Seri 2007 ProForest Pengarahan Catatan Nomor 01 · PDF fileEropa menjadi tuan rumah sebuah...

hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

01Pro

Fore

st

1 Apa FLEGT itu?FLEGT adalah singkatan dari Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan. Rencana Aksi FLEGT UE1 merencanakan suatu program tindakan yang merupakan tanggapan dari Uni Eropa terhadap masalah pembalakan liar dan perdagangan produk-produk kayu yang berkaitan.

2 AsalPembalakan liar menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan hidup dan kerusakan sosial, serta mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan kira-kira 10 milyar dollar setiap tahun. Hal Ini diakui dalam sebuah KTT G8 pada tahun 1998, di mana langkah-langkah untuk menangani pembalakan liar dibahas dan sebuah ‘Program Aksi terhadap Hutan’ secara formal diterima dan diterapkan.

Selanjutnya, pada bulan April 2002, Komisi Eropa menjadi tuan rumah sebuah lokakarya internasional untuk membahas bagaimana UE dapat memberikan konstribusi terhadap langkah-langkah untuk pemberantasan pembalakan

liar. Pada KTT Sedunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (WSSD), yang diselenggarakan di Johannesburg pada tahun yang sama, Komisi Eropa menyusun suatu komitmen yang kuat untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu yang berkaitan yang dipanen secara ilegal. Komisi Eropa mengumumkan Usulan Rencana Aksi FLEGT pada bulan Mei 2003.

Sejumlah inisiatif lain, yang timbul dari komitmen nasional dan internasional, juga telah berkembang secara paralel. Khususnya, tiga proses regional FLEG (Penegakan Hukum dan Tata Pemerintahan) telah ditetapkan di Asia Timur, Afrika (AFLEG) serta Eropa dan Asia Utara (ENAFLEG). Proses-proses ini, berkoordinasi dengan Bank Dunia, telah menghasilkan komitmen tingkat menteri untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan-tindakan demi memberantas pembalakan liar di masing-masing daerah.

3 Rencana Aksi FLEGT UERencana Aksi tersebut menyusun berbagai langkah yang bertujuan untuk memberantas masalah pembalakan liar. Ini berfokus pada tujuh bidang;

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan

Bidang Kehutanan

Catatan Pengarahan 2007 Nomor 1

Apa FLEGT itu?

Seri catatan pengarahan tentang:1. Apa yang dimaksud dengan FLEGT?2. Apa yang dimaksud dengan kayu yang

sah?3. Sistem jaminan keabsahan kayu.4. Pengendalian rantai pasokan: Sistem

pelacakan sumber kayu dan Rantai Pengamanan Sistem jaminan keabsahan: persyaratan-persyaratan untuk verifikasi

5. Sistem jaminan keabsahan: persyaratan-persyaratan untuk verifikasi

6. Kesepakatan Kemitraan Sukarela7. Pedoman untuk Pemantauan Independen

Pro

Fore

st

hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

01

Pro

Fore

st

hal 2

1. Dukungan untuk negara-negara penghasil kayu;

2. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal;

3. Meningkatkan kebijakan pengadaan publik;

4. Dukungan untuk inisiatif sektor swasta;

5. Upaya perlindungan untuk pembiayaan dan investasi;

6. Penggunaan instrumen legislatif yang ada atau penerimaan dan penggunaan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung Rencana tersebut;

7. Menyelesaikan masalah kayu bermasalah.

Masing-masing dibahas di bawah.

3.1 Dukungan yang ditujukan kepada negara-negara produsen.

Rencana Aksi tersebut bertujuan untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis serta saran bagi negara-negara penghasil kayu untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

• Struktur tata pemerintahan yang lebih baik, dan pengembangan sistem verifikasi yang dapat diandalkan di mana penegakan undang-undang kehutanan lemah;

• Reformasi kebijakan yang berfokus pada undang-undang dan peraturan yang cocok bagi negara yang bersangkutan, dan sebagai jalan bagi semua pihak terkait untuk dapat mengikuti dialog tentang kebijakan;

• Transparansi dan pertukaran informasi yang ditingkatkan antara negara-negara produsen dan konsumen, termasuk dukungan bagi pemantauan hutan independen;

• Pembinaan kapasitas dan pelatihan di negara-negara produsen, termasuk dukungan bagi lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan prosedur tata pemerintahan yang baru;

• Dukungan bagi pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat setempat untuk membantu

mencegah pembalakan liar.

3.2 Meningkatkan perdagangan kayu legal

Ada dua bagian pada bidang program ini. Yang pertama bertujuan untuk bekerja dengan mitra dagang UE yang merupakan produsen kayu utama, sedangkan yang kedua berfokus pada peranan negara-negara pengimpor kayu utama lain dalam perdagangan internasional.

1. Pengembangan Kesepakatan Kemitraan Sukarela:

Rencana Aksi tersebut mengusulkan perjanjian bilateral yang bersifat sukarela antara negara-negara produsen (Negara-Negara Mitra FLEGT) dan UE. Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) ini menyusun komitmen dan tindakan kedua belah pihak untuk menangani pembalakan liar (lihat Catatan Pengarahan 6). Hasil yang diharapkan dari VPA adalah:

• Meningkatnya tata kelola kehutanan

• Meningkatnya akses ke pasar dalam UE untuk kayu dari Negara-Negara Mitra;

• Meningkatnya pendapatan yang dikumpulkan pemerintah Negara Mitra;

• Meningkatnya akses ke dukungan dan pengembangan untuk pemerintah Negara Mitra;

• Pelaksanaan alat-alat penegakan hukum yang lebih efektif di Negara Mitra;

• Fondasi yang lebih baik untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.

VPA menawarkan sebuah pendekatan di mana kayu yang dihasilkan secara legal yang diekspor ke UE dapat diidentifikasi dengan menggunakan surat izin yang diterbitkan oleh Negara-Negara Mitra. Ini akan didukung oleh sistem jaminan keabsahan kayu (lihat Catatan Pengarahan 3) yang dikembangkan dengan bantuan dan dukungan masing-masing VPA. Surat izin FLEGT yang mencakup pengiriman kayu akan memungkinkan perwakilan bea cukai untuk membedakan kayu legal yang telah diverifikasi dari Negara Mitra dan mengizinkan kayu tersebut masuk ke UE, sambil mengeluarkan kayu yang tidak memiliki surat izin dari negara-negara tersebut. Sistem jaminan akan mengendalikan produksi kayu, pemrosesan,

hal 3 hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

01Pro

Fore

st

verifikasi internal, pemberian surat izin dan pemantauan independen.

2. Kerangka multilateral untuk kerja sama internasional:

UE merupakan pemain yang penting namun bukan yang dominan dalam pasar kayu global. Penting agar, melalui dialog dengan para importir kayu utama lain, seperti Cina, Jepang dan AS, UE mampu untuk menegaskan VPA dan mempromosikan kerja sama dalam memberantas pembalakan liar dan perdagangan terkait di negara-negara di mana pasar UE kurang berpengaruh.

3.3 Meningkatkan kebijakan pengadaan publik.

Rencana Aksi meyakinkan Negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kelestarian dan kayu legal yang terverifikasi dalam kontrak pengadaan barang. Kebijakan demikian mewajibkan pemasok untuk memperlihatkan bukti yang memadai tentang keabsahan dan atau kelestarian sumber kayu. Sampai sekarang pemerintah Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Inggris dan Belanda telah mulai melaksanakan program pembelian demikian2.

3.4 Dukungan untuk inisiatif sektor swasta

Rencana Aksi meyakinkan keterlibatakn sector swata untuk membangun kapasitas sektor swasta di negara-negara produsen. Dukungan demikian mungkin bertujuan, misalnya, untuk mencapai standar yang lebih tinggi pada pengelolaan hutan dan kepatuhan kepada hukum, pengelolaan rantai pasokan yang lebih baik, serta penerimaan dan penggunaan standar tanggung jawab sosial perusahaan. Komisi Eropa dan Negara Anggota memberikan hibah untuk mendukung Jaringan Perdagangan Hutan Global3 dan Rencana Aksi Kayu Tropis4 merupakan contoh dari jenis kegiatan ini.

3.5 Upaya pengamanan investasi

Ada berbagai kasus di mana investasi dalam sektor kehutanan telah mendorong pembalakan liar, misalnya dengan pemasangan kapasitas pemrosesan yang tidak cocok dengan sumber daya yang tersedia. Rencana Aksi tersebut bertujuan untuk mendorong bank dan lembaga-lembaga keuangan untuk mempertimbangkan pasokan legal jangka-panjang, serta faktor-faktor

lingkungan dan sosial ketika melaksanakan penilaian uji tuntas terhadap investasi demikian.

3.6 Penggunaan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang baru

UE sedang menyelidiki apakah peraturan perundang-undangan yang ada lpada Masyarakat Eropa atau Negara Anggota dapat digunakan untuk memberantas hal-hal yang tidak sah di dalam sektor kehutanan. Ini mencakup:

• Pemeriksaan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang dapat diterapkan pada kriminalitas hutan;

• Riset terhadap pelaksanaan Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Jenis Hewan Atau Tanaman Yang Terancam Punah (CITES), dan pemeriksaan potensi untuk mengikutsertakan jenis kayu lain di dalam lampirannya;

• Pemeriksaan langkah-langkah yang dinyatakan dalam konvensi OECD tentang penyuapan di mana bukti menunjukkan bahwa suap telah ikut berperan dalam pemberian hak panen kayu;

• Pemeriksaan cara-cara di mana peraturan perundang-undangan nasional, seperti yang mencakup barang-barang yang dicuri, dapat diterapkan dalam perdagangan kayu.

UE juga mempertimbangkan kemungkinan peraturan perundang-undangan baru di tingkat UE atau Negara Anggota yang akan mencakup perdagangan kayu ilegal yang tidak dicakup oleh VPA.

3.7 Kayu bermasalah

Rencana Aksi menyiapkan UE untuk membantu pengembangan definisi yang lebih kokoh tentang kayu bermasalah dan pemahaman yang lebih baik dalam penyusunan program kerjasama dikaitkan antara hutan dan konflik.

hal 4

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

01

Pro

Fore

st

__________________________

(Endnotes)

1 Usulan FLEGT untuk sebuah Rencana Aksi UE, 21 Mei 2003. Komunikasi dari Komisi ke Dewan dan Parlemen Eropa

2 Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengadaan publik tersedia di:

Denmark:www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/Tropical_timber.htm

Inggris: www.proforest.net/cpet

Belanda: www.wrom.nl

3 Lihat: www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_forestry/certification/gftn/index.

cfm

4 Lihat: www.timbertradeactionplan.info

Seri Catatan Pengarahan FLEGT disusun oleh kelompok tenaga ahli yang dibentuk oleh Komisi Eropa dan ditujukan untuk menginformasikan diskusi tentang Rencana Aksi Uni Eropa tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan (EU FLEGT Action Plan). Seri Catatan Pengarahan ini tidak mencerminkan pandangan resmi pemerintah. Tujuan disusunnya Seri Catatan Pengarahan ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi negara-negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara mitra FLEGT dan pihak-pihak lain yang tertarik pada inisiatif ini. (Maret 2007).

1 Latar belakangRencana Aksi FLEGT UE mengidentifikasi sejumlah langkah untuk mengatasi masalah pembalakan liar yang semakin berkembang dan perdagangan yang berkaitan dengan kayu liar. Hal mendasar dalam pelaksanaan kebanyakan langkah-langkah ini adalah kemampuan untuk membedakan antara kayu yang sah dan liar. Perlu suatu definisi yang jelas mengenai kayu yang dihasilkan secara sah, yang diperoleh melalui suatu proses yang dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan dan yang terhadapnya kepatuhan dapat segera diuji.

Sebuah definisi keabsahan akan menjadi komponen penting dalam Sistem Jaminan Keabsahan yang akan membentuk sebagian dari Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPAs) yang akan dirundingkan antara UE dan negara-negara penghasil kayu (lihat Catatan Pengarahan 6).

Catatan ini membahas sifat sebuah definisi yang praktis dan efektif mengenai keabsahan dan proses yang dapat diterima dan dapat dipercaya untuk mencapainya.

2 Apa yang harus termasuk dalam definisi keabsahan?Mendefinisikan kayu yang dihasilkan secara sah memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar mendaftarkan semua undang-undang yang dapat diterapkan untuk sektor kehutanan sebuah negara. Walaupun memutuskan undang-undang mana yang harus berisi sebuah definisi keabsahan merupakan hak masing-masing-negara penghasil kayu; namun kepraktisan penilaian, dampaknya terhadap pencapaian sasaran-sasaran definisi tersebut, konsistensi antara undang-undang, dan ekuitas sehubungan dengan hak-hak semua pemegang hak menempati tanah hutan, seluruhnya perlu dipertimbangkan.

Kebanyakan negara mempunyai sejumlah besar undang-undang yang berkaitan dengan hutan dan kayu serta penilaian yang teratur terhadap kepatuhan kepada semua undang-undang tersebut bisa jadi merupakan tugas yang berat. Lebih jauh, tidak semua undang-undang relevan untuk mengatasi dampak yang paling serius dari pembalakan liar. Misalnya, kepatuhan kepada sebuah undang-undang yang berkaitan dengan hak memungut jelas merupakan komponen yang esensial dalam sebuah definisi, sedangkan kepatuhan kepada undang-undang jalan raya mungkin tidak begitu esensial.

Di beberapa negara, mungkin terdapat ketidakkonsistenan antara beberapa undang-undang, khususnya bila peraturan perundang-undangan diundangkan di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, sebuah tinjauan terhadap tata kelola kehutanan Indonesia menemukan ketidakkonsistenan dan kontradiksi antara undang-undang dan keputusan departemen pemerintah1. Hal ini dapat membuat kepatuhan kepada semua undang-undang menjadi mustahil dan, pada kasus-kasus seperti ini, perlu untuk menetapkan undang-undang mana yang lebih diutamakan.

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Apa yang dimaksud dengan kayu yang sah?

Seri catatan pengarahan tentang:1. Apa yang dimaksud dengan FLEGT?2. Apa yang dimaksud dengan kayu

yang sah?3. Sistem jaminan keabsahan kayu.4. Pengendalian rantai pasokan: Sistem




hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

02Pro

Fore

st

Pada akhirnya, undang-undang kehutanan yang ada di beberapa negara mungkin mengecualikan masyarakat setempat dari akses ke sumber daya hutan, sehingga mereka terpaksa beroperasi secara ilegal agar dapat memenuhi kebutuhan mata pencaharian dasar mereka atau kepatuhan bisa jadi di luar kemampuan praktis operator hutan kecil. Masalah-masalah demikian mungkin akan memerlukan pemeriksaan terhadap undang-undang yang ada saat ini demi reformasi legislatif.

Maksud jangka panjang Rencana Aksi FLEGT ini adalah tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, definisi kayu yang dihasilkan secara sah perlu mencakup undang-undang yang akan berfokus pada tiga pilar keberlanjutan- yakni, yang ditujukan pada tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kemungkinan hal-hal ini mencakup:

• Pemberian dan kepatuhan kepada hak-hak untuk memungut kayu dalam batas-batas yang diumumkan secara sah pada lembaran negara;

• Kepatuhan kepada persyaratan-persyaratan mengenai pengelolaan hutan, termasuk kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai lingkungan hidup, tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat;

• Kepatuhan kepada persyaratan-persyaratan mengenai perpajakan, bea ekspor dan impor, royalti dan biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan pemungutan hasil kayu dan perdagangan kayu;

• Respek terhadap hak menempati atau hak pakai atas tanah oleh para pihak lain dan sumber daya yang mungkin dipengaruhi oleh hak untuk memungut kayu, di mana terdapat hak-hak semacam itu;

• Kepatuhan kepada persyaratan-persyaratan prosedur perdagangan dan bea cukai.

3 Mengembangkan sebuah definisi keabsahanProses untuk memutuskan undang-undang mana yang tercakup dalam definisi keabsahan merupakan tanggung jawab negara di mana undang-undang tersebut berlaku dan, bila suatu definisi akan

menjadi sebuah komponen dalam sistem jaminan keabsahan demi mendukung suatu kesepakatan perdagangan, definisi tersebut harus disetujui oleh pemerintah negara bersangkutan. Tetapi, sifat proses tersebut mempunyai pengaruh yang besar pada penerimaan definisi oleh berbagai pemangku kepentingan.

Potensi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan untuk mematuhi undang-undang dapat mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan di negara penghasil kayu - pemerintah, sektor swasta, masyarakat luas, serta masyarakat lokal dan pribumi – dengan cara yang berbeda. Karena itu proses untuk memutuskan undang-undang mana yang sebaiknya tercakup dalam sebuah definisi pada umumnya perlu melibatkan konsultasi luas dengan semua pihak yang berkepentingan.

Di beberapa negara yang memiliki undang-undang yang jelas definisinya, pengembangan definisi keabsahan boleh jadi merupakan kegiatan yang relatif sederhana. Di negara-negara lain, undang-undang yang tidak memadai, berbenturan atau tidak merata mungkin akan membuat definisi yang jelas mengenai keabsahan lebih sulit untuk dicapai. Dalam kasus-kasus seperti ini beberapa sesi konsultasi antar pemangku kepentingan mungkin diperlukan, serta penerapan pengujian lapangan terhadap definisi tersebut.

Mungkin ada kasus-kasus di mana proses konsultasi mengidentifikasi undang-undang yang tidak mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, atau di mana sebuah hak yang penting tidak dilindungi oleh undang-undang yang ada. Dalam hal demikian, mungkin perlu untuk menerima dan menerapkan suatu definisi bersifat sementara yang memberikan hasil terbaik, sementara sebuah program reformasi peraturan sedang diupayakan.

4 Menerapkan definisi keabsahanUntuk menguji kepatuhan kepada dan untuk menegakkan definisi kayu yang dihasilkan secara sah, perlu agar definisi tersebut jelas, secara operasional praktis dan efektif dan dapat dibuktikan secara obyektif,. Hal ini harus dengan mudah dipahami oleh staf operator hutan maupun lembaga penegak hukum. Ini berarti:

• Harus jelas undang-undang dan peraturan

hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

02

Pro

Fore

st

hal 2

mana yang tercakup dalam definisi dan mana yang tidak;

• Harus ada pengetesan bukti yang jelas (yakni kriteria dan indikator) untuk menentukan kepatuhan kepada setiap undang-undang atau peraturan;

• Harus ada cara-cara praktis untuk melaksanakan pengetesan tersebut di lapangan.

Untuk menerapkan sebuah definisi, mungkin akan diperlukan pelatihan signifikan bagi staf operasional dan staf penegakan hukum pada sektor kehutanan.

Telah diantisipasi bahwa, dengan berlalunya waktu, pengalaman menerapkan definisi keabsahan akan menunjukkan dalam hal-hal mana saja definisi tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu, mungkin undang-undang juga akan diamendemen dengan berlalunya waktu. Karena itu perlu diatur agar ada proses untuk meninjau dan mengubah definisi keabsahan. Misalnya, sebuah definisi mungkin perlu diubah apabila:

• Sebuah undang-undang atau peraturan yang membentuk bagian dari definisi diamendemen atau dibatalkan;

• Sebuah undang-undang atau peraturan baru yang mungkin relevan dengan produksi kayu diterbitkan;

• Pengalaman memperlihatkan bahwa pengujian kepatuhan kepada sebuah undang-undang tertentu tidak praktis.

_________________________

(Endnotes)

1 Nana Suparna, September 2001. ‘Tata Kelola Kehutanan dan Penegakan Undang-Undang Kehutanan di Indonesia.’ Makalah untuk Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kehutanan, Konferensi Menteri Asia Timur.


hal 3 hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

02Pro

Fore

stPro

Fore

st

hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

03Pro

Fore

st

1 Latar belakangRencana Aksi yang disusun oleh Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan di bawah Uni Eropa (FLEGT) mengidentifikasi berbagai langkah untuk menangani masalah pembalakan liar dan perdagangan yang terkait. Rencana Aksi ini memberikan penekanan khusus pada reformasi tata pemerintahan dan pembinaan kapasitas di negara-negara penghasil kayu. Ini didukung oleh tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi perdagangan dan penggunaan kayu yang dikumpulkan secara liar dan meningkatkan penggunaan kayu yang dikumpulkan secara sah di UE. UE mengusulkan untuk melakukan hal ini melalui sebuah Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPAs) antara UE dan negara-negara penghasil kayu yang menghadapi masalah pembalakan liar (lihat Catatan Pengarahan 6).

Sebuah bagian penting dalam tiap VPA adalah pembentukan sebuah skema perizinan untuk memastikan bahwa hanya produk kayu yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional negara pengekspor yang diimpor ke UE. Di bawah skema perizinan ini, impor kayu ke UE dari suatu Negara Mitra akan dilarang kecuali kayu tersebut memiliki surat izin sah. Akan tetapi, perdagangan produk kayu dari negara-negara yang bukan mitra tidak akan terpengaruh.

2 Unsur-unsur dalam sistem jaminan keabsahanMaksud tujuan dari sistem jaminan keabsahan (LAS) adalah untuk menyediakan suatu cara yang dapat diandalkan untuk membedakan antara hasil hutan yang dihasilkan sah dan hasil hutan yang dihasilkan secara tidak sah. Penerbitan surat-surat izin oleh Negara Mitra memerlukan sebuah sistem untuk memastikan bahwa hanya kayu yang dihasilkan secara sah yang diizinkan

untuk diekspor. Ini harus mencakup pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kegiatan hutan serta pengendalian rantai pasokan dari tahap pemungutan sampai ekspor. Sistem jaminan keabsahan seperti itu mencakup lima komponen:

Definisi kayu yang dihasilkan secara sah:Sebuah standar yang dengan jelas menetapkan undang-undang mana di Negara Mitra yang harus dipenuhi dan menyediakan kriteria serta indikator untuk pengetesan kepatuhan kepada undang-undang ini (lihat Catatan Pengarahan 2).

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Sistem jaminan keabsahan kayu






hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

03

Pro

Fore

st

hal 2

Pengendalian rantai pasokan: Persyaratan-persyaratan sistem untuk melacak produk kayu melalui rantai produksi mulai dari tahap pemungutan sampai tahap ekspor (lihat Catatan Pengarahan 4).

Verifikasi: Persyaratan-persyaratan verifikasi kepatuhan kepada definisi keabsahan dan pengendalian rantai pasokan (lihat Catatan Pengarahan 5).

Penerbitan surat izin: Rincian mengenai siapa yang akan menerbitkan surat izin dan bagaimana itu akan lakukan

Pemantauan independen terhadap sistem oleh pihak ketiga: Suatu cara untuk menyediakan kredibilitas dengan memastikan bahwa semua persyaratan LAS sedang dilaksanakan sebagaimana telah diatur.

3 Mengembangkan sistem jaminan keabsahanDi banyak Negara Mitra sudah ada beberapa unsur sistem jaminan keabsahan yang memadai. Akan tetapi mungkin tidak semua aspek beroperasi secara efektif. Dalam kasus ini, Negara Mitra tersebut perlu mengimplementasikan beberapa perubahan untuk memastikan bahwa sistem mereka yang ada itu menjamin keabsahan dan menyediakan pelacakan produk kayu yang dapat diandalkan. Dalam kasus lain, di mana sistem yang ada sangat terbatas atau tidak berfungsi secara memadai, sistem-sistem yang baru perlu diperkenalkan.

Telah diantisipasi bahwa, dalam kebanyakan kasus,

Kesepakatan Kemitraan akan dirundingkan dan diberlakukan sebelum sistem jaminan keabsahan sepenuhnya operasional dan pemberian izin produk kayu dimulai. Sebuah komponen utama dalam VPA adalah rencana terperinci yang dengan jelas menetapkan tindakan-tindakan yang terikat oleh waktu untuk mengembangkan LAS dan melaksanakan skema perizinan. VPA akan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan bantuan teknis dan keuangan untuk mendukung tindakan-tindakan ini (lihat Catatan Pengarahan 6).

4 Mengimplementasikan sistem jaminan keabsahanTerdapat dua pendekatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem jaminan keabsahan: pendekatan berbasis pengiriman dan pendekatan berbasis operator.

Izin berbasis pengiriman: Tiap pengiriman produk kayu yang akan diekspor ke UE secara tersendiri dilengkapi surat izin oleh Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin. Pendekatan ini, di mana suatu Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin memeriksa bukti-bukti keabsahan sumber yang melengkapi tiap pengiriman, pada umumnya akan memerlukan sebuah sistem pengendalian nasional yang memenuhi persyaratan-persyaratan sistem jaminan keabsahan.

Perizinan berbasis operator: Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin memastikan bahwa operator tertentu mempunyai sistem untuk mengendalikan keabsahan asal dari semua kayu yang memenuhi persyaratan sistem jaminan

Gambar 1:Perizinan berbasis operator Gambar 2: Izin berbasis pengiriman

hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

03Pro

Fore

st

keabsahan. Semua pengiriman dari operator tersebut akan dilengkapi dengan izin FLEGT selama pemeriksaan berkala memperlihatkan bahwa sistem yang disetujui masih berlaku. Dalam hal ini, terdapat lingkup yang cukup besar untuk mengenali berbagai macam sistem yang ada yang digunakan oleh operator seperti skema sertifikasi, dan sistem penelusuran kayu. Dalam hal demikian, sistem ini perlu dicek secara berkala oleh Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin untuk memastikan bahwa system tersebut memenuhi persyaratan sistem jaminan keabsahan.

Di beberapa Negara Mitra, tidak ada hambatan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem jaminan keabsahan di seluas negeri. Tetapi, telah

diantisipasi bahwa paling tidak dalam jangka pendek, sistem-sistem tersebut kemungkinan besar terbatas lingkupnya - barangkali secara geografis atau bagi rantai-rantai pasokan utama pengekspor ke UE. Walaupun hal ini mungkin cocok sebagai tahap awal, UE akan mendorong Negara Mitra untuk memperluas penerapan jaminan keabsahan bagi kayu yang diekspor maupun pasar dalam negeri.

Pemantauan keseluruhan operasi tiap sistem jaminan keabsahan Negara Mitra merupakan tanggung jawab utama Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC) yang terdiri atas para wakil dari pemerintah Negara Mitra dan UE (lihat Catatan Pengarahan 6).


hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

04Pro

Fore

st

1 Latar belakangKomponen utama dalam Rencana Aksi FLEGT UE adalah pengembangan Kesepakatan Kemitraan Sukarela antara UE dan negara-negara produsen (lihat Catatan Pengarahan 6). Sebuah bagian penting dari kesepakatan demikian adalah pembentukan suatu skema perizinan untuk memastikan bahwa hanya produk kayu yang telah dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional negara pengekspor yang boleh diimpor ke UE. berdasarkan skema perizinan tersebut, impor kayu ke UE dari sebuah Negara Mitra akan dilarang kecuali kayu tersebut dilengkapi dengan surat izin yang sah.

Penerbitan surat izin mewajibkan pelaksanaan suatu sistem jaminan keabsahan (LAS) (lihat Catatan Pengarahan 3). Berdasarkan sistem semacam itu, untuk menerbitkan surat izin, Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin perlu mempunyai bukti untuk menegaskan bahwa kayu dihasilkan secara sah dan hal itu dapat dilacak ke sumbernya yang sah1. Ini memerlukan tiga hal:

• Definisi kayu yang dihasilkan secara sah (lihat

Catatan Pengarahan 2);

• Sebuah mekanisme pengendalian rantai pasokan (mis. Sistem pelacakan sumber kayu atau rantai pengamanan);

• Suatu cara untuk memverifikasi bahwa persyaratan definisi keabsahan dan rantai pasokan telah dipenuhi agar informasi ini

Rangkaian Catatan Pengarahan FLEGT 2007Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Pengendalian rantai pasokan:Sistem pelacakan sumber kayu dan Rantai Pengamanan


sah?3. Sistem jaminan keabsahan kayu.4. Pengendalian rantai pasokan:

Sistem pelacakan sumber kayu dan Rantai Pengamanan Sistem jaminan keabsahan: persyaratan-persyaratan untuk verifikasi



Pro

Fore

st

hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

04

Pro

Fore

st

hal 2

dapat diberikan kepada Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin untuk memungkinkan penerbitan surat izin (lihat Catatan Pengarahan 5).

Makalah ini menguraikan yang kedua dalam komponen-komponen ini - persyaratan pengendalian rantai pasokan - melalui rangkaian prinsip dan kriteria yang berkaitan. Ini telah didesain untuk menguraikan hasil-hasil yang harus dicapai, ketimbang cara-cara untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Ini menyediakan kesempatan bagi Negara-Negara Mitra agar dapat menentukan cara terbaik untuk mencapai kepatuhan dalam konteks nasional tertentu mereka.

2 Prinsip dan kriteria pengendalian rantai pasokan:

2.1 Hak pemakaian

Terdapat penegasan batas yang jelas di mana hak sumber daya hutan telah dialokasikan dan identifikasi pemegang hak-hak tersebut.

2.1.1: Ada informasi yang memadai mengenai lokasi dan pemegang hak pemakaian untuk memungkinkan diadakannya pengecekan bahwa semua pemungutan dilakukan oleh pemakai yang memiliki izin resmi.

2.2 Produksi dan pengolahan Terdapat mekanisme pelacakan kayu yang efektif melalui rantai pasokan dari tempat pemungutan

sampai tempat ekspor.

2.2.1: Tiap mata rantai dalam rantai pasokan telah diidentifikasi dan, untuk masing-masing mata rantai, ada pengendalian untuk memastikan kemungkinan untuk melacak kayu atau produk kayu.

2.2.2: Tegakan kayu: Terdapat mekanisme pengujian lokasi tegakan kayu yang akan dipanen dan penegasan bahwa hal itu konsisten dengan kawasan di mana hak pemakaian telah dialokasikan

2.2.3: Kayu bulat di hutan: kayu bulat atau beban kayu bulat diidentifikasi dengan jelas dan didokumentasi sebelum pengangkutan. Hal ini termasuk kayu bulat dari kawasan-kawasan berhutan yang diubah ke penggunaan lahan lainnya, dengan metode identifikasi dan dokumentasi yang cocok.

2.2.4: Pengangkutan: Identifikasi, dokumentasi dan informasi lain mengenai bahan-bahan yang dihasilkan secara sah dipertahankan kapanpun pengangkutan dilakukan. Tidak boleh ada campuran dengan bahan dari sumber yang liar atau yang tidak diketahui selama pengangkutan atau penyimpanan sementara yang tidak dijaga.

2.2.5: Penyimpanan sementara yang dijaga: Terdapat pengendalian yang memadai di fasilitas-fasilitas penyimpanan sementara, seperti terminal kayu untuk memastikan bahwa bahan-bahan dari sumber yang telah diverifikasi secara sah tetap terpisah dari bahan-bahan dari sumber-sumber lain atau, bila pencampuran diizinkan, bahan dari sumber yang tidak diketahui dan bahan yang dipanen tanpa izin pemungutan yang sah harus dikeluarkan dari fasilitas (lihat juga P2.4)

2.2.6: Kedatangan di fasilitas pengolahan utama: Terdapat pengendalian proses yang memadai untuk memastikan bahwa semua kayu diterima ke dalam fasilitas-fasilitas pengolahan berasal dari sumber-sumber yang telah diverifikasi secara sah atau, bila pencampuran diizinkan, bahan dari sumber yang tidak diketahui dan bahan yang dipanen tanpa izin pemungutan yang sah harus dikeluarkan dari fasilitas (lihat juga P2.4).

hal 3 hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

04Pro

Fore

st

2.2.7: Pengendalian dalam fasilitas pengolahan: Bila pencampuran diizinkan maka terdapat pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa pendekatan pemisahan atau keseimbangan massa diimplementasikan sebagaimana mestinya.

2.2.8: Kedatangan di tempat ekspor: Semua bahan, (kayu bulat, muatan kayu bulat atau kayu olahan) yang sampai di tempat ekspor harus disertai dokumentasi yang diperlukan untuk menegaskan bahwa bahan-bahan tersebut telah diverifikasi secara sah.

PenjelasanPenjelasan: Walaupun pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi bahan-bahan bisa berbeda-beda (misalnya penggunaan label untuk beberapa item tersendiri, atau kebergantungan pada dokumentasi yang menyertai muatan atau tumpukan), sistem tersebut harus cocok dengan jenis dan nilai bahan serta risiko terkontaminasi yang liar atau yang belum diverifikasi.

2.3 KuantitasTerdapat mekanisme yang kokoh dan efektif untuk mengukur dan mencatat kuantitas kayu atau produk kayu pada masing-masing tahapan dalam rantai pasokan termasuk perkiraan pra-panen yang dapat diandalkan dan memiliki akurasi yang tepat sehubungan dengan volume pohon dalam tiap lokasi pemungutan. Seluruh data dicatat dengan cara yang memungkinkan diadakannya rekonsiliasi dengan mata rantai sebelum dan selanjutnya dalam rantai dengan tepat waktu. Rekonsiliasi yang dapat diandalkan dilakukan untuk seluruh rantai pasokan.

2.3.1: Informasi mengenai kuantitas bahan yang dihasilkan secara sah direkonsiliasi dengan cara yang dapat diandalkan dan tepat waktu di seluruh rantai pasokan. Pendekatan yang digunakan dan frekuensi rekonsiliasi harus sedemikian rupa agar setiap kegagalan yang mungkin terjadi akan diidentifikasi tepat pada waktunya.

2.3.2: Tegakan kayu: Sebelum panen dimulai sebuah perkiraan yang dapat diandalkan sehubungan dengan volume tegakan kayu dibuat pada tingkat ketepatan yang sesuai untuk masing-masing wilayah yang akan dipanen termasuk wilayah-wilayah yang diubah tata guna lahannya. Perkiraan ini dicatat dengan cara yang

memungkinkan dilakukannya perbandingan kuantitas tegakan kayu dalam satu wilayah dengan volume penebangan sesungguhnya.

2.3.3: Kayu bulat di hutan: Informasi mengenai volume atau berat kayu yang telah dikumpulkan, bersama dengan data terkait lainnya, dikumpulkan dan dicatat dan diperinci secara memadai dan dibuat dalam sebuah format yang memungkinkan dilakukannya rekonsiliasi dengan perkiraan tegakan kayu dan dengan tahap-tahap selanjutnya dalam rantai tersebut.

2.3.4: Pengangkutan penyimpanan sementara : Informasi mengenai kuantitas bahan-bahan yang diangkut atau disimpan dicatat dan diperinci secara memadai dan dibuat dalam sebuah format yang memungkinkan diadakannya rekonsiliasi dengan tahap-tahap sebelum dan sesudahnya dalam rantai tersebut.

2.3.5: Kedatangan di fasilitas pengolahan utama: Informasi mengenai asal usul dan kuantitas semua bahan yang dikirim ke fasilitas dicatat dan dirinci secara memadai dan dibuat dalam sebuah format yang memungkinkan diadakannya rekonsiliasi dengan tahap-tahap sebelum dan selanjutnya dalam rantai tersebut.

2.3.6: Pengendalian dalam fasilitas pengelolaan: Informasi mengenai kuantitas bahan mentah dan produk akhir dari sumber yang telah diverifikasi secara sah dicatat dan dibuat suatu perhitungan mengenai rasio konversi yang dapat diandalkan. Berdasarkan angka-angka ini, ada rekonsiliasi yang teratur untuk memastikan bahwa kuantitas produk yang telah diverifikasi secara sah tidak melampaui jumlah yang layak dapat dihasilkan dari kuantitas bahan mentah yang digunakan yang telah diverifikasi secara sah. Apabila rasio konversi yang digunakan melebihi rata-rata industri, maka harus dilakukan penyesuaian yang memadai.

2.3.7: Kedatangan di tempat ekspor: Seluruh bahan (kayu bulat atau produk kayu) yang sampai di tempat ekspor disertai oleh identifikasi dan dokumentasi yang sesuai yang menyebutkan kuantitas dan asal usul bahan tersebut (misalnya tempat terakhir pemindahan). Informasi ini

hal 4

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

04

Pro

Fore

st

hal 4

dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk yang memungkinkan diadakannya rekonsiliasi dengan tahap sebelumnya dalam rantai dan yang mungkin dapat digunakan untuk mendukung penerbitan surat izin keabsahan.

PenjelasanPenjelasan: Tidak boleh ada kayu lagi yang dapat diklaim berada di bawah LAS selain yang telah dihasilkan dari sumber-sumber yang telah diverifikasi secara sah. Pada tiap tahap rantai pengolahan, volume kayu yang diklaim berasal dari sumber-sumber yang telah diverifikasi secara sah dapat segera dicek kembali terhadap volume yang dihasilkan di masing-masing sumber. Ini berarti bahwa harus tetap ada catatan-catatan input dan output dari masing-masing tahap produksi, termasuk dari sumber hutan dan dari fasilitas pengolahan kayu. Catatan-catatan ini harus menggambarkan perkembangan terakhir dan data harus dikumpulkan dan dianalisis secara memadai dan cepat untuk memungkinkan dapat diidentifikasinya perbedaan-perbedaan yang mungkin ada.

2.4 Campuran kayu yang telah diverifikasi secara sah dengan kayu lainnya yang telah disetujui Bila campuran kayu bulat atau kayu dari sumber yang telah diverifikasi secara sah dengan kayu bulat atau kayu dari sumber lain diizinkan, sudah ada pengendalian yang memadai untuk mengeluarkan bahan yang berasal dari sumber yang tidak diketahui atau yang dipanen tanpa izin pemungutan yang sah.

2.4.1: Pemisahan lebih baik, tetapi pencampuran boleh diizinkan untuk suatu jangka waktu yang tertentu yang telah ditetapkan, (mis., 4 tahun) bila terdapat pembenaran untuk kebutuhannya dan kriteria 2.4.2 - 2.4.4 telah dipenuhi.

2.4.2: Campuran hanya mungkin terjadi di fasilitas pengolahan, penyimpanan sementara atau terminal kayu, dimana terdapat cukup control keamanan untuk memastikan bahwa sumber yang tidak diketahui asalnya atau liar tidak disertakan. Pencampuran tidak diperbolehkan di hutan, selama pengangkutan atau di tempat penyimpanan di pinggir jalan atau di tempat yang tidak dijaga.

2.4.3: Sudah ada sistem untuk memastikan bahwa bahan dari sumber yang tidak diketahui dan bahan-bahan yang dipanen tanpa izin pemungutan yang sah tidak diterima di fasilitas pengolahan atau di penyimpanan sementara yang dijaga dimana pencampuran diizinkan.

2.4.4: Sudah ada sistem untuk memastikan bahwa kuantitas produk yang memiliki mutu dan jenis tertentu yang memenuhi syarat untuk diizinkan sebagai produk yang telah diverifikasi secara sah tidak melebihi proporsi jumlah produk yang sama dengan kuantitas bahan mentah yang memiliki mutu dan jenis yang sama dari sumber-sumber yang telah diverifikasi secara sah yang digunakan dalam proses produksi untuk jenis produk tersebut.

PenjelasanPenjelasan: Ini menyatakan kondisi-kondisi di mana kayu dari sumber yang telah diverifikasi secara sah dalam LAS boleh dicampur dengan kayu dari sumber-sumber yang disetujui lainnya. Misalnya adalah kayu yang diimpor secara sah (lihat P2.5 di bawah) atau kayu dari wilayah-wilayah di mana hak untuk mengumpulkan telah diterbitkan dan sedang dalam proses verifikasi keabsahan. Perlu agar ada pengendalian yang akan memungkinkan hal ini terjadi, tetapi mengeluarkan setiap kayu yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, atau dari sumber yang liar di mana hak untuk memanen belum dialokasikan.

2.5 Produk kayu impor Terdapat pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa semua produk kayu impor telah diimpor secara sah2.

2.5.1: Sudah ada sistem di mana pun kayu bulat atau produk kayu diimpor, untuk memastikan bahwa pelaksanaan impornya dilakukan secara sah.

2.5.2: Bila telah disetujui bersama dengan Negara Mitra, sudah ada sistem untuk memastikan bahwa kayu bulat atau produk kayu impor telah secara sah dihasilkan di dan diekspor dari negaradimana kayu dipanen.

PenjelasanPenjelasan: Kayu yang diimpor ke sebuah Negara Mitra dari negara ketiga dapat dicakup dalam LAS Negara Mitra. Tetapi, perlu bagi Negara Mitra untuk memastikan bahwa setiap kayu impor yang akan dicakup dalam LAS dapat dilacak ke

hal 5 hal 5

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

04Pro

Fore

st

dokumentasi ekspor yang sah dari negara asal. Negara Mitra bisa mengimplementasikan sebuah sistem untuk memastikan bahwa semua kayu impor yang diperuntukkan untuk ekspor ulang di bawah LAS telah dihasilkan secara sah di negara asalnya (mis. dengan mengembangkan sistem verifikasi bersama-sama dengan negara produsen). Tetapi, sistem semacam itu tidak diwajibkan di bawah LAS.

_________________________

(Endnotes)

1 Tidak selalu diperlukan untuk melakukan penelusuran kayu, muatan kayu atau produk kayu hingga ke sumber hutan tertentu, tetapi tingkat ketelusuran kayu diperlukan diantara hutan ke tempat pertama dimana terdapat cukup control terhadap pencampuran kayu (misalnya pangkalan kayu atau pabrik pengolahan).2 Negara Mitra akan dianjurkan untuk mengembangkan skema jaminan keabsahan yang mencakup suatu kewajiban bagi setiap operator untuk memastikan bahwa semua kayu, domestik atau impor, berasal dari suatu sumber yang sah.

Pro

Fore

st


hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

05Pro

Fore

st

1 Latar belakang Komponen utama dari Rencana Aksi FLEGT UE adalah pengembangan Kesepakatan Kemitraan Sukarela antara UE dan negara-negara produsen (lihat Catatan Pengarahan 6). Salah satu bagian penting dari kesepakatan- kesepakatan demikian adalah penetapan suatu skema perizinan untuk memastikan bahwa hanya produk kayu yang telah dihasilkan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional negara pengekspor boleh diimpor ke UE. Berdasarkan skema perizinan, impor kayu ke UE yang diekspor dari suatu Negara Mitra akan dilarang kecuali kayu tersebut dijamin oleh suatu surat izin yang sah.

Penerbitan surat izin akan mewajibkan penerapan suatu sistem jaminan keabsahan (LAS) (lihat Catatan Pengarahan 3). Berdasarkan sistem demikian, untuk menerbitkan suatu surat izin, Pihak yang Berwenang Menerbitkan Izin akan perlu memiliki bukti untuk menegaskan bahwa kayu dihasilkan secara sah dan hal tersebut dapat dilacak melalui rantai pasokan sampai ke asalnya yang sah. Ini membutuhkan tiga hal:

• Definisi kayu yang dihasilkan secara sah (lihat Catatan Pengarahan 2).

• Mekanisme pengendalian rantai pasokan (misalnya sistem pelacakan kayu atau rantai pengamanan) (lihat Catatan Pengarahan 4).

• Cara untuk memverifikasi persyaratan definisi keabsahan dan rantai pasokan telah dipenuhi sehingga informasi ini dapat disampaikan

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Sistem jaminan keabsahan: persyaratan-persyaratan untuk verifikasi






Pro

Fore

st

hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

05

Pro

Fore

st

kepada Pihak Yang Berwenang Menerbitkan Izin untuk memungkinkan diterbitkankannya surat izin.

Makalah ini menguraikan hal ketiga dari komponen-komponen ini melalui serangkaian prinsip dan kriteria yang berkaitan.

Ini menguraikan hasil yang harus dicapai ketimbang menentukan cara untuk mencapai hasilnya. Ini menyediakan lingkup bagi Negara-Negara Mitra untuk menentukan cara terbaik mencapai kepatuhan dalam konteks nasional khusus mereka.

2 Memverifikasi kepatuhan hukum dan kontrol rantai pasokanSurat izin FLEGT akan diterbitkan berdasarkan bukti yang disediakan kepada Pihak Yang Berwenang Menerbitkan Izin sehingga semua persyaratan dari definisi keabsahan suatu Negara Mitra telah dipenuhi. Bukti ini biasanya akan disediakan melalui pemeriksaan yang teratur terhadap kegiatan dalam unit-unit pengelolaan hutan dan fasilitas pengolahan untuk memverifikasi:

• Kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan mengenai definisi keabsahan di hutan dan, apabila definisi mewajibkannya, di fasilitas pengolahan;

• Pelaksanaan kontrol rantai pasokan di mana suatu produk dikirimkan, diterima atau diubah bentuknya - seperti pabrik kilang gergaji dan kayu lapis - untuk memeriksa bahwa tidak ada bahan yang tidak dijelaskan masuk ke dalam proses.

Verifikasi harus menghasilkan bukti yang jelas dan dapat dipercaya yang dapat disampaikan kepada Pihak Yang Berwenang Menerbitkan Izin dan Pemantau Independen yang memperlihatkan bahwa:

• Pengiriman ekspor telah dihasilkan dengan cara yang memenuhi semua undang-undang yang tercakup dalam definisi keabsahan;

• Ada pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa produk yang memiliki surat izin mencakup hanya kayu dari kegiatan yang

sah.

Organisasi yang melaksanakan verifikasi perlu memenuhi syarat dengan sepatutnya dan mengoperasikan sistem yang sesuai dengan praktek-praktek pengauditan yang diterima. Untuk perwakilan luar (yakni non-negara), akreditasi untuk suatu standar yang diakui mungkin menyediakan bukti kualifikasi demikian.

3 Prinsip dan kriteria untuk kegiatan verifikasiVerifikasi menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan keabsahan kayu untuk diberikan surat izin. Verifikasi harus cukup kokoh dan efektif untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan kepada persyaratan, baik di hutan maupun di dalam rantai pasokan, diidentifikasi dan tindakan diambil dengan tepat waktu untuk mengatasi masalah. Intensitas verifikasi sebaiknya proporsional dengan keadaan spesifik di Negara Mitra.

3.1 Organisasi Verifikasi dilaksanakan oleh pemerintah, peserta pasar atau organisasi pihak ketiga, atau suatu kombinasi di antaranya, dengan sumber daya yang memadai, sistem pengelolaan serta personil yang terlatih dan terampil, maupun mekanisme

Pro

Fore

st

hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

05Pro

Fore

st

yang kokoh dan efektif untuk mengendalikan konflik kepentingan.

3.1.1: Verifikasi dilakukan oleh satu atau lebih organisasi yang jelas identitasnya dan kompeten serta memiliki sumber daya secara memadai.

3.1.2: Semua personil verifikasi mempunyai keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan diawasi secara memadai.

3.1.3: Kegiatan verifikasi dilaksanakan di bawah sistem pengelolaan yang cukup terdokumentasi dan menyediakan cara untuk memastikan transparansi sistem.

3.1.4: Ada suatu sistem yang kokoh yang sudah siap untuk memastikan bahwa semua konflik kepentingan yang potensial di tingkat perorangan maupun tingkat organisasi telah diidentifikasi dan didokumentasikan serta telah dikelola dan dikendalikan dengan efektif.

3.1.5: Apabila kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh personil pemantauan berbasis lapangan yang secara rutin terlibat dalam kegiatan hutan (misalnya penjaga hutan), di sana juga harus ada suatu komponen proses verifikasi yang dilaksanakan oleh personil lain yang tidak secara rutin terlibat baik dalam kegiatan hutan atau manajemen lini personil pemantauan berbasis lapangan.

3.2 Verifikasi keabsahan di dalam hutan Ada suatu lingkup yang jelas yang menyatakan apa yang harus diverifikasi. Metodologi verifikasi tersebut didokumentasikan dan memastikan bahwa proses tersebut sistematik, transparan1, berbasis bukti, dilaksanakan secara berkala dan meliputi segala sesuatu yang tercakup di dalam lingkup.

3.2.1: Ada suatu lingkup yang didokumentasikan dengan jelas, terperinci yang menyatakan apa harus diverifikasi, paling tidak, memenuhi semua persyaratan yang dimuat dalam definisi keabsahan.

3.2.2: Ada suatu metodologi verifikasi yang didokumentasikan yang cocok, transparan, dapat diterima dan efektif dan mencakup pemeriksaan yang memadai terhadap dokumentasi, catatan-catatan operasional dan kegiatan serta pengumpulan informasi dari pihak luar yang

berkepentingan.

3.2.3: Verifikasi dilaksanakan secara berkala dan ada pengaturan untuk kunjungan verifikasi tanpa pengumuman. Frekuensi dan intensitas verifikasi sebaiknya proporsional dengan kekokohan sistem yang sedang dilaksanakan. Catatan kegiatan verifikasi dipelihara dalam suatu bentuk yang memungkinkan pemantauan oleh auditor intern dan pemantau independen.

3.3 Verifikasi sistem untuk mengendalikan rantai pasokanAda suatu lingkup yang jelas yang menyatakan apa harus diverifikasi yang meliputi seluruh rantai pasokan mulai dari pemanenan sampai ke ekspor. Metodologi verifikasi didokumentasikan dan memastikan bahwa proses sistematik, transparan, berbasis bukti, dilaksanakan secara berkala, meliputi segala sesuatu yang tercakup dalam lingkup, dan mencakup rekonsiliasi data secara teratur dan tepat waktu antara masing-masing tahap dalam rantai tersebut.

3.3.1: Ada suatu lingkup yang didokumentasikan dengan jelas, terperinci yang menyatakan apa yang harus diverifikasi yang sepenuhnya konsisten dengan prinsip pengendalian rantai pasokan yang dijelaskan di Pasal 2.

3.3.2: Sudah ada sebuah sistem yang didokumentasikan yang mendefinisikan bagaimana kepatuhan kepada persyaratan rantai pasokan akan diverifikasi.

3.3.3: Ada pemeriksaan rutin yang akan memastikan bahwa pengendalian yang disyaratkan sedang dilaksanakan di seluruh rantai pasokan. Intensitas verifikasi sebaiknya proporsional dengan kekokohan sistem yang sedang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan. Catatan kegiatan-kegiatan verifikasi dipelihara dalam suatu bentuk yang memungkinkan pemantauan oleh auditor intern dan pemantau independen.

3.3.4: Ada rekonsiliasi data antara masing-masing tahap dalam rantai pasokan. Metodologi untuk rekonsiliasi, termasuk siapa yang bertanggung jawab, bagaimana rekonsiliasi tersebut akan dikelola dan penetapan waktunya, didokumentasikan dengan cara yang jelas dan dapat diterima.

3.4 KetidakpatuhanAda sebuah mekanisme yang efektif dan berfungsi

hal 4

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

05

Pro

Fore

st

dengan baik untuk mewajibkan dan menegakkan tindakan koreksi yang sesuai apabila diidentifikasi ketidakpatuhan.

3.4.1: Ada suatu sistem yang sudah siap untuk mewajibkan tindakan koreksi dan pencegahan di mana ketidakpatuhan ditemukan, dan untuk menegakkan pelaksanaan tindakan.

_________________________

1 Proses harus memasukkan ketentuan untuk menjaga informasi sensitif secara komersial. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada informasi yang relevan untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan rantai pasokan.


hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

06Pro

Fore

st

1 Apa Artinya Kesepakatan Kemitraan Sukarela? Rencana Aksi FLEGT UE mengakui bahwa, sebagai konsumen signifikan produk kayu, UE berbagi tanggung jawab dengan negara-negara penghasil kayu untuk menangani pembalakan liar dan perdagangan yang berkaitan. Akan tetapi, saat ini tidak ada mekanisme praktis untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan kayu liar dari pasar UE.

Oleh karena itu, Rencana Aksi FLEGT mengusulkan pengembangan Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) antara UE dan tiap negara penghasil kayu (Negara-Negara Mitra FLEGT). Kesepakatan ini pada akhirnya dirancang untuk menghapuskan kayu yang dihasilkan secara liar dari perdagangan internasional dan domestik Negara Mitra.

VPA adalah suatu kesepakatan yang mengikat di antara UE dan Negara Mitra di mana UE dan Negara Mitra berjanji bekerja bersama untuk mendukung tujuan Rencana Aksi FLEGT dan untuk melaksanakan skema perizinan kayu. Untuk memungkinkan hal ini, Peraturan Eropa yang baru tentang pelaksanaan skema perizinan FLEGT telah diterima dan diterapkan1.

2 Apa yang tercakup di dalam VPA?VPA bertujuan memberi kontribusi kepada komitmen negara-negara penghasil kayu untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mendukung peningkatan penegakan hukum dan tata kelola kehutanan.

Satu unsur yang umum untuk semua kesepakatan adalah bahwa Negara-Negara Mitra memiliki, atau berkomitmen untuk mengembangkan struktur-struktur hukum dan administratif dan sistem teknis yang dapat dipercaya untuk memverifikasi

bahwa kayu dihasilkan sesuai dengan undang-undang nasional. Ini menyiratkan:

• Suatu komitmen untuk memastikan bahwa undang-undang kehutanan konsisten, dapat dipahami dan dapat ditegakkan serta meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan;

• Mengembangkan sistem teknis dan administratif untuk memantau kegiatan penebangan serta mengidentifikasi dan melacak kayu dari tempat pemungutan ke pasar atau tempat ekspor;

• Sebuah komitmen untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam tata kelola hutan;

• Membangun pengawasan dan keseimbangan pada sistem pelackan dan perizinan, termasuk pelaksanaan sistem pemantauan independen;

• Mengembangkan prosedur perizinan ekspor untuk kayu yang ditebang secara sah.

Akan tetapi VPA juga perlu mengakui bahwa kondisi yang mempengaruhi tata kelola hutan dan penegakan hukum di Negara-Negara Mitra berbeda. Di masing-masing negara, sebuah VPA perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti masalah tata kelola hutan nasional,

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Kesepakatan Kemitraan Sukarela






hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

06

Pro

Fore

st

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan, sifat hutan dan hak-hak atas tanah, sifat perdagangan kayu, inisiatif-inisiatif sektor kehutanan saat ini dan kemampuan untuk melaksanakan kesepakatan.

Unsur-unsur utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan VPA mencakup:

• Upaya perlindungan sosial – VPA perlu berupaya meminimalkan dampak yang merugikan bagi masyarakat setempat dan orang miskin dengan mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat pribumi dan lokal yang berkaitan dengan hutan. Negara-Negara Mitra juga akan dianjurkan untuk menghubungkan masalah FLEGT dengan strategi pengurangan kemiskinan mereka dan memantau dampak VPA terhadap kemiskinan;

• Keterlibatan para pihak terkait – Pengaturan sebaiknya dibuat untuk konsultasi teratur dengan para pihak terkait selama perancangan dan pelaksanaan VPA. Ini perlu mencakup cara-cara untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya memberantas pembalakan liar tetapi perlu juga dipastikan agar setiap tuntutan yang dikenakan tidak menjadi beban yang tidak patut bagi produsen skala kecil.

Di beberapa Negara Mitra, untuk memenuhi komitmen ini perlu dilakukan pemantapan kelembagaan yang cukup berarti dan pembinaan kapasitas. VPA perlu mengidentifikasi bidang-bidang di mana terdapat kebutuhan akan bantuan teknis dan keuangan. Setiap bantuan akan diarahkan untuk meningkatkan keabsahan di sektor kehutanan, sebagai suatu langkah

fundamental menuju tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Bidang-bidang yang akan menjadi fokus mencakup:

• Bantuan dengan melakukan reformasi legislatif dan peraturan, bila dibutuhkan

• Bantuan untuk mengembangkan sistem guna memverifikasi bahwa kayu telah ditebang secara legal

• Pembinaan kapasitas bagi pemerintah Negara Mitra dan masyarakat sipil

• Mencari solusi yang adil dan merata untuk pembalakan liar yang meminimalkan dampak merugikan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan

• Pemantapan lembaga yang ada dan pembangunan lembaga

• Dukungan bagi kebijakan, reformasi legislatif dan peraturan dalam sektor kehutanan.

3 Mengembangkan suatu Kesepakatan Kemitraan SukarelaNegosiasi dan keefektifan Kesepakatan

Kesepakatan Kemitraan Sukarela dimulai denganberbagai diskusi informal antara UE dan calon Negara Mitra, yang umumnya dilaksanakan oleh Komisi Eropa dan satu atau lebih negara anggota. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak terkait di negara tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan VPA dan mekanisme pelaksanaannya. Itu juga membantu

Pro

Fore

st

hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

06Pro

Fore

st

UE memperoleh pemahaman tentang masalah-masalah sektor kehutanan di negara tersebut yang perlu diselesaikan dalam merancang sebuah VPA. Sebuah calon Negara Mitra memberitahu Komisi Eropa kapan negara tersebut siap untuk negosiasi formal.

Negosiasi sebuah kesepakatan akan berfokus pada masalah-masalah pentingnya penegakan hukum dan tata kelola hutan dalam Negara Mitra. Proses negosiasi mungkin berlangsung selama beberapa bulan.

Sebuah VPA akan diberlakukan pada waktu proses negosiasi telah selesai dan persyaratan administratif dari masing-masing pihak (misalnya ratifikasi) telah diselesaikan.

Panitia Pelaksanaan Gabungan

Sebuah Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC) yang terdiri dari wakil-wakil Negara Mitra, Komisi Eropa dan Negara-Negara Anggota akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan masing-masing VPA. Panitia tersebut akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa diskusi antara UE dan Negara Mitra berlangsung dengan teratur dan efektif. Panitia tersebut akan memfasilitasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan serta menengahi dan mengatasi setiap konflik dan perselisihan yang timbul. Tugas-tugas JIC mencakup:

• Memutuskan penetapan waktu berlakunya skema perizinan;

• Memantau dan meninjau keseluruhan kemajuan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan;

• Meninjau laporan dari Pemantau Independen serta keluhan mengenai pengoperasian skema perizinan;

• Menengahi dan berupaya mengatasi konflik yang berkaitan dengan Kesepakatan dan

skema perizinan.

Perencanaan dan pelaksanaan

Setiap VPA perlu menyertakan suatu rencana terperinci yang menyusun tindakan-tindakan yang didefinisikan dengan jelas, terikat oleh waktu untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan melaksanakan skema perizinan.

Setelah diberlakukannya VPA mungkin perlu waktu sebelum pengoperasian skema perizinan efektif karena mungkin ada kebutuhan untuk mengembangkan atau memantapkan Sistem

Jaminan Keabsahan. Pada waktu sebuah Negara Mitra menganggap Sistem Jaminan Keabsahannya telah memenuhi semua persyaratan, negara tersebut akan memberitahu UE, melalui JIC.

Bila hal telah ini ditegaskan, Komisi Eropa akan menambahkan Negara Mitra tersebut, dan setiap produk tambahan, untuk dicakup oleh skema perizinan, ke dalam Lampiran-lampiran Peraturan FLEGT UE. Sejak saat tersebut, semua produk yang berlaku yang diekspor dari Negara Mitra ke UE akan membutuhkan surat izin FLEGT.

Lingkup Kesepakatan Kemitraan

Skema perizinan mula-mula meliputi ragam terbatas dari produk-produk kayu padat (contohnya, kayu bulat, kayu gergajian, lapisan kayu halus dan kayu lapis). Akan tetapi, masing-masing VPA akan mencakup ketentuan memperluas lingkup untuk kategori produk lain, bila hal ini bermanfaat bagi Negara Mitra.

Tinjauan dan pelaporan

Laporan tahunan mengenai pengembangan dan pelaksanaan masing-masing VPA perlu disusun. Laporan ini akan mencakup perincian pencapaian tujuan dan tindakan yang terikat oleh waktu yang telah disepakati maupun kemajuan dalam menghapuskan kayu liar yang diekspor ke pasar non-UE dan dijual di pasar dalam negeri. Pada waktu suatu skema perizinan FLEGT berlaku, perincian juga perlu disediakan tentang berbagai masalah perizinan FLEGT dan kuantitas produk kayu yang diekspor ke UE.

Setiap VPA perlu menyertakan ketentuan untuk tinjauan keefektifan dan dampaknya. Tinjauan pertama perlu dilaksanakan paling lambat dua tahun setelah suatu VPA dimulai, walaupun tinjauan tambahan mungkin dibutuhkan pada waktu masalah timbul mengenai pelaksanaan.

Lamanya Kesepakatan Kemitraan

Sekali berlaku, Kesepakatan Kemitraan akan tetap berlaku sampai ME atau Negara Mitra menginformasikan ke yang lainnya tentang maksud mereka untuk menarik diri, dengan pemberitahuan satu tahun di muka. Bila suatu tinjauan mengidentifikasi kegagalan serius dalam pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan dan ini tidak diatasi dalam suatu kerangka waktu yang disepakati bersama, Kesepakatan dapat ditunda, yang berakibat bahwa Negara Mitra akan kembali ke status non-mitra.

hal 4

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

06

Pro

Fore

st

4 Apa manfaat bagi Negara-negara Mitra FLEGT?Melaksanakan VPA dan skema perizinan akan membutuhkan pembinaan kapasitas dan investasi untuk memastikan keandalan dan kredibilitas. Sebaliknya, ada manfaat bagi Negara Mitra. Ini mencakup:

• Pemantapan reformasi Pemerintah dari segi politik dan keuangan yang diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan;

• Meningkatnya akses ke pasar UE, karena kebijakan pengadaan publik dan swasta semakin memperinci penggunaan kayu legal dan pengeluaran kayu yang tidak teridentifikasi atau liar, karena semua yang diimpor ke UE akan dianggap legal;

• Meningkatnya pendapatan dari pajak dan bea yang, dalam kasus tertentu, bisa melebihi biaya yang berkaitan dengan pengoperasian sistem perizinan;

• Meningkatnya pendapatan untuk pengurangan kemiskinan dan program pembangunan masyarakat;

• Prioritas untuk bantuan pembangunan UE bagi langkah-langkah yang berkaitan dengan FLEGT;

• Alat-alat penegakan hukum tambahan untuk memberantas kegiatan liar;

• Suatu kerangka fondasi yang akan memfasilitasi operator swasta untuk maju ke sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan;

• Meningkatnya reputasi internasional bagi komitmen Pemerintah untuk tata kelola yang baik.

Perdagangan dengan negara-negara yang memilih untuk tidak memulai VPA tidak akan berpengaruh. Akan tetapi, karena para pembeli semakin menerima dan menerapkan kebijakan bantuan pengadaan kayu yang diverifikasi legal, negara-negara yang memiliki masalah dengan pembalakan liar dan yang memilih untuk tidak memulai VPA mungkin mengalami berkurangnya bagian pasar mereka dalam UE.

_______________________

1 Peraturan ME No 2173/2005 mengenai pembentukan suatu skema perizinan FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat

Eropa.

Pro

Fore

st


hal 1

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

07Pro

Fore

st

Kata pengantarRencana Tindakan Penegakan Hukum, Tata Kelola Dan Perdagangan Bidang Kehutanan (FLEGT) UE diterima dan diterapkan pada tahun 2003. Rencana Aksi tersebut berisi berbagai tindakan yang ditujukan untuk menangani masalah buruknya tata kelola kehutanan dan lemahnya penegakan hukum yang berakibat meningkatnya pembalakan liar di sejumlah negara penghasil kayu dan perdagangan yang berkaitan dengan produk kayu yang ditebang secara liar.

Inti dari Rencana Aksi ini adalah penyusunan perjanjian bilateral sukarela antara UE dan negara-negara penghasil kayu. Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) ini bermaksud untuk mendukung reformasi tata kelola dan memantapkan kegiatan penegakan hukum di negara-negara penghasil kayu (Negara Mitra), sambil menyusun skema

pemberian izin untuk memastikan bahwa hanya

Rangkaian Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang

Kehutanan


Pedoman untuk Pemantauan Independen

Gambar 1. Penggambaran skematis mengenai ke lima komponen dalam Sistem Jaminan Keabsahan: a) Keabsahan di dalam hutan, b) Pengendalian rantai pasokan, c) Verifikasi hutan dan rantai pasokan, d) Penerbitan surat izin, e) Pemantauan Independen terhadap sistem.





6. Kesepakatan Kemitraan Sukarela7. Pedoman untuk Pemantauan

Independen

hal 2

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

07

Pro

Fore

st

produk kayu yang dihasilkan secara sah yang

diekspor ke UE.

Lisensi yang digunakan dalam FLEGT, mencakup semua ekspor produk kayu yang tercantum dalam sebuah VPA, akan dikeluarkan oleh pihak berwenang Negara Mitra di bawah Skema lisensi FLEGT nasional dan berdasarkan sebuah Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) yang akan mencakup komponen-komponen berikut ini (lihat Gambar 1):

• Definisi mengenai kayu yang dihasilkan secara sah yang menguraikan peraturan perundangan yang harus dipatuhi agar izin dapat dikeluarkan serta berbagai pengecekan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

• Sistem untuk melacak kayu mulai dari kegiatan di hutan sampai ke pintu ekspor, tidak termasuk kayu yang berasal dari sumber-sumber yang tidak diketahui atau tidak sah.

• Sistem untuk memverifikasi kepatuhan terhadap semua unsur dalam definisi keabsahan dan pengendalian rantai pasokan.

• Pemberian izin produk kayu untuk ekspor, berdasarkan peserta pasar yang disetujui atau pengiriman individual.

• Pemantauan independen untuk menyediakan jaminan bagi semua pihak yang berkepentingan bahwa sistem tersebut berjalan seperti yang telah direncanakan dan mempertahankan kredibilitasnya.

Pihak berwenang kompeten UE¹ hanya akan memberi izin masuk untuk produk kayu dari Negara Mitra yang apabila dalam VPA negara

mitra tersebut menerapkan lisensi FLEGT.

Pemantauan Independen, adalah sebuah fungsi yang tidak terikat pada badan-badan pembuat peraturan sektor kehutanan dalam pemerintahan Negara Mitra. Hal itu dimaksudkan untuk menyediakan kredibilitas bagi skema lisensi FLEGT melalui pengecekan bahwa semua aspek dalam Sistem Jaminan Keabsahan Negara Mitra

berfungsi sebagaimana dimaksudkan.

Catatan Pengarahan ini menyediakan pedoman mengenai unsur-unsur yang diperlukan untuk pemantauan independen yang efektif, yang disusun menjadi seperangkat prinsip dan kriteria. Istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC) adalah sebuah panitia yang dibentuk untuk masing-masing VPA yang terdiri atas para wakil dari Negara Mitra, Komisi Eropa dan Negara Anggota. Panitia tersebut berperan untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan VPA, serta menengahi dan mengatasi setiap konflik dan perselisihan yang timbul.

Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) adalah sistem yang akan menjamin bahwa kayu atau produk kayu yang diekspor dari Negara Mitra ke UE dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Sistem tersebut terdiri dari (i) definisi kayu yang dihasilkan secara sah; (ii) sistem yang akan memverifikasi kepatuhan kepada definisi tersebut; (iii) sistem yang akan melacak asal produk kayu dari hutan sampai ke tahap ekspor; (iv) pemberian izin ekspor untuk membuktikan keabsahannya; dan (iv) pemantauan independen terhadap semua komponen.

Pemantau Pihak Ketiga adalah sebuah badan non-politik, yang memiliki keterampilan-keterampilan dan sistem-sistem yang diperlukan untuk menjamin kemandirian dan obyektifitasnya, yang memantau pelaksanaan Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) dengan: (i) mengecek semua aspeknya dengan menggunakan praktek pengauditan terbaik; (ii) mengidentifikasi ketidakpatuhan dan kegagalan sistem; serta (iii) melaporkan temuan-temuannya kepada Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC).

Badan Pelapor dapat dibentuk oleh Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC) sebagai sebuah badan pelengkap untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Badan tersebut: (i) memeriksa dan membuktikan keabsahan temuan-temuan Pemantau Pihak Ketiga sebelum dipublikasikan; (ii) mengidentifikasi tindakan koreksi bila cocok dan mengecek apakah tindakan-tindakan demikian telah diambil; dan (iii) menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Keabsahan (LAS). Wewenang untuk fungsi ini terletak pada Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC), tetapi, dalam kebanyakan kasus, kegiatan sehari-hari dapat dilakukan oleh sub-panitia atau panel penasihat yang disusun oleh dan bekerja untuk Panitia Pelaksanaan Gabungan (JIC).

Badan Pelapor terdiri dari orang-perorangan yang memiliki keahlian yang relevan dari berbagai kelompok kepentingan yang bersifat mewakili. Badan tersebut dapat memiliki tanggung jawab pengambilan-keputusan atau hanya mempunyai peran konsultatif, sementara kekuasaan

hal 3

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

07Pro

Fore

st

pengambilan-keputusan tetap pada Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC). Apabila tidak ada sub-panitia atau panel penasihat yang dibentuk, tanggung jawab Badan Pelapor akan tetap berada pada Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC).

Badan Penilai Kesesuaian merupakan organisasi yang kompeten dalam menentukan apakah sebuah produk, sistem, proses atau kemampuan seseorang dsb. memenuhi spesifikasi tertentu. Badan ini membuktikan kemampuannya dengan berpegang pada standar-standar yang relevan, khususnya dokumen-dokumen normatif ISO/IEC yang relevan², yang lebih disukai apabila akreditasi diupayakan terhadap standar-standar tersebut.

Tindakan koreksi adalah tindakan yang diambil oleh seorang pelaku dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) untuk mengoreksi ketidakpatuhan atau kegagalan sistem yang diidentifikasi oleh Pemantau Pihak Ketiga.

1 Pengaturan kelembagaanP1.1 Pemberian wewenang: Pemerintah Negara Mitra secara formal memberikan wewenang kepada fungsi pemantauan independen dan memungkinkannya untuk beroperasi dengan cara yang efektif dan transparan.

C1.1.1 Pemerintah Negara Mitra memberi Pemantau Pihak Ketiga mandat formal untuk mengakses orang, dokumen dan lokasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.

C1.1.2 Pemerintah Negara Mitra memastikan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kegiatan efektif Pemantau Pihak Ketiga sudah siap.

C1.1.3 Pemerintah Negara Mitra memastikan bahwa pendanaan³ dan sumber daya yang memadai tersedia untuk memungkinkan pemantauan independen berfungsi sepenuhnya.

P1.2 Ketidakterikatan dengan unsur-unsur lain dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS):Ada pemisahan yang jelas antara berbagai organisasi serta orang-perorangan yang terlibat dalam pengelolaan atau pengaturan sumber daya hutan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pemantauan Independen.

C1.2.1 Organisasi dan orang-perorangan yang memiliki peran langsung dalam pengoperasian Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) atau yang

memiliki kepentingan komersial dalam sektor kehutanan tidak terlibat dalam setiap aspek pemantauan independen.

C1.2.2 Pemantau Pihak Ketiga tidak mempunyai hubungan komersial atau kelembagaan dengan setiap organisasi yang terlibat dalam pengoperasian Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) atau yang kegiatannya berada di bawah pemantauan.

P1.3 Penunjukan Pemantau Pihak Ketiga:Terdapat mekanisme yang transparan untuk penunjukan Pemantau Pihak Ketiga serta aturan-aturan yang jelas dan tersedia bagi publik mengenai kegiatannya.

C1.3.1 Kerangka acuan untuk Pemantau Pihak Ketiga disetujui oleh Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC) dan dipublikasikan sebelum proses seleksi untuk Pemantau Pihak Ketiga.

C1.3.2 Terdapat pedoman yang jelas untuk mempekerjakan Pemantau Pihak Ketiga, yang mencakup prosedur pemilihan yang tepat yaitu yang terbuka untuk semua peserta domestik maupun internasional yang memenuhi syarat dan memastikan transparansi serta nilai yang sepadan dengan biaya.

C1.3.3 Kontrak atau perjanjian Pemantau Pihak Ketiga dengan Pemerintah Negara Mitra mengatur:

• kebebasan dari campur tangan terhadap pengoperasian kegiatan-kegiatan Pemantau Pihak Ketiga;

• akses, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, ke informasi pemerintah dan informasi perusahaan yang berkaitan dengan pengoperasian Sistem Jaminan Keabsahan (LAS);

• akses ke kawasan hutan dan pengangkutan kayu, fasilitas penyimpanan, pengolahan dan ekspor yang relevan dengan pengoperasian Sistem Jaminan Keabsahan (LAS);

• pembayaran biaya Pemantau Pihak Ketiga atau biaya-biaya yang berdasarkan pekerjaan yang dilakukan tanpa menghiraukan sifat temuannya; dan

• upaya pengamanan sehubungan dengan perlindungan dan penggunaan informasi yang konfidensial dari sudut perdagangan.

hal 4

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

07

Pro

Fore

st

P1.4 Pembentukan mekanisme keluhan: Ada suatu mekanisme yang ditetapkan untuk menangani keluhan dan perselisihan yang timbul dari pemantauan independen. Mekanisme ini memadai untuk menghadapi setiap keluhan mengenai pengoperasian skema lisensi4.

C1.4.1 Mekanisme keluhan disetujui oleh Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC), termasuk prinsip-prinsip untuk membimbing pelaporan mengenai keluhan dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya;

C1.4.2 Mekanisme keluhan mencakup sebuah mekanisme untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti meneruskan pernyataan tuduhan yang belum terbukti mengenai kegagalan Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) ke Pemantau Pihak Ketiga untuk menyidik dan memantau hasil-hasil penyidikan5;

2 Pemantau Pihak KetigaP2.1 Persyaratan organisasi dan teknis: Pemantau Pihak Ketiga adalah sebuah organisasi yang tidak terikat dengan komponen-komponen lain dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) dan beroperasi sesuai dengan struktur, kebijakan dan prosedur pengelolaan yang telah didokumentasikan, sesuai dengan praktek terbaik yang diterima secara internasional.

C2.1.1 Pemantau Pihak Ketiga tunduk kepada audit pihak luar yang dilakukan oleh badan yang memenuhi persyaratan ISO 17011 atau yang sepadan6. Audit ini memverifikasi:

• bahwa Pemantau Pihak Ketiga beroperasi sesuai dengan persyaratan Pedoman ISO 62, 65, 66 atau yang sepadan; dan

• bahwa Pemantau Pihak Ketiga memenuhi syarat untuk memberikan layanan-layanan penilaian yang mencakup rantai pasokan sektor kehutanan dan hasil hutan.

Biasanya, untuk memenuhi persyaratan ini, Pemantau Pihak Ketiga perlu menjadi sebuah organisasi yang terakreditasi sebagai badan penilai kesesuaian untuk memberikan pelayanan

pada bidang-bidang ini.

C2.1.2 Pemantau Pihak Ketiga perlu mempunyai:

• sedikitnya lima tahun pengalaman dalam melakukan penilaian terhadap pengelolaan hutan dan verifikasi lacak balak; dan

• telah melaksanakan penilaian pengelolaan hutan dan verifikasi rantai pasokan, khususnya di negara-negara yang memiliki karakteristik sector kehutanan yang serupa dengan yang dimiliki oleh Negara Mitra

C2.1.3 Apabila tidak memiliki kantor pusat di Negara Mitra, maka Pemantau Pihak Ketiga harus memberikan pelayanannya dalam bentuk usaha patungan dengan sebuah organisasi domestik yang memiliki pengalaman yang relevan

C2.1.4 Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC) perlu menetapkan persyaratan teknis dan pengalaman minimum untuk Pemantau Pihak Ketiga, dengan memperhatikan kondisi-kondisi sektor kehutanan serta tantangan-tantangan tata kelola di Negara Mitra.

P2.2 Metodologi Pemantauan: Metodologi Pemantau Pihak Ketiga berbasis bukti dan dilaksanakan pada jarak waktu minimum yang disebutkan dengan jelas7

C2.2.1 Terdapat metodologi pemantauan yang telah didokumentasikan yang mencakup pengecekan dokumentasi yang memadai, catatan-catatan operasional dan kegiatan semua pihak dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS).

C2.2.2 Pemantauan dilaksanakan secara berkala

Pro

Fore

st

hal 5

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

07Pro

Fore

st

dan terdapat ketentuan untuk pemantauan tanpa pemberitahuan. Frekuensi dan intensitas pemantauan harus proporsional dengan risiko ketidakpatuhan.

C2.2.3 Kegiatan pemantauan mencari dan mempertimbangkan input dari berbagai kelompok pemangku kepentingan termasuk manajer dan pemilik hutan, pengolah, pembeli, pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademik, organisasi konservasi, LSM, pekerja, pemakai hutan, kelompok-kelompok pribumi dan masyarakat.

P2.3 Lingkup pemantauan: Pemantau Pihak Ketiga beroperasi menurut kerangka acuan yang dengan jelas menyebutkan apa yang harus dipantau dan yang mencakup semua persyaratan yang telah disepakati untuk penerbitan lisensi FLEGT.

C2.3.1 Pemantauan menentukan apakah Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) tersebut beroperasi menurut persyaratan-persyaratan penerbitan lisensi FLEGT, yang mencakup:

• Pengecekan terhadap semua unsur dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) - termasuk kepatuhan kepada peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan, integritas rantai pasokan, kegiatan verifikasi dan penerbitan surat izin;

• Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ketidakpatuhan kepada persyaratan Sistem Jaminan Keabsahan (LAS); dan

• Menilai keefektifan tindakan koreksi yang

diambil untuk menangani ketidakpatuhan.

C2.3.2 Untuk pengecekan silang dan pemantauan terhadap skema lisensi FLEGT, Pemantau Pihak Ketiga boleh memiliki akses ke dokumen dan data yang relevan mengenai impor dari Negara Mitra ke UE. Akan tetapi, pihak berwenang kompeten Negara Anggota UE mungkin tidak akan memberikan informasi yang tidak diizinkan untuk dikomunikasikan bergantung pada undang-undang nasional mereka masing-masing8.

P2.4 Persyaratan-persyaratan pelaporan: Pemantau Pihak Ketiga secara teratur melapor ke Badan Pelapor mengenai integritas skema jaminan keabsahan, termasuk ketidakpatuhan, serta penilaiannya terhadap tindakan koreksi yang diambil untuk menanganinya.

C2.4.1 Pemantau Pihak Ketiga telah mendokumentasikan prosedur persiapan laporan

yang menyebutkan isi9 dan penetapan waktunya. Biasanya, dua laporan disampaikan pada tiap jangka waktu pelaporan:

• laporan penuh untuk dipertimbangkan oleh Badan Pelapor, yang memuat semua informasi yang relevan mengenai program dan temuan pemantauan; dan

• laporan ikhtisar publik berdasarkan laporan penuh dan yang mencakup, paling tidak, sebuah ringkasan mengenai temuan-temuan utama, ketidakpatuhan yang teridentifikasi dan

keprihatinan para pemangku kepentingan.

C2.4.2 Pemantau Pihak Ketiga dapat membuat laporan tambahan untuk Badan Pelapor di luar kerangka pelaporan yang biasa, misalnya apabila ada pelanggaran serius yang terdeteksi.

C2.4.3 Pemantau Pihak Ketiga mempertimbangkan rekomendasi Badan Pelapor sehubungan dengan amendemen laporan yang berkaitan dengan penegasan bukti, pengklarifikasian fakta-fakta, pembenaran kesimpulan, dan peningkatan objektifitas. Akan tetapi, Pemantau Pihak Ketiga menentukan isi akhir dari laporan tersebut.

3 Badan PelaporP3.1 Struktur dan metode operasi: Struktur Badan Pelapor, termasuk hubungannya dengan Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC), secara jelas didokumentasikan dan tersedia bagi publik.

C3.1.1 Terdapat pedoman yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi Badan Pelapor dan bagaimana kaitannya dengan Pemerintah Negara Mitra, Pemantau Pihak Ketiga dan Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC). Apabila dapat diterapkan, ini mancakup pelaporan dan umpan balik rutin antara Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC) dan Badan Pelapor, serta penanganan keadaan luar biasa.

C3.1.2 Badan Pelapor dan para anggotanya akan bertindak secara obyektif dan harus menolak setiap tekanan politik, komersial, financial dan tekanan-tekanan lainnya yang dapat mengkompromikan ketidakberpihakan mereka.

C3.1.3 Badan Pelapor mengidentifikasi, menguraikan dan mendokumentasikan setiap hubungan yang mungkin dimiliki anggotanya dengan badan dan orang-perorangan yang terlibat dalam sektor kehutanan untuk menentukan

hal 6

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

07

Pro

Fore

st

potensi konflik kepentingan. Setiap potensi konflik yang diidentifikasi, dan berbagai tindakan yang diambil untuk menguranginya, harus dipublikasikan.

C3.1.4 Badan Pelapor tidak boleh mencakup orang-perorangan yang secara langsungsecara langsung terlibat dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Keabsahan (LAS).

P3.2 Peran dan Tanggung Jawab: Ada kerangka acuan yang terdokumentasi dengan jelas dan tersedia bagi publik yang menyatakan peran dan tanggung jawab Badan Pelapor.

C3.2.1 Badan Pelapor menerima dan dengan segera meninjau serta memberi komentar sebagaimana yang cocok tentang laporan Pemantau Pihak Ketiga. Ini mencakup:

• meninjau dan menyetujui laporan penuh dan bila perlu merekomendasikan klarifikasi fakta-fakta dan meningkatkan objektifitas; dan

• meninjau serta menyetujui laporan ikhtisar publik, bila perlu merekomendasikan klarifikasi fakta-fakta atau obyektifitas yang lebih baik, sebelum dipublikasikan, serta

memantau publikasinya10.

C3.2.2 Bila Perlu, Badan Pelapor berkomunikasi, melalui struktur yang telah disepakati, kepada para pelaku yang relevan dalam Sistem Jaminan Keabsahan (LAS) mengenai setiap rekomendasi yang muncul dari laporan-laporan Pemantau Pihak Ketiga.

C3.2.3 Badan Pelapor mempunyai mekanisme yang terjangkau dan berfungsi dengan baik untuk menerima keluhan dan input lain dari setiap pihak yang berkepentingan dan meneruskannya

ke badan yang tepat yang mengurus keluhan dan perselisihan. Ini mencakup mekanisme untuk:

• menerima dan mempertimbangkan input dari kelompok pemangku kepentingan bila cocok dan

• mempublikasikan ringkasan informasi mengenai berbagai keluhan dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

(Endnotes)

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tertanggal 20 Desember 2005 mengenai

pembentukan skema lisensi FLEGT2 Lihat Lampiran 13 Dalam banyak kasus, dimungkinkan adanya bantuan pembangunan yang akan mencakup beberapa elemen Pemantauan Independen.

4 Tiap VPA akan mencakup kesepakatan mengenai mekanisme penanganan perselisihan. Ini perlu dimasukan dalam TOR untuk badan pelapor dan Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC).

5 Penanganan keluhan dan perselisihan mungkin beragam di antara negara-negara mitra. Sebagai contoh, tanggung jawab dapat diberikan kepada sebuah sub-panitia Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC) atau sebuah badan penyelesaian perselisihan yang terpisah. Bagaimanapun juga, sebuah focal point perlu ditetapkan untuk menerima keluhan-keluhan dan point perlu ditetapkan untuk menerima keluhan-keluhan dan pointmengkomunikasikannya ke masyarakat luas.

6 Lihat Lampiran 1 untuk mendapatkan penjelasan mengenai unsur-unsur kunci dalam Pedoman dan Standar ISO yang relevan.

7 Tergantung pada kompleksitas LAS, diharapkan bahwa pengecekan secara teratur terhadap seluruh sistem perlu dilakukan dengan selang waktu paling sedikit setiap 12 bulan dan biasanya akan lebih sering pada tahap-tahap awal

pelaksanaan sebuah LAS.

8 “ Pasal 5(3); Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tertanggal 20 Desember 2005 menyatakan bahwa: “Pihak berwenang yang kompeten dapat memberikan akses ke berbagai dokumen dan data yang relevan kepada orang-orang atau badan-badan yang ditetapkan oleh negara-negara mitra atau organisasi-organisasi regional yang bertanggung jawab atas pemantauan independen terhadap skema lisensi FLEGT”

9 Format and isi berbagai laporan serta tingkat perincian yang dimuat di dalamnya perlu diidentifikasi di dalam kerangka acuan untuk Pemantau Pihak Ketiga.

10 Badan Pelaksanaan Gabungan (JIC) akan membentuk sebuah prosedur untuk menindaklanjuti kasus-kasus bilamana Badan Pelapor tidak dapat mencapai suatu konsensus.

hal 7

Seri

20

07 Catatan

Pengarahan

Nomor

07Pro

Fore

st

Lampiran 1: Unsur-unsur utama dalam Pedoman ISO 62, 65, ISO 17021, dan 17011Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) telah berpengalaman hampir 70 tahun dibidang penyusunan standar dan verifikasi. Organisasi itu adalah jaringan yang terdiri atas lebih dari 140 institut standar nasional negara. Organisasi tersebut telah menghasilkan lebih dari 14.000 standar berupa dokumen-dokumen teknis yang akurat yang mendefinisikan spesifikasi berbagai hal, dsb. ISO juga telah mengembangkan pedoman untuk membantu pengembangan verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi. Dua tema utama menyediakan pedoman untuk badan penilaian kesesuaian (CAB) (Pedoman 62, 65 dan 66) dan badan akreditasi (ISO 17011).

Pedoman 62, 65, 66 dan ISO 17021Pedoman 62, 65, 66 dan ISO 17021 – Pedoman-pedoman ini menyatakan persyaratan-persyaratan mengenai cara Badan Penilai Kesesuaian beroperasi. Pedoman 62 menyangkut sistem mutu, Pedoman 65 menyangkut sistem produk/kinerja dan Pedoman 66 menyangkut sistem pengelolaan lingkungan hidup. ISO 17021:2006

menggantikan Pedoman 62 dan 66, yang dapat diterapkan dalam suatu masa transisi. Pedoman/standar ini mencakup sangat banyak persyaratan yang bertumpang tindih tetapi penting yakni:

1. Organisasi – persyaratan-persyaratan umum termasuk: non-diskriminasi terhadap para pemohon sertifikasi, tidak ada rintangan atau halangan terhadap akses ke sertifikasi, pelayanan harus tersedia untuk semua pemohon, tidak ada syarat keuangan atau syarat-syarat lainnya yang tidak patut

Persyaratan-persyaratan terperinci termasuk: ketidakberpihakan, pemisahan tanggung jawab atas keputusan sertifikasi dan evaluasi sertifikasi, kebebasan dari tekanan komersial atau keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan, sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berbagai badan yang berkaitan tidak akan mempengaruhi kerahasiaan, obyektifitas dan ketidakberpihakan, tidak akan memberikan saran atau menyediakan layanan konsultasi kepada pemohon mengenai metode untuk menghadapi hal-hal yang merupakan rintangan untuk sertifikasi yang diminta

2. Sistem mutu - Persyaratan untuk mendokumentasikan dan mengoperasikan sistem mutu yang efektif dan cocok untuk jenis, ragam dan volume pekerjaan yang dilaksanakan. Sistem pengelolaan mutu mencakup, antara lain, prosedur perekrutan, seleksi dan pelatihan personil badan sertifikasi serta pemantauan kinerja mereka, prosedur untuk menangani ketidaksesuaian dan untuk menjamin keefektifan setiap tindakan korektif dan preventif yang diambil, prosedur pelaksanaan proses sertifikasi/registrasi, termasuk syarat-syarat penerbitan, penahanan dan penarikan dokumen-dokumen sertifikasi, prosedur pengamatan dan penilaian ulang, prosedur penanganan terhadap permohonan banding, keluhan dan perselisihan

3. Syarat-syarat sertifikasi - Syarat-syarat sertifikasi - Syarat-syarat sertifikasi Termasukpersyaratan-persyaratan: menyebutkan syarat-syarat untuk memberikan, mempertahankan dan memperpanjang sertifikasi serta syarat-syarat di mana sertifikasi mungkin ditarik atau ditunda; mendokumentasikan dan menyediakan, bila diminta, prosedur untuk penilaian sertifikasi, pengamatan dan penilaian ulang, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian serta kebutuhan akan tindakan koreksi

4. Kemampuan personil- termasuk persyaratan-Pro

Fore

st

hal 8

Seri

20

07Catatan

Pengarahan Nomor

07

Pro

Fore

st

persyaratan untuk: mendefinisikan kriteria relevan minimum mengenai kemampuan personil badan sertifikasi; memelihara informasi pada kualifikasi yang relevan, pelatihan dan pengalaman personil badan akreditasi; mendefinisikan kriteria relevan minimum mengenai kemampuan auditor dan pakar teknis; mempunyai prosedur untuk memilih auditor dan pakar teknis berdasarkan kemampuan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman mereka; memastikan bahwa ketrampilan tim audit relevan dan cocok

Pedoman 17011 - Akreditasi adalah dasar yang telah diterima secara internasional untuk menegaskan bahwa Badan Penilai Kesesuaian dapat dipercaya, independen dan beroperasi sebagaimana mestinya. Akreditasi mencegah adanya organisasi yang sekadar memutuskan untuk menjadi sebuah Badan Penilai Kesesuaian tetapi tidak memiliki pengalaman atau kemampuan. Akreditasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua Badan Penilai Kesesuaian beroperasi di atas suatu tingkat tertentu dan bahwa ada konsistensi antara berbagai pendekatan dan, yang paling penting, hasil dari berbagai Badan Penilai Kesesuaian. Badan-badan yang yang merupakan pihak penandatangan pada Perjanjian Pengakuan Multilateral pada Forum Akreditasi Internasional untuk akreditasi badan-badan penilai kesesuaian yang mendaftarkan sistem-sistem pengelolaan mutu, sistem pengelolaan lingkungan hidup atau badan-badan penilai kesesuaian produk akan diakui telah memenuhi persyaratan ISO 17011. Persyaratan-persyaratan utamanya adalah:

1. Organisasi – perincian persyaratan-persyaratan 1. Organisasi – perincian persyaratan-persyaratan 1. Organisasi –mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang personil yang dapat mempengaruhi mutu akreditasi, kebijakan dan prosedur yang tidak diskriminatif, penyelenggaraan untuk melindungi kerahasiaan informasi. Kegiatan-kegiatan badan akreditasi tidak boleh dikaitkan dengan konsultansi.

2. Manajemen - penggunaan suatu sistem 2. Manajemen - penggunaan suatu sistem 2. Manajemen -pengelolaan yang tepat untuk jenis, ragam dan volume akreditasi yang dilaksanakan, prosedur pengendalian dokumen dan catatan, prosedur identifikasi dan pengelolaan ketidaksesuaian dalam kegiatannya sendiri dan untuk mengidentifikasi peningkatan dan tindakan preventif, pemeriksaan internal untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan ISO 17011 dan bahwa sistem pengelolaan diimplementasikan dan dipelihara, prosedur-prosedur untuk menghadapi keluhan.

3. Sumber daya manusia - pemeliharaan 3. Sumber daya manusia - pemeliharaan 3. Sumber daya manusiapersonil yang kompeten secara memadai dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk jenis, ragam dan volume akreditasi yang dilaksanakan.

4. Proses akreditasi – prosedur terperinci untuk proses penilaian dan akreditasi, termasuk penyelenggaraan untuk memberikan, mempertahankan, memperluas, mengurangi, menunda dan mencabut akreditasi. Persyaratan akreditasi, termasuk persyaratan teknis terbatas pada masing-masing bidang akreditasi, informasi mengenai biaya, uraian tentang hak dan kewajiban Badan Penilai Kesesuaian, prosedur untuk menampung dan menangani keluhan serta permohonan banding.

Ada penyelenggaraan internasional yang mengatur pengakuan bersama di antara badan-badan akreditasi nasional; misalnya, Forum Akreditasi Internasional. Para pihak penandatangan pada IAF MLA tunduk kepada evaluasi pihak setara multi-nasional. Maksud evaluasi rutin di-tempat adalah untuk memverifikasi kesesuaian para pihak penandatangan secara berkelanjutan dengan ISO/IEC 17011 dan dokumen-dokumen pedoman yang dapat diterapkan. Evaluasi pihak setara ini akan memastikan praktek-praktek akreditasi yang konsisten dan harmonis.


Pro

Fore

st

Seri 2007 ProForest Pengarahan Catatan Nomor 01 · PDF fileEropa menjadi tuan rumah sebuah...

Documents

Transcript of Seri 2007 ProForest Pengarahan Catatan Nomor 01 · PDF fileEropa menjadi tuan rumah sebuah...