Serikat Pekerja dan Hubungan...
Transcript of Serikat Pekerja dan Hubungan...
Serikat Pekerja danHubungan Industrial
Tujuan Serikat Pekerja (Mondy 2008)
Menjamin dan meningkatkan standar hidup danstatus ekonomi dari para anggotanya.
Meningkatkan dan menjamin keamanan individualdari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisamuncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi,atau keputusan manajemen.
Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistemsosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidakmerugikan perkembangan dan tujuan serikatpekerja.
Tujuan Serikat Pekerja (Mondy 2008)
Memajukan kesejahteraan semua pihak yangbekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikatpekerja atau bukan.
Menciptakan mekanisme untuk menangkalpenggunaan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang subyektif dan sewenang-wenang ditempat kerja.
Mengapa Karyawan Bergabungdengan Serikat Pekerja?
Tidak puas pada manajemen dalam hal: Kompensasi. Keamanan Jabatan Sikap manajemen
Mencari saluran sosial Peluang untuk menjadi pemimpinan Dipaksa rekan kerja
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sumber: UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusahadengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubunganyang terbentuk antara para pelaku dalam prosesproduksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsurpengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yangdidasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HUBUNGAN INDUSTRIAL
FUNGSI PEMERINTAH
Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,melaksanakan pengawasan, dan melakukanpenindakan terhadap pelanggaran peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan.
FUNGSI SERIKAT BURUH
Menjalankan pekerjaan sesuai dengankewajibannya, menjaga ketertiban demikelangsungan produksi, menyalurkan aspirasisecara demokratis, mengembangkan ketrampilan,dan keahliannya serta ikut memajukanperusahaan dan memperjuangkan kesejahteraananggota beserta keluarganya.
FUNGSIORGANISASI PENGUSAHA
Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha,memperluas lapangan kerja, memberikankesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka,demokratis, dan berkeadilan
SARANAHUBUNGAN INDUSTRIAL
Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi Pengusaha Lembaga kerja sama bipatrit Lembaga kerja sama tripatrit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
PERATURAN PERUSAHAAN
Adalah peraturan yang dibuat secara tertulisoleh pengusaha yang memuat syarat-syaratkerja dan tata tertib perusahaan.
Peraturan Perusahaan disusun oleh danmenjadi tanggung jawab dari pengusaha yangbersangkutan.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruhsekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajibmembuat peraturan perusahaan yang mulaiberlaku setelah disahkan oleh Menteri ataupejabat yang ditunjuk.
PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikansaran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh diperusahaan yang bersangkutan.
Dalam hal di perusahaan telah terbentuk SerikatPekerja/Buruh maka wakil pekerja/buruh adalahpengurus serikat pekerja/serikat buruh.
Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikatpekerja/buruh, maka wakil pekerja/buruh dipilihsecara demokratis untuk mewakili kepentinganpekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan
PERATURAN PERUSAHAAN
PERATURAN PERUSAHAAN SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT
a. Hak dan kewajiban pengusahab. Hak dan kewajiban pekerja/buruhc. Syarat kerjad. Tata tertib perusahaane. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan
Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidakboleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelahhabis masa berlakunya.
Perubahan Peraturan Perusahaan sebelumberakhir masa berlakunya hanya dapat dilakukanatas dasar kesepakatan antara pengusaha danwakil pekerja/buruh
PERATURAN PERUSAHAAN
Selama masa berlakunya peraturan perusahaan,apabila serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan menghendaki perundinganpembuatan perjanjian kerja bersama, makapengusaha wajib melayani.
Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidakberlaku bagi perusahaan yang telah memilikiperjanjian kerja bersama.
PERATURAN PERUSAHAAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Adalah perjanjian yang merupakan hasilperundingan antara serikat pekerja/serikat buruhatau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yangtercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, ataubeberapa pengusaha atau perkumpulan pengusahayang memuat syarat-syarat kerja, hak dankewajiban kedua belah pihak
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1(satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagiseluruh pekerja/buruh di perusahaan
Masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2(dua) tahun.
Perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang masaberlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkankesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikatpekerja/buruh.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN KERJA BERSAMASEKURANG-KURANGNYA MEMUAT
a. Hak dan kewajiban pengusahab. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat
buruh serta pekerja/buruhc. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya
perjanjian kerja bersamad. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian
kerja bersama.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA &PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha danpekerja/buruh tidak boleh bertentangan denganperjanjian kerja bersama
Dalam hal perjanjian kerja tersebut bertentangandengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuadalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukumdan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjiankerja bersama.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA &PERATURAN PERUSAHAAN
Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerjabersama dengan peraturan perusahaan, selama diperusahaan yang bersangkutan masih ada serikatpekerja/serikat buruh.
Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikatpekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersamadiganti dengan peraturan perusahaan, makaketentuan yang ada dalam peraturan perusahaantidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang adadalam perjanjian kerja bersama.
Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikatburuh atau pengalihan kepemilikan perusahaan makaperjanjian kerja bersama tetap berlaku sampaiberakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada haripenandatanganan kecuali ditentukan lain dalamperjanjian kerja bersama tersebut.
Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani olehpihak yang membuat perjanjian kerja bersamaselanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Perselisihan Hubungan Industrial
Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkanpertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihanmengenai hak, perselisihan kepentingan, danperselisihan pemutusan hubungan kerja sertaperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruhhanya dalam satu perusahaan
Penyelesaian PerselisihanPenyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaiandilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrialyang diatur dengan Undang-Undang.
Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnyayakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial
Mogok Kerja
Adalah tindakan pekerja/buruh yangdirencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruhuntuk menghentikan atau memperlambatpekerjaan.
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh danserikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnyaperundingan.
Gagalnya perundingan adalah tidak tercapainyakesepakatan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidakmau melakukan perundingan atau perundinganmengalami jalan buntu.
Tertib dan damai berarti tidak mengganggu keamanandan ketertiban umum, dan/atau mengancamkeselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan ataupengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.
Mogok Kerja
Sebelum mogok kerja, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) harikerja, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhwajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusahadan instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat.
Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya memuat:a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimuai dan diakhiri
mogok kerja;b. Tempat mogok kerja;c. Alasan dan sebab-sebab mengapa melakukan
mogok kerja;d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau
masing-masing ketua dan sekretaris buruh sebagaipenanggung jawab kelompok.
Mogok Kerja
Dalam hal tidak ada pemberitahuan sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari kerja, maka dengan alasan demi menyelamatkanalat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapatmengambil tindakan sementara dengan cara:a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi atau;b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogokkerja berada di lokasi perusahaan.
Mogok Kerja
Permasalahan mogok kerja harus mendapatkanpenyelesaian, sehingga baik sebelum dan selamamogok kerja berlangsung, instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanwajib menyelesaikan masalah yang menyebabkantimbulnya pemogokan dengan mempertemukandan merundingkannya dengan para pihak yangberselisih.
Mogok Kerja
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuaiketentuan, kepada pengusaha dilarang:
a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja denganpekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau;
b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalambentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurusserikat pekerja/buruh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.
Mogok Kerja
Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerjasecara sah dalam melakukan tuntutan haknormatif yang sungguh-sungguh dilanggaroleh pengusaha, pekerja/buruh berhakmendapatkan upah.
Mogok Kerja
Penutupan Perusahaan (lock out)
Adalah tindakan dan merupakan hak dasarpengusaha untuk menolak pekerja/buruhseluruhnya atau sebagian untuk menjalankanpekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
Namun pengusaha tidak dibenarkan melakukanlock out sebagai tindakan balasan sehubungandengan adanya tuntutan normatif daripekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikatburuh.
Lock out dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umumdan/atau jenis kegiatan yang membahayakankeselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit,pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendalitelekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik,pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.
Penutupan Perusahaan (lock out)
Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepadapekerja/buruh, serta instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari kerja sebelum lock out dilaksanakan.
Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat:a. Waktu (hari, tanggal, jam) dimulai dan diakhiri penutupan
perusahaan;b. Alasan dan sebab-sebab melakukan lock out.
Penutupan Perusahaan (lock out)
Namun pemberitahuan tidak diperlukanapabilapekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh:a. melanggar prosedur mogok kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 140;b. Melanggar ketentuan normatif yang ditentukandalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,perjanjian kerja bersama, atau peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Penutupan Perusahaan (lock out)
Sebelum dan selama lock out berlangsung, instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenanglangsung menyelesaikan masalah yang menyebabkantimbulnya lock out dengan mempertemukan danmerundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan,maka atas dasar perundingan antara pengusaha danserikat pekerja/buruh, lock out dapat diteruskan ataudihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
Penutupan Perusahaan (lock out)
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL
BIPATRIT Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan
penyelesaiannya terlabih dahulu melaluiperundingan bipatrit secara musyawarah untukmencapai mufakat
Jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejaktanggal dimulainya perundingan
Jika salah satu pihak menolak untuk berunding atautidak ada kesepakatan maka bipatrit dianggap gagal.
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL
Gagalnya Bipatrit Salah satu atau kedua pihak mencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
Instansi tersebut wajib menawarkan kepada parapihak untuk menyepakati memilih penyelesaianmelalui konsiliasi atau memilih arbitrase.
Jika para pihak tidak menetapkan pilihan makadalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akanmelimpahkan penyelesaian perselisihan kepadamediator (mediasi).
Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi ataumediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salahsatu pihak dapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan Hubungan Industrial.
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL
Referensi
Mondy, R.W., 2008, Manajemen Sumber DayaManusia, Edisi Kesepuluh (terjemahan), Jakarta:Penerbit Erlangga.
Undang-Undang dan Peraturan-PeraturanKetenagakerjaan Republik Indonesia