SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA …42).pdf · SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DAN...
10
SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DAN PENATAANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL Lukman Hakim Abstract Considering the development in the state structure, especially in the context of state institutions causing potential disputes in authority among the institutions, itis a mustto organize a whole and inte grated national legal system. A framework of a national legal system exists if there is an interrelation between state goals, functions and apparatus in terms of legislation bases. Therefore, itis necessary to organize potential problems indisputes concerning with state institutional authorities, especially for institu tions with no mechanism forsettlement disputes in authorities. Such an organization is intended to settle basic problems in the field of law. Keyword: national legalsystem, dispute state institution authority A. Pendahuluan Dalamhubungan kewenangan antarlembaga negara terdapat banyak potensi sengketa yang dapat terjadi dan memerlukan perhatian. Potensi sengketa disebabkanolehketidakjelasan peraturan perundang-undanganyang mengaturfiingsi, tugas, wewenang suatu lembaga yang mengakibatkan munculnya beragam penafsiran karena ketidak jelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan negara. Kejelasan secara komprehensif diperlukan berkaitan dengan masalah-masalah mendasar. Misalnya, apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, lembaga negara apa saja yang dapat mengajukan permoho- nan ke MK, dan terutama juga bagaimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Situasi ini menjadisemakin kompleksdengan banyaknya lembagaatau badan independenyang merupakan independent self regulatory body, hal ini merupakan wujud produk demokratisasi baru dalamtatanan negara Republik Indonesia. Artinya terdapat lembaga negara yang sumber kewenangannya berdasarkan UUD dan selain UUD. Diluar ketentuan UUD, terdapat lembaga-lembaga yang disebut komisi - komisi negara atau lembaga negara pembantu {state auxiliary agencies) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya. Beberapa lembaga komisi yang telah terbentuk, antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010 Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan, dan sebagainya. Pembentukan komisi-komisi negara tersebut belum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal,sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain.Kewenangan yang diberikan kepada komisi sangat beragam, meskipun secara umum wewenang-wewenang tersebut merupakan penegasan atau perpanjangan tangan dari konsepsi trias politika yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks ini apakah sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga negara sekaligus juga menentukan status hukum dalam hierarki susunan antara lembaga negara. Sehingga perlu pengkajian secara komprehensif mengenai keberadaan, efektivitas, dan peran lembaga- lembaga negara, khususnya lembaga negara yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan selain UUD. Denganmunculnya beranekaragam lembaga- lembaga negara baru pasca perubahan UUD 1945 diperlukan peraturan perundang-undangan yang memperjelas kedudukan dan hubungan antar lembaga negara serta mengatur proses pembentukan dan standar pengisian jabatan bagi lembaga negara baru. Hal ini untuk menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum lembaga-lembaga negara.Termasukjuga diperlukan adanya pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan secara yuridis bagi lembaga- lembaga yang belum ditentukan bagaimana mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi sengketa kewenangan. Sebagai suatu kebulatan maka di dalamnya setiap masalah selalu ada pemecahannya oleh Sengketa Kewenangan Kelembagaan... 79
Transcript of SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA …42).pdf · SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DAN...
SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA
DAN PENATAANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL
Lukman Hakim
Abstract
Considering the development in the state structure, especially in the context of state institutionscausingpotential disputes in authority among the institutions, itis a mustto organize a whole and integrated national legal system. A framework of a national legalsystem exists if there is an interrelationbetween state goals, functions and apparatus in terms of legislation bases. Therefore, it is necessary toorganize potentialproblems indisputes concerning with stateinstitutional authorities, especially for institutions with no mechanism forsettlement disputes in authorities. Such an organization is intended to settlebasic problems in the fieldof law.
Keyword: national legalsystem, dispute state institution authority
A. Pendahuluan
Dalamhubungan kewenangan antarlembaganegara terdapat banyak potensi sengketa yangdapat terjadi dan memerlukan perhatian. Potensisengketadisebabkanolehketidakjelasan peraturanperundang-undanganyang mengaturfiingsi, tugas,wewenang suatu lembaga yang mengakibatkanmunculnya beragam penafsiran karena ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yangmengatur kelembagaan negara.
Kejelasan secara komprehensif diperlukanberkaitan dengan masalah-masalah mendasar.Misalnya, apa yang dimaksud dengan sengketakewenangan antar lembaga negara, lembaganegara apa sajayang dapatmengajukan permoho-nan ke MK, dan terutama juga bagaimanamekanisme pengajuan permohonan tersebut keMahkamah Konstitusi.
Situasi ini menjadisemakin kompleksdenganbanyaknya lembaga atau badan independenyangmerupakan independent self regulatory body, halini merupakan wujud produk demokratisasi barudalam tatanan negara Republik Indonesia.Artinyaterdapat lembaga negara yang sumberkewenangannya berdasarkan UUD danselain UUD.Diluar ketentuan UUD, terdapat lembaga-lembagayang disebut komisi - komisi negaraatau lembaganegara pembantu {stateauxiliary agencies) yangdibentuk berdasarkan undang-undang ataupunperaturanlainnya. Beberapa lembaga komisi yangtelah terbentuk, antara lain, Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KomisiPenyiaran Indonesia (KPI), Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untukAnak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadapPerempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON),
Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010
Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kepolisian,dan Komisi Kejaksaan, dan sebagainya.
Pembentukan komisi-komisi negara tersebutbelum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuksebuah sistem ketatanegaraan yang ideal, sehinggamasih terjadi tumpang tindih kewenangan denganlembaga-lembaga lain.Kewenangan yang diberikankepada komisisangat beragam, meskipun secaraumum wewenang-wewenang tersebut merupakanpenegasan atau perpanjangan tangan dari konsepsitrias politika yang membagi kekuasaan negara ataskekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Dalam konteks ini apakah sumber normatifkewenangan lembaga-lembaga negara sekaligusjuga menentukan status hukum dalam hierarkisusunan antara lembaga negara. Sehingga perlupengkajian secara komprehensif mengenaikeberadaan, efektivitas, dan peran lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga negara yangdibentuk melalui peraturan perundang-undanganselain UUD.
Denganmunculnya beranekaragam lembaga-lembaga negara baru pasca perubahan UUD 1945diperlukan peraturan perundang-undangan yangmemperjelas kedudukan dan hubungan antarlembaga negara serta mengatur prosespembentukan dan standar pengisian jabatan bagilembaga negara baru. Hal ini untuk menjaminlegitimasi, akuntabilitas, dan kepastian hukumlembaga-lembaga negara.Termasukjugadiperlukanadanya pengaturan mekanisme penyelesaiansengketa kewenangansecara yuridis bagi lembaga-lembaga yang belum ditentukan bagaimanamekanisme penyelesaiannya apabila terjadisengketa kewenangan.
Sebagai suatu kebulatan maka di dalamnyasetiap masalah selalu ada pemecahannya oleh
Sengketa Kewenangan Kelembagaan... 79
