Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow to Universitas Diponegoro - Semarang
-
Upload
antonius-marhenanto -
Category
Government & Nonprofit
-
view
39 -
download
0
Transcript of Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow to Universitas Diponegoro - Semarang
![Page 1: Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow to Universitas Diponegoro - Semarang](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081811/55c884e3bb61ebff4e8b47e8/html5/thumbnails/1.jpg)
S I A R A N P E R S
Dapat disiarkan segera
Kelestarian Lingkungan Hidup Harus Menjadi Prioritas Pemerintahan Baru
Semarang, 22 Oktober 2014 – Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan seperti kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi. Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadikan kelestarian lingkungan hidup sebagai prioritas utama di awal pemerintahannya.
Hal tersebut menjadi bahasan dalam Perspektif Baru Campus Road Show bertema “Harapan pada Pemerintahan Baru di Bidang Pelestarian Lingkungan” di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang Rabu (22/10). Acara ini merupakan hasil kerja sama Yayasan Perspektif Baru (YPB), Konrad Adenauer Stiftung (KAS), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip. Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif WALHI Nasional Abetnego Tarigan; Yayasan Tunas Nusa Gita Syahrani. Sedangkan Wimar Witoelar, pendiri YPB, menjadi moderator.
Hingga kini tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia masih tinggi, salah satunya tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang sangat besar. Penelitian Belinda Margono dan Matthew Hansen Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000 - 2012 di jurnal Nature Climate Change edisi 29 Juni 2014 menunjukkan masih tingginya kerusakan hutan Indonesia yang tergerus hingga mencapai enam juta hektar pada 2000 - 2012.
Saat mengawali diskusi, Wimar Witoelar mengatakan Pemerintahan Jokowi akan mendapatkan tantangan besar dalam komitmennya menjaga lingkungan hidup. Selain mengatasi masalah tergerusnya hutan, masalah utama lainnya ialah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun dan asapnya hingga mengganggu negara-negara tetangga. Padahal pemerintah telah mensahkan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Abetnego mengatakan kerusakan lingkungan saat ini seperti kebakaran hutan dan lahan bukan hanya karena persoalan teknis. Namun lebih banyak kesalahan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik kebijakan tata ruang dan pengeluaran ijin. “Banyak keputusan – keputusan ini didasari kepentingan politik dan eknomi pengusaha dan penguasa yang sarat dengan kolusi dan korupsi tanpa memperhatikan dampak lingkungan,” kata dia.
Menurut Abetnego, pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat untuk memutus mata rantai kolusi dan korupsi politisi jahat dengan pengusaha industri ekstraktif yang telah menahun. Selama ini hutan dan sumber daya alam lainnya menjadi salah satu sumber utama penggerak mesin uang kalangan politisi dan pengusaha ekstraktif melalui izin dan konsesi untuk mengeruk kekayaan alam termasuk hutan tanpa memperdulikan kelestarian.
Gita mengatakan kerusakan lingkungan hidup termasuk hutan berdampak sangat luas baik dari sisi sosial, ekonomi maupun kualitas lingkungan itu sendiri termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity) di Indonesia yang tak ternilai harganya. Saat ini, tersedia banyak kesempatan bagi mahasiswa untuk secara aktif mendukung dan mengawasi langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Menjadi relawan dan melakukan studi terkait.
![Page 2: Siaran Pers Perspektif Baru Roadshow to Universitas Diponegoro - Semarang](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022081811/55c884e3bb61ebff4e8b47e8/html5/thumbnails/2.jpg)
S I A R A N P E R S
Berdasarkan hal tersebut pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi diharapkan segera mewujudkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup sejak awal pemerintahan. Apalagi pada masa kampanye pemilihan presiden dalam visi misinya Jokowi menyatakan jika kepentingan ekonomi, hajat hidup orang banyak, serta lingkungan hidup harus seimbang dan
berjalan paralel. Pemerintahan sudah menyatakan komitmennya pada lingkungan hidup dalam visi misinya, maka tugas kita adalah mendorong dan mengawasi program-program pelestarian lingkungan hidup pemerintah, termasuk memberikan kritik-kritik produktif jika pelaksanaannya kurang.
---Selesai---
Keterangan tentang Yayasan Perspektif Baru (YPB) dapat dilihat di situs www.perspektifbaru.com
Keterangan tentang Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dapat dilihat di situs www.kas.de/indonesien/id
Kontak MediaYayasan Perspektif BaruDwipo KuncoroTel: (62-21) 727 90028 Fax: (62-21) 722 9994E-mail: [email protected]