mencapai 100% sesuai

target SPM. Namun ada aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Aspek tersebut

adalah imunisasi HB 1 untuk bayi <7 hari yang mengalami penurunan menjadi

94.6% dari tahun sebelumnya yang mencapai 102%. Cakupan imunisasi anak

sekolah (BIAS) mengalami peningkatan menjadi 99% dari 98%. Namun hal ini

masih di bawah target SPM yang mencapai 100%.

Pada bidang P2 TB, jumlah sasaran 61 orang, jumlah tersangka TB yang

diperiksa sebanyak 264 jiwa dengan BTA (+) mencapai 12 penderita. Jumlah

penderita yang dikonfersi sebanyak 11 penderita. Cakupan kesembuhan penderita

BTA (+) hanya mencapai 83.33% dan masih di bawah target SPM sebesar 90%.

Pada bidang P2 Pneumonia, angka penemuan penderita pneumonia balita

hanya mencapai 69.48%. Hal tersebut masih berada di bawah target SPM sebesar

90%. Namun jumlah penderita pneumonia yang ditangani sudah mencapai angka

100%.

Pada bidang P2 DBD, penderita DBD yang ditangani sudah mencapai

100%. Namun angka bebas jentik baru mencapai angka 73.88% dan masih di

bawah target SPM > 95%. Bidang P2 Diare melaporkan bahwa baru 52.61% angka

cakupan diare. Hal tersebut juga masih di bawah target SPM yang mencapai angka

20

100%. P2 malaria melaporkan bahwa pemeriksaan darah pada penderita klinis

malaria sudah mencapai angka 100%. Selain itu, penderita yang ditangani dengan

pengobatan standart mencapai 100%.

Bidang P2 kusta melaporkan temuan kasus kusta berjumlah 1 kasus dengan

RFT 100%. Hal tersebut sudah mencapai bahkan melebihi target SPM yang

mencapai kisaran >90%. Bidang P2 HIV melaporkan bahwa penderita IMS

(Infeksi Menular Seksual) yang diobati mencapai 100%. Serta tidak ditemukan

adanya HIV/AIDS pada wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Pada bidang

pelayanan haji, sudah 100% calon jamaah haji yang diperiksa di Puskesmas

Tanjung Karang.

6. UPAYA KESEHATAN PENGOBATAN

Upaya kesehatan pengobatan merupakan salah satu upaya kesehatan wajib

yang dijalankan oleh Puskesmas Tanjung Karang yang bergerak di bidang kuratif

dan rehabilitatif. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 47.127 jiwa,

diharapkan jika masyarakat sakit berkunjung ke Puskesmas. Hal itu nampaknya

merupakan sesuatu yang tercapai pada tahun 2010. Sekitar 43.338 jiwa berkunjung

ke rawat jalan umum serta 5744 berkunjung ke rawat jalan gigi. Upaya kesehatan

pengobatan di Puskesmas Tanjung Karang ditunjang oleh adanya fasilitas

Laboratorium. Pemeriksaan Hb (Haemoglobin) pada ibu hamil mencapai 94.7%.

Pemeriksaan darah trombosit tersangka DBD mencapai 100%. Pemeriksaan darah

malaria mencapai 100%. Pemeriksaan tes kehamilan mencapai 100%. Berikut

adalah 10 daftar penyakit terbanyak pada tahun 2010, yaitu:

NO NAMA PENYAKIT

1 NASOFARINGITIS AKUT (CC) J00

2 DIARE DAN GE YG DIDUGA BERASAL DARI INFEKSI A09

3 GASTRITIS DAN DUODENITIS K29

4 ABSES, FURUNKEL DAN KARBUNKEL KULIT L02

5 TONSILITIS AKUT J03

6 ARTHRITIS LAINNYA M13

7 CHRONIC APICAL PERIODONTITIS K04.5

8 HYPERTENSI ESENSIAL (PRIMER) I10

9 DERMATITIS ATOPIK L20

21

10 OPEN WOUND OF UNSPECIFIED BODY REGION T14.1

Table. penyakit terbanyak ICD 10

B. UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

1. UPAYA KESEHATAN LANSIA

Upaya kesehatan Lansia yang dikembangkan oleh Puskesmas Tanjung

Karang terbagi menjadi upaya kesehatan statis dan dinamis. Upaya kesehatan statis

yang dimaksud adalah ketersediaannya Poli Lansia di Puskesmas Tanjung Karang.

Berikut keunggulan yang dimiliki oleh Poli Lansia:

One Stop Service

Pelayanan Tersendiri

Buka Tiap Hari

SIK: Entry tersendiri

Lokasi mudah dijangkau lansia, tidak perlu antri di loket.

Upaya kesehatan lansia yang bersifat dinamis dilakukan di luar gedung

Puskesmas Tanjung Karang. Aktifitas yang dilakukan seperti senam lansia,

penyuluhan lansia, pemeriksaan kesehatan lansia dan membentuk kelompok

lansia. Berbagai upaya kesehatan di atas bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup lansia dan menjadikan lansia menjadi lebih mandiri dan produktif.

2. UPAYA PELAYANAN RAWAT INAP

Demi menjalankan fungsinya sebagai puskesmas perawatan, maka fasilitas

rawat inap merupakan salah satu aspek yang harus terpenuhi. Cakupan pasien

umum yang dirawat inap mencapai 130 pasien, Askes 29 pasien, Jamkesmas 341

pasien, BKSBJK mencapai 227 pasien. Berikut adalah 10 kasus terbanyak di rawat

inap pada tahun 2010 berurut berdasarkan frekuensinya:

1. Diare

2. Thypus Abdominalis

3. Gastritis

4. Hipertensi

5. Demam dengue

6. ISK

22

7. COPD (PPOK)

8. Anemia

9. Asma bronkiale

10. Vertigo

Fasilitas rawat inap memiliki prosentase BOR 62,26% dan ALOS 3.68%

3. PELAYANAN PONED (KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI)

Pelayanan Poned yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Karang sudah

mengalami peningkatan pesat. Hal ini bisa dilihat dari total kasus pada 2010 yang

ditangani atau dirujuk sebanyak 178 kasus dibandingkan tahun 2009. Berikuut

adalah laporan PONED tahun 2010 yang pernah ditangani maupun dirujuk oleh

Puskesmas Tanjung Karang.

N

O

KASUS 2009 2010

TOTAL RUJUK TOTAL RUJUK

1 PE/ EKLAMPSI

PER 10 6 25 17

PEB 14 12 7 5

EKLAMPSI - -

HT KRONIK - -

2 HPP

ATONIA UTERI 24 - 48 0

RETENSIO PLAC 38 1 15 0

SISA PLAC 38 2 76 0

INVERSIO UTERI - - 0 0

ROBEKAN JLN LAHIR 10 1 5 0

3 VE 2 - ‘-

4 INFEKSI NIFAS 3 1 2 0

23

BEND. PAYUDARA - -

INFEKSI PAYUDARA 1 1

INF URIN TRACT 4 2

Table. kasus penyakit pada PONED

Puskesmas Tanjung Karang memiliki tim Poned yang berjumlah 3 tim.

Selain tim PONED, wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang Juga memiliki

Bidan Praktik Swasta (BPS) sebanyak 8 orang.

3 Subsistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai

upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu

dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Salah satu sumber pembiayaan yakni BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga

jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes

Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT. PT.

Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia

selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan

orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan

anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya

ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah

melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di

sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota

BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai

dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

24

Di tahap awal program BPJS kesehatan, pemerintah akan menggelontorkan dana

Rp 15,9 triliun dari APBN untuk menyubsidi asuransi kesehatan 86 juta warga miskin.

Pada September 2012, pemerintah menyebutkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar

Rp22 ribu per orang per bulan. Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut,

kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah. Namun pada Maret 2013,

Kementerian Keuangan dikabarkan memotong besaran iuran BPJS menjadi Rp15,500,

dengan alasan mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Pemangkasan anggaran iuran

BPJS itu mendapat protes dari pemerintah DKI Jakarta. DKI Jakarta menganggap iuran

Rp15 ribu per bulan per orang tidak cukup untuk membiayai pengobatan warga miskin.

Apalagi DKI Jakarta sempat mengalami kekisruhan saat melaksanakan program Kartu

Jakarta Sehat. DKI menginginkan agar iuran BPJS dinaikkan menjadi Rp23 ribu rupiah

per orang per bulan.

25

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

System kesehatan nasional adalah bentuk dan cara penyeenggaraan oembangunan

kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah

guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mwujudkan

kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD tahun 1945. Sedangkan Sistem

kesehatan daerah yakni suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah

masyarakat dan swasta yangterpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan suprasistem dari

SKD yang mana SKD ini digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan dalam

kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta

pembangunan berwawasan kesehatan.

26

DAFTAR PUSTAKA

1. BKKBN, 1997. Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka

Penanggulangan Kemiskinan. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.

Jakarta.

2. Gani EH, 1994. Kemoterapi Masa Kini Untuk Pengobatan Soil Transmitted

Helminthiasis. Presented at Simposium Sehari Peran Serta Masyarakat Dalam Usaha

Penaggulangan Penyakit Kecacingan. FK USU Medan.

3. Soedarto, 1992. Penyakit-Penyakit Infeksi di Indonesia. Widya Medika. Jakarta.

4. WHO Technical Report Series, 2002. Prevention and Control of Schistosomiasis and

Soil Transmitted Helminthiasis. Geneva.

5. WHO, 2006. Schistosomiasis and soil transmitted helminth infections-preliminary

estimates of the number of children treated with albendazol or mebendazole.

http://www.who.int/weekly epidemiological record.

.

6. Sandjaja, B., 2007. Helmintologi Kedokteran. Prestasi Pustaka, Jakarta.

7. An American Family Physian, 2004. Common Intestinal Parasites http://www.An

American Family Physician.org. Tanggal akses 5 Mei 2008.

8. Soekidjo Notoatmodjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

9. Wijono, D. 1999. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol.1. Surabaya : Air Langga

University Press

27