SEKRETARIAT - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files723212 LKj SEKRETARIAT 2016.pdf · Pasir...
-
Upload
trinhthuan -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
Transcript of SEKRETARIAT - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files723212 LKj SEKRETARIAT 2016.pdf · Pasir...
i
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
S E K R E T A R I A T B A L I T B A N G K P 2 0 1 6
KEPUTUSAN
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEP-BALITBANG KP/2017
TENTANG TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya good governance dan clean governance
dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu
adanya Laporan Kinerja (LKj).
b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Badan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj)
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016;
Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat
Balitbang KP Tahun 2016 terdiri dari pembina, penanggung jawab,
ketua, sekretaris, anggota dengan susunan sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini,
KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP
Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
mempunyai tugas :
1. Pembina :
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP
Tahun 2016;
2. Penanggung Jawab :
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
3. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016, sesuai
dengan arahan dan kebijakan dari Pembina;
4. Sekretaris :
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016;
5. Anggota :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016.
KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat
Balitbang KP Tahun 2016, bertanggung jawab kepada Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
KEEMPAT Masa kerja berlaku Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 sebagaimana diktum
PERTAMA selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.
KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Nomor SP DIPA-032.11.1.622103/2017 Tanggal
07 Desember 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.
KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Tanggal
: Jakarta
: Februari 2017
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UMI WINDRIANI
LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tentang Tim
Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016
Pembina : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan KP
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring Evaluasi
Ketua : Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
Sekretaris : Indriani Musthapia
Anggota : Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Kepala Bagian Program dan Kerjasama
Kepala Subbagian Penyusunan Program
Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
Kepala Subbagian Kerjasama
Kepala Subbagian Keuangan
Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kepala Subbagian Tata Usaha
Kepala Subbagian Data dan Informasi
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan
Fungsional
Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi
Dasirwan
Asri Nurhayati
Puji Artiningsih
Ridona Viju Rafeliandi
Andi Astowo
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
UMI WINDRIANI
i
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
T I M PENYUSUN Pembina :
Sekretaris Balitbang KP
Penanggung Jawab:
Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring dan Evaluasi
Ketua :
Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
Sekretaris :
Indriani Musthapia
Anggota :
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Kepala Bagian Program dan Kerjasama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Kepala Sub Bagian Kerjasama Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi
Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Dasirwan Asri Nurhayati
Puji Artiningsih Ridona Viju Rafeliandi
Andi Astowo
Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
Bagian Data, informasi dan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Balitbang KP Gdg Balitbang KP I, Jln. Pasir Putih 1 Ancol Timur
Telp : (021) 64711583; Fax : (021) 64711438 Email : [email protected]
ii
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan ijin Nyalah kegiatan
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan Tahun 2016 dapat terlaksana. Dengan telah
terlaksananya kegiatan tahun 2016 maka Laporan Kinerja (LKj)
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan kurun waktu tahun 2016 dapat disusun.
Laporan Kinerja (LKj) ini berisi hasil kegiatan Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sesuai Mandat dan Visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan-
masukan serta saran, sehingga Laporan Kinerja (LKj) 2016 ini dapat tersusun. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi di lingkup Sekretariat Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada
khususnya serta bagi stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja (LKj)
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat
menjadi bahan perumusan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka memperbaiki dan
mengembangkan kelautan dan perikanan di tahun berikutnya, serta bermanfaat bagi stakeholder
dan masyarakat.
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan
untuk perbaikan laporan ini kedepan. Terima kasih.
Jakarta, Februari 2017
Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan
Perikanan
Ir. Umi Windriani, M.M
NIP : 19610814 198503 2 002
P
“Inovator IPTEK dan
Motivator Industrialisasi
Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”.
iii
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
DAFTAR I S I Hal.
TIM PENYUSUN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR TABEL viii
IKHTISAR EKSEKUTIF xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 2
1.2 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP 3
1.3 Keragaan SDM Sekretariat Balitbang KP 6
1.4 Sistematika penyajian 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU Sekretariat Balitbang KP 35
3.2 Hasil Pengukuran Sekretariat Balitbang KP 39
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja 40
3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE
SS 1 Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP
yang kompeten, profesional dan berkepribadian
IK 1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 41
IK 2 Persentase jumlah pejabat fungsional
Balitbang KP dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
42
SS 2 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP
yang handal dan mudah diakses
iv
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
IK 3 Persentase unit kerja Balitbang KP yang
menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar
45
SS 3 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif,
efisien dan berorientasi pada layanan prima
IK 4 Nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang
KP 49
IK 5 Nilai SAKIP Balitbang KP 50
SS 4 Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP
secara efisien dan akuntabel
IK 6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP 56
IK 7 Persentase kepatuhan terhadap SAP
lingkup Balitbang KP 58
SS 5 Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan
layanan IPTEK yang mendukung produktivitas
usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
IK 8 Jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi
dalam rekomendasi teknologi untuk
masyarakat dan industri
60
IK 9 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang
yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan
kebijakan
66
3.3.2 INTERNAL PROCES PERSPECTIVE
SS 6 Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan
pembangunan KP yang efektif
IK 10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi
dan analisis kebiiakan 71
IK 11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian
teknologi yang direkomendasikan 73
SS 7 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya Litbang dan layanan IPTEK KP
IK 12 Proporsi fungsional Non-Litbang
Sekretariat Balitbang KP dibandingkan
total pegawai Sekretariat Balitbang KP
76
v
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
IK 13 Persentase penetapan status penggunaan
BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan
dengan jumlah BMN
77
IK 14 Prosentase jumlah kelembagaan lingkup
Balitbang KP yang terakreditasi
dibandingkan dengan total kelembagaan
Balitbang KP
78
IK 15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama
litbang yang terbentuk 80
IK 16 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 83
IK 17 Persentase data dan informasi Balitbang
KP yang terkelola 86
IK18 Persentase promosi dan diseminasi hasil
litbang yang terfasilitasi 88
IK 19 Persentase dokumen hasil pemantauan
dan pengendalian Balitbang KP 89
IK 20 Persentase dokumen perencanaan
program yang terfasilitasi 91
IK 21 Persentase jumlah dokumen perencanaan
anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK 93
IK22 Persentase pengelolaan administrasi dan
ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
94
IK 23 Jumlah sarana dan prasarana, serta
kelembagaan litbang KP yang
ditingkatkan kapasitasnya
99
3.3.3 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SS 8 Terwujudnya aparatur sipil negara Sekretariat
Balitbang KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian
IK 24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 102
IK 25 Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup Sekretariat
Balitbang KP
103
vi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
SS 9 Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat
Balitbang KP yang handal dan mudah diakses
IK 26 Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar
107
SS 10 Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP
yang efektif, efisien dan berorientasi pada
layanan prima
IK 27 Nilai kinerja reformasi birokrasi
Sekretariat Balitbang KP 113
IK 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP 116
SS 11 Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat
Balitbang KP secara efisien dan transparan
IK 29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 122
IK 30 Persentase kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP 124
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 126
3.5 CAPAIAN DAN KEBERHASILAN LAINNYA 129
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN 138
4.2 PERMASALAHAN 140
4.3 SARAN DAN REKOMENDASI 142
LAMPIRAN
Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan,
Dokumen yang diperlukan.
vii
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
DAFTAR GAMBAR
Hal.
0.0 Pencapaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 xi
1.1 Struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 5
1.2 Perubahan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 6
2.1 Peta strategi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 20
3.1 Peta strategis capaian Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 23
3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP dalam aplikasi
"kinerjaku.kkp" Tahun 2016 27
3.3 Screenshot aplikasi kifi 35
3.4 Following Balitbang KP pada aplikasi kifi 35
3.5 Connections Balitbang KP pada aplikasi kifi 35
3.6 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50
3.7 Dokumen rekomendasi dan analisis kebijakan 53
3.8 Dokumentasi seleksi adminsitrasi Komisi Litbang KP 55
3.9 Dokumentasi seleksi presentasi/paparan Komisi Litbang KP 55
3.10 Jejaring dan kerjasama Balitbang KP Tahun 2016 61
3.11 Screenshoot bitrix24 Sekretariat Balitbang KP 65
3.12 Id bitrix24 Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 66
3.13 Rekomendasi teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 75
3.14 Penilaian SAKIP Balitbang KP Tahun 2011-2016 76
3.15 Perkembangan nilai SAKIP KKP 77
3.16 Penganugrahan penghargaan adibakti mina bahari Tahun 2016 78
4.1 Capaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 80
viii
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
DAFTAR GRAFIK
Hal.
1.1 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut golongan 6
1.2 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jabatan struktural dan
fungsional 7
1.3 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jenjang pendidikan 7
1.4 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut usia 8
3.1 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50
ix
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
DAFTAR T A B E L
Hal.
2.1 Rencana Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-
2019 15
2.2 Kerangka rencana kinerja kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-
2019 17
2.3 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun
2016 21
2.4 Rencana kinerja tahunan (RKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 23
2.5 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Maret 26
2.6 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Mei 28
2.7 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 -
Agustus 31
3.1 Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 24
3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 29
3.3 Capaian nilai kinerja inisiatif strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 30
3.4 Capaian nilai kinerja keseluruhan Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 31
3.5 Capaian indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP 33
3.6 Capaian persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem
Manajemen pengetahuan yang terstandar 36
3.7 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP 37
3.8 Nilai capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2016 38
3.9 Kategori penilaian kinerja 40
3.10 Capaian nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41
3.11 Nilai masing-masing variabel perhitungan nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41
3.12 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Lingkup Balitbang KP 43
3.13 Tahapan seleksi rekomendasi teknologi Tahun 2016 44
3.14 Capaian jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat dan industri 45
3.15 Rincian kegiatan hasil Litbang KP yang lolos menjadi rekomendasi teknologi
KP 45
3.16 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan
bahan kebijakan 47
x
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
3.17 Rekomendasi Balitbang KP yang digunakan sebagai bahan kebijakan
stakeholder 47
3.18 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan 51
3.19 Capaian jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang
direkomendasikan 54
3.20 Capaian proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP 56
3.21 Capaian prosentase jumlah laboratorium yang terakreditasi dibandingkan
dengan jumlah total laboratorium yang dimiliki Balitbang KP 57
3.22 Prosentase jumlah kelembagaan yang terakreditasi dibandingkan dengan
total kelembagaan Balitbang KP 58
3.23 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60
3.24 Rincian jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60
3.25 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 62
3.26 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat Balitbang KP 63
3.27 Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 66
3.28 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Sekretariat Balitbang KP 67
3.29 Nilai capaian PMPRB Per-Komponen 67
3.30 Kategori penilaian kinerja 70
3.31 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71
3.32 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71
3.33 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Sekretariat Balitbang KP (%) 73
3.34 Rincian perubahan DIPA Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 (berdasarkan
DIPA terbit) 74
3.35 Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2016 (Per-Belanja) 74
xi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
IKHTISAR EKSEKUTIF
Gambar 0.0. PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT
BALITBANG KP TAHUN 2016
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauan dan Perikanan
yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi
keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan
kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan
dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat
waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di Lingkup
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan
Perikanan telah
Peta Strategis
menerjemahkan
visi dan misi
organisasi
kedalam tataran
operasional.
Kesamaan setiap
elemen organisasi
adalah kunci
sukses sekretariat
Balitbang KP
mewujudkan visi
dan misinya
mendukung
program/kegiatan
kelautan dan
perikanan
xii
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016
menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai
dalam tahun 2016. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30
indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari
11 (sebelas) sasaan strategis yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2016, terdapat 6 (enam) Sasaran
strategis yang melebihi target ≥100%, yaitu : Sasaran
strategis Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP
yang handal dan mudah diakses sebesar 120,00%,
Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara
efisien dan akuntabel sebesar 103,18%, Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
sebesar 101,85%, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptke KP sebesar
106,77%, Terwujudnya ASN Sekretariat Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan berkepribadian sebesar 110,33%,
dan Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat
Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebesar
120,00%.
Penyelenggaraan program peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan
penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan telah
terlaksana dengan baik dan menghasilkan secara keseluruhan
tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar
98,06%. Pencapaian program peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan seluruh bagian dan sub
bagian lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
1 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Keragaan Sumber Daya Manusia
Sistematika Laporan Kinerja (LKj)
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
2 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan merupakan
amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah unit organisasi Eselon II pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan.
Berdasarkan struktur organisasi maka Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama
penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian,
administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan
penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi ;
3. Koordinasi dan penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat,
monitoring dan evaluasi, dan kepustakaan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn
dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya di Balitbang KP, maka Sekretariat Balitbang KP sebagai satuan kerja Eselon II
Balitbang KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen
Balitbang KP yang menuntut azas akuntabilitas.
Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Sekretariat Balitbang KP diwajibkan untuk :
1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban
instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LKj) pada setiap akhir tahun kepada
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
3 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai
berikut :
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi
Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sesuai ketentuan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (SEKRETARIAT
BALITBANG KP) memiliki fungsi sebagai berikut :
Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama penelitian
dan pengembangan kelautan dan perikanan;
1. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian,
administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan
penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Koordinasi dan penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat,
monitoring dan evaluasi, dan kepustakaan;
3. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn
dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
4 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Susunan organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
secara rinci meliputi :
1. BAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan dan penganggaran serta
kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta kegiatan penunjang
lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program dan Kerjasama menyelenggarakan
fungsi: a) pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program kegiatan
penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; b) Pelaksanaan penyiapan koordinasi
penyusunan anggaran program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan c)
pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan
perikanan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Bagian Program dibantu oleh:a) Subbagian
Penyusunan Program; b) Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c) Subbagian Kerjasama.
2. BAGIAN DATA, INFORMASI DAN MONITORING EVALUASI mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, pelayanan
perpustakaan dan monitoring dan evaluasi serta mempunyai fungsi:a) pelaksanaan penyiapan
pengelolaan data serta penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan
perikanan; b) pelaksanaan kehumasan dan penyiapan promosi, publikasi hasil penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan serta kepustakaan; dan c) pelaksanaan penyiapan
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Data, Informasi dan Monitoring
Evaluasi dibantu oleh: a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; b) Subbagian Hubungan
Masyarakat; c) Subbagian Data dan Informasi.
3. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi pengembangan pegawai dan jabatan fungsional serta penyusunan peraturan
perundang-undangan dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, serta mempunyai fungsi:
a) Perumusan pengembangan pegawai dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; b)
Penyiapan pembinaan dan administrasi kepegawaian; c) Penyusunan dan pengkajian
peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
5 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Kepegawaian dan Hukum dibantu oleh: a)
Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; b) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan
Pegawai; c) Subbagian Hukum dan Organisasi.
4. BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelaksanaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta urusan
tata usaha, serta mempunyai fungsi: a)Pelaksanaan pengelolaan urusan pelaksanaan
anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; b) Pelaksanaan urusan rumah tangga
dan perlengkapan; c) Pelaksanaan urusan tata usaha dan dokumentasi persuratan.
Dalam melaksanakan tugasdan fungsinyaBagian Keuangan dan Umum dibantu oleh: a)
Subbagian Keuangan; b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c) Subbagian Tata
Usaha.
Adapun struktur organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
Sumber: PERMEN KP 23, 2015
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
6 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
1.3. KERAGAAN SDM SEKRETARIAT BALITBANG KP
Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan,
memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang KP
kepada satker-satker lingkup Balitbang KP.
Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan
Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan golongan terlihat pada
grafik 2.1 berikut :
23
78
6
19
12
20
45
12
0
5
10
15
20
25
IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD
Sumber : SIMPEG KKP, 2016
Grafik 1.1. JUMLAH PNS SEKRETARIAT BALITBANG KP
MENURUT GOLONGAN
Sesuai dengan grafik 1.1 di atas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 berjumlah 89 orang yang terdiri dari
pegawai golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 57 orang dan golongan IV
sebanyak 12 orang.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
7 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
14
129
63
0
10
20
30
40
50
60
70
IIA IIIA IVA JAB. FUNGSIONAL PELAKSANA
Sumber : SIMPEG KKP, 2016
Grafik 1.2. JUMLAH PNS SEKRETARIAT BALITBANG KP
MENURUT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
Sesuai dengan grafik 1.2, Jika dibandingkan antara jumlah pegawai fungsional dengan non
fungsional, maka prosentasenya masih sangat rendah yaitu sebesar 6.74% yaitu hanya 6 orang
pejabat fungsional tertentu dengan sebaran 1 (satu) Pengelola PBJ Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata
Humas Pertama, 1 (satu) Arsiparis Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Pelaksana, 1 (satu)
Arsiparis pelaksana lanjutan dan 1 (satu) fungsional penerjemah pertama.
4
16
1
1512
41
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP
Sumber : SIMPEG KKP, 2016
Grafik 1.3. JUMLAH PNS SEKRETARIAT BALITBANG KP
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
Sesuai dengan grafik 1.3 diatas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menurut tingkat pendidikan, komposisi
tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan S1 yaitu
sebanyak 41 orang dan diikuti dengan jenjang
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
8 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
“Sumber daya manusia sebagai
salah satu indikator penting
pencapaian tujuan organisasi
secara efektif dan efisien. Dalam
mencapai tujuanya tentu suatu
organisasi memerlukan sumber
daya manusia sebagai pengelola
sistem, agar sistem ini berjalan
tentu dalam pengelolaanya harus
memperhatikan beberapa aspek
penting seperti pelatihan,
pengembangan, dan motivasi”
pendidikan SLTA yaitu sebanyak 16 orang, S2 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 12 orang, S3 4
orang dan SLTP masing-masing sebanyak 1 orang. Dalam rangka peningkatan pendidikan, saat ini
terdapat 3 orang pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
yang sedang mengikuti pendidikan S1 melalui ijin belajar.
2926
11
3 3 3
9
3 20
5
10
15
20
25
30
35
26-35 36-45 46-49 51 52 53 54 55 56
Sumber : SIMPEG KKP, 2016
Grafik 1.4. JUMLAH PNS SEKRETARIAT BALITBANG KP
MENURUT USIA
Sesuai dengan grafik 1.4 di atas,
pada tahun 2016, maka jumlah pegawai
Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan
menurut usia didominasi oleh pegawai
yang berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 29 orang,
sedangkan jumlah pegawai yang berusia lebih dari 56
tahun sebanyak 2 orang.
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan pada tahun 2016, yaitu dengan melakukan
analisis atas capaian kinerja (performance results)
tahun 2016 terhadap rencana kinerja (performance
plans) tahun 2016. Analisis tersebut memungkinkan
teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan
kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut,
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
9 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur
organisasi.
Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2015-2019 dan
perjanjian kinerja tahunan 2016.
Bab III – Pencapaian Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan
keuangan pada tahun 2016.
a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran
Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2016.
Lampiran :
a. Penetapan Kinerja Tahun 2016
b. dan, Dokumen yang diperlukan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
10 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
11 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PERENCANAAN KINERJA
Dalam struktur organisasi, Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan merupakan salah satu satuan kerja
eselon II penunjang yang mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
Balitbang KP.Sebagaimana disebutkan pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
maka Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran kegiatan, serta kerja sama
penelitian dan pengembangan kelautan dan
perikanan;
2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
pegawai, urusan administrasi kepegawaian,
administrasi jabatan fungsional, penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan,
dan penataan organisasi, serta fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Koordinasi dan penyiapan bahan dan
pengelolaan data, informasi, hubungan
masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan
kepustakaan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan BMN
dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan berpedoman pada
dokumen perencanaan yang terdapat pada : Rencana
Strategis Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-2019,
“Perencanaan kinerja
merupakan proses
penetapan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja
berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam
rencana stratejik yang
dituangkan dalam perjanjian
kinerja”
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
12 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Rencana Kinerja Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
2.1. RENCANA STRATEGIS
Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan
Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan
dalam perencanaan strategis periode lima tahunan.
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada
dokumen Renstra tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan
sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai
indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1
(satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen
perencanaan kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator
sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rencana strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
TA 2015-2019 berisi langkah-langkah stratejik yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan
kegiatan kesekretariatan dalam rangka menunjang visi Balitbang KP sebagai institusi yang handal
dan terpercaya penyedia IPTEK Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia penghasil produk
perikanan terbesar Tahun 2015.
1. Vis i
Memperhatikan visi Institusi yang handal dan
terpercaya penyedia IPTEK kelautan dan
perikanan menuju Indonesia penghasil
produk kelautan dan perikanan terbesar
2016, maka rumusan visi Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan adalah sebagai berikut :
"Mewujudkan Terciptanya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administrasi yang
Cepat, Tepat dan Akuntabel untuk mewujudkan Badan Penelitian dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
13 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai Trend Setter Pembangunan
Kelautan dan Perikanan".
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten yaitu:
a. Melaksanakan perencanaan secara
partisipatif, inovatif dan bersinergi
dengan perencanaan nasional, regional,
propinsi dan kabupaten/kota;
b. Melaksanakan penatausahaan keuangan
dan perlengkapan yang antisipatif dan
inovatif dalam memfasilitasi kegiatan
Sekretariat Balitbang KP;
c. Melaksanakan tertib administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketata-
usahaan, dan kerumah tanggaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam
mendukung kepemerintahan yang baik, meningkatkan SDM aparatur Sekretariat Balitbang
KP yang professional;
d. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha, terbentuknya sistem
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat, lengkap dan akurat serta
terfasilitasinya hubungan antar lembaga, antar instansi dan hubungan kerjasama luar
negeri;
e. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, statistik, arsip, teknologi informasi,
peraturan perundangan, kehumasan, perpustakaan dan kepegawaian guna mendukung
pelaksanaan misi sekretariat serta menyumbangkan keahlian dan ketrampilannya guna
memperlancar kegiatan struktural.
3. TUJUAN
Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Balitbang
KP dalam jangka waktu sampai tahun 2016, yaitu :
1. Memperlancar pelaksanaan litbang KP melalui penyediaan data dan informasi yang valid,
akurat cepat dan tepat sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan, serta meningkatkan
pelayanan publik di bidang data dan informasi, penyusunan program dan anggaran
pelaksanaan litbang KP melalui proses
perencanaan yang partisipatif antar instansi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
14 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
terkait, serta mempertajam arah perencanaan melalui rekomendasi hasil evaluasi kinerja
kegiatan pembangunan (sebagai dasar pengambilan kebijakan serta memantau
pelaksanaan kegiatan).
2. Meningkatkan dan memperlancar pencairan anggaran melalui penyiapan SPP dan SPM,
serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (UAPPA/B – Es I), menyiapkan kebutuhan
perlengkapan dan peralatan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas laporan
barang milik Negara.
3. Meningkatkan profesionalitas
Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan
Perikanan (SEKRETARIAT
BALITBANG KP) sesuai dengan
pendelegasian kewenangan,
serta meningkatkan pelayanan
administrasi kepegawaian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan
dan kerumah tanggaan dan
peningkatan kualitas aparatur Sekretariat Balitbang KP.
4. Menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan serta mengharmonisasikan bahan
penyusunan peraturan perundangan di lingkup Balitbang KP, perjanjian, informasi hukum,
dan membuat dokumentasi di bidang hukum, serta mengembangkan hubungan kerjasama
baik di dalam maupun luar negeri.
5. Meningkatkan peranan pejabat fungsional dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan,
statistik, teknologi informasi, peraturan perundangan, kehumasan, kepustakaan dan
kepegawaian.
4. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT
BALITBANG KP
Penuangan dari Renstra Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan (SEKRETARIAT BALITBANG KP) Tahun 2015-2019 diatas dituangkan ke dalam
rencana kinerja tahunan (RKT) dan kerangka pendanaan sesuai tabel dibawah ini :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
15 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 2.1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2015 -2019
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
TARGET (%)
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Kelautan dan
Perikanan
Terselenggaranya
dukungan
manajeman dan
pelaksanaan tugas
Litbang dan
Layanan
1
Pengelolaan
Perencanaan
Program,
Anggaran dan
Pengembangan
Kerjasama
3 3 3 3 3
2
Pengelolaan
Data, Informasi,
Pemantauan dan
Pengendalian
3 3 3 3 3
3
Pengelolaan
Administrasi dan
Pengembangan
SDM serta
Fasilitasi Produk
Hukum
3 3 3 3 3
4
Pengelolaan
Keuangan,
Ketatausahaan,
Administrasi
Rumah Tangga
dan BMN
3 3 3 3 3
Terwujudnya
Peningkatan
Kapasitas dan
Kapabilitas
Sumberdaya
Litbang dan
Layanan Iptek
5
Jumlah Fasilitasi
Dukungan
Strategis
Balitbang KP
6 6 6 6 6
6
Jumlah Sarana
Prasarana
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Balitbang
KP yang
Terfasilitasi
1 1 1 1 1
Terpenuhinya
belanja aparatur
dan belanja
operasional
perkantoran
7
Persentase
pembayaran gaji
dan tunjangan
kinerja pegawai
Balitbang KP (%)
100 100 100 100 100
8 Litbang Iptek
Perikanan 1 1 1 1 1
9
Litbang Iptek
Sumberdaya Laut
dan Pesisir
- - - - -
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
16 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
TARGET (%)
2015 2016 2017 2018 2019
10
Litbang Iptek
Daya Saing
Produk dan
Bioteknologi KP
1 1 1 1 1
11
Penelitian Sosial
Ekonomi dan
Analisis
Kebijakan
Kelautan dan
Perikanan
1 1 1 1 1
12
Pengelolaan
Inovasi dan Alih
Teknologi KP
0 1 1 1 1
13
Penelitian dan
Pengembangan
Instrumentasi KP
1 1 1 1 1
14
Penelitian
Kewilayahan dan
Klimat KP
1 1 1 1 1
15
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Balitbang
KP
1 1 1 1 1
16
Persentase
pemenuhan
layanan
perkantoran
Balitbang KP (%)
100 100 100 100 100
17 Litbang Iptek
Perikanan 1 1 1 1 1
18
Litbang Iptek
Sumberdaya Laut
dan Pesisir
- - - - -
19
Litbang Iptek
Daya Saing
Produk dan
Bioteknologi KP
1 1 1 1 1
20
Penelitian Sosial
Ekonomi dan
Analisis
Kebijakan
Kelautan dan
Perikanan
1 1 1 1 1
21
Pengelolaan
Inovasi dan Alih
Teknologi KP
1 1 1 1 1
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
17 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
TARGET (%)
2015 2016 2017 2018 2019
22
Penelitian dan
Pengembangan
Instrumentasi KP
1 1 1 1 1
23
Penelitian
Kewilayahan dan
Klimat KP
1 1 1 1 1
24
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Balitbang
KP
1 1 1 1 1
Tabel 2.2. KERANGKA RENCANA KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2015 -2019
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
ALOKASI (Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Kelautan dan
Perikanan
Terselenggaranya
dukungan
manajeman dan
pelaksanaan tugas
Litbang dan
Layanan
1
Pengelolaan
Perencanaan
Program,
Anggaran dan
Pengembangan
Kerjasama
2.91 5.33 5.87 7.42 8.90
2
Pengelolaan
Data,
Informasi,
Pemantauan
dan
Pengendalian
8.93 15.00 16.50 20.87 25.02
3
Pengelolaan
Administrasi
dan
Pengembangan
SDM serta
Fasilitasi
Produk Hukum
5.68 6.04 6.64 8.40 10.07
4
Pengelolaan
Keuangan,
Ketatausahaan,
Administrasi
Rumah Tangga
dan BMN
3.02 6.79 7.47 9.45 11.34
Terwujudnya
Peningkatan
Kapasitas dan
Kapabilitas
Sumberdaya
5
Jumlah
Fasilitasi
Dukungan
Strategis
Balitbang KP
- - - - -
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
18 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
ALOKASI (Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019
Litbang dan
Layanan Iptek
6
Jumlah Sarana
Prasarana
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Balitbang KP
yang
Terfasilitasi
- - - - -
Terpenuhinya
belanja aparatur
dan belanja
operasional
perkantoran 7
Persentase
pembayaran
gaji dan
tunjangan
kinerja
pegawai
Balitbang KP
(%)
188.38 212.12 227.80 285.61 291.72
8 Litbang Iptek
Perikanan 115.13 137.41 147.75 182.46 185.93
9
Litbang Iptek
Sumberdaya
Laut dan
Pesisir
10.10 8.64 9.80 17.25 19.08
10
Litbang Iptek
Daya Saing
Produk dan
Bioteknologi KP
14.76 16.41 17.56 21.61 21.91
11
Penelitian
Sosial Ekonomi
dan Analisis
Kebijakan
Kelautan dan
Perikanan
10.68 13.02 13.31 15.65 15.17
12
Pengelolaan
Inovasi dan
Alih Teknologi
KP
4.73 5.91 6.53 8.22 8.58
13
Penelitian dan
Pengembangan
Instrumentasi
KP
19.35 16.12 17.74 22.44 23.39
14
Penelitian
Kewilayahan
dan Klimat KP
4.73 4.23 4.48 5.46 5.48
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
19 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
ALOKASI (Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019
15
Peningkatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Balitbang KP
8.92 10.39 10.64 12.54 12.7
16
Persentase
pemenuhan
layanan
perkantoran
Balitbang KP
(%)
94.26 90.60 102.98 131.59 143.44
17 Litbang Iptek
Perikanan 52.80 52.48 59.79 73.37 79.42
18
Litbang Iptek
Sumberdaya
Laut dan
Pesisir
3.91 3.44 4.30 8.05 10.63
19
Litbang Iptek
Daya Saing
Produk dan
Bioteknologi KP
8.12 8.43 9.27 11.73 12.23
20
Penelitian
Sosial Ekonomi
dan Analisis
Kebijakan
Kelautan dan
Perikanan
2.01 2.62 3.02 3.99 4.35
21
Pengelolaan
Inovasi dan
Alih Teknologi
KP
3.70 1.97 2.18 2.74 2.86
22
Penelitian dan
Pengembangan
Instrumentasi
KP
7.33 6.10 6.72 8.49 8.86
23
Penelitian
Kewilayahan
dan Klimat KP
3.70 3.38 3.72 4.72 4.92
24
Peningkatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Balitbang KP
12.70 12.17 13.99 18.51 20.17
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
20 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Selanjutya untuk sasaran dan rencana kerja tahunan Tahun 2016 diwujudkan dalam peta
strategi yang merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis
(SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Peta
strategi memudahkan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka
pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Balitbang KP. Peta
strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang
disepakati antara Sekretaris Balitbang KP dengan Kepala Balitbang KP pada Maret 2016 ditunjukkan
dalam Gambar 2.1 berikut :
Gambar 2.1. PETA STRATEGIS SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
Peta strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
memetakan setiap sasaran strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC),
setiap sasaran strategis (SS) dikelompokan kedalam tiga (3) perspektif, yaitu customers
perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective. Untuk mewujudkan
tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
21 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 2.3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil
negara Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP
2
Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang
KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang
KP
2
Tersedianya manajemen
pengetahuan Balitbang KP
yang handal dan mudah
diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang KP yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar
3
Terwujudnya birokrasi
Balitbang KP yang efektif,
efisien dan berorientasi pada
layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP
5 Nilai SAKIP Balitbang KP
4
Terkelolanya anggaran
pembangunan Balitbang KP
secara efisien dan ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP
7 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup
Balitbang KP
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang
dan layanan Iptek yang
mendukung produktivitas
usaha dan pendapatan
negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam
rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan
industri
9 Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang
terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan
pembangunan KP yang efektif
10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan
analisis kebijakan
11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi
yang direkomendasikan
7
Terwujudnya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya Litbang dan
layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat
Balitbang KP dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
13
Persentase penetapan status penggunaan BMN
lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan
jumlah BMN
14
Prosentase jumlah kelembagaan lingkup
Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan Balitbang KP
15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang
terbentuk (buah)
16 Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan
17 Persentase data dan informasi Balitbang KP yang
terkelola
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
22 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
18 Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang
yang terfasilitasi
19 Persentase dokumen hasil pemantauan dan
pengendalian Balitbang KP
20 Persentase dokumen perencanaan program yang
terfasilitasi
21 Persentase dokumen perencanaan anggaran
Balitbang KP yang berbasis PBK
22
Persentase pengelolaan administrasi dan
ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
23 Jumlah sarana dan prasrana, serta kelembagaan
litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil
negara (ASN) Sekretariat
Balitbang KP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat
Balitbang KP
25 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya
lingkup Sekretariat Balitbang KP
9
Tersedianya manajemen
pengetahuan Sekretariat
Balitbang KP yang handal dan
mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP
yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%)
10
Terwujudnya birokrasi
Sekretariat Balitbang KP yang
efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat
Balitbang KP
28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP
11
Terkelolanya anggaran
pembangunan Sekretariat
Balitbang KP secara efisien
dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP Sekretariat
Balitbang KP (%)
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang
merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya
sesuai dengan rencana kinerja pemerintah.
Rencana Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
pada tahun 2016 terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2016 yang didasarkan pada
dokumen Balanced Scorecard (BSC). Target ditetapkan untuk indikator kinerja utama (IKU) sebagai
outcome Kinerja Tahun 2016 yang dijabarkan dalam tabel 2.2 berikut:
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
23 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil negara
Balitbang KP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77
2
Persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
55
2
Tersedianya manajemen pengetahuan
Balitbang KP yang handal dan mudah
diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang
KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP
yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Balitbang KP
A
(90)
5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84
4
Terkelolanya anggaran pembangunan
Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan
layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat dan
industri
27
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi
litbang yang terfasilitasi untuk
dijadikan bahan kebijakan
20
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif
10
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6
11
Jumlah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang
direkomendasikan
2
7
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang
Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
7
13
Persentase penetapan status
penggunaan BMN lingkup
Balitbang KP dibandingkan
dengan jumlah BMN
70
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
24 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
14
Prosentase jumlah kelembagaan
lingkup Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan
Balitbang KP
33,30
15
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama litbang yang terbentuk
(buah)
15
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100
18
Persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang yang
terfasilitasi
100
19
Persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian
Balitbang KP
100
20
Persentase dokumen
perencanaan program yang
terfasilitasi
85
21
Persentase dokumen
perencanaan anggaran Balitbang
KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan
Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasarana,
serta kelembagaan litbang KP
yang ditingkatkan kapasitasnya
1
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara
(ASN) Sekretariat Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77
25
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup
Sekretariat Balitbang KP
20
9
Tersedianya manajemen pengetahuan
Sekretariat Balitbang KP yang handal
dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat
Balitbang KP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Sekretariat Balitbang KP
A
(85,5)
28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
25 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
11
Terkelolanya anggaran pembangunan
Sekretariat Balitbang KP secara
efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
Dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib
menyusun “Perjanjian Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang
dikelolanya.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.
Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5)
sebagai dasar pemberian reward atau punishment. Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan. Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan tolok ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan Renstra 2015-2019 yang direvisi
dengan adanya Balanced Scorecard (BSC), sehingga secara substansi terdapat perbedaan pada
dokumen Penetapan Kinerja dibanding tahun–tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2010-2014.
Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Penetapan Kinerja (PK) memuat tentang
sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016, yang mengacu pada Rencana
Strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2015-
2019, yang dijabarkan dalam Tabel 2.5 berikut :
1 . PERJANJIAN KINERJA VERSI AWAL (PER-MARET 2016)
Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
26 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tahun 2016 (Versi penandatanganan Maret 2016) yang dianggarkan sebesar Rp.
229,865,176,000,-
Tabel 2.5. PERJANJ IAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-MARET, 2016)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil negara
Balitbang KP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77
2
Persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
55
2
Tersedianya manajemen pengetahuan
Balitbang KP yang handal dan mudah
diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang
KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP
yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Balitbang KP
A
(90)
5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84
4
Terkelolanya anggaran pembangunan
Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan
layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat dan
industri
18
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi
litbang yang terfasilitasi untuk
dijadikan bahan kebijakan
30
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif
10
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6
11
Jumlah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang
direkomendasikan
2
7
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang
Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
7
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
27 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
13 Persentase penetapan status
penggunaan BMN lingkup
Balitbang KP dibandingkan
dengan jumlah BMN
70
14
Prosentase jumlah kelembagaan
lingkup Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kel embagaan
Balitbang KP
33,30
15
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama litbang yang terbentuk
(buah)
15
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100
18
Persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang yang
terfasilitasi
100
19
Persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian
Balitbang KP
100
20
Persentase dokumen
perencanaan program yang
terfasilitasi
85
21
Persentase dokumen
perencanaan anggaran Balitbang
KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan
Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasrana,
serta kelembagaan litbang KP
yang ditingkatkan kapasitasnya
1
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara
(ASN) Sekretariat Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77
25
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup
Sekretariat Balitbang KP
242
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
28 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
9
Tersedianya manajemen pengetahuan
Sekretariat Balitbang KP yang handal
dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat
Balitbang KP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Sekretariat Balitbang KP
A
(85,5)
28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
11
Terkelolanya anggaran pembangunan
Sekretariat Balitbang KP secara
efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
2 . PERJANJIAN KINERJA VERSI APBN-P (PER-MEI 2016)
Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016 (Versi penandatangan Mei 2016) yang dianggarkan sebesar Rp. 74,017,606,000,-.
Adapun terjadinya perubahan tapja ini dikarenakan untuk menyesuaikan target kinerja
berdasarkan struktur anggaran yang baru (DIPA APBN-P) dan struktur organisasi yang baru,
dimana struktur 2 (dua) balai besar pada DIPA yang baru (Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kelautan serta Balai Besar Inovasi Dan Alih Teknologi Kelautan Dan
Perikanan) telah dihapuskan karena tidak disetujui MKP sehingga wewenang anggaran serta
kegiatannya dilimpahkan ke satker lainnya (sesuai KEP. KABALITBANG KP No. 118/KEP-
BALITBANG KP/2016). Pada struktur APBN-P ini juga terjadi penurunan jumlah anggaran
Sekretariat Balitbang KP sebesar 155,847,570,000,- dari semula 229,865,176,000,- menjadi
74,017,606,000,-. Oleh karenanya penting kiranya untuk dilakukan penyesuaian (revisi) tapja
berdasarkan struktur anggaran dan organisasi yang baru agar kinerja organisasi dapat tetap
terjaga sesuai dengan tapja baru yang telah an yang telah direncanakan. Adapun tapja
perubahan berdasarkan DIPA APBN-P dapat dilihat pada table 2.6 dibawah ini.
Tabel 2.6. PERJANJ IAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-MEI, 2016 )
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya aparatur sipil negara
Balitbang KP yang kompeten, 1
Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
29 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
profesional dan berkepribadian
2
Persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
55
2
Tersedianya manajemen pengetahuan
Balitbang KP yang handal dan mudah
diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang
KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP
yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Balitbang KP
A
(90)
5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84
4
Terkelolanya anggaran pembangunan
Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan
layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat dan
industri
18
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi
litbang yang terfasilitasi untuk
dijadikan bahan kebijakan
30
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif
10
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6
11
Jumlah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang
direkomendasikan
2
7
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang
Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
7
13
Persentase penetapan status
penggunaan BMN lingkup
Balitbang KP dibandingkan
dengan jumlah BMN
70
14
Prosentase jumlah kelembagaan
lingkup Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan
Balitbang KP
33,30
15
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama litbang yang terbentuk
(buah)
15
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
30 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100
18
Persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang yang
terfasilitasi
100
19 Persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian
Balitbang KP
100
20
Persentase dokumen
perencanaan program yang
terfasilitasi
85
21
Persentase dokumen
perencanaan anggaran Balitbang
KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan
Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasrana,
serta kelembagaan litbang KP
yang ditingkatkan kapasitasnya
1
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara
(ASN) Sekretariat Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77
25
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup
Sekretariat Balitbang KP
242
9
Tersedianya manajemen pengetahuan
Sekretariat Balitbang KP yang handal
dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat
Balitbang KP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Sekretariat Balitbang KP
A
(85,5)
28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
11
Terkelolanya anggaran pembangunan
Sekretariat Balitbang KP secara
efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
31 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
3. PERJANJIAN KINERJA VERSI REVISI I (OTK) (PER-AGUSTUS 2016)
Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016 (Versi penandatangan Agustus 2016) yang dianggarkan sebesar Rp.
72,473,306,000,-. Adapun terjadinya perubahan tapja ini dikarenakan adanya kebijakan
efisiensi anggaran di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada struktur anggaran ini
terdapat efisiensi anggaran Sekretariat Badan Litbang KP dari semula yang tercantum pada
DIPA APBN-P sebesar 74,017,606,000,- menjadi 72,473,306,000,-. Oleh karenanya penting
kiranya untuk dilakukan penyesuaian (revisi) tapja berdasarkan struktur anggaran yang baru
(efisiensi) agar kinerja organisasi dapat berjalan lebih dinamis. Adapun tapja perubahan
berdasarkan efisiensi anggaran DIPA APBN-P dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.
Tabel 2.7. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-AGUSTUS, 2016)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil negara
Balitbang KP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77
2
Persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
55
2
Tersedianya manajemen pengetahuan
Balitbang KP yang handal dan mudah
diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang
KP yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP
yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Balitbang KP
A
(90)
5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84
4
Terkelolanya anggaran pembangunan
Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan
layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat dan
industri
27
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi
litbang yang terfasilitasi untuk
dijadikan bahan kebijakan
20
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
32 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif
10
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6
11
Jumlah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang
direkomendasikan
2
7
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang
Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
7
13
Persentase penetapan status
penggunaan BMN lingkup
Balitbang KP dibandingkan
dengan jumlah BMN
70
14
Prosentase jumlah kelembagaan
lingkup Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan
Balitbang KP
33,30
15
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama litbang yang terbentuk
(buah)
15
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100
18
Persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang yang
terfasilitasi
100
19
Persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian
Balitbang KP
100
20
Persentase dokumen
perencanaan program yang
terfasilitasi
85
1
Persentase dokumen
perencanaan anggaran Balitbang
KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan
Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasrana,
serta kelembagaan litbang KP
yang ditingkatkan kapasitasnya
1
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
33 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara
(ASN) Sekretariat Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77
25
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup
Sekretariat Balitbang KP
20
9
Tersedianya manajemen pengetahuan
Sekretariat Balitbang KP yang handal
dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat
Balitbang KP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Sekretariat Balitbang KP
A
(85,5)
28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
11
Terkelolanya anggaran pembangunan
Sekretariat Balitbang KP secara
efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Sekretaris Balitbang KP
dengan Kepala Balitbang KP. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan
target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang KP Tahun 2016.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
34 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
35 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi
indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,
diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 98,06%. Nilai tersebut berasal dari capaian
kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :
Gambar 3.1. CAPAIAN KINERJA PER -PESPEKTIF
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
Selama tahun 2016, dari 30 indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja baik yang
ditunjukan dengan status berwarna hijau, 4 (empat) indikator kinerja hati-hati yang ditunjukan
dengan status berwarna kuning, dan 2 (dua) indikator kinerja buruk yang ditunjukan dengan
status berwarna merah. Indikator kinerja yang berstatus buruk adalah Jumlah dokumentasi
fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan, dan Nilai SAKIP Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan tahun 2016 merupakan kontribusi dari 12 (dua belas) Sub Bagian lingkup
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sasaran dan
indikator kinerjanya diturunkan/discacading sampai dengan unit kerja level 4 paling bawah di
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
3.1. CAPAIAN IKU SEKRETARIAT BALITBANG KP
Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran
C U S T O ME R P E R S P E C T I VE
1 0 3 , 8 1 %
I N T E R N A L
P R O C E S S
9 0 , 8 9 %
L E A R N I N G A N D
G R O W T H
9 9 , 4 7 %
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
36 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan
tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dapat tercapai.
Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan tahun 2016 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn &
Growth Perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced
Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian
besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2016 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai
berikut :
Tabel 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KINERJA 2016
T R %
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil
negara Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan
integritas Balitbang KP 77 63,37 82,30
2
Persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang KP
55 55,47 100,8
2
Tersedianya manajemen
pengetahuan Balitbang KP yang
handal dan mudah diakses
3
Persentase unit kerja
Balitbang KP yang
menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar
50 100 200
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang
KP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi Balitbang KP
A
(90) 88,31 98,12
5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84 84,50 100,6
4
Terkelolanya anggaran
pembangunan Balitbang KP
secara efisien dan ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran
Balitbang KP 85 90,40 106,3
7
Persentase Kepatuhan
terhadap SAP lingkup
Balitbang KP
100 100 100,0
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
37 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KINERJA 2016
T R %
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang
dan layanan Iptek yang
mendukung produktivitas
usaha dan pendapatan
negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam
rekomendasi teknologi
untuk masyarakat dan
industri
27 28 103,7
9
Jumlah rekomendasi dan
inovasi litbang yang
terfasilitasi untuk dijadikan
bahan kebijakan
20 20 100,0
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan
pembangunan KP yang efektif
10
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6 3 50,0
11
Jumlah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang
direkomendasikan
2 2 100,0
7
Terwujudnya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya Litbang dan
layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-
litbang Sekretariat Balitbang
KP dibandingkan total
pegawai Sekretariat
Balitbang KP
7 10,1 112,3
13
Persentase penetapan
status penggunaan BMN
lingkup Balitbang KP
dibandingkan dengan
jumlah BMN
70 98,61 140,8
14
Prosentase jumlah
kelembagaan lingkup
Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan
Balitbang KP
33,30 36,84 110,6
15
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama litbang yang
terbentuk (buah)
15 17 113,3
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3 3 100,0
17
Persentase data dan
informasi Balitbang KP yang
terkelola
100 100 100,0
18
Persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang
yang terfasilitasi
100 100 100,0
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
38 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KINERJA 2016
T R %
19
Persentase dokumen hasil
pemantauan dan
pengendalian Balitbang KP
100 100 100,0
20
Persentase dokumen
perencanaan program yang
terfasilitasi
85 100 117,6
21
Persentase dokumen
perencanaan anggaran
Balitbang KP yang berbasis
PBK
82,50 76,52 92,75
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan
ketatausahaan Sekretariat
Balitbang KP yang sesuai
ketentuan
95 95 100,0
23
Jumlah sarana dan
prasrana, serta
kelembagaan Sekretariat
litbang KP yang ditingkatkan
kapasitasnya
1 1 100,0
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil
negara (ASN) Sekretariat
Balitbang KP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
24
Indeks kompetensi dan
integritas Sekretariat
Balitbang KP
77 77,50 100,6
25
Jumlah ASN yang
ditingkatkan kompetensinya
lingkup Sekretariat
Balitbang KP
20 25 125,0
9
Tersedianya manajemen
pengetahuan Sekretariat
Balitbang KP yang handal dan
mudah diakses
26
Persentase unit kerja
Sekretariat Balitbang KP
yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)
50 100 200,0
10
Terwujudnya birokrasi
Sekretariat Balitbang KP yang
efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima
27
Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi Sekretariat Balitbang
KP
A
(85,5) 80,30 93,92
28 Nilai SAKIP Sekretariat
Balitbang KP
BB
(75) 36,49 48,65
11
Terkelolanya anggaran
pembangunan Sekretariat
Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran
Sekretariat Balitbang KP 85 81,31 95,66
30
Persentase Kepatuhan
terhadap SAP Sekretariat
Balitbang KP (%)
100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
39 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
3.2. HASIL PENGUKURAN SEKRETARIAT BALITBANG KP
Dalam implementasi pengukuran kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja
(SAPK) yang mengadopsi metode pengukuran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana
pengukurannya mencakup capaian kinerja indikator kinerja, Nilai capaian rencana aksi dan Nilai
pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
3.2.1 NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)
Untuk menghitung nilai pencapaian sasaran strategsi (NPSS) perlu diperhatikan bobot
masing-masing indiaktor kinerja terhadap sasaran strategis tersebut dengan indeks toleransi
0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas indikator kinerja
seperti Tabel berikut :
No Validitas IKU Bobot
1 Lead input 0,1
2 Lead proses 0,2
3 Lag output 0,3
4 Lag outcome 0,4
Adapun status capaian Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) ditentukan oleh nilai indeks
sebagai berikut :
Baik Sedang Buruk
Indeks Capaian >100 % Indeks Capaian 80<=<100% Indeks Capaian <80%
Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara Menentukan dan mensepakati
standar status kinerja untuk nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS).
KLASIFIKASI STATUS NPSS
(Toleransi 0%) MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE
X<80% X>80% X>80% atau X<80% Buruk
X=80<=<100% X=80<=<100% - Sedang
X≥100% X≤100% X=100% Baik
Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja
diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja
semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
40 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target
maka kinerja semakin baik.
Gambar 3.2. NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
SEKRETARIAT BALITBANG KP DALAM APLIKASI "KINERJAKU. KKP" TAHUN 2016
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE
Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan pada perspektif pelanggan (costumer perspective) sebesar 103,81%, yang berasal
dari 5 (lima) sasaran strategis berikut :
SASARAN STRATEGIS -1 : TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) BALITBANG KP YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN
BERKEPRIBADIAN
Nilai sasaran strategis "Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Balitbang KP yang
kompeten, profesional dan berkepribadian" sebesar 94,66%. Indikator kinerja utama yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis tersebut adalah :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
41 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
IKU ke -1 : INDEKS KOMPETENSI DAN INTEGRITAS BALITBANG KP
Kompetensi dan integritas pegawai sangat penting bagi
pegawai negeri sipil untuk menciptakan pegawai yang
profesional yang dilakukan dengan cara peningkatan
kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan yang diikuti dengan
kepatuhan sikap terhadap aturan dan norma.
Perhitungkan indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1). Kompetensi hasil asesment
dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesment dari
asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyarakatkan sesuai Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 34/KEPMEN/SJ/2014; 2). Prosentase capaian output pegawai
pada e-SKP; 3. Prosentase tingkat kehadiran pegawai dan 4. Kepatuhan ASN dalam
pelaporan LHKPN. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai setiap variabel sebagai
berikut :
Kompetensi Hasil
Assesment
% Capaian
SKP
% Tingkat
Kehadiran
% Pelaporan
LHKPN
Indeks Kompetensi
& Integritas
41,66 80,88 55,40 75,54 63,37
Adapun capaian atas indikator kinerja indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP
dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Indeks Kompetensi dan
Integritas Balitbang KP 65 63,26 97,3 77 63,37 82,30
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator indeks kompetensi dan integritas Balitbang
KP ini masih belum memenuhi target dengan beberapa faktor :
1. Asessment test yang dilakukan terhadap pejabat/staf lingkup Balitbang KP yang
menggandeng Universitas indonesia sebagai
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
42 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
penguji tidak diakui hasilnya oleh Biro Kepegawaian, Sekretariat jenderal KKP;
2. Prosentase kepatuhan pengisian SKP masih rendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan
oleh ASN belum secara rutin dan tepat waktu mengisi capaian kinerja individu perbulan.
Hal ini dikarenakan belum adanya sistem reward punishment atas capaian kinerja
individu. Saat ini perhitungan reward berupa tunjangan kinerja didasarkan pada
kepatuhan kehadiran pegawai;
3. Belum semua aparat sipil negara melaporkan kekayaannya sesuai Surat Edaran
Kementerian PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi Pemerintah. Hal
ini dikarenakan belum dilakukan sosialisasi atas aturan tersebut. Hal lain yang perlu
menjadi perhatian adalah masih rendahnya ketaatan ASN terkait dalam pelaporan LHKPN
sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Surat Edaran Kementerian
PAN dan RB Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Upaya peningkatan kompetensi dan integritas bagi
aparatur sipil negara (ASN) akan terus dilakukan melalui
beberapa hal diantaranya :
1. Lelang jabatan terbuka melalui tes assesment
yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan diharapkan mampu menurunkan
gap antara kompetensi seorang pejabat dengan
standar kompetensi suatu jabatan yang telah ditetapkan;
2. Memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang diharapkan dapat
berdampak pada keberhasilan organisasi;
3. Menyusun mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja individu;
4. Melakukan sosialisasi dan bimtek pengisian formulir LHKPN.
IKU Ke -2 : PERSENTASE JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL BALITBANG KP
DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL PEGAWAI BALITBANG KP
Indikator kinerja Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan
dengan total pegawai Balitbang KP bertujuan untuk mendapatkan gambaran proporsi
pegawai dengan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
secara kompeten, efektif dan proporsional.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
43 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Indikator kinerja Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan
dengan total pegawai Balitbang KP menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas indikator kinerja
Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai
Balitbang KP dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Persentase jumlah Pejabat
fungsional Sekretariat
Balitbang KP dibandingkan
dengan total pegawai
Balitbang KP
55 53,42 97,1 55 55,47 100,8
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Pada tahun 2015, Persentase jumlah Pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan
dengan total pegawai Balitbang KP adalah sebesar 53,42% dari total pegawai sebanyak
1367 orang. Dengan jumlah pegawai fungsional Litbang (peneliti, perekayasa dan litkayasa)
sebanyak 735 orang. Sedangkan capaian tahun 2016 adalah sebesar 55,47% dari total
pejabat fungsional yang ada sebanyak 748 orang dibandingkan total pegawai Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan
sebanyak 1343 orang, lebih
tinggi capaianya
dibandingkan tahun
2015 yaitu sebesar 2,05%.
Capaian indikator kinerja
persentase jumlah pejabat
fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP lebih tinggi
dibandingkan target dan capaian tahun 2015 disebabkan dorongan pegawai Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk
meniti karir di jenjang fungsional tertentu semakin
1
143
15271629
548
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
PE
NE
LIT
I
PE
RE
NC
AN
A
PB
J
PE
RE
KA
YA
SA
PU
STA
KA
WA
N
PR
AK
OM
HU
MA
S
AR
SIP
AR
IS
PE
NT
ER
JEM
AH
T. L
ITK
AY
ASA
A.
KE
PE
GA
WA
IAN
2015
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
44 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
besar dan banyak diminati setelah penerapan tunjangan kinerja serta implementasi Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
6
3630
25
70
41
27 25
82
51
39
52
17
3 4 58
5
55
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
SE
KR
ET
AR
IAT
P4
BP
PL
BP
3U
BP
2K
SI
BP
PB
AP
BP
PB
AT
BP
PI
BP
PB
IH
BB
PP
BL
P3
SD
LP
PP
SE
KP
P3
DS
BP
KP
BP
OL
LP
SD
KP
LP
PT
LP
PB
RL
LP
PM
PH
P
LP
TK
Grafik 3.1. SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016
Sampai dengan tahun 2016, belum ditetapkan kondisi ideal proporsi fungsional
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dibandingkan total pegawai
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Sejak diterbitkan PERMEN KP
Nomor 23/PERMEN-KP/2015 hingga saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM Litbang terutama
perekayasa. Kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah perekayasa di Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang diharapkan menjembatani hasil - hasil
kegiatan penelitian. Perekayasaan dan litkayasa saat ini banyak berada pada Direktorat
Jenderal teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
45 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
1
145
152716798
544
050
100150200250300350400450500550
PE
NE
LIT
I
PE
RE
NC
AN
A
PB
J
PE
RE
KA
YA
SA
PU
ST
AK
AW
AN
PR
AK
OM
HU
MA
S
AR
SIP
AR
IS
PE
NT
ER
JEM
AH
T. L
ITK
AY
AS
A
A.
KE
PE
GA
WA
IAN
2016
Grafik 3.2. PROPORSI PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016
SASARAN STRATEGIS -2 : TERSEDIANYA MANAJEMEN
PENGETAHUAN BALITBANG KP YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES
Nilai sasaran strategis "Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan
mudah diakses" sebesar 120%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -3 : PERSENTASE UNIT KERJA BALITBANG KP YANG MENERAPKAN
SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentan Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan salah satu indikator kinerja utama pada
salah satu sasaran strategisnya yaitu Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan
mudah diakses : “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2016 sebesar 50%. Yang kemudian
dipersempit pada level I, Balitbang KP menetapkan menjadi “Persentase unit kerja Balitbang
KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”.
Sesuai dengan definisi pada manual indiaktor kinerja utama tingkat KKP, Sistem
Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi
yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
46 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan
pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dimana formula yang
digunakan yaitu “Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
dibandingkan dengan total Unit Kerja seluruh Balitbang KP”. Indikator kinerja ini diturunkan
(lingkup dipersempit) ke tingkat Eselon I, sehingga metode pengukurannya yaitu Unit Kerja
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja
tingkat Pusat Lingkup Balitbang KP”. Metode pengukuran yang digunakan oleh KKP pada
level Eselon I yaitu “Persentase unit kerja level 1-2 yang bergabung di sistem aplikasi dibagi
unit kerja level 1-2”.
Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai
implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu “Aplikasi Bitrix24”, yang dapat
diakses melalui alamat https://www.kinerjakkp.bitrix24.com/ seperti terlihat pada gambar
berikut :
Gambar 3.3. SCREENSHOT APLIKASI BITRIX24
Pada level 1, Balitbang KP memiliki beberapa library yang dapat diakses oleh pihak
luar antara lain yang memuat Info terkait Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan dan Hasil Litbang KP dari beberapa satuan kerja. Selain itu Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan juga mengikuti perkembangan pengetahuan yang
dibagi (sharing) oleh Unit kerja Eselon I maupun unit kerja di KKP.
Selain itu level I (Balitbang KP) juga telah terhubung satu sama lain dengan 19 unit
satker eselon II, III, dan IV di lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
47 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Perikanan. Dari target sebesar 50%, realisasi indikator Persentase unit kerja Balitbang KP
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah tercapai sebanyak
100%, dimana dari 19 (sembilan belas) Satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan telah menggunakan aplikasi Bitrix24 dan saling terhubung satu sama
lain.
Adapun capaian atas indikator kinerja Persentase unit kerja Balitbang KP yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di deskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016
T R % T R %
Persentase unit kerja Balitbang KP
yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar
40 100 250,0 50 100 200,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Di tahun 2015, dari pengukuran capaian indikator kinerja persentase unit kerja
Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, diperoleh
prosentase realisasi sebesar 200% yang menunjukkan 19 (sembilan belas) satuan kerja
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan telah
terhubung dengan Sistem bitrix24 untuk berbagi data informasi yang saling dapat
dimanfaatkan. Nilai capaian yang cukup tinggi disebabkan sistem yang dipilih sebagai
platform untuk manajemen pengetahuan relatif sederhana dan sudah digunakan di beberapa
organisasi di dunia. Sistem tersebut mampu untuk membuat, menyimpan, mentransfer dan
menerapkan pengetahuan dalam organisasi dan pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
dalam inisiasi penerapan knowladge management terstandar. Sistem bitrix24 tersebut
melengkapi sistem manajemen sederhana yang secara umum sudah digunakan untuk
berbagi informasi melalui e-mail, website atau media pertukaran informasi lainnya.
Tantangan kedepan dalam penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar
adalah membangun sistem pengetahuan terstruktur yang mampu menyerderhanakan akses
informasi, modul untuk pencarian data informasi, pengolahan data dan klasifikasi dengan
menyertakan perangkat untuk sistem jaringan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
48 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
dengan pihak luar melalui pembangunan Pusat Data Kelautan dan Perikanan di Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang akan menjadi hub bagi
Laboratorium Data yang dibangun oleh satuan kerja lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan jejaring laboratorium data di Perguruan
tinggi maupun instansi riset lainnya.
Capaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016
melebihi dari target yang ditetapkan berkat dukungan satuan kerja lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sudah 100% menerapkan aplikasi bitrix24
pada masing-masing unti kerjanya, seperti berikut :
Grafik 3.3. CAPAIAN PENGGUNA APLIKASI BITRIX24 LINGKUP PUSAT BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SASARAN STRATEGIS -3 : TERWUJUDNYA
BIROKRASI BALITBANGKP YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN
BERORIENTASI PADA LAYANAN
PRIMA
Nilai sasaran strategis "Terwujudnya birokrasi
Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi
pada layanan prima" sebesar 99,36%. Indikator
kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
49 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
IKU ke -4 : NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI BALITBANG KP
Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan merujuk pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang
pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian atau
evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu
komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.
Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat
yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.
Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan.
Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Balitbang KP pada hakekatnya
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaan dilakukan melalui program-program
meliputi :
Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP
dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
T R % T R %
Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi Balitbang KP
80
(BB)
84,69
(A) 105,86
A
(90) 88,31 98,12
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Nilai capaian RB didasarkan pada hasil evaluasi RB Balitbang KP (November 2016)
dengan masing-masing penilaian sebagai berikut :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
50 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 3.2. NILAI CAPAIAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016
KOMPONEN RB
NILAI
EVALUASI 2015
(%) 2015
NILAI
EVALUASI 2016
(%) 2016
Manajemen Perubahan 3,89 77,80 4,74 94,79 Penataan peraturan
perundangan-undangan 5 100 0,83 83,40
Penataan dan penguatan organisasi
6 100 1,91 95,29
Penataan tata laksana 4,63 92,53 4,38 87,63 Penataan sistem manajemen SDM
14,20 94,64 14,86 99,08
Penguatan akuntabilitas 5,80 96,67 6 100,00 Penguatan pengawasan 10,15 84,58 11,03 91,89 Peningkatan kualitas
pelayanan publik 4,75 79,18 4,03 67,08
TOTAL PENGUNGKIT 54,41 56,03 Kapasitas dan
akuntabilitas kinerja pemerintah
14,86 74,29 84,50 16,98
Pemerintah yang bersih
dan bebas KKN 7,47 75 7,35 73,00
Kualitas pelayanan publik
7,95 80 7,95 80,00
TOTAL HASIL 30,28 79,5 32,27 80,8
TOTAL NILAI RB 84,69 88,31
Sumber : Lembar Kerja Eva luas i RB, 2016
Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan tahun 2016 mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup signifikan (4,58%)
bila dibandingkan tahun 2015, dan selalu meningkat tersebut disebabkan oleh kesadaran
akan pentingnya reformasi birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan
selalu menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam menerapkan konsep reformasi birokrasi.
IKU ke -5 : NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) BALITBANG KP
Tahun 2014 merupakan cikal bakal/ awal tahun yang sangat strategis bagi
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (nota kesepahaman) antara Menteri
PANRB dengan Menteri PPN/BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/
penyelesarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat.
MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan
pembangunan nasional, pengintegrasian sistem
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
51 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
perencanaan dan penganggaran, serta istilah-istilah yang digunakan. MoU tersebut
diharapkan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat Kedepan khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
(BALITBANG KP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, Instansi pemerintah khususnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) didorong untuk lebih
akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.
Akuntabilitas Kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah
orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output)
semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya,
setiap tahun Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada
masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Kementerian
PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/
daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat
beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D"
sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA", dengan penjelasan sebagai berikut :
Tabel 3.3. KATEGORI PENILAIAN
S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
NO KATEGORI NILAI ANGKA
KARAKTERISTIK AKUNTABILITAS INSTANSI
1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,
2 A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3 BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal
4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu
sedikit perbaikan
5 CC > 50 - 60
Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6 C > 30 - 50
Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
52 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
NO KATEGORI NILAI ANGKA
KARAKTERISTIK AKUNTABILITAS INSTANSI
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan,
sebagaian perubahan yang sangat mendasar
Sumber: PERMEN PANRB 12 , 2015
Komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan
capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntablitas kinerjanya
baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "CC" atau
"Cukup Baik", dengan setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai
sebagai berikut :
Tabel 3.4. KOMPONEN DAN SUB -KOMPONEN PENILAIAN
S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP )
NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan
Kinerja 30%
a) Rencana strategis (10%), meliputi : pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
b) Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2 Pengukuran Kinerja
25%
a) Pemenuhan pengukuran (5%)
b) Kualitas pengukuran (12,5%) c) Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan
Kinerja 15%
a) Pemenuhan pelaporan (3%)
b) Kualitas pelaporan (7,5%) c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi
Internal 10%
a) Pemenuhan evaluasi (2%)
b) Kualitas evaluasi (5%) c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian
Kinerja 20%
a) Kinerja yang dilaporkan (outout) (5%)
b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
TOTAL 100%
Sumber: PERMEN PANRB 12 , 2015
Adapun capaian atas indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Balitbang KP dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
53 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
T R % T R %
Nilai SAKIP Balitbang KP 83 83,48 100,58 84 84,50 100,60
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Balitbang KP tidak lepas dari kinerja
seluruh Satker Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun
2016. Pada tahun 2015 Sekretariat Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah
melaksanakan bimbingan teknis secara bertahap 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan
seluruh Satker lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelauatan dan Perikanan dan pada tahun 2016
sudah diimplementasi pengukuran mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada seluruh Satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauatan dan
Perikanan, dengan nilai 84,50 dari nilai maksimum 100 dengan predikat penilaiaan "A -
Memuaskan", sebagaimana pada tabel berikut :
NO. KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT (%) NILAI
1. Perencanaan Kinerja 30 26,38 2. Pengukuran Kinerja 25 19,51 3. Pelaporan Kinerja 15 11,97
4. Evaluasi Internal 10 8,00 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20 18,63
NILAI HASIL EVALUASI 5 KOMPONEN 100 84,50
PREDIKAT PENILAIAN AA/A/B/CC/C/D A
Beberapa catatan hasil penilaian SAKIP terhadap masing-masing komponen
manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun
2016, sebagai berikut :
1. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan belum
ditandatangani oleh Kepala Badan dan belum dipublikasikan dalam website Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
11.97
8
18.63
26.38
19.51
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
54 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
2. Laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2016 belum ditandatangani oleh Kepala Badan,
dan laporan kinerja (LKj) triwulan IV tahun 2016 belum disusun;
3. Reward and punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
belum ada;
4. Menyusun ukuran capaian kinerja sampai eselon III dan IV dengan memanfaatkan
perjanjian kinerja untuk identifikasi kinerja, kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran
secara berjenjang;
5. Menyusun dan menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja secara up to date
serta mencantumkan penanggungjawab secara jelas;
6. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala dengan menggunakan rencana aksi
pengukuran kinerja;
7. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and
punishment;
8. Menyajikan informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja instansi pada laporan
kinerja;
9. Menggunakan LKj dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki
pelaksanaan program serta untuk peningkatan kinerja;
10. Menggunakan hasil evaluasi internal dalam memberikan alternatif perbaikan kinerja.
Berdasarkan berita acara pemantauan tindak lanjut yang ditandatangani pada
tanggal 10 September 2016, bersama tim pemantauan tindak alnjut Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah dilakukan pemantauan tindak lanjut terhadap
hasil pengawasan sistem akuntabilitas kinerja isntasni pemerintah pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dengan hasil seluruh hasil temuan telah
ditindaklajuti hingga tuntas semua, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.5. BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
NO URAIAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
JUMLAH NILAI KEJADIAN SARAN
A TEMUAN
1. Awal 4 16 - B TINDAK LANJUT
1. Tuntas 2. Proses 3. Pending
4 - -
16 - -
-
C SISA TEMUAN 1. Proses
2. Pending - -
- -
-
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
55 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
"Kinerja tidak hanya
dilihat dari sisi
penyerapan anggaran
tetapi juga dengan
kesesuain dengan hasil
yang diperoleh"
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Tantangan ke depan akan semakin berat, maka upaya yang akan dilakukan untuk
peningkatan capaian indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(SAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan terus dilakukan
melalui beberapa hal diantaranya :
Implemetasi PK ke seluruh
unit kerja sampai level
individu
Memanfaatkan informasi
Laporan kinerja dan hasil
evaluasi AKIP dan evaluasi
program sebagai feedback
untuk peningkatan
akuntabilitas kinerja dan
efektivitas program
Optimalisasi implementasi
sistem akuntabilitas
berbasis
TI hingga tinggat individu
Memanfaatkan hasil
pengukuran kinerja sebagai
dasar pemberian reward &
punishment
Menyederhanakan
substansi program dan
kegiatan agar fokus pada
pencapaian hasil
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah menunjukan tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result
oriented goverment). Perkembangan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan sejak tahun 2011 terus mengalami
peningkatan sebagaimana capaian berikut :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
56 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
42.47
77.98 80.2584.12 83.48 84.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PERKEMBANGAN NILAI SAKIP BALITBANG KP
Sumber : Lembar Kerja Eva luas i SAKIP , 2016
SASARAN STRATEGIS -4 : TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN
BALITBANG KP SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL
Nilai sasaran strategis "Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan
ekuntabel" sebesar 103,18%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -6 : NILAI KINERJA ANGGARAN BALITBANG KP
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 penilaian kinerja dilakukan
dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek
manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Bobot kinerja atas aspek
implementasi dan bobot kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud diatas sebagai
berikut :
a) aspek implementasi : 33.3%
b) aspek manfaat : 66.7%
Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi indikator nilai kinerja
anggaran Balitbang KP terdiri atas :
a) Penyerapan anggaran : 9.7%
b) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18.2%
c) Pencapaian keluaran : 43.5%
d) efisiensi : 28.6%
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
57 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Nilai kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas
aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot. Hasil
penilaian kinerja sebagaimana diatas dikelompokan dalam kategori sebagai berikut :
Tabel: 3.6. KATEGORI PENILAIAN KINERJA
NO NILAI ANGKA INTERPRESTASI
1 > 90% - 100% Sangat Baik
2 > 80% - 90% Baik 3 > 60% - 80% Cukup/Normal 4 > 50% - 60% Kurang
5 ≥ 50% Sangat Kurang
Sumber: PERMEN KEUANGAN 249/PMK.02, 2011
Tata cara pengukuran indikator nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) melalui
beberapa proses tahapan diantaranya sebagai berikut : 1) Penyerapan anggaran; 2)
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; 3) Pencapaian keluaran; 4) Efisiensi; 5)
Aspek manfaat; 6) Capaian hasil; 7) Nilai Efisiensi; dan 8) Nilai Kinerja.
NK = (I x WI) + (CH x WCH)
Dengan
I = (P x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)
KETERANGAN :
NK : Nilai Kinerja
I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
PK : Pencapaian Keluaran NE : Nilai Efisiensi CH : Capaian Hasil
WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil WP : Bobot penyerapan anggaran
Wk : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran WE : Bobot efisiensi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
58 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016
T R % T R %
Nilai Kinerja Anggaran
Balitbang KP 80-90 92,4 100,5 85 90,4 106,3
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Capaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan dipengaruhi oleh tingginya pencapaian keluaran sebesar 99,7%
dengan penyerapan anggaran senilai 79,28% sehingga memberikan nilai efisiensi yang
cukup besar yaitu 20,0%. Dengan demikian, nilai kinerja anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 90,40 dikategorikan sebagai sangat baik.
IKU ke -7 : PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP SAP LINGKUP BALITBANG KP
Dasar hukum pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) pada lingkup
Balitbang KP (%) antara lain : 1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2) UU
Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 3) PMK Nomor 171/PMK.05/2007
tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; 4) PMK Nomor
196/PMK.05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja
subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; 5) PMK
Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah; 6) PMK Nomor
230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi hibah; dan 7) PMK Nomor 233/PMK.05/2011
tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Pembagian fungsi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
negara pasal 51 : 1) Menteri keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas
transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungan
(SA-BUN); 2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendapatan dan belanja (SAI); dan 3) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah.
Tujuan kebijakan umum sistem akuntansi
pemerintah di lingkup Badan Penelitian dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
59 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
1) Akuntabilitas, sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Balitbang KP dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara
periodik.
2) Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan Balitbang KP serta memudahkan pengendalian yang efektif atas
seluruh aset, utang dan ekuitas dana.
3) Transparansi, dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi
keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
Indikator ini dilakukan berdasarkan analisis laporan hasil pemeriksaan (LHP)
keuangan tahun 2016. Indikator ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran dan
fungsi SPIP dalam meminimalasi tingkat kesalahan pencatatan akuntansi. Formulasi yang
ditetapkan untuk menghitung prosentase terhadap kepatuhan SAP lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan salah satunya nilai
temuan materiil oleh APIEP terhadap total alokasi anggaran.
Berdasarkan data sementara dari hasil pemeriksanaan APIEP TA 2016 (per Januari
2017) tidak terdapat proporsi temuan materiil (terhadap total anggaran). Dengan demikian
capaian atas indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Persentase Kepatuhan
terhadap SAP lingkup
Balitbang KP
100 99,61 99,61 100 100 100
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Nilai capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa sudah cukup baik karena
pemantauan sistem pengendalian internal
pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
60 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
mengontrol pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik/belanja modal. Peran tim teknis
perlu diperkuat agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk
itu, beberapa upaya perbaikan kinerja kedepan yang akan ditempuh oleh Badan Penelitian
dan Pengemabnagan Kelautan dan Perikanan berupa : 1. Melaksanakan SPIP sesuai
peraturan yang ditetapkan; 2. Membentuk tim teknis yang kompeten; dan 3. melibatkan
pihak eksternal dalam mengawasi berjalannya proses pekerjaan.
SASARAN STRATEGIS -5 : MENINGKATNYA HASIL PENYELENGGARAAN
LITBANG DAN LAYANAN IPTEK YANG MENDUKUNG PRODUKTIVITAS
USAHA DAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR KP
Nilai sasaran strategis "Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan IPTEK
yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP" sebesar
101,85%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis tersebut adalah :
IKU ke -8 : JUMLAH HASIL LITBANG KP YANG TERFASILITASI DALAM
REKOMENDASI TEKNOLOGI UNTUK MASYARAKAT DAN INDUSTRI
Indikator kinerja hasil Litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi
untuk masyarakat dan industri (buah) didefinisikan sebagai berikut :
a) Rekomendasi teknologi merupakan salah satu upaya menjalankan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal
28 : (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan
kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga
pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional; (2) Lembaga
pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah
proses pengujian dan administrasi selesai; (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
b) Teknologi yang terekomendasi dapat dihasilkan dari hasil litbang pada tahun berjalan
maupun tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir);
c) Tujuan indikator kinerja ini memberikan gambaran kontribusi teknologi litbang KP yang
terekomendasikan untuk diterapkan di masyarakat atau dunia industri. Bukti capaian
yang harus disampaikan di akhir tahun anggaran berupa buku rekomendasi teknologi.
Formula/cara perhitungan indikator hasil litbang yang terekomendasikan untuk
masyarakat dan/atau industri (buah) dengan cara jumlah teknologi yang dihasilkan oleh
satuan kerja Balitbang KP yang terekomendasi
dan ditetapkan dalam keputusan Menteri KP.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
61 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Teknologi yang terekomendasi telah diusulkan sesuai dengan format usulan yang telah
ditetapkan dan lulus penilaian oleh komisi Litbang dalam 2 tahap : 1) administrasi, dan 2)
oral melalui presentasi.
Indikator ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaianya diharapkan
melebihi target yang ditetapkan. Berikut tahapan proses seleksi hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri yang dilaksanakan
oleh komisi penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan (Litbang KP) tahun 2016 :
Tabel 3.6. TAHAPAN SELEKSI REKOMENDASI TEKNOLOGI
TAHUN 2016
NO TAHAPAN SELEKSI
SATUAN KERJA KATEGORI TEKNOLOGI
Balitbang
KP
Eselon
I Lain Budidaya Kelautan Tangkap
Pengolahan/
Pasca Panen 1 Usulan Awal 12 11 32 3 6 6 2 Presentasi/Paparan 11 10 27 1 2 6
TOTAL 36
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam
rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi
teknologi untuk masyarakat
dan industri
18 12 66,67 27 28 103,7
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Dalam rangka penyusunan rekomendasi tersebut, maka dibentuk Komisi Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang KP) berdasarkan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2013, dengan fungsi penerimaan
penilaian bahan usulan rekomendasi teknologi dan pengusulan penetapan rekomendasi
teknologi. Setelah melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh Komisi Litbang KP, maka pada
tahun 2016 telah terpilih 34 judul teknologi dari 17 UPT KKP (Dua unit Eselon I).
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
62 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Dari tabel diatas terlihat capaian Jumlah hasil litbang KP yang terekomendasi untuk
masyarakat dan/atau industri pada tahun 2016 sebanyak 28 buah rekomendasi teknologi
yang berasal dari Satker Lingkup Balitbang KP atau sebesar 175%, lebih tinggi dari target
yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebanyak 12 buah
atau 66,67% lebih rendah dan tidak tercapainya rekomendasi teknologi disebabkan oleh
teknologinya belum siap diaplikasikan ke masyarakat dan aspek penilaian dari Tim Komisi
Litbang KP diperketat dengan melihat tingkat penerapan di masyarakat dan analisis
ekonominya.
Gambar : Buku Rekomendasi
Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2013-2014
Gambar 3.5. BUKU REKOMENDASI
TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 -2016
Gambar 3.4. BUKU REKOMENDASI TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013 -2014
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
63 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 3.6. RINCIAN KEGIATAN HASIL LITBANG KP YANG LOLOS MENJADI
REKOMENDASI TEKNOLOGI KP
No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA
PENGUSUL
1 Jaring dua lapis sebagai alat tangkap penunjang upaya konservasi ikan terubuk
1. Hufiadi, S.Pi, M.Si 2. Ir. Mahiswara, M.Si 3. Baihaqi, S.Pi
BPPL - Muara Baru BALITBANG KP
2
Pelolosan ikan kecil (juvenil) pada alat tangkap cantrang dengan menggunakan square mesh
window
1. Hufiadi, S.Pi, M.Si 2. Ir. Mahiswara, M.Si
3. Baihaqi, S.Pi
BPPL - Muara Baru BALITBANG KP
3
Budidaya ikan lele strain mutiara melalui aplikasi vaksin hydrovac dan probiotik pato-aero 1 dalam kolam terpal
1. Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si
2. Bambang Iswanto, S.Pi, M.P 3. Ir. Evi Tahapari 4. Dr. Angela Mariana Lusiastuti
5. Dra. Irsyaphiani Insan, M.Si 6. Ir. Bambang Priono, S.U
PUSLITBANGKAN - Ancol
BALITBANG KP
4 Teknologi budidaya ikan bandeng dalam keramba jaring apung di laut
1. Dr. Ir. Usman, M.Si
2. Ir. Burhanuddin 3. Makmur, S.Pi 4. Daud S. Pongsapan
5. Prof. Dr, Ir. Rayman Syah, MS
BPPBAP - Maros BALITBANG KP
5
Penerapan kalender musim tanam untuk budidaya rumput laut yang produktif dan
berkelanjutan
1. Petrus Rani Pong-Masak, S.Pi, M.Si
2. Muslimin, S.Pi, MP
3. Pustika Ratnawati, S.Pi
LPPBRL - Gorontalo BALITBANG KP
6 Teknologi budidaya rumput laut Sargassum sp
1. Muslimin,S. S.Pi., MP 2. Wiwin kusuma perdana
sari.,S.Si 3. Petrus Rani Pong-Masak, S.Pi,
M.Si
LPPBRL - Gorontalo BALITBANG KP
7 Teknologi kultur masal kopepod untuk mendukung pembenihan
ikan laut
1. Rina Puji Astuti, S.Pd, M.Si 2. Ir. Ketut Maha Setyawati 3. Dr. Gede S.Sumiarsa, M.Sc
4. Prof. Dr. I.N.Adiasmara Giri, M.S
BBPPBL - Gondol BALITBANG KP
8 Teknologi produksi induk unggul
bandeng melalui seleksi
1. Ir. Toni Setia Dharma
2. Ir. Irwan Setyadi 3. Prof. Dr. Haryanti, MS 4. Ida Komang Wardhana, S.Si
5. Ir. Titiek Aslianti, MP 6. Dr. Gede S.Sumiarsa, M.Sc 7. Ir. Zafran, M.Sc 8. Drs. Marzuki
9. Gigih Setia Wibawa, S.Pi
BBPPBL - Gondol
BALITBANG KP
9 Teknologi produksi benih kepiting
bakau scylla paramamosain
1. Ir. Ibnu Rusdi, MP 2. Ir. Irwan Setyadi
3. Ir. Bambang Susanto, M.Si 4. Ir. Zafran, M.Sc 5. Ir. Dahlan Makatutu, M.Si
6. Ir. Jhon Harianto Hutapea, M.Sc
7. Prof. Dr. Haryanti, M.S
8. Prof. Dr. Ketut Sugama, M.Sc
BBPPBL - Gondol
BALITBANG KP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
64 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA PENGUSUL
10
Vaksin koktail hydrogalaksivac untuk pencegahan penyakit ko-
infeksi motile aeromonads septicemia (MAS) dan stretptoccosis pada ikan nila, oreochromis miloticus
1. Tuti sumiati, S.Pi 2. Dr. Desy Sugiani, M.Si
3. Dr. Drh. Angela Mariana Lusiastuti, M.Si
4. Ir. Taukhid, M.Sc 5. Drh. Uni Purwaningsih, M.Si
IP4I - Depok BALITBANG KP
11 Budidaya Yumina-Bumina (Budidaya sayur + Ikan dan Buah + Ikan)
1. Ir. Imam Taufik, M.Si 2. Eri Setiadi, S.Si., M.Sc 3. Dr. Ani Widiyati, M.Si
4. Ir. Lies Setijaningsih, M.Si 5. Yohanna, R.W. M.Sc 6. Ir. Yosmaniar, M.Si
7. Adang Saputra, S.Pi, M.Si 8. Nuryad, S.Pi 9. Dewi Puspaningsih, S.Pi, M.Si
BPPBAT - Bogor BALITBANG KP
12
Penggunaan strain unggul
mustika untuk meningkatkan produksi pembesaran ikan mas
1. Khairul Syahputra, M.Si 2. Didik Ariyanto, M.Si 3. Yogi Himawan, S.Pi
4. Flandrianto Sih P, S.Si 5. Listio Dharmawanto 6. Supriyanto, A.Md
7. Kusnadi 8. Yunus Nugraha
BPPI - Sukamandi BALITBANG KP
13
Aplikasi probiotik POND-BIOAERO untuk pencegahan penyakit motile aeromonads septicemia
pada budidaya ikan lele
1. Dr. Angela Mariana Lusiastuti 2. Munti Yuhana
3. Ir. Taukhid, M.Sc 4. Desy Sugiani, S.Pi, M.Si 5. Yani Aryati, S.Pi, M.Si
6. Hessy Novita, S.Pi, M.Si 7. Widanarni
IP4I - Depok BALITBANG KP
14
Teknologi recirculating aquaculture system (RAS) untuk budidaya pembesaran lobster
pasir panulirus homarus
1. Kukuh adiyana, ST, MSi
2. Dr. Ir. Eddy Supriyono, M.Sc 3. Amin Pamungkas, ST 4. Lolita Theresiana, S.Si
5. Agus Cahyadi, M.Si 6. Riza Zulkarnain, ST, MT 7. Waryanto, ST
PUSLITBANGKAN - Ancol
BALITBANG KP
15 Teknologi pendederan ikan gabus (channa striata)
1. Adang saputra, A.Pi, S.Pi, M.Si 2. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,
M.S
3. Dr. Ir. Ani Widiyati, M.Si 4. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si 5. Dewi Puspaningsih, S.Pi, M.Si 6. M.H. Fariduddin Ath-thar, S.Pi,
M.Si 7. Vitas Atmadi Prakoso, S.Pi 8. Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi
BPPBAT - Bogor BALITBANG KP
16 Pembenihan ikan gabus secara alami dan semi alami
1. Dra. Irin Iriana Kusmini, M.Si 2. Dr. Rudhy Gustiano 3. Drs. Jojo Subagja, M.Si
4. M.H. Fariduddin Ath-thar, S.Pi, M.Si
5. Vitas Atmadi Prakoso, S.Pi
6. Deni Radona, S.Pi
BPPBAT - Bogor BALITBANG KP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
65 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA PENGUSUL
17 Teknologi pendederan abalon
haliotis squamata
1. Ir. Ibnu Rusdi, MP 2. Fitriyah Husnul Khitomah, M.Si
3. I Gusti Ngurah Permana, S.Pi, M.P
4. Hendra Agung Kurniawan, A.Md
5. Ir. Bambang Susanto, M.Si 6. Prof. Dr. I Nyoman Adiasmara
Giri, M.S
7. Prof. Dr. Ketut Sugama, M.Sc 8. Ir. Jhon Harianto Hutapea,
M.Sc
BBPPBL - Gondol
BALITBANG KP
18
Teknologi pakan pembesaran ikan patin (pangasionodon
hypopthalmus) berbasis bahan baku lokal di kolam lahan gambut
1. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,MS
2. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si
3. Deisi Heptarina, S.Pi, M.Si 4. Dr. Ir. Endhay Kusnendar
Kontara, M.S
5. M.Sulhi, S.Pi
BPPBAT - Bogor
BALITBANG KP
19 Formula pakan tenggelam untuk pembesaran ikan nila berbasis bahan baku lokal
1. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,MS
2. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si 3. Dr. Ir. Endhay Kusnendar
Kontara, M.S 4. M.Sulhi, S.Pi
5. Dra. Irin Iriana Kusmini, M.Si
BPPBAT - Bogor BALITBANG KP
20 Teknik Seleksi benih udang melalui metode stresing
1. Ir. Muliani, M.Si 2. Bunga Rante Tampangallo,
S.Pi, M.Si 3. Nurbaya, S.Pi 4. Nurhidayah, S.Pi, M.Si
5. Ir. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc
BPPBAP - Maros BALITBANG KP
21
Teknologi Pengendalian Buangan
Sisa Pakan dengan Aplikasi Rancangan SMART KJA
1. Zulkarnaen Fahmi, M.Si
2. Dr. Joni Hariyadi, M.Sc 3. Dr. Lismining PA, M.Si 4. Andika Luky S.P, S.Pi
BP2KSI - Jatiluhur BALITBANG KP
22
Alat transportasi ikan berpendingin untuk pedagang ikan keliling menggunakan
sepeda motor (ALTIS-2)
1. Tri Nugroho Widianto, M.Si 2. Arif Rahman Hakim, S.Pi 3. Bakti Berlayanto Sedayu, S.Pi,
M.Sc
LPPMPHP - Bantul BALITBANG KP
23
Alat Pencacah Tulang dan Kepala Ikan - Shredder untuk pengolahan tepung ikan (solusi
mengatasi kemacetan pada peralatan pengolahan tepung ikan tipe kontinu)
1. Luthfi Assada, S.Pi 2. Bakti Berlayanto Sedayu, S.Pi,
M.Sc 3. Wahyu Tri Handoyo, ST
LPPMPHP - Bantul
BALITBANG KP
24 Rekomendasi teknologi Gel pengharum ruangan dari alkali treated cottoni (ATC)
1. Dr. Ellya Siburat, M.Si 2. Prof. Rosmawaty 3. M. Darmawan, MT
P3DSBPKP - Slipi BALITBANG KP
25 Rekayasa proses pengolahan abon ikan secara mekanik
1. Ir. Jamal Basmal, M.Sc 2. Luthfi Assadad, S.Pi 3. Arif Rahman Hakim, S.Pi
P3DSBPKP - Slipi BALITBANG KP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
66 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA PENGUSUL
26 Peti berinsula di atas kapal untuk penanganan TTC
1. Dr. Bagus Setiadi Bandol Utomo, MAppSc
2. Dr. Singgih Wibowo, MS 3. Ir. Sugiyono, M.Si 4. Syamdidi, MAppSc 5. Memen Suherman, BE
P3DSBPKP - Slipi BALITBANG KP
27 Teknologi penanganan dan
pengolahan krispi ikan kaca-kaca
1. Dr. Singgih Wibowo, MS 2. Dra. Th. Dwi Suryaningrum,
MS
3. Ir. Ijah Muljanah, MS 4. Hasta Octavini, SP
P3DSBPKP - Slipi
BALITBANG KP
28 Alat pelembut dan pencuci garam korosok (salt disc mill)
1. Hariyanto Triwibowo, ST
2. Dr. Bagiyo Suwasono, MT 3. Bagus Hendrajana, M.Sc 4. Ali Munazid, MT
5. Erish Widjanarko, ST 6. Arif Winarno, MT
P3DSBPKP - Slipi BALITBANG KP
Buku rekomendasi teknologi merupakan penerbitan tahun ketiga untuk
menindaklanjuti amanat UU nomor 16 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan sekaligus sebagi bentuk dedikasi Balitbang KP dalam mendukung
program pembangunan KP ke arah komersialisasi dengan tetap menjaga kelestarian sumber
daya secara berkenlanjutan.
Untuk mendorong penerapan komeralisasi produk KP tentunya diperlukan ilmu
teknologi (IPTEK) dan inovasi, agar sumber daya dapat dikelola dan dikembangkan secara
berkelanjutan serta dapat dihasilkan produk KP yang bernilai tambah dan berdaya saing.
Buku ini merupakan salah satu perwujudan fungsi komisi penelitian dan pengembangan
kelautan dan perikanan dalam menilai dan menyeleksi usulan rekomendasi untuk ditetapkan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Balitbang KP dan Komisi Litbang KP dalam tiga tahun
terakhir terus melakukan perbaikan dalam proses pengusulan rekomendasi teknologi.
Perluasan sumber teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi teknologi yang
semakin layak diterapkan secara ekonomis, teknis dan memiliki keunggulan dari berbagai sisi
lainnya. Rekomendasi teknologi ini diharapkan dapat menjadi bahan diseminasi, difusi, dan
adaptasi teknologi dalam kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan.
IKU ke -9 : JUMLAH REKOMENDASI DAN INOVASI LITBANG YANG
TERFASILITASI UNTUK DIJADIKAN BAHAN KEBIJAKAN
Indikator kinerja jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk
dijadikan bahan kebijakan (buah) didefinisikan sebagai berikut :
a) Hasil litbang KP (berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief,
naskah akademik) yang disampaikan oleh
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
67 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Kepala Badan dan / atau Kepala Pusat/Kepala BBP4BKP/Kepala BBPSEKP (tembusan
Kepala Badan) kepada stakeholder (MKP, Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) melalui
dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas) dan menjadi bahan
kebijakan yang telah dirumuskan (peraturan, buku pedoman, keputusan, dll) baik
rancangan/draf atau yang telah diterbitkan;
b) Monitoring status usulan bahan kebijakan di tingkat stakeholder untuk level Eselon I
dilakukan oleh Sekretariat dan Eselon II terkait, Sedangkan yang disampaikan oleh Level
II Pusat/Balai Besar dilakukan oleh masing-masing Eselon II;
c) Tujuan indikator rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan
bahan kebijakan (buah) sebagai gambaran kontribusi Balitbang KP dalam meberikan
masukan/rumusan kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan sumberdaya KP yang
lestari dan berkelanjutan. Formula/cara perhitungan indikator ini dengan cara jumlah
rekomendasi dan inovasi litbang yang dijadikan bahan kebijakan untuk stakeholder ()MKP,
Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) dari hasil usulan. Bukti capaian akhir yang harus
disampaikan berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief,
naskah akademik, dokumen penyampaian (Memo Kepala Pusat) dan bahan kebijakan
yang telah dirumuskan (peraturan, buku pedoman, dan keputusan).
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang
yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah rekomendasi dan
inovasi litbang yang
terfasilitasi untuk dijadikan
bahan kebijakan
20 21 105,
0 20 20 100,0
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Dari Tabel diatas capaian indikator jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang
yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) pada tahun 2016 yaitu sebesar 20
buah atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20 buah rekomendasi kebijakan
dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
68 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 3. 7. REKOMENDASI BALITBANG KP YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
KEBIJAKAN STAKEHOLDER
No. REKOMENDASI
BALITBANG KP STAKEHOLDER/ USER
1 Sargassum spp. sebagai bahan baku alginat untuk pengikat warna dalam tekstil
Direktorat Jenderal PDS, KKP
2 Rumput laut coklam segar sebagai bahan baku
fukusantin Direktorat Jenderal PDS, KKP
3 Analisis kebijakan potensi pengembangan budidaya kekerangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
4 Analisis kebijakan pengembangan ikan lokal
prospektif sebagai kandidat ikan budidaya
1. Balai Pelestarian Perikanan Perairan umum dan
ikan hias, Ciherang, Kab. Cianjur, Jawa Barat
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.
Temaggung, Jawa Tengah
5 Analisis kebijakan pengembangan perbenihan nilaunggul srikand melalui peningkatan efisiensi UPR
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman, DIY
6 Kajian kebijakan penyerasian dan analisis stock asessment /komisu nasional pengkajian stok sumber daya ikan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
7
Model penerapan rancang bangun mini line
heuler untuk penangkapan tuna dengan pancing ukur di sekitar rumpon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, Jawa Timur
8 Penerapan model IPTEK pengelolaan Cultured Based Fisheries (CBF) ikan patin di waduk
gedung ombo jawa tengah
1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali,
Jawa Tengah
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen,
Jawa Tengah
9
Kajian mengenai efektifitas implementasi
kebijakan konservasi hiu dan mamalia laut (WPP573)
Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB
10 Model Penerapan pengelolaan kawasan
konservasi berbasis masyarakat di teluk cempi Dinas Kelautan Perikanan Kab. Dompu, NTB
11 Penelitian bahan penetapan status perlindungan jenis ikan Napoleon (cheilinus undulatus) di
kepulauan anambas dan antuna, Kepulauan Riau
Dinas Kelautan Perikanan Natuna, Kepulauan Riau
12
Analisis Kebijakan KP “Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pelarangan Pengoprasian Alat Penangkap Ikan (API) Cantrang di Wilayah
Provinsi Jawa Tengah”
1. Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP;
2. Direktorat Jenderal Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan (DJPT- KKP)
13
Model Sistem Logistik Ikan Nasional Terintegrasi (SLIN) dengan MP3EI dan Sistem Transportasi
Laut Melalui Pendekatan Sistem Penyimpanan, Distribusi dan Pengadaan Stok Ikan
Inspektorat Jenderal KKP
14 Penentuan Indeks Kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan dan Proyeksi 2015-2019 Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP
15 Kajian Indeks Resistensi Wilayah dan Kelayakan Inovasi Teknologi
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Melalui UPT Pengembangan
Budidaya dan Penangkapan Ikan)
16 Proyeksi Produksi Perikanan Tangkap , Perikanan Budidaya dan Pengolah Hasil Perikanan Sampai
Tahun 2015
Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP
17 Mewujudkan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN)
Pemerintah Provinsi Maluku (melalui Dekan FPIK Unpati)
18 Kajian Sosial Ekonomi Terhadap Rencana Rencana Pembangunan Giant Sea Wall (GSW)
Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
69 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No. REKOMENDASI BALITBANG KP
STAKEHOLDER/ USER
19 Rapid Assesment Terhadap Perikanan Bandeng Sebagai Antisipasi Kebijakan Ekspor Nener
Bandeng
Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)
20 Kajian Teknologi untuk optimalisasi produksi magnesium hidroksida dari limbah cair industri garam (bittern)
Petambak garam, Kab. Pamekasan
Sesuai dengan Tabel xxx diatas, stakeholder utama yang menggunakan kajian ilmiah
dari Balitbang KP didominiasi oleh Eselon I KKP sebanyak 61,90% sedangkan sisanya
38,10% berasal dari Pemerintah Daerah dan pihak lain (swasta/asosiasi). Sesuai dengan
tusi yang diemban, Balitbang KP seyogyanya mengedepankan kebutuhan-kebuthan kajian
ilmiah sebagai basis kebijakan yang disusun oleh Eselon I KKP untuk selanjutnya ditetapkan
oleh Menteri KP. Selain itu, hasil pelaksanaan litbang di daerah menjadi luaran penting bagi
pemangku keoentingan di daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di
wilayahnya. Kajian ilmiah yang digunakan oleh stakeholder didominasi oleh topik terkait
dengan pengelolaan sumberdaya perikanan sebesar 52%, selanjutnya kebutuhan
rekomendasi untuk pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan kondisi lingkungan
perairan akibat pencemaran sebesar 24%, kajian-kajian terkait indeks/parameter ekonomi
dari sektor kelautan dan perikanan sebesar 14% dan kajian teknologi yang mendukung
pengelolaan SDKP yang lestari sebesar 10%.
Dibandingkan prosentase capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 105,0%, maka
capaian di tahun 2016 sedikit lebih rendah sebesar 0,05% namun secara volume meningkat.
Capaian yang melebihi target di tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal :
1) Meningkatkan permintaan kajian berbasis ilmiah dari stakeholder sebagai dasar
penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Kebijakan Menteri
Kelautan dan Perikanan dengan 3 pilar (keberlanjutan, kedaulan dan kesejahteraan)
secara berkesinambungan menerbitkan peraturan dalam pengelolaan pemanfaatan
sumebrdaya perikanan di WPP NRI dengan prinsip keberlanjutan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
70 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
8
8
0
2
1
Es. I KKP
PEMDA
K/L Lain
SWASTA
UNIVERSITAS
Gambar : 3.1. PROPORSI B IDANG REKOMENDASI YANG
DIMANFAATKAN STAKEHOLDER
2) Jejaring dengan baik dengan stakeholder daerah dalam proses pelaksanaan penelitian
dan pengembangan yang berawal dari kebutuhan kajian dari pemda. Kajian yang
dibutuhkan oleh Pemda berupa model rencana zonasi pesisir, data dan informasi
sumberdaya perikanan di PUD dan teknologi untuk pemantauan kualitas perairan untuk
budidaya perikanan.
Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut masih memberikan catatan
untuk perbaikan kedepan diantaranya :
1) Mekanisme penyampaian bukti rekomendasi kebijakan tidak secara formal dan
terdokumentasi dengan baik sehingga banyak kajian yang telah digunakan tidak dapat
dihitung mengingat bukti dokumen tidak tersedia;
2) Perumusan rekomendasi dan kebijakan belum mempertimbangkan analisis dampak;
3) Kurang pengawalan dan pemantauan atas pencapaian IKU oleh penanggung jawab IKU
dan penanggung jawab operasional kegiatan terkait dukungan dan target indikator
kinerja atasan yang harus dicapai.
Langkah-langkah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
untuk perbaikan kedepan terkait dengan target indikator kinerja jumlah rekomendasi
dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan adalah sebagai
berikut :
1) Melakukan sosialisasi Manual IKU terhadap seluruh SDM Satker (peneliti, perencana dan
personil monev);
2) Perumusan kegiatan rekomendasi mendatang didasarkan pada isu dan permasalahan
yang ada di end user;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
71 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
3) Mendorong output teknis satker agar dimanfaatkan stakeholder menjadi outcome;
4) Melakukan inventarisasi dan monitoring khusus terkait capaian outcome dan stakeholder
oleh tim pengukur, penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab IKU;
5) Kegiatan yang diusulkan harus merupakan kegiatan yang bermitra (menjawab kebutuhan
stakeholder);
6) Rekomendasi/output yang dihasilkan dapat mengoptimalkan dukungan terhadap
stakeholder melalui penajaman rencana kerja terkait kegiatan dengan stakeholder.
3.3.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan pada Internal Proses perspektif (Internal Process perspective) sebesar 90,89%,
yang berasal dari 2 (dua) sasaran strategis berikut :
SASARAN STRATEGIS -6 : TERSEDIANYA REKOMENDASI DAN MASUKAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KP YANG EFEKTIF
Nilai sasaran strategis “Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif” sebesar 75,00% Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -10 : JUMLAH DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN ANALISIS
KEBIJAKAN
IKU ini didefinisikan sebagai proses penyediaan untuk menghasilkan pengetahuan
mengenai dan dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan para pengambil
keputusan berupa informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan yang
mendasari setiap pemecahan masalah praktis yang dihadapi masyarakat KP sendiri ataupun
khususnya kegiatan Balitbang KP.
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan
analisis kebijakan dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
72 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis
kebijakan
6 6 100,0 6 3 50,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Sesuai tabel 3.xxx diatas, beberapa dokumen rekomendasi dan analisis kebijakan
yang dihasilkan Sekretariat Balitbang KP di tahun 2016 antara lain :
1) Pantauan lokasi potensial budidaya perikanan sebagai kawasan industri perikanan
nasional;
2) Fenomena penyebab dan pengendalian kematian massal ikan serta pengembangan
budidaya ikan dalam keramba jaring apung berkelanjutan di perairan waduk dan danau;
3) Pantauan lokasi potensial kawasan industri perikanan nasional berbasis perikanan
tangkap.
Dari 6 (enam) buah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan yang
diperjanjikan, tidak dapat tercapai seluruhnya yaitu sebesar 50%. Indikator jumlah dokumen
fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015
jauh lebih tinggi. Penyebab tidak tercapainya indikator jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis kebijakan antara lain :
1. Pembatasan perjalanan dinas untuk survey; dan
2. tidak ada masukan dari Pusat lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan kelautan dan
Perikanan.
3.
Hal-hal yang masih menjadi perhatian dan perbaikan dalam pelaksanaan litbang
untuk menghasilkan rekomendasi dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan untuk
mendukung outcome Balitbang KP sebagai berikut :
1) Mempertajam rumusan analisis atau rekomendasi dengan mengedepankan pada analisis
dampak kebijakan, opsi kebijakan berikut langkah operasional sehingga mampu
memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder;
2) Perencanaan penelitian rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan user atau isu terkini;
3) Memberikan alokasi anggaran dan fleksibilitas
judul penelitian untuk memfasilitasi kegiatan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
73 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
crash program yang membutuhkan reaksi tanggap cepat dalam bentuk policy brief atau
naskah akademik;
IKU ke -11 : JUMLAH DOKUMEN FASILITASI PENILAIAN TEKNOLOGI YANG
DIREKOMENDASIKAN
Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah dokumen yang dihasilkan dan
dirumuskan pada pertemuan/workshop Komisi Litbang KP terkait dengan pemenuhan fungsi
Komisi Litbang KP. Untuk menghitung jumlah capainnya dilakukan dengan cara
menjumlahkan dokumen yang dihasilkan oleh Komisi Litbang KP yang dirumuskan melalui
pertemuan/workshop tingkat komisi dalam rangka memenuhi fungsinya sebagaimana
Permen KP tentang Komisi Litbang KP, diktum ke tiga, yaitu :
1. Perumusan arah dan prioritas program/kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan
dan perikanan;
2. Penyelarasan sumber daya hdan kegiatan pemangku kepentingan penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan;
3. Penerimaan, penilaian bahan usulan rekomendasi tekonologi dan pengusulan penetapan
rekomendasi teknologi;
4. Perumusan strategi penyebaran dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Dokumen yang dihasilkan dan dirumuskan pada pertemuan/workshop Komisi Litbang
KP terkait dengan pemenuhan fungsi Komisi Litbang KP sebagaimana ditetapkan dalam
Kepmen KP. Tujuanya adalah memberikan data terkait pemenuhan tugas Komisi Litbang KP
dalam memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tentang arah dan
urutan prioritas program kebijakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi
yang direkomendasikan dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
74 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah Dokumen Fasilitasi Penilaian
Teknologi yang Direkomendasikan 2 2 100 2 2 100
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Dari tabel xxx diatas terlihat capaian jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi
yang direkomendasikan pada tahun 2016 sebesar 2 buah atau sebesar 100%. Target yang
ditetapkan Sekretariat Balitbang KP pada tahun 2016 yaitu sebesar 2 buah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang direkomendasikan.
Berikut hasil dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendaskan yang
dilaksanakan oleh Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Litbang KP)
tahun 2016 :
1. Nota Dinas Sekretaris Balitbang KP merangkap Sekretaris Komisi Litbang KP Nomor
1232/BALITBANGKP.0/TU.230/IV/2016 tanggal 28 April 2016 terkait pengusulan
rekomendasi teknologi KP tahun 2016;
2. Nota Dinas Sekretari Balitbang KP merangkap Sekretaris Komisi Litbang KP Nomor
2101/BALITBANGKP.0/RC.110/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tekait penyampaian hasil
seleksi usulan teknologi kelautan dan perikanan;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PERSIAPAN RENCANA KOMISI LITBANG KP DAN AUDIENSI DENGAN
KEPALA BALITBANG KP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
75 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
EVALUASI REKOMENDASI TEKNOLOGI KP 2013 -2014
Gambar 3.6. DOKUMENTASI SELEKSI ADMINSITRASI
KOMISI LITBANG KP
3. Memorandum Sekretaris Balitbang KP Nomor 2703/BALITBANGKP.0/RC.110/IX/2016
tanggal 19 September 2016 terkait penyampaian hasil seleksi usulan rekomendasi
teknologi KP 2016 tahap presentasi; dan
4. Memorandum Kepala Balitbang KP Nomor ....../BALITBANGKP/IX/2016
tanggal .....September 2016 terkait penyampaian rumusan rekomendasi komisi litbang KP.
SELEKSI USULAN REKOMENDASI TEKNOLOGI KP
SELEKSI REKOMENDASI TEKNOLOGI TAHAP PRESENTASI
Gambar 3.7. DOKUMENTASI SELEKSI PRESENTASI /PAPARAN
KOMISI LITBANG KP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
76 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS -7 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KAPABILITAS SUMBERDAYA LITBANG DAN LAYANAN IPTEK KP
Nilai sasaran strategis “Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya
Litbang dan layanan Iptek KP” sebesar 106,77%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -12 : PROPORSI FUNGSIONAL NON-LITBANG SEKRETARIAT BALITBANG
KP DIBANDINGKAN TOTAL PEGAWAI SEKRETARIAT BALITBANG KP
Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai
fungsional non-litbang Sekretariat Belitbang KP dengan jumlah total pegawai Sekretariat
Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan.
Indikator proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total
pegawai Sekretarit Balitbang KP menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas indikator kinerja
Proporsi fungsional Balitbang KP dibandingkan total pegawai Balitbang KP (%) dideskripsikan
di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Proporsi fungsional non-litbang
Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai
Sekretariat Balitbang KP
6.76 6.58 97.38 7 10,1 144,2
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Pada tahun 2016, proporsi jumlah pegawai fungsional non-litbang KP dibandingkan
dengan total pegawai Sekretariat Balitbang KP adalah sebesar 7,87%, nilai capaian ini masih
melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,00% atau terealisasi sebesar 112,3%.
Jumlah pegawai fungsional non-litbang saat ini sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri
dari 2 (dua) orang perencana Pertama, 1 (satu)
orang perencana Muda, 1 (satu) orang Pengelola
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
77 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PBJ Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata Humas Pertama, 1 (satu) orang arsiparis pertama,
1 (satu) orang pranata komputer pelaksana dan 1 (satu) orang penerjemah pertama dari
total pegawai sebanyak 89 orang.
Apabila dibandingkan antara target 2016 dan 2015 maka terdapat kenaikan target
yaitu dari 6,76 (2015) menjadi 10.11 (2016). Sejauh ini, belum ditetapkan kondisi ideal
proporsi jumlah fungsional non-litbang dibandingkan dengan jumlah pegawai. Sejak
diterbitkannya PERMEN KP NOMOR PER.23/MEN/2015, hingga saat ini Sekretariat Balitbang
KP belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM non-litbang.
Tabel 3.8. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO NAMA NIP JABFUNG TMT UNIT KERJA
1 Indriani mustaphia
19790302 200604 2 002 Perencana Muda
01-11-2016
Subbag Monev
2. Hardian 19780130 200801 1 007 Perencana
Pertama
01-11-
2016
Subbag
Penyusunan Anggaran
3. Teddy Paulus
19820204 200912 1 001 Perencana Pertama
01-03-2016
Subbag
perencanaan program
4 Halda 19801008 201012 1 002 Arsiparis Muda 01-03-
2017 Subbag TU
5 Desi 19821225 200502 2 001
Analis Kepegawaian
Muda
01-12-
2016
Subbag
Renbang
6 Dede 19670102 200212 1 001
Pengelola pengadaan
barang dan jasa Pertama
01-09-
2014
Subbag AKJF
7 Ester 19830311 200801 2 008
Analis kepegawaian Pertama
01-12-2016
Subbag Renbang
8 Edwin lutfi 19771122 200901 1 003
Pranata computer pelaksana
01-11-2012
Subbag Datin
9 kasmawati 19771122 200901 1 003 Pranata humas Pertama
01-11-2012
Subbag Humas
IKU ke -13 : PERSENTASE PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN LINGKUP
BALITBANG KP DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH BMN
Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai Satuan Kerja Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang memiliki Laboratorium terakreditasi. Untuk
menghitung paramater ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah parameter
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
78 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
laboratorium yang telah terakreditasi dengan jumlah total parameter labolatorium di seluruh
satker lingkup Balitbang KP sebagai berikut :
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase penetapan status penggunaan
BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase penetapan status penggunaan BMN lingkup
Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN 70 98,61 140,8
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Sampai dengan tahun 2015, Balitbang KP memiliki 41 Laboratorium yang tersebar
pada beberapa satker Lingkup Balitbang KP. Dari 41 laboratorium tersebut terdapat 20
Laboratorium yang telah terakreditasi .
Pada tahun 2016, hasil pengukuran terhadap jumlah laboratorium yang terakreditasi
mencapai nilai 98,61% Nilai tersebut masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan
yaitu sebesar 70% atau tercapai 140,8%.
IKU ke -14 : PERSENTASE JUMLAH KELEMBAGAAN LINGKUP BALITBANG KP
YANG TERAKREDITASI DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL KELEMBAGAAN
YANG DIMILIKI BALITBANG KP
Akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah
suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen kelembagaan, karena
telah memenuhi standar yang ditetapkan. IKU ini dihitung dengan cara membandingkan
antara Jumlah Unit Kerja/satuan kerja yang telah terakreditasi dibandingkan dengan jumlah
total satker lingkup Balitbang KP.
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase jumlah kelembagaan lingkup
Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan yang dimiliki
Balitbang KP dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
79 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Prosentase jumlah
kelembagaan lingkup
Balitbang KP yang
terakreditasi dibandingkan
dengan total kelembagaan
yang dimilikiBalitbang KP
28,75 33,33 115,8 33,30 36,84 110,6
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Indikator kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja Balitbang
KP yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik
dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya; jaminan kepada publik
bahwa Balitbang KP tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan yang memenuhi
standar akreditasi nasional dan layanan kepada publik bahwa peneliti mendapatkan
pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.
Pada tahun 2016, hasil pengukuran terhadap jumlah kelembagaan yang terakreditasi
mencapai nilai 36,84%. Nilai tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 33,30% atau tercapai 110,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka
prosentase jumlah kelembagaan yang terakreditasi mengalami penurunan yang realisasinya
mencapai 3,51% dari target sebesar 28,75% atau hanya terealisasi sebesar 115,8%.
Tingginya nilai capaian pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 terdapat 2 (satker) yang
memperoleh ISO 9001:2008 secara mandiri yaitu BPPBAP dan BP2KSI.
Upaya yang dilakukan untuk memperoleh ISO 9001:2008 berupa Pengendalian
Dokumen, Pengendalian Catatan Mutu, Internal Audit, Kaji Ulang Manajemen, Kepuasan
Pelanggan, Penanganan Keluhan, Pengendalian Jasa Tidak Sesuai, Tindak Perbaikan dan
Koreksi dan Pelatihan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
80 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
IKU ke -15 : JUMLAH JEJARING DAN/ATAU KERJASAMA
LITBANG YANG TERBENTUK
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya litbang dan layanan iptek KP maka Balitbang KP
melakukan jejaring kemitraan dan/atau kerjasama dengan stakeholder.
Indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang
yang terbentuk memiliki difinisi sebagai berikut :
Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan
profesi/kepakaran yang diikuti oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan;
Kerjasama Litbang adalah penyelenggaraan kerjasama Litbang antara Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan pihak mitra pada tahun
berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua
pihak dengan ruang lingkup meliputi :
a) Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
b) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
c) Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material peneilitian;
d) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
e) Diseminasi dan publikiasi;
f) Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan loka karya bersama; dan/atau
g) Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk memiliki tujuan sebagai upaya
peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan IPTEK KP. Untuk
menghitung indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk
dilakukan dengan cara menjumlahkan jejaring kemitraan dan/atau kerjasama Litbang yang
dijalin oleh satuan kerja pada tahun berjalan, khusus untuk dokumen kerjasama pada
tingkat Balai/Loka harus mendapatkan persetujuan atau mengetahui pejabat Eselon II.
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang
yang terbentuk dideskripsikan dibawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
81 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah Jejaring dan/atau
kerjasama Litbang yang
terbentuk
10 10 100,0 15 17 113,3
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Dari tabel 3.xxx diatas terlihat menunjukan perkembangan capaian indikator kinerja
jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk pada tahun 2016 dari target 15
buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk, telah terealisasi sebanyak 17 buah
atau sebesar 113,3%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, target jumlah jejaring
dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk mengalami kenaikan sebesar 150,0%,
sedangkan untuk capaiannya juga mengalami peningkatan sebanyak 7 buah jejaring
dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk atau sebesar 170,0%. Peningkatan target 2015-
2016 disebabkan oleh : 1. Perumusan formulasi IKU jejaring dan kerjasama yang
memperhitungkan kerjasama yang aktif/on-going; 2. Adanya penambahan anggaran APBN-P
yang digunakan untuk pengembangan eksperimental berupa pematangan teknologi adaptif
lokasi yang bekerjasama sama dengan PEMDA; 3. Adanya penelitian kemitraan dalam
bentuk penelitan dasar yang sebagian besar dilaksanakan dengan bekerjasama dengan
Perguruan Tinggi. Adapaun rincian naskah kerjasama yang dilakukan disajikan pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.9. RINCIAN JUMLAH JEJARING DAN/ATAU KERJASAMA
L ITBANG YANG TERBENTUK 2016
No JUDUL MITRA KERJASAMA
1
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Energi dan Sumber
Daya Kelautan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral,
Kementerian ESDM
2
Pemetaan tematik dan pertukaran data dan informasi kelautan
dan perikanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
Indonesia
Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut
3
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan dalam rangka mendukung Maluku sebagai Lumbung
Ikan Nasional
Pemerintah Provinsi Maluku
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
82 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No JUDUL MITRA KERJASAMA
4 Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten
Sleman
5 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
Kementerian RISTEK
6 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan CV. Cahaya Baru
7 Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Pinrang
8 Kerjasama Penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan
Pemerintah Kabupaten
Temanggung
9 Improving fish helath management and production protocols in
marine finsih aquaculture in indonesia and australia
Asutralian Centre for
International Agricultural
Reearch
10 Science for Indonesian Marine Ecosystems and Fisheries
(SIMEF)
Federal Ministry of Education
and Research of the Federal
Republic of Germany
11 Expanding spiny lobster aquaculture in Indonesia
Asutralian Centre for
International Agricultural
Reearch
12 Research cooperation on inland fisheries in the member
countries of SEAFDEC
Southeast Asian Fisheries
Development Center
13 Technical and scientific cooperation for reserach and
development on marine and fisheries resources
L'institut de recherche pour le
development ot the Republic
of France
14 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur
15 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikana
Universitas Dayanu
Ikhsanuddin, Kota Bau-Bau
16 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten
Gorontalo
17 Improving seaweed production and processing opportunities in
indonesia
Asutralian Centre for
International Agricultural
Reearch
Dari hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2016, beberapa faktor keberhasilan
yang tercatat antara lain :
1) Kebutuhan berkerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan dalam rangka pemanfaatan hasil Litbang KP dari hasil penerapan teknologi
adaptif lokasi (PTAL), data informasi dan kajian ilmiah atas sumberdaya kelautan dan
perikanan di daerah;
2) Bertambahnya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri sebagai dampak dari
kebijakan 3 pilar KKP (Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan) khususnya dalam
rangka pemberantasan IUU Fishing di kawasan regional, dan penelitian untuk
keanekaragaman hayati;
3) Hasil Litbang KP yang telah siap serta mendapatkan kerjasama dan komersialisasi dengan
swasta meningkat antara lain : komersialisasi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
83 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
6
1 1
6
2
0
1
2
3
4
5
6
Pemda PT Swasta Internasional K/L Lain
Profesor Riset merupakan
pengakuan, kepercayaan,
dan penghormatan yang
diberikan atas
keberhasilan seorang
peneliti dalam
mengemban tugasnya di
unit kerja penelitian dan
pengembangan (Litbang)
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Nomor 9
Tahun 2015
benih unggul ikan air tawar terutama hasil pemuliaan (Lele Srikandi, Udang galah, dll)
dan Litbang Produk olahan dari hasil laut.
Berdasarkan
proporsi mitra kerjasama
dalam negeri sebanyak 10
buah, didominasi oleh
pihak Pemerintah Daerah
(terutama Dinas Kelautan
dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten) sebesar 58%, diikuti dengan kerjasama dengan lembaga swasta dan
perguruan tinggi masing-masing 11%, selanjutnya kerjasama dengan pihak internasional
terus ditingkatkan dengan proporsi sebanyak 35% dan kerjasama litbang dengan instansi
dari Kementerian/Lembaga lain mendapatkan porsi sebesar 11%. Berdasarkan capaian 2
(dua) tahun kebelakang menunjukan bahwa Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah sukses membangun jejaring dengan seluruh
tingkat pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung visi sebagai pusat kepakaran
inovasi IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat
Kelautan dan Perikanan.
IKU ke -16 : JUMLAH PROFESOR RISET
YANG DIKUKUHKAN
Profesor riset merupakan puncak karir
jabatan fungsional seorang peneliti.
Pengangkatan seorang Peneliti Utama menjadi
Profesor Riset adalah pengakuan dan
kepercayaan terhadap keberhasilan dalam
mengemban tugas penelitian, sekaligus
merupakan penghormatan atas
pengangkatannya dalam jabatan Peneliti
Utama. Peneliti yang menduduki jabatan
peneliti utama - IV/e dapat dikukuhkan untuk
mendapatkan gelar Profesor riset, dengan
persyaratan sebagai berikut :
1. Menyampaikan permohonan secara tertulis
yang ditandatangani oleh Pimpinan atau
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
84 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK)/Daerah kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat Peneliti) LIPI paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum rencana pengukuhan;
2. Melampirkan konsep buku Naskah Orasi Ilmiah pengukuhan sesuai dengan bidang
kepakaran/penelitian yang bersangkutan 5 rangkap (ukuran buku A5);
3. Telah memperoleh Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan ke dalam jabatan
Peneliti Utama;
4. Melampirkan pentapan angka kredit (PAK) terakhir dengan pendidikan pascasarjana
program doktor (S3) yang telah dinilai;
5. Melampirkan surat keterangan bekerja sebagai peneliti aktif di unit penelitian dan
pengembangan (Litbang);
6. Memiliki KTI terbit dalam jurnal internasional yang bereputasi;
7. Memiliki KTI terbit dalam bentuk buku penerbit nasional;
8. Memiliki KTI terbit dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi.
Penyelenggaraan orasi ilmiah dilangsungkan dalam suatu sidang terbuka majelis
pengukuhan profesor riset, dihadiri oleh para peneliti, ilmuwan dan undangan lainnya
ditempat yang ditentukan oleh instansi kandidat profesor riset atau tempat lain yang
disetujui oleh Kepala LIPI, dan pembacaan naskah orasi ilmiah paling lama 20 (dua puluh)
menit. indikator kinerja ini dihitung dengan cara menjumlahkan peneliti utama yang akan
diusulkan menjadi profesor riset yang telah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan
menjadi profesor Riset ke LIPI.
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah profesor riset yang dikukuhkan
dideskripsikan dibawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3 0 0,0 3 3 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
85 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Wafat/Pensiun/
diberhentikan;
10
Aktif; 18Total; 28
Sumber : PUSBINDIKLAT LIPI, 2016
Pada Tahun 2016, Capaian untuk IKU Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan telah
terealisasi 100%, hal ini disebabkan naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat
profesor riset masih belum memenuhi tata cara penulisan dan gaya selingkung naskah orasi
ilmiah sesuai dengan panduan penulisan naskah orasi profesor riset. Adapun kandidat yang
diajukan sebagai profesor riset adalah :
a) Dr.Ir.Agus Djoko Utomo, M.Si, dengan bidang
kepakaran Sumberdaya dan Lingkungan, dengan
judul orasi "optimalisasi pengelolaan suaka
perikanan di rawa banjiran untuk
kelestarian sumber daya ikan";
b) Dr.Ir.Agus Heri Purnomo, M.Sc, dengan
bidang kepakaran Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan, dengan judul
orasi "model pengelolaan loka
adaptif terpandu (PLAT) untuk
optimalisasi manfaat sumber daya hayati laut nonkonvesional";
c) Dr.Ir. Ekowati Chasanah, M.Sc, dengan bidang
kepakaran Pasca Panen dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan, dengan judul orasi
"bioprospeksi enzim mikroba laut sebagai
landasan pengembangan bioindustri di
indonesia".
Sedangkan pada tahun 2015 target jumlah Profesor Riset
yang dikukuhkan tidak dapat terealisasi disebabkan oleh
naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat
profesor riset masih belum memenuhi tata cara
penulisan dan gaya selingkung naskah orasi ilmiah
sesuai dengan panduan penulisan naskah orasi profesor
riset. Secara keseluruhan proporsi jumlah profesor riset yang
ada pada kementerian kelautan dan perikanan ada 28
orang, yang bestatus aktif sebanyak 18 orang, dan yang bestatus
wafat/pensiun/diberhentikan sebanyak 10 orang.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
86 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Gambar 3.8. PROSESI ORASI PROFESOR RISET, 2016
IKU ke -17 : PERSENTASE DATA DAN INFORMASI BALITBANG KP YANG
TERKELOLA
Keberadaan Terbitan Berkala (TBI) atau biasa disebut Jurnal Ilmiah menempati
peran yang sentral bagi lembaga penelitian dan pengembangan. Sejak tahun 2013/2014
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) menyepakati adanya satu instrumen yang sama untuk melakukan akreditasi jurnal
ilmiah, dimana mulai awal tahun 2016 jurnal yang dapat diakreditasi hanyalah jurnal yang
pengelolaannya berbentuk elektronik (e-Journal). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya
Peraturan Kepala LIPI No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Dirjen DIKTI No. 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Kedua peraturan ini menjadi dasar bagi
akreditasi jurnal ilmiah sampai dengan diterbitkannya peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi tentang akreditasi terbitan ilmiah. Sedangkan untuk pendaftaran akreditasi
jurnal ilmiah, saat ini dilaksanakan melalui website h ttp: //arjuna.dikt i .go. id .
Dalam hal mendapatkan indeksasi ke pengindeks bereputasi internasional, terbitan
berkala ilmah harus memiliki kriteria tersendiri berkaitan dengan jurnal internasional yang
diakui oleh lembaga pengindeks internasional, salah satunya adalah terbitan berkala ilmiah
harus dapat diakses secara online.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
87 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Hal ini membawa perubahan besar dalam penerbitan jurnal ilmiah, berupa transisi
format penerbitan jurnal dari cetak ke elektronik. Selain itu, perlu diakui bahwa dengan
jurnal elektronik pemaparan hasil riset menjadi mudah diakses siapapun, kapan saja, dan
dimana saja, lebih cepat dan efisien. Di samping itu, proses penerbitan lebih cepat, biaya
penerbitan dan pengelolaan jurnal lebih murah, distribusi lebih cepat, dan jurnal lebih
dikenal masyarakat.
Jurnal elektronik juga dapat meningkatkan citra, reputasi, promosi, kredibilitas, dan
penghargaan baik bagi institusi maupun penulis. Memperluas target audiens pembaca dan
memudahkan mereka untuk mengakses jurnal dengan biaya murah bahkan gratis. Jurnal
elektronik memiliki kemampuan antara lain: ditemukan lebih cepat melalui search engine,
mudah untuk dihubungkan (linking) dengan artikel lain, material pendukung dapat
ditambahkan, dan pengguna artikel dapat dihitung dengan mudah (article impact).
Dengan demikian, penggunaan jurnal elektronik semakin populer dan ada berbagai
cara orang untuk mendefinisikannya. Sebuah studi mendefinisikan jurnal elektronik sebagai
“peer-reviewed journals available online, whether or not they are also available in
conventional, printed form”. Definisi sederhana ini hanya menjadikan peer-review (isi jurnal
dimuat setelah melalui saringan kalangan ilmuan) sebagai patokan dan tidak peduli apakah
jurnalnya tersedia atau tidak tersedia dalam bentuk cetak. Dan salah satu sistem jurnal
elektronik yang dapat diakses secara gratis yaitu Open Journal System (OJS).
Penggunaan aplikasi OJS dalam pengelolaan jurnal elektronik di lingkup Balitbang
KP, selain gratis dan banyak digunakan oleh instansi pemerintah, juga dikarenakan
kelengkapan OJS sebagai sebuah sistem manajeman konten berbasis web yang khusus
dibuat untuk menangani keseluruhan proses manajemen publikasi ilmiah dari proses callfor
paper, peer review, hingga penerbitan dalam bentuk online. Open Journal System (OJS)
dikeluarkan oleh Public Knowledge Project dari Simon Fraser University dan berlisensi GNU
General Public License.Open Journal System memudahkan peran pengelola jurnal, editor,
reviewer, penulis, dan pembaca.
OJS merupakan solusi sumber terbuka untuk mengatur dan menerbitkan jurnal
ilmiah secara on-line. OJS merupakan sistem pengaturan dan penerbitan jurnal dengan
tingkat pengoperasian yang sangat mudah dan dapat didownload secara
gratis dan diinstal ke penyedia web lokal.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
88 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
OJS telah dirancang untuk mengurangi waktu dan tenaga yang disediakan untuk
tugas-tugas penulisan dan pengelolaan yang berhubungan dengan mengedit sebuah jurnal
sementara meningkatkan record-keeping dan efisiensi proses pengeditan. OJS dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas keilmiahan dan kualitas umum dalam penerbitan jurnal melalui
sejumlah inovasi, dimulai dari pembuatan polis jurnal yang lebih transparan untuk
meningkatkan indeks.
Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan menyelenggarakan pengelolaan jurnal elektronik berbasis aplikasi Open
Journal System lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase data dan informasi Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikana dideskripsikan dibawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase data dan informasi Balitbang KP yang terkelola 100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase data dan informasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 100%, sesuai target
yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator persentase data dan informasi Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015
dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.
IKU ke -18 : PERSENTASE PROMOSI DAN DISEMINASI HASIL LITBANG YANG
TERFASILITASI
Diseminasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah kepada
masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melaui media massa
maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga - lembaga komunikasi
masyarakat.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
89 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Publisihing house Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
merupakan penerbit yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan karya tulis ilmiah dan
diseminasi hasil penelitian lingkup Kelautan dan Perikanan.
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase promosi dan diseminasi hasil
Litbang yang terfasilitasi dideskripsikan dibawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang
terfasilitasi 100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase promosi dan
diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan
sebesar 100%. Indikator persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang
keluar pada tahun 2016.
IKU ke -19 : PERSENTASE DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN DAN
PENGENDALIAN BALITBANG KP
Program penelitian dan pengembangan (litbang) pada dasarnya dilaksanakan dalam
rangka mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang didasarkan
rekomendasi kebijakan yang ilmiah, dan tentunya teknologi yang mengedapankan pada hasil
nasional untuk memperkuat kedaulautan bangsa, merupakan bagian dari fungsi litbang yang
harus menjadi penghela dan pendorong pembangunan kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan dan berdaya saing secara internasional.
Dalam mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana
telah dicanangkan oleh KKP yaitu Visi “Mewujudkan sektor kelautan dan
per ikanan Indonesia yang mandir i, maju, k uat dan berbasis
kepentingan nasional " , walaupun dalam
struktur organisasi litbang merupakan unsur
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
90 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
penunjang yang tidak langsung mengelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan,
litbang berperan menjadi pendorong penerapan teknologi dan alternatif kebijakan dalam
kesisteman pengelolaan suatu sistem usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam
merespon sejumlah isu yang berkembang, peran litbang dan iptek yang dihasilkan menjadi
sangat vital.
Hasil litbang kelautan dan perikanan diharapkan dapat bersaing secara nasional dan
internasional, sebagai langkah penting dalam meningkatkan dayasaing bangsa. Untuk itu
hasil litbang kelautan dan perikanan selanjutnya diharapkan menjadi komponen penting
dalam upaya mewujudkan Sistem Inovasi Nasional (SIN). Dalam melaksanakan program dan
kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, Balitbang KP sebagai satuan kerja eselon I
KKP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap
penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-
hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan
kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya
sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisa
mendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu,
sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja.
Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sasaran strategis yang pencapaiannya diupayakan
melalui pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan
perikanan yang terdiri dari :
1. Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan;
2. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
3. Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya;
4. Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
5. Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan
Pesisir;
6. Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan;
7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Keberhasilan pelaksanaan atau capaian
program/kegiatan penelitian dan pengembangan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
91 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Iptek kelautan dan perikanan tentunya harus dapat dimonitoring dan dievaluasi. Hasil
monitoring dan evaluasi selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi
pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan
selanjutnya dan sebagai perbaikan perencanaan kedepan. Dalam kaitannya dengan hal ini,
keberadaan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
Iptek kelautan dan perikanan (laporan bulanan/triwulan/semester/ tahunan) mutlak
diperlukan.
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase dokumen hasil pemantauan dan
pengendalian Balitbang KP dideskripsikan dibawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase dokumen hasil pemantauan dan
pengendalian Balitbang KP 100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan. Indikator persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang
keluar pada tahun 2016.
IKU ke -20 : PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM YANG
TERFASILITASI
Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan
organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi.
Hasil kerja ini diperoleh dari serangkaian aktivitas yang berupa pengelolaan sumberdaya
organisasi maupun proses pelaksanaan kerja. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut
dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan
aktivitasnya. Proses manajemen sendiri diawali
oleh perencanaan dan diakhiri oleh evaluasi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
92 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan rencana, dan program penelitian dan pengembangan kelautan dan
perikanan. Uraian tugas pekerjaan tersebut adalah :
1. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja – KL);
2. Menghimpun, mengidentifikasi, menyusun, dan mengolah serta menyerasikan bahan
rencana penelitian dan pengembangan;
3. Menyiapkan panduan penyusunan rencana program, dan kegiatan penelitian dan
pengembangan (juknis/juklak);
4. Menyiapkan bahan serta mengkoordinir penyusunan dokumen:
i. Rencana Program, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Roadmap, Indikator
kinerja (IK), target kinerja (Rencana Kerja/Renja), RKP dari kegiatan penelitian dan
pengembangan;
ii. Rencana Kinerja, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja
(Tapja)
5. Menyiapkan bahan reviu usulan rencana kerja tingkat Balitbang KP;
6. Melakukan sinkronisasi kegiatan lingkup Balitbang KP dan menyiapkan bahan
sinkronisasi kegiatan lingkup KKP;
7. Menyiapkan dukungan kegiatan litbang terhadap program prioritas nasional dan
prioritas Kementerian/Lembaga;
8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan dan review perencanaan.
9. Menyelenggarakan pertemuan teknis dalam rangka penyiapan bahan Rapat Kerja Teknis
(Rakernis) Balitbang KP
10. Membantu penyiapan bahan Rapat Pimpinan (Rapim)
11. Melaksanakan tugas tambahan yang dimandatkan antara lain Kesekretariatan Komisi
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang KP).
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase dokumen perencanaan program
yang terfasilitasi dideskripsikan dibawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
93 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi 100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase dokumen
perencanaan program yang terfasilitasi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar
100%. Indikator persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator (IKU) baru yang keluar
pada tahun 2016.
IKU ke -21 : PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN
BALITBANG KP YANG BERBASIS PBK
Menurut PMK Nomor 196/PMK.02/2015, penganggaran berbasis kinerja (PBK)
merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Data yang akan dihasilkan berupa berita
acara penelahaan RKA-KL pagu definitif dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat
Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta DIPA tahun berjalan.
Perhitungan nilai capaian indikator kinerja persentase jumlah dokumen perencanan
anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang berbasis PBK
menggunakan :
Persentase kesesuaian volume target pada dokumen rencana kerja (RENJA) Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan volume target pada
dokumen RKA-KL Badan Penelitian dan Pengembangan (95%);
Persentase anggaran 2017 yang tidak masuk dalam catatan halaman IV DIPA/Blokir
dengan total anggaran definitf (75%).
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase jumlah dokumen perencanaan
anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang berbasis PBK
dideskripsikan dibawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
94 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase jumlah dokumen perencanaan anggaran
Balitbang KP yang berbasis PBK 82,50 76,52 92,75
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase jumlah dokumen
perencanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Peikanan sebesar
76,52%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 82,50%. Indikator persentase
dokumen perencanaan program yang terfasilitasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun
2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.
IKU ke -22 : PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN
KETATAUSAHAAN BALITBANG KP YANG SESUAI KETENTUAN
Indikator kinerja persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang
sesuai ketentuan memiliki difinisi sebagai berikut :
1 . PENGERTIAN ADMINISTRASI
KETATAUSAHAAN
Tata usaha merupakan segenap rangkaian
aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah,
menggandakan, mengirim, dan menyimpan
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menunjang peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP).
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
95 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
2. KEGIATAN ADMINISTRASI
KETATAUSAHAAN
Kegiatan administrasi ketatausahaan
mempunyai pernanan pokok yang
menunjang peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan
Perikanan, yaitu :
1. Penatausahaan persuratan;
2. Pemberkasan dan penyusutan
arsip;
3. Pembinaan tentang penggunaan
tata naskah/ sosialisasi PERMEN KP tata naskah dinas dan pembinaan pengelolaan
arsip lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
4. Pembinaan terhadap petugas kesekretarisan dan caraka lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
5. Mengadministrasi kegepgawaian lingkup Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Menyusun keputusan penyesuaian gaji pokok PNS Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Memroses usulan cuti pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan;
Menyusun SK kenaikan gaji berkala pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
a. Menyiapkan draft surat keterangan pegawai;
b. Membuat draft KP4;
c. Menerima perubahan status kepegawaian (pernikahan, perceraian, kelahiran
anak dan meninggal dunia);
d. Melakukan digitalisasi data pegawai.
6. Melaksanaan pembinaan mental pegawai Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan meliputi hari besar keagamaan dan
outbond;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
96 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
7. Mengolah presensi pegawai Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan.
Mengedarkan hasil presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Menerima konfirmasi presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Memberi keterangan konfirmasi presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
Menyampaikan kembali presensi pegawai setelah konfirmasi;
Merekap kehadiran untuk uang makan;
Menghitung keterlambatan, pulang sebelum waktunya, presesni tidak lengkap dan
tidak masuk kerja tanpa keterangan untuk kontrol disiplin pegawai;
Menganalisa dan melaporkan hasil komulatif keterlambatan, pulang sebelum
waktunya, presensi tidak lengkap dan tidak masuk kerja tanpa keterangan kepada
Pembina pegawai/ Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan.
3 . PELAYANAN KANTOR
Eksistensi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
produk maupun jasa ditentukan oleh kualitas layanan. Perencanaan konsep layanan,
dapat dikategorikan atas layanan intern dan layanan ekstern.
Layanan intern adalah layanan yang diberikan oleh personil tata usaha kepada personil
lainnya; sedangkan layanan ekstern adalah layanan terhadap masyarakat atau personal
yang tidak termasuk anggota organisasi lainnya. Layanan dapat dilakukan secara
langsung melalui tatap muka atau melalui suatu alat komunikasi.
4 . PENGELOLAAN SURAT
Jenis surat : dibedakan atas 14 jenis; Surat dinas, Nota dinas, Memo, Surat
pengantar, Surat kawat, Surat keputusan, Surat edaran, Surat undangan, Surat
tugas, Surat kuasa, Surat pengumuman, Surat pernyataan, Surat keterangan,Berita
acara;
Sifat dan derajat surat :Surat sangat sahasia, Surat rahasia, Surat terbatas, Surat
biasa. Derajat surat dikelompokkan atas tiga derajat; kilat, segera, biasa;
Pencantuman alamat surat: Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan
kepala surat;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
97 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Kode surat: Kode jabatan, Kode unit, Kode Perihal;
Pemakaian Singkatan: Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam
penandatanganan surat adalah a.n. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang
menadatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat
setingkat dibawahnya, dll;
Cap Jabatan dan Cap DinasCap jabatan merupakan cap atau stempel yang
dipergunakan oleh pejabat tertentu sedangkan cap dinas merupakan cap atau
stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat;
Prosedur Pengurusan Surat; Penerima Surat, Pengirim surat, Pencatat surat,
Pengarah surat, dan Pengolah surat..
5 . PENGELOLAAN ARSIP
Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-negara atau swasta, dalam
membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok
dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut.
Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari: Azaz penataan arsip, System penataan arsip,
Prosedur penataan arsip, Peralatan dalam penataan arsip, Peminjaman arsip,
Penyusunan arsip, dan Pemeliharaan arsip.
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase pengelolaan administrasi dan
ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan
Balitbang KP yang sesuai ketentuan 95 95 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Berdasarkan tabel 3.xxx diatas menunjukan bahwa capaian atas indikator kinerja
persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan
sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%.
Beberapa faktor penyebab keberhasilan indikator
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
98 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan
dengan parameter yang digunakan meliputi :
1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan surat (surat
masuk dan/atau surat keluar);
2. Penggunaan sistem informasi persuratan yang berbasis IT, berupa aplikasi SIPAR yang
dapat mendokumentasikan surat masuk dan/atau surat keluar;
3. Semenjak Juli 2016 sudah diterapkan penggunaan aplikasi disposisi elektronik (DISTRO)
untuk pengelolaan surat masuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan beserta disposisinya, yang memudahkan pelacakan surat/disposisi dan
memperkecil resiko kehilangan dokumen; dan
4. Pengelolaan arsip didukung 2 orang arsiparis yang memahami tugas dan fungsinya.
Gambar 3.8. S ISTEM INFORMASI DISPOSISI ELEKTRONIK
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Di dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP
yang sesuai ketentuan dapat terlihat proses pengelolaan persuratan per-bulan sebagai
berikut :
-100
0
100
200
300
400
500
S. Masuk S. Keluar S. Tugas S. Perintah Pengiriman S.
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEPT
OKT
NOV
DES
Grafik 3.4. JUMLAH PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN ADMINISTRASI
KETATAUSAHAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
99 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Dapat dilihat pada grafik diatas terlihat bahwa rata-ratai jumlah surat/dokumen yang
masuk pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP)
paling banyak ada pada jumlah surat masuk yang setiap bulannya rata-rata sebanyak >350 -
400 surat/dokumen, diikuti jumlah surat keluar, surat tugas, surat perintah dan pengiriman
surat yang setiap bulannya antara >80 - 150 kali pengiriman surat/dokumen.
IKU ke -23 : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, SERTA
KELEMBAGAAN LITBANG KP YANG DITINGKATKAN
KAPASISTASNYA
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit eselon II yang
mendukung kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi
sebagai peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Guna
menunjang program tersebut perlu dilakukan penguatan dukungan sarana dan prasarana
berupa penambahan alat pengolah data baik peralatan portable maupun yang bersifat
mobile.
Dalam proses pelaksanaan pengadaan peralatan pengolah data tersebut dilakukan
sesuai dengan acuan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good
governance) dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan
Perikanan, bahwa semua instnasi pemerintah dan khususnya Sekretariat Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan agar mengelola dan memanfaatkan aset dengan
sebaik-baiknya.
Beberapa alat pengolah data yang ada pada beberapa bagian lingkup sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, seperti Bagian Program dan
Kerjasama, Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan Bagian Data, Informasi dan Monitoring
dan Evaluasi sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak dapat digunakan secara efektif
karena kondisinya sudah rusak. Untuk itu sangat perlu dilakukan peremajaan pengadaan alat
pengolah data untuk mengganti peralatan pengolah data yang sudah tidak dapat dipakai
atau dalam keadaan rusak untuk menunjang kinerja yang semakin cepat dan fleksibilitas.
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana, serta
kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan
kapasitasnya dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
100 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan
litbang KP yang ditingkatkan kapasistasnya 1 1 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Berdasarkan tabel 3.xxx diatas menunjukan bahwa capaian atas indikator kinerja
jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya
sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Beberapa faktor penyebab keberhasilan
indikator jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan
kapasitasnya adalah :
1. Pengadaan barang dan jasa sudah melalui LPSE dan e-Catalog yang bersifat on-line;
2. Pelaksanaan pengadaan alat pengolah data dilaksanakan tepat waktu;
3. Spesifikasi dan ketersedian alat pengolah data yang dibutuhkan mudah didapatkan
dipasaran;
4. Pengadaan alat pengolah data tersedia ready di pasar indonesia dan tidak ada yang
indent di luar negeri;
5. Sumber daya manusia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memiliki integritas serta
kompetensi secara profesional dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Alat pengolah data yang telah selesai pengadaannya untuk mendukung tugas dan
fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016,
berupa :
1. Notebook Merk LENOVO Idea Centre AIO70048ID ALL - In One 5 Unit;
2. ASUS Zenbook UX303UB - R4009T - Icicle Gold 4 Unit;
3. Epson Printer L655 3 Unit;
4. Epson Printer L1300 1 Unit;
5. Nikon Coolpix AW130 - Camouflage 1 Unit;
6. Fujitsu ScanSnap S1300i 1 Unit.
Pengadaan alat pengolah data pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 164.727.000,-
(Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah) telah selesai dilaksanakan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
101 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 03/BALITBANGKP.0/PL.410.IX/2016 tanggal 2
September 2016 dan dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan
Nomor BAST/234/PPBJ/BALITBANGKP.0/PL.410/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
Gambar 3.9. ALAT PENGOLAH DATA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016
3.3.3 LERAN AND GROWTH PERSPECTIVE
Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan pada perspektif kegiatan (learn and growth perspective) sebesar 99,47%, yang
berasal dari 4 (empat) sasaran strategis berikut :
SASARAN STRATEGIS -8 : TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG KOMPETEN,
PROFESIONAL DAN BERKEPRIBADIAN
Nilai sasaran strategis "Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP
yang kompeten, profesional dan berkepribadian" sebesar 110,33%. Indikator kinerja utama
yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
102 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
IKU ke -24 : INDEKS KOMPETENSI DAN INTEGRITAS SEKRETARIAT
BALITBANG KP
Indeks kompetensi dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil
negara yang kompeten, profesial dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk
memeliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas
sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan
dan norma yang berlaku/ditetapkan.
Perhitungkan indeks kompetensi dan integritas dilakukan pada 4 (empat) variabel
yaitu : 1. Kompetensi hasil assessment dengan membandingkan kompetensi hasil
rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen dari asesor dengan jenis standar kompetensi
yang dipersyarakatkan sesuai PERMEN KP no 34/KEPMEN/SJ/2014; 2. Prosentasi capaian
output pegawai pada SKP; 3. Prosentase tingkat kehadiran pegawai dan 4. Kepatuhan ASN
dalam pelaporan LHKASN/LHKPN. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai setiap
variabel sebagai berikut :
Kompetensi Hasil
Assesment
%
Capaian
SKP
% Tingkat
Kehadiran
%
Pelaporan
LHKPN
Indeks
Kompetensi &
Integritas
76,40 88,10 83,00 62,50 77,50
Adapun capaian atas indikator kinerja indeks kompetensi dan integritas Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Indeks Kompetensi dan Integritas
Sekretariat Balitbang KP 65 63 96,9 77 77,50 100,6
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa capaian atas indeks kompetensi dan
integritas Sekretariat Balitbang KP masih belum memenuhi target 100% dengan beberapa
faktor penyebab :
1. Assessment test yang dilakukan terhadap
pejabat setingkat Eselon IV menunjukkan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
103 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
hanya 39,6% dari peserta tes yang terdiri dari pejabat Eselon IV, dikategorikan dapat
dikembangkan kompetensinya. Saat ini sistem penempatan personil untuk menduduki
jabatan belum menggunakan metode untuk mengukur kemampuan personil dalam
menangani tugas/tanggungjawab yang akan diemban sesuai dengan kriteria kesuksesan
jabatan tersebut.
2. Prosentase kepatuhan pengisian SKP masih rendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan
oleh ASN belum secara rutin dan tepat waktu mengisi capian kinerja individu perbulan.
Hal ini dikarenakan belum adanya sistem reward punishment atas capaian kinerja
individu. Saat ini perhitungan reward berupa tunjangan kinerja didasarkan pada
kepatuhan kehadiran pegawai.
3. Belum semua aparat sipil negara melaporkan kekayaannya sesuai Surat Edaran
KemenPAN RB No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi Pemerintah. Hal ini
dikarenakan belum dilakukan sosialisasi atas aturan tersebut. Hal lain yang perlu menjadi
perhatian adalah masih rendahnya ketaatan ASN terkait dalam pelaporan LHKPN sesuai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Surat Edaran KemenPAN RB Nomor:
SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Upaya peningkatan kompetensi dan integritas bagi ASN akan terus dilakukan melalui
beberapa hal diantaranya :
1. Lelang jabatan terbuka melalui tes asesmen yang telah dilakukan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menurunkan gap antara kompetensi seorang
pejabat dengan standar kompetensi suatu jabatan yang telah ditetapkan.
2. Memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang diharapkan dapat
berdampak pada keberhasilan organisasi.
3. Menyusun mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja individu.
4. Melakukan sosialisasi dan bimtek pengisian formulir LHKPN dan LHKASN.
IKU ke -25 : JUMLAH ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA LINGKUP
SEKRETARIAT BALITBANG KP
Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur
Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas
profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
104 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Berbagai upaya
dilakukan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, namun
tak dipungkiri disana-sini masih terdapat kekurangan.
Memang tak mudah merubah mindset dan mereformasi culture ASN yang sudah
mengakar selama ini. Untuk itu, melalui UU ASN diharapkan lahir aparatur negara yang
berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berkenaan dengan itu, perlu kiranya dilakukan penataan ASN melalui langkah-langkah antara
lain: Pertama, melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS, sehingga akan
menghasilkan profil PNS yang baik. Kedua, hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi dan
kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut dalam
percepatan penataan PNS, antara lain pengembangan kompetensi dan karier, mutasi/rotasi
dan melakukan evaluasi bagi ASN yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi serta
kinerjanya kurang baik. Ketiga, percepatan penataan PNS dapat dilakukan secara progresif
maupun secara moderat. Penataan secara progresif dapat dilakukan melalui pensiun dini
dengan skema golden handshake atau mekanisme lain yang sesuai aturan, sedangkan
penataan secara moderat dapat dilakukan dengan penerimaan PNS melalui seleksi yang
ketat dengan rasio 2:1, yaitu 2 (dua) orang PNS yang pensiun digantikan dengan
penerimaan 1 (satu) orang PNS yang lebih berkualitas. Keempat, untuk mengantisipasi
kekurangan ASN ke depan sekaligus mempercepat capaian target organisasi dan menekan
biaya pegawai khususnya biaya pensiun, maka pegawai ASN selain PNS dapat
dikombinasikan dengan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
profesional sesuai dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan.
Dalam manajemen ASN di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan, penataan aparatur negara dapat dilakukan melalui berbagai macam
upaya yaitu diantaranya analisis profil pegawai terkait dengan analisis struktur organisasi;
analisis profil ASN yang sudah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan promosi; inventarisasi
dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang perlu ditingkatkan;
distribusi pegawai melalui job rotation berdasarkan analisis demografis organisasi; distribusi
pegawai yang tidak memiliki posisi; dan perluasan tugas, fungsi dan wewenang melalui job
enrichment. Dengan demikian diharapkan penataan ini dapat mengisi gap untuk menuju
profil ideal ASN serta dapat mengoptimalkan kapasitas dari setiap ASN.
Untuk itu, sebagai langkah percepatan penataan ASN, implementasi
comprehesive assessment untuk mengetahui
kapasitas dan kompetensi setiap aparatur negara
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
105 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
dinilai penting dilakukan. Percepatan penataan ASN yang didesain pemerintah dilakukan
dengan membagi seluruh ASN kedalam 4 kuadran berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan
kinerja. Kuadran 1, ASN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, serta
berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini perlu dipertahankan dan siap dipromosikan. Kuadran
2, ASN yang kurang kompeten dan kurang memenuhi kualifikasi, tetapi berkinerja baik. ASN
dalam kuadran ini akan dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan
latihan. Kuadran 3, ASN yang memiliki kompetensi dan kesesuaian kualifikasi namun tidak
mampu menunjukan kinerja. Langkah yang dilakukan adalah melakukan rotasi atau mutasi,
dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Kuadran 4, ASN yang tidak
memiliki kompetensi, tidak sesuai dengan kualifikasi, dan tidak berkinerja.
Sumber: KEMENTERIAN PAN dan RB , 2016
Gambar 3.9. PETA KUADRAN
KUALIFIKASI -KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI ASN
Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya
lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
106 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup
Sekretariat Balitbang KP 20 25 125,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan sebesar 125% atau sebanyak 25 orang, melebihi target yang ditetapkan sebanyak
20 orang. Indikator jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan
tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.
Indikator keberhasilan pencapaian jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya
lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yaitu
meningkatnya motivasi dan kesungguhan ASN untuk mengikuti diklat/kursus untuk
menambah skill dan pengetahuan. Peningkatan kompetensi ASN lingkup Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi
kerjanya, sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan penempatan yang
sesuai dengan kompetensinya yang ditingkatkan.
Minat ASN lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan yang ingin meningkatkan kompetensinya sangat tinggi, dapat terlihat dari 1 (satu)
orang ASN mengikuti diklat/kursus pada tahun yang sama sesuai tabel dibawah ini.
Tabel 3.10. PESERTA PENINGKATAN SDM SEKRETARIAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
No NAMA JABATAN KEGIATAN PENYELENGGARA
1 Hamdan Sarwo Edi
Pelaksana Izin Belajar
Program S1
Manajemen Kebijakan Publik STIA LAN 2 Untung Januar Mulyadi
3 Umar Ansari Akuntansi - UT
4 Ifik Fabiyanto Manajemen Ekonomi Publik
STIA - LAN 5 Fauziyah Anna A 6 Nur Azizah
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
107 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
No NAMA JABATAN KEGIATAN PENYELENGGARA
7 Ridona Viju Rafeliandi Teknik Informatika - Univ.
Jayabaya
8 Yusuf Qohary Prajabatan Gol II
Angk. V Puslat KP
9 Arif Budiman Kasubbag Workshop
Kehumasan Set. Badan
10 Hardian Kumara W
Calon Perencana
Diklat
Penjenjangan Perencana Tingkat
Muada
LPEM UI 11 Indriani Musthapia
12 Ester Sulistyawati Analis SDM Aparatur
Diklat Analis Kepegawaian Tingkat Ahli Puslat KP
13 Desi Nurlistyoningrum
14 Teddy Feky Paulus Penyusun Program
Diklat Pengelolaan Kinerja Angk. I
15 Titi Lestari Analis SDM
Aparatur Bahasa Inggris BPSDMPKP
16 Ester Sulistyawati
17 Teddy Feky Paulus Penyusun Program
18 Arif Budiman Kasubbag Penataan Arsip ANRI
19 Halda Pelaksana 20 Kurniawan Pelaksana S2 Aquaculture
21 Tri Handanari
Kasubbag
Diklat Perjenjangan
Perencana Tingkat Muda
ITB 22 M. Hikmat Jayawiguna
23 Drama Panca Putra Kabag TOT Enumerator Puslat KP
24 Hadhi Nugroho Kasubbag
25 Siti Amania Bahasa Inggris Set. Badan
SASARAN STRATEGIS -9 : TERSEDIANYA MANAJEMEN PENGETAHUAN
SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES
Nilai sasaran strategis "Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang
handal dan mudah diakses" sebesar 120,00% Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah :
IKU ke -26 : PERSENTASE UNIT KERJA SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG
MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan salah satu indikator kinerja
utamanya pada salah satu sasaran strategisnya yaitu Tersedianya manajemen pengetahuan
yang handal dan mudah diakses : “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2016 sebesar
50%. Yang kemudian dipersempit pada level II,
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
108 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Kelautan dan Perikanan menetapkan menjadi “Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”.
Sesuai dengan definisi pada manual indiaktor kinerja utama tingkat KKP, Sistem
Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi
yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi,
menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali,
diketahui dan dipelajari. Dimana formula yang digunakan yaitu “Unit Kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja seluruh Sekretariat
Balitbang KP”. Indikator kinerja ini diturunkan (lingkup dipersempit) ke tingkat Eselon II,
sehingga metode pengukurannya yaitu Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja tingkat Pusat Lingkup Sekretariat
Balitbang KP”. Metode pengukuran yang digunakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada level Eselon I yaitu “Persentase unit kerja level
1-2 yang bergabung di sistem aplikasi dibagi unit kerja level 1-2”.
Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai
implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu “Aplikasi Bitrix24”, yang dapat
diakses melalui alamat https://www.kinerjakkp.bitrix24.com/ seperti terlihat pada gambar
berikut :
Gambar 3.10. SCREENSHOOT B ITRIX24 SEKRETARIAT BALITBANG KP
Bitrix24 merupakan teknologi informasi
yang digunakan Kementerian Kelautan dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
109 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan
alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini,
administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut
diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai
lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video.
Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24.
Selain itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan
dalam sistem komputasi awan di bitrix24. Dalam jangka panjang, jika telah dilakukan
integrasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses kerja dalam organisasi,
fasilitas ini bisa berkembang untuk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam
pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP.
Komponen penilaian implementasi manajemen pengetahuan terdiri dari 3 bagian,
yaitu:
1. Jumlah Bagian/Sub Bagian lingkup Sekretariat Balibang KP yang bergabung dalam Sistem
Informasi Manajemen Pengetahuan KKP (nilai 60%)
2. Pimpinan Eselon II memberikan informasi/apresiasi/penghargaan kepada individu/unit
kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas kegiatan/capaian/prestasi yang dianggap
mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II (nilai 35%)
3. Pimpinan Eselon I memberikan informasi/apresiasi/penghargaan kepada individu/unit
kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas kegiatan/capaian/prestasi yang dianggap
mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II (nilai 5%).
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dideskripsikan di bawah
ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Persentase unit kerja Sekretariat
Balitbang KP yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar
40 41,60 104,0 50 100 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%
Belum ada capaian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
110 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka struktur
organisasi Sekretariat Balitbang KP adalah sebagai berikut:
Gambar 3.11. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BALITBANG KP
Berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan gambar di atas, maka daftar pejabat
struktural lingkup Sekretariat Balitbang KP dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.
Table 3.11. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO JABATAN NAMA PEJABAT
1 Sekretaris Balitbang KP Ir. Umi Windriani, MM
2 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Dr. Ir. Estu Nugroho, M.Sc 3 Kepala Subbagian Penyusunan Program Tri Handanari, S.Si, M.Sc 4 Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran Tri Yuwono, S.Pi, M.Si 5 Kepala Subbagian Kerja Sama Shanti Dewi Hafsanita, S.Pi, M.Eng
6 Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Achmad Irfansyah, S.H.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
111 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
NO JABATAN NAMA PEJABAT
7 Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi Ari Setyawan, SH
8 Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
Dra. Yayah Shobariyah
9 Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional
Nur Agus Sumarwan, SAP
10 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Drs. Mas Adi Pranggono, MM 11 Kepala Subbagian Keuangan A. Agus Andriyarkoro, SE
12 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Abubakar Sidik, S.Sos
13 Kepala Subbagian Tata Usaha Arif Budiman, S.Pi
14 Kepala Bagian Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi
Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si
15 Kepala Subbagian Data dan Informasi Hadhi Nugroho, ST
16 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Siti Amania Raydesyana, S.Kom 17 Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, MM
Daftar pejabat struktural lingkup Sekretariat Balitbang KP yang bergabung dalam
aplikasi Bitrix24 dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.
Tabel 3.12. PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG
BERGABUNG DALAM APLIKASI B ITRIX24
NO
NAMA EMAIL JABATAN TGL
BERGABUNG
1 Umi Windriani [email protected] Sekretaris Balitbang KP 15-Sep-16
2 Achmad Irfansyah, S.H. [email protected]
Kabag Hukum dan Kepegawaian
15-Sep-16
3 Dr. Drama Panca Putra,
S.Pi, M.Si [email protected]
Kabag Data, Informasi,
Monitoring dan Evaluasi 24-Jun-16
4 Dr. Estu Nugroho, M.Sc [email protected]
Kabag Program dan Kerjasama
8-Dec-16
5 Drs. Mas Adi Pranggono, M.M.
Kabag Keuangan dan Umum
25-Jun-16
6 A. Agus Andriyarkoro, SE
[email protected] Kasubbag Keuangan 21-Oct-16
7 Abubakar S, S.Sos [email protected]
Kasubbag Perlengkapan
dan Rumah Tangga 20-Jul-16
8 Arif Budiman, S.Pi [email protected] Kasubbag Tata Usaha 20-Jul-16
9 Ari Setyawan, SH [email protected]
Kasubbag Hukum dan
Organisasi 22-Oct-16
10 Nur Agus Sumarwan, SAP
Kasubbag Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional
22-Oct-16
11 Dra. Yayah Shobariyah [email protected]
Kasubbag Perencanaan
dan Pengembangan Pegawai
22-Oct-16
12 Hadhi Nugroho, ST [email protected]
Kasubbag Data dan Informasi
01-Jul-16
13 Muhammad Hikmat
Jayawiguna, S.St.Pi [email protected] Kasubbag Monev 04-May-16
14 Siti Amania Raydesyana, S.Kom
Kasubbag Hubungan Masyarakat
24-Feb-16
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
112 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
NO
NAMA EMAIL JABATAN TGL
BERGABUNG
15 Shanti Dewi Hafsanita, S.Pi, M.Eng
[email protected] Kasubbag Kerjasama 27-Jul-16
16 Tri Handanari, S.Si, M.Sc
Kasubbag Penyusunan Program
30-Jun-16
17 Tri Yuwono, S.Pi, M.Si [email protected]
Kasubbag Penyusunan Anggaran
15-Sep-16
Perhitungan capaian penerapan manajemen pengetahuan terstandard lingkup
Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.
Tabel 3.13. PERHITUNGAN CAPAIAN PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN TERSTANDARD
LINGKUP SEKRETARIAT BALITBANG KP
SEKRETARIAT BALITBANG
I Komponen Penilaian Implementasi MP Skor Yang Telah
Gabung
Total Unit
% Nilai Akhir
Bergabung dengan Sistem Informasi MP KKP (level 3 dan 4 di bawahnya)
60% 16 16 100% 60.00%
II Komponen Penilaian Implementasi MP Skor Apresiasi
Pimpinan Eselon II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit
kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja
Eselon II.
35% 1 35.00%
Pimpinan Eselon I memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit
kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja
Eselon II.
5% 1 5.00%
TOTAL 100%
100.00%
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penerapan manajemen
pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 adalah sebesar 100%.
Sedangkan berdasarkan Penetapan Kinerja dan Manual IKU Sekretariat Balitbang KP Tahun
2016, target penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat
Balitbang KP adalah sebesar 50%. Dengan demikian, capaian penerapan manajemen
pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 sudah melebihi dari
target yag ditetapkan. Tetapi masih adanya kendala dalam pengaplikasian aplikasi Bitrix24
ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Bitrix24 di Sekretariat
Balitbang KP dan masih awamnya unit kerja Sekretariat Balitbang KP terhadap beberapa fitur
dalam menggunakan system aplikasi Bitrix24 tersebut.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
113 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS -10 : TERWUJUDNYA BIROKRASI SEKRETARIAT
BALITBANG KP YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA
LAYANAN PRIMA
Nilai sasaran strategis "Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien
dan berorientasi pada layanan prima" sebesar 69,70%. Indikator kinerja utama yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -27 : NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT
BALITBANG KP
Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan merujuk pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang
pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian atau
evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu
komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.
Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar
tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang
mengharapkan agar birokrasi dan terutama
aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.
Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi
kebutuhan bagi aparatur pemerintahan.
Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di
lingkungan Balitbang KP pada hakekatnya
merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang pelaksanaan dilakukan melalui program-
program meliputi :
Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja reformasi birokrasi Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
114 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
T R % T R %
Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Balitbang KP
70-80 77,34 96,6 85,5 80,30 93,9
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Hasil penyusunan kertas kerja dokumen bukti dan survey internal dikonversi dengan
sistem online www.pmprb.menpan.go.id sehingga terbentuk profil penilaian mandiri
reformasi birokrasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
sebagai berikut :
Tabel 3.14. NILAI CAPAIAN PMPRB PER -KOMPONEN
KOMPONEN RB NILAI
EVALUASI 2015
(%) 2015
NILAI EVALUASI
2016
(%) 2016
Manajemen Perubahan 3,89 77,80 2,58 51,63
Penataan peraturan perundangan-undangan
5,00 100,00 5,00 100,00
Penataan dan penguatan
organisasi 6,00 100,00 6,00 100,00
Penataan tata laksana 4,63 92,53 3,96 79,23 Penataan sistem
manajemen SDM 8,59 57,28 13,90 92,66
Penguatan akuntabilitas 5,80 96,67 6,00 100,00 Penguatan pengawasan 8,40 70,00 9,68 80,65
Peningkatan kualitas pelayanan publik
4,75 79,18 2,90 48,33
TOTAL PENGUNGKIT 47,06 50,02
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
14,86 74,30 14,85 0,74
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
7,47 75,00 7,47 75,00
Kualitas pelayanan publik
7,95 80,00 7,95 80,00
TOTAL HASIL 30,28 30,27 TOTAL NILAI RB 77,34 80,30
Implementasi RB Balitbang KP tahun 2016 mengalami perbaikan dan peningkatan
yang cukup signifikan (2,96%) bila dibandingkan tahun 2015, dengan upaya yang telah
dilakukan berupa :
1. Aspek penataan sistem manajemen SDM mempunyai perbaikan nilai paling tinggi dari
sebelumnya 62,87% dengan adanya perbaikan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
115 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
pada : sistem promosi jabatan (Eselon I – IV) telah dilaksanakan secara terbuka, telah
dilakukan assesment pegawai sebagai dasar kompetensi serta telah dilakukan
pengukuran dan pemantauan atas kinerja individu.
2. Aspek penguatan akuntabilitas telah dilakukan peningkatan keterlibatan pimpinan
memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui sistem aplikasi monev secara
online, adanya mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja, peningkatan
kapasitas/kapabilitas SDM pengelola kinerja melalui bimtek pengelolaan kinerja berbasis
BSC, telah disusunya juklak pengelolaan manajemen kinerja organisasi berbasis BSC serta
pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala, berjenjang dan
memanfaatkan sistem informasi online (kinerjaku)
3. Aspek penguatan pengawasan, terutama dalam hal pengaduan masyarakat dan whistle-
blowing system telah ditentuk Tim Penanganan Pengaduan Balitbang KP, sosialisasi
peraturan perundang-undangan mengenai penanganan benturan kepentingan,
menindaklanjuti aduan masyarat, melakukan pembinaan dan pengusulkan satker (BPOL
dan BPPBIH) dalam zona integritas KKP.
4. Aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan beberapa perbaikan berupa :
usulan perbaikan atas PERMEN 32/2014 atas jenis pelayanan publik Balitbang KP,
membentuk tim penanganan pengaduan atas pelayanan publik, perbaikan dan
melengkapi SOP, maklumat pelayanan publik pada satker serta melakukan pengukuran
indeks kepuasan masyarakat.
5. Aspek penataan peraturan perundang-undangan, melalui perbaikan atas aturan
perundangan yang tidak sinkron diantaranya : 1. Peraturan tentang Jenis Ikan Baru yang
Dibudidayakan; 2. Rancangan Kep MKP Tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim
Penilai Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan KKP serta keputusan Menteri KP tentang
Sentra HKI di lingkungan KKP; telah dilakukan proses dan pembahasan atas Rancangan
Perpres Tentang Penyelenggaraan Litbang di WP3K serta Naskah Akademik Penetapan
Kawasan Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan.
6. Aspek penataan laksana dengan perbaikan berupa peningkatan pemanfaatan sistem
informasi guna menunjang e-goverment melalui : pengembangan dan pemanfaatan
aplikasi SIP Monev untuk pemantauan pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balitbang KP,
pengembangan aplikasi untuk kebutuhan internal organisasi (fingerprint, persuratan),
peningkatan website sebagai wahana penyebaran informasi, publikasi dan sosialisasi
serta membangun knowledge manajemen system melalui data center Balitbang KP.
Adapun aspek manajemen perubahan tidak mengalami perbaikan nilai dikarenakan
belum dilakukan penyusunan roadmap reformasi
birokrasi tahun 2015 – 2019. Roadmap tersebut
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
116 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
akan didasarkan pada roadmap RB KKP yang saat ini masih dalam proses penyusunan.
Beberapa upaya perbaikan kedepan yang ditempuh, diantaranya :
1. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Balitbang KP 2015-2019
2. Menyusun tindak lanjut dari rencana aksi 2015
3. Melaksanakan Bimbingan teknis pengukuran implementasi Reforasi Birokrasi di
Satker Balitbang KP sehingga dapat melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan
RB dan melakukan perbaikan-baikan atas aspek yang belum dilaksanakan
sepenuhnya.
IKU ke -28 : NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) SEKRETARIAT BALITBANG KP
Tahun 2014 merupakan cikal bakal/ awal tahun yang sangat strategis bagi
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (nota kesepahaman) antara Menteri
PANRB dengan Menteri PPN/BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/
penyelesarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat.
MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan pembangunan nasional, pengintegrasian
sistem perencanaan dan penganggaran, serta istilah-istilah yang digunakan. MoU tersebut
diharapkan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat Kedepan khususnya Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan sebagai salah satu unit kerja Eselon II dibawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, Instansi pemerintah khususnya
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan didorong untuk
lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.
Akuntabilitas Kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah
orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output)
semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya,
setiap tahun Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada
masing-masing unit eselon I, II dan III Lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
117 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian
Pusat/ daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang
pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu
kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA", dengan penjelasan sebagai
berikut :
Tabel 3.15. KATEGORI PENILAIAN
S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
NO KATEGORI NILAI
ANGKA KARAKTERISTIK
AKUNTABILITAS INSTANSI
1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,
2 A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3 BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4 B > 60 - 70
Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5 CC > 50 - 60
Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak
mendasar
6 C > 30 - 50
Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7 D 0 - 30
Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagaian perubahan yang sangat mendasar
Sumber: PERMEN PANRB 12 , 2015
Komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan
capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntablitas kinerjanya
baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "CC" atau
"Cukup Baik", dengan setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai
sebagai berikut :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
118 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Tabel 3.16. KOMPONEN DAN SUB -KOMPONEN PENILAIAN
S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP )
NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan
Kinerja 30%
c) Rencana strategis (10%), meliputi : pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
d) Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2 Pengukuran Kinerja
25% d) Pemenuhan pengukuran (5%) e) Kualitas pengukuran (12,5%) f) Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan Kinerja
15% d) Pemenuhan pelaporan (3%) e) Kualitas pelaporan (7,5%) f) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi Internal
10% d) Pemenuhan evaluasi (2%) e) Kualitas evaluasi (5%) f) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian Kinerja
20% d) Kinerja yang dilaporkan (outout) (5%) e) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
f) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) TOTAL 100%
Sumber: PERMEN PANRB 12 , 2015
Adapun capaian atas indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
T R %
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Balitbang KP
BB
(75)
C
(36,49) 48,65
Baik (Capaian >=100%)
Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Tahun 2016, merupakan tahun pertama implementasi
penilaian mandiri sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) yang dilakukan pada seluruh Satker
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan termasuk Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 7.66
5.63
7.92
5.54
9.74
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
119 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Perikanan didalamnya. Sesuai tabel 3.xxx di atas terlihat capaian indikator kinerja sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 36,49 pada kategori "C - kurang" lebih
rendah dari pada target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,00 kategori "BB - Sangat
Baik", dengan rincian nilai perencanaan kinerja sebesar 9,74; Pengukuran kinerja sebesar
7,66; Pelaporan kinerja sebesar 5,63; Evaluasi internal sebesar 7,92; dan Pencapaian
sasaran/kinerja organisasi sebesar 5,54.
Indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan belum memenuhi
target disebabkan beberapa faktor diantaranya :
a . PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja Sekretariat Balitbang KP belum dilakukan secara optimal, yaitu
Sekretariat Balitbang KP telah memiliki dokumen PK (Penetapan Kinerja), namun
dokumen RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Renstra belum disusun.
Evaluasi lebih lanjut terhadap Perencanaan Kinerja tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan belum disusunnya Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP yang
seharusnya menyajikan visi, misi program, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama
(IKU) dan target tahunan serta ditandatangani oleh Sekretaris Balitbang KP serta
dipublikasikan dalam website Balitbang KP.
Menginjak pelaksanaan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra 2015-2019 Sekretariat
Balitbang KP yang diwajibkan untuk dilakukan reviu secara berkala untuk
memperbaharui kebijakan dari Eselon I diatasnya.
Dengan demikian Implementasi atas dokumen perencanaan belum dapat dilakukan
secara memadai, yaitu :
i. Dengan belum disusunya Renstra membuat tidak adanya acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan kinerja dan anggaran;
ii. Target jangka menengah belum tersedia dan belum dapat dijadikan dasar dalam
monitoring kinerja tahun berjalan untuk mengukur keberhasilan;
iii. Rencana aksi atas kinerja belum disusun dan dimonitor pencapaianya secara
berkala, serta belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian
kegiatan;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
120 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
iv. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
v. Terlambatnya proses penyusunan dokumen penetapan kinerja di Level 2 sehingga
menyebabkan perjanjian kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan
(identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV.
b . PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Balitbang KP telah memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Individu (e-SKP) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan telah memiliki
Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja melalui monitoring
pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :
i. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 2 (Sekretaris Badan) sebagai
ukuran kinerja secara formal (TAPJA) namun belum dilakukan proses cascading
dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 (Kepala Bagian) dan Level
4 (Kepala Sub Bagian) secara berjenjang sebagai turunan kinerja atasannya;
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Level 2 (Sekretaris Badan), Level 3 (Kepala
Bagian) dan Level 4 (Kepala Sub Bagian) belum dipublikasikan ke dalam website
yang dapat diakses dengan mudah setiap saat;
iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 dan 4 lingkup Sekretariat Balitbang KP
dengan Pagu Awal sudah disusun namun belum selaras dengan indikator kinerja
atasannya serta belum dimonitor pencapaiannya;
iv. Pengukuran Kinerja organisasi dan individu sudah dikembangkan menggunakan TI
(teknologi informasi) namun belum pengukurannya belum dilakukan secara
berjenjang, tepat waktu dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;
v. Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi mulai dari level paling bawah sampai
dengan level paling atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian
reward and punishment dikarenakan belum adanya pedoman, berbeda dengan
pengukuran individu yang sudah jelas pemberian reward and punishment-nya serta
dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.
c . PELAPORAN KINERJA
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 telah menyajikan informasi pencapaian IKU serta
menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, telah menyajikan informasi
keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa
kelemahan dan kekuranganya diantaranya :
i. Tidak tepat waktu disebabkan sulitnya mendapatkan data dukung capaian kinerja
dari masing-masing Penanggungjawab
indikator kinerja;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
121 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
ii. Telah terdapat saran/rekomendasi sebagai upaya perbaikan ke depan namun
belum terdapat rencana aksi penyelesaian saran/rekomendasi; dan
iii. Laporan Kinerja (LKj) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat diakses
dengan mudah setiap saat.
d. EVALUASI INTERNAL
Evaluasi internal telah dilakukan pada Sekretariat Balitbang KP dan disampaikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, namun belum memberikan rekomendasi-rekomendasi
peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu hasil evaluasi belum
dilengkapi dokumen tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan.
e. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015 secara umum mencapai target,
dan lebih baik dari Tahun 2014, namun untuk pengukuran triwulan I dan II Tahun 2016
terkendala terlambatnya penyusunan dokumen TAPJA lingkup Sekretariat sehingga
pengukuran dan pemantauan kinerja terlambat.
Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan terus dilakukan melalui beberapa hal
diantaranya :
1. Menyusun dokumen Renstra Sekretariat Balitbang KP 2015-2019 dengan melengkapi
Indikator kinerja utama dan indikator tujuan yang berorientasi hasil dan target kinerja
dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Melengkapi target periodik dokumen rencana aksi selanjutnya dimonitor pencapaianya
secara periodik untuk dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
3. Melengkapi indikator kinerja organisasi dan individu selanjutnya diukur realisasinya
secara berjenjang, dan melengkapi capaian kinerja organisasi pada Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pengendalian
dan pemantauan kinerja secara berkala;
4. Menyusun Juklak/Juknis/SOP terkait mekanisme pemberian reward and punishment
dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait;
5. menyelenggarakan sharing pencapaian evaluasi SAKIP Satker lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
122 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SASARAN STRATEGIS -11 : TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT BALITBANG KP SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL
Nilai sasaran strategis “Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP
secara efisien dan akuntabel” sebesar 97,83%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :
IKU ke -18 : NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BALITBANG KP
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 penilaian kinerja dilakukan
dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek
manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Bobot kinerja atas aspek
implementasi dan bobot kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud diatas sebagai
berikut :
a. aspek implementasi : 33.3%
b. aspek manfaat : 66.7%
Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi indikator nilai kinerja
anggaran Balitbang KP terdiri atas :
a. Penyerapan anggaran : 9.7%
b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18.2%
c. Pencapaian keluaran : 43.5%
d. efisiensi : 28.6%
Nilai kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas
aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot. Hasil
penilaian kinerja sebagaimana diatas dikelompokan dalam kategori sebagai berikut :
Tabel 3.17. KATEGORI PENILAIAN KINERJA
NO NILAI ANGKA INTERPRESTASI
1 > 90% - 100% Sangat Baik
2 > 80% - 90% Baik 3 > 60% - 80% Cukup/Normal 4 > 50% - 60% Kurang
5 ≥ 50% Sangat Kurang
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011
Tata cara pengukuran indikator nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) melalui
beberapa proses tahapan diantaranya sebagai
berikut :1) Penyerapan anggaran; 2) Konsistensi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
123 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
antara perencanaan dan implementasi; 3) Pencapaian keluaran; 4) Efisiensi; 5) Aspek
manfaat; 6) Capaian hasil; 7) Nilai Efisiensi; dan 8) Nilai Kinerja.
NK = (I x WI) + (CH x WCH)
Dengan
I = (P x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)
Keterangan :
NK : Nilai Kinerja I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran
K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK : Pencapaian Keluaran NE : Nilai Efisiensi
CH : Capaian Hasil WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil
WP : Bobot penyerapan anggaran Wk : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran
WE : Bobot efisiensi
Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP
dideskripsikan di bawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016
T R % T R %
Nilai kinerja anggaran
Sekretariat Balitbang KP 80-90 91,22 101,3 85 81,31 95,6
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
Capaian indicator kinerja utama nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dipengaruhi oleh tingginya pencapaian keluaran
sebesar 98,15% dengan penyerapan anggaran senilai 55,79% sehingga memberikan nilai
efisiensi yang cukup rendah yaitu 20,00%. Dengan demikian, nilai kinerja anggaran
Sekretariat Balitbang KP sebesar 81,31% dikategorikan baik.
Jika meninjau angka realisasi Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
124 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Perikanan, dari 44,21% sisa anggaran, terdapat sekitar Rp. 32 miliar anggaran yang tidak
terserap yang berasal dari selfblocking sebesar Rp. 22 miliar. Jika tidak memperhitungkan
pagu selfblocking maka realisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan sudah mencapai 81,41%, anggaran untuk tambahan tunjangan kinerja tidak
dapat terserap karena Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
terkait pencairan tunjangan kinerja pembayaran tambahan tunjangan kinerja tidak terbit.
IKU ke -30 : PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP SAP SEKRETARIAT
BALITBANG KP
Dasar hukum pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) pada lingkup
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan antara lain : 1) UU
Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara; 3) PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat; 4) PMK Nomor 196/PMK.05/2008 tentang tata cara
penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada
bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; 5) PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang
mekanisme pengelolaan hibah; 6) PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi
hibah; dan 7) PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor
171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Pembagian fungsi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
negara pasal 51 : 1) Menteri keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas
transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungan
(SA-BUN); 2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendapatan dan belanja (SAI); dan 3) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah.
Mulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntasni berbasis akrual
sesua dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintah. Implementasi Peraturan Presiden tersebut memberikan pengaruh pada
beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, diantaranya : 1). Pos - pos ekuitas dana
pada neraca per-31 Desember 2014 yang berbasis cash towrd accrual direklasifikasi menjadi
ekuitas sesuai dengan akuntanis berbasi akrual; dan 2). Keterbandingan penyajian akun-
akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan operasional dan laporan
perubahan ekuitas tidak dapat dipenuhi, hal ini di
akibatkan oleh penyusunan dan penyajian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
125 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
akuntansi berbasi akrual pertama kali mulai dilakaksanakan tahun 2015. Tujuan kebijakan
umum standar akuntansi pemerintah di lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
1. Akuntabilitas, sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;
2. Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan
ekuitas dana;
3. Transparansi, dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi
keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
Indikator ini dilakukan berdasarkan analisis laporan hasil pemeriksaan (LHP)
keuangan tahun 2016. Indikator ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran dan
fungsi SPIP dalam meminimalasi tingkat kesalahan pencatatan akuntansi. Formulasi yang
ditetapkan untuk menghitung prosentase terhadap kepatuhan SAP lingkup Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan salah
satunya nilai temuan materil oleh APIP terhadap total alokasi anggaran. Berdasarkan data
sementara dari hasil pemeriksanaan APIEP TA 2016 (per-Januari 2017) terdapat proporsi
temuan materiil (terhadap total anggaran).
Adapun capaian atas indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan
dibawah ini.
Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BALITBANG KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
2016
T R % T R %
Persentase Kepatuhan terhadap
SAP Sekretariat Balitbang KP 100 100 100,0 100 100 100,0
Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)
Buruk Capaian <80% Belum ada capaian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
126 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Nilai capaian indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP Sekretariat
Balitbang KP menunjukkan bahwa sudah cukup baik karena pemantauan sistem
pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam mengontrol
pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik/belanja modal. Peran tim teknis perlu
diperkuat agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu,
beberapa upaya perbaikan kinerja kedepan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Badan
Penelitian dan Pengemabnagan Kelautan dan Perikanan berupa : 1. Melaksanakan SPIP
sesuai peraturan yang ditetapkan; 2. Membentuk tim teknis yang kompeten; dan 3.
melibatkan pihak eksternal dalam mengawasi berjalannya proses pekerjaan.
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2016
Berdasarkan surat pengesahan DIPA (SP-DIPA) induk tahun anggaran 2016 dari Dirjen
Anggaran, Kementerian Keuangan dengan Nomor : SP DIPA-032.11.1.622103/2016 dan dengan
nomor digitak stamp (DS) 3897-7716-8486-8810 tertanggal 7 Desember 2015, maka alokasi
anggaran untuk Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah
Rp. 229,865,176,000,-. Pagu tersebut terdiri dari Rupaih Murni Rp. 157,753,688,000,- dan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 72,111,488,000,-. Dalam tahun 2016, Sekretariat Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan DIPA yaitu : 1).
DIPA Buka Blokir yang terbit pada tanggal 10 Mei 2016 terkait penataan organisasi dan tata kerja
UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; 2). DIPA APBN-P
yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2016 terkait penghematan/pemotongan anggaran belanja K/L
tahun 2016 dan 3). DIPA revisi blokir mandiri (self blocking) yang terbit pada tanggal 3 Oktober
2016 terkait langkah-langkah penghematan belanja kementerian/lembaga dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2016.
Perubahan jenis belanja sebagaiman tergambar dalam tabel berikut :
Tabel : 3.18. RINCIAN PERUBAHAN DIPA SEKRETARIAT BALITBANG KP
TAHUN 2016 (BERDASARKAN DIPA TERBIT)
PERUBAHAN
DIPA
TANGGAL
PENGESAHAN
RUPIAH
MURNI
PNBP PLN HLL TOTAL
AWAL 7 Des 2015 157,753,688 - 72,111,488 - 229,865,176
BUKA BLOKIR 10 Mei 2016 74,017,606 - - - 74,017,606
APBN-P 5 Ags 2016 72,473,306 - - - 72,473,306
SELFBLOCKING 3 Okt 2016 72,473,306 - - - 72,473,306
Sa tuan da l am (Rp .000 )
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
127 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dari total pagu sebesar Rp. 72,473,306,000,-
terealisasi sebesar Rp. 40,431,554,447,- atau 55,79%, sehingga bisa disimpulkan realisasi
anggaran tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun
2015 sesuai tabel berikut :
Tabel : 3.19. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 201 6
(PER-BELANJA)
RUPIAH MURNI
B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL
PAGU 32,904,576,00 39,370,090,000 198,640,000
REALISASI 11,174,925,552 29,058,041,895 198,587,000
33,96% 73,81% 99,97%
TOTAL PAGU 72,473,306,000
TOTAL
REALISASI
40,431,554,447
55,79%
Sumber: OMSPAN KEMENKEU, 22 Maret 2017
Sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, realisasi anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 40,431,554,447,- atau 55,79% dari total
anggaran sebesar Rp. 72,473,306,000,-. Sesuai dengan tabel di atas maka realisasi tertinggi
menurut per-belanja adalah belanja modal sebesar 99,97%, diikuti oleh realisasi belanja barang
sebesar 73,81% dan belanja pegawai sebesar 33,96%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran
tahun 2015 sebesar 85,94, performance realisasi anggaran tahun 2016 lebih rendah dengan
persentase sebesar 55,79% (status akses OMSPAN, 22 Maret 2017).
Tabel : 3.20. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 201 6
(PER-OUTPUT)
N O P R O GR AM / K EG I A T AN P A GU R E AL I A SI %
PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
72,473,306,000 40,431,554,447 55,79
1
Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
1,555,986,000 1,411,284,700 90,70
2 Sarana dan Prasarana 2,510,470,000 1,594,665,800 63,52
3 Pengelolaan Keuangan dan Ketatausahaan dan Administrasi rumat tangga serta BMN
4,697,417,000 3,296,173,003 70,17
4 Fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan
6,129,242,000 3,787,524,468 61,79
5 Fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendasikan
4,635,292,000 3,598,247,006 77,63
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
128 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
N O P R O GR AM / K EG I A T AN P A GU R E AL I A SI %
6 Sarana prasarana litbang 1,666,000,000 980,030,450 58,83
7 Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran
4,972,507,000 2,963,123,926 59,59
8 Layanan Perkantoran 46,107,752,000 22,601,918,094 49,02
9 Perangkat pengolah data dan komunikasi
198,640,000 198,587,000 99,97
Dalam tabel di atas menunjukan realisasi anggaran per-output dengan realisasi tertinggi
pada output pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 99,97% dan terendah
pada output layanan perkantoran yaitu sebesar 49,02%. Beberapa catatan atas anggaran yang
tidak terserap antara lain :
1. Terdapat self blocking anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 19,784,000,000,- dan Belanja
Barang sebesar Rp. 3,026,249,000,-; dan
2. Terdapat alokasi anggaran untuk kenaikan tunjangan kinerja yang tidak dapat diserap karena
Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri KP terkait pembayaran kenaikan tunjangan kinerja
tidak terbit.
Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 58,927,582,000,- dan
tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 72,473,306,000,- mengalami kenaikan sebesar 18,69% dibandingkan
alokasi anggaran pada tahun 2015. Adapun ditinjau dari realisasi anggaran, performance
penyerapan anggaran tahun 2015 lebih tinggi (85,94%) dibandingkan pada tahun 2016 lebih
rendah (55,79%).
91.86
33.96
81.65
73.81
93.84
99.97
85.94
55.79
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
B. Pegawai B. Barang B. Modal Total
2015
2016
Grafik 3.5. PERBANDINGAN REALIASI PER -JENIS BELANJA 2015 -2016
Secara umum penyerapan anggaran per-belanja pada Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan menunjukan
pola yang seragam pada kurun waktu tahun 2015-2016.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
129 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Lonjakan penyerapan anggaran banyak dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang meningkat
pada triwulan IV tahun 2015. Adapun pada tahun 2016, lonjakan penyerapan anggaran juga
terdapat pada belanja modal dan terakumulasi di bulan Desember 2016. Untuk itu beberapa
rekomendasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun selanjutnya antara lain :
- Melaksanakan Proses pengadaan barang dan jasa paling lambat akhir triwulan I;
- Untuk menghindari lelang ulang, agar membentuk tim teknis yang kompeten dan
mempersiapkan dokumen HPS/spesifikasi barang dan jasa secara lengkap;
- Mempercepat proses revisi DIPA (al : blokir anggaran atau hasil kebijakan pimpinan) yang
sekiranya dapat mengganggu pelaksanaan anggaran;
- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kelautan No..dengan menyusun ROK dan melaksanakan
kegiatan sesuai ROK yang telah ditetapkan;
- Melakukan pengelolaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku terutama terkait dengan
penyelesaian SPJ pembelanjaan anggaran;
- Meningkatkan peran SPIP dan melakukan evaluasi serta pemantauan intensif atas faktor-
faktor resiko yang dapat menganggu pelaksanaan kegiatan.
3.5. CAPAIAN DAN KEBERHASILAN LAINNYA
Di samping capaian atas indikator kinerja utama diatas, untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran strategis diatas terdapat beberapa keberhasilan kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 antara lain :
1 . PELAKSANAAN KOMISI LITBANG
Dalam rangka memantapkan arah dan prioritas kebijakan penelitian dan pengembangan
kelautan dan perikanan maka Balitbang KP membentuk Komisi Litbang yang bertugas untuk
memberikan masukan kepada Menteri KP tentang arah dan prioritas kebijakan penelitian dan
pengembangan KP. Dalam pelaksanaannya Komisi Litbang telah merekomendasikan sebanyak
28 Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang sudah dalam proses
penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 tentang Rekomendasi
Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 agar terus disuluhkan kepada pengguna oleh
institusi penyuluhan atas dasar kerjasama dengan Badan Litbang KP atau institusi kontributor
teknologi tersebut.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
130 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
2. PUSAT UNNGULAN IPTEK (PUI)
Salah satu kebijakan pembangunan iptek nasional adalah melalui peningkatan kapasitas
dan kapabilitas kelembagaan iptek melalui kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek.
Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat lembaga litbang/pengembang teknologi yang
ada di Lembaga Pemerintah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha agar mampu menghasilkan inovasi teknologi berbasis
demand driven dalam rangka mendukung peningkatan daya saing pengguna teknologi
seperti industri, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu tujuan PUI adalah peningkatan
kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang menjadi lembaga litbang unggul bertaraf internasional
dalam bidang prioritas spesifik. Dalam masa pembinaannya, Pusat Unggulan Iptek akan
mengembangkan 4 (empat) kapasitas kelembagaan yang mencakup kapasitas lembaga
mengakses informasi (sourcing capacity), kapasitas riset (R&D capacity), kapasitas diseminasi
(disseminating capacity) dan kapasitas mendayagunakan sumber daya lokal (local resources
utilization capacity). Pola kegiatan Pusat Unggulan
Iptek ini bersifat fasilitasi instrumen kebijakan berupa
Gambar : B UK U R E K O M E N D A SI T E K N O L O GI B A D AN P E N E LI T I AN D AN P E N GE M B AN G AN KE LA UT AN D AN P E R I K AN AN T AH UN 2 0 1 3 - 2 0 1 4
Gambar : B UK U R E K O M E N D A SI T E KN O LO GI B AD AN P E N E LI T I AN D AN P E N GE M B AN GAN K E LA UT AN D AN P E R I K AN AN T AH UN 2 0 1 5 -2 0 1 6
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
131 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
penyelenggaraan supervisi, monitoring dan evaluasi bagi lembaga Pusat Unggulan Iptek yang
dibina.
Manfaat yang akan diperoleh lembaga litbang kalau menjadi Pusat Unggulan Iptek di antaranya
adalah :
a) Memperoleh dana insentif operasional Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahun selama maksimum 3 (tiga) tahun.
Diharapkan lembaga litbang menyediakan dana pendampingan sebesar minimum 10% dari
total dana insentif yang diperoleh;
b) Kemudahan (prioritas) mendapatkan program insentif lain yang ada di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c) Mendapatkan pembinaan secara kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kinerja (output)
lembaga litbang dari sisi akademik dan komersialisasi hasil litbang sehingga dapat
berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2 (dua) Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah terpilih dan
memenuhi kriteria untuk proses pembinaan menuju kompetensi kelembagaan sebagai Pusat
Unggulan IPTEK. Kedua satker tersebut adalah:
Tabel 3.21. USULAN PUSAT UNGGULAN IPTEK BALITBANG KP TAHUN 2016
LEMBAGA NAMA PUI INSTANSI
INDUK TEMA RISET
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYA
SAING PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP
Pusat Unggulan
IPTEK Bahan Aktif Laut
Kementerian
Kelautan dan Perikanan
Kesehatan
dan Obat
BALAI BESAR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
Pusat Unggulan IPTEK Perbenihan
Ikan Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pangan dan Pertanian
BALAI PENELITIAN PEMULIAAN IKAN
Pusat Unggulan Iptek Pemuliaan
ikan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pangan dan Pertanian
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BUDIDAYA AIR PAYAU
Pusat Unggulan Iptek Udang
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pangan dan Pertanian
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
132 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Gambar 3.12. MASTERPLAN PENGEMBANGAN PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI )
Satke r P3DSBPKP, S l ip i ; BBPPBL,Gondo l; BPPI , Sukamand i; dan BPPBAP, Maros,
t ahun 2016
3. USULAN PATEN
Selama tahun 2016, Balitbang KP melalui Sentra HKI telah menerima 6 usulan paten yang akan
didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, seperti terlihat pada Tabel di atas berikut.
Tabel 3.22. PENDAFTARAN PATEN BALITBANG KP TA 2016
NO NAMA PATEN NO PENDAFTARAN SATKER
BALITBANG KP
1 Rekombinan Protein Kapsid Megalocytivirus Sebagai Bahan Vaksin
P00201600325 BBPPBL
2 Vaksin Koktail Aeromonas Hydrophila - Streptococcus Agalactiae dan Proses Pembuatannya
P00201601716 BPPBAT
3 Sediaan Probiotik Bivalen Berbasis Bakteri yang diaplikasikan melalui Air dan Proses Pembuatannya
P00201602394 BPPBAT
4 Proses Pembuatan Pupuk Organik Dari Limbah Agar Dan Pupuk Organik Yang Dihasilkan Dari Proses Tersebut
P00201604323 LPPMPHP
5 Pengaduk Statik (Static Mixer) Pada Mesin
Pembuat Adonan (Bowl Cutter) S00201605065 LPPMPHP
6 Sediaan Probiotik Dalam Pakan Ikan Untuk Meningkatkan Kecernaan Ikan Air Tawar
dan Metode Pembuatannya
P00201606722 BPPBAT
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
133 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
NO NAMA PATEN NO PENDAFTARAN SATKER
6 Metode Budidaya Massal Moina sp. Dengan Media Chlorella sp.
P00201506288 BPBAT - Jambi
Selain itu telah terbit juga paten tersertifikat sebanyak 2 (dua) buah, yaitu :
a) Test Kit Residu Boraks Pada Makanan, yang telah terbit nomor sertifikat patennya
IDS000001448 pada tanggal 30 Maret 2016;
b) Alat Ukur Ikan Sidat, yang telah terbit nomor sertifikat patennya IDS000001470
pada tanggal 22 Juni 2016.
4. PENGUKUHAN PROFESOR RISET
Pada Tahun 2015, Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan tidak terealisasi, hal ini
disebabkan naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat profesor riset masih belum
memenuhi tata cara penulisandan gaya
selingkung naskah orasi ilmiah sesuai dengan
panduan penulisan naskah orasi profesor riset.
Sedangkan pada tahun 2016 memenuhi target
yang ditetapkan sebagai profesor riset dan
kandidat yang diajukan adalah sebagai berikut :
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
134 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
a) Dr.Ir.Agus Djoko Utomo, M.Si, dengan
bidang kepakaran Sumberdaya dan Lingkungan,
dengan judul orasi "optimalisasi pengelolaan
suaka perikanan di rawa banjiran untuk
kelestarian sumber daya ikan";
b) Dr.Ir.Agus Heri Purnomo, M.Sc,
dengan bidang kepakaran Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan
judul orasi "model pengelolaan loka adaptif terpandu (PLAT) untuk
optimalisasi manfaat sumber daya hayati laut nonkonvesional";
c) Dr.Ir. Ekowati Chasanah, M.Sc, dengan
bidang kepakaran Pasca Panen dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan,
dengan judul orasi "bioprospeksi
enzim mikroba laut sebagai
landasan pengembangan
bioindustri di indonesia".
Secara keseluruhan proporsi jumlah profesor riset yang
ada pada kementerian kelautan dan perikanan ada 28
orang, yang bestatus aktif sebanyak 18 orang, dan yang
bestatus wafat/pensiun/diberhentikan sebanyak 10 orang.
Sumber: PUSBINDIKLAT LIPI, 2016
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
135 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Gambar 3.30. PROSESI ORASI PROFESOR RISET, 2016
5. SERTIFIKASI LIPI AKREDITASI JURNAL ILMIAH
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian
Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan memperoleh pengakuan sebagai jurnal ilmiah dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setelah mendapatkan sertifikat akreditasi
jurnal ilmiah yang diserahkan oleh Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI, Prof. Dr. Dwi Eny Djoko
Setyono, M.Sc,. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Majalah Ilmiah Periode II Tahun 2016 yang
merupakan hasil sidang akreditasi majalah ilmiah periode II, tanggal 31 Agustus 2016. Sidang
Periode II 2016 telah mengimplementasikan peraturan baru yakni PerKa LIPI Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang telah diberlakukan secara penuh
mulai 1 April 2016. PerKa LIPI tersebut mendorong majalah ilmiah (khususnya yang diterbitkan
oleh lembaga litbang) untuk tidak lagi dikelola secara tercetak (printed), namun harus dikelola
secara elektronik (e-journal). Total 18 jurnal majalah ilmiah dari berbagai instansi dan
organisasi profesi melakukan usulan akreditasi baru dan ulang, terdiri dari 2 majalah ilmiah
usulan akreditasi baru dan 16 majalah ilmiah akreditasi ulang.
Hasil sidang diputuskan 11 majalah ilmiah terakreditasi dan 7 majalah ilmiah tidak terakreditasi.
Masa berlaku bagi jurnal terakreditasi dengan aturan baru ini adalah lima tahun, namun akan
tetap dipantau dan dievaluasi secara ketat. Sertifikat diserahkan oleh Ketua Panitia Penilai
Majalah Ilmiah (P2MI-LIPI) LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., didampingi Kepala Pusbindiklat
Peneliti LIPI kepada 11 redaksi Majalah Ilmiah Terakreditasi LIPI. Sebagai informasi sampai
dengan bulan Oktober 2016 terdapat 199 Majalah Ilmiah yang telah terakreditasi LIPI. Jumlah
tersebut mengalami penurunan dari jumlah periode sebelumnya yaitu 204 majalah ilmiah,
karena terdapat pengurangan sejumlah 7 jurnal yang tidak lolos akreditasi ulang, meskipun
terdapat penambahan jurnal baru yang terakreditasi sebanyak 2 majalah ilmiah.
Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelutan dan Perikanan terus mengajak para peneliti,
akademisi, dan praktisi di bidang sosial ekonomi
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
136 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
kelautan dan perikanan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan. Mulai tahun 2017 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelutan dan
Perikanan diterbitkan secara elektronik (e-journal), sehingga para penulis bisa mendaftarkan
naskahnya secara online melalui laman http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse.
Gambar 3.29. PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI JURNAL KEBI JAKAN SOSIAL
EKONOMI KP DI PUSBINDIKLAT LIPI , C IBINONG
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
137 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
138 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
PENUTUP 4.1. KESIMPULAN
Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan di atas, pada tahun 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat
peta strategi dengan 11 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis
(SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU). Keseluruhan IKU Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
pada tahun 2016 berjumlah 30 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Gambar 4 .1 . CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016
Sesuai dengan Gambar 4.1 diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Sekretariat
Balitbang KP dengan toleransi 0% berstatus hijau sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan tahun 2016 adalah 2 (dua)
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
139 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
sasaran strategis yang tidak sesuai dengan target, 3 (tiga) sasaran strategis yang berstatus hati-
hati dan 6 (enam) sasaran strategis yang melebihi target.
Beberapa capaian sasaran strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 diantaranya sbb :
1. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, professional dan berkepribadian dengan
pencapaian dari nilai indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP sebesar 62,89% dan ASN
yang yang ditingkatkan kompteneisnya sebanyak 354 orang;
2. Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebagai
perwujudan dari seluruh unit kerja Balitbang KP telah menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar sebesar 120%;
3. Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
yang pencapaiannya dari nilai kinerja RB Balitbang KP sebesar 88,31% dan nilai SAKIP
Balitbang KP sebesar 84,50;
4. Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel melalui
pencapaian nilai kinerja anggaran Balitbang KP sebesar 90,40 dan tingkat kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP sebesar 100%.
5. Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui 28 buah hasil litbang KP
yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri dan 20 buah
rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan;
6. Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif melalui 3
buah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan dan 2 buah dokumen fasilitasi
penilaian teknologi yang direkomendasikan;
7. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP
dengan pencapaian antara lain 10,10% fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP
dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP; 98,61% penetapan status penggunaan
BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN; 36,84% jumlah kelembagaan
lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP;
dan 17 buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk; 3 orang Profesor riset yang
telah dikukuhkan; 100% data dan informasi Balitbang KP yang terkelola; 100% promosi dan
diseminasi hasil litbang yang terfasilitasi; 100% dokumen hasil pemantauan dan pengendalian
Balitbang KP; 85% jumlah dokumen perencanaan program yang terfasilitasi; 76,52% jumlah
dokumen perencanaan anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK; 95% pengelolaan
adminsitrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan dan 1 buah sarana dan
prasarana, serta kelembagaan litbang KP yang
ditingkatkan kapasitasnya;
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
140 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
8. Terwujudnya aparatur sipil negara Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian sebanyak 25 orang dan nilai indeks kompetensi dan integritas Sekretariat
Balitbang KP sebesar 77,50%;
9. Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah
diakses sebagai perwujudan dari seluruh unit kerja Balitbang KP telah menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 120%;
10. Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada
layanan prima yang pencapaiannya dari nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang
KP sebesar 90,73% dan nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP sebesar 48,65%; dan
11. Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP secara efisien dan akuntabel
melalui pencapaian nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP sebesar 95,66% dan
tingkat kepatuhan terhadap SAP lingkup Sekretariat Balitbang KP sebesar 100%.
Dari anggaran Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 sebesar Rp. 72,473,306,000,- telah
terealisasi sebesar 55,79% dan menghasilkan luaran berupa : 28 buah hasil litbang KP yang
terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri, 20 buah rekomendasi
dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan, 3 buah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan analisis kebijakan, 2 buah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang
direkomendasikan, dan 17 buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk.
4.2. PERMASALAHAN
Secara umum, dengan menggunakan batas toleransi pengukuran nilai pencapaian sasaran
stragis (NPSS) dan nilai pencapaian perspektif (NPP) dengan mengunakan batas toleransi +/- 0%
seluruh SS dan Perspektif Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
mempunyai nilai hijau (kategori baik) namun masih terdapat beberapa NPSS dengan pencapaian <
100% sebagai berikut :
1 . Perencanaan K inerja
Perencanaan kinerja Sekretariat Balitbang KP belum dilakukan secara optimal, yaitu
Sekretariat Balitbang KP telah memiliki dokumen PK (Penetapan Kinerja), namun dokumen
RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Renstra belum disusun.
Evaluasi lebih lanjut terhadap Perencanaan Kinerja tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
belum disusunnya Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP yang seharusnya menyajikan
visi, misi program, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan serta
ditandatangani oleh Sekretaris Balitbang KP serta dipublikasikan dalam website Balitbang KP.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
141 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
Menginjak pelaksanaan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP
yang diwajibkan untuk dilakukan reviu secara berkala untuk memperbaharui kebijakan dari
Eselon I diatasnya.
Dengan demikian Implementasi atas dokumen perencanaan belum dapat dilakukan secara
memadai, yaitu :
i. Dengan belum disusunya Renstra membuat tidak adanya acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan kinerja dan anggaran;
ii. Target jangka menengah belum tersedia dan belum dapat dijadikan dasar dalam
monitoring kinerja tahun berjalan untuk mengukur keberhasilan;
iii. Rencana aksi atas kinerja belum disusun dan dimonitor pencapaianya secara berkala,
serta belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
iv. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
v. Terlambatnya proses penyusunan dokumen penetapan kinerja di Level 2 sehingga
menyebabkan perjanjian kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi)
kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV.
2 . Pengukuran K inerja
Sekretariat Balitbang KP telah memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Individu (e-SKP) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan telah memiliki Petunjuk
Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja melalui monitoring pencapaian kinerja,
namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :
i. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 2 (Sekretaris Badan) sebagai ukuran
kinerja secara formal (TAPJA) namun belum dilakukan proses cascading dan penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 (Kepala Bagian) dan Level 4 (Kepala Sub Bagian)
secara berjenjang sebagai turunan kinerja atasannya;
ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Level 2 (Sekretaris Badan), Level 3 (Kepala Bagian)
dan Level 4 (Kepala Sub Bagian) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat
diakses dengan mudah setiap saat;
iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 dan 4 lingkup Sekretariat Balitbang KP dengan
Pagu Awal sudah disusun namun belum selaras dengan indikator kinerja atasannya serta
belum dimonitor pencapaiannya;
iv. Pengukuran Kinerja organisasi dan individu sudah dikembangkan menggunakan TI
(teknologi informasi) namun belum pengukurannya belum dilakukan secara berjenjang,
tepat waktu dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;
v. Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi
mulai dari level paling bawah sampai dengan
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
142 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
level paling atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and
punishment dikarenakan belum adanya pedoman, berbeda dengan pengukuran individu
yang sudah jelas pemberian reward and punishment-nya serta dijadikan dasar promosi
atau kenaikan/penurunan peringkat.
3 . Pelaporan K inerja
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 telah menyajikan informasi pencapaian IKU serta
menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, telah menyajikan informasi
keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa
kelemahan dan kekuranganya diantaranya :
i. Tidak tepat waktu disebabkan sulitnya mendapatkan data dukung capaian kinerja dari
masing-masing Penanggungjawab indikator kinerja;
ii. Telah terdapat saran/rekomendasi sebagai upaya perbaikan ke depan namun belum
terdapat rencana aksi penyelesaian saran/rekomendasi; dan
iii. Laporan Kinerja (LKj) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat diakses dengan
mudah setiap saat.
4. Eva luasi Interna l
Evaluasi internal telah dilakukan pada Sekretariat Balitbang KP dan disampaikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, namun belum memberikan rekomendasi-rekomendasi
peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu hasil evaluasi belum dilengkapi
dokumen tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan.
5. Pencapa ian Sasaran/Kiner ja Organ isas i
Capaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015 secara umum mencapai target, dan lebih
baik dari Tahun 2014, namun untuk pengukuran triwulan I dan II Tahun 2016 terkendala
terlambatnya penyusunan dokumen TAPJA lingkup Sekretariat sehingga pengukuran dan
pemantauan kinerja terlambat.
4.3. SARAN DAN REKOMENDASI
Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan tahun 2016 disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Hasil evaluasi mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Lingkup
Balitbang KP Tahun 2016 sebagaimana disajikan di atas berasal dari data template kertas
kerja evaluasi (KKE) masing-masing Satker lingkup Balitbang KP yang sudah masuk di
Sekretariat Balitbang KP. Selanjutnya akan dilakukan
uji Sampling/uji petik pada 2 Satker yang
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
143 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
mempunyai nilai tertinggi dan 2 Satker yang mempunyai nilai terendah;
2. Menyusun dokumen Renstra Sekretariat Balitbang KP 2015-2019 dengan melengkapi IKU dan
indikator tujuan yang berorientasi hasil dan target kinera dengan mempertimbangkan capaian
kinerja tahun sebelumnya;
3. Melengkapi target periodik dokumen rencana aksi selanjutnya dimonitor pencapaianya secara
periodik untuk dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
4. Melengkapi indikator kinerja organisasi dan individu selanjutnya diukur realisasinya secara
berjenjang, dan melengkapi capaian kinerja organisasi pada Sekretariat Balitbang KP
digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
5. Menyusun Juklak/Juknis/SOP terkait mekanisme pemberian reward and punishment dengan
melibatkan pihak-pihak yang terkait;
6. menyelenggarakan sharing pencapaian evaluasi SAKIP Satker lingkup Balitbang KP.
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N
144 Lapo ran K in er ja
SEKRETARIAT 2016
1 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
1. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (Awal)
2 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
3 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
4 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
2. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (APBN-P)
5 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
6 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
7 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
3. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (Rev is i APBN -P)
8 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016
9 Lampi r an Lapor an K i ner j a
SEKRETARIAT 2016