SENGKETAHARTAWARISANANTARAPARAAHLIWARIS …repository.unsri.ac.id/5095/2/RAMA_74201...Demikian surat...
Transcript of SENGKETAHARTAWARISANANTARAPARAAHLIWARIS …repository.unsri.ac.id/5095/2/RAMA_74201...Demikian surat...
SENGKETA HARTAWARISAN ANTARA PARA AHLI WARIS
YANG BERBEDA AGAMA
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
OLEH:
TIARA MEIDIALITA
02011281520351
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2019
ii
HALAMAN PENGESAHANUNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUMINDRALAYA
NAMA : TIARA MEIDIALITANIM : 02011281520351PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL
Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)
Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019 dandinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196112091989031001 NIP. 196511011992032001
Dekan Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H.,M.S.NIP. 196201311989031001
iii
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Mahasiswa : Tiara Meidialita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520351
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yangsebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di PerguruanTinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuatbahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapuntanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telahterbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataanini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harisesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indralaya, 2019
Tiara Meidialita
iv
KATA PENGANTAR
AssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
proposal skripsi ini.
Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini berjudul “SENGKETA
HARTA WARISAN ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA
AGAMA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
1578/PDT.G/2010/PAJT)” Judul skripsi ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa
dalam kehidupan bentuk masyarakat Indonesia yang plural mempengaruhi pola
tatanan keluarga. Agama Memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat
Indonesia dan kehidupan sehari-hari penduduknya. Syari’at Islam telah menetapkan
peraturan-peraturan mawaris di atas sebaik-baik aturan, terjelas dan paling adil sebab
Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, lantas bagaimana pembagian harta
warisan tersebut apabila sang ahli waris berbeda agama dengan pewaris harta warisan
tentunya akan menimbulkan akibat bagi para pihak yang berkepentingan.
Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari dosen
Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis
v
sebutkan satu persatu. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan Penulis
maka tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari
bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, Oleh karena
itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan
bimbingan dari semua pihak bagi kesempurnaan skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkenan mempelajarinya. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua Aamiin.
WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh
Indralaya, 2019
TIARA MEIDIALITA
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN:
“Sederhana dalam perkataan, hebat dalam perbuatan, sedikit bicara banyak
bekerja”
Kupersembahkan kepada:
1. Allah SWT
2. Ayah dan Ibu Tercinta
3. Kakak dan Adikku
4. Keluarga dan sahabatku
5. Para Dosenku
6. Almamaterku
vii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Sengketa
Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama ( Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/Pajt)”. Maksud dari penyusunan
skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan
Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum
Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat
penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Penulis
menyampaikan rasa terimakasih setulus hati kepada :
1. Kedua orang tua, Ayah Misatam dan Ibu Mardiana yang senantiasa memberikan
dukungan, cinta, kasih sayang, serta doanya kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Saudara kandung penulis, Kakak Andika Zulmi dan Adik Annisa yang selalu
memberikan dukungan dan doanya, semoga kita selalu menjadi orang yang
sukses dan membanggakan kedua orang tua;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama
dalam penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, arahan dan bantuannya
dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
viii
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H,.M.Hum. selaku Pembimbing kedua yang telah
membimbing penulis. Terimakasih atas ilmu, arahan dan bantuannya dalam
penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
Penulis yang telah memberikan bimbingan akademik dari awal masa perkuliahan
hingga akhir masa perkuliahan;
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah
memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat di kampus, Beby Putri Akbar, Silvia Rahmani, Adellya
Rahmadhania, Siti Choina Lubis, Aidilia Fitri Andini, Anisah Nursyah Fitri,
Mutiara Rahmadhani, Nabilah Reta Ananda, Prilly Noveria Maharani Putri yang
telah membantu saling memberikan semangat satu sama lain selama masa-masa
perkuliahan dan semoga persahabatan kita dapat membawa kebaikan bagi kita
semua;
9. Nyimas Olivia Rachmania teman pejuang kuliah dari awal hingga akhir yang
senantiasa memberikan dukungan di masa-masa perkuliahan;
10. Yunian Purwanto, terimakasih atas semangat, do’a serta motivasi kepada penulis
setiap harinya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk
tujuanyang telah terucap kedepannya;
ix
11. Doni Putra Pertama Nasution, teman seperjuangan dari dahulu kala yang selalu
memberikan semangat serta memberikan pelajaran berharga kepada penulis,
semoga selalu bahagia;
12. Putri Maya Sari, Nanda Fajariah, Novi Dewanti, teman bermain yang selalu
dapat mengalihkan perhatian penulis, semoga kita kelak dapat menjadi orang-
orang yang sukses;
13. Terimakasih untuk teman-teman PLKH 2018 tim G1, Silvia, Beby, Nana,
Mutiara, Prilly, Deby, Mega, Chyntia, Angga, Rajib, Aqil, Fadhil, Rezky, dan
Andre yang telah mengajari arti kesabaran dalam hidup, terimakasih atas
kekompakan kita, penulis yakin kita akan selalu menang dimanapun kita berada;
14. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang, Terimakasih
atas ilmu yang diberikan kepada penulis saat KKL (KuliahKerjaLapangan);
15. Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang yang telah membantu dalam
memberikan data riset guna menyelesaikan skripsi penulis;
16. Manajer Hukum Bapak Pandu, Staf Senior Hukum Mba Lala, Kak Dedek, dan
Bapak M. Zaman, serta Staf Hukum Departemen Hukum PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang Kak Arief, Kak Bambang, Kak Erdha, Mba Ria, dan Mba Pipit yang
telah membantu penulis selama proses magang di perusahaan serta membantu
dalam memberikan masukan terkait skripsi penulis;
17. Teman-teman angkatan 2015 di Fakultas Hukum Indralaya dan Palembang,
terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menuju sarjana.
x
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena
itu, penulis berharap para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI...................................................... ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT...................................................................... iii
KATA PENGANTAR..................................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................................. vi
UCAPAN TERIMA KASIH.......................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................... xi
ABSTRAK....................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
A...Latar Belakang...................................................................................... 1
B...Rumusan Masalah................................................................................. 9
C...Tujuan Penelitian.................................................................................. 9
D...Manfaat Penelitian................................................................................ 9
E...Kerangka Teori..................................................................................... 11
F... Ruang Lingkup Penelitian..................................................................... 15
G...Metode Penelitian................................................................................. 16
1....Jenis Penelitian................................................................................ 16
2....Pendekatan Penelitian..................................................................... 16
3....Jenis dan Sumber Bahan Hukum.................................................... 18
4....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.............................................. 19
xii
5....Metode Analisis Bahan Hukum...................................................... 20
6....Penarikan Kesimpulan.................................................................... 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan umum waris........................................................................... 22
A.1 Pengertian Waris.......................................................................... 22
A.2 Kewarisan menurut Hukum Islam................................................ 23
A.2.1 Dasar Hukum Kewarisan Islam......................................... 25
A.2.2 Rukun Dan Syarat Waris.................................................... 26
A.2.3 Asas-Asas Kewarisan Islam............................................... 29
A.3 Kewarisan Menurut Hukum Perdata............................................ 34
A.3.1 Dasar Hukum Kewarisan Perdata..................................... 35
A.3.2 Unsur Dan Syarat Waris................................................... 39
A.4 Kewarisan Menurut Hukum Adat................................................ 43
B. Perbedaan Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris
Perdata Terhadap Ahli Waris.............................................................. 47
B.1 Perspektif Hukum Perdata............................................................ 47
B.2 Perspektif Hukum Islam............................................................... 52
C. Harta Waris Yang Dibagikan Kepada Ahli Waris................................ 55
C.1 Harta Waris................................................................................... 55
xiii
C.2 Metode Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam......... 56
C.3 Metode Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Perdata..... 60
BAB III PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua
Kompetensi Peradilan ......................................................................... 64
A.1 Kasus Posisi.................................................................................. 64
A.2 Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama................................ 70
A.3 Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri................................. 81
B. Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Ahli Waris Beragama Islam
terhadap Ahli Waris Non Muslim....................................................... 84
C. Analisis Perkara.................................................................................... 92
BAB IV PENUTUP
A...Kesimpulan........................................................................................... 97
B...Saran..................................................................................................... 98
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 99
LAMPIRAN
xiv
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris YangBerbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor1578/Pdt.G/2010/PAJT) ”. Hukum Waris diartikan sebagai Hukum yang mengaturharta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.Formalisasi hukum waris di Indonesia, dilatar belakangi oleh tiga sistem hukumyaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Karena keadaanmasyarakat Indonesia yang Plural maka dalam urusan kewarisan sering terjadisengketa salah satunya dikarenakan adanya perbedaan Agama diantara para ahli warisSerta kewenangan Pengadilan yang berwenang mengatur mengenai kewarisan.Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yangdidukung dengan fakta yang ada di lapangan melalui wawancara. Tujuan penelitianskripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan, pertimbangan sertapenerapan hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam penyelesaiansangketa kewarisan. Hasil penelitian bahwa dalam penerapannya yang berhakmemeriksa dan memutus sengketa waris orang yang beragama Islam adalahPengadilan Agama. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan terlebih dahulu denganmusyawarah tetapi Penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur litigasi yaitudiselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Kata kunci: Waris Beda Agama, Sengketa Ahli Waris, Pengadilan Agama
Indralaya, 2019
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Sri Turatmiyah, S.H., M.HumNIP. 196112091989031001 NIP. 196511011992032001
KetuaBagianHukumPerdata
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.NIP. 196511011992032001
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai
macam suku, bangsa, dan agama.“Bentuk masyarakat Indonesia yang plural
mempengaruhi pola tatanan keluarga dimana agama memainkan peran yang sangat
penting dalam masyarakat Indonesia dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.”
Negara memberikan kebebasan bagi setiap warganegaranya untuk memeluk
agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tertuang dalam sila pertama
Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta dipertegas dalam pasal 29 ayat (2)
Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Indonesia adalah Negara yang
mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. sehingga pengaruh Islam dalam
hukum sangat besar sebagai contoh adanya Inpres No 1 Tahun 1991 tentang
kompilasi Hukum Islam.
Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, dengan adanya
kematian akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa tersebut yaitu pengurusan
dari hak-hak dan kewajiban orang yang telah meninggal yaitu mengenai kewarisan.
2
Seperti diketahui Hukum Waris adalah bagian dari hukum perdata dan diatur dalam
buku ke Dua tentang kebendaan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum
Waris diartikan sebagai“Hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang yang telah
meninggal dunia.” Meninggalnya seseorang maka secara otomatis hak-hak dan
kewajiban-kewajiban seorang yang telah meninggal tersebut berpindah ke ahli waris
yang memiliki hubungan kekerabatan karena adanya hubungan darah seperti anak,
saudara, ibu bapak ataupun garis keturunan lainnya.
Formalisasi hukum waris di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tiga sistem
hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Selain itu
beberapa perkembangan juga telah menunjukan adanya perubahan ataupun kemajuan
dari hukum waris yang telah ada melalui beberapa yurisprudensi.
Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang
penyebab kewarisan dan penghalangnya. “Penyebab seorang berhak menerima
warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan atau Nasab, dan
memerdekakan budak.” Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila nanti sang
budak meninggal dunia maka sang tuan dapat menerima warisan dari harta yang
ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Adapun penghalang
kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan
ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta
peninggalan pewaris dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi
3
merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk
mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi1.
Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan
hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu
penyebab terputusnya hak waris ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non
muslim atau dalam keadaan murtad2. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris
ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.
Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli
waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada
prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah.
Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian
masing-masing daripada ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan
sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan yang erwenang.
Sejak lahir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan
berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah
satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam UU Nomor 14 Tahun
1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan terakhir diganti dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan
1 Ilyas, Kedudukan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dariHukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, edisi xvii, April 2015, hlm. 2
2 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Gema Ansari,Jakarta, 1995, hlm. 42.
4
Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam
dengan lingkup kewenangan yang khusus pula.
Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara
individu dengan kelompok, atau dengan kata lain sangketa dapat bersifat publik
maupun keperdataan. Sangketa adalah situasi dimana terdapat salah satu pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang dirugikan menyampaikan kerugian
tersebut kepada pihak kedua. Dengan kata lain sangketa adalah perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing.
Realita di masyarakat menunjukan adanya perbedaan agama yang dianut
dalam satu keluarga menjadi fenomena yang umum terjadi pada saat ini. Padahal
dalam hukum waris Islam perbedaan agama merupakan salah satu sebab halangan
waris mewaris.
Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
1578/Pdt.G/2010/PAJT. Kasus penetapan ahli waris yang berbeda agama. Disebutkan
bahwa almarhumah bernama Raden Ayu Sri Nueli memiliki Sembilan orang anak
dari tiga kali pernikahannya dari kesembilan anak almarhumah tiga diantaranya
beragama katolik. Dari pernikahan yang pertama dengan Raden Kiswari
Soeryokusumo beragama Islam, memiliki 3 orang anak kandung yang ketiganya
adalah perempuan dan beragama Katolik. Pernikahan kedua almarhum dengan Raden
Setiarto beragama Islam, memiliki 3 orang anak yang terdiri dari 2 perempuan dan 1
laki-laki dan semuanya beragama Islam. Pernikahan ketiga Almarhumah dengan
5
Raden Dicky Djatmiko beragama Islam, memiliki 3 orang anak terdiri dari 1
perempuan dan 2 laki-laki.3
Penggugat bernama Raden Ajeng Laksmini Binti Raden Setiarto beragama
Islam membuat gugatan untuk dapat mengurus harta benda almarhumah ibunya dari
pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto (suami ke 2) dan almarhum Raden
Dicky Djatmiko Prawira Soepradja (suami ke 3) yang tidak ada hubungannya dengan
harta almarhumah (gono-gini dan harta bersama) dari almarhum Kiswari
Soeryokusumo (suami ke 1) yang belum diberikan kepada almarhumah pada saat
terjadinya perceraian dan dikuasai, dibagikan, dipakai, dan dijual oleh ketiga anak
almarhumah dari pernikahannya dengan almarhum Kiswari Soeryokusumo dalam hal
ini sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
Berdasarkan Hukum Waris Islam Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III
merupakan Anak Kandung almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari
Soeryokusumo tidak berhak sebagai ahli waris almarhumah dari Warisan hasil
pernikahan almarhumah dengan Raden Setiarto dan Raden Dicky Djatmiko karena
Agama mereka dengan Pewaris berbeda dan menurut kaidah dalam Agama Islam,
Pewaris Muslim tidak boleh Mewaris pada Ahli Waris Non Muslim.
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karena dasar Agama
dan dasar Pernikahan pewaris merupakan hal yang penting untuk menentukan
3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT.Diakses Pada Tanggal 08-08-2018
6
pengadilan yang berhak menetapkan ahli waris yang didasarkan pada fatwa waris
almarhumah di Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
Penggugat yang merupakan saudara seibu yang beragama Islam dengan
Tergugat yang beragama katolik mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
untuk mengajukan pembatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 384/Pdt.P/1990
Pengadilan Negeri Jakarta Karena adanya perbedaan Agama yang menjadi syarat
hapusnya hak mewarisi. Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan bukan
ahli waris karena perbedaan agama yaitu beragama Katolik. Sesuai dengan Pasal 1-2
Jo. 49 UU No.7/tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman
ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam hal ini, almarhumah dan
Suami nya beragama Islam dengan demikian yang akan diterapkan dalam perkara ini
adalah hukum Islam. Masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh
agama. Tetapi setelah adanya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama
menolak gugatan penggugat sehingga menyebabkan Tergugat I, Tergugat II, serta
Tergugat III yang beragama Katolik menjadi Ahli waris almarhumah berdasarkan
Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor: 384/Pdt.P/1990/ PN. JakTim. Yang
menyatakan Ahli waris almarhumah R.A Sri Noeli Rahayu adalah sebagaimana
tertulis dalam penetapan Ahli waris Nomor. 384/Pdt.P/1990/PN.Jkt.Tim. Tanggal 14
Juni 1990 berjumlah 9 (Sembilan orang).
Perkara diatas merupakan salah satu contoh kasus kewarisan beda agama yang
menjadi persoalan kontemporer dalam hukum Islam kontemporer. Al-Qur’an tidak
7
menjelaskan pembagian harta waris untuk non muslim, dan Hadist juga tidak
memberikan penjelasan mengenai bagian dari harta waris untuk non muslim tersebut.
Permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris dapat terjadi
karena adanya perpindahan agama dari salah satu pihak baik Pewaris maupun Ahli
Waris. Anak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan
dari orang tua, bahkan anak termasuk ke dalam golongan pertama atau yang paling
utama. Kenyataan bahwa anak mempunyai agama yang berbeda dari orang tua maka
langsung menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Sudah
jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dan anak tersebut
tidak dapat memiliki hubungan saling mewaris.4 Hal tersebut juga sesuai dengan
hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi: “Orang Islam tidak
punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang
Islam.
Hukum waris Islam melarang pewarisan bagi ahli waris non muslim.
Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad.
Ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan
agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. dengan demikian
keluar dari Islam juga merupakan alasan hilangnya hak untuk mewaris.5
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga
persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , Yogyakarta, UII Press, 1990, hlm. 165 Muhammad Ali Ash-Shabuni,Op.Cit. 42
8
sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang
kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 Pasal (Pasal 171 s/d
Pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada Pasal
172 sampai dengan Pasal 175. Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola
penerapan hukum dijadikan perumusan kebijaksanaan antara aturan-aturan yang tidak
sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia.6
Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta warisan orang
tuanya menurut hukum waris Islam. Dari gambaran latar belakang masalah diatas
penulis akan membahas perbedaan dalam hal landasan hukum penetapan hak waris
kepada Non Muslim, dan penyelesaian sangketa berdasarkan hukum yang berlaku
dari perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dan mengangkat Judul
“SENGKETA HARTA WARISAN ANTARA PARA AHLI WARIS YANG
BERBEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor
1578/Pdt.G/2010/PAJT)”
6 Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Dunia PustakaJaya, 1995, hlm. 59
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat
beberapa permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa atas Ahli Waris Beda Agama dilihat
kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?
2. Mengapa Pengadilan Agama tidak menerima gugatan yang diajukan ahli
waris yang beragama Islam atas Ahli Waris yang non Muslim ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama dalam penyelesaian sangketa kewarisan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan
Pengadilan Agama dalam upaya penyelesaian sangketa Ahli Waris.
D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah
10
1. Secara teoritis
a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum,
sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar mengajar , dan
bahan bagi peneliti lain.
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum,
khususnya yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang berpindah
agama, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh
selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.
2. Secara Praktis
a. Bagi pihak-pihak yang mempunyai kasus yang sama yaitu ahli waris
berpindah agama skripsi ini dapat digunakan sebagai perbandingan dalam
membuat suatu perjanjian.
b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat
keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan
yang diangkat dalam skripsi ini.
c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan
literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang
diangkat dalam skripsi ini.
E. Kerangka Teoritik
11
Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran
atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.7. Maka berdasarkan
pengertian diatas maka penulis menggunakan kerangka teoritis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum, Batas Kewenangan Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri, serta Teori Keadilan dalam Islam.
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Landasan
konstitusional kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.
Hakim bertugas untuk menemukan hukum yang tepat, hal ini sesuai dengan
tujuan dasar pengadilan, artinya hakim tidak cukup hanya sekedar mencari
dalam undang-undang saja, tetapi juga harus menggali nilai-nilai yang ada
pada masyarakat. Kemudian dari putusan hakim itu menciptakan suatu hukum
yang sesuai. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan
kepastian hukum8.
Teori kepastian hukum berguna untuk menyelesaikan sengketa
pembagian harta warisan. Apabila dalam penyelesaian ini terdapat suatu
kepastian hukum, maka dalam hal pembagian harta warisan tersebut menjadi
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm., 1038 Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158
12
jelas mengenai penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan dan jelas
juga mengenai pembagian harta yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli
waris.
Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman
kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan
dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum
merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif9.
2. Batas Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
a. Kewenangan Pengadilan Agama
Kewenangan mengadili Pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan
mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, sehingga pengajuan
perkara dapat diterima ataupun ditolak dengan alasan pengadilan tidak
berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil
sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak
berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima
karena tidak sesuai dengan kewenangan absolute yaitu kewenangan mengadili
berdasarkan diversity jurisdiction dimana pengadilan berwenang mengadili
hanya sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Dan
9 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta,Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59
13
kewenangan relatif pengadilan yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan
antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang
yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam
lingkungan Peradilan Agama.
Kewenagan Absolute Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kewenangan Pengadilan
Agama yaitu memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, waqaf
dan shadaqa. Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama yaitu wilayah
hukum dari Pengadilan itu sendiri meliputi satu kota atau satu kabupaten.
Pembagian kewenangan relatif ini berdasarkan pasal 4 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. Kewenangan Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pembentukan pengadilan
negeri oleh Keputusan Presiden. Kewenangan pengadilan Negeri yaitu
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di
tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan,
pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di
14
daerah hukumnya apabila diminta, serta Pengadilan Negeri dapat diberi tugas
dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang10.
3. Teori Keadilan Dalam Islam
konsep adil dikenal dalam empat hal Pertama, adil bermakna
keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan
mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di
mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus sesuai kadar semestinya dan
bukan dengan kadar yang sama. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. ar-
Rahman [55]: ayat 7: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan
keadilan (neraca). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh
ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Alam
diciptakan dengan kadar yang seharusnya dan jarak - jarak diukur dengan cara
yang sangat cermat.
Kedua, adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apa pun.
Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak
memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan, dan
mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan
memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini
sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: Rasulullah saw
10 Qori Ilham, Wewenang Pengadilan Negeri, (online) Tersedia:http://qorihaidiralam.blogspot.com/2012/10/26-wewenang-pengadilan-negeri.html [18 Agustus 2018]
15
bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang
berhak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Keadilan seperti ini adalah
keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum. Manusia dan setiap
individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah
memelihara hak atas berlanjutnya kehidupan.11
F. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat
penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan
pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup.
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu agar
pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian juga agar
bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian.
Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum menyangkut akibat sangketa
waris anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya ditinjau dari hukum waris
yang berlaku di Indonesia.
G. Metode Penelitian
11 M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian Harta Warisan, Al-Mazahib,Volume 5, Nomer 1, Juni 2017
16
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu. Penelitian doktrinal12.
Penelitian Doktrinal terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum;
penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf
sinkronisasi hukum;penelitian sejarah hukum;penelitian perbandingan
hukum.13 Objek dari bahan yang diambil dari bahan pustaka tersebut
meliputi bahan sekunder.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian yaitu
menggunakan pendekatan normatif di dukung empiris. Penelitian ini
menggunakan sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui
buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam
penelitian skripsi ini dan di dukung data lapangan seperti data hasil
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, serta Dosen yang memiliki
kekhususan dibidang kewarisan. Pendekatan lain yang digunakan dalam
meneliti yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual
dan pendekatan sejarah.
12 Sulistyowati Irianto dan Shidarta,Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013. Hlm 121.
13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2010hlm 12.
17
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang -undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan
pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.14
A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan
dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani15.
B. Pendekatan konseptual (conceptual approach) ini bersumber dari
pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam
ilmu hukum.16
C. Pendekatan sejarah ( historical approach) pendekatan ini dilakukan
dengan memahami aturan hukum dari waktu ke waktu, serta
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi
aturan hukum tersebut.17
14 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009, hlm., 13
15 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, BayumediaPublishin, 2005, hlm., 241
16 Ibid., hlm., 9617 Ibid., hlm.,97
18
Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan
sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam
masyarakat, jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di
lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan
degan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan
melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu pada data yang diperoleh oleh
penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini.Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan
pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
1. Bahan Hukum Primer
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”)
c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
19
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen resmi18.Bahan sekunder meliputi bahan seminar, jurnal,
laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan
dengan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum bahan-bahan
hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-
artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan
ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen yang tidak resmi.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan
pada studi pustaka di dukung penelitian lapangan. Pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dengan melakukan
18Ibid., hlm.,98
20
wawancara dengan pihak yang terkait dengan skripsi ini. Penelitian yang
digunakan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan
secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber
buku, artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber
permasalahan terkait.
5. Metode Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat
penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif
kualitatif, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap bahan hukum primer dan data sekunder. Deskriptif
tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang
dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang
dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi
objek kajian.19
6. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini
menggunakan penarikan kesimpulan deduktif untuk menjawab persoalan-
persoalan dalam permasalahan. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu
penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang
19Ibid., hlm., 15
21
kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang
bersifat lebih khusus.20
20Ibid., hlm., 10
22
DAFTAR PUSTAKA
Buku- Buku
Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menuru tHukum Islam Jakarta:Gema Ansari
Ahmad Azhar Basyir, 1990, Hukum Waris Islam Yogyakarta: UII Press
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta
Sajuti Thalib SH, 1993, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia cetakan. 4, Jakarta:Sinar Grafika
Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
Muhammad Daud Ali, 1997, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, HukumAdat, Hukum Agama Hindu, Islam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Kompilasi Hukum Islam, 2003, Jakarta: Salam Media
Amir Syarifuddin, 2015, Hukum Kewarisan Islam, Jalarta:kencana
Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, Hukum Waris: Pembagian WarisanBerdasarkan Syariat Islam, Solo: Tiga Serangkai
Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia “Dalam Persfektif Islam, Adat, danBW. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama
Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet. 31. Jakarta: Intermasa
Halim Ridwan, 1986, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cet. 3 Jakarta: GhaliaIndonesia
Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013, Metode Penelitian Hukum Konstelasi danRefleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Soerjono Soekanto, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, Jakarta: Raja GrafindoP ersada,
23
Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Bayumedia Publishing
H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, 1995, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam,Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Habiburrahman, 2011, Reonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana
Sajuti Thalib, 1993, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Suhrawadi,K Lubis, 2004, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Komis Simanjuntak, 2007, Hukum waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta: SinarGrafika.
Mohd. Idris Ramulyo, 1993, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum KewarisanPerdata Barat, Jakarta: Sinar Grafika.
Wirjono Projodikoro, 1983, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.
Ahlan Sjarif, 2005, Hukum Kewarisan BW, Pewarisanmenurut Undang-undang,Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Pradjojo Hamidjojo, 2000, Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Stensil.
Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Semarang:Kencana.
Surini Ahlan, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Kencana.
Teungku Muhammad Hasbi, 2015, Fiqh Mawaris, Semarang,: Pustaka Rizki.
R. Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.
Effendi Parangin, 2005, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dian Khairul Usman, 2006, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia.
Yahya Harahap, 2007, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, Jakarta:Sinar Grafika.
Taufiq Hamami, 2003, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam SistemTata Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
24
Sulaikan Lubis, 2006, Hukum Acara Perdata Peradilan agama di Indonesia, Jakarta:Kencana
Sangadji, 2003, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata UsahaNegara, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdatadalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.
Roihan A Rasyid, 2000, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo.
Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”)Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanKompilasi Hukum Islam
Makalah, jurnal, artikel, berita:
I Made Risky Putra Jaya Ardhana, 2015, Skripsi: Kedudukan Ahli warisBerpindah Agama Terhadap Tanah waris menurut HukumWaris Adat Bali,Universitas Udayana: Denpasar
Moh Mujib, 2009, Skripsi: Kewarisan Beda Agama Studi perbandingan terhadapputusan Pengadila Agama Jakarta No. 377/pdt.g/1993 dan kasasi ma. No.368.k/ag/1995, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta
Ilyas, 2015 Kedudukan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewarisislam ditinjau dari hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, Kanun JurnalIlmu Hukum, edisi xvii
Isna Wahyudi, 2015, Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama KajianLima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam PerkaraWarisBeda Agama, JurnalYudisial Vol. 8
Kadi Sukarna, Jevri Kurniawan Hambali, 2017, Implementasi hak atas ahli warisanak kandung non muslim dalam perspektif hukum islam yang berlaku diIndonesia, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2
25
Abdullah Tri Wahyudi, 2016, Kewenangan absolute Peradilan Agama diIndonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia Vol 7.
Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad diakses 25 juli 2018
Muhammad Salim, hukum Waris (online).
http://serbamakalah.blogspot.com/2013/11/hukum-waris_2890.html, diakses25Juni 2018
Super User, sejarah, (online) Tersedia:
http://www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/sejarah diakses25 Juni 2018
http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html?m=1 diakses 24 Juli 2018