1

Sidoarjo Bangkit Melawan!

Air mata itu belum kering.... Luka itu masih mengangga....... Penghinaan itu masih terasa...

Dan penindasan itu masih terus dilanjutkan.... Lantas,

Apakah kita memilih diam ..... atau bangkit melawan?

(Enam Tahun Kasus Lapindo, 29 Mei 2006-29 Mei 2012)

Oleh: Firdaus Cahyadi

2

Sidoarjo Bangkit Melawan!

Oleh: Firdaus Cahyadi

Penerbit

Daus Institute

Buku ini ditulis dengan menggunakan prinsip-prinsip copyleft bukan copyright.

Silahkan mengutip isi buku ini, menggandakan dan mendistribusikannya secara bebas, asal tetap menyebutkan sumbernya dan bukan untuk tujuan komersial.

3

Ucapan Terimakasih:

1. Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku sederhana ini

dapat diterbitkan. 2. Muhammad SAW, atas inspirasinya untuk selalu membela orang-orang

miskin dan tertindas. 3. Almarhum Bapakku, Suryadi, atas kasih sayangnya dan

pengorbanannya dalam membesarkan dan mendidik anaknya. 4. Almarhumah Ibuku, Maryati, atas ketulusan kasih sayang yang

diberikannya.

5. Almarhumah nenekku, atas perjuangan dan pengorbanannya sehingga cucunya bisa menyelesaikan kuliah di Surabaya

6. Mbak Ani, Mbak Amri, Mbak Nurul, Mas Sofyan dan Mas Kholik atas dukungan dan pengorbanannya selama ini

7. Istriku, atas dukungan dan doanya 8. Anakku, atas keceriaan dan kecerdasannya 9. Kawan-kawan Walhi, Jatam, SatuDunia dan Koalisi Masyarakat Sipil

untuk Korban Lapindo, atas dukungannya.

4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis ..........................................................................5

I. Sidoarjo oh Sidoarjo……………………..............................................7

II. Kisah Pilu Mbok Jumik…………………............................................9 III. Mbak Pur Terbakar Gas Metan…........................................………11

IV. Bayi itu Bernama Aulia Nadira Putri............................................13 V. Gajah Loe Lawan .................................................................…….15 VI. Antara Mbak Prita dan Mbok Jumik…………………….. ................21

VII. Kasus Lapindo=Kasus Politik?….......................................……..…26 VIII. PR Lama Anggota Komnas HAM Baru..........................................32

IX. Lho Lapindo Ngebor Lagi?............................................................38 X. Pembelajaran Singkat Kasus Lapindo...........................................43

Bahan Bacaan ......................................................................................44

5

Kata Pengantar Penulis

29 Mei 2006 adalah sebuah tanggal yang bersejarah bagi

warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal tersebut,

semburan lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan warga

Porong.

Bukan hanya rumah dan tanah yang tenggelam dan hancur.

Tapi juga harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa

mendatang. Sejak muncul semburan lumpur misalnya, mereka

harus rela menghirup udara beracun dan menggunakan air yang

tercemar.

Bukan hanya itu, anak-anak pun terpaksa harus putus

sekolah. Banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan. Berbagai

perosalan sosial lainnya pun muncul.

Namun, semua persoalan sosial dan lingkungan hidup yang

muncul akibat semburan lumpur itu tidak pernah diperhatikan

pemerintah. Pemerintah hanya fokus pada persoalan jual beli

tanah. Seakan jika persoalan jual beli tanah selesai, selesai pula

kasus lumpur Lapindo ini.

Penyelesaian kasus Lapindo yang jauh dari kata adil inilah

yang melatarbelakangi penulis menulis buku ini. Saat buku ini

6

ditulis, kasus Lapindo hampir memasuki usia ke-6 tahun. Sebuah

waktu yang terlalu panjang bagi korban Lapindo untuk menderita

dan diperlakukan tidak adil.

Penulis berharap, buku kecil ini dapat bermanfaat bagi kita

semua warga Indonesia. Paling tidak buku ini bisa digunakan

untuk melawan penyakit lupa bahwa pernah terjadi tragedi

kemanusiaan yang terjadi di Porong pada 29 Mei 2006 silam.

Dengan tidak lupa, penulis berharap tragedi kemanusiaan lumpur

Lapindo itu tidak pernah terulang lagi di waktu yang akan datang

dan di kawasan lainnya.

Jakarta, 18 Mei 2012

Firdaus Cahaydi

7

I. Sidoarjo oh Sidoarjo...

September 2008. Untuk pertama kalinya aku menginjakan

kaki ke Sidoarjo setelah terjadinya tragedi kemanusiaan semburan

lumpur Lapindo, Mei 2006. Aroma busuk begitu menusuk

hidungku ketika melintas di jalan raya Porong, Sidoarjo. Pada saat

itu aku dan kawan-kawan Yayasan SatuDunia hendak

mengunjungi Posko Korban Lumpur Lapindo di Porong.

Sidoarjo sungguh telah berubah, tidak seperti dulu sebelum

muncul semburan lumpur Lapindo. Dulu setiap hari Sabtu-

Minggu, sekitar tahun 1998-2001 aku sering mampir ke rumah

kakak saudaraku di Sidoarjo. Tidak ada bau busuk. Waktu itu

memang belum muncul semburan lumpur Lapindo.

Sidoarjo di tahun 1998-2001, adalah kota yang hidup.

Warganya ramah. Dan tentu saja makanannya enak. Kurang pas

rasanya jika tidak mencicipi tempe penyet bila datang ke Sidoarjo.

Di Porong, Sidoarjo, sebelum muncul semburan lumpur, tiap

malam terlihat kesibukan ibu-ibu yang sedang membimbing

anaknya belajar. Selain itu hampir setiap malam terdengar suara

orang mengaji.

8

Namun itu dulu. Kini, setelah muncul semburan lumpur

semua seperti berubah. Kini, Porong seperti kota mati. Rumah-

rumah nampak ditinggalkan penghuninya. Puing-puing rumah

berserakan. Tak terbanyangkan sebelumnya.

Nampak pula atap-atap rumah yang tenggelam oleh lumpur

yang mulai mengering. Perih rasanya melihat pemandangan itu

semua. Andai tragedi itu menimpa aku dan keluarga, bisa jadi aku

tidak setegar dan sesabar saudara-saudara yang kini menjadi

korban lumpur. Bayangkan, sedikit demi sedikit uang yang mereka

kumpulkan untuk membeli rumah dan tanah, tiba-tiba harus

hilang dalam sekejap.

Waktu pun berlalu. Kini ancaman terhadap kehidupan warga

Porong, Sidoarjo bukan hanya kehilangan rumah dan tanah.

Dampak buruk semburan lumpur Lapindo kian meluas. Udara pun

telah tercemar. Padahal kita sebagai manusia tidak bisa memilih

udara yang kita hirup.

9

II. Kisah Pilu Mbok Jumik

Minggu, 30 November 2008, Mbok Jumik mengembuskan

napas terakhir. Ia meninggal dengan tetap menyandang status

sebagai korban lumpur.

Sebelumnya, tepatnya pada Juni 2008, Mbok Jumik mulai

merasakan sakit luar biasa di perutnya. Pada saat itu keluarga

Mbok Jumik membawanya ke RSUD Sidoarjo. Sekitar dua minggu

Mbok Jumik dirawat di rumah sakit. Namun, karena tak mampu

membiayai ongkos rumah sakit, keluarga Mbok Jumik

membawanya pulang ke pengungsian korban lumpur di Pasar Baru

Porong. Hingga pada akhirnya Mbok Jumik meninggal di

pengungsian.

Dua tahun kemudian, di awal tahun 2010, mantan petinggi

Group Bakrie, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa korban lumpur

Lapindo telah menjadi milyader. Ical, panggilan akrab Aburizal

Bakrie mengatakan bahwa warga yang menjadi korban semburan

lumpur Lapindo telah mendapat uang pengganti dan bantuan

dalam nilai di atas rata-rata.

10

Judul berita di portal itu pun berbunyi, Ical: Korban Lumpur

Lapindo Jadi Miliarder1.Menurut Ical, dari 12 ribu kepala keluarga

korban semburan lumpur, sebanyak 11.920 di antaranya sudah

selesai.

Padahal jika korban lumpur Lapindo telah menjadi milyader,

tentu Mbok Jumik tidak akan memilih dirawat di pengungsian

dengan pengobatan tradisional. Keluarga Mbok Jumik tentu akan

memilih dirawat di rumah sakit, paling tidak RSUD Sidoarjo.

1 http://www.detiknews.com/read/2011/01/25/183531/1554443/10/ical-korban-lumpur-lapindo-jadi-miliarder

11

III. Mbak Pur Terbakar Gas Metan

Naas benar nasib Mbak Pur, panggilan Purwaningsih. Warga

Desa Siring, Porong, Sidoarjo itu pada awal September 2010 lalu

harus dirawat di rumah sakit. Sekujur tubuhnya mengalami luka

bakar yang cukup serius. Semburan gas liar yang mengandung

metan dari lumpur Lapindo tiba-tiba terbakar dan melukai tubuh

mereka berdua.

Derita mbak Pur pun bertambah. Ia dan keluarganya harus

berjuang sendiri menghadapi segala penderitaan akibat peristiwa

kebakaran itu. Padahal jika tidak muncul semburan lumpur,

mungkin penderitaan itu tidak akan pernah terjadi.

Seperti ditulis oleh portal korbanlumpur.info2, hingga tahun

2011, Purwaningsih masih menjalani perawatan untuk luka

bakarnya. Sudah banyak biaya dikeluarkan. Tidak tanggung-

tanggung, sejak Purwaningsih dipulangkan paksa oleh Rumah

Sakit Umum Daerah Sidoarjo, biaya yang sudah dikeluarkannya

sampai sekarang kurang lebih sudah mencapai Rp 200 juta.

2 http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/807-terbakar-gas-metan-setahun-korban-lapindo-diabaikan.html

12

Biaya sebesar itu diperoleh Purwaningsih dari bantuan dan

pinjaman dari sanak saudara dan teman-temannya. Lebih

menyedihkan, rumahnya pun kini sudah dijaminkan ke bank

untuk biaya berobat.

Lantas apa yang diperbuat pemerintah dan juga Lapindo?

Entah mengapa, baik pemerintah maupun Lapindo, lebih fokus ke

mekanisme jual beli aset korban lumpur. Padahal dalam

mekanisme itu, persoalan kesehatan tidak pernah diperhitungkan.

13

IV. Bayi itu Bernama Aulia Nadira Putri

Siapa tak kenal Almira Tunggadewi Yudhoyono? Ya, ia adalah

putri cantik pasangan Annisa Larasati Pohan dan Agus Harimurti.

Amira, demikian putri cantik itu dipanggil, adalah cucu pertama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia lahir pada 17

Agustus 2008 silam.

Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga adalah sebuah

kebahagiaan. Hal yang sama tentunya juga dirasakan oleh

keluarga Aulia Nadira Putri, seorang bayi yang lahir di awal tahun

2011 ini. Namun sayang, pada tanggal 14 April 2011 lalu Aulia

Nadira Putri, bayi usia 3,5 bulan menghembuskan nafas

terakhirnya di dunia ini. Bayi tak berdosa itu meninggal dunia

karena diduga terlalu sering menghirup gas beracun dari lumpur

Lapindo.

Dua jam sebelum meninggal, seperti ditulis oleh portal berita

okezone.com3, napas bayi Aulia Nadira Putri terlihat tersengal-

sengal. Bahkan, untuk bernapas saja, bayi usia 3,5 bulan itu

sampai harus menggerakkan pundaknya. Pihak Rumah Sakit (RS)

3 http://news.okezone.com/read/2011/04/15/340/446205/bayi-terserang-sesak-napas-meninggal-dunia

14

Siti Hajar, mengungkapkan bahwa bayi tersebut menderita sesak

napas karena udara lingkungan yang tidak sehat.

Jarak rumah keluarga Aulia Nadira Putri memang hanya

beberapa meter dari tanggul lumpur Lapindo. Tak heran dengan

jarak sedekat itu gas beracun dari lumpur Lapindo tercium dari

rumahnya. Bagi kesahatan orang dewasa, gas beracun itu bisa

berakibat fatal, apalagi bagi seorang bayi berusia 3,5 bulan yang

sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna seperti orang dewasa.

Keluarga Aulia Nadira Putri seharusnya memang mengungsi

dari rumahnya. Kondisi lingkungan hidup di kawasan itu sudah

membahayakan keselamatan hidup mereka. Namun apa daya,

keluarga itu belum mendapatkan ganti rugi, yang kemudian telah

dibelokan menjadi jual beli asset, oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.

15

V. Gajah Loe Lawan!

Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya

Novyan Bakrie, seperti ditulis di salah satu portal4, mengunkapkan

akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA

Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun

2015.

Group Bakrie mulai membangun kerajaan media. Lantas

bagaimana pengaruhnya dengan persolan semburan lumpur di

Sidoarjo? Untuk melihat sejauh mana pengaruhnya, mari kita lihat

bagaimana media di bawah Group Bakrie memberitakan kasus ini.

TV One menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo

bukan lumpur Lapindo5. Bahkan TV itu secara khusus

mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurin yang

menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan

akibat kesalahan pengeboran6. Sementara pendapat pakar yang

menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak

diwawancarai.

4 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/8867

5 Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah bencana alam

bukan akibat pengeboran. 6 http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE

16

Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik Group

Bakrie itu juga menyebut semburan lumpur sebagai lumpur

Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV juga menayangkan

pendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur

adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran7.

Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan bahwa semburan

lumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat.

Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal berita

milik Group Bakrie itu juga menyebut semburan lumpur sebagai

lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di saat yang hampir

bersamaan pula portal berita itu menampilkan pendapat pakar

geologi Rusia yang menyatakan semburan lumpur bukan akibat

pengeboran8. Liputan khusus terhadap pakar Rusia juga

ditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com9.

Publik pun tidak tinggal diam. Terkait wawancara khusus

kelompok media Bakrie terhadap Dr. Sergey Kadurin yang

menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan

akibat kesalahan pemboran, diimbangi oleh

7 http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU

8 http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran

9 http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo

17

www.korbanlumpur.info10 dengan menuliskan pendapat pakar

perminyakan Mark Tingay dari Australian School of Petroleum,

Universitas Adelaide, Australia11. Menurut Mark Tingay, semburan

lumpur di Sidoarjo, 90% akibat aktivitas pemboran bukan bencana

alam12.

Web korban korban lumpur sendiri adalah sebuah inisiatif

masyarakat sipil untuk melawan wacana dari media mainstream

dalam kasus Lapindo. Web korban lumpur juga mendistribusikan

kontennya melalui media sosial, facebook dan twitter. Kampanye

untuk melawan wacana media mainstream dalam kasus Lapindo

juga dilakukan melalui jejaring sosial facebook.

Namun, tidaklah mudah melawan wacana kasus Lapindo ini.

Group media Bakrie lebih banyak menjangkau kalayak

dibandingkan dengan media alternatif yang dibangun masyarakat

sipil.

10

Situs ini (www.korbanlumpur.info) dikelola oleh Kanal News Room, dapur berita dan data yang lahir atas inisiatif aliansi masyarakat sipil untuk korban Lapindo pada pertemuan Ciputat 12-13 Juli 2008. Kanal hingga kini melahirkan tiga bentuk media, yakni website www.korbanlumpur.info, buletin Kanal dan Kanal Radio. Kanal menyajikan fakta lapangan, data, dan analisis tentang kasus lumpur Lapindo dengan menitikberatkan pada komitmen memperjuangkan hak-hak korban. 11

http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html 12

“Menurut pendapat saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah saya lakukan, gempa tidak bisa memicu semburan lumpur Lapindo. Dan kita 90 persen yakin, bahkan kolega-kolega saya 99 persen yakin, semburan ini terkait dengan kecerobohan pemboran,” ujar Tingay.

18

Tabel : Gerakan kampanye kasus Lapindo di media sosial

Channel Jumlah

anggota/follower

Keterangan

Fanpage facebook13 878 (per 19 Juli 2011)

Friend of Lapindo

Victim, Group in

Facebook14

3404 (per 19 Juli 2011)

Twitter

@korbanlapindo15

452 (27 Juli 2011)

Cause;Dukung Korban

Lapindo Mendapatkan

Keadilan 16

17,238 ( Per Juni 2011)

Tingkat keterbacaan atau paparan media yang dijadikan

tempat untuk melawan dominasi wacana dalam kasus Lapindo

sangat sedikit dibandingkan dengan keterbacaan atau paparan

dari media konglomerasi Group Bakrie.

Tabel Perlawanan Kasus Lapindo di Internet

NO Channel Jumlah

pembaca/pemirsa

Ranking di

Alexa

Jumlah

anggota/follower

di media sosial

Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo

1 Website

korbanlumpur.info

6,167,065

(global),

140,328

13

http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall 14

http://www.facebook.com/group.php?gid=26083340518 15

http://twitter.com/#!/korbanlapindo 16

http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932

19

(rank in id),

40 (site link

in)

2 Fanpage facebook 878

3 Friend of Lapindo

Victim, Group in

Facebook

3404

4 Twitter

@korbanlapindo

452

5 Cause;Dukung

Korban Lapindo

Mendapatkan

Keadilan

17,238

Media Group Bakrie

1 Vivanews.com Peringkat

ke-13 topsite

menurut

alexa.

857 (global),

13 (rank in

Id), 276 (site

link in)

Twitter

(@VIVAnews)

185,597

Vivanews.com di

facebook17

4,545

Vivanews.com di

facebook 218

66,849

17

http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall

20

2 AnTV 87,4 juta

AnTV di twitter19 30,278

3 TV One 108,8

TV One di Twitter20 404,409

18

http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom 19

@whatsonANTV 20

@tvOneNews

21

VI. Antara Mbak Prita dan Mbok Jumik

"Kita tolak gugatan perdatanya Omni, dan mengabulkan

permohonan Prita," ujar Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa

seperti ditulis sebuah media di Jakarta. Ya, Mbak Prita Mulyasari,

akhirnya terbebas dari jeratan hukum. Dukungan para pengguna

internet di negeri ini kepada Mbak Prita tidak sia-sia.

Tak berlebihan bila gerakan mendukung Mbak Prita di

internet melawan RS Omni menjadi tonggak bersejarah bagi

gerakan sosial digital atau lebih sering disebut click activism.

Nama Mbak Prita selalu dirujuk dalam seminar dan diskusi

mengenai gerakan sosial digital.

Banjir dukungan dari para pengguna internet kepada Mbak

Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional

menjadi capaian spektakuler gerakan sosial digital dalam

menggalang opini publik dan solidaritas masyarakat. Megawati,

calon presiden pada pemilu 2009 lalu pun menyempatkan diri

untuk mengunjungi Mbak Prita.

Begitu pula solidaritas masyarakat dalam mengumpulkan

koin untuk membayar tuntutan denda terhadap Mbak Prita

22

Mulyasari mampu menyedot perhatian media-media mainstream.

Kabarnya, besarnya pemberitaan di media mainstream itu pula

yang sempat membuat RS Omni Internasional merasa ragu untuk

meneruskan gugatannya.

Lain Mbak Prita Mulyasari, lain pula Mbok Jumik. Siapa pula

Mbok Jumik itu? Dan mengapa membandingkanya dengan icon

gerakan sosial digital Mbak Prita Mulyasari?

Mbok Jumik adalah perempuan yang tinggal di Porong,

Sidoarjo, Jawa Timur. Ia salah satu perempuan yang menjadi

korban lumpur Lapindo. Usianya tidak lagi muda seperti Mbak

Prita Mulyasari. Ia berusia 52 tahun. Lumpur Lapindo telah

menghancurkan rumah Mbok Jumik di Desa Renokenongo. Air

yang telah menggenangi rumahnya sejak hari pertama munculnya

semburan lumpur memaksa keluarga Mbok Jumik menjadi

pengungsi.

Bulan Juni 2008 Mbok Jumik mulai merasakan sakit luar

biasa di perutnya. Pada saat itu keluarga Mbok Jumik pun segera

membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo.

Sekitar dua minggu Mbok Jumik dirawat di rumah sakit. Namun,

karena tak mampu membiayai ongkos rumah sakit, keluarga Mbok

23

Jumik membawanya pulang ke tempat pengungsian korban

Lapindo di Pasar Baru Porong. Keluarganya pun pasrah.

Selanjutnya, Mbok Jumik dirawat dengan menggunakan

pengobatan tradisional.

Para relawan Posko Korban Lapindo di Porong pun segera

menulis surat terbuka permohonan bantuan biaya perawatan bagi

Mbok Jumik via internet (email, milis, forum dan sebagainya).

Bahkan mereka juga menulis surat khusus permohonan bantuan

untuk Mbok Jumik kepada lembaga bantuan sosial yang ada di

Indonesia via email.

Berbeda dengan kasus yang menimpa Mbak Prita Mulyasari

melawan RS Omni Internasional yang mampu menciptakan

solidaritas sosial di kalangan pengguna internet. Dalam kasus

Mbok Jumik ini solidaritas itu tidak muncul. Bahkan hingga Mbok

Jumik menghembuskan nafas terakhir pun, tidak ada bantuan

yang datang.

Jika dalam kasus Mbak Prita Mulyasari melawan RS Omni

Internasional terkait dengan hak konsumen yang tidak dipenuhi

oleh sebuah industri jasa rumah sakit, maka dalam kasus Mbok

24

Jumik ini terkait dengan tidak dipenuhinya hak warga negara atas

kesehatan.

Meskipun begitu kasus Mbok Jumik tidak cukup menarik

simpati para pengguna internet di Indonesia untuk melakukan

solidaritas sosial seperti dalam kasus Mbak Prita Mulyasari.

Pertanyaannya tentu saja adalah mengapa click activism gagal

membangun solidaritas sosial dalam kasus Mbok Jumik, tidak

seperti dalam kasus Mbak Prita Mulyasari?

Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu mari kita

lihat komposisi pengguna internet di Indonesia. Jika kelas sosial

menengah-atas dikaitkan dengan tingkat pendidikan, maka terlihat

bahwa pengguna internet di negeri ini didominasi oleh kelas sosial

tersebut. Ditinjau dari jenjang pendidikan, menurut indikator

telematika yang ditulis iptek.net menyebutkan, tingkat sarjana

adalah pengguna terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%).

Sementara berdasarkan profesi menunjukkan bahwa mahasiswa

yang paling banyak menggunakan internet (39%).

Karena pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelas

menengah, maka solidaritas sosial akan muncul jika ada isu yang

mengusik atau berpontensi menganggu kepentingan mereka kelak

25

di kemudian hari. Kelas menengah yang mendominasi penggunaan

internet di Indonesia ini adalah juga konsumen atau minimal calon

konsumen dari RS Internasional. Jadi wajar bila mereka kemudian

memiliki empati dan membangun solidaritas dalam kasus yang

menimpa Mbak Prita Mulyasari yang juga konsumen dari RS Omni

Internasional.

Sementara dalam kasus Mbok Jumik solidritas sosial itu tidak

terbangun karena para pengguna internet di Indonesia yang

didominasi kelas menengah itu tidak ikut merasakan perihnya

hidup menjadi korban lumpur Lapindo. Mereka tidak pernah

merasakan menjadi pengungsi dan menghirup udara beracun di

Porong, Sidoarjo. Bahkan seringkali para pengguna internet ini

berselancar di internet dengan nyaman di sebuah ruangan

berpendingin udara (AC). Berbeda 180 derajat dengan kehidupan

Mbok Jumik dan korban lumpur Lapindo sehari hari.

Dari dua kasus ini terlihat bahwa click activism memiliki

cacat bawaan, yaitu bias kelas sosial menengah-atas. Persoalan

yang menyangkut kepentingan kelas menengah-atas lebih mudah

terangkat, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan

kelas menengah-bawah sulit terangkat.

26

VII. Kasus Lapindo=Kasus Politik?

Saat tulisan ini dibuat, sudah lima tahun lebih semburan

lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan warga Porong,

Sidoarjo. Lima tahun adalah waktu yang tidak sebentar bagi warga

Porong untuk terus menderita. Timbul pertanyaan, dimana negara?

Kenapa warga korban lumpur dibiarkan sendirian

memperjuangkan hak-haknya sendiri?

Berbeda dengan korban lumpur dibiarkan sendirian oleh

pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya. Saat Group

Bakrie terlilit masalah, bantuan pemerintah segera datang.

"Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak

boleh. Tidak ada diskriminasi. Itu terlalu kecil bantuannya kalau

hanya minta tolong diawasi jika dibanding yang lain," ujar Wakil

Presiden Jusuf Kalla seperti ditulis Koran Tempo, 15 November

2008. Pernyataan itu sekaligus sebuah pengakuan bahwa

pemerintah benar-benar telah menolong PT Bumi Resources, salah

satu bagian Grup Bakrie, dari kebangkrutan.

Dalih nasionalisme pun dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf

Kalla untuk membenarkan tindakan tersebut. Logika yang dipakai

27

adalah Grup Bakrie merupakan perusahaan nasional, maka wajar

dibantu, apalagi korporasi tersebut juga merupakan pembayar

pajak di negeri ini. Meskipun korban lumpur di Sidoarjo sejatinya

juga pembayar pajak kepada negeri ini.

Perlakuan berbeda itu semakin menguatkan dugaan bahwa

sesungguhnya kasus semburan lumpur ini bukanlah sekedar

kasus sosial dan lingkungan hidup. Ada dimensi politik di

dalamnya.

Lihatlah bagaimana pemerintah lebih nyaman untuk

mengikuti seruan iklan Lapindo yang mengatakan bahwa

semburan lumpur itu adalah bencana alam. Bukan akibat

pengeboran.

Padahal audit BPK21, dokumen rahasia Medco22 (mitra

Lapindo), pendapat mayoritas pakar pengeboran di dunia23,

menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukanlah

bencana alam. Semburan lumpur itu terkait dengan proses

pengeboran.

21

http://www.slideshare.net/indoleaks/anwar-nasution-lapindo 22

http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151210657572TriTech_Lukman_report_-

_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document.pdf,

http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151816979683Final%20Report%20Sidoarjo%20

Neil%20Adams.pdf 23

http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/378-konferensi-aapg-cape-town--lapindo-penyebab-semburan-

lumpur-panas.html

28

Dimensi politik dalam kasus Lapindo mulai nampak ketika

para petinggi Lapindo mencalonkan diri menjadi Bupati Sidoarjo.

Setelah berhasil "menguasai" tanah Sidoarjo melalui pembelokan

persoalan ganti rugi menjadi sekadar jual-beli aset, bukan tidak

mungkin sebentar lagi Sidoarjo secara politik jatuh ke tangan

Lapindo secara total, andai saja petinggi (mantan) Lapindo berhasil

menjadi Bupati Sidoarjo.

Mencalonkan diri secara politik menjadi pejabat publik,

termasuk Bupati Sidoarjo, adalah hak setiap warga negara.

Namun, untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo, agak

ganjil bila tiga petinggi kelompok Lapindo secara bersamaan

mencalonkan diri menjadi pejabat publik di kawasan itu. Apa

kepentingan Lapindo dalam pilkada Sidoarjo?

Seperti diberitakan oleh berbagai media massa nasional,

memasuki tahun keempat, semburan lumpur Lapindo ternyata

belum terselesaikan secara tuntas dan adil. Bahkan dampak buruk

semburan lumpur makin meluas, menembus batas-batas peta area

terkena dampak yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.

Bukan hanya tanah, rumah, dan sawah yang terendam, udara dan

air tanah di Porong, Sidoarjo, pun kini telah tercemar.

29

Pada pertengahan 2009, misalnya, warga dari kawasan Siring

Barat, Jatirejo, dan Mindi di Porong, Sidoarjo, harus mengungsi

dari rumah mereka. Pasalnya, pemerintah daerah Jawa Timur

menyatakan kawasan di tiga desa tersebut tidak layak huni akibat

dampak semburan lumpur Lapindo yang makin meluas.

Celakanya, selain dampak buruk semburan lumpur Lapindo

makin meluas, proses jual-beli aset korban lumpur berjalan

tersendat. Janji-janji manis yang dilontarkan oleh pihak Lapindo

kepada warga dengan mudah diingkari. Begitu pula janji dari

pemerintah, yang akan mengawal proses jual-beli aset korban

lumpur ternyata hanya isapan jempol.

Seharusnya, memasuki tahun keempat semburan lumpur,

warga Sidoarjo memerlukan seorang bupati yang berani bukan

hanya mendampingi warga korban lumpur, tapi juga berada di

barisan terdepan ketika berhadapan dengan Lapindo dan

pemerintah pusat dalam memperjuangkan hak-hak korban

lumpur. Bukan hanya hak atas tanah yang telah terendam lumpur,

namun juga hak atas kesehatan, air bersih, dan penghidupan yang

layak. Aroma untuk memetieskan kasus lumpur Lapindo secara

tuntas melalui pencalonan tiga petinggi Lapindo sebagai Bupati

30

Sidoarjo mulai menyengat. Terlebih sebelumnya Kepolisian Daerah

Jawa Timur telah berhasil memetieskan kasus pidana Lapindo

melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Setelah secara hukum kasus lumpur Lapindo bisa

dipetieskan, secara politik kasus ini juga mulai ditinggalkan.

Partai-partai politik di tingkat nasional lebih asyik mempersoalkan

kasus skandal Bank Century dan melupakan penderitaan panjang

korban lumpur yang akan memasuki tahun keempat.

Sialnya, meskipun di tingkat nasional persoalan lumpur

Lapindo tidak lagi dianggap penting, ternyata tidak menyurutkan

perlawanan korban lumpur di Sidoarjo untuk terus-menerus

menuntut haknya.

Hal itu terbukti beberapa kali perlawanan korban lumpur

tersebut mendapat liputan di berbagai media massa nasional.

Bahkan di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, saat itu,

Fadel Muhammad, kolega Aburizal Bakrie di Partai Golkar, para

petani budi daya ikan dan udang di Sidoarjo secara lugas

menyampaikan keluhan terkait dengan dampak buruk lumpur

Lapindo terhadap usaha tambak mereka.

31

Suara protes dari Sidoarjo itu, jika tidak ditertibkan, tentu

akan memancing elite politik di tingkat pusat yang semula sudah

bungkam untuk kembali bersuara. Bila itu terjadi, upaya untuk

memetieskan kasus lumpur Lapindo akan berantakan. Perlawanan

warga Sidoarjo harus diredam melalui jalur politik dengan

mengambil alih kekuasaan bupati di kawasan itu. Proyek untuk

memetieskan kasus lumpur Lapindo tidak boleh gagal. Jika upaya

memetieskan kasus lumpur Lapindo ini gagal, bukan tidak

mungkin akan berkembang seperti kasus pencemaran di Bhopal,

yang setiap tahun diperingati oleh para pegiat lingkungan hidup di

dunia. Dan itu merupakan aib bagi Lapindo serta grup perusahaan

yang menaunginya.

Selain itu, upaya menguasai Sidoarjo secara politik ini

sejatinya menunjukkan bahwa sebenarnya semburan lumpur di

kawasan tersebut bukan murni bencana alam. Jika murni bencana

alam, tentu para petinggi Lapindo tidak perlu capek-capek untuk

mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo. Pemerintah Susilo

Bambang Yudhoyono secara jelas telah menyatakan bahwa

semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam, tidak terkait

dengan pengeboran. Lantas apa lagi yang ditakutkan Lapindo?

32

VIII. PR Lama Anggota KOMNAS HAM Baru

Juli 2012, adalah bulan terakhir bagi anggota Komisi Nasional

(Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2007-2012 untuk

mengemban tugas negara. Lima tahun adalah waktu yang cukup

panjang bagi mereka untuk berkiprah dalam penegakan HAM di

tanah air. Dan tidak lama lagi para anggota Komnas HAM periode

2007-2012 akan digantikan oleh anggota yang baru.

Apresiasi pantas kita berikan pada anggota Komnas HAM

periode 2007-2012 atas perannya dalam penegakan HAM selama

lima tahun terakhir ini. Namun ada sebuah pekerjaan rumah (PR)

yang ditinggalkan oleh anggota Komnas HAM periode 2007-2012.

Dan pekerjaan rumah itu harus diselesaikan oleh anggota Komnas

HAM yang baru. Pekerjaan rumah itu adalah menyelesaikan kasus

Lapindo.

Awal tahun 2010 silam, sidang paripurna Komnas HAM

secara aklamasi menyetujui rekomendasi Tim Investigasi Kasus

Lumpur Lapindo untuk membentuk Tim Penyelidikan Proyustisia

tentang Pengadilan HAM atas Peristiwa Lumpur Lapindo. Tim

menemukan dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam

33

kasus lumpur Lapindo yang mengarah pada kejahatan terhadap

kemanusiaan (crimes against humanity).

Waktu pun berlalu. Hingga hari-hari terakhir masa kerja

anggota Komnas HAM periode 2007-2012, hasil penyidikan

Komnas HAM masih misteri. Komnas HAM yang semula

diharapkan mampu memperkuat posisi korban lumpur dalam

memperjuangkan hak-haknya, sepert ikut-kutan loyo ketika

berhadapan dengan kasus lumpur Lapindo.

Pertanyaannya kemudian adalah sebegitu sulitkah

menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus lumpur

Lapindo? Apakah Komnas HAM harus menunggu hingga lahir

sebuah generasi cacat di Porong untuk membuktikan ada

pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo? Diabaikan hak-

hak korban lumpur Lapindo selama lebih dari enam tahun ini

menjadi tamparan keras bagi penegakan HAM di tanah air.

Dilanggarnya hak-hak kemanusiaan korban lumpur adalah noda

hitam dalam penegakan HAM di Indonesia.

Tentu bukan hal yang sulit bagi anggota Komnas HAM periode

2007-2012 untuk mengetahui penderitaan panjang korban lumpur

Lapindo. Mereka tentu pernah mendengar kematian Aulia Nadira

34

Putri, bayi 3,5 bulan, yang meninggal akibat terlalu sering

menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo.

Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 tentu juga pernah

mendengar kisah pilu yang dialami oleh Purwaningsih dan Dedy

Purbianto. Pada awal September 2010 silam, dua orang itu harus

dirawat di rumah sakit. Sekujur tubuh mereka mengalami luka

bakar yang cukup serius. Semburan gas liar yang mengandung

metan dari lumpur Lapindo tiba-tiba terbakar dan melukai tubuh

mereka berdua.

Dan menjelang enam tahun semburan lumpur Lapindo,

ancaman bagi warga Sidoarjo bukan hanya munculnya semburan

gas liar yang mudah terbakar, namun juga makin meluasnya

penurunan tanah di Porong. Kini penurunan tanah di kawasan itu

mulai membahayakan konstruksi rumah. Rumah yang tidak

tenggelam lumpur Lapindo pun berpotensi roboh secara berlahan.

Praktis, warga Porong seperti menghitung hari untuk menjadi

pengungsi.

Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 juga tentu sudah

mengetahui semburan lumpur Lapindo juga berdampak pada

meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah. Dan mereka tentu

35

sudah paham bahwa memperoleh pendidikan yang layak adalah

bagian dari hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 tentu memahami

bahwa dari serangkaian kejadian di atas menunjukan bahwa

semburan lumpur Lapindo bukan hanya sekedar hilangnya rumah

dan tanah. Tapi juga telah mengancam keselamatan hidup warga

dan juga pemenuhan hak-hak warga lainnya. Anggota Komnas

HAM periode 2007-2012 tentu tidak harus diajari bahwa komponen

HAM bukan hanya hak sipil dan politik tapi juga hak ekonomi,

sosial dan budaya (Ekosob).

Pertanyaan berikutnya, tentu saja adalah mengapa Anggota

Komnas HAM 2007-2012 belum juga menuntaskan kasus Lapindo?

Apakah ada diantara anggota Komnas HAM periode 2007-2012

yang sedeng ‘masuk angin’ sehingga membiarkan penyelesaian

kasus Lapindo dari sisi HAM tidak tuntas?

Entahlah. Yang jelas sekarang ini, kasus Lapindo telah

menjadi pekerjaan rumah terberat bagi anggota Komnas HAM

periode 2012-2017. Kini, mereka harus melihat serangkaian fakta

dari kasus Lapindo itu dari sudut pandang lain. Karena menurut

kaidah HAM, pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk

36

menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganya,

maka anggota Komnas HAM yang baru harus mengarahkan pisau

analisisnya pada serangkaian kebijakan pemerintah yang telah

mereduksi persoalan ganti rugi hanya menjadi sekedar jual beli

aset tanah dan rumah.

Anggota Komnas HAM baru harus segera membongkar semua

kebijakan pemerintah yang pernah dikeluarkan terkait kasus

Lapindo. Mereka harus menganalisa sejauh mana kebijakan-

kebijakan itu berpontensi memicu pelanggaran HAM. Dari titik

tolak itulah kemudian dapat diketahui sejauh mana peran

pemerintah dalam dugaan terjadinya pelanggaran HAM kasus

Lapindo.

Selagi matahari masih bersinar, di saat itu pulalah masih ada

harapan. Tidak berlebihan bila kita semua berharap pada anggota

Komnas HAM yang baru dalam penyelesaian kasus Lapindo.

Kita berharap anggota Komnas HAM yang baru dapat

membuat trobosan hukum untuk menyelamatkan warga Porong,

Sidoarjo dari penderitaan panjangnya. Enam tahun adalah waktu

yang terlampau panjang bagi warga Porong, Sidoarjo untuk terus

37

menderita akibat kasus Lapindo. Semoga kali ini anggota Komnas

HAM yang baru tidak mengecewakan harapan korban lumpur.

38

IX. Lho Lapindo Mau Ngebor Lagi?

Berita mengejutkan itu datang dari Sidoarjo. Salah satu media

massa di Jakarta (26/2/2011) menuliskan bahwa Lapindo akan

menambah titik eksplorasi di Desa Kalidawir, Kecamatan

Tanggulangin, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat

semburan lumpur.

Baru kemarin rasanya, semburan lumpur Lapindo

menghancurkan kehidupan warga Porong, Sidoarjo. Semburan

lumpur itu masih menyisakan duka yang amat dalam bagi warga

Sidoarjo. Rumah, tanah dan juga harapan warga Porong, Sidoarjo

untuk hidup layak seperti warga lainnya seakan hilang begitu

muncul semburan lumpur Lapindo.

Di saat air mata masih basah, di saat luka masih menganga

itu Lapindo memiliki rencana kembali melakukan eksplorasi

minyak dan gas bumi (migas) di wilayah itu. Dari sisi ekonomi

mungkin eksplorasi itu layak. Karena Provinsi Jawa Timur memang

terkenal sebagai penopang migas secara nasional.

Menurut catatan Walhi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur,

menopang 40 % kekayaan minyak dan gas (migas) nasional dengan

39

28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok

Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di 3 Kabupaten

Jawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto dan 2

sumur di Pasuruan).

Pertanyaanya kemudian adalah, meskipun secara ekonomi

layak, namun apakah secara sosial, rencana Lapindo untuk

kembali melakukan pengeboran eksplorasi itu juga layak? Mengapa

Lapindo seperti mengabaikan kejadian semburan lumpur yang

terjadi pada tahun 2006 silam?

Keberanian Lapindo untuk kembali merencanakan eksplorasi

pengeboran baru di Sidoarjo setidaknya didasarkan oleh dua

alasan. Pertama, pemerintah sudah begitu meyakini bahwa

semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam dan tidak terkait

pemboran.

Keyakinan pemerintah itu kemudian mendapat angin segar

setelah ditolaknya gugatan perdata Walhi dan YLBHI. Keyakinan

itu semakin tak tergoyahkan ketika Kepolisian Daerah (Polda) Jawa

Timur menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

kasus pidana Lapindo.

40

Keyakinan itu seakan mengabaikan dokumen rahasia Medco,

mitra Lapindo dalam mengeksplorasi migas di Blok Brantas, yang

menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan

aktivitas pengeboran. Bahkan laporan audit BPK dan pendapat

masyoritas pakar pengeboran internasional yang menyatakan hal

yang sama pun diabaikan oleh pemerintah.

Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpur

Lapindo adalah bencana alam dan tidak terkait degan pengeboran

juga tercermin dari munculnya wacana dari pemerintah untuk

menjadikan kawasan semburan lumpur sebagai tempat wisata

geologi.

Pesan dari munculnya wacana itu sangat jelas. Bahwa

semburan lumpur Lapindo justru membawa berkah bagi masyarkat

sekitar. Kawasan yang terkena semburan dapat menjadi tempat

wisata. Dan itu artinya akan mendatangkan uang. Jadi tidak perlu

ada yang ditakutkan lagi jika ada eksplorasi migas lanjutan di

kawasan itu. Kalaupun nanti terjadi kecelakaan pengeboran, toh

akan tetap bisa membawa berkah bagi masyarakat sekitar.

Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpur

Lapindo adalah bencana alam juga terlihat dari pola penanganan

41

dampak dari semburan lumpur itu. Dalam penanganan dampak

semburan lumpur, persoalan ganti rugi telah dibelokan menjadi

sekedar persoalan jual beli aset. Apa ini artinya?

Artinya, jika persoalan jual beli aset itu selesai maka selesai

pulalah kasus Lapindo ini. Dan karena sudah selesai kasusnya

maka tidak ada alasan lagi untuk mempermasalahkan ekplorasi

migas baru di kawasan itu.

Benar saja. Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

(ESDM) Widjajono Partowidagdo pun menawarkan kepada Lapindo

untuk kembali melakukan eksplorsai bila sudah menyelesaiak

persoalan jual beli aset korban lumpur. Di sebuah Koran TEMPO

(9/11/2011), sang wakil menteri itu menawarkan kepada Lapindo

untuk melanjutkan eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo.

Menurutnya ladang minyak di Sidoarjo, yang kini terendam

lumpur, pasti berpotensi memiliki cadangan migas.

Namun sayang, sepertinya pemerintah lebih tergiur terhadap

kekayaan migas di Sidoarjo daripada harus menjaga keberlanjutan

kehidupan warganya. Warga Sidorajo seperti diposisikan hanya

sebatas angka statistik, bukan manusia seutuhnya yang harus

dilindungi hak-haknya. Padahal jika pemerintah mengutamakan

42

keselamatan warga Sidoarjo maka, yang dilakukan adalah

melakukan moratorium terhadap segala bentuk eksplorasi dan

eksploitasi migas di Sidoarjo. Kehancuran ekologi di Sidoarjo harus

dipulihkan seperti semula sebelum ijin baru untuk eksplorasi dan

eksploitasi migas kembali diterbitkan.

43

X. Pembelajaran Singkat Kasus Lapindo

Pembelajaran yang utama dari kasus Lapindo ini adalah,

pentingnya menempatkan keselamatan warga negara di atas

kepentingan bisnis industri tambang. Negara memiliki kekuasaan

untuk melindungi keselamatan dan masa depan warganya. Dan

kekuasaan itu harusnya digunakan. Seandainya kedepan ada

kejadian yang serupa dengan kasus Lapindo maka, negara harus

lebih kuat. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis.

Semburan lumpur di Sidoarjo tidak boleh terulang dan terjadi

di kawasan lainnya. Warga yang berada di kawasan yang akan

dijadikan daerah eksplorasi dan eksploitasi tambang harus kritis

terhadap segala resiko yang terjadi akibat operasional

pertambangan. Warga harus menggunakan hak – haknya untuk

mengetahui secara detail rencana operasional tambang, bukan

sekedar rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Dan, perlawanan ini belum selesai......................

44

Bahan Bacaan

1. http://www.detiknews.com/read/2011/01/25/183531/155444

3/10/ical-korban-lumpur-lapindo-jadi-miliarder 2. http://korbanlumpur.info/kisah/kisah-korban/807-terbakar-gas-

metan-setahun-korban-lapindo-diabaikan.html 3. http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-

bakrie-telecom/8867 4. http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE

5. http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU 6. http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-

sidoarjo-bukan-karena-pengeboran 7. http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-

pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo 8. http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-

ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html

9. http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall 10. http://www.facebook.com/group.php?gid=26083340518 11. http://twitter.com/#!/korbanlapindo 12. http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932

13. http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall

14. http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom 15. http://www.slideshare.net/indoleaks/anwar-nasution-lapindo

http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151210657572TriTech_Lukman_report_-

_East_Java_Well_Blow-out_Assessment_-_Preliminary_Report_Document.pdf, http://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2009/6/17/2009617151816979683Final%20Report%20Sidoarjo%20Neil%20Adams.pdf

16. http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/378-konferensi-

aapg-cape-town--lapindo-penyebab-semburan-lumpur-panas.html

45

Sekilas tentang Penulis

Firdaus Cahyadi dilahirkan di Magetan, 1975. Menghabiskan waktu sekolah dari TK hingga SMA di Kabupaten Magetan. Selepas dari SMA Negeri Maospati, Magetan pada tahun 1994, penulis melanjutkan sekolah di Fakultas Teknologi Industri (FTI), tepatnya pada jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Namun kuliah di ITS hanya bertahan hingga dua tahun. Tahun 1996, penulis melanjutkan kuliah S-1 pada jurusan Teknik Kelautan/Oceanography di Universitas Hang Tuah Surabaya. Selama kuliah penulis aktif di organisasi ekstra maupun intra kampus. Di organisasi ekstra kampus, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penulis pernah mengikuti Latihan Kader (LK) ke-1 HMI yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum HMI Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya penulis lebih banyak aktif di organisasi intra kampus. Penulis pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Universitas Hang Tuah, Surabaya pada periode 1998-1999. Menjadi Redaktur Pelaksana Tabloid Hang Tuah Post periode 1999-2000. Selain itu, pada tahun 1998, penulis juga aktif kesatuan aksi Hang Tuah Pro Demokrasi. Sebuah kelompok aksi mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya yang dibentuk untuk mendesakan perubahan kebijakan politik pada rejim Orde Baru.

46

Setamat kuliah di Universitas Hang Tuah, Surabaya pada tahun 2001, penulis bekerja menjadi wartawan di desk politik pada mingguan DIALOG di Jakarta. Selanjutnya penulis juga pernah bekerja sebagai Technical Officer di sebuah perusahaan pelayaran. Merasa tak puas bekerja di perusahaan swasta, penulis menjajaki untuk menjadi pekerja sosial. Penulis pun memilih menjadi relawan di LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional. Selepas menjadi relawan di WALHI, penulis sempat menjadi Program Manager di untuk Clean Air Project Jakarta. Selepas itu pernah menjadi Konsultan Policy Reform di SwissContact, sebuah lembaga donor dari Swiss. Selepas dari SwissContact, penulis bekerja di Yayasan SatuDunia sebagai Knowledge Manager hingga kini. Selain itu, penulis juga aktif sebagai koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Polusi Udara di Kaukus Lingkungan Hidup-Jakarta. Selain bekerja di Yayasan SatuDunia, penulis juga menjadi peneliti freelance untuk isu informasi dan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2005 hingga kini, penulis juga aktif menulis di kolom opini di berbagai media massa cetak nasional dan daerah, seperti pada Harian KOMPAS, Harian Bisnis Indonesia, Koran TEMPO, Harian KONTAN, Harian SOLO POS dan juga di majalah anak-anak. Isu yang sering ditulis oleh penulis seputar persoalan Lingkungan Hidup, Sosial, Informasi dan Pengetahuan. Saat ini penulis sedang merintis sebuah bisnis sosial. Sebuah bisnis yang tidak sekedar mendapatkan profit secara ekonomi namun membawa ‘virus-virus’ perubahan sosial yang lebih adil bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Sebuah mimpi yang sedang diupayakan menjadi sebuah kenyataan.