Koalisi'Masyarakat'Sipil'untuk'Transparansi''dan'Akuntabilitas'Tata'Kelola'Sumberdaya'Ekstraktif'

PERS%%RELEASEUntuk&diberitakan&pada&2&Oktober&2012,&dan&setelahnya.%

KEGIATAN(PERTAMBANGAN(HARUS(TRANSPARAN(DAN(AKUNTABEL(...!

% Menyikapi maraknya sorotan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia-termasuk beberapa kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi, Publish What You Pay Indonesia menyerukan agar proses kegiatan pertambangan berjalan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas harus dimulai sejak awal sebelum penentuan wilayah pertambangan, proses pemberian ijin/kontraknya, kegiatan operasi pertambangan dan hasil (penerimaan) yang didapat, termasuk penggunaan penerimaan hasil tambang tersebut untuk program pembangunan.

Sebelum proses pemberian ijin, pemerintah seharusnya mempertimbangkan secara matang-matang dampak dari kegiatan pertambangan tersebut, termasuk meminta pertimbangan masyarakat sekitar tempatan lokasi tambang berada. Selain memperhatikan pertimbangan masyarakat tempatan, pembukaan lahan tambang sudah semestinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sendiri. Jangan tiba-tiba ijin dikeluarkan, AMDAL keluar dan dokumen-dokumen lainnya sudah siap sedia, baru masyarakat tahu ada kegiatan pertambangan.

Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia mengatakan: “Meski pemerintah mendapatkan penerimaan daerah dari kegiatan pertambangan, namun pembukaan lahan tambang tidak semestinya dilakukan dengan sembarangan. Pemerintah harus menghitung untung dan rugi (cost and benefit) dari kegiatan tersebut, termasuk kerugian sosial dan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan. Karena bisa jadi secara ekonomi akan menambah penerimaan negara/daerah, namun kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut lebih besar dari keuntungan ekonomi yang diperoleh saat itu”.

Indonesia telah menjadi salah satu negara kandidat pelaksana EITI (Extractive Industries Trasparency Initiative)-sebuah standar global untuk mentransparansikan pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Komitmen Indonesia yang tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor. 26 Tahun 2010 tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak di sektor Migas, pertambangan umum, maupun batubara untuk menyampaikan laporan kepada EITI-Indonesia. Laporan pembayaran perusahaan-yang berupa pajak dan nonpajak tersebut kemudian akan direkonsiliasi dengan laporan penerimaan dari pemerintah oleh rekonsiliator independen. Dalam putaran pertama EITI ini, jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan laporan kepada EITI sejumlah 129 perusahaan. “Selain laporan EITI, masyarakat dan Pemda perlu tahu lebih detail, berapa penerimaan dari tambang tersebut, berapa untuk pusat berapa untuk daerah dan bagaimana asal mula dari perhitungan penerimaan tersebut” imbuh Azis Paturungi, Koordinator Yasmib Sulselbar.

Terkait dengan kegiatan pertambangan Bijih Besi di Pulau Bangka, banyak pihak menyayangkan pemberian ijin tersebut, karena menyangkut kelangsungan hidup biota laut, terlebih ditengarai RT/RW Kabupaten Minahasa Utara menyatakan bahwa Pulau Bangka masuk sebagai kawasan pariwisata, Perikanan dan kelautan. “Dan Jika ditengarai ada indikasi penggantian RT/RT karena dorongan kegiatan pertambangan, maka tindakan tersebut patut diduga merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan mengarah ke kriminalitas lingkungan” Ujar Maryati Abdullah, Koordinator Publish Waht You Pay Indonesia di tengah acara training EITI di Makassar.

Persoalan pertambangan di Pulau Bangka ini patut mendapat perhatian pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Sarmin Ginca, anggota Dewan Pengarah PWYP Indonesia menambahkan “Penerbitan sertifikat Clean and Clear oleh Kementerian ESDM seharusnya dipatuhi oleh Pemda, karena kejujuran Pemda dalam penerbitan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) menjadi kunci keberhasilan penataan pertambangan yang carut-marut saat ini”. Untuk itu, PWYP Indonesia mendukung upaya kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam “Save Bangka Island” sebagai bentuk gerakan masyarakat untuk mendorong kegiatan pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel. Terkait dengan transparansi informasi, PWYP Indonesia meminta kepada pemerintah sebagai badan publik yang juga terkena kewajiban Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP No.14/2008), untuk membuka informasi dan dokumen kepada publik dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi.

Makassar, 2 Oktober 2012

Maryati AbdullahKoordinator Nasional

Contact: +6282125238247/marymaryati@yahoo.com

_________________________________________________________PWYP%Indonesia. adalah. sebuah. koalisi. Nasional. Masyarakat. Sipil. untuk. Transparansi. dan.

Akuntabilitas. Sumberdaya. Ekstraktif.. Beranggotakan. 38. Organisasi.Masyarakat.Sipil. (OMS). yang.

tersebar .di.seluruh.wilayah.Indonesia,. terdiri.atas:.Transparansi.International.Indonesia%TII,.Pusat.

Telaah. dan. Informasi. Regional%PATTIRO,. Institute. for .Essential. Services. Reform%IESR,. Indonesia.

Corruption.Watch%ICW,. Indonesia. Parliamentary. Center%IPC,. Indonesia. Center. for. Environmental.

Law%ICEL,. Phi. Institute%PI,. Seknas. Forum. Indonesia. untuk. Transparansi. Anggaran%FITRA,.

Masyarakat.Transparansi.Aceh%MATA,.Gerakan.Antikorupsi.Aceh%GERAK,.GERAK.Aceh.Besar,.AKAR.

Bengkulu,.Fitra.Riau,.Lembaga.Pemberdayaan.dan.Aksi.Demokrasi%LPAD.Riau,. Forum.Komunikasi.

Pemuka.Masyarakat.Riau%FKPMR,.WALHI.Riau,.Yayasan.Puspa. Indonesia%PUSPA.Palembang,.Pusat.

Studi. Kebijakan. Sumatra. Selatan%PASKASS,. Pattiro.Serang. Banten,. Institute. for. Ecological. Study%

INFEST. Garut,. Institute. for. Development. and. Economic. Analysis%IDEA. D.I. Yogyakarta,. Lembaga.

Penelitian. dan.Aplikasi.Wacana%LPAW.Blora,. Bojonegoro.Institute,. Fitra. Jawa.Timur,. Public.Crisis.

Center%PCC. Tuban,. Gresik. Institute,. Gerakan. Rakyat. Peduli. Sampang%GPRS,. Pokja%30. Samarinda,.

Yayasan. PADI. Indonesia%Balikpapan,. POSITIF. Kalimantan,. Gemawan. Kalbar,. Lembaga.

Pengembangan. Masyarakat. Pesisir. dan. Pedalaman%Lepmil. Sultra,. Yayasan. Pengembangan. Studi.

Hukum.dan.Kebijakan%YPSHK.Sultra,. Yayasan.Swadaya.Mitra.Bangsa%Yasmib.Sulselbar,. Solidaritas.

Masyarakat. untuk. Transparansi%SOMASI. NTB,. Lembaga. Studi. dan. Bantuan. Hukum%LSBH. NTB,.

Forum.Kerja.Sama.LSM%FOKER.LSM.Papua,.PERDU.Manokwari.....

2